PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS – Rencana strategis pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Sekolah Rakyat (SR), serta Perguruan Tinggi yang dijadwalkan berdiri di wilayah Kecamatan Karangnunggal Kabupaten yang sebelumnya digembor-gemborkan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, kini justru berubah menjadi polemik dan kegaduhan di tengah masyarakat. Isu ini memanas lantaran pernyataan dari para pejabat terkait dinilai tidak sinkron, saling bertolak belakang dan jauh dari kepastian pelaksanaan.
Ketidakjelasan ini tentu menjadi preseden buruk sekaligus kekecewaan bagi warga Karangnunggal, yang selama ini telah menaruh harapan besar dan merasa "dibohongi" oleh janji-janji manis yang belum terbukti nyata.
Menanggapi hal tersebut, Aliansi Masyarakat Karangnunggal (Amkar), akhirnya mengambil langkah tegas dengan menggelar audiensi resmi ke Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Bappeda, bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya. (22/05/2026).
Dalam audiensi tersebut terungkap fakta mengejutkan, karena hingga saat ini dokumen kajian kelayakan atau Feasibility Study (FS) serta berkas perencanaan penting lainnya tidak diketahui dan tidak dimiliki oleh Komisi IV DPRD. Hal ini dinilai tentu sangat menyimpang dari regulasi dan prosedur administrasi pemerintahan, bahkan dikhawatirkan mengandung cacat hukum dalam perencanaan pembangunan tersebut.
Perwakilan Amkar, Asep Bahtiar pun mengungkapkan kekecewaannya, yang sudah menumpuk sejak lama.
Menurutnya, sejak tahun 2019 lalu nama Karangnunggal seolah hanya dijadikan objek perburuan perjalanan dinas semata yang menyerap anggaran besar namun tanpa hasil nyata.
“Kecamatan Karangnunggal hanya dijadikan objek perburuan perjalanan dinas saja," ungkapnya.
Lihat saja, kata Asep, masalah rencana pembangunan RSUD ini dari tahun 2019 sampai sekarang masih jadi isu dan belum ada tanda-tanda kejelasan atau proses realisasi yang pasti.
Hal senada disampaikan perwakilan lainnya, Oong Yayan. Ia menilai bahwa rencana pembangunan RSUD, SR, maupun Perguruan Tinggi di Karangnunggal bagi sebagian pejabat Kabupaten Tasikmalaya hanyalah ajang pencitraan semata.
Di balik rencana-rencana besar tersebut, ia memcium aroma ingin meraup keuntungan karena fakta di lapangan menunjukkan ketidaksinkronan pernyataan antarpejabat.
Bagi sebagian pejabat, menurutnya, rencana ini seolah hanya jadi ajang pencitraan dan meraup keuntungan dari anggaran-anggaran yang masih bersifat wacana.
"Karena faktanya pernyataan satu pejabat dengan pejabat lainnya berbeda-beda dan tidak nyambung, ini sangat merugikan kami warga Karangnunggal,” ujar Oong.
Ia pun menegaskan, langkah audiensi ini hanyalah permulaan dari perjuangan panjang mereka.
Pihaknya pun, menurutnya, tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal setiap perkembangan hingga mendapatkan bukti nyata dan kepastian hukum atas pernyataan para pejabat dan dinas terkait.
Bahkan kata Oong, pihaknya mengancam akan mengerahkan gelombang aksi massa yang lebih besar jika rencana ini kembali hanya menjadi wacana belaka.
Ia menyebut pihaknya tidak akan diam sampai di sini, pasalnya udiensi ini baru awal perjuangan.
Oong menegaskan, jangan sampai wacana ini kembali jadi omong kosong dan jangan sampai nama Amkar berubah menjadi makar.
"Kalau kami sudah geram dan turun ke jalan, gelombang besar pasti akan terjadi,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepluoh, merespom aspirasi ini dengan sikap terbuka.
Ia mengakui bahwa pihaknya selaku wakil rakyat pun sejauh ini tidak mendapatkan koordinasi yang jelas terkait polemik ini, dan komisi IV berkomitmen akan memfasilitasi dan menuntaskan masalah ini demi kepastian hukum bagi masyarakat.
Selaku wakil rakyat, ia pun berkomitmen memfasilitasi proses ini dan akan segera meminta kejelasan lebih lanjut kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya khususnya Bupati dan dinas-dinas terkait.
"Karena kami pun merasa belum ada koordinasi yang baik terkait polemik ini,” akunya.
Ia juga mengaku telah menekan pihak Dinas Kesehatan, Bappeda, dan Dinas Sosial untuk segera merumuskan laporan hasil penelusuran terkait aspirasi Amkar dan menyampaikannya langsung kepada Bupati melalui kepala dinas masing-masing yang bertujuannya agar persoalan ini segera terang benderang serta tidak menimbulkan asumsi negatif berkepanjangan dan warga Karangnunggal tidak lagi hidup dalam ketidakpastian dan harapan kosong.
Ia juga menginginkan masalah ini jelas dan terang benderang, jangan sampai masyarakat berasumsi macam-macam atau terus berharap-harap cemas tanpa kepastian.
"Segala sesuatunya harus jelas, sesuai prosedur dan transparan,” ucap Asep. (@nwarwaluyo)















