PANGANDARANNEWS.COM – Saat melakukan peninjauan lapangan, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami mengaku kecewa melihat progres pembangunan rumah relokasi eks penghuni Pasar Wisata Pangandaran yang berlokasi di Desa Sukahurip Kecamatan Pangandaran yang belum mencapai target. (23/04/26).
Padahal, kata bupati, dana stimulan telah dicairkan sepenuhnya. Namun capaian pembangunan dinilai belum optimal, bahkan ditemukan disparitas signifikan antara pembangunan yang dikelola secara kelompok dan secara mandiri.
Bupati menegaskan, seharusnya akhir April ini sudah rampung. Namun hingga hari ini, masih ada unit yang progresnya baru sekitar 50 persen.
"padahal dana telah disalurkan dalam dua tahap dengn rincian masing-masing Rp20 juta langsung ke rekening penerima," kata bupati.(23/04/26)
Menurutnya, pembangunan yang dikoordinasikan melalui kelompok menunjukkan progres relatif baik dengan capaian rata-rata sekitar 90 persen. Namun sebaliknya kendala justru terjadi pada 32 unit rumah yang dibangun secara mandiri, dimana hanya lima unit yang menunjukkan perkembangan signifikan.
Ia menyebut, kondisi ini tentu menjadi perhatian serius. Seharusnya anggaran yang bersumber dari negara bisa dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya.
"Kami telah menugaskan asisten daerah untuk memanggil penerima manfaat dengan progres rendah,” tegas bupati.
Selain persoalan progres fisik, bupati mengakui ada kendala teknis berupa longsor di kawasan relokasi.
"Namun kami tetap berkomitmen untuk melakukan penanganan darurat, termasuk rencana penerapan sistem terasering guna menjaga stabilitas lahan," imbuhnya.
Sementara saat mendampingi bupati, Anggota Komisi III DPRD Pangandaran, Adang Sudirman, mendukung langkah cepat pemerintah daerah dalam mengawal proyek tersebut.
Pihaknya juga mengapresiasi langkah bupati yang turun langsung ke lapangan, dan ini bagian dari transparansi untuk memastikan kondisi riil di lapangan.
Adang juga menyoroti kebutuhan fasilitas penunjang, seperti akses jalan, drainase, jaringan listrik, dan ketersediaan air bersih yang dinilai mendesak untuk segera direalisasikan.
Fasilitas dasar ini, menurut Adang, harus segera dipenuhi agar hunian layak ditempati.
"DPRD akan terus melakukan pengawasan, termasuk mendorong koordinasi lintas sektor jika diperlukan pembebasan lahan tambahan,” ucapnya.
Seperti diketahui, saat ini Pemkab Pangandaran berencana mengalokasikan anggaran secara bertahap untuk melengkapi fasilitas tersebut dengan prioritas pada penanganan kawasan rawan bencana di lokasi relokasi.(hiek)















