wisata alam body rafting CITUMANG PANGANDARAN

wisata alam body rafting CITUMANG PANGANDARAN

Selayang Pandang Desa Pusparaja Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, Tutugan Galunggung

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Desa Pusparaja Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, menyimpan kekayaan sejarah panjang. Mulai dari asal‑usul nama desa, batas wilayah, silsilah kepemimpinan kuwu/kades, hingga keterkaitan sejarah Kerajaan Galunggung. Dokumen sejarah yang disusun Ki Acep Aan S.AG, untuk mengungkap perjalanan panjang Desa Pusparaja yang dulunya bernama Maleer.

Dalam dokumen yang disusun Ki Acep Aan S.AG, tersebut,
Nama Pusparaja berasal dari dua kata. Yaitu Puspa yang diambil dari nama leluhur masyarakat setempat Puspa Bintang, sedangkan Raja merujuk pada letak wilayah desa yang berada di kaki Gunung Raja, yang diyakini sebagai petilasan salah satu Raja Galunggung.

Menurut Ki Acep, dulu wilayah ini bernama Maleer yang berbatasan dengan Desa Parung. Setelah Kuwu Syamsudin wafat pada tahun 1943, Desa Maleer bergabung dengan Desa Parung lalu berubah nama menjadi Pusparaja.

"Pada tanggal 7 Naret 1982, Desa Pusparaja dimekarkan menjadi dua wilayah. Diantaranya wilayah selatan tetap bernama Desa Pusparaja sedangkan wilayah utara menjadi Desa Puspamukti," terang Ki Acep. (16/11/2026).

Desa Pusparaja memiliki luas wilayah 654,142 Ha, ketinggian 750 DPL, jumlah penduduk sekitar 4.992 jiwa pada tahun 2024 dengan mayoritas mata pencaharian bertani.

Batas-batas wilayahnya, antara lain, sebelah utara : Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang, Selatan : Kecamatan Salawu, Barat : Desa Nantang Kecamatan Cigalontan dan sebelah Timur : Desa Jayapura Kecamatan Cigalontang

Ki Acep menjelaskan, sejak tahun 2007 wilayah Desa Pusparaja terbagi menjadi empat dusun, yaitu Dusun Maleer, Dusun Cikotok, Dusun Cihideung, serta Dusun Cibeureum.

Dan ini daftar Kuwu / Kades Desa Pusparaja Dari Masa ke‑Masa,

1. Enoh
2. H. Yakub
3. Syamsudin (wafat 1943)
4. M. Hoetami
5. Karma (1961‑1964 / 1966‑1969 / 1971‑1974)
6. Bohin (1964‑1966)
7. Aja (1969‑1971)
8. H. Koko BA (1972‑1977)
9. Engkos (1977‑1981)
10. Pjs. Elon Dahlan (1981‑1982)
11. M. Suwarno (1982‑1997)
12. Pjs. E. Nurhaedin (1997‑1998)
13. Jalaludin (1998‑2003)
14. A. Rohana (2003‑2008)
15. Endang Kosasih (2008‑2013)
16. Sahrul Mubarok (2013‑2019)
17. H. Ajo Sutarjo S.Pd., M.Pd. (2019 ‑ sekarang).

Dokumen tersebut, kata Ki Acep, juga memuat catatan sejarah para sesepuh Galunggung sebelum Mandala Galunggung, Kebataraan Galunggung abad VII‑XII, Kerajaan Galunggung, Kerajaan Sukakerta hingga masa Kebupatian Sukapura yang menjadi latar belakang perjuangan serta perkembangan sejarah wilayah Tasikmalaya.

Daftar tokoh sejarah mulai dari Sanghyang Puhun, Batara Sempak Waja, Batari Hyang, Prabu Guru Darmasiksa, Prabu Winduraja hingga tokoh‑tokoh masa Kerajaan Sukakerta dan Bupati Sukapura menjadi bukti kekayaan budaya masyarakat Desa Pusparaja. (@mirsaripudin).


Terkait Adanya Perbedaan Keterangan Material Revitalisasi Rp1,064 Miliar, Komisi D DPRD Ciamis Lakukan Sidak ke SDN 1 Cikupa Banjar Anyar

PANGANDARANNEWS.COM/CIAMISNEWS - Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis, Zenal Aripin turun melakukan sidak langsung ke lokasi proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan SDN 1 Cikupa Kecamatan Banjar Anyar.

Proyek senilai Rp1,064 milyar yang bersumber dari APBN Tahun 2026 ini menjadi sorotan, setelah muncul perbedaan keterangan terkait penunjukan ketua P2SP serta rencana penggantian sebagian material baja ringan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, papan pengumuman proyek yang terpasang di halaman sekolah mencantumkan nama satuan pendidikan, jumlah dana bantuan, sumber dana APBN, jadwal pelaksanaan serta himbauan "Utamakan Keselamatan Kerja dengan slogan Safety Dimulai Dari Saya".

Warga masyarakat, komite sekolah serta para guru awalnya menyambut baik adanya program revitalisasi ini. Harapannya pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan tepat waktu, berkualitas, serta tetap mengutamakan keselamatan kerja tenaga pelaksana di lokasi proyek guna menciptakan kenyamanan proses belajar‑mengajar para siswa.

Namun, seiring berjalannya pekerjaan proyek revitalisasi tersebut muncul sejumlah hal yang perlu diklarifikasi terutama terkait penunjukan ketua P2SP serta rencana penggantian sebagian material baja ringan.

Salah seorang dari pihak sekolah, Kusmiati, menjelaskan bahwa keputusan menunjuk kepala tukang sebagai ketua P2SP dilatarbelakangi keterbatasan waktu pelaksanaan program.

Ia mengaku, saat ini pihaknya tengah berupaya mengejar target penyelesaian pembangunan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

 “Saat ditawarkan posisi ketua P2SP kepada kepala tukang dan yang bersangkutan mengiyakan, kami terus melaporkan kepada dinas terkait dan juga fasilitator untuk segera ditindaklanjuti,” ujar Kusmiati. (16/11/2026)

Disoal terkait rencana penggantian sebagian baja ringan, Kusmiati membenarkan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada hasil koordinasi secara lisan dengan konsultan perencanaan.

Ia beralasan, penyesuaian pekerjaan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan di lapangan khususnya pada bagian bangunan yang belum terakomodasi dalam perencanaan awal.

 “RAB itu kan nantinya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Jadi, kami memutuskan untuk mengganti beberapa baja ringan pada bangunan yang memang tidak masuk dalam perencanaan awal pengerjaan,” jelas Kusmiati.

Berbeda halnya dengan keterangan yang disampaikan Rifki selaku konsultan perencanaan SDN 1 Cikupa. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan perencanaan awal, pekerjaan pada bangunan tersebut tidak mencakup penggantian baja ringan, melainkan hanya pengadaan genteng metal.

Namun, Kusmiati menyebut, untuk rencana mengganti sebagian baja ringan pada bangunan tersebut tidak mengetahuinya.

Menurutnya, adanya perbedaan keterangan tersebut menjadi alasan utama sidak yang dilakukan Zenal Aripin.

Dan ia pun berencana meminta penjelasan langsung kepada konsultan perencanaan, pihak sekolah, panitia pelaksana serta dinas terkait guna memastikan seluruh tahapan revitalisasi SDN 1 Cikupa berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. (@nwarwaluyo)

Untuk Mewujudkan Pemerintahan Bersih, Pemkab Pangandaran Gelar Sosialisasi Anti Korupsi

penulis: @nton AS

PANGANDARANNEWS.COM - Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini dibuktikan melalui kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yang diselenggarakan pada tanggal 09 s.d 10 November 2026.

Acara sosislisasi ini dibuka langsung oleh Bupati Pangandaran, Hj. Citra Pitriyami, S.H., serta diikuti oleh para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Dalam sambutannya, bupati menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai integritas, pencegahan segala bentuk praktik penyimpangan, serta penguatan pengawasan internal di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Melalui pelaksanaan sosialisasi ini, pihaknya berharap, seluruh ASN dan penyelenggara pemerintahan dapat semakin profesional, beretika tinggi.

"Serta mampu memegang teguh prinsip pelayanan publik yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) demi kemajuan Kabupaten Pangandaran yang lebih baik," ujar Bupati.

Sungai Jernih dan Sensasi Body Rafting, Jadi Magnet Wisatawan Datangi Obyek wisata Citumang Pangandaran

penulis; @nton AS

PANGANDARANNEWS.COM – Tak hanya dikenal dengan keindahan pantainya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, juga menyimpan destinasi wisata alam yang menawarkan pesona berbeda. Salah satunya Objek Wisata Citumang yang berlokasi di Desa Bojong, Kecamatan Parigi. Destinasi wisata ini menyuguhkan kejernihan aliran sungai berwarna biru kehijauan, gua alami, serta rimbunnya pepohonan hutan tropis.

Keindahan alam dan rimbunnya pohon-pohon yang masih terjaga, menjadikan Citumang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam sekaligus merasakan sensasi petualangan melalui aktivitas body rafting.

Kawasan Citumang ini dapat ditempuh sekitar 30 menit dari obyek wisata pantai Pangandaran, menggunakan kendaraan pribadi maupun sepeda motor. Akses menuju lokasi pun relatif mudah, didukung kondisi jalan dan sejumlah papan petunjuk arah yang membantu wisatawan mudah menemukannya.

Daya tarik Citumang tidak hanya terletak pada kejernihan air sungainya, namun suasana alam yang sejuk, rimbunnya pemandangan pepohonan hijau, serta keberadaan gua alami menjadikan objek wisata ini menjadi lebih spektakuler.

Seperti disampaikan salah seorang wisatawan asal Cirebon, Hermawan. Ia mengaku tertarik mengunjungi objek wisata alam Citumang karena penasaran dengan keindahan sungai dan ingin mencoba aktivitas body rafting.

Menurutnya, ia datang ke Citumang karena ingin menikmati suasana alam dan mencoba body rafting.

"Airnya jernih dan pemandangannya juga bagus, jadi pengalaman wisatanya cukup menyenangkan," ungkap Hermawan, saat ditemui di kawasan Citumang, Minggu (15/11/2026).

Ia mengatakan, suasana alami menjadi salah satu keunggulan Citumang dibandingkan destinasi wisata lainnya.

Karena selain menikmati panorama alam, kata Hermawan, pengunjung juga bisa menghabiskan waktu bersama teman maupun keluarga.

"Cocok untuk datang bersama teman atau keluarga, apalagi kalau ingin mencari tempat wisata yang berbeda dari pantai," ujarnya.

Seperti diketahui, aktivitas body rafting ini sudah menjadi salah satu magnet utama wisatawan. Pengunjung dapat menyusuri sungai sambil menikmati keindahan alam di sepanjang alur sungai, sensasi bermain air di tengah kawasan hutan tropis memberikan pengalaman wisata petualangan yang sulit dilupakan.

Bagi wisatawan yang ingin mencoba aktivitas body rafting, juga tersedia layanan dengan biaya tambahan bergantung pada paket dan fasilitas yang dipilih dengan tiket sekitar Rp69 ribu.

Sementara, menurut supervisor Citumang, Edi Riadi, keindahan alam dan aktivitas wisata sungai menjadi potensi besar yang terus dikembangkan untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pengunjung.

Dengan kombinasi sungai yang jernih, gua alami, suasana hutan tropis, serta aktivitas wisata petualangan, Edi menyebut, Citumang memiliki daya tarik tersendiri dalam memperkuat sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran.

Ia menambahkan, bagi wisatawan yang ingin menikmati liburan dengan suasana berbeda Citumang bisa menjadi pilihan menarik untuk mengisi waktu bersama keluarga maupun sahabat.

"Citumang bukan sekadar tempat bermain air, tapi destinasi wisata alam yang menawarkan perpaduan keindahan, kesegaran, dan petualangan di jantung alam Pangandaran," ucapnya.

KKG On Fest Cikatomas, Hadirkan Motivasi Pendidikan FK3G Lakukan Penilaian Lomba KKG Terbaik

 

penulis: @nwarwaluyo

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Forum Komunikasi Kelompok Kerja Guru (FK3G) Kabupaten Tasikmalaya, siang tadi melaksanakan kunjungan penilaian ke Kecamatan Cikatomas dalam rangka kegiatan KKG On Fest sekaligus penilaian Lomba KKG Terbaik. (13/11/2026).

Kegiatan yang digelar di lokasi KKG Gugus 2 Cikatomas, dihadiri oleh para pengawas sekolah, ketua‑ketua KKG, kepala sekolah, anggota KKG Gugus 2 Cikatomas, serta Ketua PC PGRI Cikatomas.

Para tim visitor FK3G, tampak duduk di baris depan untuk menyimak presentasi dan penampilan program kerja KKG, sebelum melakukan penilaian kinerja kelompok kerja guru.

Kepada Pangandaran News, Ketua FK3G Cikatomas, Andi Suandi, menyampaikan bahwa momentum KKG On Fest ini bertujuan memotivasi para guru agar terus menyusun program pembelajaran berkualitas, berbagi praktik baik antar‑gugus, serta menentukan pemenang Lomba KKG Terbaik tingkat Kabupaten Tasikmalaya.

Melalui lomba KKG Terbaik ini, kata Andi, pihaknya ingin KKG‑KKG di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya semakin aktif, kreatif.

"Dan berperan nyata meningkatkan kualitas pembelajaran siswa,” ujar Andi.

Sementara itu, Ketua PC PGRI Cikatomas, Nana Sukmana, S.Pd, juga memberikan motivasi kepada seluruh peserta FK3G agar semangat berinovasi dalam melayani pendidikan anak‑didik di Kecamatan Cikatomas.

Para guru anggota KKG Gugus 2 Cikatomas pun menyambut baik kunjungan sekaligus penilaian FK3G, dan mereka berharap hasil penilaian ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus semangat untuk terus berkreasi demi kemajuan pendidikan di Kecamatan Cikatomas.

Kepala UPTD Puskesmas Pagerageung Gulirkan Program Nyesu Menu, Ajak Masyarakat Berani Cek Kesehatan

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Menyambut Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke‑62 yang bertema "Sehat Untuk Semua", KepalaUPTD Puskesmas Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, H. Yoyo Suhartoyo, SKM, MKM menegaskan bahwa semboyan Nyesu Menu  menjadi dasar pelayanan kesehatan di wilayah Kecamatan Pagerageung.

Saat ditemui Pangandaran News di ruang kerjanya, Yoyo juga menyampaikan rangkaian peringatan HKN ke‑62. Acara puncak tingkat Kabupaten Tasikmalaya akan dilaksanakan pada hari Minggu mendatang, dengan kegiatan jalan santai serta pemberian penghargaan.

Sementara di tingkat UPTD Puskesmas Pagerageung, terang Yoyo, telah digelar berbagai kegiatan. Mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemeriksaan HPP DNA, skrining tekanan darah, gula darah, serta deteksi dini penyakit tidak menular.

Ia mengatakan, masih banyak masyarakat yang takut melakukan pemeriksaan kesehatan. Khawatir ketahuan menderita penyakit tertentu atau kekhawatiran lainnya.

"Padahal pemeriksaan dini justru memudahkan kita melakukan intervensi apabila diperlukan tindak lanjut," ujar Yoyo. (13/11/2026)

Ia menambahkan, hingga saat ini sekitar 40 persen sasaran masyarakat telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis.
Pihaknya berharap masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan secara mandiri, baik secara individu, keluarga, masyarakat maupun lingkungan.

Ia juga mengajak, masyarakat harus berani cek kesehatan di Puskesmas karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati.

"Mari manfaatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis yang tersedia di UPTD Puskesmas Pagerageung," ungkapnya. (@nwarwaluyo)

Dipastikan Pemkab Pangandaran Tahun Ini Tidak Ada Penjaringan CPNS

Asep Suhendar 

PANGANDARANNEWS.COM - Seperti diberitakan sebuah media on line di Jakarta, kabar pembukaan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 mulai mendapat kepastian setelah pemerintah mengumumkan rencana rekrutmen pada November tahun ini.

Badan Kepegawaian Negara (BKN), bahkan telah menyampaikan perkiraan waktu pengumuman jadwal dan formasi yang dapat menjadi perhatian calon pelamar.

Berdasarkan perkembangan terbaru, seleksi CPNS 2026 ditargetkan berlangsung mulai pekan keempat November. Namun, pemerintah belum menetapkan tanggal pembukaan pendaftaran secara resmi melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

Namun dipastikan, Pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun ini tidak akan melaksanakan seleksi CPNS tersebut. Pasalnya di Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Pangandaran, anggaran untuk belanja pegawai sudah diatas ketentuan.

Seperti disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran, Asep Suhendar, alasan tidak ada seleksi CPNS daerah tahun 2026 di Kabupaten Pangandaran tahun 2026, antara lain prioritas Rekrutmen Difokuskan pada Program Nasional (Instansi Pusat), porsi belanja pegawai yang sudah jauh melebihi ketentuan (jauh melebihi 30 persen dari APBD), kebutuhan pegawai di daerah dialihkan ke skema PPPK atau penataan PPPK pada Tahun 2027 dan rincian formasi resmi belum dirilis sepenuhnya hingga pertengahan November 2026. Dan saat ini, KemenPANRB dan BKN masih melakukan penghitungan ulang usulan kebutuhan dari tiap instansi.

"Ketentuan di APBD sendiri belanja pegawai harus 30 persen, dan kita sudah lebih," jelas Asep, saat ditemui di ruang kerjanya. (12/11/2026)

Namun karena tahun ini tidak rekrutmen CPNS, maka, kata Asep, dialihkan dengan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja dan kompetensi ASN.

Untuk pembiayaannya sendiri, Asep menyebut, dilakukan  kerjasama dengan BPSDM Provinsi Jawa Barat dan lembaga administrasi negara dengan menggunakan pasilitas  Corporate University (atau wiyata kinarya dalam bahasa Indonesia).

"Dengan demikian, pembiayaannya pun lebih ringan," ujarnya.

Disoal jumlah ASN yang ada hingga saat ini, Asep mengatakan, Pemkab Pangandaran memiliki 7108 ASN, dengan rincian PNS - 2634, 2665 PPPK dan 1809 PPPK paruh waktu. (hiek)


Sinergikan 24 Instansi dan Perusahaan, Polres Pangandaran Luncurkan Program POLIRAN

PANGANDARANNEWS.COM — Jajaran Polres Pangandaran kembali menorehkan langkah inovatif dalam pelayanan masyarakat, bertempat di Mako Polres Pangandaran secara resmi meluncurkan program POLIRAN (Polisi Peduli Pengangguran) tingkat Kabupaten Pangandaran. (11/11/2026).

Peluncuran program juga turut dihadiri unsur pemerintah daerah, diantaranya Kadisnaker Kabupaten Pangandaran Dedi Surachman, S.Sos., M.M., Kadiskopdagin Kabupaten Pangandaran Drs. Tedi Garnida, M.M., Kabid HI Disnaker Sdr. Herdis, serta para Pejabat Utama (PJU) dan Kapolsek jajaran Polres Pangandaran.

Dalam pidato sambutannya Kapolres menyampaikan, kolaborasi Lintas Sektor Lewat 24 Stan Layanan dan Bursa Kerja
Program POLIRAN ini dirancang sebagai bentuk kepedulian nyata Polri terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya dalam menjembatani para pencari kerja dengan dunia industri.

Kapolres mengatakan, sebanyak 24 stan partisipan dari berbagai sektor ini memberikan akses langsung bagi masyarakat untuk mengenal lowongan pekerjaan, pelatihan keterampilan, hingga layanan penunjang kerja. Diantaranya, Sektor Industri & Manufaktur: PT. Fortune Jaya Corpora, PT. Pasific Eastern Coconut Utama (PECU), PT. Artha Daya Ekatama, PT. Crystal Biru Meuligo, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas, PT. Mitra Utama Madani (MUM), PT. Jafa Indo Corpora, dan PT. Amanda Retailindo Group.

Dari Sektor Perhotelan & Pariwisata diantaranya, Arnawa Hotel Pangandaran, Horison Palma Pangandaran, Casabadia Villas Pangandaran by Horison, Grand Cahaya Hotel Pangandaran, Hotel Grand Palma Pangandaran, Blue Orchid Hotel Pangandaran, dan Krisna Beach Hotel Pangandaran.

Sementara dari Lembaga Pelatihan, Pendidikan, & Penyaluran: LPK Kelas Jepang Pangandaran, Norita Eduka Center, LPKS BLKK Kabupaten Pangandaran, serta Forum BKK Kabupaten Pangandaran.

Perbankan & Jasa Keamanan: BUJP Bisma Guard dan BTPN Syariah.

Instansi Pemerintah & Pelayanan Publik: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran, Dokkes Polres Pangandaran (pemeriksaan kesehatan), serta SKCK Polres Pangandaran (untuk mempermudah pengurusan administrasi surat kelengkapan kerja).

Solusi nyata ini, ujar Kapolres, dihadirkan di tengah masyarakat
melalui program POLIRAN.

"Dan Polres Pangandaran membuktikan bahwa peran kepolisian masa kini jauh melampaui batasan penegakan hukum semata," katanya.

Kapolres menambahkan, Polri hadir sebagai katalisator pembangunan sosial-ekonomi yang aktif merangkul dunia usaha, instansi pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk bersama-sama menekan angka pengangguran di Kabupaten Pangandaran.
(@nton AS)

Melalui Sosonoan, Ikatan Persaudaraan Alumni MTsN Rarangjami 2 Tasikmalaya Angkatan 2003 Kembali Terjalin

PANGANDARANNEWS.CO/TASIKNEWS - Suasana hangat dan penuh tawa menyelimuti kegiatan silaturahmi atau sosonoan ngariung alumni MTsN Negeri Rarangjami 2 Angkatan 2003, kegiatan ini digagas bersama oleh Desi, Emi, Lastri, Rina, dan Neng Rika.

Menurut salah seorang alumni, Parid Jaelani, ia mengaku sangat terkesan dengan kegiatan tersebut.

Kata Parid, tujuannya sederhana yaitu untuk menjalin kembali silaturahmi antar sesama alumni yang sudah lama terpisah oleh kesibukan masing-masing.

Meski tidak semua alumni bisa hadir, kata Parid, mereka yang datang tampak begitu antusias. Saling bercerita tentang perjalanan hidup, mengenang masa-masa sekolah, menikmati hidangan bersama, hingga berfoto bersama sebagai kenang-kenangan.

Tidak lupa Parid juga menyampaikan, terima kasih kepada para penggagas kegiatan silaturahmi ini.

Menurutnya, suasananya sangat menyenangkan, melalui ngaliwet para alumni MTsN Rarangjami 2 Angkatan 2003 bisa berkumpul bergembira bersama.

"Kami berharap ke depannya seluruh alumni dapat hadir pada kegiatan serupa," ujar Parid. (11/11/2026)

Parid juga menyampaikan apresiasi besar untuk para penggagas forum sosonoan alumni, dan ia berharap agar seluruh alumni tetap kompak dan saling mendukung satu sama lain.

Melalui kegiatan sosonoan ini, ungkapnya, para alumni bisa terus menjalin komunikasi lebih erat.

Karena tidak hanya sekadar kumpul-kumpul, tapi, Parid menyebut, juga menjadi wadah untuk saling mendukung dan berkolaborasi.

"Semua berharap tali silaturahmi yang sudah terjalin ini tetap terjaga untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya," pungkasnya. (@nwarwaluyo).



Sejumlah Warga Purbahayu Sampaikan Aspirasi Saat Acara Reses Anggota DPRD Pangandaran, Fraksi PDI Perjuangan Sri Rahayu

PANGANDARANNEWS.COM – Dalam rangka menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah, menjadi salah satu peran penting wakil rakyat. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Fraksi PDI Perjuangan, Komisi II, Sri Rahayu, S.Sos,. yang berlangsung di aula Desa Purbahayu, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan reses tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, sekaligus memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya terkait kebutuhan pembangunan di tingkat desa.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, perangkat Desa Purbahayu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kader Posyandu, serta perwakilan Partai PDI Perjuangan.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Purbahayu menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian Sri Rahayu kepada masyarakat.

Menurutnya, sosok Sri Rahayu bukanlah figur yang asing bagi warga Purbahayu karena selama ini telah banyak memberikan dukungan serta membantu menjembatani berbagai program pembangunan.

"Beliau sering mendukung, menjembatani dan memperjuangkan berbagai program untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Sejumlah program yang telah diperjuangkan, terangnya, diantaranya bantuan irigasi perpompaan (Irpom) untuk mendukung sektor pertanian, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), pembangunan infrastruktur jalan, hingga berbagai program sosial lainnya.

Tak hanya melalui program pembangunan, Kepala Desa juga mengapresiasi kepedulian Sri Rahayu terhadap kondisi sosial masyarakat.

Ia menyebut Sri Rahayu dikenal aktif dan cepat merespons ketika ada warga yang membutuhkan pertolongan, mulai dari masyarakat yang sakit, ibu melahirkan, hingga kebutuhan sosial lainnya.

Hal senada disampaikan Ketua BPD Desa Purbahayu, sosok Sri Rahayu merupakan figur yang selalu hadir ketika masyarakat membutuhkan.

Ia menila, kegiatan reses memiliki arti strategis karena menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.

Kegiatan reses ini, ujarnya, harus menjadi ruang aspiratif untuk berdiskusi antara masyarakat dengan wakilnya.

"Mari kita manfaatkan momentum ini untuk membangun komunikasi yang baik, menyampaikan kebutuhan, serta bersama-sama mencari solusi demi kemajuan masyarakat," ungkapnya.

Sementara Sri Rahayu, S.Sos, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran kader Posyandu, ketua RT dan RW sebagai ujung tombak dalam menyukseskan berbagai program pemerintah.

Menurut dia, keberhasilan program pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak terlepas dari keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat terutama mereka yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga di lingkungan masing-masing.

Sri juga mengatakan, terdapat 32 desa yang mendapatkan bantuan keuangan (Bankeu) untuk mendukung pembangunan.

Ia juga mengingatkan, setiap pelaksanaan pekerjaan hendaknya dilakukan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

"Sehingga pelaksanaannya akan berjalan baik dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," pesannya.

Selain itu, sejumlah program yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut meliputi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pembangunan infrastruktur jalan, serta Penerangan Jalan Umum (PJU).

Melalui kegiatan reses ini, Sri beeharap berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat Desa Purbahayu dapat tersampaikan secara langsung dan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan kebijakan serta program pembangunan di tingkat daerah. Karena reses ini bukan sekadar agenda rutin anggota dewan, melainkan jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan warga. (@nton AS)

Dengan Semangat Hari Pahlawan, Kades Hegarwangi Ajak Warga Teladani Semangat Pahlawan

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS — Kepala Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya, M Taufan Firmansyah SE, beserta jajarannya, mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2026.

Taufan mengajak, kepada seluruh warga Desa Hegarwangi untuk seluruh elemen masyarakat untuk menjaga semangat pengorbanan para pahlawan dengan cara nyata, yaitu bergotong‑royong membangun desa, menjaga persatuan, serta berjuang demi Indonesia yang lebih maju.

"Kita harus bisa meneladani semangat para pahlawan dan terus berkarya membangun negeri," ungkapnya. (10/11/2026)

Ia juga menegaskan agar semua warga, mampu menadani semangat para pahlawan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Semangat pengorbanan para pahlawan harus  dilanjutkan melalui kerja‑karya nyata di lingkungan masing‑masing, termasuk di Desa Hegarwangi.

Menurutnya, peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum penting bagi warga untuk mengenang jasa‑jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Semangat keberanian, pengorbanan, dan persatuan para pahlawan diharapkan dapat menginspirasi seluruh warga Desa Hegarwangi untuk semakin bersatu dalam pembangunan desa.

"Semoga semangat para pahlawan senantiasa menginspirasi kita semua," tegasnya. (@mirsaripudin).

Dampak Pemerintah Pusat Kurangi Dana Tranfer ke Daerah, Bagaimana Masyarakat Mampu Mewujudkan Aspirasinya Jika Fiskalnya Terbatas

Freddy 
Otonomi Daerah Jangan Sampai Kehilangan Makna: Aspirasi Rakyat Besar, tetapi Kemampuan Anggaran Daerah Terbatas.

PANGANDARANNEWS.COM - Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa.

Namun, muncul sebuah persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama: bagaimana pemerintah daerah dapat mewujudkan seluruh aspirasi dan harapan masyarakat apabila kemampuan fiskal daerah semakin terbatas akibat kebijakan pengurangan atau penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat?

demikian disampaikan seorang pengamat kebijakan publik asal Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, Fredy.

Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan keuangan daerah, melainkan, kata Fredy, menyangkut masa depan otonomi daerah dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

Saat ini, lanjutnya, masyarakat tidak pernah berhenti berharap. Mereka menginginkan jalan yang baik, pelayanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang terjangkau, lapangan pekerjaan, bantuan bagi masyarakat miskin, pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, serta pembangunan infrastruktur yang merata. Sementara di sisi lain pemerintah daerah harus menghadapi keterbatasan anggaran, Ketika pendapatan asli daerah (PAD) belum mampu menjadi sumber pembiayaan utama dan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih tinggi.

"Penyesuaian TKD berpotensi mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan," ungkapnya. (10/11/2026)

Kondisi tersebut, menurutnya, akan menimbulkan dilema kebijakan. Pemerintah daerah dituntut memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi pada saat bersamaan harus melakukan efisiensi, menjaga belanja wajib, membayar kewajiban pemerintahan, dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

"Dengan demikian persoalannya bukan hanya bagaimana mengurangi belanja, tetapi bagaimana menentukan prioritas pembangunan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat," imbuhnya.

Ia mengatakan, semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dimaknai sebagai pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Sementara itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah, termasuk mekanisme Transfer ke Daerah.

Artinya, ujar Freddy, desentralisasi pemerintahan harus berjalan beriringan dengan desentralisasi fiskal. Jangan sampai pemerintah daerah diberikan tanggung jawab pelayanan publik yang besar, tetapi tidak memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.

Kebijakan fiskal nasional, terang Freddy, tentu memerlukan efisiensi dan pengendalian anggaran. Namun, pelaksanaannya juga perlu memperhatikan perbedaan karakteristik, potensi ekonomi, kebutuhan pelayanan publik, serta tingkat kemandirian fiskal masing-masing daerah.

"Lalu, apa solusinya?" tanya Freddy.

Ada beberapa skala prioritas yang harus dilaksanakan Pemda, antara lain,
1. Menetapkan skala prioritas pembangunan. Program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi perhatian utama, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi masyarakat.

2. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menggali potensi pajak dan retribusi daerah secara legal, transparan, dan tidak membebani masyarakat kecil maupun dunia usaha.

3. Melakukan evaluasi belanja daerah. Mengurangi kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak mendesak, serta belanja yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Mengembangkan investasi dan kerja sama pembangunan, juga Pemerintah daerah perlu membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha, BUMD, perguruan tinggi, masyarakat, dan pihak swasta melalui skema yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Memperjuangkan pemerataan alokasi TKD. Pemerintah daerah bersama DPRD, pemerintah provinsi, serta wakil rakyat di tingkat pusat perlu menyampaikan kondisi riil kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah kepada pemerintah pusat.

6. Memperkuat perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang dihimpun melalui Musrenbang harus disusun berdasarkan skala prioritas, kemampuan anggaran, serta manfaat nyata bagi masyarakat.

7. Melakukan Evaluasi dan Penyesuaian Terhadap RPJMD, yang di sesuaikan kondisi dan situasi terkini, berdasarkan prioritas kebutuhan dasar masyarakat, yang di sesuaikan dengan kemampuan fiskal di daerah

8 Melakukan RoadMap/Mitigasi belanja daerah dalam rangka untuk upaya dan usaha penyehatan fiskal di daerah

Pemerintah Pusat Juga Harus Mendengar Suara Daerah.

"Kebijakan pengelolaan keuangan negara memang menjadi kewenangan pemerintah pusat, akan tetapi kebijakan tersebut hendaknya tetap mempertimbangkan kondisi objektif daerah," tegasnya.
(@nton AS).

Bersama Diskominfo Kabupaten Pangandaran, UPTD Farmasi Gelar Pertemuan Desk Pembuatan Aplikasi p-Pharm

PANGANDARANNEWS.COM -  UPTD Farmasi Kabupaten Pangandaran, hari ini melaksanakan kegiatan Pertemuan Desk Pembuatan Aplikasi p-Pharm bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran.  (10/11/2026)

Seperti disampaikan Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian (Aptikasan) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Pangandaran, Galih Avomegi, S.E., M.M, kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan pembahasan teknis dalam proses pengembangan aplikasi p-Pharm sebagai upaya mendukung digitalisasi pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan.

"Melalui pertemuan ini, dilakukan pembahasan kebutuhan sistem, alur kerja, serta fitur-fitur aplikasi agar dapat sesuai dengan kebutuhan operasional UPTD Farmasi," terang Galih.

Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap pengembangan p-Pharm dapat meningkatkan efektivitas, ketepatan, dan kemudahan dalam pengelolaan data persediaan serta distribusi obat dan perbekalan kesehatan di Kabupaten Pangandaran. (@nton AS).

Sejumlah Warga Berharap, Pemkab Tasikmalaya Segera Benahi Obyek Wisata Cipatujah

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Pantai Cipatujah  sebagai destinasi wisata unggulan Kabupaten Tasikmalaya, dinilai belum mendapatkan perhatian yang maksimal. Sejumlah titik kawasan pantai masih terlihat kumuh, penataan area parkir yang terkesan semerawut, jalur akses masuk, serta lokasi para pedagang pun belum tertata rapi. Padahal, potensi wisata ini sangat besar untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Demikian disampaikan pengelola Pantai Cipatujah, saat berbincang dengan Pangandaran News di lokasi wisata Cipatujah. (10/11/2026)

Agus berharap, para pejabat di Pemkab Tasikmalaya segera turun ke lapangan untuk melakukan penataan serta membangun sejumlah sarana di kawasan Pantai Cipatujah.

Pemda Tasikmalaya melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya, ujar Agus, segera melakukan penataan obyek wisata Cipatujah. Jangan hanya fokus pembangunan di pantai Karang Tawulan atau obyek wisata Gunung Galunggung, sedangkan Pantai Cipatujah terabaikan. Bahkan, saat ini kolam renang  yang sudah puluhan tahun tebengalai kini tidak berfungsi.

"Mudah-mudahan ke depan bisa diaktifkan kembali guna menarik wisatawan, " kata Agus.

Hal senada disampaikan pemilik warung penjual makanan di kawasan pantai, Abil (46),  selama puluhan tahun berjualan belum ada pembangunan signifikan di lokasi usahanya.

Kalau Pantai Cipatujah dikelola dan dibangun lebih baik, ia menyebut, mungkin bisa menjadi ikon wisata Kabupaten Tasikmalaya yang mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

"Kami berharap Dinas Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya segera turun ke lapangan untuk menata kawasan ini," tutur Abil.

Tak hanya Agus dan Abil, warga, pengelola, dan sejumlah pedagang lainnya pun sama berharap agar segera dilakukan pembersihan sampah, penataan lahan, pengaturan pedagang kaki lima, pemulihan fasilitas umum termasuk kolam renang yang terbengkalai, serta pengawasan rutin agar Pantai Cipatujah menjadi destinasi wisata yang bersih, nyaman, aman, dan layak dikunjungi wisatawan. (@mirsaripudin)

 

wisata alam CITUMANG BODY RAFTING PANGANDARAN

wisata alam CITUMANG BODY RAFTING PANGANDARAN