BUPATI PANGANDARAN AKAN LAKUKAN EVALUASI KERJA SKPD

PARIGI-Pasca pelantikan pejabat di jajaran Pemerintahan Kabupaten Pangandaran tanggal 3 Januari 2017 lalu, menurut Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, pihaknya akan memantau terus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kecamatan di wilayahnya.

Diawali dengan kunjungan kerja (kunker) ke tiap SKPD yang dilakukannya beberapa hari lalu, Jeje berharap ada masukan serta evaluasi dari masing-masing SKPD baik yang sedang berjalan mau pun progress kerja ke depannya.

“Ini semua dalam rangka evaluasi, mengapresiasi dan usaha meningkatkan kinerja SKPD untuk memberikan hasil yang terbaik pada sistim Pemerintahan Kabupaten Pangandaran. “ungkap Jeje, saat ditemui di ruang kerjanya.(30/1).

Apalagi, lanjut Jeje, yang menyangkut pelayanan publik harus menjadi konsentrasi utama karena  kepuasan masyarakat merupakan bentuk nyata dari kesuksesan suatu pemerintahan.

Ditambahkan Jeje, jika kemarin ia sendiri yang harus turun ke lapangan, maka sekarang secara perlahan, menurut Jeje, ia pun menarik diri untuk sepenuhnya diserahkan pada peran masing-masing SKPD.

Lebih jauh Jeje mengatakan, evaluasi kinerja SKPD ini untuk mengetahui sejauh mana pimpinan SKPD bersama perangkatnya mekelaksanakan program kegiatan yang sudah disusun selama setahun berjalan. Apakah sudah mencapai target atau belum, sehingga ini bisa dijadikan bahan evaluasi bagi SKPD bersangkutan juga menjadi pertimbangan Bupati untuk menilai apakan pimpinan SKPD mampu melaksanakan program atau tidak.

“Tapi sekarang kan baru berjalan belum ada yang bisa dievaluasi secara menyeluruh. “imbuh Jeje. (hiek)

PEMDA PANGANDARAN KINI BERLAKUKAN SABER PUNGLI

PARIGI – Keseriusan pemerintah dalam memberantas pungutan liar (pungli) setelah Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Presiden (perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) sebagai landasan hukum pada Satgas Saber Pungli untuk memberantas praktek-praktek  pungli di Indonesia. Dalam perpres tersebut disebutkan, kewenagna Saber Pungli memiliki 4 fungsi, seperti, intelijen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisia.

Demikian diungkapkan Sekda kabupaten Pangandran, Mahmud, SH,MH dalam acara sosialisasi Saber pungli di aula Setda yang dihadiri seluruh kepala desa dan camat se- kabupaten Pangandaran, Wakil Ketua DPRD, TNI dan Polri.

Menurut Mahmud, hingga saat ini pihaknya belum mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Pangandaran dalam melakukan kegiatannya.

“Tapi meskipun belum ada SOP, namun sambil berjalan kita akan mendapat masukan dari semua pihak, dalam upaya pencegahan tindak pidana pungli di Kabupaten Pangandaran,” katanya.(30/1).

Dan area unit satgas saber pungli itu sendiri, disampaikan Mahmud, terdiri dari 8 sektor antara lain , Perizinan, hibah dan bantuan sosial, kepegawaian, Pendidikan, Dana Desa, Pelayanan Publik, Pengadaan Barang dan jasa, serta kegiatan lainnya yang mempunyai resiko penyimpangan.

Mahmud menambahkan, untuk mendapatkan dasar dalam membuat aturan yang akan menjadi rambu dan kewenangan Satgas Saber Pungli, Pemkab Pangandaran akan terus berkonsultasi dengan semua pihak, termasuk dengan provinsi maupun pusat..

Dua minggu yang lalu, lanjut Mahmud, pihaknya juga telah merumuskan langkah kerja ke depannya dengan target di tahun 2017 ini tidak ada lagi tindak pidana pungli.

“ Setidaknya, ini dapat meminimalisir tindak pidana pungli baik yang dilakukan aparat pemerintah maupun dilakukan oleh warga masyarakat,” tutur Mahmud.

Mahmud juga menegaskan, saat ini pihaknya lebih fokus ke pencegahan dulu, setelah itu melangkah  ke pemberantasan melalui operasi Yustisia dan operasi Intelijen.

“Saat ini kita konsen kepada pencegahan dulu, kita mencoba secara kontinue mensosialisasikan pada masyarakat umum, para pejabat termasuk kepala Desa, bahkan anggota DPRD,” imbuhnya.

Mahmud berharap semoga dengan diadakannya sosialisasi Saber pungli, minimal para peserta dapat ikut membantu dalam pemberantasan kegiatan pungli.

Sementara Kasat Bimas Polres Ciamis, Firman Alamsyah dalam sambutannya menyampaikan,  nanti di Instansiinstansi tertentu harus dipampangkan segala jenis pungutan retribusi dengan jumlah nominalnya serta regulasinya.

“Contohnya,  pembuatan KTP berapa, pembuatan IMB berapa terus dasar aturannya apa,  biar nanti jelas mana retribusi dan mana pungli. “ungkap Firman. (Toni  T.)

TAHUN INI PEMDA AKAN BANGUN TAMAN HIJAU BUNDARAN MESJID AGUNG PANGANDARAN

PARIGI-Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam rangka penataan kawasan di sekitar bundaran Mesjid Agung Pangandaran yang akan menjadi “etalase” Pangandaran, perencanaannya terus dimatangkan.

Kawasan dengan luas sekitar 14 hektar, mulai dari kantor PDAM, Puskesmas, Pasar Pananjung hinbgga lapang Merdeka, nantinya akan disulap menjadi sebuah taman hijau yang benar-benar akan merepresentasikan kawasan hijau ramah lingkungan.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata usai mengikuti ekspose perencanann RTH tersebut di aula setda.

“Dengan biaya Rp 15 milyar yang diambil dari APBD kita, pembangunan sebagian RTH tersebut akan dilaksanakan tahun ini. “ungkap Jeje.(26/1).   

Ditambahkan Jeje, untuk tahun ini pelaksanaannya dari mulai kawasan segi tiga (eks pos polisi), bundaran mesjid Agung dengan patung ikan, taman pasar sampai ke sekitar lapang merdeka.

“Sementara untuk kawasan Puskesmas dan MTs akan dilaksanakan tahun berikutnya karena menunggu relokasinya dulu. “terang Jeje.

Pembangunan RTH sebagai kawasan hijau ini, menurut Jeje, sangat penting. Pasalnya, dikawasan tersebut penataan tata ruang dalam presfektif estetika kota kurang memberikan kesan hijau dan ramah lingkungan.

“Di taman tersebut, sebagai fasilitas umum warga pun nantinya bisa menggunakannya untuk jogging, arena bermain anak atau sekedar bersantai dilingkungan yang akan dipenuhi pohon-pohon hijau. “kata Jeje lagi.

Mudah-mudahan, dengan dibangunannya kawasan hijau tersebut, lanjut jeje, akan menjadi kebanggaan
masyarakat Pangandaran sekaligus akan memberikan kesan indah pada wisatawan saat masuk ke kawasan wisata Pangandaran.

“Pembangunan ini akan sepenuhnya bisa dinikmati masyarakat Kabupaten Pangandaran, karena ini memang milik kita. “imbuh Jeje. (hiek)

PROGRAM AMS DI PANGANDARAN, (JUGA) BISA MENGURANGI PENGANGGURAN USTADZ

PANGANDARAN - Program Ajengan Masuk Sekolah(AMS) yang digulirkan Bupati Pangandaran H.Jeje Wiradinata, bertujuan agar anak didik bisa mempertebal pengetahuan agama untuk  membentengi perilaku siswa agar tidak cepat terpengaruh oleh hal-hal negative.

Dalam program AMS tersebut, nantinya dalam waktu satu minggu sekolah wajib mengundang aje¬ngan untuk memberikan pe¬ngetahuan soal ilmu agama, se¬hingga anak-anak memiliki pegangan yang kuat soal pendidikan agama.

Seperti disampaikan tokoh agama Kecamatan Cijulang, H.Atang Abd Halim, program AMS sangat baik untuk meningkatkan ilmu agama pada para peserta didik. Karena seperti diketahui, sekarang jamannya ITE yang segalanya bisa dengan mudah dan bebas dilihat.

“Itu kan sangat berbahaya buat para siswa, disini mungkin dibutuhkan filter dengan siraman rohani lewat pendidikan agama ", katanya.(27/01)

Dikatakannya lagi, program tersebut tidak akan ber¬hasil sempurna jika tidak di¬dukung para orang tua siswa, karena peran orang tua menjadi pen¬ting untuk ikut mengawasi ruang gerak anak-anak agar tidak melakukan kegiatan me¬nyimpang.

“Jika saja mengikuti kegiatan program yang di buat pemerintah, maka orang tua murid harus bisa mengarahkan anak nya agar bisa mengikuti program tersebut. “ungkapnya lagi.

Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pangandaran, KH Totong Aminudin beberapa waktu yang lalu menjelaskan, program AMS diharapkan bisa meminimalisasi pengangguran para ustadz yang telah selesai mondok di pesantren.

“Saat ini di Pangandaran banyak ustadz yang selesai mondok dari pondok pesantren tetapi nganggur, mereka harus diberdayakan karena kalau tidak diberdayakan khawatir membentuk ormas keagamaan yang tidak cocok diterapkan di Kabupaten Pangandaran,” kata Otong, Senin (16/1).

Masih kata Otong, jumlah ustadz yang telah disiapkan MUI nantinya melalui beberapa tahapan diantaranya menyeleksi latar belakang pondok pesantren tempat ustadz tersebut mondok dan jejak rekam di masyarakat.

“Kami yakin jumlah ustadz yang ada sekarang bisa memenuhi kebutuhan untuk menjadi tenaga pengajar program AMS.” tambah Otong.

Namun saat, menurutnya, pihak MUI masih melakukan beberapa konsep proses pengajaran dan metode yang akan disampaikan kepada peserta didik oleh ustadz yang akan direkomendasikan menjadi tenaga pengajar program AMS.
"Semoga program AMS di Pangandaran bisa berjalan dengan lancar, sesuai harapan Bupati Pangandaran", pungkas Totong. (AGE-ISIS KOSWARA)

MARAKNYA GALIAN C ILEGAL DI PANGANDARAN ANCAM KERUSAKAN ALAM

PARIGI - Maraknya lokasi galian C saat ini terus menjadi masalah yang tak kunjung berhenti, pasalnya, galian tersebut banyak yang belum mengantongi ijin yang sah.  Juga sangat disayangkan, karena kegiatan eksplorasi penggalian tersebut juga mengancam terjadinya kerusakan lingkungan yang tak mungkin bisa dikembalikan lagi ke habitat semula ( kerusakan permanen ).

Demikian dikatakan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran, Iwan Juanda saat ditemui di ruang kerjanya.

Menurutnya, berdasarkan pendataan yang dilakukan pihaknya, sejumlah lokasi galian C dan pengerukan batu gamping di Kabupaten Pangandaran ada di 17 lokasi, data ini pun tidak menutup kemungkinan masih ada galian C yang belum terpantau.

“Dari ke 17 lokasi tersebut sudah 5 lokasi yang mendapat surat teguran dan hanya baru 1 lokasi saja yang sedang menempuh proses tahap perizinan,” kata Iwan.(27/1).

Iwan menambahkan, ke 17 lokasi tersebut tersebar di 4 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Kalipucang 12 lokasi, Padaherang 3 lokasi, Parigi 1 lokasi dan Kecamatan Cimerak 1 lokasi.

“Untuk mendapat izin galian C pihak DKLH Kabupaten Pangandaran hanya memberikan rekomendasi hasil rapat tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah atau BKPRD sebagai prasyarat mendapatkan izin dari BKESDM Provinsi,” tambahnya.

Untuk aktivitas galian C, Iwan juga mengatakan, harus disertai izin lingkungan yang dikeluarkan pihak DKLH yang disesuaikan dengan jumlah areal lokasi.

“Ada tiga kategori dokument yang harus ditempuh, untuk kategori kecil harus disertai SPPL, kategori sedang UPL-UKL dan kategori besar berupa Amdal,” papar Iwan.

Sementara Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan DKLH Pangandaran, Rahlan Hermana menambahkan, secara aturan aktivitas galian C dan pengerukan batu gamping telah diatur dalam Undang Undang Nomor 4/2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

Menurut Rahlan, semua aktivitas disana bertentangan dengan Undang-undang (UU) pokok pertambangan, yakni UU No 4 Tahun 2009. Dan jika ada pelanggaran pada UU tersebut, maka  akan dikenakan sanksi denda, sebesar Rp10 Milyar dan kurungan penjara atau pidana 10 tahun.

Selain itu, masih kata Rahlan, dalam UU No 32 Tahun 2009 menjelaskan, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup juga ditegaskan tidak boleh ada aktivitas tambang di kawasan lindung, batas minimun yang diizinkan melakukan aktivitas pertambangan atau galian C harus berjarak 500 meter dari daerah konstruks.

Dan karakter alam di Kabupaten Pangandaran, lanjutnya, terdapat daerah lokasi larangan untuk lokasi galian C dan pengerukan batu gamping, seperti di area kawasan kars dan kawasan lindung.

“Khusus pada kawasan kars, kawasan ini sangat bermanpaat untuk penampungan resapan air, sehingga saat terjadi musim hujan air tidak langsung tumpah ke lokasi daratan rendah dan saat musim kemarau suplai air ke daratan rendah tetap ada,” tambahnya.

Jika ada pengerukan di kawasan kars tersebut, lanjut Rahlan, maka dampaknya akan merusak lingkungan dan alam sehingga bencana banjir dan longsor pun terus mengintai.

Rahlan pun berharap, masyarakat yang melakukan aktivitas galian C dan pengerukan batu gamping harus memperhatikan dampak alam dan lingkungan agar tetap terjaga.

“Dan kita pun semua harus ingat dampak alam akibat ulah manusia sendiri hingga terjadi bencana seperti beberapa waktu yang lalu, yang pasti itu sangat merugikan kita semua. “imbuhnya.  (AGE-TONI  T).

PERUNTUKAN PERUMAHAN NELAYAN MADASARI TIDAK TEPAT SASARAN ?

CIMERAK - Bantuan 104 unit Perumahan Nelayan Miskin dari Kemenpera RI di Madasari Desa Masawah  Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran yang belum lama diserahterimakan langsung oleh Bupati Pangandaran, H.Jeje Wiradinata, ditengarai status kepemilikannya tidak tepat sasaran sesuai program yang digulirkan pemerintah pusat.

Bahkan, saat ini menurut salah satu warga Madasari, Uhan, ada beberapa rumah hasil dari pembagian  dijadikan ajang bisnis dengan cara disewakan pada wisatawan dengan dengan harga sewa sekitar Rp 200-300 ribu per malam.

"Waktu libur tahun baru 2017 lalu, ada tamu wisata yang menginap di perumahan tersebut dalam rangka menikmati malam tahun baru. Ketika saya Tanya wisatawan tersebut mengatakan, ia berasal dari Cineam Tasikmalaya dan membayar sewa rumah tersebut Rp 250 ribu per malam. “ jelas Uhan.

Menaggapi hal tersebut, Kepala Desa masawah, Ukan Suganda yang ditemui di rumahnya, ia pun sangat menyayangkan hal tersebut.

Pada tahun 2016 lalu, menurut Ukan, dalam proposal pengajuan perumahan tersebut setelah musyawah dengan warga nelayan sekaligus pendataan siapa saja yang akan menerima rumah bantuan Kemenpera itu, baik juragan atau para janggol, diputuskan pengajuan hanya 70 unit.

“Dan alhamdulillah  dari pengajuan 70 unit, 50 unit rumah langsung direalisasikan, dan itu pun khusus untuk para nelayan yang punya KTA nelayan", jelasnya.(27/1).

Dikatakanya lagi, saat itu kondisi di masyarakat sekitar dan intern desa sempat memanas, sampai ada yang mengatakan Kepala Desa Masawah tidak pernah sosialisasi dan musyawarah dengan penggarap dan BPD.

“Ada yang mengatakan, saya otoriter, tapi saat itu saya tidak pernah diambil pusing, yang saya pikirkan gimana caranya agar 20 unit lagi bisa terealisasikan sesuai proposal", katanya.

Lebih jauh Ukan mengatakan, alhasil bisa terealisasi 20 unit lagi bahkan lebih, hingga diberi 54 unit rumah. Tapi setelah 54 unit bisa terealisasi, lanjut Ukan, ia merasa heran kenapa sisanya yang 34 unit pun habis untuk para nelayan, padahal dulu waktu pengajuan cuma 70 unit saja,

“Setelah saya selidiki ternyata yang menerimanya bukan nelayan dan kalau pun nelayan, nelayan yang itu terbilang mampu dan sudah punya rumah bagus lagi", imbuh Ukan.

Dikatakan Ukan lagi, jadi pantas bila ada beberapa perumahan yang kosong dan disewakan pada wisatawan karena mereka sudah punya rumah yang layak.Padahal kalau tidak dipakai seharusnya berikan saja buat mereka yang membutuhkan.

Dan yang paling membuatnya kesal, lanjutnya, ternyata mereka yang dulu menghujatnya yang  sekarang dapat perumahan nelayan itu padaha mereka terbilang sudah mapan.

Malahan, menurutnya, waktu itu malah punya rencana, 34 unit rumah sisa akan kami peruntukan untuk masyarakat bukan nelayan di desa kami yang rumahnya tidak layak huni.

"Tapi sekaranag nasi sudah menjadi bubur, semoga saja para oenghuni perumahan nelayan tersebut tidak luoa keharusan membayar sewa tanah desa sebesar Rp 200 ribu pertahun untuk menambah PADes Masawah sesuai hasil musawarah dulu" pungkasnya. (Anton  AS-AGE).

SURYA DARMA: “TIDAK BOLEH ADA BANGUNAN DI HARIM SUNGAI..”

CIJULANG-Setelah digabungkannya bidang kebersihan ke Lingkungan Hidup, menurut kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, Surya Darma, SH, MH, selain melanjutkan program lingkungan hidup yang sudah berjalan, pihaknya pun segera akan memperioritaskan penertiban di sepanjang harim laut pantai barat Pangandaran.

“begitu juga dengan bangunan-bangunan yang ada di sempadan sungai Cjulang hingga green canyon. “kata Surya.(23/1).

Ditambahkan Surya, ia tidak akan mentolelir setiaop bangunan yang ada di pinggiran sungai harus segera ditertibkan.

“Dan masalah kebersihan pun baik sampah yang dihasilkan dari aktivitas wisata dan limbah hotel dan restoran  ke depan tidak boleh ada lagi yang mengalir ke pantai. “imbuhnya. (Anton  AS).

PENGELOLA OW WONDERHILL JOGJOGAN BERHARAP PERUBAHAN STATUS TANAH.

PARIGI-Destinasi wisata Wonderhill Jogjogan yang terletak di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran kini sudah semakin banyak dikunjungi oleh wisata domestik maupun mancanagara. Bahkan Jogjogan pun tidak jarang menjadi buruan wisatawan yang ingin berpetualang di alam liar.

Demikian dikatakan pengelola wisata Wonderhill Jogjogan, H. Ade Mulyadi dan Hernayadi mengomentari keberadaan tempat wisata yang dikelola dengan rekan-rekannya.

Menurut Ade, kunjungan Obyek Wisata (OW) Jogjogan semakin hari sekarang semakin meningkat seiring pemberitaan tentang OW ini baik melalui sosial media atau dari mulut ke mulut pengunjung yang pernah datang.

“Status tanah Jogjogan berada di tanah negara, kendala itu juga yang membuat kami masyarakat pengelola tidak begitu leluasa dalam pengembangan obyek wisata ini. “Ungkap Ade.(20/1). 

Ade yang mantan Kepala Desa Cintaratu lebih jauh mengatakan, pihaknya sebagai pengelola di lapangan berharap status lahan tersebut bisa dialihkan ke Pemerintahan Desa Cintaratu sesuai kesepakatan anatar pemda dan desa. Sehingga sampai hari ini, menurut Ade, pihaknya sebagai pengelola wisata pun belum punya SOP pengelolaan wisata juga sarana kelengkapan wisata.

“Jika semuanya belum terpenuhi, maka kami pun sulit untuk pengurusan asuransi bagi wisatawan. “imbuh Ade.

Ade pun berharap, atas nama seluruh pengelola OW Jogjogan, pihak terkait bisa segera menangani  agar destinasi Wonderhill Jojogan aman untuk dikunjungi dan nyaman dalam pengelolaanya. (Anton  AS).

DEDI, S.IP PJS KADES, PIMPIN PEMBANGUNAN DESA PANGKALAN

LANGKAPLANCAR-Sebagai Plt. Kepala Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, Dedi, S.Ip, dalam masa jabatan yang baru 3 bulan, menuturkan, ia akan melaksanakan beberapa program pembangunan yang ada di desa.

Menurutnya, beberpa pembangunan infrastruktur  di desanya dalam anggaran tahun 2017 seperti, rabat beton jalan Cigangsa-Cigorowek sepanjang kurang lebih 3 km, pembangunan lapangan sepak bola di Dusun Pangkalan, pembangunan pasar desa pangkalan dan pembangunan Kantor Desa.

“Semua pekerjaan itu sudah masuk dalam rencana pembangunan Desa Pangkalan tahun 2017. “ungkap Dedi.(25/1).

Dedi pun berharap, pencairan baik Dana Desa (DD) atau Alokasi dana Desa (ADD) tahun ini tidak terlambat, sehingga semua pembangunan di desanya pun bisa tepat waktu.

“Dan nantinya pembangunan yang ada di desa Pangkalan pun akan segera bisa dinikmati warga. “tambah Dedi. (ANTON  AS).

DHARMA WANITA HARUS BISA MENGISI PEMBANGUNAN BANGSA

PARIGI - Kegiatan Dharma Wanita Persatuan ( DWP ) yang diselenggarakan Dinas Sosial dan Dinas KBP3A berlangsung meriah, Acara yang digelar di aula.desa Parigi (26/01), dihadiri Hj.Ida Nurlaela Wiradinata, sebagaI ketua PKK dan penasehat DWP Kabupaten Pangandaran, Wakil ketua PKK, Hj.Endah Surtinah Hadari, Hj.Neneng Mahmud, sebagai ketua DPW dan Kadis KBP3A Kabupaten Panngandaran, Tavian Soekartono,SE.

Di depan 50 peserta DWP yang hadir, ketua DWP Kabupaten Pangandaran, Hj.Neneng Mahmud menyampaikan, Dharma Wanita Persatuan merupakan organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina para istri Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dengan kegiatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial budaya serta tidak terkait dengan kekuatan politik manapun tetapi hak berpolitik anggota tetap dihormati.

“Jadi pada intinya tujuan organisasi DWP untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan keluarganya melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota guna mendukung tercapainya tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945", jelasnya.(26/1).

Ditambahkan Neneng, kegiatan yang dilaksanakan DWP mempunyai tujuan dengan mengutamakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari pengurus dan anggota.

“Dankegiatan pun disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, kesempatan organisasi, juga bisa menjaga citra yang baik sebagai istri pendamping aparat pemerintah di tengah masyarakat yang dinamis", tambahnya.

Sementara, Hj.Ida Nurlaela Jeje Wiradinata dalam sambutannya mengatakan, ia menekankan agar peran isteri PNS harus bisa memberi motivasi kerja terhadap suami, menerima apa adanya, juga diharapkan bisa berperan aktif dalam semua kegiatan kemasyarakatan, terutama dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

" Sebagai Dharma Wanita Persatuan, kita harus bisa memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat juga berperan aktif di masyarakat, terutama dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang saat ini sering terjadi kekerasan terhadap perempuan juga anak dibawah umur di masyarakat sekitar kita, seperti.kasus di Padaherang baru baru ini, yang begitu membuat kita prihatin", ungkapnya.

Ida menambahkan, anggota DWP  juga harus bisa memotivasi suami dengan cara sederhana, yang secara tidak langsung itu sangat membantu dalam semangat berkarier suami.

“Dan kita juga harus bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan, dan yang lebih penting kita harus bisa menerima apa adanya dalam hidup ini dalam menjaga keutuhan kita dalam berumah tangga" pungkas Ida. (AGE).

KAMPUNG KB, INOVASI STRATEGIS CIPTAKAN KELUARGA SEJAHTERA

CIGUGUR - Dinas KBP3A Kabupaten Pangandaran menggelar acara kegiatan pembentukan  kampung KB di wilayah kecamatan Cigugur, tepatnya di dusun Cisalak Timur, desa Bunisari ( 26/01), sebagai tindak lanjut dari hasil sosialisasi  dinas KB Provinsi Jawa Barat beberapa waktu yang lalu ditempat yang sama.

Menurut Kabid Pengendalian Penduduk Penyuuluhan dan Pergerakan, Drs.Noor Djaman, kampung KB merupakan inovasi strategis untuk dapat mengimplemantasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK ) secara utuh di lini lapangan, juga sebagai model miniatur pelaksanaan program KKBPK diharapkan bisa bersinergi dengan berbagai instansi terkait.

Ditambahkan Noor, Program KKBPK akan dilaksanakan secara konprehensif, selain itu kami juga akan melakukan  lintas sektor untuk mengisi Kampung KB dengan program, karena ini terkait dengan salah satu nawacita Presiden, membangun Indonesia dari pinggiran.

“Kalau program KB jalan, lanjut Noor,  maka akan dipadukan dengan program semua lintas sektor seperti dinas kesehatan, pendidikan, perikanan dan kelautan, sosial, PU, pertanian, dan lain-¬lain," ungkap Noor Djaman.

Hal senada dikatakan Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBP3A, Budi Mastoro,S.IP, mengatakan, program pembentukan kampung KB.lebih diutamakan diwilayah yang masih minim kesadaran dan partisipasi terhadap program  KB, seperti di Dusun Cisalak Timur Desa Bunisari Kecamatan Cigugur, hanya 40% saja warganya yang sudah ber-KB, dan sisanya harus perlu diberi pemahaman lebih lanjut.

"Undang Undang no.52 tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjadi dasar pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana sebagai payung hukum Kampung KB", jelas Budi.

Ditambahkannya lagi, jika Kampung KB sudah dikeroyok dengan intervensi berbagai program dan berhasil, maka akan menjadi ikon bagi desa-¬desa yang lain. Menurut Budi, pihaknya juga akan terus mengevaluasi program di Kampung KB setiap triwulan.

“Dan diharapkan dalam 1 tahun progresnya bisa naik, jika ada masalah maka akan dicarikan solusi untuk perbaikan Kampung KB ditahun-¬tahun yang akan datang", tambahnya.

Sementara menurut Kepala Dinas KBP3A Kabupaten Pangandaran, Tavian Soekantoro,SE, berharap masyarakat bisa memahami pentingnya pembentukan Kampung KB dalam menciptakan keluarga yang sejahtera. Ia pun berharap masyarakat bisa memahami pentingnya pembentukan Kampung KB, sehingga manfaat program KB dan program lintas sektor bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Kita juga bisa melaksanakan salah satu program Nawacita Presiden, dalam menciptakan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat di Kampung KB", pungkasnya. (AGE).

MULAI PEBRUARI, OW PANGANDARAN BERLAKUKAN E-TICKETING

PANGANDARAN-Untuk meminimalisir “kebocoran” tiket pariwisata di kabuPaten Pangandaran, Pemda berencana mulai bulan pebruari 2017 akan memberlakukan sistem e-ticketing di setiap tol gate obyek wisata (OW).  Nantinya, di pintu masuk OW, akan disimpan sejenis sensor yang akan otomatis membuka pintu masuk saat disentuh.

“Untuk program ini kami menggandeng perusahaan asuransi yang selama ini bekerjasama dengan kami. “ungkap Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran, Drs. H. Undang Sohbarudin usai mengikuti auden dengan Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari yang dihadiri perusahaan Asuransi Saran Lindung dan peserta auden lainnya di gedung Tourist Information Center (TIC) Pangandaran.(25/1).

Ditambahkan Undang, untuk program E-ticketing ini Pemkab Pangandaran tidak mengeluarkan anggaran karena seluruhnya dibiayai dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan asuransi.

“Perusahaan asuransi ini kan sudah lama bekerja sama dengan kita. “ungkapnya lagi.

Menurut Undang, pihaknya akan segeran melakukan sosialisasi pada masyarakat agar saat diberlakukan system e-ticketing, masyarakat pangandaran sudah paham.

“Sementara masalah teknis, kami pun masih terus melakukan pembahasan dengan perusahaan asuranasi. “imbuhnya.

Masih di tempat yang sama, kepada awak media, Wakil Bupati, H. Adang Hadari menyampaikan, jika ini untuk meminimalisir “kebocoran” tiket wisata, maka “jalan-jalan tikus” yang selama ini menjadi salah satu berkurang PAD di sektor pariwisata pun harus segera dibenahi.

“Saya kira ini bukan hanya masalah PAD saja, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan pada pengunjung dan masyarakat pangandaran. “kata Adang. (hiek)

SEMPAT LUKAI TANGAN, PERAMPOK BERHASIL GONDOL RP.30 JUTA MILIK KORBAN

PANGANDARAN-Pencurian disertai kekerasan terjadi menimpa Engkus Kusnadi warga RT 07 RW 01 Dusun Parapat Desa Pangandaran Kecamatan Kabupaten Pangandaran  mengakibatkan ia menderita luka ditangannya akibat sabetan senjata tajam kawanan pencuri yang menyatroni rumahnya, dan kawanan maling tersebut pun berhasil menggasak uang puluhan juta rupiah milik korban .

Menurut keterangan saksi, Muhamad Iskandar (48) sekaligus kakak korban, masuk rumahnya sekitar pukul 03.00 rabu dini hari (25/1) lewat dak lantai dua rumahnya dengan memanjat pohon jambu yang ada di depan rumah korban.

“Kebetulan rumah saya berdampingan dengan rumah korban. “ungkap Iskandar.(5/1).

Menurut Iskandar, ia kaget saat itu keponakannya (anak korban), Puspa (25) menelpon dirinya bahwa di rumahnya sudah terjadi perampokan dan tangan kiri ayahnya terluka bacokan senjata tajam.

“Saya pun bergegas ke rumah kakak saya dan mendapati kakak saya dalam keadaan tersungkur dengan ceceran darah di lantai dan mengerang kesakitan. “imbuh Iskandar.

Setelah melihat kondisi korban, lanjut Iskandar, iapun disuruh kakaknya memeriksa lemari tempat menyimpan uang yang dibungkus plastik.

“Setelah saya cek, keadaan isi lemari sudah acak-acakan dan uang sebesar 30 juta yang disimpan kakak saya pun sudah hilang. “tuturnya lagi.

Setelah mengecek keadaan isi rumah lainnya, menurut Iskandar, ia pun bergegas membawa kakaknya ke Puskesmas Pangandaran untuk mengobati luka ditangannya.

“Saat belum pingsan, kakak saya mengatakan, kawanan perampok itu ada dua orang. “terang Iskandar.

Menurut pengakuan korban, saat ditemui di Puskesmas usai menjalani pengobatan, malam itu ia mendengar suara mencurigakan dari ruangan bawah. Dengan mengendap-ngendap, masih kata korban, ia pun lantas turun melalui tangga dan langsung memergoki pelaku yang belakangan menurut korban berjumlah dua orang. Mungkin karena kaget kepergok, maling pun langsung mengayunkan pisau belatinya dan mengenai lengan korban.

“setelah melukai saya, maling pun kabur, dan melarikan diri," ujarnya.

Sementara hingga berita ini ditulis, menurut pihak kepolisian Polsek Pangandaran, pihaknya belum lengkap menerima pelaporan terkait kejadian tersebut.

"Motifnya apa, kami masih mendalaminya karena belum ada pelaporan langsung dan belum ada barang bukti dalam peristiwa tersebut. “Kata Kapolsek pangandaran, Suyadi.
Tapi menurut bawahannya, Kanit Reskrim Iptu Yaya Koswara setelah melakukan olah TKP, tidak ditemukan ada kerusakan pada bagian rumah korban.

Istri korban yang pada saat kejadian sedang dalam perjalanan pulang dari dari Jakarta, setelah menbdengar berita tersebut langsung menjenguk suaminya yang sedang terbaring di ruang inap. (hiek)

HUJAN DAN ANGIN PUTING BELIUNG TERJANG LANGKAPLANCAR

LANGKAPLANCAR-Hujan deras dan petir disertai angin puting beliung menerjang sebuah desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupoaten Pangandaran sore kemarin (24/1), akibatnya sebuah rumah warga hancur  tertimpa pohon kelapa.

Jamal (44), seorang warga menuturkan, sore itu hujan deras mengguyur desanya dengan awan hitam menyelimuti langitdisertai kilatan petir terus menerus membuat suasana semakin mencekam saat tiba-tiba angin puting beliung menerjangdan merubuhkan  beberapa pohon.

“Banyak pohon tumbang akibat sapuan puting beliung yang datang dengan tiba-tiba. “ungkapnya. (24/1).

Akibat dari terjangan angin puting beliung  tersebut, lanjut Jamal, sebuah rumah milik E Suryaman-Narsih warga Dusun Cibunar Rt 06 Rw 06, ambruk tertimpa sebuah pohon kelapa yang roboh tercerabut dari akarnya.
Dihubungi melalui telpon celuller, Kaur Kesra Desa Bangunjaya, Herman membenarkan kejadian tersebut yang menimpa salah seorang warganya.

“Beruntung tidak ada korban luka apalagi jiwa, hanya kerugian harta benda hanya satu rumah milik  Suryaman dan beberapa perabotan rumah tangga. “kata Herman.

Ditambahkan Herman, pihak desa akan sore itu juga langsung melakukan langkah-langkah evakuasi dan penangan musibah.

“Kami langsung datang ke lokasi bencana, mudah-mudahan tidak ada korban lainya. “ ungkap herman. (ODS)

MAS TO, HASILKAN KEINDAHAN KARYA UKIR

CIJULANG- Seni merupakan satu ungkapan jiwa yang dilukiskan lewat karya nyata yang bisa melahirkan satu kepuasan si pembuatnya walau itu memerlukan waktu lama dan keahlian khusus dalam mengerjakannya.

Seperti yang dilakukan Mas To (42), salah satu seniman ukir asal Jepara yang kini bekerja disalah satu los kayu milik H.Makmur di Blok Taal Dusun Haurseah Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

Mas To sudah 20 tahun bergelut dengan seni ukir kayu, hampir tiap bulan tidak pernah sepi dari pesanan. Hingga tidak heran, saat permintaan ukirannya membludak, tidak jarang ia pun membatasi pesananya.

“Dengan berat hati saya kadang-kadang tidak menerima pesanan, karena harus disesuaikan dengan kemampuan produksi saya. “ Ungkapnya.(20/1).

Menurutnya, sudah 20 tahun ia menggeluti profesinya sebagai tukang ukir. Bagi Mas To, masalah upah tidak terlalu dipikirkan, saat ia bisa menyelesaikan sebuah karya sesuai dengan yang dikehendaki si pemesan, ada kepuasan tersendiri yang didapatnya.

Pekerjaan yang digeluti selama ini, menurut mas To, memang membutuhkan waktu juga keahlian dalam pengerjaannya. Apalagi jika ia harus mebuat sebuah cerita legenda dalam karya ukirannya, tidak jarang menurut Mas To, ia harus bisa berimajinasi sebelum pengerjaan dimulai.

“Tapi saya senang menerima pesanan yang menantang tersebut dengan bahan kayu dan akarnya hingga harus jadi satu ukiran yang menggambarkan sebuah cerita atau legenda", katanya.

Dalam berkarya Mas To punya prinsip, hasil ukiran kayu yang bagus sudah pasti
pemesan pun akan puas.

Masalah harga, masih kata Mas To,  relatif. Tergantung tingkat kerumitan dalam pengerjaanya karena satu karya bisa saja memerlukan waktu satu minggu, satu bulan atau sampai dua bulan bahkan lebih.

“Tapi Alhamdulillah, semua pemesan rata rata puas dengan hasil pekerjaan saya", ucap Mas To.

Seperti yang sedang dikerjakan sekarang, dengan bahan dari kayu mahoni, si pemesan ingin melukiskan alam dalam bentuk kerdil, karena kebetulan dia pencinta tanaman bonsai. Pekerjaan ini dipastikan bisa selesai dalam waktu 1-2 bulan.

“Saya perkiraan upahnya nyampai Rp. 15 juta sampai finishing dan sudah diberi obat anti lapuk agar ukiran kayu tersebut awet", pungkas Mas To. (AGE)

AKIBAT TUMPANG TINDIH ADMINITRASI DESA BATUKARAS ? SPPT KELUAR TAPI LETER C TIDAK ADA

CIJULANG - Kepemilikan hak atas tanah di wilayah Desa Batukaras Kecamatan Cijulang  Kabupaten Pangandaran perlu dipertanyakan keabsahannya. Pasalnya, ada sebidang tanah di area wisata pantai Batukaras, tepatnya di blok Sumur Batok lahan milik Haer Jai seluas 5420 M3 seperti yang terttulis di SPPT tahun 2016 lalu. Tapi anehnya setelah dicek di leter C atas namanya, tidak ditemukan.  Juga pada DHDOP (daftar wajib pajak tetap) pun tidak terdaftar, bahkan yang paling parah lagi di buku peta blok yang dimilki desa pun tanah tersebut tidak ada.

"Saya bingung, kenapa pemerintahan Desa Batukaras bisa seperti ini, apakah ada mafia tanah yang sengaja bersekongkol dengan aparatur desa? SPPT bukti pembayaran PBBnya keluar dari perpajakan, tapi kenapa di leter C pemilik tidak ada ? dan pada daftar wajib pajak juga tidak ada dan di peta blok pun tidak ada, jadi dari mana dasar keluarnya SPPT tersebut?", ujar salah seorang warga, Agus.(21/01).

Kalau memang itu ada fisik nya, lanjut Agus, pihak desa seharusnya bisa menyelidiki keberadaan tanah tersebut, jangan hanya diam saja.

Menurut Agus, tanah tersebut memang awalnya milik Haer Jai, klantas oleh anaknya dijual ke Angga (37) lewat perantara, Yayang.  Tapi ketika mau disertifikatkan, BPN butuh riwayat tanah tersebut dari desa, ternyata catatan tanah tersebut tidak bisa dipenuhi oleh pemerintahan Desa Batukaras.

“Sepertinya administrasi soal tanah tersebut ribet dan berbelit-belit. “ungkapnya lagi.


Ketika dihubungi lewat telepon celullernya, kepala desa Batukaras, menjelaskan, tanha tersebut ada di lokasi seperti yang terttulis di buku peta blok desa.

“Yang jelas tanah itu ada, cuma belum ada pembaruan data", katanya singkat.

Salah seorang tokoh masyarakat Batukaras yang juga anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari fraksi PDIP, Ucup Supriatna, sangat menyayangkan adimnistrasi pertanahan yang ada di desanya kurang tertib.

Ucup pun menghimbau kepada warga atau siapa saja yang berkepentingan, jika akan membeli tanah disekitar kawasan pantai indah Batukaras, hendaknya berhati hati, telusuri dulu siapa pemilik sah tanah tersebut. Jangan terburu buru karena rayuan si penjual atau calo dengan iming-iming harga murah, terus cek dulu ke desa surat-surat tanah tersebut lantas cek fisik dilapangan, apakah tanah tersebut benar-benar ada atau fiktif.

“Saya sering mendengar hal seperti ini, ada suratnya, pokoknya hati-hati jika ingin membeli tanah disini, saya berharap mudah-mudahan di kemudian hari kejadian ini jangan sampai terulang lagi", tandas Ucup.
Tidak lupa Ucup pun mengingatkan kepada semua aparatur Pemetrintahan Desa Batukaras hendaknya lebih profesional dalam bekerja untuk melayani masyarakat jangan sampai warga jadi korban karena kinerja desa yang tidak baik. (AGE)

UNTUK MENAMBAH DAYA TARIK PENGUNJUNG, OW BATUHIU BUTUH TAMBAHAN SARANA WISATA

PARIGI - Mendengar nama obyek wisata pantai Batuhiu, untuk wisatawan yang sering berkunjung ke pangandaran mungkin sudah tidak asing lagi. Jauh sebelum Pangandaran menjdai Daerah otonomi Baru (DOB) saat masih wilayah kabuoaten Ciamis, destinasi wisata ini sudah menjadi maskot pariwisata diwilayah selatan Jawa Barat seperti halnya pantai indah Pangandaran dan Batukaras. Tapi sayang, dari dulu hingga sekarang Batuhiu tidak banyak berubah, baik dari penataan lokasi maupun penambahan destinasi wisatanya, seolah monoton dan membosankan.

Untuk bisa mengantisipasi hal tersebut, Kompepar Batuhiu yang diketuai Jajat Sudrajat melakukan rapat audensi di aula Setda Kabupaten Pangandaran dengan dinas Pariwisata (20/1), yang diwakili Kepala Bidang Destinasi Wisata, Soni Agusman, SH. Turut hadir dalam audens tersebut Asda II, Drs.Apip Winayadi dalam pembahasan inventarisasi permasalahan Obyek Wisata (OW) Batuhiu.

Dalam audens berbagai persolanpun dibahas, seperti usulan kompepar Batuhiu dalam rangka peningkatan pasilitas tempat wisata.

Disampaikan Jajat, perlunya alat penerangan dilokasi OW Batuhiu, seperti Penerangan Jalan Umum (PJU), perbaikan tangga menuju lokasi wisata yang sudah rusak, lampu taman, SPK petugas kebersihan juga pagelaran budaya dalam kaitannya dengan wisata budaya.

"Kami pihak dari Kompepar Batuhiu, berharap pasilitas penerangan jalan dan taman segera bisa direalisasikan, juga pagar pembatas segera diperbaiki dan perlu adanya drainase yang baik di Batuhiu", jelas Jajat.(20/01).

Ditambahkan Jajat, optimalisasi petugas dinas perhubungan di toll gate untuk mengatur dan menata lokasi parkir serta masalah pengelolaan sampah yang sering menjadi masalah harus segra  ditindak lanjuti dengan disediakannya fasilitas tempat pembuangan sampah di setiap sudut tempat wisata dan penambahan personil kebersihan.

"Penggunaan keuangan 20% dari bagi hasil ke Pemerintah Desa Ciliang penggunaannya harus transparan dan optimal untuk pemeliharaan dan penataan pariwisata di Batuhiu jangan terkesan semaunya saja", kata Jajat.

Menanggapai hal tersebut, Kabid Destinasi, Soni Agusman menjelaskan,  perihal tekhnis yang diajukan Kompepar Batuhiu harus lewat SKPD tekhnis seperti BPLH, Dinas PU, dan Dishub. Sementara dari Dinas pariwisata sendiri tidak bisa mengeluarkan anggaranuntuk hal itu.

“Kami hanya bisa merekomendasikan saja ke dinas terkait, dan khusus untuk usulan atraksi seni budaya yang rencananya akan dilaksanakan setiap hari sabtu dan minggu, kami sangat mendukung", jelasnya.

Dan untuk pengadaan lampu taman yang perkiraan sekitar 50 buah, menurut Asda II, Apip Wanayadi, pihaknya masih khawatir kalau nanti sudah terpasang tidak ada pihak yang akan memelihara dan mengawasi keberadaanya.

“Ini masalah keamanan lampu tersebut, dikhawatirksan ada tangan jahil yang sengaja merusaknya, jadi ini harus benar benar kondusif dulu, “tegas Apip. (AGE).

MENTERI SUSI KECEWA, MASIH BANYAK SAMPAH DAN LIMBAH DI PANTAI PANGANDARAN

PANGANDARAN – dalam kunjungan ke kampung halamannya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti merasa kecewa adanya pencemaran laut di perairan pangandaran Jawa Barat.

Menurut Susi, Pemerintah Kabupaten Pangandaran tentunya tidak hanya bisa berdiam diri saja, perlu ada langkah pasti dan mengupayakan supaya masalah – masalah yang ada bisa diselesaikan sesegera mungkin, terutama masalah sampah.

Susi juga mengatakan,  Pemerintah Daerah seharusnya dengan otoritas dan kekuasan harus bisa menangani masalah tersebut untuk kemaslahatan bersama.

“Ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan atau dijadikan upaya penyelesaian masalah yang ada terutama untuk masalah pencemaran laut.” Ungkap Susi.(14/1).

Dalam rangka kegiatan ulang tahun Susi Air, perusahaan anggota kabinet asal pangandaran ini, , Menteri Susi menyempatkan diri untuk melihat keindahan Pantai Pangandaran. Namun dirinya mengaku sangat kecewa dan sedih, pasalnya hampir di sepanjang pantai sudah tercemar limbah hotel, rumah makan dan plastik.

“Saya berenang ke tengah laut,  karena saya kalau renang memang lebih suka di tengah dengan harapan tidak ada sampah, tapi ternyata sampai perairan dalam pun sampah plastik di mana-mana,”ujarnya.

Susi menambahkan, ia masih melihat hotel, restoran, penginapan dan perumahan penduduk yang membuang air limbahnya ke laut, padahal hal itu akan berdampak buruk pada lingkungan dan mencemari perairan sehingga nantinya akan mengurangi nilai jual pantai Pangandaran pada wisatawan.

"Ini kalau tidak cepat diantisipasi akan berdampak sekali pada wisatawan asing atau domestik yang berkunjung kesini dan hal ini akan berdampak langsung menurunnya kunjungan wisatawan karena perairannya kotor", tambahnya.

Susi berharap, keseriusan Pemda untuk penanganan persoalan tersebut dan kepada wisatawan maupun warga harus diberi kesadaran bagaimana memelihara lingkungan yang baik termasuk di kawasan pantai dfan laut.

"Saya berharap kepada semua masyarakat dan semua wisatawan untuk ikut peduli pada  kesehatan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik di area wisata di sepanjang pantai." pungkasnya. (AGE).

STOP, KEKERASAN PADA ANAK DAN PEREMPUAN..!

PARIGI - Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pangandaran,  menjadi perhatian serius pemda. Dari beberapa kejadian kasus pelecehan seksual pada anak dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), semuanya membuat prihatin masyarakat.  Hal ini harus secepatnya ditindaklanjuti oleh dinas terkait, sehingga kasus sejenisnya tidak terulang kembali.

Demikian disampaikan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata usai melakukan kunjungan kerja dan ekspose Dinas KBP3A di Aula Desa Parigi, Kamis (19/1).

“Saat ini Pemkab Pangandaran sedang berkonsentrasi dalam upaya menurunkan laju pertumbuhan penduduk, angka kelahiran perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. “ungkapnya.

Menurutnya, penurunan laju pertumbuhan penduduk dan penurunan angka kelahiran bayi itu yang paling penting, namun data yang ada di dinas terkait masih belum valid dan terinci, masih sulit memperoleh data riil berapa masa subur, di mana saja dan kondisinya bagaimana.

“Untuk itu kita minta data tersebut secara akurat dan secepatnya tersedia,”kata Jeje.

Khusus masalah perlindungan perempuan dan anak, lanjut Jeje, harus mulai dibangun kesadaran di tempat  anak itu berada, seperti di di sekolah, madrasah dan lain-lain.

“Anak-anak harus diberi pemahaman dan pendidikan agar mereka peka jika ada hal-hal yang terjadi di luar ketentuan untuk segera melakukan komunikasi baik dengan guru atau pun orang tua.”paparnya.

Masih di tempat yang sama, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tavian Soekartono, S.E, pada awak media  mengatakan, secara umum kekerasan terhadap perempuan terjadi akibat dua faktor utama, faktor kultur dan struktur. Keduanya saling mempengaruhi dan saling memperkuat sehingga penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan memerlukan komitmen bersama untuk secara sungguh-sungguh, sistematis dan berlanjut dalam penanggulangan nya.

"Faktor kultur ini bermula dari nilai-nilai dan norma-norma yang menempatkan laki-laki sebagai pihak pengambil keputusan yang memiliki kekuasaan atau power, serta merupakan pihak yang mengevaluasi dan memonitor segala yang dimiliki dan dilakukan ditangani perempuan", ucapnya

Sementara faktor struktural yang dapat menjadi penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurut Tavian, berasal dari institusi atau lembaga yang dibangun untuk menyelenggarakan kehidupan bersama.

Jadi kesimpulannya, lanjut Tavian lagi,  kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari kekerasan terhadap kemanusiaan. Selain itu, penyebab kekerasan adalah kultur dan struktur, hal ini perlu penyadaran kesetaraan dan keadilan sifat dan prilaku bagi setiap orang sehingga kekerasan terhadap orang dapat dihapuskan. Juga kontroversi penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan dengan memperbaiki substansi, struktur, dan budaya hukum.

Masih kata Tavian, perlunya pendampingan terhadap perempuan para korban kekerasan paling tidak harus mencakup empat tahap yaitu penyadaran, penyembuhan, perlindungan. Hal ini untuk mengantisipasi kekerasan pada perempuan dan anak yang masih relatif tinggi di  Pangandaran.

“Untuk tahun ini kita targetkan penurunannya hingga 0,2%,” pungkas Tavian.( AGE).

DAK BELUM CAIR, PEMDA PANGANDARAN GUNAKAN SILPA

PARIGI -Banyaknya keluhan para kontraktor terkait terlambatnya pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK), Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M. Ridwan, S.Pd.,M.Pd yang ditemui PNews di ruang kerjnya mengatakan, pihaknya mengaku telah melakukan pertemuan dengan pemda. Hasil pertemuan tersebut, menurut iwan, DPRD telah sepakat dan meminta agar pemkab segera menyusun draf APBD Perubahan 2017, sehingga utang Pemkab Pangandaran kepada rekanan bisa dibayar menggunakan dana sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) 2016.

Masih kata Iwan, terhambatnya pencairan DAK dari Kementerian Keuangan dan belum terbayarkan kepada rekanan atau pengusaha, Pemerintah Kabupaten Pangandaran terpaksa harus mengeluarkan anggaran dari silpa 2016 sebesar Rp.26 milyar.

“Utang kepada rekanan harus segera dibayar tetapi tetap harus melalui mekanisme dan prosedur serta perundang-undangan yang berlaku. “Kata Iwan. (17/1).

Mengingat APBD 2017 telah disahkan, lanjut Iwan lagi, maka membayarnya melalui Perda APBD Perubahan 2017 sehingga harus melalui APBD perubahan.

Hal tersebut, menurut Iwan,  sesuai dengan Permendagri Nomor 31 tahun 2016 tentang penyusunan APBD, maka akan dianggarkan kembali melalui mekanisme perubahan penjabaran APBD 2017.

Caranya, lanjut Iwan, pihak organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) ulang. Selanjutnya di APBD Perubahan 2017 nanti dialokasikan dana untuk bayar utang di OPD yang berutang,  sehingga dana APBD 2017 terpangkas Rp 26 miliar karena  diambilkan dari SILPA yang sebesar Rp 64 miliar.

"Yang penting masyarakat jangan sampai dirugikan", tandas Iwan.  (AGE).

POL PP SIAP AMANKAN PILKADES SERENTAK 2017 KABUPATEN PANGANDARAN

PARIGI-Satuan Polisi Pamong Praja (satpol pp) merupakan salah satu kekuatan terdepan yang diandalkan sebagai perangkat daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah (gakda) atau ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sat Pol PP  dituntut harus memahami dasar hukum sebagai pijakan tufoksinya dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

Demikian dikatakan BupatiKabupaten Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam acara Expose Program SATPOL PP Kabupaten Pangandaran tahun 2017 bertempat di Islamic Center Parigi yang dihadiri Wakil Bupati, Sekda, Kepala Pol PP, Jaga lembur dan 160 personil Pol pp.

“Satpol PP Jangan merasa takut dan ragu-ragu dalam menjalankan tugas, karena saya yakin masyarakat Pangandaran masyarakat yang taat pada aturan.” Ungkap Jeje. (19/1).

Apabila dalam pelaksanaan tugas penertiban apapun, lanjut Jeje, bila ada Satpol PP yang terluka, pemda akan bertanggungjawa penuh dan selalu ada di belakang untuk membeck up.

“Dan bagi yang berprestasi, Insaalloh akan diumrohkan, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kerja seluruh anggita Pol PP. “imbuh Jeje.

Kebersamaan dan koordinasi dalam sebuah sistem, menurut bupati, merupakan kunci utama dalam kesuksesan. Dan salah satu tugas Polisi Pamong Praja, selain melakukan penegakan Peraturan Daerah juga membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Di tempat yang sama, Kepala Satuan Pol PP, Irwansyah, S.Sos mengatakan, dengan kekuatan Satpol PP Kabupaten Pangandaran 160 Personil, menurut Irwansyah, pihaknya pun sudah siap mengamankan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Pangandaran.

“Kami sudah siap mengawal Pilkades serentak 2017 yang dilaksanakan di beberapa desa. “kata Irwansyah. (TONI  T).

WONDERFUL PANGANDARAN, MENUJU WISATA DUNIA

PANGANDARAN - Pangandaran merupakan salah satu destinasi wisata di Jawa Barat yang paling banyak dikunjungi wisatawan baik domestik mau pun mancanegara, secara geografis  terletak di semenanjung pantai selatan pulau Jawa, dengan jarak tempuh sekiter 214 km dari Ibu Kota Propinsi Jabar, Bandung.

Hamparan pasir putih di sepanjang pantai dengan ombak yang saling berkejaran, menjadikan Pangandaran sebagai surga bagi wisatawan.

Pangandaran, menurut wisatawan yang datang, salah satu obyek wisata istimewa dan komplit. Pasalnya, di Pangandaran turis bisa menyaksikan dua kejadian alam saat matahari terbit (sunrise) dan matahari terbenam (sunset) pada tempat yang sama. Dan ini, menurutnya, sangat langka ada di tempat wisatawan lain.

"Semenanjung cantik ini dulu hanya dikenal sebagai kota nelayan kecil, dimana nelayan pergi di pagi hari dan kembali pada sore hari dengan membawa hasil tangkapan. “Kata Kepala Seksi Promosi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Asep Kartiwa, S.Pd, M.Pd.(17/1).

Ketika nelayan tiba, lanjut Asep, warga lain pun akan membantu membawa ikan hasil tangkapan ke pantai, dan kegiatan ini masih dapat dilihat sampai hari ini.

“Wisatawan pun bisa ikut dan merasakan sensasi itu dengan ikut menarik jaring ikan dari tengah laut ke pinggir pantai bersama-sama berbaur dengan nelayan. “  imbuh Asep.

Ditambahkan Asep, pantai Pananjung atau teluk Pananjung merupakan tempat ideal untuk wisata keluarga dengan kelengkapan sarana akomodasi ditambah sarana kegiatan wisata seperti, berenang di pantai barat dengan ombaknya yang  relatif tenang atau menikmati wisata air seperti Banana Boat dan sejenisnya di pantai timur yang seluruhnya akan memanjakan setiap wisatawan  atau seharian sekedar berjemur di bawah sinar matahari dengan aroma khas angin laut sambil  menikmati panorama pantai.

“Tidak hanya itu, bagi pemburu kuliner khas laut dengan ita rasa sea food  pun akan dimanjakan di sentra kuliner pasar ikan pantai timur atau di pantai pamugaran sehingga para wisatawan pun  benar-benar bisa merasa nyaman. “kata Asep lagi.

Di obyek wisata Pangandaran pun pengunjung bisa berjalan-jalan di bawah rindangnya pohon-pohon tua di Cagar Alam Pananjung dengan aneka ragam kekayaan flora dan fauna. Ada sejumlah gua, baik gua alam atau buatan seperti gua jepang semuanya akan menambah pilihan tempat untuk dikunjungi. Dengan ditemani sejumlah pemandu, wisatawan pun akan diantar lebih ke dalam hutan untuk menikmati pesona air terjun di mana airnya langsung mengalir ke laut.

“Untuk mencapai lokasi air terjun ini, wisatawan harus berjalan kaki, tapi jangan khawatir, sepanjang jalan anda akan dimanjakan dengan pemandangan yang eksotik", ucap Asep.
Menurut Asep, sebaiknya para wisatawan berkeliling di sekitar Pangandaran dengan berjalan kaki, karena jalan-jalan di atas pasir pantai ada sensasi tersendiri,

“Saya berharap, saat wisatawan akan mengunjungi centra oleh-oleh atau kuliner sebaiknya berjalan kaki agar tidak terjebak macet. “Imbuh Asep. (AGE)

SEJARAH BUNKER PENINGGALAN JEPANG DI PANGANDARAN.

PANGANDARAN – Keberadaan goa peninggalan tentara jepang di kawasan Cagar Alam BKSDA resort Pangandaran sudah lama menjadi salah satu daya tarik wisata sejarah bagi wisatawan yang berkunjung ke pangandaran. Selain menjadil tujuan wisata, goa jepang pun bisa menjadi referensi pendidikan para siswa bahwa di jaman penjajahan dulu tentara jepang pernah datang dan mempunyai pertahanan perang di Pangandaran.

Untuk mendapatkan informasi lengkap tentang sejarah keberadaan goa Jepang, para pemandu yang biasa memandu wisatawan di Cagar Alam pun banyak melakukan pengumpulan data-data dengan cara mendatangi saksi hidup.

“Sayang, saksi hidupnya sekarang sudah mulai berkurang paling tinggal beberapa orang padahal  sejarah goa jepang harus digali selengkap-lengkapnya,” ungkap Edi (46) salah seorang warga Pananjung. (18/01).

Menurut Edi, beberapa waktu lalu pernah ada wisatawan asal Jepang sengaja ingin melihat keberadaan gua tersebut, karena menurut wisatawan tersebut ia pernah bertugas menjadi tentara di wilayah Pangandaran. Ia sangat terkesan sekali dan wisatawan jepang itu pun banyak bercerita tentang liku-liku keberadaan gua Jepang.

“Sepertinya turis jepang tersebut sangat terharu seakan sedang menyaksikan kejadian beberapa waktu lalu saat ia tinggal di dalam gua tersebut. “kata Edi.

Untuk menambah referensi geberadaan gua, saat itu menurut Edi, ia pun sempat menggali informasi dari wisatawan jepang tersebut walau informasi yang didapat tidak banyak.

“Turis Jepang hanya bilang minta maaf kepada masyarakat Pangandaran yang sudah menjadikan warga pangandaran sebagai romusha, hanya bilang seperti itu,” kata Edi lagi.

Seperti diketahui, saat ini keberadaan goa Jepang selalu banyak dikunjungi wisatawan yang datang ke Cagar Alam Pangandaran.

“Jika saja ada legetimasi dari pemerintah tentang keberadaan goa tersebut dijadikan obyek wisata sejarah, saya optimis ke depan akan lebih banyak wisatawan yang datang mengunjungi goa tersebut,” tambahnya.

Sementara menurut salah seorang petugas dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Serang, Yanuar Mandiri mengatakan, semasa perang dunia II Jepang berkepentingan atas sumber daya alam yang dihasilkan dari pangandaran  untuk mendukung perang Asia Timur Raya.

 “Selain tentaran Jepang membangun bunker di lokasi ini, sebelumnya bangsa Belanda pun sudah membuka jalur kereta api yang fungsinya sama, untuk mengangkut hasil  alam,” kata Yanuar.

Ditambahkan Yanuar, salah satu bukti sejarah,  baik bangsa belanda atau pun jepang tidak jauh berbeda, faktor keberadaan mereka karena sumber daya alam dan hasil bumi Jawa Barat salah satunya di pangandaran yang melimpah. Dan bukti sejarah lainnya, lanjut Yanuar,  pada masa  pertempuran perang dunia II, sebagian besar terjadi di laut dan serangan banyak dilakukan melalui jalur laut.

“Lokasi ini dipilih oleh jepang karena posisinya strategis dan dikelilingi bukit juga titik dan bisa menjadi tempat pendaratan masuk melalui laut,” imbuh Yanuar.

Sementara pembangunan bunker, menurut Yanuar, dikerjakan selama dua bulan oleh ratusan orang warga pribumi.

 “Kami pernah menggali informasi dari pelaku pembuat bunker ini, mereka mengaku mendaftar untuk bekerja membuat bunker dan mendapatkan bayaran waktu itu,” paparnya.

Hingga saat ini, lanjutnya,  penelusuran sejarah bunker Jepang atau yang sekarang lebih dikenal  dengan Goa Jepang di Cagar Alam Pananjung masih ditelusuri tim BPCB Serang.

Dalam catatan sejarah, masih kata Yanuar,  berdasarkan pengakuan pelaku sejarah yang masih hidup, Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942 melalui Tarakan, Kalimantan Utara.

"Goa jepang yang ada di Pangandaran itu tidak lama dipakai, karena saat pengerjaan bunker ini selesai tidak berselang lama ada berita Hirosima dan Nagasaki di bom atom oleh tentara sekutu, sehingga seluruh tentara Jepang saat itu ditarik mundur kembali ke negaranya.", pungkasnya. (AGE)

TAK KUAT HADAPI TEKANAN HIDUP, SEORANG WARGA KERTAJAYA NEKAD BUNUH DIRI

MANGUNJAYA-Konflik di keluarga tidak jarang menjadi salah satu penyebab orang melakukan perbuatan nekad, penyebab tekanan kehidupan dan seringkali terjadi pertengkaran dengan istrinya.
seperti yang di alami seorang warga di Dusun Bantarloa RT.01/01 Desa Kertajaya Kecamatan Mangunjaya, seorang pria paruh baya rela mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di bawah pohon di dusun Bantarhuni RT 51/07 Desa Mangunjaya.

Korban diketahui bernama Sumeri ( 52 ), nekad mengakhiri hidupnya dengan melakukan bunuh diri. Hal tersebut diketahui saat salah seorang warga yang hendak pergi memancing, Iwan Gunawan (34) warga Rt Rt 38/01 Dusun Cirapuan Desa sindangjaya, sekitar jam 18.00 hari rabu (18/1) melintas di tempat kejadian dan meloihat korban tergantung di dahan sebuah pohon.

Menurut iwan, karenaia takut, ia pun menemui warga lainnya, Jasiman. Dan baru keesokan harinya,sekitar jam 7.00 pagi, Iwan ditemani jasiman menurunkan jasad korfban yang sudah tidak bernyawa.

“Dan warga pun berinisiatif segera melaporkan kejadian ini ke kantor Polsek Padaherang dank e Kantor Desa setempat.

Menurut jasiman,  saat warga mengevakuasi korban sedikit kesulitan, karena posisi korban berada pada ketinggiasn 7 meter.

“Tapi berkat usaha warga dibantu petugas dari kepolisian akhirnya korban pun bisa diturunkan. “ ungkap Jasiman. ( TONI  T).

JEJE WIRADINATA : “KITA PERLU DATA TERBARU PENDUDUK MISKIN…”

PARIGI - Kegiatan Kunker Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata hari ke 45 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adat, berlangsung di Islamic Centre Parigi, disambut antusias para tamu undangan yang hadir, baik dari dinas terkait, aparatur desa dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Jeje menyampaikan, agar kepada dinas terkait untuk segera memverifikasi ulang data warga miskin di Kabupaten Pangandaran. Hal ini lakukan untuk memastikan menentukan langkah dan kebijakan yang harus diambil oleh Pemkab Pangandaran dalam penanganan dan penanggulangan warga miskin.

“Saat ini tercatat ada sekitar 28 ribu warga Pangandaran masuk kategori miskin dan untuk penanganan yang efektif dan tepat sasaran saya minta agar dinas sosial memperifikasi ulang data yang ada secara lengkap by name by address (berdasarkan nama dan alamat-red),” kata Jeje  (18/1)

Menurutnya, dalam penanganan warga miskin pemerintah tidak ingin salah sasaran dalam pemberian bantuan karena  setiap keluarga tentu kondisinya berbed dan verifikasi ulang diharapkan dapat menentukan secara tepat langkah pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Pangandaran.

“Dengan data yang konkrit terbaru, kita dapat menentukan apakah orang tersebut membutuhkan bantuan dalam bentuk perumahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lainnya, jadi semuanya akan jelas dan tepat sasaran,”tegas Jeje.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, Dani Hamdani, S.Sos mengatakan, saat ini data  yang ada merupakan data dari Badan Pusat Statistik yang diperbaharui setiap dua tahun sekali.

menueurtnya, pihaknya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan bupati tersebut. Sebab dengan perifikasi data,  pemerintah akan mendapatkan data akurat secara lengkap sehingga penanganan yang dilakukan akan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.

“Kita kan tidak tahu apakah keluarga yang terdata sekarang masih hidup atau meninggal atau keadaannya bagaimana. Nah dengan verifikasi ulang ini kita akan mengetahui keadaan yang sesungguhnya dengan akurat,” kata Dani.

Meskipun belum ada anggaran untuk melakukan verifikasi tersebut, namun menurut Dani, pihaknya mengaku siap dengan tenaga yang ada di lingkup dinasnya agar rencana tersebut terlaksana.

“Data yang diminta oleh pak bupati akan siap pada bulan Maret mendatang, Pemerintah menargetkan pada tahun 2017 penurunan Angka kemiskinan di Kabupaten Pangandaran minimal 2%,”, semoga kami bisa mewujudkan target tersebut" pungkasnya. (AGE).

MAHMUD, SH, MH:”PIMPIMNAN SOTK AGAR MELAPORKAN PELANGGARAN PP 53..”

PARIGI - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pangandaran dinilai lamban. Pasalnya dikala terjadi pelanggaran yang dilakukan oknum PNS banyak yang tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan di setiap SOTK.

Seperti dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pangandaran, Mahmud, sebagai ketua Tim Penegakan PP 53 dengan anggota para Asisten, Inspektorat, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,  menurutnya masih  lemahg dalam menangani masalah penegakan disiplin PNS.

“Sebenarnya tim ini idealnya berperan menindaklanjuti PNS yang bermasalah terutama masalah kedisiplinan,” kata Mahmud.(17/1).

Setelah tim tersebut melakukan pemeriksaan, menurut Mahmud, pihaknya akan melimpahkan berita acara ke Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin (BPPHD) untuk menentukan sangsi kepada PNS yang bermasalah.

“Kami akui tim penegakan PP 53 belum maksimal dalam menjalankan tugasnya, lantaran setiap permasalahan yang terjadi kebanyakan tidak ditindaklanjuti oleh para pimpinan disetiap SOTK,” tambahnya.

Mahmud menambahkan, dirinya banyak menerima laporan justeru secara tidak formal terkait beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PNS baik aduan dari masyarakat atau di media masa dan media sosial.

“Salah satu contoh terjadinya praktek pencaloan CPNS yang saat ini terungkap yang pelaku pemberi uang dan penerima uangnya ke dua dua nya PNS, dan adanya PNS di Kecamatan Cijulang yang mangkir kerja berturut-turut selama dua bulan lebih, sebenarnya itu bukan dari laporan resmi pimpinan di SOTK tersebut,” paparnya.

Mahmud berharap, pimpinan disetiap SOTK untuk selalu melakukan pantauan kinerja bawahannya terutama yang menyangkut tindakan disiplin dan segera melakukan tindakan kepada PNS yang bermasalah. (AGE).

HKN, MOMENTUM MENINGKATKAN DEDIKASI DAN ETOS KERJA

PARIGI –Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan  bersih, dengan misi mewujudkan birokrasi yang handal, profesional, transparan, akuntabel dalam merumuskan kebijakan pemerintah, juga dalam melayani dan memberdayakan masyarakat, seluruh  perangkat daerah harus bisa meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja sebagai pelayan masyarakat.

Demikian disampaikan Bupati Kabupaten Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam upacara  Peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang digelar di halaman Kantor Bupati Pangandaran, Selasa (17/1). Hadir pada uopacara tersebut, Sekda, Mahmud, SH, MH, para Perangkat Daerah (PD), camat dan pejabat lainnya di,lingkup Pemkab Pangandaran.

 “Keberhasilan birokrasi, ditandai dengan etos kerja yang tinggi, moralitas pribadi pegawai yang baik, kepemimpinan dan memenuhi persyaratan sistematik lainnya” ucap Jeje.

Lebih jauh Jeje mengatakan, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, pegawai harus tetap waspada dan mengantisipasi agar setiap masalah dan persoalan yang ada tidak merusak harmonisasi sosial, persatuan dan kesatuan bangsa, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas keamanan secara nasional dan regional.

Dan masih kata Jeje, selain itu juga Jeje menghimbau agar seluruh jajaran pemerintahan  terus melanjutkan harapan para pahlawan  dengan mewujud nyatakan dalam bidang tugas sehari-hari dengan penuh rasa tanggungjawab, meningkatkan profesionalisme dan lebih mengeratkan kerjasama antara instansi.

“Ini oenting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, semoga masyarakat bisa lebih merasakan kinerja kita. Momentum  pelaksanaan apel kesadaran ini hendaknya dijadikan landasan dan sumber motivasi untuk memperbaharui pola pikir dan perilaku sebagai aparatur pemerintah yang terpanggil untuk melayani dan bukan dilayani. “Imbuh Jeje.

Jeje juga mengajak pada seluruh jajaran opemerintahannya untuk menjadikan HKN sebagai  Panca Prasetya KORPRI, pedoman bagi PNS dalam menangani tugas pokok dan fungsi yang tercermin dari sikap disiplin. Seperti, budaya bersih, budaya tertib dan budaya kerja serta terus memelihara dedikasi, integritas dan loyalitas yang tinggi serta tampilkan KORPRI sebagai organisasi kedinasan yang netral dan professional.

Menurut Jeje, dalam waktu 10 bulan ini, ukuran baik tidaknya pemerintahan tergantung pada dinas dan badan, apa yang menjadi kebijakan pimpinan harus bisa kerjakan dengan baik.
“Ayo bersama sama menciptakan Kelembagaan kita lebih baik, bekerja dengan baik serta menjaga  perilaku dalam kehidupan di masyarakat", tandasnya. ( AGE)

DI AKHIR PENGABDIANNYA, OTANG BERHARAP BISA PINDAH SEKOLAH

Terpujilah wahai Engkau Ibu Bapak Guru
Namamu akan selalu hidup, dalam sanubariku
Semua baktimu akan kuukir, didalam hatiku
S'bagai prasasti terimakasihku 'ntuk pengabdianmu……

Demikian sepenggal lirik lagu  “Hymne Guru” yang selalu dinyanyikan saat memperingati hari Guru, betapa mulia dan besar jasa seorang guru dalam menyumbang kemajuan untuk bangsa ini. Guru disanjung dan dipuja begitu luar biasa karena diilustrasikan sebagai pelita dalam kegelapan, sebagai embun penyejuk dalam kehausan, dan sebagai patriot pahlawan bangsa, namun apakah cukup hanya berhenti pada sekadar sanjungan dan pujian ?

Di zaman yang semakin susah ini, orang tidak akan mampu hidup hanya dengan sanjungan dan pujian, ternyata tidak guru dengan gelar pahlawan tanpa tanda jasa ini mampu memberi hidup yang layak bagi keluarganya, bahkan gelar tersebut  justru terasa membebani.

Otang (53), salah seorang guru di SDN 1 Kertaharja Kecamatan Cimerak Kabuoaten Pangandaran, hampir 20 tahun mengabdi pada profesinya walau setiap hari harus melawati jalan yang terjal dan rusak karena tugas mulia tersebut. Tidak jarang hambatan dalam perjalanan membuatnya harus lebih hati-hati agar bisa sampai dengan selamat ke sekolah.

"Ini sudah menjadi tugas, saya harus tetap masuk tiap hari walau jalan yang biasa dilewati rusak, sampai terkadang saya  turun bero dan harus dipijit saat pulang dari sekolah", jelasnya.(13/01).

Menurutnya, ada tanggungjawab moral yang harus dipikul pada pemerintah jika ia harus membolos karena ini sudah koinsekwensinya sebagai seorang pendidik.

Menurutnya, mungkin karena faktor usia, terkadang badannya cepat lelah, padahal jarak yg ditempuh hanya 6 km, tapi karena kondisi jalan yang rusak yang saya menyebabkan badannya sering merasakan sakit.

Otang berharap, suatu hari ia bisa pindah dan mengajar ke sekolah yang  tidak jauh dari tempat tinggalnya di Desa Legok Jawa menjelang pensiun sekitar 5 - 7 tahun lagi.

"Mudah-mudahan saya bisa pindah ke sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggal di Legok Jawa, karena usia saya sekarang sudah 53 tahun, juga agar bisa penyakit hernia saya bisa sembuh, itu juga kalau ada ijin dari pimpiunan. “ungkapnya lagi. (AGE).

H. SURMAN; “GURU BOLOS AKAN DAPAT SANKSI..”

CIJULANG - Menyikapi banyaknya laporan terkait adanya guru yang sering tidak masuk kerja, menurut Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Pangandaran, yang baru dilantik beberapa waktu yang lalu, Drs. H.Surman, M.Pd akan secepatnya memanggil guru tersebut.

H.Surman menjelaskan, kedisiplinan para tenaga pendidikan ini menjadi perhatian pemerintah daerah.

Menurut Surman, seperti dikatakan Bupati Pangandaran, H.Jeje Wiradinata, ia meminta agar para pelaku pendidikan seperti kepala sekolah, guru, penilik dan pengawas di tempat tugasnya masing-masing bisa meningkatkan disiplin kerja, terutama jam masuk kerja para guru.

Masih kata Surman, guru adalah pegawai istimewa yang memiliki dua identitas, pertama guru sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan jam masuk kerjanya telah di tetapkan sesuai aturan yang ada. Dan identitas kedua, sebagai pengajar dan pendidik yang bekerja sesuai jadwal yang telah disusun oleh sekolah.

"Hal ini bisa menimpa siapa saja, jangan pernah menganggap sepele kedisiplinan, karena ketika seorang pegawai terbukti melakukan pelanggaran kedisiplinan sanksi bagi mereka telah menunggu dari yang ringan, sedang, hingga berat sekalipun", kata Surman. (12/01).

Masih lanjut Surman, guru harus disiplin ketika ingin menumbuhkan sikap disiplin siswanya, seorang guru tidak boleh bolos supaya siswa-siswanya tidak bolos, guru harus sopan supaya siswa-siswanya ikut sopan.

“Intinya, budi pekerti seluruh warga sekolah harus tumbuh semuanya, jangan cuma pandai menasehati saja terhadap siswa, sedangkan guru nya itu sendiri tidak didisiplin, gimana mau percaya atau nurut para siswanya terhadap guru tersebut", imbuh Surman.

Menurut Surman, sekarang pihaknya sudah membuat team khusus untuk mengontrol kedisiplinan para guru/ tenaga pengajar yang melibatkan langsung para kepala sekolah dalam rangka meningkatkan disiplin kerja.

“Adapun sangsi yang akan diberikan bagi guru yang sering bolos, tahap pertama dengan pemanggilan langsung terhadap guru tersebut, bila masih tetap membolos status kerjanya akan ditarik ke Disdikpora atau ke BKD dan bila tetap saja tidak masuk mungkin kami akan menjatuhkan sanksi berat buat guru tersebut", ujar Surman.  (AGE)

JAJA NURULHUDA ; “INFRASTRUKTUR JALAN SALAH SATU PENUNJANG PARIWISATA ..”

CIJULANG - Warga Cijulang Kabupaten Pangandaran mengeluhkan infrastruktur jalan yang buruk, padahal jalan tersebut merupakan akses langsung ke Bandar Udara Nusawiru.

Menurut seorang warga,  H.Ayo Sahyo (65), jalan yang berada dilingkungan kota Kecamatan Cijulang kebanyakan sudah banyak yang berlubang sehingga jika terjadi hujan banyak air yang menggenang.
“Apalagi ini jalan di wilayah perkotaan Cijulang, rasanya kurang pas jika saat ini masih ditemukan infrastruktur jalan yang rusak", katanya. (13/01).

Ditambahkan Ayo lagi, akses jalan tersebut sangat digunakan kendaraan siang dan malam. Karena selain lokasi di lintasan jalan nasional, jalan ini pun langsung ke arah bandara dan daerah tepi jalan pun banyak dijadikan kantor pemerintahan sehingga jalan ini sangat ramai digunakan pengendara siang dan malam.

"Saat ini akses jalan tersebut sudah tidak representatif , seperti di sekitar kawasan Kalenwadas, Haurseah dan Ciwaru, karena di tempat tersebut ada kantor Dinas Dikpora, dinas kesehatan dan kantor Kecamatan Cijulang juga  di lokasi itu merupakan jalan penghubung dari setiap daerah", imbuhnya.

Hal senada dikatakan Agus Agol (44), jika pada tahun 2017 ini tidak juga diperbaiki, maka menurut Agus, ia dan reka-rekannya akan mengurug jalan itu dengan cabluk.
.
"Saya kadang heran, kenapa wakil rakyat asal dapil Cijulang tidak tanggap akan hal ini, mestinya sebagai wakil dari Cijulang serius memperhatikan ini jauh jauh hari", ungkapnya.

Kecamatan Cijulang, masih kata Agus, juga memiliki tempat wisata  cukang taneuh (grencanyon ), Pantai indah Batukaras dan destinasi wisata baru situ Cisamping yang punya kontribusi PAD dari sektor pariwisata untuk APBD kabupaten Pangandaran, sudah sepantasnya infrastruktur jalannya bagus dan memadai.

Ditemui di ruang kerjanya, menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran, Jaja Nurulhuda, pihaknya akan segera mengevaluasi seluruh aset inprastruktur jalan yang ada Kabupaten Pangandaran.

“Kami baru melakukan pembenahan internal dan pemetaan perangkat, kedepan semoga tersusun aset jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten,” kata Jaja.

Jaja menambahkan, saat ini pihaknya akan mengoptimalkan tiga pilar penunjang pariwisata, diantaranya pemetaan Bandar udara, perhotelan dan infrastruktur pembangunan terutama akses jalan.

“Ke tiga aspek tersebut sangat erat kaitannya untuk menjadi penunjang kepariwisataan, kami harap seluruh stakeholder berpartisipasi dan memberikan dukungan pembangunan daerah agar tercapai visi dan misi Kabupaten Pangandaran sebagai pariwisata yang mendunia dan dinas kami akan lebih fokus pada point infrastruktur, ” pungkasnya. AGE)

GELIAT PEMBANGUNAN DESA SUKARESIK DALAM MUSRENBANG 2017

SIDAMULIH – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum perencanaan (program) yang dilaksanakan lembaga publik (pemerintah), baik pemerintah desa dan Kecamatan hingga Kabupaten.
Dalam pelaksanaannya, musrenbang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan program pembangunan yang ada di daerah pun bisa terukur.

Seperti yang dilaksanakan musrenbang tingkat desa di Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, (11/01), yang dihadiri langsung Camat Sidamulih, Dedi Rachman, S.sos, M.si.

Dalam sambutannya Dedi menjelaskan, pentingnya acara tahunan di tingkat desa ini dilaksanakan untuk menjaring aspirasi dari tingkat paling bawah, masyarakat, dalam  meningkatkan pembangunan di desanya.

"Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP (Rencana Kerja Pembangunan-red) Desa, adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa", jelasnya

Ditambahkan Dedi, setiap tahun pada bulan Januari biasanya di tingkat desa diselenggarakan musrenbang untuk Desa (RKP Desa),  penyusunan RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

“Karena suatu rencana program tanpa adanya ketersediaan anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka", tambahnya.

Kedua dokumen, menurut Dedi, ini tidak terpisahkan dan disusun berdasarkan musyawarah  mufakat. RKP dan APB Desa merupakan dokumen dan infomasi publik, jadi Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakatnya.
.
Di tempat yang sama, Kepala Desa Sukaresik, Ikin Asikin serta seluruh kepala dusun menyambut antusias pelaksanaan musrenbang tahun 2017 untuk bisa meningkatkan pembangunan ekonomi Desa Sukaresik. (AGE).

MISTERI DEWI SITI SAMBOJA DAN PEMANDIAN RENGGANIS

PANGANDARAN - Goa Rengganis merupakan salah satu obyek wisata alam di Cagar Alam Pananjung masuk dalam kawasan BKSDA Pangandaran Jawa Barat. Konon, di tempat ini pada gua setinggi kurang lebih 3 meter, disitulah tempat Sendang Goa Rengganis.

Menurut salah satu versi, legenda tentang goa rengganis berawal dari sepasang kekasih bernama Dewi Siti Samboja dan Raden Anggalarang, karena perkawinan mereka tidak disetujui orangtua  Raden Anggalarang, maka mereka kabur dan mendirikan kerajaan di Pananjung.

"Seiring berjalannya waktu, kerajan yang mereka bangun pun tumbuh dan berkembang pesat. “ungkap Kepala Desa Pananjung, Dedi Hermawan mengawali cerita.

Dengan kekayaan dari hasil bumi yang berlimpah, rakyatnya pun menjadi makmur dan sejahtera. Namun justru karena kemakmuran tersebut akibatnya banyak kerajaan lain yang ingin menguasasi sehingga memicu terjadinya perebutan kekuasaan oleh orang-orang yang haus harta dan tahta.

“Termasuk seorang bajak laut dari seberang lautan yang dipimpin Kalasamudra, sehingga waktu itu pertempuran sengit pun tak bisa dihindari yang mengakibatkan bala tentara dari kedua belah pihak pun banyak yang tewas termasuk Raden Anggalarang terbunuh", paparnya.

Masih cerita Dedi, dalam situasi yng kacau, Dewi Siti Samboja melarikan diri dan menghilang tidak tahu rimbanya.

“Konon menurut cerita, Sang Dewi Siti Samboja moksa lepas dari ikatan dunia fana, hilang tanpa meninggalkan jejak dan jasadnya pun lenyap tidak berbekas. “tutur Dedi.

Dan masih menurut legenda,  peristiwa moksanya Dewi Siti Samboja yang bergelar Dewi Rengganis itu terjadi di telaga mata air tempat pemandian keluarga raja ini, di kawasan Cagar Alam Pananjung.

Dikisahkan juga, Dewi Rengganis merupakan salah satu putri pertama Eyang Argopuro, seorang petapa dari Desa Bagelen Purworejo Wonosobo yang mengembara ke Tatar Galuh pada abad 14 hingga abad 16.

Dalam kisahnya, Dewi Rengganis merupakan istri Raden Anggalarang yang pernah mendirikan Kerajaan Galuh Tanduran di daratan Pananjung, berdirinya kerajaan tersebut atas permintaan Raden Anggalarang kepada ayahnya Prabu Haurkuning salah satu raja di tanah Pajajaran waktu itu.

Raden Anggalarang sebetulnya tidak direstui untuk mendirikan Kerajaan Galuh Tanduran oleh ayahnya sebab di kawasan tersebut waktu itu masih hutan belantara dan banyak binatang buas, juga karakteristik masyarakat pendatangnya yang keras membuat Prabu Haurkuning setengah hati memberi izin kepada Raden Anggalarang.
Namun karena kasih sayang ayah kepada anaknya, Prabu Haurkuning pun mengizinkan Anggalarang mendirikan kerajaan Galuh Tanduran dengan ditemani Patih Kidang Pananjung.

“Tetapi Prabu Haurkuning saat itu mengatakan, kalau kerajaan yang akan didirikan Raden Anggalarang itu hanya bisa bertahan seumur jagung saja,” kata Dedi.

Setelah Raden Anggalarang dengan Patih Kidang Pananjung berhasil mendirikan kerajaan, Anggalarang akhirnya menikah dengan Dewi Rengganis.

Karena kecantikan Dewi Rengganis kala itu menjadi buah bibir di mana-mana, sehingga para Bajo atau bajak laut dari daerah Nusakambangan berniat jahat ingin merebut  Dewi Rengganis.
Sifat Bajo sangat jahat, tidak berprikemanusiaan dan selalu ingin menguasai hasil bumi masyarakat, baik hasil bumi dari daratan atau dari laut. Dengan berbagai cara dan upaya kala itu, akhirnya para Bajo berkali-kali berusaha menculik Dewi Rengganis dengan cara membunuh terlebih dulu Raden Anggalarang.

Tapi walau pun saat itu Raden Anggalarang terbunuh, upaya Bajo untuk menculik Dewi Rengganis tidak berhasil karena Dewi Rengganis selalu dilindungi Patih Kidang Pananjung.

“Saat dikejar oleh para bajo, Dewi Rengganis bersembunyi ke taman sari atau keputren yang merupakan salah satu taman Kerajaan Galuh Tanduran,” imbuh Dedi.

Dan di lokasi taman sari tersebut terdapat goa yang mengalir air, namun dengan kesaktian yang dimiliki Dewi Rengganis, ia bisa tembus ke dalam goa walau sepanjang lokasi goa itu merupakan sungai.

Setelah Dewi Rengganis masuk kedalam goa yang mengalir sungai tersebut, para Bajo tidak ada yang berani untuk masuk ke tempat itu dan akhirnya mengurungkan niat untuk menculik Dewi Rengganis.

“Sejak saat itulah, ketika Dewi Rengganis masuk ke goa itu tidak muncul lagi, beberapa tokoh supranatural berpendapat kalau Dewi Rengganis mengahilang atau tilem di tempat itu. Dan sejak kejadian itu juga goa tersebut dinamakan warga dengan nama Goa Rengganis. “kata warga Panannjung, Masruroh (52).

Seperti diketahui, Goa Rengganis tersebut memiliki panjang 125 meter dan lebar 2-3 meter dengan ketinggian sungai berpariatif dari mulai 2 meter hingga 13 meter dan berdiameter 13 meter.

Goa Rengganis diyakini oleh yang mempercayainya, sebagai tempat keramat dan airnya berkhasiat bisa mengakibatkan awet muda dan melancarkan jodoh, sehingga pada hari tertentu banyak orang yang sengaja mandi dengan harapan bisa awet muda dan dimudahkan mendapat jodoh.

“Hasil penelitian dan kajian ilmiah beberapa praktisi pendidikan menyatakan kalau air yang mengalir dari dalam Goa Rengganis memiliki kandungan MGCO3 yang dapat merapatkan atau memperkecil pori-pori kulit sehingga jika mandi menggunakan air tersebut sel kulit yang mati bisa hidup kembali dan segar,” pungkas Dedi Hermawan. (AGE).