UPTD Parkir Pam Turwasdal Kota Tasik, Lakukan Penertiban Parkir di Jalur Pendopo

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS – Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas kawasan Jalur Pendopo Kota Tasikmalaya, Kepala UPTD Parkir Pam Turwasdal beserta seluruh jajaran melaksanakan operasi penertiban dan pengawasan parkir di area tersebut. (09/06/2026).

Saat diwawancarai Pangandarannews melalui sambungan telepon seluler (WhatsApp), Uen Haeruman menjelaskan bahwa pihaknya merupakan unit pelaksana teknis di bawah naungan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dan salah satu tugas utamanya adalah mengatur, mengawasi, dan menertibkan perparkiran di ruas jalan umum maupun area publik.

Operasi ini, terang Uen, bertujuan untuk menertibkan parkir liar yang melanggar peraturan, memastikan arus lalu lintas di sekitar Pendopo Kota tetap lancar, menertibkan penarikan retribusi parkir resmi, serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar.

Ia menjelaskan, penertiban dan penataan parkir difokuskan pada jalur masuk Pendopo Kota serta area sekitar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Tasikmalaya. 

Menurutnya, jalur pendopo merupakan kawasan strategis di pusat kota sehingga pengaturan yang tegas sangat diperlukan agar tidak menghambat akses masyarakat dan kelancaran pergerakan kendaraan.

"Kami harus pastikan area ini tetap tertib agar nyaman dan aman digunakan oleh seluruh warga," ungkapnya.(@nwarwaluyo).

Manfaatkan Reses, Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Fraksi Gerindra Temui Warga Desa Pananjung

PANGANDARANNEWS.COM - Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Fraksi Gerindra Dapil ll Supratman S.I.P beberapa waktu lalu melaksanakan kegiatan Reses masa persidangan Il Tahun Sidang tahun 2026 dengan masyarakat Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran, bertempat di Rumah Makan Mirasa Seafood.(08/06/2026)

Kegiatan tersebut pun dihadiri Kepala Desa beserta Perangkat, Kepala Dusun, RT, RW,Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan dan undangan lainnya.

Di depan masyarakat yang hadir, Supratman menyampaikan, kemampuan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Perundang undangan, Peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program pembangunan daerah, akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas tugas pembangunnsesuai aturan Hukum dan Koridor.

Kegiatan Reses ke ll Tahun Sidang 2026 di dasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.317-Permitda/2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Masa Jabatan Tahun 2024-2029, Peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib, 

Pada reses tersebut, Supratman pun mendapatkan sejumlah usulan masyarakat Desa Pananjung, diantaranya pemasangan Penerang Jalan Umum (PJU) untuk Jalan Desa/Dusun, pemeliharaan Lampu PJU yang padam, BPJS gratis untuk warga kurang mampu dan Pembenahan Pasar Wisata (Kios dan Relokasi Rumah).

Semua usulan atau aspirasi ini, kata Supratman, tentu akan menjadi bahan bahasan pada rapat paripurna sehingga bisa direalisasikan dengan baik.

Tak hanya itu, ujar Supratman, sejumlah warga pun banyak yang menyoroti terkait kualitas pembangunan Insfratruktur.

"Kata masyarakat banyak kondisi jalan maupun bangunan cepat ruksak, padahal belum lama pengerjaannya," kata Supratman. 

Masih rendahnya harga jual hasil tani dan perkebunan serta tingginya harga pupuk dan langkanya bibit/benih, ujar Supratman, hal ini juga menjadi permasalahan utama dalam bidang pertanian.

Ia menyebut, beberapa warga juga ada menyoroti terkait masih lemahnya sumber daya manusia Kabupaten Pangandaran dan kurangnya personil dilingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran.

"Peningkatkan pelayanan kesehatan dasar di puskesnmas yang sudah digratiskan agar diimbangi dengan kualitas para medis dalam memberikan pelayanan yang di berikan di tiap puskesmas," ujarnya.

Ia juga menilai, perlunya kordinasi yang baik antara pemerintah dan DPRD agar tercipta kondusifitas dan hubungan yang harmonis demi terwujudnya tema pembangunan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2026 Aksele Perekonomian Berbasis Pariwisata.

Ia berharap jajaran aparatur Pemkab Pangandaran, khususnya instansi terkait dapat segera mengatasi permasalahan dalam bidang pertanian khususnya permasalahan kelengkapan pupuk/benih dan juga rendahnya nilai jual hasil pertanian.

"Sehingga problem ini tidak terus berlanjut berkelamaan sehingga kualitas pertanian di Kabupaten Pangandaran dapat meningkat," pungkasnya. (hiek)

Fraksi PDI Perjuangan Di DPRD Pangandaran Soroti 3 Hal Pengecualian TPP

Iwan M Ridwan

PANGANDARANNEWS.COM - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pangandaran Jawa Barat (Jabar), saat ini tengah menyoroti kebijakan Pemkab terkait pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Puskesmas dan RSUD serta mekanisme pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Seperti disampaikan salah seorang anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pangandaran, Iwan M. Ridwan, ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2026 yang terbit pada 5 Februari 2026 menimbulkan sejumlah persoalan.

Dalam Pasal 6 huruf C angka 8, jelas Iwan, disebutkan bahwa salah satu pihak yang di kecualikan dari penerimaan TPP adalah pegawai RSUD dan Puskesmas.

"Ini yang menjadi perhatian kami,”  tegas Iwan. (07/06/2026)

Ia mengatakan, TPP merupakan instrumen untuk meningkatkan kinerja ASN. Sehingga keberadaan jasa pelayanan (jaspel) yang di terima pegawai kesehatan, tidak seharusnya di jadikan alasan menghapus hak mereka.

Menurutnya, pegawai Puskesmas memang menerima jasa pelayanan dari dana kapitasi sementara pegawai RSUD menerima jasa pelayanan yang bersumber dari klaim BPJS.

"Namun hal itu tidak bisa di jadikan ukuran untuk menghilangkan hak mereka mendapatkan TPP,” imbuhnya.

Selain substansi aturan, kata Iwan, Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan waktu terbitnya Perbup tersebut yang di lakukan saat APBD Tahun Anggaran 2026 sudah berjalan.

Seperti diketahui, Perbup itu terbit di tengah tahun anggaran berjalan. Ini menjadi tanda tanya, karena kebijakan tersebut tidak pernah di bahas sebelumnya dalam pembahasan APBD. Dan atas dasar itulah Fraksi PDI Perjuangan meminta Bupati Pangandaran mencabut Pasal 6 huruf C angka 8, yang mengatur pengecualian pemberian TPP bagi pegawai RSUD dan Puskesmas.

“Pegawai di Puskesmas dan RSUD harus tetap mendapatkan TPP sesuai kemampuan keuangan daerah, sama seperti ASN lainnya,” ungkapnya.

Selain persoalan TPP, imbuhnya lagi, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti penggunaan dana kapitasi Puskesmas untuk membayar gaji PPPK paruh waktu karena kebijakan tersebut berpotensi mengganggu operasional pelayanan kesehatan.

Iwan juga mengatakan, dana kapitasi yang di peruntukkan bagi operasional Puskesmas tidak boleh di gunakan untuk membayar gaji PPPK paruh waktu. Jika di paksakan, akan membebani Puskesmas dan berpotensi mengganggu pengadaan obat-obatan, alat kesehatan serta bahan habis pakai.

Ia pun menyebut, skema pembayaran yang di bebankan kepada masing-masing Puskesmas menimbulkan ketimpangan penghasilan antar-PPPK paruh waktu.

Dan saat ini ada PPPK paruh waktu yang menerima Rp500 ribu, ada yang Rp 700 ribu bahkan ada yang Rp 1 juta.

"Padahal jenis pekerjaan dan statusnya sama, tentu hal ini menimbulkan ketimpangan,” ucapnya.

Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta pembayaran gaji PPPK paruh waktu di Puskesmas maupun RSUD kembali menjadi tanggung jawab APBD Kabupaten Pangandaran.

Gaji PPPK paruh waktu harus di seragamkan dan menjadi beban APBD. Sehingga tidak ada lagi perbedaan yang mencolok antarfasilitas kesehatan.

Dan menurutnya, langkah itu penting agar dana kapitasi dan sumber pendanaan operasional lainnya tetap fokus di gunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.

“Yang paling utama harus dipastikan, pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, lancar dan tidak terganggu oleh persoalan anggaran operasional,” pungkasnya. (hiek)

Terkait Proyek Lahan Eks Pasar Wisata, DPRD Pangandaran Tunggu Hasil Audit Inspektorat dan BPK

Otang Tarlian

PANGANDARANNEWS.COM : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran hingga saat ini masih menunggu hasil pendalaman dari Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), langkah ini menyusul perihal adanya dugaan kejanggalan pada proyek pematangan lahan relokasi eks pasar wisata yang kini memicu sorotan publik.

Kepada sejumlah awak media, Wakil Ketua Komisi III DPRD Pangandaran, Otang Tarlian, menegaskan bahwa legislatif mempercayakan proses pengusutan indikasi penyimpangan tersebut kepada lembaga auditor resmi pemerintah.

“Seperti misalkan ada indikasi dalam kegiatan pematangan lahan yang telah dilaksanakan itu ada penyimpangan, ya kita tunggu hasil Inspektorat seperti apa, hasil kajian BPK seperti apa,” kata Otang.(05/06/2026).

Sebelumnya, kata Otang, dalam proyek pematangan lahan hunian eks pasar wisata Pangandaran dengan total anggaran sekitar Rp2 miliar tersebut diduga telah mengabaikan mitigasi bencana.

Padahal, menurutnya, proyek ini menyasar area tanah cadas dengan ketinggian tebing mencapai 10 meter serta memiliki tingkat kemiringan yang sangat terjal. Sehingga imbas dari kelalaian tersebut, material tanah cadas merosot tajam hingga menimpa bangunan hunian yang masih dalam proses pengerjaan.

"Selain memicu longsor dan sebagian lahan juga mengalami amblas karena pematangan tanah yang kurang maksimal oleh pihak pelaksana," imbuhnya.

DPRD Pangandaran, ujar Otang, menilai hasil audit komparatif dari Inspektorat dan BPK kelak akan menjadi pijakan kuat untuk menentukan arah rekomendasi dewan. Dan pihak legislatif pun siap mendorong perbaikan administratif atau melayangkan laporan resmi ke aparat penegak hukum jika hasil pemeriksaan menemukan unsur pidana korupsi dan kerugian keuangan negara.

Sementara Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pangandaran, Dede Tatang, mengakui bahwa dinasnya belum menerapkan mitigasi bencana pada area tersebut.

“Memang seharusnya ada, tapi itu pekerjaan hanya baru cut and fill saja,” jelasnya.

Merespons kondisi tersebut, Inspektorat Kabupaten Pangandaran memastikan bakal mendalami proyek pematangan lahan relokasi hunian eks Pasar Wisata Pangandaran di Desa Sukahurip, Kecamatan Pangandaran. Otoritas pengawas internal ini, akan bergerak setelah menerima laporan kerusakan berupa tanah longsor di area lahan yang baru saja rampung tersebut.

Seperti disampaikan Sekretaris Inspektorat Pangandaran, Syarif Hidayat, pihaknya memastikan akan menelaah secara saksama setiap pengaduan masyarakat maupun laporan informasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang serta keuangan negara.

"Jika hasil telaah menyimpulkan laporan masyarakat ini memiliki kadar pengawasan yang kuat, maka akan segera menindaklanjutinya dengan tindakan pengawasan lapangan," tegasnya. (hiek)

Kebut Perda Tahun 2026, DPRD Pangandaran Gandeng Kemenkum Jabar

PANGANDARANNEWS.COM - Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat beberapa waktu lalu melaksanakan kegiatan Koordinasi Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Tahun 2026 serta Pembinaan Hukum, bertempat di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran. (2/6/2026).

Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jabar ini, merupakan manifestasi nyata dari arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar.

Dalam amanatnya, Asep Sutandar terus mendorong seluruh jajarannya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna memastikan percepatan dan kualitas pelaksanaan pembentukan peraturan daerah khususnya terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Di bawah komando Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan Christy, tim Kemenkum Jabar pun secara proaktif mendampingi DPRD Pangandaran dalam menuntaskan target legislasi mereka.

Untuk menjamin kelancaran proses tersebut, Kemenkum Jabar menegaskan bahwa tahapan harmonisasi kini berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025. Aturan ini memangkas birokrasi dengan menetapkan durasi harmonisasi paling lama lima hari kerja melalui pemanfaatan aplikasi E-Harmonisasi.

Guna menghindari perbaikan substansi maupun teknik penyusunan yang berulang, Kemenkum Jabar sangat merekomendasikan agar para Perancang Peraturan Perundang-undangan dilibatkan sejak fase paling awal.

Tim juga mengingatkan kelengkapan persyaratan administrasi wajib seperti Naskah Akademik, SK Tim Penyusun, hingga draf format digital untuk mempercepat proses persetujuan. Perhatian khusus juga diberikan pada Raperda BUMD, di mana Kemenkum Jabar menekankan perlunya landasan urgensi yang jelas, bentuk badan usaha, hingga bidang usaha yang tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.

Sebagai solusi percepatan, Kemenkum Jabar menawarkan fleksibilitas berupa pengajuan harmonisasi secara bertahap tanpa harus menunggu seluruh draf Raperda rampung secara bersamaan.

Terobosan lainnya adalah fasilitasi pra-harmonisasi yang kini dapat diakses secara daring atas inisiasi pemrakarsa. Inovasi layanan ini disambut antusias oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, yang bertekad untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan Kemenkum Jabar.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mengurai kompleksitas penyusunan Raperda BUMD yang rencananya akan menyentuh sektor vital seperti pariwisata, ketahanan pangan, dan pengelolaan sampah, sehingga mampu menghasilkan produk regulasi daerah yang berkualitas dan berdaya guna bagi masyarakat Pangandaran.

Masih dalam diskusi tersebut, pihak Sekretariat DPRD, Dodi Djubardi mengungkapkan bahwa penyusunan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ditargetkan rampung pada minggu keempat Juni 2026.

Ia menjelaskan, terdapat tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Propemperda tahun ini. Dan empat di antaranya merupakan usulan inisiatif DPRD, meliputi Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD, BUMD, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Pemberdayaan Koperasi.

"Beberapa draf telah selesai disusun, sementara dua lainnya masih dalam tahap perumusan intensif," terangnya. (hiek)

Untuk Perbaikan Drainase Di 3 Pasar, Tahun Ini Pemkab Pangandaran Anggarkan Rp1,5 Miliar

Pasar Pananjung 

PANGANDARANNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun ini menganggarkan Rp1,5 miliar dalam APBD 2026 untuk program revitalisasi 3 pasar daerah, aetiap pasar mendapat alokasi Rp500 juta.

Seperti disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Aarana dan Pelaku Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pangandaran, Tita Rahayu Diningsih, ketiga pasar yang masuk program tersebut diantaranya Pasar Kalipucang, Parigi dan Pasar Pananjung di Kecamatan Pangandaran.

Anggaran Rp500 juta per pasar yang sudah masukkan ke APBD 2026 ini, kata Tita, peruntukannya khusus untuk perbaikan normalisasi drainase. 

Tita menyampaikan, revitalisasi drainase ini untuk menjawab keluhan pedagang terkait kondisi fisik saluran air di pasar-pasar ini memang sudah rusak dan rawan genangan saat musim hujan.

"Namun untuk kapan tepat pelaksanaan detailnya hingga saat ini belum ditentukan, yang jelas pelaksanaannya tahun 2026," ujar Tita.(09/06/2026)

Menurutnya, saat ini program masih tahap perencanaan dan pembahasan teknis. Beberapa hari lalu, tim pun sudah melakukan peninjauan ke lapangan.

Sebagai pelaksana program ini, jelas Tita, ada di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman.

"Jadi kalau ingin tahu detail teknis  pengerjaannya, silahkan tanya ke dinas tersebut," ucapnya. (hiek)

Truk Besar Keluar dari Kawasan Pabrik Melintas Masuk Jalan HZ Mustofa, Macet Pun Terjadi Setiap Malam

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS — Kemacetan panjang kembali terjadi di ruas Jalan HZ Mustofa di Kota Tasikmalaya, tepatnya di area keluar kawasan pabrik. Padahal jalan ini sudah ditetapkan sebagai jalur yang melarang kendaraan berat melintas, namun truk-truk besar masih bebas keluar masuk dan memicu kepadatan lalu lintas yang menyiksa pengguna jalan.

Dari pantauan di lapangan pada hari Minggu malam 7 Juni 2026, suasana jalan tampak sesak tak beraturan. Ratusan sepeda motor dan mobil penumpang berdesakan, bergerak sangat lambat bahkan sering berhenti total. 

Dari sisi kiri, terlihat jelas truk besar yang baru saja keluar dari pintu pabrik dan berusaha masuk ke arus utama, sehingga mempersempit lebar jalan dan membuat manuver pengendara lain menjadi sangat sulit dan berisiko kecelakaan.

Menurut salah seorang pemotor, Asep (41), hal ini sudah jadi pemandangan sehari-hari. Setiap sore sampai malam, kalau ada truk keluar dari jalan sini langsung macetnya sampai jauh. Padahal ada aturan, kendaraan truk tidak boleh lewat sini dan ada jalur alternatif khusus kendaraan berat.

"Kenapa masih dipaksakan terus? nah kalau sudah begini kan warga yang dirugikan waktu dan keselamatan terancam," ujar Asep. (07/06/2026)

Seperti diketahui, kawasan jalan HZ Mustofa sebenarnya merupakan jalur vital penghubung antar wilayah yang setiap hari padat dilalui pekerja, pelajar, dan kendaraan umum. 

Dimensi jalan yang tidak lebar memang tidak didesain untuk dilalui truk besar, sehingga kehadiran kendaraan berat ini selain memperlambat arus juga meninggalkan dampak jangka panjang yaitu permukaan jalan jadi cepat rusak dan lubang.

Hal tersebut tentu sangat disayangkan masyarakat, pasalnya hal ini terkesan minimnya pengawasan dari petugas.

Warga pun berharap, pihak Dinas Perhubungan dan Kepolisian segera menertibkan pelanggaran ini dengan menutup akses truk ke jalan tersebut serta mengarahkan ke jalur yang layak.(@nwarwaluyo)

 

Melalui Evaluasi Jejaring Prioritas Regional Jawa Barat 2026, RSUD Pandega Pangandaran Perkuat Layanan Kesehatan

Dr.dr. Hj. Titi Sutiamah, M.M

PANGANDARANNEWS.COM - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandega Pangandaran saat ini terus menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jejaring Prioritas Regional Jawa Barat Tahun 2026.

Upaya penguatan layanan kesehatan rujukan, khususnya pada layanan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak).

Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat jejaring layanan kesehatan yang terintegrasi antara fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit rujukan, dan rumah sakit jejaring lainnya di Jawa Barat. 

Seperti disampaikan Direktur RSUD Pandega Pangandaran, Dr.dr. Hj. Titi Sutiamah, M.M, melalui penguatan sistem rujukan berbasis kompetensi ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas.

Menurut Titi, dalam penguatan layanan kesehatan harus dimulai dari jejaring yang kuat dan kolaboratif.

Dalam meningkatan mutu layanan kesehatan ini, terang Titi, tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antar fasilitas kesehatan dalam jejaring rujukan melalui monitoring dan evaluasi jejaring prioritas regional

"kami dapat mengidentifikasi berbagai peluang peningkatan layanan sekaligus memperkuat koordinasi dalam penanganan kasus-kasus prioritas KJSU-KIA,” kata Titi.(06/06/2026)

Ia juga mengatakan, pihaknya selalu terus berupaya meningkatkan kapasitas pelayanan. Diantaranya melalui pengembangan sumber daya manusia kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana medis serta optimalisasi tata kelola layanan sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Selain itu, imbuhnya, selaku penanggung jawab layanan prioritas di RSUD Pandega Pangandaran, ia menegaskan bahwa penguatan jejaring akan berdampak langsung terhadap akses pelayanan masyarakat.

Dan melalui sistem rujukan yang berbasis kompetensi, menurutnya, pasien dapat memperoleh layanan sesuai kebutuhan medisnya dengan waktu yang lebih efisien. 

"Hal ini sangat penting, terutama pada kasus-kasus kanker, penyakit jantung, stroke, uronefrologi, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat,” jelasnya.

Pihaknya juga berharap, hasil monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi dasar pengembangan layanan kesehatan yang semakin optimal sekaligus memperkuat peran rumah sakit sebagai bagian dari sistem kesehatan regional Jawa Barat .

"Dengan penguatan jejaring dan peningkatan kapasitas layanan secara berkelanjutan ini kami berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Pangandaran dan wilayah sekitarnya," tegasnya.(hiek)

Melalui unggahan akun Instagram resminya @rsud_pangandara, RSUD Pandega Pangandaran Ungkap 5 Kebiasaan Yang Dapat Merusak Kesehatan Mata

PANGANDARANNEWS.COM – Di era digital saat ini, penggunaan gawai dan aktivitas membaca menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Walau pun tanpa disadari, sejumlah kebiasaan tersebut bisa berdampak buruk terhadap kesehatan mata.

Melalui unggahan akun Instagram resminya @rsud_pangandaran (06/06/2026), RSUD Pandega Pangandaran mengingatkan masyarakat agar menghindari sejumlah kebiasaan yang dapat menyebabkan mata cepat lelah dan berpotensi mengganggu kesehatan penglihatan.

Masih dalam unggahan tersebut, RSUD Pandega Pangandaran membagikan lima kebiasaan yang sebaiknya dihindari agar kesehatan mata tetap terjaga.

1. Main HP atau Membaca Sambil Rebahan

Kebiasaan menggunakan ponsel atau membaca buku sambil berbaring, ternyata dapat membuat mata bekerja lebih keras karena posisi pandang yang tidak ideal. 

Selain menyebabkan mata cepat lelah, kebiasaan ini juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan saat membaca dalam waktu lama.

2. Membaca di ruangan helap atau minim cahaya

pencahayaan yang kurang memadai membuat mata harus beradaptasi lebih keras untuk fokus melihat objek.

Kondisi ini ternyata dapat memicu ketegangan mata, rasa pegal, hingga sakit kepala setelah membaca atau menatap layar dalam waktu tertentu.

3. Membaca Terlalu Dekat

Membaca dengan jarak yang terlalu dekat, baik saat melihat buku maupun layar gawai, dapat meningkatkan beban kerja mata.

Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan menjaga jarak pandang yang nyaman agar mata tidak cepat lelah.

4. Terlalu Lama Menatap Layar HP atau Laptop

Paparan layar digital dalam durasi yang panjang dapat menyebabkan mata kering, penglihatan kabur, hingga kelelahan mata digital (digital eye strain). 

Untuk mengurangi risiko tersebut, pengguna gawai disarankan beristirahat secara berkala dan mengalihkan pandangan ke objek yang lebih jauh.

5. Doom Scrolling Lebih dari Tiga Jam per Hari

Kebiasaan doom scrolling atau menggulir media sosial tanpa henti selama berjam-jam tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, tetapi juga dapat menyebabkan mata menjadi cepat lelah akibat terlalu lama terpapar layar digital.

Melalui edukasi tersebut, RSUD Pandega Pangandaran mengajak masyarakat agar lebih memperhatikan kesehatan mata dengan menerapkan pola penggunaan gawai yang bijak dan menjaga kebiasaan membaca yang sehat.

"Yuk sayangi mata kita dari sekarang, karena mata sehat bikin aktivitas lebih nyaman," tulis RSUD Pandega Pangandaran dalam unggahannya.

Edukasi kesehatan melalui media sosial ini, menjadi salah satu upaya RSUD Pandega Pangandaran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan termasuk kesehatan mata ditengah meningkatnya penggunaan perangkat digital. ***

HNSI, Hajat Laut Akan Digelar 16 Juni.. Tokoh Budaya, Tahun Ini Tidak Ada Hajat Laut.. Berikut Tanggapan Pemda Pangandaran

poto ilustrasi 

PANGANDARANNEWS.COM - Seperti diberitakan di sejumlah media online, penyelenggaran hajat laut atau acara syukuran nelayan akan dilaksanakan tanggal 16 Juni mendatang.

Sementara di media online lainnya, para tokoh atau pelaku budaya menegaskan bahwa tahun ini tidak akan ada gelaran hajat laut. Pasalnya, menurut mereka, karena bulan Muharam tahun ini tidak ada hari Jumat Kliwon.

"Sudah menjadi pakem leluhur kami, penyelenggaran hajat laut harus pada hari Jum'at Kliwon di bulan Muharam," jelas mereka.

Saat diminta tanggapannya terkait hal ini, Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pangandaran, Sugeng Yudistira, mengatakan, Pemda Pangandaran melalui Disparbud pada dasarnya menghargai serta mengapresiasi kepada keduanya.

Sugeng mengatakan, baik Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang akan melaksanakan hajat laut atau pun para tokoh dan pelaku budaya yang tidak akan melaksanakan hajat laut karena alasan yang mereka pahami, semuanya merupakan masyarakat Pangandaran.

Seperti diketahui, kata Sugeng, dalam hal ini Pemda bukan sebagai penyelenggara atau pihak yang memberikan ijin. Artinya baik kepada yang akan melaksanakan atau pun tidak, pemerintah tetap mengapresiasi sikap yang mereka ambil.

"Kami harus mengayomi semuanya, karena mereka kan sama-sama warga Pangandaran," ucapnya. (08/06/2026)

Sementara Sekretaris Disparbud Pangandaran, Megi Parlumi, menambahkan, pihaknya hanya melihat dari sisi kepentingan pariwisata saja.

Menurutnya, kalau diilustrasikan seperti pemerintah pusat saat menentukan hari raya idul Fitri. Satu pihak menetapkan pada hari ini, sementara asa pihak lain menentukan hari yang berbeda.

"Yang penting umat merasa nyaman dan aman saat merayakan idul Fitri, walau pun tidak pada hari yang sama," ungkap Megi.

Dan kalau ada bidang yang mengurusi kebudayaan, terang Megi, itu dari sisi menejarial atau menginventarisir khasanah kebudayaan yang ada di Kabupaten Pangandaran saja.

"Intinya memang pemerintah harus hadir di saat masyarakat memerlukan," imbuhnya.(hiek)

Pemdes Cikupa Salurkan Bantuan Pangan, 1.325 KPM Terima Beras dan Minyak Goreng

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS – Bertempat di aula desa, Pemerintah Desa Cikupa, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya menyalurkan bantuan pangan merupakan alokasi rapelan untuk bulan Februari dan Maret 2026 berupa beras dan minyak goreng kepada 1.325 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (06/06/2026)

Penyaluran yang dihadiri langsung Kepala Desa Yudha Heryadhi, Sekretaris Desa Saepurohman, perangkat desa, BPD, LKD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, pendamping PKH, tenaga TKS, staf Kesra, Kaur Keuangan, Kaur Pemerintahan, Kaur Perencanaan, serta para Kepala Dusun dari 6 wilayah di desa tersebut, setiap KPM menerima 2 karung beras @10 kg (total 20 kg) dan 4 kemasan minyak goreng @1 liter (total 4 liter). 

Di sela kegiatan, Kepala Desa Yudha Heryadhi menjelaskan bahwa bantuan ini bersumber dari pemerintah pusat yang disalurkan sesuai daftar dari Kantor Pos dan semua penerima tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

"Datanya sudah diverifikasi agar tepat sasaran, sehingga tidak ada yang terlewat atau tidak berhak," jelas Yudha.

Ia berharap bantuan ini benar-benar bermanfaat dan meringankan beban warga, dan  penyalurannya ini dilaksanakan dengan jelas dan terarah.

Masih di tempat yang sama, salah satu warga penerima mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah desa, pusat, kabupaten, serta semua pihak yang terlibat.

“Alhamdulillah bantuan ini sangat berarti dan membantu kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.

Ia juga berharap, semoga bantuan serupa terus berlanjut dan datanya tetap akurat agar bantuan hanya diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan. (@nwarwaluyo)

Guyub Ngawangun Galuh, SD Negeri 4 Banjarangsana & PGRI Panumbangan Ikut Meriahkan HUT ke-384 Ciamis

PANGANDARANNEWS.COM/CIAMISNEWS - Semangat kebersamaan dan rasa cinta tanah air kembali terpancar kuat dari dunia pendidikan, saat keluarga besar SD Negeri 4 Banjarangsana bersama Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.turut serta memeriahkan peringatan Hari Jadi ke-384 Kabupaten Ciamis yang jatuh pada 12 Juni 2026.

Bertema “Guyub Ngawangun Galuh” menjadi pesan utama yang mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai warga sekolah, pendidik, hingga warga luas untuk tetap bersatu, rukun, dan bergotong royong membangun daerah berlandaskan nilai budaya luhur Galuh.

Seperti disampaikan Kepala Sekolah SD Negeri 4 Banjarangsana, Arif Hidayat, S.Pd, M.Pd, sekaligus Ketua PC PGRI Kecamatan Panumbangan.

Menurutnya, keikutsertaan ini bukan sekadar seremonial namun dalam momen bersejarah ini merupakan saat yang tepat untuk menanamkan rasa bangga pada jati diri dan tanggung jawab generasi muda terhadap daerah asalnya.

“Anak-anak harus tahu sejarah dan jati diri mereka karena kemajuan Ciamis ada di tangan kita semua, dimulai dari persatuan dan kerja sama yang guyub rukun,” ujar Arif.(05/06/2026)

Arif berharap Ciamis semakin maju dan masyarakatnya pun makin sejahtera, khusus pendidikan bisa terus berkembang.

“Semoga hubungan makin kuat, terbuka berbagi pemikiran dan solusi agar kita bersama-sama memajukan Ciamis jadi lebih baik.” imbuhnya.

Keterlibatan dan dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, kata Arif, bahwa posisi pendidikan merupakan pilar utama dalam menjaga identitas dan kemajuan daerah yang kaya kearifan lokal ini

Dan tema "Guyub Ngawangun Galuh”, menurutnya bisa dimaknai sebagai ajakan nyata untuk saling melayani, berbakti, dan berprestasi demi kemajuan bersama.

Arif menegaskan, peringatan tahun ini menjadi momentum istimewa di bawah kepemimpinan Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya. Dan harapan besar pun diletakkan agar semangat persatuan terus tumbuh di semua lapisan: pemerintahan, pendidikan, hingga masyarakat umum.

Arif menyebut, SD Negeri 4 Banjarangsana dan PGRI Panumbangan membuktikan bahwa sekolah bukan hanya tempat mencetak prestasi akademik tapi juga wadah pembentukan karakter dan penanaman cinta tanah air. 

"Dan lewat langkah sederhana namun bermakna ini, pesan kebersamaan terus disebar selaras dengan semangat luhur membangun Galuh yang makin berdaya dan bermartabat," pungkasnya. (@nwarwaluyo)

1.009 KPM Desa Sarimanggu Terima Bantuan Pangan, Kades Tegaskan "Jangan Sampai Ada Potongan"

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS – Pemerintah Desa Sarimanggu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya siang tadi menyalurkan bantuan pangan kepada warga yang berhak menerima, bertempat di Aula Desa Sarimanggu. Kamis (04/06/2026)  

Sebanyak 1.009 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan ini untuk meringankan beban kebutuhan pokok sehari-hari.

Penyaluran bantuan ini disaksikan langsung sejumlah pejabat serta unsur masyarakat, antara lain Sekretaris Kecamatan Karangnunggal Adeng S.IP, Kepala Desa Sarimanggu Indra Nuryana, Babinsa Kopda Dodi, Bhabinkamtibmas Aiptu Ade Nurhusna S, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan, perwakilan BPD, TKSK, Satpol PP, Pendamping PKH, staf desa, serta pengurus lembaga kemasyarakatan setempat.

Bantuan yang disalurkan ini merupakan alokasi untuk periode Februari hingga Maret 2026 dan untuk setiap KPM menerima bantuan berupa, beras: 2 karung @10 kg (total 20 kg) dan minyak goreng Minyakita: 2 kemasan @2 liter (total 4 liter).

Proses penyaluran pun berjalan lancar berkat kerja sama semua pihak, seperti para kepala wilayah seperti H. Abun (Santrijaya), Dede Ateng (Pojok), Husaeni Asyari (Cimanggu), dan Dodi Nuryadin (Wargaasih) turut aktif membantu kelancaran kegiatan. 

Seperti diketahui, syarat pengambilan bantuan ini setiap penerima wajib menunjukkan KTP asli, Kartu Keluarga, beserta fotokopinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Disela-sela kesibukannya, Kepala Desa Sarimanggu, Indra Nuryana, mengaku bersyukurnya karena kegiatan berjalan lancar dari awal hingga selesai. 

Atas nama Pemerintah Desa Sarimanggu, Indra pun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh penerima dan pihak yang telah bekerja sama agar penyaluran berjalan sesuai aturan. 

"Saya berharap, semoga bantuan ini benar-benar bermanfaat," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut ia juga menegaskan kepada seluruh unsur pemerintahan di wilayah Desa Sarimanggu, agar jangan sampai terjadi pemotongan apapun kepada penerima manfaat. Jika ada pergantian nama penerima karena alasan tertentu seperti meninggal dunia, pastikan penggantinya tepat sasaran dan diberikan kepada yang lebih membutuhkan.

Ia juga mengingatkan warga agar waspada apabila ada pihak yang meminta bagian dari bantuan ini dengan mengatasnamakan pemerintah desa atau dalih apapun, jangan didengarkan dan segera laporkan ke aparat berwenang.

"Mari kita semua saling mengawasi program pembagian bantuan ini," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, warga turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa atas perhatian dan bantuan yang diberikan. (@nwarwaluyo)

Perbup Masih Hidup, sudah 4 Tahun Program Pahe Mati Suri. Kemana APBD Pendidikan Pangandaran?

Poto, ilustrasi 

PANGANDARANNEWS.COM - Program Pangandaran Hebat (Pahe) merupakan program unggulan Pemkab Pangandaran di bidang pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan sekolah gratis di semua jenjang pendidikan dasar, dan fokusnya bantu biaya pendidikan sehingga tidak ada anak putus sekolah karena ekonomi.

Mekanismenya program Pahe ini diatur, untuk SD & SMP Negeri Pahe diberikan dalam bentuk kegiatan (bukan uang). Alasannya, karena ada aturan bahwa sekolah negeri tidak boleh terima bantuan dari Pemda.

Sementara untuk SMA/SMK Negeri, karena SMA-SMK yang kewenangannya ada di provinsi maka Pemkab Pangandaran  menghibahkan dulu ke Pemprov Jabar dulu melalui Dinas Pendidikan Prov Jabar lalu diteruskan ke sekolah. 

Namun sayang, program strategis ini di tahun 2020 anggarannya anjlok drastis. Hibah untuk sekolah swasta dan Kemenag menjadi Rp0. Dan dari data lapangan yang diperoleh Pangandaran News, sejak 2021 hingga tahun 2026 program ini vakum total.

Padahal regulasi Program Pahe sampai saat ini masih ada di Peraturan Bupati (Perbup) Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat, yang ditetapkan tgl 15 Januari 2020.

Lalu diubah dengan Perbup  Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020, artinya aturan Pahe di-update tahun 2021 kemungkinan untuk menyesuaikan kondisi pandemi & anggaran.

Namun, program PAHE yang masih tercatat dalam regulasi ini ternyata tidak mendapatkan alokasi pada anggaran dalam APBD.

Saat dimintai komentarnya melalui saluran WhatsApp, Dosen Ilmu Pemerintahan  FISIP Unigal Ciamis, Asep  Nurdin Rosihan Anwar S. IP., M. Si, menyampaikan, ini bukan sekadar soal anggaran. Namun ini sudah menyangkut kredibilitas pemerintah. 

Kalau sebuah program masih mengikat secara peraturan bupati, kata Asep, maka pemda punya kewajiban untuk melaksanakannya kalau tidak mampu maka harus mencabut aturannya. 

"Jadi membiarkan program PAHE tetap ada di APBD karena regulasiny masih ada, nantinya akan menciptakan kekacauan administratif dan menurunkan kepercayaan publik," jelas Asep. (0/06/2026)

Dan jika terus dibiarkan, menurut akademisi asal Pangandaran ini, nantinya akan muncul persoalan persoalan inkonsistensi perencanaan dan penganggaran. Perencanaan anggaran yang dituangkan dalam Perbup/Perda PAHE yang tidak selaras dengan dokumen APBD, kondisi ini tentu menunjukkan lemahnya sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif dalam siklus perencanaan.

Tak hanya itu, menurut Asep, dengan status regulasi yang masih berlaku dinas terkait pun akan tetap dibebani kewajiban administrasi dan pelaporan terkait program ini. Padahal tidak ada sumber pendanaannya, hal ini akan membuang energi aparatur untuk mengurus program tanpa dampak nyata.

Selanjutnya, masih kata Asep, program PAHE sebelumnya dikomunikasikan sebagai program unggulan. Dan ketidakterwujudan di APBD saat ini berisiko menimbulkan gap ekspektasi masyarakat dan melemahkan legitimasi pemerintah daerah.

"Sebaik-baiknya Pemkab Pangandaran bersama DPRD untuk segera membuka secara transparan alasan kenapa tidak dialokasikannya anggaran PAHE dalam APBD," ungkapnya.

Pemkab Pangandaran juga harus melakukan revisi atau penundaan terhadap regulasi PAHE, jika memang tidak akan dilaksanakan.

"Lalu Pemda juga menjamin bahwa setiap program yang diatur dalam Perbup atau Perda harus memiliki kepastian pendanaan dalam APBD," tandasnya. (hiek)