pangandarannews.com

pangandarannews.com – Seperti dilansir sebuah media on line, kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi hasil tangkap ikan di Pangandaran masih banyak ditemukan sehingga capaian retribusi hingga bulan Juni 2022 masih jauh target. Demikian disampaikan Kepala Dinas Keluatan Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Kabupaten Pangandaran Dedi Surachman, kebocoran PAD ini dampak dari penjualan hasil tangkap laut diluar Tempat pelelangan Ikan (TPI),  "Sementara untuk setiap hari untuk melakukan pengotrolan dan pengawasan kami memerlukan biaya operasional, "ungkapnya.(13/7) Menurut Dedi kebocoran PAD memang bisa mempengaruhi pada pendapatan retribusi hasil tangkap ikan karena nelayan melewati regulasi penjualan, dan kebocoran ini hampir terjadi di semua TPI yang ada di Pangandaran dengan kasus yang sama. "Target PAD sektor perikananan tangkap tahun 2022 sebesar Rp 5 milyar, dan sampai Juni hanya Rp 427 juta atau 7,91 persen saja, padahal pada bulan Juni 2021 lalu PAD ...

pangandarannews.com/tasiknews - Menyikapi pemberitaan terkait maraknya penambang pasir ilegal di salah satu tebing pasir setinggi sekitar 30 meter seluas 5.600 m2 yang berlokasi di salah satu lahan milik aset Pemerintah Kota Tasikmalaya di Kampung Puncak Suka Wargi RT 02 RW 12 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi, sangat meresahkan serta dikeluhkan masyarakat setempat karena dikhawatirkan akan terjadi longsor. Menyikapi hal terebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya pun akhirnya menggelar rapat internal pembahasan serta pemanfaatan dan pengamanan barang milik Daerah sebelum menindaklanjuti ke proses berikutnya. Rapat yang digelar di 3 gedung BPKAD Kota Tasikmalaya dihadiri Kepala BPKAD Kota Tasikmalaya Drs. H. Asep Goparullah, M.Pd, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya/mewakili, Kepala Dinas PUTR Kota Tasikmalaya/mewakili, Kepala DKP-3, Inspektur Daerah Kota Tasikmalaya/mewakili, Kepala SatPol-PP/mewakili, Kepala Bagian Hukum/mewakili, K...

pangandarannews.com - Rasa bahagia itu saat  saya mampu memberikan fasilitas, keinginan dab keluhan masyarakat banyak. Demikian disampaikan Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata dalam sambutannya pada acara  penyerahan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Lintas Sektor (PTSL Lintor), bertempat di Aula setda pangandaran. (11/07) Ada dua hal penting, kata bupati terkait penyerahan sertifikat ini, pertama aspek legal. Sepanjang sertifikat tidak dijual dan tidak dikemana-manakan legalitas kepemilikan tanah akan terjanin, dan yang bisa membatalkannya saat sertilikat ini dicabut BPN atau diangkat ke pengadilan. "Yang kedua, tentu tanah itu harus dikelola dengan baik, atau digunakan secara produktif untuk usaha atau berdagang, ” jelas bupati. Bupati menambahkan, Pemkab Pangandaran akan selalu bersinergi dengan semua pihak untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang ada  masyarakat. Penyerahan sertifikat PTSL untuk saat ini diberikan kepada 10 orang perwakilan pe...

pangandarannews.com/tasiknews - Belum adanya jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan baik di masyarakat atau antar keluarga, selain itu tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah). Hal itu membuktikan pentingnya sertipikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.  Lambannya proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah, dan untuk menanggulangi permasalahan tersebut pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN pun telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).  PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan, dan melalui program ini pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki ma...

pangandarannews.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerjasama dengan petugas Bea dan Cukai siang tadi melakukan operasi terhadap toko penjual roko dan tembakau untuk memastikan tidak adanya roko yang ilegal atau tidak mematuhi aturan bea cukai, yang dilaksanakan di 3 kecamatan,  Mangunjaya, Padaherang dan Kecamatan Kalipucang.(12/07) Sekretaris satpol PP Kabupaten Pangandaran Drs Edi Saprudin MSI kepada PNews menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi peredaran tembakau dan roko yang beredar di wilayah Kabupaten Pangandaran. “Mudah-mudahan dengan kegiatan ini masyarat paham terhadap produk roko yang diawasi pemerintah dan yang tidak diawasi pemerintah, “ujarnya. Edi menambahkan, kegiatan ini merupakan agenda rutin setiap tahun, dan untuk kegiatan hari sendiri baru digelar di 3 kecamatan yang akan dilanjutkan ke kecamatan lainnya. Dalam kegiatan ini, imbuh Edi, pihaknya menurunkan 20 anggota yang dibantu 2 petugas bea cukai, dibantu juga dari anggota Polsek, ko...

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran pangandarannews.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran saat ini terus mecari formulasi serta langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahun, 2021-2026, pasalnya RPJMD yang akan berakhir tahun 2026 ternyata harus selesai di tahun 2024. Menurut Bupati Pangandaran yang ditemui PNews di ruang kerjanya, dalam Surat Keputusan (SK) pelantikan Bupati dan wakil Bupati Pangandaran terhitung untuk masa bakti 2021-2026, namun karena di tahun 2024 akan dilaksanakan Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, sehingga RPJMD 5 tahun ini harus tuntas dalam waktu kurang dari 3 tahun. Secara normatif, kata bupati, untu menyelesaikan RPJMD 5 tahun ini hanya punya waktu di tahun 2021, 2022 dan tahu 2023.  “Sementara seperti diketahui di tahun 2021 kemarin seluruh kabupaten-kota se-Indonesia tidak bisa berbuat banyak karena tahun itu semua harus fokus dalam penanganan pandemi covid-19, “jelas Jeje.(11/07) ...

pangandarannews.com – Kabupaten Pangandaran menjadi pilihat lokasi kegiatan Ristek (riset dan praktek) 148 mahasiswa Prodi Komunikasi Publik Universitas Pasundan(Unpas) Bandung yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Juli hingga 29 Juli mendatang. Seperti disampaikan Wakil Deka I Unpas, DR Kunkurat, dalam kegiatan ristek ini mahasiswa akan melakukan riset tentang penguatan kapasita Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran untuk mendukung Pangandaran menjadi tujuan wisata berkelas dunia. “Dan nanti hasil riset tersebut akan dianalisis dan diserahkan kepada Pemkab Pangandaran, “ujar Kunkurat, usai mengikuti pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Kebangpo dan Dinas Pariwisata, di aula Setda Pangandaran.(11/07) 148 mahasiswa ini, kata Kunkurat, akan melakukan Ristek di sejumlah tempat, diantaranya di dua kecamatan, empat desa dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ristek ini imbuhnya, merupakan rangkaian tugas akhir mahasiswa sehingga karya tulis a...