SUDAH DUA TAHUN TEMBOK PAGAR DESA CILIANG DIBIARKAN AMBRUK

PARIGI – Sudah lama keberadaan tembok di halaman Kantor Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dibiarkan ambruk tanpa ada usaha perbaikan. Pa dahal kantor desa tersebut ada pada lintasan jalan nasional.

Demikian disampaikan salah seorang warga yang merasa risih karena sampai hari ini Pemerintahan Desa Ciliang seperti membiarkan saja pemandangan yang kurang indah dioandang itu.

“Sebagi warga saya tentunya malu, karena kantor desa berada pada lintasan jalan nasional. “ungkapnya.(31/5).

Masih menurut warga yang enggan ditulis namanya tersebut, seharusnya pihak desa respon dengan keberadaan desanya sendiri, apalagi jika dihubungkan dengan Pangandaran yang mempunyai visi-misi sebagai kabuoaten pariwisata yang mendunia, tentunya sering dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. sudah  seharusnya pemerintah desa cepat-cepat memperbaiki tembok tersebut jangan dibiarkan saja.

"Ini sudah hampir dua tahun dibiarkan begitu saja, padahal desa saat ini kan banyak bantuan program dari pemerintah, baik dari APBD maupun dari pusat dan provinsi, seperti ADD, DD juga BANPROV", ucapnya.

Pernah, suatu saat seorang wisatwan asal Bandung, Deni Kusnandar saat bertemu PNews di Obyek Wisata Batuhiu, menyampaikan, rasanya kurang indah dan nyaman jika ada desa di pinggir jalan intasan utama dengan kondisi yang dibiarkan seperti itu.

"Harusnya di depan kantor desa yang kebetulan ada di pinggir jalan nasional bisa rapih jangan dibiarkan pagar temboknya ambruk begitu saja, ini kan kota wisata", jelasnya. (AGE)

KEMUNCULAN BINATANG AJAG RESAHKAN WARGA PAGERBUMI

CIGUGUR - Masyarakat Desa Pagerbumi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran beberapa waktu lalu sempat digegerkan dengan kemunculan hewan ajag (hewan sejenis srigala) yang memangsa puluhan hewan ternak kambing milik warga, hingga sudah banyak ternak seperti kambing milik pendudik desa yang menjadi mangsa keganasan hewan tersebut, Namun anehnya, setiap ternak yang jadi mangsa ajag tersebut hanya diambil organ bagian dalamnya saja.

Hingga saat ini warga pun masih merasa was-was, karena bukan tidak mungkinj jikasuatu saat binatang tersebut datang ke kampung dan memangsa ternaknya lagi. Apalagi beberapa hari yang lalu ada kabar, binatang buas tersebut sudah masuk dan menyerang di wilayah Desa Bunisari (desa yang bersebelahan dengan Pagerbumi).

Seperti diceritakan salah seorang warga Pagerbumi, Muksin (45), ia merasa khawatir dengan serangan yang dilakukan ajag tersebut, terutama saat malam tiba. Terkadang, menurutnya, ia  tidak bisa tidur karena khawatir ternaknya menjadi santapan ajag yang datang ke kampungnya.

"Hampir tiap malam saya tidak tidur karena takut suatu saat kambing yang tinggal empat ekor milik saya jadi sasaran, apalagi sekarang ada kabar beredar ajag tersebut sudah menyerang wilayah desa tetangga. “ungkapnya. (30/5)

Masih cerita Muksin, padahal dulu warga Pagerbumi pernah berhasil menembak mati hewan itu dan membuang bangkainya ke sungai yang mengalir ke arah Desa Bunisari.

“Makanya saya sempat heran dengan kemunculan kembali ajag tersebut. “kata Muksin.

Sehingga, menurut Munksin, tidak sedikit warga yang bertanya-tanya, apakah hewan yang dulu pernah dibunuh itu hidup kembali atau mungkin di wilayahnya memang banyak hewan sejenis ajag ini.

"Ada juga sebagian warga yang bicara, mungkin saja ini hewan jadi-jadian seseorang yang sedang mempertinggi ilmu hitam. “ pungkas Muksin. (AGE)

SEKDA PANGANDARAN RENCANAKAN SEMUA MOBIL DINAS AKAN DIPASANG LOGO PEMDA

PARIGI – Demi kenyamanan dan menjaga kondusifitas terkait kendaraan mobil dinas yang terkadang digunakan pejabat saat libur panjang, Pemkab Pangandaran akan memasang logo Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai salah satu upaya meminimalisir penyalah gunaan kendaraan dinas.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pangandaran, Mahmud, SH, MH, seluruh kendaraan dinas yang dipakai ASN tak terkecuali semua kepala SKPD, harus memasang Logo pada seluruh kendaraan dinasnya, sehingga nantinya penggunaaan kendaraan tersebut dapat diawasi.

“Dan tentunya kami juga bisa mengawasi  agar kendaraan itu tidak disalah gunakan selain untuk kepentingan dinas,” katanya.(30/5)

Dikatakan Mahmud, dengan pemasangan logo tersebut nantinya para pejabat yang menerima fasilitas kendaraan dinas tidak akan bisa menyamarkan menjadi mobil pribadi dengan menukar plat merah menjadi plat hitam untuk urusan pribadinya.

Selain itu, lanjut Mahmud, dengan adanya logo pada kendaraan dinas juga untuk memudahkan pendataan dan mudah untuk dikenali karena kendaraan itu merupakan salah satu aset daerah yang harus dijaga dan dirawat.

Dengan kebijakan ini, masih kata Mahmud, ke depan diharapkan tidak ada lagi penggunaan kendaaan dinas untuk kepentingan pribadi, karena kendaraan ini dibeli dari hasil pajak rakyat.

“Ini juga salah satu upaya untuk memperkuat eksistensi dan identitas bahwa kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan milik negara", kata Mahmud.

Menurut Mahmud, kebijakan ini segera akan dikomunikasikan dengan Bupati untuk meminta pendapatnya, apakah ini bisa diberlakukian atau tidak.

Rencana kebijakan Sekda Pangandaran yang akan menerapkan logo pada seluruh kendaraan dinas, mendapat tanggapan waraga. Salah satunya warga Kecamatan Cijulang, Bibin (45), menurutnya, memang sudah seharusnya para pejabat tidak menggunakan kendaraan dinasnya saat libur untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Bibin pun berharap, dengan pemasangan logo pemda, nantinya tidak ada lagi pejabat yang menggunakan kendaraan dinasnya di luar urusan dinasnya.

“Salama ini saya heran, mobil dinas kok seperti milik pribadi sampai bisa dibawa jalan-jalan ke mall atau kemana saja padahal di luar tugas kantor,” ungkap Bibin. (AGE)

BELUM ADA PENATAAN, PEROLEHAN PAD TAHUN 2017 OW BATUHIU BARU 24,6 %

PARIGI – Obyek Wisata (ow) pantai Batuhiu yang terletak di wilayah Desa Ciliang Kecamatan Parigi kabupaten Pangandaran hingga saat ini untuk target perolehan PADnya baru menapai  24,64% dari target PAD tahun 2017 sebesar Rp 854 juta.

Kasubag UPTD pariwisata Cijulang, Asep Purwanto, mengakui, kunjungan wisatawan ke Batuhiu masih kurang didatangi pengunjung dan belum ada perubahan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

"Hingga buklan mei ini PAD kami ini baru sekitar 24,64%, apa mungkin penataan kawasan pantainya yang kurang menarik atau karena sejak dulu memang belum ada perubahan jadi mungkin wisatawan bosan untuk berkunjung kesini", katanya. 25/05.

Tapi walau pun demkian, menurut Asep, ia yakin dan tetap berusaha agar target tahun ini  bisa tercapai.

Sepinya OW Batuhiu ini juga diakui Dani (26), wisatawan asal Bandung yang sudah lima kali berkunjung ke obwis Batuhiu. Menurutnya, sejak pertama kali berkunjung ke Batuhiu, hingga sekarang keadaaanya tetap tidak ada perubahan padahal lahan untuk sebelah timur untuk pengembangan wisata masih luas.

"Dari tahun 2013 saat pertama berkunjung kesini pemandangannya kok gitu-gitu aja, penataan wisatanya pun tetap seperti dulu, jadi lama-lama saya merasa bosan karena dari tahun ke tahunnya tidak ada sesuatu yang baru.", ungkapnya.

Asep berharap, ke depan mudah-mudahan Pemkab Pangandaran bisa lebih menata lagi Batuhiu agar wisatawan datang ke Batuhiu.

"Mungkin dengan sentuhan pemkab serta ada prioritas untuk penataan kawasan bisa membuat Batuhiu lebih menarik lagi untuk dikunjungi. “katanya.(AGE)

WOW KEREN,,,! RATUSAN BONSAI HIASI PELATARAN TIC PANGANDARAN

PANGANDARAN-Sekitar 300 lebih para penggemar tanaman bonsai berkumpul di pelataran gedung TIC (Touris Informtion Center) Pangandaran. Berbagai jenis bonsai dipajang berderet rapih dari ukiuran terkecil hingga setinggi orang dewasa.

Komunitas Perkumpulan Penggemar  Bonsai Pangandaran (PPBI) sengaja untuk pertama kali menggelar Pameranr Bonsai se-Kabupaten Pangandaran. 

Satu jam lebih mengelilingi lokasi pameran melihat satu persatu bonsai yang dipamerkan mata pun tidak pernah puas menikmatinya, sehingga setiap harinya even pun tidak pernah sepi pengunjung.

Dan mata pengunjung pun akan dimanjakan dengan segala jenis tanaman, ukuran, bentuk, gaya serta penampilan prima. Dari seluruh jenis ukuran yang ditampilkan, bisa dikatakan, ternyata bonsai karya Pangandaran telah maju pesat dan mempunyai penggemar yang tidak sedikit.
   
Menurut Humas PPBI, Dani, even ini digelar selain untuk ajang silaturahmi antar penggemar bonsai yang ada di Pangandaran, juga untuk saling bertukar informasi sesama komunitas penggemar bonsai.

“Saya tidak menyangka, ternyata pencinta bonsai banyak juga di Pangandaran. “ungkapnya.(26/5)

Dani mengatakan, dalam kegiatan yang baru pertama kalinya dilaksanakan ini, banyak kreatifitas tergali dari sesama anggota, sehingga diharapkan ke depan akan menambah khasanah dan wawasan tentang cara merawat bonsai yang benar dan sekaligus indah dilihat.

Seperti dikatakan salah seorang penggeamar bonsai asal Desa Sidomulyo Kecamatan Pangandaran, Sigit. Menurutnya, kecintaan pada keindahan bosan merupakan art (seni) yang tidak bisa diukur dengan materi.

“Artinya, jika seseorang sudah menyukai, maka susah kalau diukur hanyas dengan harga yang ditawarkan. “kata Sigit.

Hal senada dikatakan Kang Ayi, menurut penggemar bonsai asal Desa Batukaras Kecamatan Cijulang ini, menikmati keindahan bonsai sulit dikatakan dengan kata-kata, memandang tipikal dan tekstur tanaman bertumbuh mini ini seakan memandang pohon besar dalam satu tatapan mata.

“Terasa ada kesejukan merasuk dalam batin serta memberika nuansa keindahan alam dalam media kecil. “ungkapnya. (hiek)

BUPATI CIAMIS HADIRI ACARA PELETAKAN BATU PERTAMA MESJID AL QAUSAIN BANJARSARI

BANJARSARI- Bertempat di Kecamatan Banjarsari, Bupati Ciamis, H. Iing Syam Arifin berkesempatan hadir dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Mesjid Al Qausain yang juga dihadiri ketua Baznas Ciamis, KH Saeful Uyun, anggota DPRD, Forum Kecamatan Banjarsari, Tokoh Agama dan warga masyarakat lainnya.
Mesjid yang ini dibangun dari APBD Provisi Jawa Barat, menurut Ketua Pembangunanya, H. M Cholil, menelan biaya sekitar Rp 13 milyar.

Dalam sambutannya, Bupati Ciamis, H. Iing menyampaikan, walaupun melalui proses yang tidak mudah namun  pembangunan mesjid ini sudah memenuhi syarat menjadi masjid besar. Dari luas lahan sekitar 4.340 m2, luas area parkir bisa menampung 50 mobil dengan kafasitas mesjid yang akan banyak menampung jemaah.

“Saya mengucapkan terimakasih untuk masyarakat Banjarsari yang telah banyak membantu pemerintah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Ciamis. “kata Iing.(24/5)

Menjekang datangnya buklan suci Ramadhan, Iing pun mengajak masyarakat yang hadir untuk senantiasa meneladani secara baik dari segala ucapan dan tindakan yang telah di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sejatinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Ini merupakan tanggungjawab kita bersama dan bukan orang per orang. “imbuh Iing.

Di akhir sambutannya, Iing pun tidak lupa meminta kepada para jama’ah yang hadir untuk senantiasa mendukung pemerintah dalam menjaga kerukunan dan kebersamaan membangun Kabupaten Ciamis yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan bersama.(Toni  T)

PEMKAB PANGANDARAN NIKMATI INDAHNYA KEBERSAMAAN DALAM ACARA MUNGGAHAN

CIMERAK - Bulan Ramadhan sebentar lagi tiba, seperti biasanya tradisi munggahan ini jadi bagian penting yang “harus” dilakukan umat islam di tanah jawa, tidak terkecuali masyarakat Pangandaran, sebagai ajang silaturahmi antar sesama umat muslim sebelum melaksanakan ibadah puasa di bulan suci ramadhan.

Munggahan tak hanya dilakukan masyarakat, pemerintah puntidak mau ketinggalan, untuk  menggelar acara silaturahmi di jajaran pemerintahan dengan nuansa munggahan.

Seperti di pemerintahan kabupaten Pangandaran, bertempat di Pantai Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak.(24/5). Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, Wakil Bupati, H. Adang Hadari, ketua DPRD Iwan M Ridwan dan anggita DPRD lainnya serta hampir seluruh pejabat di lingkup pemda Pangandaran larut dalam suasana penuh religi.

Bupati Pangandaran, H.Jeje Wiradinata mengatakan, mudah-mudahan acara ini bisa dijadikan ajang silaturahmi dan saling memaafkan sebelum melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadhan tiba.

“Kita sebagia manusia memiliki kesalahan, baik yang terasa maupun tidak saat kita melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari, mari kita saling memaafkan pada moment silaturahmi ini", katanya.

Hal senada dikatakan Wakil Bupati Pangandaran, H.Adang Hadari, ia bersyukur semua masih diberi nikmat panjang umur hingga sebentar lagi bertemu dengan bulan ramadhan yang penuh berkah hingga  semuanya bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci  Ramadhan.

“Dan lewat acara munggahan ini mari kita saling memaafkan, “ ungkap Adang sambil mengutip sebuah hadits, yang artinya, Siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadhan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka.

Masih di acar munggahan, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan berharap, acara ini bisa dijadikan ajang silaturahmi antara pimpinan dan bawahan sebagai cara untuk lebih merekatkan hubungan kerja dalam melaksanakan tugas, karena dalam acara munggahan ini semua lebih menekankan pada acara saling memaafkan atas segala kesalahan selama ini sebelum bulan suci ramadhan tiba.

“Betapa indah jika kecersamaan ini selalu terjaga hingga, sehingga tugas berat pun jika dikerjakan dengan penuh ikhlas dan kebersamaan, akan terasa ringan.

Pada akhir acara, wakil bupati, H. Adang Hadari pun berkesempatan memimpin do'a bersama. (AGE)

JUMLAH LANSIA DI PANGANDARAN CAPAI 40 RIBU JIWA

PARIGI-Berdasarkan hasil survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2014, jumlah rumah tangga lanjut usia (lansia) sekitar 16,08 juta atau 24,50 persen dari dari jumlah rumah tangga di Indonesia.
Demikian disampaikan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya saat menghadiri Pengukuhan dan Rapat Koordinasi Komda Lansia Kabupaten Pangandaran tahun 2017 di aula setda. (23/5).

Dikatakan Jeje, rumah tangga lansia adalah anggota rumah tangga yang berumur 60 tahun ke atas.

“Jumlah lansia pada tahun 2020 diprediksi mencapai angka 30 jiwa atau sebanding dengan 15,5 % dari seluruh penduduk Indonesia. “kata Jeje.

Lanjut usia, menurut Jeje, merupakan karunia Tuhan pada seluruh hambaNya yang harus disyukuri bersama. Tapi di Indonesia lanjut usia juga mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam undang-undang nomer 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana penunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial para lansia.

“Jadi kita harus mengupayakan agar lansia pun bisa berperan dalam pembangunan dengan kearifan, keterampilan dan kondisi fisiknya. “imbuh Jeje.

Menurut Jeje, ada 6 faktor yang perlu diperhatikan menjelang lanjut usia. Seperti, kesehatan emosi/fisik yang baik, pendapatan yang cukup, akomodasi sesuai, rekan atau tetangga yang sehaluan, hobbi yang mengasyikan dan filosofi hidup yang memadai.

Sementara Wakil Bupati, H. Adang Hadari yang juga Ketua Komda Lansia Kabupaten Pangandaran mengatakan, jumlah lansia di Pangandaran ada sekitar 40800 jiwa dan merata ada hampir di setiap kecamatan.

“ Tapi data ini harus diperifikasi ulang, dan saya minta ke dinas terkait untuk mendata ulang berapa jumah riil lansia yang ada di Kabupaten Pangandaran. “ungkap Adang. (hiek)

INI KATA KADIS DPPKAD KABUPATEN PANGANDARAN TERKAIT KENDARAAN DINAS ASN

CIJULANG-Sangat disayangkan, adanya kendaraan dinas yang onderdilnya ditukar-tukar hanya untuk kepentingan pribadi. Padahal kendaraan tersebut merupakan sarana penunjang dalam melakukan tugas , juga untuk keperluan pelayanan sosial bagi masyarakat saat ada kebutuhan yang sipatnya urgen.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( DPPKAD) Kabupaten Pangandaran, Drs. Hendar Suhendar. S, MM saat dikonfirmasi PNews perihal kejadian tersebut.

Hendar menegaskan, kewajiban merawat aset milik negara sudah melekat menjadi tanggungjawab setiap pemegang aset tersebut. Tidak semua Aparatur Sipil Negara (ASN ) mendapatkan kendaraan dinas, oleh karena itu dia meminta supaya para pemegang kendaraan dinas benar-benar memperhatikan kondisi kendaraan yang diberikan kepadanya.

“Kita tidak bisa melakukan pembiaran dengan kejadian itu, jangan sampai karena dianggap barang milik negara kemudian dibiarkan begitu saja," kata Hendar. (23/5)

Dikatakan Hendar, perlunya perawatan intensip untuk kenyamanan kendaraan yang dipakai untuk bertugas karena kendaraan itu dipakai setiap saat.

“Jika suatu saat kendaraan dinas tersebut onderdilnya ada yang diganti, maka bekasnya harus ada jangan sampai hilang”, ujarnya.

Menurut Hendar, jika ada kendaraan dinas yang hilang, ASN tersebut harus membuktikan dengan surat keterangan dari pihak kepolisian. Meskipun begitu, yang bersangkutan tetap harus bertanggungjawab dan menggantinya.

"jika kendaraan dinas itu hilang, maka ASN tersebut harus bertanggungjawab dan mengganti senilai harga kendaraannya yang dia pakai", tandasnya. (AGE)

DI SDN 3 KALIPUCANG UN HANYA DIIKUTI 6 SISWA SAJA.

KALIPUCANG-Dari 31 SD Negeri yang ada di wilayah UPT Disdikpora Kecamatan Kalipucang, sebanyak 577 siswa kelas VI telah melaksanakan Ujian Nasional (UN) tahun 2017. Di salah satu sekolah, SDN 3 Kalipucang UN hanya diikuti 6 siswa saja.

Menurut Kepala Sekolah SDN Kalipucang 3, Ade Rusdianto Spd, dari jumlah seluruhnya 59 siswaN 3, kelas VI hanya 6 siswa yang melaksanakan UN, menurun dari tahun 2016 sebanyak 10 siswa.

“Tapi walau hanya 6 siswa saja, siswa tetap bersemangat mengikutinya. “ ungkap Ade. (22/5)

Ade menambahkan, jumlah 59 siswa tersebut terdiri, kelas 1 10 siswa, kelas 2 6 siswa, kelas 3 11 siswa, kelas 4 15 siswa kelas 5 11siswa dan kelas enam 6 siswa.

“Di Kecamatan kalipucang, malah ada sekolah dengan jumlah siswanya di bawah sekolah kami. “ungkapnya lagi.

Sementara dikatakan Kepala UPTD Disdikpora Kecamatan Kalipucang, Rundana, SPd, MM, dari 577 siswa yang mengikuti Ujian Nasionanya, seluruh siswa kelas 6 berhasil mengikuti UN tahun 2017.

“memang benar, untuk SDN 3 Kalipucang murid kelas 6 hanya 6 siswa saja.”kata Rundana.

Diakui Rundana, sudah sejak lama jumlah peserta didik sekolah dasar di Kecmemang sejak lama jumlah peserta didik sekolah dasar di kecamatan Kalipucang mengalami penurunan. Kondisi geografis, tanah pegunungan dan jumlah pemduduk yang sedikit menjadi salah satu kendalanya.

“Jumlah sekolah pun tidak merata, seperti dalam 1 desa ada 3 SD. “pungkasnya. (Isis Koswara).

BELUM DILENGKAPI DOKUMEN, DUA KAPAL BANTUAN UNTUK NELAYAN PANGANDARAN URUNG DIGUNAKAN

CIJULANG - Program kapal bantuan untuk koperasi nelayan terancam terbengkelai. Pasalnya,  beberapa kapal bantuan hasil pengadaan tahun 2016 tersebut tidak bisa dioperasikan karena tak dilengkapi dokumen.

Menurut anggota komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran, Yenyen Windiani,  SH, hambatan penerbitan dokumen dan perizinan untuk kapal bantuan menunjukkan lemahnya koordinasi antara Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Pangandaran tahun 2016 lalu dengan Dinas Perhubungan Laut ( HUBLA) Provinsi. Sementara untuk penerbitan surat ukur (akta gros) kapal merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan yang diajukan oleh pembuat kapal dan pembuatan ijin penangkapan ikan merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Tidak akuratnya perencanaan dan kinerja DKP tahun 2016 lalu yang menggunakan dana dari APBN dikhawatirkan berimplikasi pada kerugian negara akibat kapal bantuan mangkrak dan minimnya manfaat dalam upaya menghadirkan kesejahteraan nelayan kecil,” jelas Yenyen.(22/5).

Menurutnya lagi, seperi diketahui adanya dua kapal penangkap ikan dengan bobot 10 GT di Pangandaran hasil dari program pemerintah yang masih belum punya kelengkapan dokumen tidak akan optimal dalam penggunaannya.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Pangandaran, Ema Sukman membenarkan hal itu,  menurutnya, ke dua unbit kapal bantuan dengan bobot 10 GT sampai saat ini tidak bisa beroperasi.

"Ke dua kapal penangkap ikan yang tidak bisa beroperasi tersebut lantaran belum memiliki dokumen," kata Ema.

Masih dikatakan Ema, kapal penangkap ikan tersebut merupakan kapal berkafasitas 10 GT yang saat ini keberadaannya ada di Pangkalan Penangkapan Ikan (PPI) Nusawiru Kecamatan Cijulang.

"Kapal itu merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2016 yang bersumber dari DAK," terangnya.
Sementara Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan, Rida Nirwana Kristiana, S.Sos, M.Si mengatakan, kapal yang belum memiliki dokumen untuk sementara belum diperbolehkan beroperasi. Dan saat ini pihaknya sedang memproses kelengkapan dokumen kapal tersebut agar bisa dimanfaatkan nelayan sebagai mana mestinya.

Dikatakan Rida, untuk bisa dioperasikan, kapal bantuan tersebut harus  memiliki kelengkapan dokumen, antara lain, Buku Kapal Perikanan (BKP), Gros Akte, Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).

"Dokumen BKP, SIUP dan SIPI dikeluarkan Kementrian Kelautan Perikanan sedangkan Gros Akte dikeluarkan oleh kementrian perhubungan lewat pembuat kapal", jelas Rida.(22/5).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan, jumlah kapal penangkap ikan berkafasitas besar tercatat sebanyak 13 unit. Ke 13 unit kapal tersebut diantaranya kapal penangkap ikan 10 GT sebanyak 3 unit, kapal penangkap ikan 20 GT 2 unit dan kapal penangkap ikan 30 GT sebanyak 8 unit.  (AGE)

42 BIDAN KABUPATEN PANGANDARAN TERIMA SK PNS

PARIGI-Tepat di Hari Kebangkitan Nasional, 42 Bidan Desa di Kabupaten Pangandaran menerima SK PNS yang diserahkan langsung Wakil Bupati, H. Adang Hadiri di Lapangan Parigi.(22/5).

"Saya berharap setelah mendapatkan SK, bisa meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat salah satu tuntutan dari pemekaran Kabupaten Pangandaran,"Kata Adang.

Saat ini, lanjut Adang, ditambah 42 yang hari ini menerima SK, seluruh bidan desa yang berstatus PNS ada 72 orang, sedangkan jumlah seluruh desa di Kabupaten Pangandarab ada 93 desa sehingga masih kekurangan sekitar 21 bidan lagi yang berstatus PNS.

"Ini harus ada pemetaan lagi, sebab sekarang kadang ada 2 bidan dalam satu desa, dan sebaliknya ada juga desa yang belum memiliki bidan PNS, nanti saya akan kordinasi dengan Dinas kesehatan. “katanya lagi.

Untuk kekurangan 21 bidan, lanjut Adang, Pemkab Pangandaran berencana akan mengajukan kembali pada pemerintah pusat agar nantinya tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan tetap menjadi prioritas khusus.

masih di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, drg. Yani Achmad Marzuki, MM,Kes mengakui sampai sekarang bidan des PNS masih kurang. Namun menueut yani, saat ini Dinas kesehatan belum akan melakukan pemetaan terlebih dahulu. Tapi menemempatkan bidan-bidan PNS tersebut sesuai dengan SK dari pemerintah pusat.

"Setelah selesai CPNS nya baru kita lakukan pemetaan, sehingga nantunya seluruh desa terdapat bidan desa PNS,"kata yani.

yani pun berharap dengan adanya tambahan bidan desa berstatus PNS, diharapkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) bisa menurun sesuai dengan target Dinas Kesehatan selama lima tahun.

"Kami masih mengusulkan kekurangan 21 bidan lagi," ungkapnya.(hiek)

ADA FESTIVAL ALAM SENI BUDAYA KAMPUNG SINGKUR DI WONDERHILL JOJOGGAN

PARIGI-Di obyek wista (ow) Wonderhil Jojogan Kecamatan Parigi, bulan lalu digelar “Festival Alam Seni Budaya Kampung Singkur”. Kegiatan yang diinisiasi Pangandaran Promotion Board bersama management pengelola Wonderhill Jojogan, Kompepar juga didukung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dan BJB.

Menurut Ketua Panitia Penyelenggara, Ai Nanan Handayani, kegiatan ini dalam rangka untuk mempromosikan destinasi wisata baru, dengan menampilkan seni budaya leluhur termasuk aneka  jajanan, kuliner buhun sebagai ciri khas wisata yang mengedepankan kearifan lokal.

Ai menambahkan, event ini diharapkan bisa menjadi kalendar pariwisata tahunan di Kabupaten Pangandaran, karena festival budaya ini melibatkan beberapa jenis seni. Seperti, rampak kendang, lebon, lengser upacara adat, gondang, badud, ronggeng gunng, rampak jaipong, wayang ruat, karinding , reog, eok dan wawacan.

“Untuk kedepan, kegiatan ini akan lebih besar dan semarak serta bisa melibatkan langsung peran serta masyarakat sekitar area wisata. “ungkap Ai.

Bupati pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya menyambut gembira serta memberikan apresiasi karena kegiatan ini lahir dari masyarakat.

“Pemkab Pangandaran dalam upaya mewujudkan visi dan misinya memang belum melakukan upaya promosi pariwisata secara fokus, karena kita masih konsentrasi dalam penataan kawasan dan infrastruktur. “kata Jeje.(29/4)

Menurutnya, pemda akan terus mensupport tumbuhnya partisipasi masyarakat, hususnya dalam pengelolaan objek wisata dan harus tetap berorientasi menuju pariwisata yang mendunia.

“Mudah-mudahan kegiatan ini bisa ditiru di destinasi lainnya, artinya, masarakat sebagai salah satu stakeholder pariwisata dituntut untuk terlibat langsung serta bisa lebih mengembangkan kreatifitasnya pada dunia wisata. “imbuhnya. (Anton  AS)

Untuk Mempererat Silaturahmi, WARGA LANGKAPLANCAR GELAR HARKITNAS DAN DOA’BERSAMA

LANGKAPLANCAR-Dalam rangka memperingat Hari Kebangkitan Nasional (harkitnas) tahun 2017, Paguyuban Peduli Masyarakat Langkaplancar (PPML), menggelar deklarasi dan istigosah bersama bertempat di lapangan terbuka di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. (0/5).

Kegiatan tersebut di hadiri berbagai elemen seperti, forum Komunikasi Kecamatan Langkaplancar, Waka Polres Ci amis besertaanggotanya, Tokoh Masyarakat, Pesantren, Tokoh agama, pemuda Anshor, Ormas Paguyuban Pagar Nusa, Kepala Desa, LPM, BPD, PKK dan masyarakat lainnya.

Dalam deklarasi tersebut, masyarakat Langkaplancar membacakan 5 pernyataan sikap antara lain, menolak faham dan gerakan radikalisme, yang bertentangan dengan pancasila, dan UUD, 1945, dalam bentuk apapun di langkaplancar, menolak intervensi, intimidasi, dan pemerasan, dalam bentuk apapun di wilayah kecamatan langkaplancar, menolak hadirnya pasar moderen berbasis frenchise dan lebih mendukung pusat perekonomian, masyarakat pasar tradisional, menolak semua bentuk ekploitasi dan ekplorasi sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan dan bertentangan dengan prinsip prinsip keadilan social dan mendukung penuh upaya penyelamatan situs budaya sebagai salah satu warisan sejarah.

Selain pernyataan sikap, diisi kegiatan  doa’ bersama untuk mewujudkan cita cita luhur bangsa indonesia yang berlandasan pancasila dan UUD 1945,

Menurut salah seorang Pemuda Anshor, Muhtadin,SHi,  kegiatan ini murni  prakarsa masyarakat Kecamatan Langkaplancar untuk  mengukuhkan kembali nilai-nilai nasionalisme, rasa kebangsaan  yang sekarang dirasakan sudah mulai pudar.

“Kegiatan ini tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, namun betul-betul hanya kegiatan keagamaan menjelang bulan suci ramadhan, istigosah, doa’ bersama dan upacara hari kebangsaan hari kebangkitan nasional. “ungkap Muhtadin.

dikatakan Muhtadin, semua elemen masyarakat yang ada di sepakat mengadakan kegiatan ini untuk memperat jalinan silaturahmi serta menolak berbagai gerakan sepeerti yang tertuang dalam 5 butir pernyataan untuk menjadikan masyarakat bisa hidup di alam demokrasi menuju kemajuan bersama.

dengan acara ini, diharapkan masyarakat lebih peduli lagi pada nilai-nilai nasionalis dalam balutan silaturahmi yang kokoh.

“Alhamdulillah, kegiatan ini mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Langkaplancar, intinya, kami well come adanya LSM, Ormas dan media untuk menjalin silaturahmi seluruh warga. “imbuh Muhtadin. (Budi S )

DANI HAMDANI:”DESA HARUS MEMBUAT PAPAN KEGIATAN ADD DAN DD”

PARIGI-Untuk alokasi Dana Desa (DD) tahun 2017 di seluruh desa se-Kabupaten Pangandaran, sampai bulan mei sudah terserap 89 % dan tepat waktu.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, H. Dani Hamdani, S.Sos, MM menjawab pertanyaan media di ruang kerjanya.

“Alhamdulillah, seluruh desa sudah merealisasikannya sekitar 89 %. “ungkapnya.(17/5).

Mudah-mudahan, lanjut Dani, seluruh desa yang menerima DD bisa mereaslisasikan anggaran tersebut sesuai dengan proposal pengajuan anggaran.

Dani juga mengatakan, diharapkan seluruh masyarakat bisa ikut memantau anggaran tersebut, agar penggunaannya bisa tepat sasaran dan transparan.

“Saya himbau agar desa membuat laporan keiatan pelaksanaan anggaran pada sebuah papan pengumuman supaya diketahui publik. “imbuh Dani.

Papan pengumuman, baliho atau bener tersebut, lanjut Dani, dipasang di depan kantor desa agar setiap saat warga bisa memantau proses pembangunan di desanya masing-masing.

“Diharapkan juga peran aktif masyarakat, agar pembangunan yang ada di desa bisa sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. “kata Dani. (Anton  AS)

UANGNYA DIPAKAI KARYAWISATA, PEMBANGUNAN MUSHALLA DI SMPN 2 CIMERAK TERBENGKALAI

CIMERAK -Masalah pembangunan mushola di SMPN 2 Cimerak Kabupaten Pangandaran  dipermasalahkan sejumlah orang tua siswa, pasalnya sampai sekarang pembangunannya belum juga selesai, Padahal pungutan yang dilakukan pihak sekolah pada orang tua wali murid sudah berlangsung sejak tahun 2015 lalu dan dana yang terkumpul pun sekitar Rp. 64 juta.

Komite SMPN 2 cimerak, Pendi merasa heran kenapa uang yang sudah terkumpul di rekening bank tersebut, sesuai laporan dari kepala tata usaha, tiba tiba hilang.

Dikatakan Pendi, saat itu sekitar akhir tahun 2015menurut Kepala Tata Usaha (TU) SMPN 2 Cimerak uang hasil swadaya dari orang tua siswa untuk pembangunan mushola sudah terkumpul Rp 64 juta pada rekening.

“Kepala TU pernah memperlihatkan jumlah tersebut yang tertera dalam buku rekening bank, saat itu saya tidak langsung mengambil uang di rekening tersebut karena saya percaya. “paparnya.(17/5)

Untuk mengawali pembangunan musholla tersebut saat itu, menurut Pendi, selaku komite bersama team sarpras SMPN 2 cimerak mengambil uang tersebut sebesar Rp.20 juta untuk kebutuhan pembelian pasir dan pembuatan gambar denah mushola, itu pun hanya habis Rp 5 juta.

“Dan sisanya yang Rp 15 juta kami serahkan pada bendahara komite, jadi saat itu yabng tersisa di bank tinggalb Rp 40 juta. “terang Pendi. 

Tapi alangkah kagetnya saat kebijakan Pangandaran Hebat mulai diberlakukan dengan meng gratiskan semua uang sekolah,  tiba tiba uang yang diperuntukan pembangunan musholla jadi tidak tentu kemana.

“Saya jadi bingung, karena pembangunan pondasio mushala saat ini sudah mulai. “kata Pendi lagi.

Dan anehnya, lanjut Pendi, Kepala Sekolah SMPN 1 Cimerak, H. Jojo tidak pernah mengajak koordinasi dengan pihak komite, bahkan bagian sarpras di sekolah tersebut pun tidak diajak.

“Jelas saya pun jadi bingung membuat lapooran pertanggungjawabannya nanti.", jelas Pendi saat dihubungi lewat selullernya beberapa waktu yang lalu.

Saat dikonfirmasi Bagian sarpras SMPN 1 Cimerak, Dedi membenarkan hal itu. Menurutnya, memang betul ia pun tidak tahu sudah berapa uang yang dikeluarkan sampai saat ini.

Bahkan uang yang Rp 15 juta pun, menurut Ketua Komite sudah dipinta oleh kepala sekolah dari bendahara komite.

Sebenarnya kata Dedi, yang ia ketahui anggaran untuk pembangunan musolla tersebut sudah ada di rekening, namun saat mau ada kegiatan karyawisata, uang tabungan siswa saat itu habis karena dipinjam Sri (mantan bendahara sekolah yang sekarang sudah meninggal), jadi pihak sekolah pun memakai dulu uang buat mushalla.

"Makanya pembangunan mushalla tersebut terbengkalai,  menunggu pihak keluarga Sri yang sudah menyanggupi akan membayar  uang yang dipinjamnya dulu", jelasnya.  (AGE).

PEMBANGUNAN RKB SMAN 1 PARIGI MANGKRAK, SALAH SIAPA ?

PARIGI - pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMAN I Parigi Kabupaten Pangandaran dengan anggaran Rp.254,8 juta dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2016 lalu,  sampai saat ini pembangunannya terbengkalai.

Saat p-news mengkonfirmasi hal tersebut, menurut Kepala SMAN 1 Parigi yang baru,  H. Eman Hermawan, dirinya tidak tahu menahu, karenakan saat pembangunan itu dimulai tahun 2016 lalu ia masih menjadi kepala sekolah SMAN I mangunjaya.

"Saya malah tidak tahu menahu ada pembangunan RKB di SMAN I Parigi, jadi kalau saya harus bertanggung jawab mangkraknya bangunan ini, saya harus mengatakan apa, lebih-baik tanyakan saja pada kepala sekolah waktu itu", katanya. (13/5)

Saat ditemui di ruang kerjanya usai mengikuti acara wisuda siswanya, Eman mengatakan, pengalamannya saat di SMAN I mangunjaya, jika sekolah mendapat bantuan RKB atau pembangunan fasilitas sekolah lainnya selalu dikerjakan secara swakelola, pengerjaanya tidak pernah diberikan ke pihak ketiga atau rekanan.

“Dan alhamdulillah hasilnya pun memuaskan", jelasnya.

Sementara menurut H. Sukirman (eks kepala sekolah SMAN I parigi), tidak ada masalah dengan  RKB tersebut, perihal belum selesainya pembangunannya sampai saat ini, Sukirman mengatakan, itu dikarenakan dalam rencana Anggaran Belanja (RAB) proyek tersebut hanya sampai segitu, tidak sampai selesai.

Dan kepala sekolah yang baru, lanjutnya, harus bisa mengajukan ulang anggaran ke Pemrov atau masuk dalam program Pangandaran Hebat tahun 2017 ini untuk menyelesainya.

“Jadi RKB tersebut memang sesuai dengan RABnya. “jelas Sukirman.(13/5)

Dan hal ini, menurut Sukirman, sudah dirapatkan dengan Dinas Dikpora, yang saat itu dihadiri juga kepala sekolah baru penggantinya serta saat itu ada penandatangaan kepala sekolah penggantinya kesiapan untuk pengajuan angaran ulang di tahun 2017 ini.

“Saat itu kami sudah sepakat kok dan tidak ada masalah", ungkapnya.

Disoal temuan BPK, Sukirman menjelaskan, BPK hanya memberikan saran agar pembangunan RKB di SMAN I parigi tahun 2017 ini bisa diselesaikan.

“Kalau saya masih disini pasti akan saya ajukan anggaran ulang ke provinsi, tapi kan sekarang kepala sekolah nya sudah bukan saya lagi",  ucap Sukirman saat ditemui setelah kegiatan PMI Kabupaten Pangandaran. (AGE)

KETUA APDESI KECEWA PANGANDARAN, RAKER HANYA DIAHADIRI 60 % ANGGOTANYA

PANGANDARAN-Ketua APDESI Kabupaten Pangandaran, Anwar Hidayat, S.Ag, MM merasa kecewa, pasalnya saat digelar Rapat Kerja (raker) APDESI, dari 93 jumlah Kepala Desa (kades), yang hadir hanyan sekitar 40 kades saja.

Menurut Anwar, ruangan yang sedianya untuk raker pun lenggang, padahal raker ini sebelumnya sudah menjadi kesepakatan seluruh pengurus dan anggota.

“Hanya di hari pertama saja semua hadir dan terdaptar di buku daptar hadir. “kata Anwar. (18/5).

Anwar juga mengatakan, seandainya ketidak hadiran peserta raker karena ada unsur ketidak sukaan padanya sebagai ketua, ia mempersilahkan baik pengurus atau pun anggota untuk mengajukan surat tertulis dengan
ditanda tangani para kepala desa dan dikirimkan melalui ketua apdesi di kecamatan masing masing.

“Dan saya pun dengan bangga akan menerimanya. ”ungkap

Ditambahkan Anwar, dirinya sangat kecewa melihat banyak tempat duduk yang kosong dan  mangkir hadir dan malah ternyata bicara di luar forum sangat “kencang”. Seharusnya, lanjut Anwar lagi, kalau mau bicara di dalam rapat, di komisi masing-masing untuk nantinya hasilnya direkomendasikan ke pemerintah.

“Ini malah absen.. jadi apa yang harus direkomendasikan ke pemerintah.?”Tanya Anwar.

Dikatakan Anwar, ia mau terbuka, demokratis dan sebagai ketua, dirinya pun siap terbuka termasuk soal anggaran apdesi baik yang bersumber dari bantuan, iuran atau anggaran pendapatan apdesi lainnya.

“Termasuk yang Rp 1 juta per desa atau anggaran untuk kegiatan ini berapa dan kemana saja, sekarang raker kan masih berjalan dan belum selesai lagian kan belum bayar  semua. “imbuh Anwar.

Menurut Anwar, setelah usai raker pihaknya akan segera mengundang seluruh anggota untuk membuat laporan pertanggungjawaban anggaran. (Anton  AS).

JEJE WIRADINTA: “JIKA ADA WARGA GIIZI BURUK, SEGERA LAPORKAN KE BUPATI. “

PANGANDARAN-Kabupaten Pangandaran merupakan DOB (Daerah Otonomi Baru) saat ini tetap masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, ghal tersebut mengakibatkan dioangkasnya beberapa anggaran yang dianggap kurang penting.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinta dalam sambutannya pada acara Rapat kerja APDESI tahun 2017 bertempat di hotel Rahayu Pangandaran.(17/5)

“Diharapkan pembangunan infrastruktur yang ada di desa-desa bisa tuntas pada tahun 2018. ”kata Jeje.

Ditambahkan Jeje, apabila di desa masih ada masarakat yang  bergizi buruk dan tinggal di rumah tidak layak huni, kepala desa diwajibkan segra melaporkan langsung pada Pemerintah Daerah. Maksudnya, lanjut Jeje, agar bupati bisa memonitor dan menanganinya secara langsung .

“Silahkan kepala desa melaporkan langsung pada saya jika ada hal itu di desanya. “ungkap Jeje. (Anton AS).

PEMBUATAN TAMBAK UDANG DI KERTAMUKTI DIHENTIKAN SATPOL PP

CIMERAK - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pangandaran menghentikan pembuatan tambak udang di harim laut di Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.

Kepala Satpol PP Kabupaten Pangandaran Irwansyah, S.Sos mengatakan, penutupan dilakukan karena pembuatan tambak udang tersebut sudah menyalahi aturan, dibangun di wilayah terlarang.

“Setelah meninjau ke lokasi, kami pun menyampaikan Surat Peringatan I kepada pihak pengusaha.” kata Irwansyah.(19/5)

Irwansyah menambahkan, pembukaan lahan tambak udang di harim laut jelas-jelas menyalahi aturan, oleh karena itu ktivitas pembuatan lokasi tambak pun langsung dihentikan sebelum  usahanya berjalan.

“Kami persilahkan jika hendak membangun tambak udang, tapi jangan di harim laut,” tambahnya.

Irwansyah menegaskan, jika SP I diabaikan, maka dalam jangka satu pekan akan diterbitkan SP II. Dan apabila masih tidak digubris, maka Pemda melalui Satpol PP Kabupaten Pangandaran pun akan menyampaikan SP III.

“Dan selanjutnya kami akan menghentikan secara paksa. “tegas Irwansah. (AGE)

BAPPEDA BENTUK TIM VERIFIKASI DATA WARGA MISKIN KABUPATEN PANGANDARAN

PARIGI-Setelah melewati beberapa proses penjaringan, kahirnya Bapeda menetapkan 80 orang verifikator yang akan bertugas di 93 desa se-Kabupaten Pangandaran yang nantinya akan bertugas untuk verifikasi data kemiskinan di Pangandaran.

Menurut Kabid pemberdayaan Bappeda Pangandaran, Maman, pihaknya segera akan menyelenggarakan pembekalan dan pengarahan kepada seluruh calon verifikator terpilih yang bertempat di aulan Setda Kabupaten Pangandaran.

Dari data yang sudah ada, Kabupaten Pangandaran memiliki warga miskin sekitar 43.432 Kepala Keluarga (KK).

“Petugas verifikator seluruhnya ada 80 orang yang akan bertugas selama 45 hari dengan rincian, 1 orang petugas verifikasi akan memverifikasi sekitarh 500 KK.”terang Maman. (19/5)

verifikasi sendiri, masih kata maman, bertujuan agar up date data mendekati kenyataan jumlah di lapangan, karna data yang ada sekarang merupakan hasil survey tahun 2015.

Pendataan ini juga bertujuan untuk perencanaan pembangunan di Pangandaran dan sasaran nya data KK yang ada di Kabupaten Pangandaran harus sama dengan data berasal dari Pemvrop Jabar.

“kami meminta kepada kepala desa agar segra mensosialisasikan hal inidalam rapat mingguan karena data ini akan dipakai juga seluruh SKPD. “kata Maman.

Maman menegaskan, iaberharap para petugas verifikator untuk betul-betul melaksanakan tugasnya, jangan sampai petugas verifikasi dilempar lagi ke orang lain karena hasil pendataan ini juga akan menjadi acuan Pemkab Pangandaran. (Toni  T)

SUKSES TENGGELAMKAN KAPAL ILEGAL FHISING, MENTERI SUSI PUJIASTUTI BERENCANA HANCURKAN RUMPON ASING.

PANGANDARAN - Setelah sukses menenggelamkan sejumlah kapal-kapal pencuri ikan (ilegal fishing), Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat ini berencana menghancurkan juga rumpon-rumpon ikan milik asing yang ditanam di laut Indonesia.

Dikatakan Susi, rumpon-rumpon besar tersebut akan dihabiskan, pasalnya, rumpon itu membuat ikan tuna besar tidak mau ke pinggir," kata Susi dalam sambutan pada kegiatan Puncak Bulan Bakti Karantina Ikan dan Mutu di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.(18/5).

“Sekarang 68 persen ikan tuna dunia dihasilkan dari Belanda. “terang Susi.

Menurut Susi, keberadaan rumpon-rumpon milik asing yang dipasang di tengah laut menjadi ancaman. Induknya harus pulang dan tuna berukuran 200-200 kg tidak boleh diambil semuanya di tengah laut.

Susi juga menegaskan, rencananya memberangus rumpon tersebut mendapat dukungan dunia, hal itu terbukti saat kunjungannya ke beberapa Negara di Eropah kemarin, kata Susi, mereka siap mendukung program yang digulirkannya.

“Mereka sepakat, keutuhan laut Indonesia juga ternyata menjadi kepentingan negara lainnya di dunia," tegasnya.

Ditambahkan Susi, di beberapa negara di asia juga seperti China, Vietnam dan Thailand saat ini sudah mulai melakukan penghentian penangkapan ikan secara ilegal.

 "Ribuan kapal-kapal di negeri China mulai 1 mei kemarin banyak yang dikandangkan, begitu juga Thailand,"ungkapnya lagi.

Menteri asal Pangandaran ini juga mengakui, sebenarnya ia bukan ahli perikanan, namun apa yang dilakukanj sekarang ini, menurutnya, berdasarkan pengalaman selama 30 tahun terjun langsung di dunia perikanan dan kelautan.

"Kita semua menyadari, konservasi ini untuk keberlanjutan dan kesejahteraan bangsa kita. Artinya, bukan melarang untuk diambil, tapi peraturan ini dibuat untuk melindungi ikan agar tetap ada dan saat ditangkap hasilnya juga banyak," terangnya.

di hadapan ratusan nelayan Pangandaran, Susi juga menyampaikan, sejak ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri KKP, dirinya pun langsung mencanangkan tiga pilar untuk membangun perikanan kelautan Indonesia, kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan .

Saat itu, lanjut Susi, Presiden menginginkan laut menjadi masa depan bangsa, karena populasi Indonesia berada di lima besar dunia. Jadi jika tidak ingin kekayaan laut punah, maka harus bersama-sama menjaga sumber daya perikanannya karena sumber daya alam perikanan merupakan sumber daya yang renewable (terbarukan).

 "Jika kita menjaganya tidak benar, maka seandainya ikan habis, kita mau makan protein darimana karena seperti kita ketahui, pakan untuk ternak saja berasal dari tepung ikan," ungkapnya.(hiek)

KADIN SIAP BANTU PELAKU UMKM KABUPATEN PANGANDARAN

PARIGI - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) merupakan badan atau organisasi yang anggotanya merupakan para pengusaha atau gabungan usaha nasional dari berbagai sektor, baik itu badan usaha milik swasta, koperasi maupun badan usaha milik pemerintah. KADIN juga dibentuk berdasarkan Anggaran Dasarnya (AD) merupakan organisasi para pengusaha/gabungan usaha nasional, baik ditingkat nasional maupun daerah yang bertujuan untuk mempersatukan dan mengerahkan kemampuan dan usahanya dalam rangka meningkatkan prestasinya dalam mengisi pembangunan.

Demikian dikatakan Ketua KADIN Kabupaten Pangandaran, H. Tedi Sonjaya di kantornya.

“Disini kami ingin merangkul, membantu juga membina semua para pengusaha di Kabupaten Pangandaran, terutama para pengusaha kecil yang saat ini belum bisa mengembangkan dalam memasarkan produk yang mereka hasilkan", katanya. (17/05)

Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas, menurut Tedi, merupakan kegiatan usaha kecil yang perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Masih kata Tedi,KADIN  bersama BDC (Business Developmen Centre) Pangandaran dua kali dalam seminggu mengadakan pelatihan juga pembinaan yang dilaksanakan di kantor KADIN (depan BRI Parigi-red) agar paling tidak para pelaku UMKM bisa mendapatkan wawasan dan pencerahan.

“Ini sangat openting bagi para pelaku usaha kecil dan menengah dalam menjalankan usaha nya", tambahnya.

Disoal masalah pendanaan, Tedi menjelaskan, saat ini KADIN Kabupaten Pangandaran untuk biaya dalam menjalankan semua kegiatan, masih hasil dari swadaya anggota dan belum ada anggaran yang dikucurkan pemerintah, baik dari pusat maupun daerah,

“tapi walau pun demikian kegiatan kami tetap berjalan", tegasnya.

Semua biaya untuk para pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh KADIN, lanjut Tedi,  semuanya gratis alias tidak dipungut biaya sepeserpun.

“Tinggal semangat dan kemauan saja dari para pelaku usaha tersebut", kata Tedi. (AGE)

2017 PEMKAB PANGANDARAN TIDAK ADA PENGERJAAN JALAN LAPEN

PARIGI - Banyaknya pembangunan infrastruktur jalan lapen (lapisan penetrasi) di Kabupaten Pangandaran tahun 2016 lalu dikeluhkan masyarakat, pasalnya tidak sedikit jalan lapen tersebut tidak bisa bertahan lama dan cepat rusak. Bahkan ada yang baru beberapa bulan setelah pengerjaaan selesai hancur lagi.

Kadis Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran,  Jaja Nurulhuda, ST, M.Dev.Plg membenarkan hal itu, menurutnya, setelah diteliti lebih lanjut pengerjaan jalan lapen cenderung cepat terjadi kerusakan karena dalam pengerjaaannya dilaksanakan sebelum bangunan kelengkapan jalan itu tersedia.

“Seperti belum adanyan TPT (tembok penahan tebing-red), plat beton dan saluran air di area jalan yang dibangun", katanya. (18/5).

Jaja yang ditemui PNews di ruang kerjanya lebih lanjut mengatakan, dengan belum tersedianya bangunan kelengkapan tersebut, saat hujan turun air akan menggerus kontruksi lapisan jalan ditambah lagi banyaknya kendaraan bertonase tinggi melintas, akibatnya jalan pun cepat rusak dan hancur.

Menurut Jaja, agar tidak terulang lagi, tahun 2017 ini  pengerjaan jalan akan memakai kontruksi  hotmiks dan rigit/beton. Alasan memakai kontruksi jalan rigit/beton, karena kontruksi ini bisa dibangun walaupun bangunan pelengkap jalan belum ada.

“Jadi di saat hujan turun pun jalan tersebut akan semakin bagus kualitasnya saat terkena air", imbuh Jaja.

Ditambahkan Jaja, untuk pengerjaan kontruksi jalan hotmiks diharapakan lapisan pondasi bawah (LPB) dalam proses pemadatannya harus lebih padat,  agar kualitas hotmiks tersebut bisa bertahan lama.

“Saya berharap para kontraktor bisa memaksimalkan hasil kerjanya, terutama dalam pengerjaan infrastruktur jalan agar masyarakat pun bisa lebih lama menikmati jalan bagus. “pungkasnya. ( AGE)

SUBHANALLOH, SEORANG BAYI LAHIR TANPA OTOT PERUT.

CIMERAK - Kadang manusia hanya bisa berencana dan berharap tapi Tuhan lah yang menentukan semua taqdir mahluknya,  seperti halnya yang dialami oleh pasangan suami istri (pasutri) Satim dan Kayah warga Dusun Sirnagalih RT 07/05 Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran yang melahirkan anak ke tiga lahir tanpa otot perut.

"Kami hanya bisa pasrah pada yang maha kuasa, tapi kami pun akan berusaha sekuat tenaga agar bayi ini bisa normal seperti bayi pada umumnya, semoga lewat medis bisa memberikan harapan untuk anak kami", jelas Satim.

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Cimerak, Aang Andi mengatakan, bayi yang bernama Aldi Herdiansyah tersebut baru lahir satu minggu lalu di RSUD Kota Banjar.

"Kondisi kesehatan bayi normal, namun secara fisik sangat menghawatirkan karena isi organ tubuh yang ada di dalam perut tidak menetap atau labil,"terang Aang.

Dengan kondisi tersebut usus bayi yang tanpa otot, lanjut Aang, posisi ususnya pun seperti tumpah, terkadang ada disebelah kanan atau sebelah kiri.

"Secara ekonomi kondisi pasutri ini kurang mampu dan kami telah melakukan upaya untuk penanganan secara medis," tambahnya.

Aang menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) untuk memproses BPJS.

Sementara menurut Koordinator PKH Kabupaten Pangandaran, Ade Ajat Sudrajat, berkas untuk persyaratan pembuatan BPJS telah diserahkan ke Dinsos PMD. Dan rencananya setelah BPJS bayi tersebut keluar akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke RSUD Kota Banjar.

"Semoga saja ada penanganan khusus setelah nanti team medis melakukan pemeriksaan secara intensif", tandas Ade.  (AGE)

MASIH BANYAK JALAN DI KABUPATEN PANGANDARAN PERLU PERBAIKAN

PARIGI - Sepanjang 98,9 km berstatus jalan kabupaten di Pangandaran Jawa Barat, dalam kondisi rusak berat. Berdasarkan data Bidang Binamarga, panjang jalan kabupaten tercatat sepanjang 500,24 km.

Menurut Kepala Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran, Asep Sanjaya, panjang jalan aset kabupaten tahun 2017 mengalami kenaikan.

"Tahun 2016 panjang jalan kabupaten sepanjang 332,2 km, dan pada tahun 2017 ada kenaikan status jalan desa menjadi jalan kabupaten sepanjang 168,04 kilometer," terang Asep, saat ditemui PNews di ruang kerjanya.(17/5)

Asep menambahkan, sedangkan untuk jalan nasional tercatat sepanjang 76,056 km dan  provinsi 8,89 km.

"Lebar jalan nasional di Pangandaran rata-rata 8 meter, sementara jalan provinsi rata-rata 5-6 meter sedangkan jalan kabupaten rata-rata 3 meter-4,5 meter."terangnya lagi.

Asep menjelaskan, dari total panjang jalan 500,24 km, sepanjang 82,79 km kondisinya dalam keadaan sedang, dan 150,5 km kondisinya dalam keadaan baik.

Sementara menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran, Jaja Nurul Huda, data jalan kabupaten yang disajikan belum tuntas, karena di tahun 2017 dimungkinkan ada perubahan status dari jalan desa menjadi jalan kabupaten.

"Untuk tahun 2017 kami telah merencanakan target pembangunan jalan kabupaten sepanjang 98,276 kilometer," kata Jaja.

Total anggaran yang telah disediakan untuk perbaikan jalan tersebut, menurut Jaja, sekitar Rp 216 milyar yang dibagi menjadi 65 paket pekerjaan lelang.

"Tahun ini kami membagi menjadi dua jenis pekerjaan di antaranya rigid sepanjang 76,295 kilometer dan hotmix sepanjang 21,981 kilometer", imbuh Jaja.  (AGE)

BUPATI BUKA KAWASAN EKONOMI GRAND PANGANDARAN, JEJE WIRADINATA : PEMDA “GELAR KARPET MERAH” UNTUK PARA INVESTOR…

PANGANDARAN-Untuk mewujudkan kawasan penunjang pariwisata Pangandaran, PT Pancajaya Makmur Bersama (PMB) membangun sentra ekonomi, Grand Pangandaran yang berlokasi tidak jauh dari kawasan wisata Pantai barat, tepatnya di jalan tol Pangandaran.

Sekitar 50 ruko (rumah toko) berukuran 75 m2 berdiri megah di lahan seluas 200 m2, nantinya akan menjadi pusat ekonomi penunjang dunia pariwisata Pangandaran.
Dalam sambutannya, menejer PT PMB, Alif, menyampaikan terimakasihnya atas partisipasi sehingga Grand Pangandaran bisa terwujud.
“Marilah kita bangun prduktipitas antara Pemerintah Daerah, pengguna ruko dan PT PMB. ”ungkapnya.(17/5).

Dikatakan Alif, bukan hal mudah untuk bisa mewujudkan Grand Pangandaran karena melalui berbagai rintangan, akhirnya bisa terwujud juga.

“Mari kita bersama-sama bahu membahu, agar perusahaan kami bisa berdiri tegak untuk ikut menyongsong  Pangandaran menjadi wisata yang mendunia. “kata Alif.

Hal senada dikatakan Kasubdit Kawasan Wisata Terpadu Kemeterian Pariwisata RI, Antariksa, menurutnya, saat ini sektor pariwisata terus bertransfomasi menjadi salah satu sektor ekonomi tercepat dibanding sektor lainnya.

“Sektor Pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar di atas  migas. “terangnya.

Sementara Bupati Pangandaran dalam sambutannya, atas nama Pemerintahan Kabupaten Pangandaran  menyampaikan terimakasih PT PMB sudah bisa merealisasikan salah satu penunjang wisata Pangandaran.
Menurut Jeje, kini saatnya dunia pariwisata tidak hanya mengandalkan kebijakan tangan pemerintah saja sebagi pengelola, salah satunya dibutuhkan investor untuk pengembangannya. Dan pemerintah sendiri harus siap dengan konsep-konsep kepariwisataannya.

“Kami menggelar karpet merah untuk investor yang datang ke Pangandaran. ”kata Jeje.
Dikatakan Jeje, ia akan mengintruksikan ke SKPD teknis, agar memberikan kemudahan-kemudahan kepada siapa saja yang akan berinvestasi di Pangandaran.

“Perijinannya jangan dipersulit. “tegas Jeje.

Jeje juga mengatakan, setelah dibukanya Grand Pangandaran, dengan sendirinya akan merubah imej wajah wisata Pangandaran.

“Mari kita songsong mimpi kita menjadikan wisata mendunia yang sudah di depan mata. “imbuh Jeje. (hiek)

BUPATI PANGANDARAN TERBITKAN SK HET ELPIJI 3 KG, TEDI GARNIDA: “HARGA DI PENGECER MAKSIMAL Rp 20 RIBU”

PARIGI – Melalaui rapat kordinasi yang digelar antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan pengusaha gas yang ada di Pangandaran sepakat, untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji ukuran 3 kg sebesar Rp 16900 di kecamatan yang berjarak kurang dari 60 km dari Statsion Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dan Rp 17400 untuk kecamatan  berjarak lebih dari 60 KM.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM Dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran Drs. Tedi Garnida, MM kepada awak media usai mengikuti rapat kordinasi di aula seta Pangandaran.(16/5).

Dikatakan Tedi, untuk Kecamatan Mangunjaya, Padaherang dan Kecamatan Kalipucang HETnya Rp 16900 sedangkan Kecamatan Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Langkaplancar, Cijulang dan Kecamatan Cimerak Rp 17400.

“SPBE terdekat yang memasok gas ke Kabupaten Pangandaran dari Banjar," ungkap Tedi.

HET gas elpiji ukuran 3 kg, menurut Tedi, nantinya akan dituangkan ke dalam Surat Keputusan (SK) Bupati. dan setelah ada SK yang akan mengatur harga gas elpiji 3 kg di masyarakat,  diharapkan bagi para agen, pangkalan serta pengecer ada batasan harga jual.

Ditambahkan Tedi, dengan adanya pagu HET ini konsumen pun mempunyai kejelasan harga serta tidak akan ada lagi perbedaan harga di tiap-tiap kecamatan.

"Kami juga akan perintahkan ke setiap pangkalan, mereka wajib memasang papan pemilik pangkalan dan  alamat jelas serta mencantumkan HET," ujarnya.

Setelah diterbitkan SK Bupati, lanjut Tedi, Pemkab, agen dan  pangkalan harus bertanggung jawab untuk mengimflementasikannya karena ke depan akan dilakukan pembinaan berjenjang dan pemerintah pun akan terus memantau. Para agen harus bertanggungjawab pada harga di pangkalan dan pangkalan harus bertanggung jawab berapa harga di tingkat pengecer.

“Ini harus sistematis agar nantinya masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas. “imbuh Tedi.

Lebih jauh Tedi mengatakan, HET ini berlaku hingga di tingkat pangkalan saja, karena  untuk harga di tingkat pengecer, tentunya bisa berbeda tergantung dekat atau tidaknya dengan pangkalan. Tapi pihaknya meminta kepada para pengecer agar menjual gas elpiji 3kg dengan harga maksimal Rp 20 ribu.

Dengan diberlakukannya HET tersebut, nantinya masyarakat tidak akan beralih membeli ke pangkalan. Sebab, agen dan pangkalan sudah memiliki sistem tersendiri. Kalau pun masyarakat  mau beli langsung ke pangkalan, jika jaraknya jauh, maka harus mengeluarkan ongkos sendiri.

“Dalam satu desa kan hanya ada satu pangkalan saja,"ujarnya.

Sementara menurut Kordinator Hiswana, Agus, dengan dikeluarkan SK Bupati yang akan mengatur HET gas elpiji ukuran 3 kg, diharapkan Pemkab Pangandaran dan seluruh agen bisa bersama-sama mengawasi harga sampai di tingkat pengecer.

"Di Kabupaten Pangandaran ada 9 agen, 93 pangkalan, tapi keberadaanya tidak merata sebab ada beberapa desa yang memiliki pangkalan lebih dari dua pangkalan,"terang Agus. (hiek)

JOENE IRWAN SUARSA JABAT KETUA BPC HIPMI PANGANDARAN, JEJE WIRADINATA: “HIPMI Harus Profesional dan Ikuti Mekanisme..”

PANGANDARAN-Himpunan Pengusaha Muda Indinesia (HIPMI), diharapkan bisa memberikan kontribusi positif untuk pembangunan daerah, khusus pada sektor ekonomi yang berorientasi untuk pengembangan wisata.

Demikian dikatakan Joene Irwan Suarsa, S.Ip, M.Si yang terpilih menjadi ketua BPC HIPMI  Kabupaten Pangandaran usai pelantikannya di hotel Horison Palma Pangandaran. (15/5).

“Terimakasih pada dukungan yang diberikan dan kepercayaan pada saya untuk memimpin HIPMI Pangandaran 3 tahun ke depan. “kata Irwan dalam sambutan singkatnya.

Pada sambutan berikutnya,  Ketua HIPMI Priopinsi Jawa Barat, Jodi Janitra menyampaikan, dalam acara pelantikan pengurus HIPMI Pangandaran yang dihadiri bupati dan wakil bupati membuktikan, HPMI Pangandaran akan bisa berkembang karena didukung penuh pemerintah daerah.

“Sebaliknya, HIPMI pun harus bisa berkiprah dan mendukung apa yang diprogramkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. “kata Jodi.

Sementara ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Pangandaran, H. Teddy Sanjaya mengatakan, HIPMI harus bisa melakukan segala jenis usaha, karena sudah terbukti pangandaran mempunyai banyak potensi untuk bisa dikembangkan dari sisi ekonomi.

“Tidak salah jika Pangandaran menjadi daerah wira usaha, karena orang muda Pangandaran mempunyai jiwa Entrepreneurship. “ucap Teddy.

Masih di tempat yang sama, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya menyampaikan, hari ini berkumpul anak muda Pangandaran dalam satu wadah untuk ikut memajukan perekonomian daerah.

Dalam kurun waktu relatif singkat, menurut Jeje, pertumbuhan ekonomi masyarakat Pangandaran terus meningkat disertai juga meningkatnya daya beli masyarakat, dan tentunya semua ini harus direspon positif pula oleh pelaku ekonomi yang ada di Pangandaran. Karena tidak sedikit, lanjut Jeje lagi, program Pemerintah Daerah untuk memprotek pengusaha orang Pangandaran.

“Misalnya, kami membatasi pertumbuhan toko modern karena pemda ingin agar para pengusaha lokal bisa langsung berperan aktif. “imbuh Jeje.

Jeje pun menyampaikan, seluruh anggota HIPMI diharapkan bisa meningkatkan profesionalisme dalam melkaksanakan kegiatan usahanya.

“Semua anggota HIPMI harus profesional dan mengikuti makanisme. “tegas Jeje. (hiek)

BUPATI PANGANDARAN BUKA POPWILDA WILAYAH III JAWA BARAT.

PARIGI - Upacara pembukaan POPWILDA wilayah III Jawa Barat yang diikuti tujuh kabupaten/kota (Kabupaten Indramayu, Cirebon, kotamadya Cirebon , Kabupaten Kuningan,  Sumedang, Majalengka dan Kabupaten Pangandaran) dilaksanakan di alun-alun Parigi Kabupaten Pangandaran. (15/05).

Acara yang dipimpin Bupati Pangandaran, H.Jeje Wiradinata sebagai pembina upacara, juga dihadiri Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari dan beberapa pejabat lainnya di lingkup Pemkab Pangandaran.

POPWILDA wilayah III Jawa Barat ini akan berlangsung dari hari Senin tanggal 15 sampai dengan kamis 19 Mei mendatang, yang akan mempertandingkan  delapan cabang olah raga (Bola volly, Bulutangkis, Tenis Meja, Bola Basket, Tenis Lapang, Sepak Bola, Sepak Takraw dan Pencak Silat) yang akan diikuti sekitar 865 atlet.

Menurut Jeje dalam sambutannya, selain mengucapkan selamat bertanding  serta bisa selalu menjaga sportifitas antar sesama atlet, Jeje menyampaikan, Kabupaten Pangandaran sebagai tempat diselenggarakan POPWILDA Jawa Barat untuk wilayah III tahun 2017, sangat bangga dan menjadi kehormatan dipercaya menjadi tuan rumah.

“Selamat datang di Kabupaten Pangandaran dan selamat bertanding, semoga seluruh peserta lomba bisa terus menjaga sportifitas pada setiap cabor yang diperlombakan. “ungkap Jeje.

Dikatakan Jeje, selamat bertanding untuk seluruh atlet  dari seluruh kontingen yang akan berlaga di POPWILDA Jawa Barat, mudah-mudahn penyelenggaraan POPWILDA di Pangandaran bisa sukses tanpa ekses.

Jeje berharap, sebagai tuan rumah, ia berharap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh kontingen dengan keramahan, tutur sapa yang baik, selalu tersenyum bila bertatap muka sebagai cerminan karakter masyarakat Pangandaran.

“Kami juga berharapa kegiatan POPWILDA ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada satu hambatan dari awal hingga akhir serta nantinya bisa memunculkan atlet-atlet berprestasi yang bisa menjadi kebanggaan masyarakat di Jawa Barat. “kata Jeje. (AGE)

PEMKAB PANGANDARAN GELAR WELCOME PARTY JELANG POPWILDA JABAR 2017

PARIGI – Bertempat di aula setda Kabupaten Pangandaran, minggu malam (14/5) digelar acara welcome party dalam rangka menyambut perwakilan peserta Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah ( POPWILDA) Jawa Barat  yang diikuti tujuh kabupaten/kota, diantaranya, Kabupaten Indramayu, Cirebon, kotamadya Cirebon , Kabupaten Kuningan,  Sumedang, Majalengka dan Kabupaten Pangandaran sebagai tuan rumah. Kegiatan POPWILDA akan mempertandingkan beberapa cabang olahraga (cabor) seperti, Bola volly, Bulutangkis, Tenis Meja, Bola Basket, Tenis Lapang, Sepak Bola, Sepak Takraw dan Pencak Silat, yang akan dilaksanakan mulai senin besok (15/5) di beberapa lokasi pertandingan tiap-tiap cabor.

Bupati Pangandaran,  H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada seluruh kontingen peserta POPWILDA Jabar yang akan mulai bertanding esok hari.

"Kami ucapkan Selamat datang kepada perwakilan peserta POPWILDA dari seluruh kontingen tujuh kabupaten/kota yang telah berkenan hadir dalam acara welcome party ini. “kata Jeje.(14/5)

Dalam rangka silaturahmi jelang dimulainya POPWILDA, lanjut Jeje, Pemkab Pangandaran menyampaikan permohonan maaf  apabila dalam penyambutan ini kurang meriah. Kabupaten Pangandaran yang baru berusiai 4 tahun,  saat ini sedang giat-giatnya membangun terutama penataan kawasan wisata.

“Nanti kami akan mengajak para tamu undangan yang hadir untuk bisa mengenal dan menikmati obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran tanpa harus membeli tiket masuk alias gratis, asalkan nanti bisa mempromosikan pariwisata Pangandaran bila sudah kembali ke daerah masing-masing setelah pelaksanaan POPWILDA selesai."sambung Jeje.

Jeje juga menyampaikan,  sebagai tuan rumah POPWILDA, Pangandaran siap memberikan pelayanan terbaik selama  even berlangsung kepada semua kontingen.

Masih dalam acara tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran pun berkesempatan memberi cinderamata kepada seluruh perwakilan peserta POPWILDA. (AGE)

BAZNAS PANGANDARAN SALURKAN ZAKAT MELALUI RTLH

MANGUNJAYA-Walau baru berumur beberapa bulan saja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pangandaran sudah mampuh membuktikan keberadaannya untuk menanganai masalah zakat di Pangandaran.
BAZNAS Kabupaten Pangandaran, dengan salah satu program unggulannya, bedah rumah untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu ddengan anggaran bersumber dari dana terkumpul dari zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang dibayar para Pegawai Negeri Sipil melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tiap-tiap SKPD.

Salah seorang warga Rt 16 Rw 06 Desa Sindangjaya Kdecamatan Mangunjaya, Kumdari merasa senang saat ia mengetahui rumahnya masuk dalam daptar RTLH Baznas Kabupaten Pangandaran.

“Saya sangat berterima kasih kepada baznas yang sudah memberikan bantuan untuk perbaikanb rumah saya. “ungkapnya.((12/5).

Sementara menurut Ketua Baznas Pangandaran, Drs Hendri, rumah yang dibedah merupakan rumah warga tidak mampu yang kondisinya tergolong tidak layak huni berdasarkan usulan dan data dari desa.

“Syarat utama penerima RTLH, rumah harus milik sendiri dan masuk dalam golongan warga miskin sementara kriterianya harus memenuhi syarat untuk dibantu. “jelas Hendri.

Dikatakan Hendri, program bedah rumah dari Baznas ini serentak disalurkan di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Pangandaran.

“Namun tahun ini baru bisa mengusulkan 1 KK saja per kecamatannya. “jelas Hendri lagi.

Ini program pertama dari baznas ini, kata Hendri,  akan terus berjalan sesuai dengan kondisi anggaran, dan masyarakat diharapkan jangan ragu-ragu untuk membayar zakat, karena baznas akan menyalurkan zakat yang terkumpul untuk kemaslahatan umat. 

“Insya Allah akan kami tasharufkan sesuai ketentuan syariat maupun perundang-undangan yang berlaku” katanya. (Toni  T)

BUPATI PANGANDARAN APRESIASI SMAN I PARIGI, LULUS 100 % DAN 34 SISWA LOLOS SNMPTN

PARIGI –Acara perpisahan kelas XII SMA Negeri I Parigi yang digelar di Gedung Olaharaga (GOR) yang dihadiri Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, H. Surman dan orang tua siswa, sabtu lalu (13/5) berlangsung semarak.

Menurut Wakil Kepala SMAN I Parigi sekaligus bidang kesiswaan, Wawan Suwandi, Spd, Mpd  dalam sambutannya menyampaikan, dari jumlah 329 siswa peserta UN bisa lulus 100%. 

“Setelah dilakukan beberapa pertimbangan seluruh guru pengajar, akhirnya bisa lulus semua dan saya juga berbangga hati karena dari 60 siswa yang ikut Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN-red) tahun 2017, 34 siswa berhasil  lolos seleksi. “ungkapnya.

Sementara Kepala SMAN I Parigi, H. Eman Hermawan dalam sambutannya berpesan agar semua siswa yang di wisuda saat ini jangan sampai melupakan para guru yang telah membimbing dan mengajar selama menimba ilmu di SMAN I Parigi.

"Yang namanya guru itu tidak ada sebutan mantan guru, jadi sampai akhir hayatnya pun tetap sebagai guru yang telah memberikan ilmu kepada kita semua" tegasnya.

Masih di tempat yang sama, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata menyampaikan rasa apresiasinya pada prestasi kelulusan serta hasil SNMPTN siswa-siswi SMAN I Parigi yang bisa menjadi kebanggaan baik almamater atau pun daerah.

"Saya sebagai Bupati Pangandaran tentunya merasa bangga dengan segala prestasi yang sudah diraih anak didik SMAN I Parigi dan yang lebih membanggakan lagi dua siswanya bisa masuk di Fakultas kedoteran Unpad", paparnya.

Dalam kesempatan tersebut Jeje pun berpesan kepada seluruh orang tua siswa agar tidak cepat-cepat menikahkan anaknya dan hanya puas dengan ijazah SMA saja, tapi biarlah anak tersebut melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi untuk meraih cita-citanya.

"Pesan dari saya, para orang tua siswa jangan dulu anaknya disuruh menikah karena selain usianya masih belia, mereka pun masih punya harapan untuk bisa menggali potensi diri demi masa depannya. “kata Jeje.

Menurut Jeje, ia berharap para orang tua bisa melanjutkan anak-anaknya ke perguruan tinggi, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk membangun negeri ini.

"Saya berharap dan memimpikan sepuluh tahun ke depan semua siswa yang saat ini diwisuda bisa memberikan yang terbaik untuk Pangandaran, lebih-lebih ada yang bisa jadi bupati, Mentri juga pejabat lainnya, seperti halnya Ibu Susi Pujiastuti yang membuat harum Pangandaran, dan salah satu kunci utama  untuk meraih sukses adalah jujur dan disiplin", imbuh Jeje. (AGE).

WARGA CIBULUH KELUHKAN ABRASI SUNGAI RANCAWUNGU

Add caption

KALIPUCANG - Warga Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran berharap Pemerintahan Kabupaten Pangandaran memperhatikan nasib mereka. Pasalnya, selama ini warga khawatir terjadi longsor yang diakibatkan semakin terkikisnya jalan oleh abrasi sungai tersebut, karena tidak jarang juga air sungai meluap menutupi badan jalan sehingga sarana transportasi warga pun terhambat.

Genangan air yang menutupi jalan tersebut diakibatkan saluran air yang ada disekitar jalan  tidak berfungsi maksimal. Akibatnya, sarana transportasi rusak dan roda perekonomian desa pun jadi tersendat.

“Sebenarnya hal ini sudah saya sampaikan ke pemda. “terang Kepala Desa Cibuluh, Budi Andrianto.(12/5).

Pada tahun 2015, menurut Budi, pihaknya sudah mengajukan proposal, namun sampai sekarang belum ada tanggapan dari pemda. Proposal itu dibuat karena permintaan warganya yang khawatir jalan penghubung desa akan terputus longsor dan kikisan abrasi sungai Rancawungu.

“Saluran air sangat di butuhkan warga Dusun Cibuluh, dan kalau tidak secepatnya ditanggulangi dikhawatirkan akan berdampak pada perekonomian warga. “imbuh Budi.

Sebab, meurut Budi, di Rancawungu ada sekitar 25 hektar hamparan sawah petani,  karena warga desa mayoritas bermata pencaharain sebagai.

“Kami juga berharap kepada DPRD untuk mendorong pemda melalui dinas terkait agar segera memperbaiki serta merealisasikan apa yang menjadi keluhan warga. “pungkasnya.(AGE)

“BAKSO KALMUD” ALA AMIN KEPO

CIJULANG - mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama jajanan bakso, kuliner satu ini yang biasanya sangat disukai para kaum wanita. Dengan bentuknya yang bulat berbahan dasar tepung terigu dan daging  ini memang tiada duanya dan selalu menjadi makanan paforit.

Salah satunya bakso Amin Kepo, dengan sajian khasnya “bakso kalmud" ( bakso kelapa muda). Yang berbeda dari baso kalmud ini, sajian bakso dan kuahnya tersebut dimasukan ke dalam kelapa muda setelah air kelapa muda tersebut diambil untuk sajian minumannya.

Saat  PNews  mencoba bakso kalmud Amin Kepo yang berlokasi di depan Kantor Polsek Cijulang, menurut Amin kepo, awalnya ia hanya coba-coba untuk mencari inovasi baru dalam sajian baksonya.

“Eh, ternyata banyak peminatnya bahkan pembeli yang datang kesini banyak juga dari luar Cijulang. “ujarnya.(11/5)

Dikatakan Amin, sejak kreasinya yang mencapurkan gurihnya rasa bakso dalam kelapa muda, Amin pun bersyukur karena bisa kebanjiran pembeli,

“Harga satu porsi bakso kalmud dibandrol hanya Rp 20 ribu saja,  dan Alhamdulillah para konsumen bisa merasakan kepuasan setelah menyantap bakso kalmud", imbuhnya. (AGE)

DPRD DAN GMBI TANDATANGANI MOU UNTUK KEMAJUAN PANGANDARAN

PARIGI- Untuk menyikapi semakin rapuhnya nilai-nilai NKRI ( Negara Kesatuan Republik Indonesia) di negeri ini, Ormas GMBI ( Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) melakukan audens dengan DPRD Kabupaten Pangandaran yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Iwan M Ridwan, S.Pd, M,Pd serta anggota komisi I dan III bertempat di ruang bamus. (10/5).

Menurut ketua GMBI Pangandaran, Nandang Suhendar, pihaknya siap bersinergi dengan pemerintahan Kabupaten Pangandaran untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dinamis.

 "Sebagai generasi muda yang mempunyai rasa solidaritas pasti punya kewajiban membangun untuk mempertahankan NKRI karena NKRI merupakan harga mati. “kata Nandang.

Dengan demikian, lanjutnya, sebagai generasi penerus bangsa dan negara, khususnya anggota ormas GMBI harus mempunyai rasa solidaritas dan militansi untuk  membentuk keutuhan NKRI.

"GMBI siap berkomitmen mempertahankan Pancasila,  UUD 1945 dan Bhineka tunggal ika,  juga siap untuk memberantas paham komunisme,  Narkoba,  korupsi dan paham-paham yang akan merubah ideologi Pancasila", tegasnya.

Ditambahkan Nandang, semua elemen harus dapat membangun tali persaudaraan yang erat demi persatuan dan kesatuan sesuai motto GMBI, NKRI adalah Harga Mati.

”Artinya, sekali melangkah ke depan pantang untuk mundur dan kitapun harus berani tampil ke depan" imbuh Nandang.

Sementara menanggapi auden tersebut, Ketua DPRD, Iwan M Ridwan mengatakan, pernyataan sikap GMBI untuk bekerjasama dengan pemerintah serta untuk mempertahankan keutuhan NKRI ini sangat mengapresiasi semua.

"Saya sangat bangga dengan pernyataan sikap GMBI yang siap bersinergi dengan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran, saat ini mungkin baru satu ormas yang menyatakan sikapnya seperti ini, mudah-mudahan ke depannya sikap ini diikuti oleh ormas-ormas lainnya di Pangandaran"tandas Iwan.

Usai audens, Ketua DPRD dan GMBI pun berkesempatan menandatangi MOU kesepakatan bersama yang ditandatangani kedua belah pihak.  (AGE)

Info Lapangan Kerja Baru, PT. JAPFA COMFEED INDONESIA. Tbk BUKA CABANG DI PANGANDARAN

CIMERAK - PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang agri-food terbesar dan terintegritas di Indonesia. Unit bisnis utama perusahaan ini, pembuatan pakan ternak, pembibitan ayam, pengolahan unggas serta pembudidayaan pertanian.

Untuk pengembangan usahanya, saat ini PT. Japfa comfeed Indonesia.tbk sedang  merintis membangunan jaringan perusahaannya di Kabupaten Pangandaran, tepatnya di Desa Sukajaya  Kecamatan Cimerak.

Salah sorang perwakilan PT. Japfa comfeed Indonesia.tbk wilayah selatan, Syamsul (45) , menjelaskan, perusahaannya akan menempati lahan seluas 32 hektar, dan direncanakan untuk  kandang ayam dengan ukuran 14m x 120m sebanyak 32 di lahan seluas 6 hektar, dan sisanya akan dibuat lahan penghijauan disekitar bangunan kandang sehingga nantinya lingkungan sekitar kandang pun akan terlihat hijau dan asri.

"Proyek pembangunan ini mudah mudahan bisa selesai akhir tahun 2017 ini,  paling tidak pembangunan kandang ayam tahun ini minimal dua bangunan kandang bisa diselesaikan", terang Syamsul.(06/05)

Menurut Syamsul, keunggulan dari perusahaan ini meliputi integrasi vertikal dan skala ekonomi, artinya, perusahaan menjalin hubungan baik antara operasional yang dilakukan di hulu dengan hilir.

“Dengan dijaganya hubungan tersebut maka akan terjamin kualitas produk yang unggul di samping itu dengan skala ekonomi, Japfa pun menawarkan produk-produk dengan biaya yang terjangkau bagi konsumen Indonesia", tambah Syamsul.

Dikatakan Syamsul, PT. Japfa merupakan penghasil domestik DOC ayam broiler, ayam layer dan pullet terkemuka di Indonesia yang memiliki jaringan lebih dari 80 fasilitas pembibitan dan penetasan DOC yang tersebar di wilayah tanah air.

Disoal rekrutmen tenaga kerja, menurut Syamsul, PT. Japfa comfeed, 80 % pegawainya tentu akan memakai tenaga kerja asli daerah.

“Dan sekitar 20% tenaga ahlinya kami bawa dari kantor pusat. ", jelas Syamsul. (AGE).