FORWAPI Kritik Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Terkait Pernyataan, Media Sosial Lebih Penting Daripada Media Massa
Menurut Ketua Forwapi Halim Saepudin, Halim Saepudin, pernyataan tersebut terdengar sederhana namun menyesakkan dada para jurnalis yang bekerja menjaga fungsi pers sebagai pilar demokrasi.
Halim juga mempertanyakan logika di balik ucapan gubernur tersebut, apakah sekarang kebenaran cukup diukur dari view dan like?
"Apakah demokrasi cukup dikendalikan dengan story 15 detik tanpa verifikasi?," ucap Halim. (05/07/25).
Ia juga mengingatkan tentang fungsi dan hak pers yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 pasal 3 ayat (1) yang menegaskan pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara Pasal 4 ayat (3) menyebutkan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.
"Apakah Gubernur ingin mengganti pasal-pasal itu dengan tombol ‘share’ dan ‘comment’?," tanya Halim.
Pihaknya mempertanyakan, apakah para wartawan harus ikut antre menyalin ulang narasi dari akun TikTok nya agar dianggap mendukung pembangunan Jawa Barat.
Hal senada disampaikan Sekjen FORWAPI Ade Global, media sosial hanyalah etalase bukan ruang kontrol dan viralitas di media sosial bukan ukuran transparansi apalagi tanggung jawab publik.
Ade menyebut, wartawan itu bukan buzzer, bukan admin konten, bukan humas kekuasaan. Tugas wartawan bukan juga untuk menambah like di medsos, tapi memastikan kebijakan yang adil untuk semua rakyat dan sesuai dengan tupoksi.
"Salah satu fungsi kami selaku kontrol sosial yang dilindungi undang-undang," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pers adalah mitra sekaligus kontrol bagi pemerintah, bukan pesaing akun media sosial pejabat publik. Kritik dari media adalah bagian dari demokrasi, bukan untuk menjatuhkan tapi memastikan rakyat mendapat keadilan informasi.
Kata Ade, FORWAPI mendesak agar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bis memberikan klarifikasi resmi atas pernyataannya.
Ade menambahkan, ini bukan hanya untuk pers tetapi untuk publik Jawa Barat, jadi tolong hormati profesi wartawan dan hormati publik.
"Karena demokrasi itu kritik bukan sekedar konten dan transparansi itu klarifikasi bukan gimmick," tutupnya.(anwarwaluyo)
