JEJE WIRADINATA :”PENATAAN PARIWISATA BISA MENAMBAH KUNJUNGAN WISATAWAN. “

PANGANDARAN-Pengembangan pariwisata membutuhkan penataan ruang karena pariwisata membuat penataan ruang lebih menarik dalam satu kawasan. Tapi  terkadang sebagian orang menganggap penataan kawasan pariwisata. Padahal, ia bisa menjadi derap pemacu pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dan sektor pariwisata bisa membuktikan juga manfaatnya bagi pelestarian lingkungan maupun budaya.

Semua itu tentunya terjadi dalam seatu kawasan atau Daerah Tujuan Wisata (DTW), dari mulai perjalanan  "gerbang masuk" hingga lokasi obyek utama. Itu adalah contoh bagaimana penataan ruang diarahkan untuk mendukung tujuan pariwisata, dengan membuat wisatawan betah tinggal lebih lama serta kebutuhan yang tercermin dalam sapta pesona pariwisata.

Demikian disampaikan Bupati Kabupaten Pangandaran, H. Jeje Wiradinata saat disoal penataan pariwisata yang sekarang sedang gencar dilakukan salah satu kebijakannya.

“Kita harus bangga Tuhan telah memberikan anugrah dengan alam yang indah, karena tidak semua daerah dianugerahi pantai, laut, sungai  dan alam yang indah “ucapnya.(16/8)

Jeje menambahkan, potensi alam seperti gas, minyak atau batu bara, suatu saat pasti akan habis, tapi tidak dengan pariwisata. Sebab, lanjutnya, laut akan tetap ada, sungai akan tetap mengalir lembah ngarai akan tetap hijua dan menjadi daya tarik yang bisa menghasilkan devisa.

“Tinggal bagaimana kita menatanya, merawatnya untuk kelangsungan generasi selanjutnya. “kata Jeje lagi.

Berbagai potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Pangandaran adalah modal dasar untuk terus dikembangkan. Dan untuk itu, menurut Jeje, diperlukan langkah strategis untuk memasarkan dan merancang pola pengembangan pariwisata yang sesuai dengan karakter daerah. Dan Pemda  pun harus mengetahui secara keseluruhan tentang kekuatan, potensi dan daya tarik wisata yang dimiliki di tiap-tiap destinasi yang ada di Pangandaran.

“Kita masih punya kearifan lokal yang sampai saat ini masih terjaga di masyarakat,”imbuhnya.

Dikatakan Jeje, dalam pengembangan dunia pariwisata, pentaan adalah keniscayaan. Karena wisatawan pun akan enggan berkunjung jika satu DTW mempunyai image kumuh, semerawut dan terkesan kotor.

Ada ribuan masyarakat, masih kata Jeje, yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata. Karena secara ekonomis, pariwisata pun bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomiu secara positif.

“Kita bisa menjadi pemandu, berdagang atau apa pun yang bisa mendatangkan uang, itu salah satu dampak pada sektor ekonomi rakyat. “kata Jeje lagi.

Di akhir obrolannya, Jeje pun berharap ide-ide kreatif itu datang dari masyarakat yang sebagai pelaku wisata. Karena semua yang ia lakukan, pada gilirannya untuk meningkatkan tarap kehidupan seluruh masyarakat. (hiek)

KABUPATEN PANGANDARAN TERUS MENATA DIRI JEJE WIRADINATA: “Kepercayaan Masyarakat Modal Utama Pembangunan Daerah”

PARIGI-Dalam membangun sebuah pemerintahan yang bersinergi dan maju, dibutuhkan beberapa hal yang harus saling mendukung. Mulai dari elit politik hingga masyarakatnya harus bersatu guna mewujudkannya. Merespon segala keluhan masyarakat, berani bertanggung jawab, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan sendirinya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun akan meningkat.
Demikian disampaikan Bupati Pangandaran,  H. Jeje Wiradinata saat bincang-bincang dengan PNews di ruang kerjanya.

 ”Dan kepercayaan masyarakat tersebut adalah modal awal dari semua pembangunan yang ada di Kabupaten Pangandaran. “ucapnya.(16/8)

Dikatakan Jeje, dengan anggaran yang ada, pemerintah berusaha memaksimalkan sepenuhnya untuk menjawab kehendak masyarakat. Meningkatkan pelayanan publik sesuai amanat ruh pemekaran, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di pelosok-pelosok, meningkatkan pendidikan dengan membangun pendidikan berkarakter dan meningkatkan angka siswa melanjutkan sekolah dengan menggratiskan semua biaya pendidikan. Di bidang kesehatan, perbaikan puskesmas-puskesmas secara bertahap, meningkatkan serta menambah tenaga kesehatan sebagai bentuk layanan purna pada masyarakat di bidang kesehatan.

Selain hal tersebut, masih kata  Jeje, penataan kawasan wisata pun merupakan program perioritas yang terus dipacu untuk menarik arus kunjungan wisatawan.

“Dan salah satu alasan kenapa sampai saat ini saya belum melakukan promosi keapariwisataan, karena sektor wisata kita harus benar-benar tertata indah dan asri agar mengundang minat sebanyak mungkin  wisatawan untuk datang ke Pangandaran. “jelas Jeje.

Menurut Jeje, masih banyak PR (pekerjaan rumah) untuk ke depan, dan itu hanya bisa dilakukan dengan kebersamaan, menyatukan visi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat, bahu menbahu dalam mengisi pembangunan yang pada gilirannya untuk lebih mensejahterakan masyarakat.

“Kita harus sepakat, kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya. “tegas Jeje.

Lebih jauh Jeje mengatakan, dalam masalah keamanan daerah pun Pemda Pangandaran tetap konsisten  untuk menciptakan rasa aman, nyaman dan kondusif di semua lini. Karena dengan rasa aman itu, lanjut Jeje, rakyat akan tenang dalam beraktifitas, bereksfresi. Nelayan yang akan mnelaut, petani di lading, pedagang di pasar dan para pegawai yang mengjakan tugasnya di kantor.

“Dan Alhamdulillah di bidang keamanan, kita mendapat penghargaan honorary police, sebuah penghargaan di bidang keamanan yang diberikan Polda Jabar. “terang Jeje.

Jeje juga mengatakan, sejak pelantikannya pada tanggal 18 April 2013 lalu, ia dengan Wakil Bupati, H. Adang Hadari bertekad akan mengabdikan diri sepenuhnya untuk daerah kelahirannya. “Ketertinggalan” pembangunan di pelosok-pelosok pedesaan menjadi salah satu obsesinya untuk  segera menata dan membangun infra struktur yang merupakan instrument vital baik dalam segi sosial atau pun ekonomi, karena desa sebagai fondasi pembangunan daerah merupakan keniscayaan dalam kerangka pembangunan daerah itu sendiri.

Disoal pembangunan Ruang Taman Hijau (RTH) yang mendapat kritikan dari sebagian masyarakat, Jeje mengatakan, dalam menentukan kebijakannya tentunya tidak akan bisa memuaskan seluruhnya, karena menurutnya, kebijakannya sendiri bukanlah “alat pemuas”.

Dan pembangunan RTH tersebut, menurut Jeje, karena lokasi tersebut merupakan “etalase” Pangandaran. Kata Jeje, ia ingin saat wisatawan atau siapa pun yang datang ke Pangandaran  akan mendapat kesan indah, asri dan nyaman. Dengan penataan hijau tersebut, lanjut Jeje, diharapkan Pangandaran yang selama ini dikesankan kumuh akan berubah image.

Bukan hanya RTH, lanjutnya, pembangunan gedung yang diperuntukan relokasi pedagang yang selama ini ada di pinggir-pinggir pantai, akan membawa dampak positif pada dunia pariwisata Pangandaran.
Sebuah kemajuan daerah tentunya bukan hanya bergantung kepada pemerintah dan rakyat saja, tapi dengan elitnya pun harus dijalin komunikasi dan sinergitas yang baik.

“Dan dengan sinergitas seluruh elemen ini tentunya akan menambah tingkat kepuasan rakyat. “pungkasnya. (hiek)

BUPATI CIAMIS, IING SYAM ARIFIN AFRESIASI PESANTREN MODERN DAMPASAN BANJARSARI

BANJARSARI-Kegiatan santri Pondok Pesantren Modern Dampasan yang diselenggarakan setahun sekali terasa sangat meriah. Pasalnya, kegiatan yang setiap tahun digelar ini, untuk tahun ini dihadiri orang nomer satu di Kabupaten Ciamis, Bupati H. Iing Syam Arifin.

Dalam sambutannya Iing Syam Arifin menyampaikan kekagumannya, ada sebuah pesantren besar di Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari yang dipenuhi santrinya yang kreatif menampilkan segala kelebihan di bidang baik ilmu agama atau ilmu opengetahuan umum.

“Saat saya melihat photo saya sedang di panggung tadi dengan latar belakang yang luar biasa, serasa saya sedang ada di luar negeri. “ungkap Iing.(28/8)

Dikatakan Iing, pondok pesntren modern Dampasan sangat tepat dengan mengadopsi kurikulum pondok pesantren Gontor jawa Timur karena sudah terbukti keberhasilannya. Dengan ratusan jumlah santri yang datang dari berbagi daerah, seperti dari kabupaten pangandaran, Tasikmalaya, Jakarta bahkan ada yang adatang dari Kalimantan membuktikan, Pesantren Dampasan di Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari ini sudah mampu mencetak santri dan santriwati yang berahlaq mulia, beretika dan berdedikasi tinggi.

“Saya sangat apresiatif dengan keberadaan Pondok Pesantren Dampasan ini, mudah-mudahan tidak sampai disini saja untuk terus mencetak insan-insan berprestasi yang akan berguna untuk agama, nusa dan bangsa. “imbuh Iing.

Di tempat yang sama, pemimpin Pondok Pesantren Dampasan, KH Maminudin mengatakan, kelebihan pendidikan pondok ini ada pada kedisiplinan dan kemandirian para santrinya.

“Kami pun mewajibkan seluruh santri menggunakan bahasa arab dan inggris untuk komunikasi sehari hari bahkan kalau ada yang melanggar aturan pondok harus siap digundul. “ujar Kiayi lulusan gontor ini. (Nana Hoeruman)

PEMERIKSAAN IVA DAN PELAYANAN KB WARNAI HUT IBI KE 66 KABUPATEN PANGANDARAN

PANGANDARAN-Keberhasilan dalam pelayanan publik di bidang kesehatan terletak pada kebersamaan dan kerjasama semua pihak, khususnya dalam pelayanan kesehatan Ibu dan anak hingga ke pelosok-pelosok pedesaan.

Demikian disampaikan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata saat menyampaikan sambutannnya dalam acara Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ke 66 di hotel Aquarium di kawasan wisata pantai barat Pangandaran.(29/8)

“Dan jangan lupa, kwalitas pelayanannya pun harus senantiasa ditingkatkan. “ungkapnya.

Selain dihadiri Bupati Pangandaran, acara tersebut juga turut dihadiri Ketua Pengurus Daerah (PD) IBI Provinsi Jawa Barat, Mien Ratminah AM.Keb. SKM, Ketua Pengurus Cabang (PC) IBI Pangandaran, Staf Ahli, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Diskes-KB), Pimpinan RS, Klinik, Puskesmas, dokter spesialis, dan fasilitas kesehatan (faskes) se-Kabupaten Pangandaran.

Ketua Panitia Pelaksana, Teti Hediati AM Keb yang diwakili Poniah Am Keb, menerangkan, peringatan hari jadi IBI ke-66 mengusung tema “Bidan Mengawal Kesehatan Perempuan dan Keluarga dengan Layanan Holistik dan Berkesinambungan”,

“Saat ini sebanyak 341bidan yang tersebar di beberapa faskes di Kabupaten Pangandaran baik di instansi pemerintahan, swasta maupun freelance. “kata Poniah.

Poniah juga mengatakan, rangkaian kegiatan HUT IBI ke-66 ini diantaranya dengan menggelar pemeriksaan IVA dan pelayanan KB yang bekerjasama dengan Diskes-KB serta Yayasan Kantor Indonesia yang dilakukan di Puskesmas yang ada d wilayah Kabupaten Pangandaran. (Toni T)

ADA WARGA TERIMA RASTA PENUH KUTU DAN BAU APEK

MANGUNJAYA-Beras Miskin (Raskin) yang sekarang sudah menjadi Beras Sejahtera (Rasta) merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumahtangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran dan program ini juga bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Namun sangat disayangkan pemerintah sedikit kurang memperhatikan kwalitas beras itu sendiri. Pasalnya, di salah satu desa Kecamatan Mangunjaya kedapatan beras rasta tersebut sudah dipenuhi kutu serta aromanya pun sudah tidak sedap.

Hasil penyelusuran PNews di lapangan, menurut salah seorang ketua RT, ia memang  mendapatkannya berasnya seperti itu.

“Berasnya memang begitu saat saya terima. “ungkapnya.(25/8)

Seperti diketahui, sebenarnya indikasi keberhasilan pogram raskin dapat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T. seperti tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi.

“Namun di lapangan kenyataannya kami menerima beras kwalitasnya seperti ini, “ kata salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya. (Toni Taufiq)

BELUM DIKETAHUI PENYEBABNYA, SEORANG IBU MUDA MATI GANTUNG DIRI

PADAHERANG-Karni (25), seorang ibu usia muda beranak satu warga masyarakat Dusun Cibuntu RT 25,RW 10 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang kabupaten Pangandaran ditemukan meninggal dunia menghabisi nyawanya dengan cara gantung diri.

Kejadiannya bermula saat sabtu malam tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 9.30 warga dusun tersebut digegerkan suara Karli yang berteriak minta tolong bahwa anaknya bunuh diri.

Karli pun shok saat pertama mendapati anaknya sudah tidak bernyawa tergantung dengan seutas tali rapia hijau pada batang usuk di langit-langit ruangan dapurnya.

Korban yang saat meninggal berpakaian kaos oblong warna merah dan bercelana pendek hitam ini meninggalkan satu orang anak usia 2,5 tahun dan suami, Yogi yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan jasa paket di Pangandaran.

Menurut keterangan polisi, Aiptu Yoyot, ia membenarkan ada kejadian  bunuh diri atas nama korban Karni Binti Karli warga Dusun Cibuntu RT 25,RW 10 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang. Dan menurut Yoyot, korban diperkirakan meninggal sekitar pukul 9.00 malam.

Dikatakan Yoyot, saat mendengar kejadian ini, pihaknya beserta petugas kesehatan dari puskesmas Padaherang pun langsung menuju ke TKP.

 “Dari hasil pemeriksaan medis serta dengan tidak didapatinya luka-luka penganiyaan, kami pastikan korban meninggal karena bunuh diri dengan cara gantung diri. “ungkap Yoyot.(26/8)

Menurut kesaksian orang tua korban, sekitar jam 7.00 ia melihat korban pergi ke dapur, dan karena tidak ada hal-hal yang mencurigakan Karli pun pergi ke kamarnya untuk tidur.

Sekitar jam 9.30 Karli bangun karena isterinya meminta diantar ke kamar mandi. Saat pintu dapur yang menuju kamar mandi terbuka, betapa kagetnya ia dan Isterinya melihat anaknya sudah menggantung di salah satu kayu usuk dapur sudah tidak bernyawa. 

“Sepengetahuan saya, anak saya selama ini tidak ada masalah apa-apa. “jelas karli. (Isis Koswara)

INSFEKTORAT PROPINSI JAWA BARAT GELAR RAKORWASDA

PANGANDARAN-Dalam rangka sinergitas pkpt tahun 2017, Insfektorat Propinsi Jawa Barat menggelar Rakorwasda dalam rangka sinergitas PKPT tahun 2017 se-jawa Barat. (22-24/8) yang dibuka Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata di sebuah hotel di kawasan wisata Pangandaran.

Ketua penyelenggara, Ir. Toto Ismanto, M.Si dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini duimaksudkan sebagai wadah forum kordinasi pemprop dan pemkab/kota.

Sementara nara sumber dari insfektorat Jabar menyampaikan, keberhasilan program ini ditekankan ada pada titik pengawasan.

Masih dalam kesempatan yang sama, perwakikan dari Inspektur Jendral Dalam Negeri, Sugeng Haryono, M.Pd menyampaikan, forum ini diadakan untuk menjalin komunimasi dan mengkaji, sehingga mampu mencari jalan keluar dari segala permasalahan yang terjadi. (Toni Taufiq)

BUPATI PANGANDARAN HADIRI HARGANAS KE XXIV DI SIDAMULIH

SIDAMULIH-Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata mengikuti upacara Hari Keluarga Nasional ke XXIV sekaligus melantikan Pengurus Forum Anak Daerah tingkat Kecamatan bertempat di lapangan sepak bola Kecamatan Sidamulih (23/8) dengan mengambil tema Keluarga Berketahanan Pengandaran Hebat yang dimeriahkankan penampilan drama musik kolosal persembahan dari Forum Penggerak Tenaga Desa Kabupaten Pangandaran yang bercerita tentang keluarga peserta KB dan yang tidak berKB sehingga berdampak pada kesejahteraan keluarga itu sendiri.

Dalam acara tersebut, bupati juga berkesempatan memberikan penghargaan, salah satunya penghargaan itu diberikan kepada  motifator KB terbaik,  Pendi dari Kecamatan Langkaplancar.

Hadir dalam harganas tersebut  Ketua Tim Penggerak PKK, Ida N Wiradinata, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tavian Soekartono, SE, Kepala SKPD, para camat, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, bupati mengajak seluruh instansi untuk selalu koordinasi untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan program keluarga nasional khususnya di Kabupaten Pangandaran.

“Keluarga yang sejahtera dan bahagia serta anak yang terdidik merupakan hal fundamental dalam sebuah keluarga. “kata Jeje.(Toni Taufiq)

HATI-HATI, PENGELOLAAN DANA DESA HARUS TRANSPARAN

Masih banyaknya desa yang belum melaksanakan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  (Kemendesa PDTT)  nomer 22 tahun 2016 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017, setiapdesa agar mempublikasikan penggunaan Dana Desa (DD) kepada masyarakat dengan memangpangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di ruang yang bisa langsung diakses masyarakat.

Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar yang ditulis pada sebuah media online meminta, pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta bebas korupsi, sesuai dengan UU/6 2014 tentang desa. dengan menempatkan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Ditambahkan Marwan, dalam UU Desa juga telah menempatkan masyarakat desa sebagai sasaran dan sekaligus pelaku pembangunan desa, sedangkan pemerintahan desa berperan sebagai penggerak pembangunan dan pemberdayaan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dan tantangan saat ini, lanjutnya, bagaimana para kepala desa dan aparat desa dalam kesiapannya untuk menyusun perencanaan pembangunan dan penyusunan APBDesa secara tepat, terukur, dan transparan sesuai dengan potensi dan prioritas kebutuhan desa.

“Besarnya tanggung jawab pengelolaan keuangan desa memerlukan peningkatan kapasitas atau kemampuan para kepala desa,” ujar Marwan, di Jakarta, Senin (25/5).

Sementara saat dihubungi lewat telepon celullernya, Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masarakat dan Desa (Dinsospemdes) Kabupaten Pangandaran, Tjomi Suryadi, S.Sos mengatakan, transparansi penggunaan anggaran yang ada di desa, termasuk DD, sudah dimulai saat desa bersama BPD dan masyarakat memaparkan program-program yang ada di desa dalam musrenbangdes.

“Dalam penggunaan APBDes tersebut benar-benar diawasi langsung oleh masyarakat. “ujar Tjomi.(22/8)

Tjomi juga mengatakan, begitu juga dalam pelaksanaan program pembangunan, desa harus memasang papan proyek untuk mencantumkan nama pekerjaan, berapa anggaran yang digunakan, lama hari kerja dan sumber penganggarannya dari mana.

Disoal belum semua desa membuat banner untuk memangpangkan APBDesnya, Tjomi menuturkan, pihaknya sudah sering menghimbau agar setiap desa membuat itu untuk dipasang di tempat-tempat strategis agar mudah dibaca masyarakat.

Walau pun secara pasti, tidak tahu desa mana saja yang belum melaksankannya, tapi menurutnya, ia sudah sering menyampaikan hal tersebut ke setiap desa.

“Mungkin wartawan lebih tahu mana saja desa yang belum membuat  banner itu, karena sering datang ke 93 desa yang ada di Kabupaten Pangandaran. “imbuhnya.

Malah, lanjutnya, ia sering mengatakan ke desa-desa agar jangan memberi kesempatan pada masyarakat dan wartawan untuk bertanya-tanya. Artinya, jika semuanya sudah dibuka dan dipangpangkan, maka apa yang akan ditanyakan jawabannya pasti bisa terbaca  dan langsung terjawab. (hiek)

BUMDES JADI PANGKALAN GAS ELPIJI, KENAPA TIDAK…

PARIGI-Masih soal gas elpiji 3 kg, Pemerintah Kabupaten Pangandaran memberi toleransi waktu hingga September 2017 mendatang. Jika masih terjadi kelangkaan dan melonjaknya Harga Eceran Tertinggi (HET), maka pemda akan menindak tegas pelaku-pelaku kecurangan baik di tingkat agen atau pangkalan.

Demikian ditegaskan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata saat ditemui awak media di ruang kerjanya.

“Minggu kemarin kami rapat dengan pertamina, dan saya meminta agar segera dibangun SPBE (stasiun pengisisan bahan bakar elpiji-red) di Pangandaran. “kata Jeje.(16/8) 

Dikatakan Jeje, sebenarnya dalam SK yang dibuatnya, HET elpiji untuk ukuran 3 kg itu hanya Rp 17 ribu, tapi entah kenapa harga tersebut sampai di tingkat pengecer mencapai Rp 25 ribu.

Menurut Jeje, ia meminta agar agen dan pangakalan dipegang warga Pangandaran dan segera dibangun SPBE di Pangandaran, karena selama ini ada jarak yang panjang dari SPBE tersebut ke pangkalan dan agen.

“Malah kalau bisa kita berdayakan bumdes untuk menjadi pangkala, karena selain bisa mendatangkan PADes juga alur pendistribusiannya nantinya mudah dikontrol. ”imbuh Jeje. (hiek)

KEMERIAHAN RADIO SIGMA FM PADAHERANG DAN FANS PERINGATI HUT RI KE 72

PADAHERANG-Dalam rangka memperingat dan ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke 72 tahun 2017, keluarga besar Radio Sigma FM di Desa Paledah Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran  menggelar berbagai lomba dan hiburan untuk masyarakat di lingkungan sekitar studio.

“Ini dalam rangka menjalin tali silaturahmi antara fans dan radio Sigma. “ungkap ketua Pengelola Studio, Adang Permana.(19/8)

Kegiatan yang yang digelar di halaman studio yang dihadiri tripika Kecamatan Padaherang, tokoh masyarakat, perangkat desa dan ormas ini  sekaligus menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat yang sengaja datang untuk menyaksikan kemeriahan acara tersebut.

“Dalam usianya yang ke 5 ini, setiap tahun kami bisa ikut memeriahkan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. ”kata Adang.

Adang juga mengatakan, pihaknya bersyukur, karena masyarakat dan para fans yang terdiri dari berbagai usia sangat antutias menyambut acara ini. Adanbg pun tidak lupa mengucapakan terimakasih pada semua pihak yang telah mendukung baik Moril maupun Materil hingga acara ini terlaksana.

“Termasuk fans kami paling tua, Ma Ito di usianya yang ke 82 tahun dari Meglasari Desa Paledah mau menyempatkan diri untuk hadir kesini. “imbuh Adang. (Isis Koswara)

PEMKAB PANGANDARAN CABUT MORATORIUM IJIN PENDIRIAN TOKO MODERN

PARIGI-Kepala dinas PMPTSP Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran, Drs. Tedi Garnida, MM membantah, pembangunan toko modern yang ada di kawasan wisata Batukaras tidak memiliki ijin. Menurutnya, ijin toko tersebut keluar setelah Pemkab Pangandaran mengeluarkan Perbup nomer 24 tahun 2017 tentang Pengendalian Toko Modern Berjaringan Serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko dan Pasar Tradisional (Pasar Rakyat) yang ditetapkan per 31 mei 2017.

Dengan keluarnya perbup ini, katanya lagi, sekaligus mencabut  perbup nomer 27 tahun 2015 tentang pengendalian Toko Modern (Toko Swalayan) serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko dan Pasar Tradisional (Pasar Rakyat) serta Perbup nomer 35 tahun 2016 tentang motatorium  atau Pemberhentian Sementara Izin Toko Modern (Toko Swalayan) di Kabupaten Pangandaran.

"Jadi ijin pendirian toko modern yang ada di Batukaras itu dasar hukumnya perbup nomer 24 tahun 2017. "jelas Tedi.(18/8)

Tedi yang ditemui di ruang kerjanya, lebih jauh mengatakan, hasil kajian akademisi (ITB), berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk merekomendasikan, di Kabupaten Pangandaran masih bisa dibangun 9 toko modern lagi. Tapi, lanjut Tedi, dalam perbup nomer 24 tersebut bupati hanya mengeluarkan satu ijin saja, yaitu yang sekarang ada di kawasan wisata Batukaras.

"Walau pun dalam perbup dulu kuota pendirian toko modern di Kecamatan Cijulang sudah habis, artinya, dengan keluarnya perbup baru tersebut ijin toko modern itu bisa keluar. "imbuhnya.

Ditambahkan Tedi, mungkin untuk ke depannya, jika hasil kajian bupati di lokasi tertentu layak didirikan toko modern lagi, bisa saja ijinnya keluar lagi.

"Jadi, mungkin saja untuk urusan ijin pendirian toko modern akan ada perbup baru lagi karena dalam perbup nomer 24 tahun 2017 itu hanya untuk satu ijin pendirian saja. "terangnya. (hiek)

LAKPESDAM NU PANGANDARAN BERHARAP PEMKAB PANGANDARAN KAJI ULANG AMS

PARIGI-Terkait kebijakan Pemkab Pangandaran masalah Ajengan Masuk Sekolah (AMS) yang sampai saat ini masih tarik ulur, menurut Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdatul Ulama (Lakpesdam NU), Iwan Sofa, sebaiknya Pemkab Pangandaran mengkaji ulang rencana penerapan program AMS, karena dipandang tidak akan memberikan kontribusi berarti bagi karakteristik siswa.

“Sekarang kami sedang menggodog formulasi seperti apa pengganti AMS tersebut. “Kata Iwan.(15/8)

Iwan yang ditemui usai mengikuti auden dengan komisi I DPRD Pangandaran, mengatakan,  seperti yang ditulis dalam pernyataan sikap resmi Lakpesdam NU Pangandaran, hendaknya Pemerintah Daerah mendukung dan menguatkan model pendidikan karakter yang sudah berjalan di masyarakat dan mengkorelasikan dengan pendidikan formal.

Karena jauh sebelum pendidikan formal di Negeri ini berdiri, lanjut Iwan, para pendahulu kita  telah terlebih dahulu secara inhern (menyatu) bersama masyarakat menerapkan berbagai formula dalam menguatkan pondasi akhlaq, moral dan etika sebagai pondasi utama Bangsa Indonesia.

“Proses pendidikan yang inhern tersebut mengisyaratkan adanya integrasi antara pelaku pendidikan dengan kultur dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam. “imbuhnya.

Sementara menurut ketua Komisi I DPRD Pangandaran, H. Jajang Ismail, AMS sampai saat ini belum diberlakukan di sekolah-sekolah.

“Yang saya tahu, AMS belum diberlakukan. “ungkapnya singkat. (hiek)

TERKAIT PERMENDIKBUD NOMER 23 TAHUN 2017, KOMISI I DPRD PANGANDARAN TERIMA PESERTA AUDENS GP ANSHOR

PARIGI-Menangkap keresahan sebagian masyarakat tentang kebijakan Pemerintah Pusat melalui Permendikbud nomer 23 tahun 2017, tentang sekolah lima hari dalam seminggu dan 8 jam belajar dalam satu hari mulai tahun pelajaran 2017/2018, yang ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2017, GP Anshor Kabupaten Pangandaran langsung bereaksi dengan menggelar audens ke DPRD.

Dalam auden yang dihadiri Wakil Ketua DPRD, Adang Sudirman, Ketua Komisi I H. Jajang Ismail dan anggota komisi, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, H. Surman, Kepala Satuan Pol PP, Irwanyah dan perwakilan dari Kantor kementerian Agama Pangandaran bertempat di gedung PRD Pangandaran (15/8), pada intinya GP Anshor menolak diberlakukan Full Day Schooll (FDS) di Kabupaten Pangandaran.

Menurut ketuanya, Encep Nazmudin, FDS tidak sesuai dengan karakteristik pola pendidikan yang selama ini ada di tengah-tengah masyarakat Pangandaran. Karena FDS, menurutnya, hanya ada di pesantren-pesantren yang memberlakukan pada santrinya selain belajar di sekolah juga belajar ilmu agama.

“Bisa dibayangkan, jika FDS berjalan, sudah bisa dipastikan madrasah diniyah atau tempat mengaji anak-anak akan kosong karena mereka masih harus belajar di sekolahnya masing-masing. “kata Encep.

Dikatakan Encep, siswa yang ada di Sekolah Dasar (SD), selama ini sekitar 60 % ikut belajar ilmu agama dan mengaji di madrasah-madrasah, karena setelah masuk ke SLTP, kebanyakan si anak enggan untuk belajar lagi madrasah. Dan jika saja FDS jadi diberlakukan, maka murid yang ada di SD pun tidak akan mengji karena waktu mereka habis belajar di sekolah.

“Seperti kelas enam SD saat akan mengikuti UN yang harus mengikuti bimbingan belajar sore hari, dan saat itu madrasah pun kosong. “imbuh Encep.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Pangandaran, H. Jajang Ismail menyambut baik serta mengapresiasi keinginan yang disampaikan GP Anshor tentang kekhawatirannya jika FDS diberlakukan di Kabupaten Pangandaran.

“Keinginan dan kekhawatiran GP Anshor sangat masuk akal serta tidak muluk-muluk, tinggal sekarang bagaimana Pemkab Pangandaran mau bersikap. “ungkap Jajang.

Masih di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora)  Kabupaten Pangandaran, H. Surman mengatakan, sebenarnya jauh-jauh hari Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata sudah menyampaikan padanya, hendaknya masalah FDS dikaji dulu, pakah sesuai bila diterapkan di Pangandaran atau tidak.

“Walau ini kebijakan nasional dan harus dilaksanakan serentak di sertiap daerah, tapi kami tetap mengkaji dulu sesuai arahan Pa Bupati. “terang Surman.

Dan lagi, lanjut Surman, intinya, pemerintah daerah dalam hal ini Disdikpora Pangandaran belum melaksanakan Full Day Scholl di sekolah-sekolah yang ada di Pangandaran.

“kecuali untuk tingkat SLA, kami tidak bisa melarang karena sekarang sudah menjadi kewenangan pemrop. “jelasnya lagi.

Sementara usai audens, Ketua GP Anshor Pangandaran, Encep Nazmudin kepada PNews mengatakan, sebenarnya Full Day Schooll merupakan kebijakan nasional dengan payung hukum Peraturan Menteri (permen). Menurut Encep, tujuan digelar audens ini, pihaknya hanya ingin memastikan bagaimana komitmen Pemkab Pangandaran terhadap regulasi yang selama ini banyak ditentang masyarakat hampir di setiap daerah.

“Permendikbud nomer 23 tahun 2017 ini tetap akan berjalan selagi belum ada peraturan di atasnya yang membatalkan permen tersebut. “jelas Encep.(hiek)

BAPPEDA PANGANDARAN GELAR BIMTEK PERIVIKATOR DAN SURVEYOR

PANGANDARAN-Untuk melakukan validasi data jumlah masyarakat miskin yang ada di kabupaten Pangandaran, Bappeda kembali menggelar bimbingan teknis (bintek) bagi seluruh perivikator dan surveyor selama dua hari (14-15/8) bertempat di Hotel Sandaan Pangandaran.

Menurut Kabid Pembangunan Bappeda Pangandaran, setelah mengikuti bintek ini nantinya para perivikator dan surveyor akan mendata sekitar 40 ribu Kepala Keluarga (KK) berdasarkan katagori desil (tingkat kemiskinan) 1,2,3 dan 4. Dengan jumlah petugas masing-masing 5 perivikator dan 80 surveyor yang akan langsung turun ke masyarakat dengan menggunakan aplikasi berbasis android.

Dikatakan Maman, kegiatan bintek ini bertujuan untuk memperivikasi data kemiskinan yang datanya sudah ada di BPS, dan proses  perivikasi dengan aplikasi android ini sangat membantu dalam proses pendataan nanti. Program ini juga nantinya bisa membantu kebijakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan ke depan

“Selain itu, program ini juga dapat mengukur sejauh mana bantuan-bantuan pemerintah yang telah diberikan berdampak terhadap perkembangan ekonomi di masyarakat. “ungkapnya.

Maman berharap, kepada para petugas surveyor yang akan turun ke lapangan betul-betul bisa bertemu dan bertatap muka langsung ke setiap kepala keluarga yang akan diperivikasi.

“Karena ini untuk menjaga keakuratan data yang akan dientri, sehingga data yang diperoleh betul-betul valid dan bisa dipertangungjawabkan. “imbuhnya. (Toni Taufiq).

PERNYATAAN SIKAP LAKPESDAM NU PANGANDARAN ATAS KEBIJAKAN FDS DALAM KONTEKS LOKAL PANGANDARAN

DASAR PEMIKIRAN:

Kontroversi atas kebijakan Menteri Pendidikan dalam memberlakukan konsep Full Day School (FDS) merupakan sebuah fenomena yang membuktikan bahwa, di Negeri ini ada banyak model pendidikan karakter yang diterapkan oleh berbagai lembaga Pendidikan.

Berbagai model pendidikan karakter yang diterapkan oleh berbagai Institusi Pendidikan ini merupakan khasanah dan bagian dari kearifan lokal dan implementasinya sangat berbeda antara suatu daerah dengan daerah yang lainnya dengan pertimbangan lokalitas.

Jauh sebelum pendidikan formal di Negeri ini berdiri, mereka telah terlebih dahulu secara inhern bersama masyarakat menerapkan berbagai formula dalam menguatkan pondasi akhlaq, moral dan etika sebagai pondasi utama Bangsa Indonesia.

Proses pendidikan yang inhern (menyatu) dengan masyarakat Indonesia ini mengisyaratkan adanya integrasi antara pelaku Pendidikan dengan kultur dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam.

Berbagai model pendidikan karakter ini sudah berlangsung berabad-abad seiring dengan perkembangan sejarah peradaban Bangsa Indonesia.

Konsep "Nawaciata" yang digariskan oleh Presiden Jokowidodo dalam kebijakan pendidikan sebagai upaya menguatkan karakter siswa ini seyogyanya dapat ditangapi secara arif dan dalam implementasi kebijakan, secara teknis maupun operasional juga hendaknya tetap mempertimbangkan beberapa faktor di atas.

Kebijakan untuk menerapkan FDS oleh Menteri Pendidikan mungkin merupakan bagian dari respon beliau atas berbagai perilaku menyimpang dari para anak didik terutama di perkotaan, hal ini tidak seharusnya menjadi justifikasi atas situasi secara universal, karena situasi dan kondisi di daerah pedesaan mungkin sangat berbeda.

Dengan demikian, penerapan model FDS akan berpotensi memangkas keberagaman dan kearifan model pendidikan yang telah teruji mampu mencetak generasi Bangsa yang tangguh.

PERNYATAAN SIKAP:

Dalam konteks lokal, Lakpesdam NU Pangandaran mendorong Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk:

1. Tidak tergesa-gesa untuk menerapkan FDS pada sekolah-sekolah pada semua tingkatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

2. Mengakomodir upaya berbagai gerakan dan aspirasi masyarakat dalam menyikapi FDS.

2. Mengkaji ulang rencana penerapan program Ajengan Masuk Sekolah (AMS) karena kami pandangan tidak akan memberikan kontribusi berarti bagi karakteristik siswa.

3. Mendukung dan menguatkan model pendidikan karakter yang sudah berjalan di masyarakat dan mengkorelasikan dengan pendidikan formal.

Pangandaran, 14 Agustus 2017
Lakpesdam NU Pangandaran

HGU SUDAH HABIS, EKS KARYAWAN PTPN NUSANTARA VIII MASIH MENGUASAI LAHAN

CIMERAK - Perkebunan Inti Rakyat  (PIR) PTPN NUSANTARA VIII Batulawang yang berada di wilayah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, status HGUnya sudah habis pada bulan Desember 2016 lalu. Tapi sampai saat ini lahan tersebut masih menyisakan polemik karena kontrak hasil kebun yang digarap para penyadap nira kelapa sampai saat ini masih dikuasai beberapa orang yang punya SPK dari PTPN NUSANTARA VIII.

Menurut Kepala Desa Limusgede, Koswara Nugraha, pihaknya merasa prihatin melihat kondidi seperti ini terjadi di wilayahnya.

Dikatakan Koswara, hampir 700 hektar tanah negara yang berada di wilayah desanya, tapi hasilnya masih dikuasai oleh pihak-pihak pengontrak lahan yang saat ini masih berjalan, padahal secara yuridis tanah tersebut per desember 2016 lalu sudah habis masa HGUnya.

"Saya heran kenapa orang-orang yang memegang SPK PTPN NUSANTARA VIII
 sampai sekarang masih biusa menguasai dan mengambil hasil sewa lahan dari penggarap. “ungkap Koswara. (13/8)

Lebih lanjut  Koswara menjelaskan, keuntungan para pemegang SPK dari setiap pohon kelapa yang disadap itu mendapat 1,5 kg gula merah dari para penggarap/penyadap. Ada sekitar 5000 pohon yang tersebar di wilayah Desa Limusgede, belum ditambah yang ada di tiga desa lainnya. Seperti Desa Kertaharja, Mekarsari dan Desa Sindangsari. Jika dijumlah keseluruhan, lanjut Koswara, sangat besar sekali uang yang diterima para pemegang SPK itu, tapi tidak satu rupiah pun masuk kas desa.

“Coba kalau itu di setor ke desa dan dijadikan PADes mungkin bisa dipakai untuk kepentingan masyarakat.”ungkapnya lagi.

Masih kata Koswara, pihaknya sudah berkordinasi dengan kecamatan agar masalah ini secpatnya  bisa di musyawarahkan antara pihak desa, pemegang SPK, Badan Pertanahan Nasional ( BPN ), dan pihak perkebunan PTPN NUSANTARA VIII.

Menurut Koswara, permasalahan ini sudah disampaikan  dengan pihak kecamatan dan sudah melayangkan surat kepada pihak BPN dan pihak PTPN VIII agar segera dilakukan musyawarah.

“Kalau tidak ada halangan rencananya musawarah itu akan dilaksanakan tgl 18 agustus, namun sayang, sampai saat ini belum ada tanggapan dari BPN dan PTPN NUSANTARA VIII ", jelasnya.

Ditambahkan Koswara, ia dan rekan rekan siap memperjuangkan dengan apapun resikonya, karena ini untuk kepentingan rakyat dan pembangunan di desa kami yang masih jauh dari kata sejahtera.

Sementara saat  dikomfirmasi ke salah satu pemegang SPK, H. Ruslan, yang menurut info paling luas memiliki lahannya. Menurut Ruslan, ia tetap bersikukuh berpegang pada SPK dari PTPN NUSANTARA VIII.

"Saya hanya menjalankan SPK dari PTPN NUSANTARA VIII, yang masih memberikan kontrak kerja" terangnya, tanpa merinci sampai kapoan masa berlaku SPK tersebut. (AGE)

TAMPALING, ALAT MENANGKAP BELALANG ADAT WARGA DESA CIKALONG

SIDAMULIH-Kekayaan ragam adat dan budaya yang ada di Kabupaten Pangandaran terus menunjukan jatidirinya, berbagai kegiatan budaya di desa-desa pun hampir tidak pernah sepi membuat keberadaan budaya serta adat istiadat para pendahulu di masing-masing desa tetap terbangun dan lestari.

Salah satunya kegiatan lomba Tampaling di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih yang hingga sekarang masih ada di tengah-tengah masarakat desa.

Tampaling, salah satu alat penduduk desa untuk menangkap simet (belalang) yang hidup di area pesawahan. Nampaling (menangkap simet dengan tampaling) biasa dilakukan warga pada malam hari dengan bantuan lampu senter usai panen padi.

“Biasanya kami lakukan sendiri atau bersama-sama setelah usai padi dipanen. “terang Esin (59)
 salah seorang warga Desa.(11/8)

Simet hasil tangkapan tersebut, menurut Esin, biasanya untuk konsumsi sebagai lauk pauk keluarganya.

“Dan jika hasil tangkapan kami banyak, maka sebagian kami jual ke tetangga. “terangnya.

Menurut Esin, kegiatan nampaling ini sudah ia lakukan sejak kecil dengan teman-teman di desanya, karena kegiatan ini memang sudah biasa dilakukan warga sejak dulu. Dan menurut Esin, alatnya pun masih tetap sama, terbuat dari bambu yang dianyam kecil-kecil dengan bentuk bulat mengkerucut. (Anton AS)

WARGA 3 DUSUN SERAHKAN PROPOSAL PEMEKARAN DESA KARANGPAWITAN

PADAHERANG-Untuk menindaklanjuti keinginan sebagian warga Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, dengan disaksikan Kepala Desa, BPD Karangpawitan, Kepala Dusun dan sejumlah tokoh masyarakat, Ketua Pansus Pemekaran Desa Karangpawitan, Suratno Gautama menyerahkan proposal pengajuan yang diterima langsung Ketua Prakarsa Pemekaran, Teguh Sucipto, bertempat di gedung SDN 3 Karangpawitan.(5/8)

Menurut Teguh, ini sebagai langkah salah satu persaratan pemekaran desa yang telah diatur pada Undang-undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa.

Dikatakan Teguh, ada 3 diantara 8 dusun, seperti Dusun Sindang Ratu, Sindang Kerta dan Dusun Harjaresik yang ingin memisahkna diri dengan membentuk desa pemekaran.

Salah salah satu indikasi keinginan untuk mekar, lanjutnya, karena Desa Karangpawitan merupakan desa paling “gemuk” diantara 14 desa lainnya yang ada di Kecamatan Padaherang.
Dan penyerahan proposal ini menjadi momentum warga, telah dimulainya proses adiministrasi untuk pemekaran desa.

“Kami telah sepakat, nantinya desa baru hasil pemekaran ini akan dinamakan Desa Sindang Harja. “jelasnya.

Untuk langkah selanjutnya, kata Teguh, pihaknya akan terus mengawal  proses pemekaran ini hingga apa yang menjadi aspirasi warga 3 dusun bisa terwujud untuk mempunyai desa baru dan tentunya dengan harapan baru.

“Dan ini murni keinginan masyarakat yang ada di 3 dusun tanpa ada unsur politis atau apa pun yang melatarbelakanginya. “tegas Teguh.

Salah seorang warga, Wawan Diran menyampaikan, jika melihat luas wilayah dan jumlah penduduk, menurutnya, Desa Karangpawitan sudah layak untuk dimekarkan.

"Berdasarkan aturan dan persyaratannya pun sudah memenuhi, sekarang tinggal bagaimana Pemkab Pangandaran buisa mengakomodir aspirasi masyarakat disini. "ungkapnya. (Isis Koswara)

LAGI, KELANGKAAN GAS ELPIJI 3 KG TERJADI DI PANGANDARAN

PARIGI – Lagi-lagi, kelangkaan gas 3 kg terjadi hampir di semua wilayah Kabupaten Pangandaran dan ini jelas-jelas mengundang pertanyaan serius dari masyarakat, terutama dari golongan masyarakat kurang mampu. Kenapa ini bisa terjadi ? Apakah ini akibat ada ketidak beresan dari sistem penyaluran atau ada penimbunan untuk mencari keuntungan semata.

Seperti diungkapkan salah seorang warga Parigi Upan (45), ia merasa heran kenapa gas elpiji 3 kg sangat susah dicari terutama di warung-warung sekitar tempat tinggalnya.

"Benar-benar heran, ko bisa sesulit ini mencari gas elpiji bersubsidi 3 kg, hampir disetiap pengecer mengatakan habis dan kalau pun ada pasti harganya mahal."ungkapnya.

Ditambahkan Upan, jika terus dibiarkan begini, akhirnya tetap rakyat kecil yang susah. Karena, lanjut Upan,  gas elpiji ukuran 3 kg merupakan kebutuhan pokok yang sangat diperlukan setiap hari di masyarakat.

Sementara saat dikonfirmasi, Kepala Dinas BPPT Kabupaten Pangandaran, Drs. Tedi Garnida, MM usai mengikuti acara rakor terkait kelangkaan gas dengan para camat, kapolsek juga satgas pendistribusian gas di aula setda, mengakui, memang benar beberapa hari belakangan ini terjadi kelangkaan gas hampir disetiap wilayah di Kabupaten Pangandaran.

"Makanya mari kita lakukan pengawasan baik dari pihak kecamatan, desa juga masyarakat yang nantinya bisa dibuat laporan tertulis lengkap dengan tanda tangan warga, camat dan dari pihak desa dengan bukti bukti konkrit untuk terus dilaporkan ke pihak pertamina", jelasnya.(9/8)

Tedi menambahkan, dari 161 pangkalan yang ada di Pangandaran sebenarnya semuanya sudah punya kuota masing-masing dalam pembagiannya dengan Harga Eceran Tertinggi ( HET) yang sudah disepakati para agen dan Pemerintah Daerah, sebesar Rp 17.400.

“Tapi kalau kejadiannya seperti ini, lalu kemana gas tersebut ? “ungkapnya.

Tedi pun berharap, masalah kelangkaan dan mahalnya harga gas elpiji 3 kg ini bisa segera diatasi.

“Kepada masyarakat, muspika dan aparatur desa, saya mengajak, mari kita lakukan pengawasan bersama di wilayah masing-masing agar pendistribusian gas bersubsidi ini segera bisa diatasi. “pungkasnya. (AGE)

JELANG PILKKADA SERENTAK 2018, BAWASLU JABAR GELAR SOSIALISASI PENGAWAS PARTISIPATIF

PANGANDARAN-Bertempat di sebuah hotel di kawasan wisata Pantai Pangandaran, Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) Propinsi Jawa Barat melaksanakan acara Sosialisasi Pengawas Partisipatif, menjelang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak yang akan dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018.

Selain dihadiri ketua Bawaslu Jabar, Drs. Harminus Koto dan sekretaris, Drs. Eliazar Barus, MSi, acara ini pun dihadiri seluruh eks pengawas pemilu (panwaslu) Kabupaten Pangandaran periode tahun 2016, Pemerintah Daerah, anggota DPRD Pangandaran dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Jabar, Drs. Harminus Koto menyampaikan, melalui  sosialisasi bawaslu ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pemilu yang lebih baik sehingga nantinya bisa menghasilkan peminpin yang berkualitas juga.

“Pengawasan merupakan kewajiban bersama yang melibatkan seluruh stake holder pemilu, elemen masyarakat dan pemerintah. “ungkapnya.(9/8) (Toni Taufiq)

IDOH NURHAYATI BERHARAP BANTUAN PEMERINTAH

MANGUNJAYA-Sungguh malang, Idoh Nurhayati (26) warga Rt 03 Rw 01 Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran sudah satu tahun terbaring di tempat tidur karena penyakit yang dideritanya.

Keterbatasan ekonomi dengan tiga orang anaknya, mamaksa Idoh hanya bisa pasrah dengan penyakit TBC yang semakin hari kian mengerogotinya, dan harapan untuk kesembuhannya menjadi keinginann satu-satunya.

Usahanya melakukan pengobatan dengan BPJS pun kandas, karena BPJS yang ia miliki sudah lama tidak terbayar.

“Sekarang saya hanya bisa berharap, mudah-mudahan pemerintah mau membantu  pengobatan penyalit yang saya derita ini. “keluhnya.(10/8)

Sementara di tempat terpisah, menurut Kepala Desa Mangunjaya, Furqonudin, pihaknya kini sedang berupaya dengan Pemkab Pangandaran melalui Dinas Sosial.

“Saya sedang berusaha semaksimal mungkin kordinasi dengan dinsos dan dinas terkait lainnya. “terangnya. (Toni Taufiq) 

PARTAI GOlKAR SALURKAN BANTUAN REHAB RUMAH WARGA MISKIN

MANGUNJAYA-Untuk ikut membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu, baru-baru ini DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran melalui Pengurus Kecamatan (PK) Mangunjaya, memberikan bantuan dana kemanusiaan.

Salah satunya, bantuan yang diterima salah seorang warga Desa Sindangjaya, Suci, berupa bantuan biaya rehab rumah yang sedang dibangunnya. Bantuan tersebut diberikan langsung Ketua PK Mangunjaya, Hoerudin serta disaksikan Kepala Dusun Sindangjaya, Kusnandar serta beberapa tokoh masyarakat desa.(8/8).

Mendapat bantuan tersebut, Suci pun merasa gembira dan berterimakasih, khususnya kepada seluruh pengurus Golkar PK Mangunjaya yang sudah meringankan beban biaya rehab rumahnya.

“Saya sangat berterimakasih sekali, karena bantuan ini sungguh sangat berarti untuk membantu membiayai rehab rumah saya. “ungkap Suci.

Sementara atas nama Pemerintahan Desa Mangunjaya, Kusnandar pun menyampaikan terimakasihnya  karena salah satu warganya mendapat bantuan uang tunai untuk keperluan rehab rumahnya.

“Sebenarnya kami sudah mengajukan beberapa bantuan seperti rutilahu dan program lainnya ke pemda, tapi sampai saat ini belum ada realisasinya. “kata Kusnandar. (Toni Taufiq)

DISDIKPORA PANGANDARAN LAKUKAN PEMBINAAN PARA GURU

MANGUNJAYA-Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kabupaten Pangandaran melalui Bagian Umum dan Kepegawaian menggelar pembinaan pada guru-guru di lingkup UPTD Dikpora Kecamatan Mangunjaya bertempat di Gedung Da’wah Mangunjaya (7/7) yang dihadiri Kepala UPTD Dikpora Mangunjaya, Supomo As, S.Pd, MM dan seluruh guru  PNS dan sukwan.

Menurut Ka Subag Umum dan kepegawaian Disdikpora Pangandaran, Soleh Supriadi, S.Pd, pembinaan ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan ahlaq, administrasi dan kualitas mengajar di kelas.

“Melalui pembinaan berjenjang seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar agar guru bisa menjadi insfirasi dan contoh yang baik bagi para anak didiknya. “ungkap Soleh.(7/7)

Selain hal tersebut, Soleh berharap, setelah pembinaan ini seluruh para guru bisa meningkatkan kedisiplinannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) no 53 tentang Disiplin Pegawai. Artinya, para guru harus amar ma'ruf nahi munkar.

Sementara Kepala UPTD Dikpora Mangunjaya, Supomo dalam sambutannya menyampaikan,  pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan disiplin pegawai sehingga nantinya mampu mencetak anak didik yang berkualitas dan berakhlak sesuai dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, pendidikan berkarakter.

“Ini untuk kemajuan kita bersama, baik guru-guru atau kepentingan para siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar khususnya di lingkup UPTD Dikpora Mangunjaya. “ucapnya singkat. (Toni Taufiq)

KADIS PUTARKIM PANGANDARAN TINJAU LANGSUNG PROSES PEMBUATAN PATUNG IKAN MARLIN

PARIGI - Kepala dinas PU takim Kabupaten Pangandaran, Jaja Nurulhuda, ST. M.Dev.Plg langusung melakukan monitoring pembuatan patung ikan marlin ikon Kabupaten Pangandaran di Desa KarangJjaladri Kecamatan Parigi (08/8) utnuk memastikan kesiapan dan memastikan sudah sejauh mana proses pembuatan patung yang akan dipasang tepat di bundaran Mesjid Agung Pangandaran sebagai pengganti patung ikan sebelumnya yang dibuat seniman Bali, I Nyoman Nuarta.

Jaja mengatakan, ia sengaja mengunjungi langsung proses pembuatan patung untuk bisa memastikan apakah patung ikan marlin tersebut sudah sesuai dengan gambar awal yang sudah disepakati.

"Saya khawatir jika tidak dikontrol dari sekarang nantinya tidak sesuai dengan gambar awal. “terangnya.(8/8)

Dan ternyata saat tiba di tempat pembuatan patung ikan tersebut, Jaja menemukan ketidak cocokan antara gambar awal yang sudah disepakati dengan hasil yang sudah dibuat.

"Makanya saya melihat langsung, dan seperti sekarang ini, coba kalau tidak saya monitoring ini akan jadi kecewa yang melihat nanti." ucapnya.

Ditambahkan Jaja, untung saat ini proses pembuatan patung masih dalam tahap awal, jadi bisa dibetulkan.

“Coba kalau ketahuannya nanti, repot kan…", imbuhnya.

Dalam monitoringnya, Jaja juga memberi arahan-arahan kepada Agus Supriadi (seniman pembuat patung ) agar hasil karyanya nanti bisa sama persis dengan gambar awal yang sudah dibuat sebelumnya dan bisa terlihat seolah-olah  ikan marlin tersebut benar-benar hidup.

"Dan saya pun langsung menyarankan segera diperbaiki agar hasilnya nanti bisa sesuai dengan desain awal. “pungkas Jaja. (AGE).

MINIMNYA PNS PANGANDARAN, BELANJA PEGAWAI PUN RENDAH

PARIGI-Hingga tahun 2017 sekarang, jumlah seluruh pegawai PNS yang ada di Pemerinrtahan Kabupaten Pangandaran terus berkurang. Hal tersebut karena selama ini banyaknya PNS yang pensiun dan pindah tempat kerja.

Demnkian disampaikan Sekretaris Daerah Oangandaeran, Mahmud, SH, MH saat memimpin upacara senin di halaman setda Pangandaran.(7/8)

"Dari jumlah awal 3.848 , hingga sekarang menjadi 3.689 PNS. “ungkap Mahmud.

menurut Data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), pada tahun 2013 jumlah PNS yang ada di Kabupaten Pangandaran sebanyak 3.848 hingga per 1 agustus 2017, berjumlah 3.689 orang.

Jika merujuk apa yang disampaikan KPK, menurut Mahmud, ia sangat kecewa saat mengetahui masih banyak PNS asik di media sosial (medsos), jalan-jalan bahkan makan di warung saat ja kerja.

“Tapi di sisi lainnya, dengan sedikitnya jumlah PNS, otomatis anggaran belanja pegawai pun rendah dan sangat jauh dengan anggaran untuk pembangunan, “kata Mahmud lagi.

Hal tersebut, lanjut Mahmud, tentunya bisa di lokasikan pada program perioritas utama dalam APBD, sehingga untuk ke depan dalam pembuatan program bisa mendahulukan program skala perioritas.

“Saya harap tidak asal membuat program. “pungkas Mahmud. (editing. hiek)

PASANG SURUT RONGGENG GUNUNG CIKALONG

SIDAMULIH-Budaya merupakan warisan leluhur atau nenek moyang yang tidak ternilai harganya, ia ada menjadi jati diri daerah maupun bangsa. Budaya dalam tataran kehidupan masyarakat juga mampu menjadi pengikat tatanan kehidupan keseharian antar warga.

Ronggeng Gunung, jika menyebut nama itu, maka sudah pasti tidak bisa dipisahkan dengan Pangandaran. Hingga ada anekdot di tengah-tengah masyarakat, “bukan orang Pangandaran jika tidak bisa menari Ronggeng Gunung”.

Dan jika bicara Ronggeng Gunung, maka tidak salah juga jika Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih merupakan “gudangnya” para seniman ronggeng. Diakui atau tidak, jika Cikalong dari dulu hingga sekarang indentik dengan Ronggeng Gunung.

Salah satunya, Uje (53) warga Rt 03 Rw 02 Dusun Citembong Desa Cikalong, menurutnya Ronggeng Gunung dan dirinya sudah menyatu.

“Selain Ronggeng Gunung, disini juga ada gondang dan ketuk tilu. “ungkap Uje.(5/8)

Menurut Uje, ia dan dan sekitar sepuluh rekannya selama ini setia berkesenian ronggeng gunung walau hanya sekedar berangkat dari panggilan jiwa serta tanggungjawab moral untuk tetap melestarikan budaya leluhur yang ada di Cikalong.

“Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita jika bukan kita sendiri…”ungkapnya lagi.

Ia tak banyak berharap, karena yang selama ini jalani sebagai pelaku seni budaya ronggeng pun tidak pernah bisa merubah kehidupannya. Kesetiaannya pada Ronggeng Gunung semata karena kecintaannya pada budaya yang ada sejak dulu di tempat ia dilahirkan.

Obsesinya untuk membangun sanggar tempat berkumpulnya para pelaku budaya yang ada di daerahnya pun mungkin hanya mimpi. Pasalnya, keinginan yang selalu didamkan sejak dulu mungkin hanya sebuah harapan dari cita-citanya, untuk tetap bisa mewariskan rasa kecintaannya pada budaya di desanya.

“Sudah lama sekali saya ingin di Cikalong ada gedung atau sanggar tempat kami berkumpul atau tempat latihan anak-anak yang ingin belajar ronggeng gunung, gondang atau ketuk tilu. “kata Uje.

Sebab, menurut Uje, pembelajaran tentang budaya harus ditanamkan sejak dini, karena  sekarang banyak yang sudah tidak menganggap penting mempelajari budaya lokal. Padahal, melalui pembelajaran budaya nantinya dapat mengetahui pentingnya hal tersebut dalam membangun tatanan kehidupan bermasyarakat di tempat budaya itu berada.

Ironis, Desa Cikalong yang dikenal tempatnya para seniman Ronggeng Gunung hingga saat ini belum mempunyai sanggar sebagai pusat keberadaannya seperti layaknya centra sea food, pusat penjualan makanan hasil olahan dari  laut.

Pertanyaannya, sudah berapa besarkan kontribusi para pelaku budaya pada pembangunan sosial, ekonomi dan politik daerah ? atau, seberapa besarkah apresiasi yang sudah diberikan Pemerintah Daerah pada pelaku budaya itu sendiri ? (hiek)

JAJANG SUHERMAN JABAT KETUA PPDI PK LANGKAPLANCAR

LANGKAPLANCAR-Melalui mekanisme pemilihan, akhirnya Jajang Suherman terpilih untuk jabatan Ketua PPDI Pengurus Kecamatan (PK) Langkaplancar periode tahun 2017-2020.

Acara pelantikan yang digelar di Balai Karaya Desa Bangunjaya yang dihadiri Ketua Forum Masyarakat Peduli Desa (FMPD), Kang Oten, dipimpin langsung Ketua PPDI Kabupaten Pangandaran, Subario yang berkenan melantik ketua serta kepengurusan PPDI Langkaplancar.

“Saya berpesan pada ketua dan pengurus yang baru dilantik ini untuk tetap menjaga kebersamaan dalam struktur tubuh PPDI. “kata Subartio.(5/8)

Dikatakan Subario, PPDI juga harus bisa mewujudkan perangkat desa yang semakin professional serta berdaya guna, dengan motto “ Dari struktur untuk melestarikan kultur “.

Sementara ketua PPDI yang baru dilantik, Jajang Suherman berharap dalam kepemimpinannya, PPDI Langkaplancar dapat berjalan lancar selaras apa yang diamanatkan dan diperjuangkan organisasi.

“Dan untuk mewujudkan itu semua sangat diperlukan kekompakan dan dukungan seluruh anggota. “ucapnya singkat. (ODS)

PEMKAB PANGANDARAN TUNJUK KETUA DPRD JADI KETUA IBDAH HAJI 2017

MANGUNJAYA-Niat untuk menunaikan rukun islam ke 5 ini sudah lama terpendam, dan baru sekarang niat ibadah ini bisa dilaksanakan.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M. Ridwan, S.Pd, M.Pd dalam acara wallimatusafar di kediamannya di Kecamatan Manungjaya.(5/8)

“Kami, saya dan istri saya mohon doa’ pada seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan ibdah haji ini. “kata Iwan.

Dalam kesempatan tersebut Iwan minta maaf jika selama ini ada ucapan serta tindakan yang tidak berkenan baik selama menjalan tugas sebagai wakil rakyat atau sebagai masyarakat biasa.

“Dalam melaksanakan ibadah haji ini kita harus tulus dan berserah diri sepenuhnya hanya pada Alloh. “imbuhnya.

Iwan juga mengapresiasi dan berterimakasih pada Pemerintahan Kabupaten Pangandaran yang  sudah menunjuknya sebagai Pembina Ibadah Haji tahun 2017.

“Mudah-mudahan semuanya jadi amal baik bagi kita semua, amien. “ungkap Iwan. (Toni Taufiq)

LEUIT, LUMBUNG PADI PENINGGALAN ADAT BUDAYA DESA CIKALONG

SIDAMULIH-Leuit, salah satu khasanah adat budaya sunda ternyata sejak dulu sudah ada di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dan hingga sekarang masih digunakan masyarakat desa.

Leuit dalam kosa kata bahasa sunda bisa diartikan tempat atau lumbung padi, merupakan sebuah bangunan dengan ciri khas bangunan kecil dengan atapnya yang kuncup terbuat dari kayu dan bisanya letaknya terpisah dari bangunan rumah warga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan gabah yang memiliki kemampuan tahan cuaca, hama penyakit, serta memiliki sistem sirkulasi udara yang baik sehingga gabah kering dapat disimpan dalam jangka waktu  lama.

“Leuit ini merupakan tempat menyimpan cadangan stok gabah kering dari warga desa dan  digunakan untuk keperluan antisipasi  di saat musim paceklik. “ungkap Kepala Desa Cikalong, Upang Supandi.(5/8)

Walau pun di desanya belum pernah terjadi musim paceklik, namun menurut Upang, warga tetap diwajibkan “menyetor” sebagian hasil panennya untuk disimpan di lumbung tersebut.

“Dan hasil musyawarah seluruh warga, disepakti setiap kepala keluarga harus menyisihkan 20 kg padi per musim dari hasil panennya masing-masing. “terang Upang.

Dikatakan Upang, seluruh warga Desa Cikalong hingga saat ini masih tetap menggunakan lumbung itu sebagai kearifan lokal warisan leluhurnya.

“Leuit itu sekarang kami namakan lumbung persatuan yang keberadaanya dalam satu RT terdapat satu lumbung. “terang Upang lagi.

Lebih jauh Upang menjelaskan, setiap satu tahun lumbung tersebut akan dibuka untuk diadakan ngabuku taun, yang digelar pada seiap bulan muharam dengan mengadakan malam syukuran hajat bumi, sebagai ungkapan rasa syukur seluruh warga pada sang khalik.

“Ngabuku taun itu mungkin semacam RAT kalau pada koperasi. “jelas Upang.

Sementara hasil dari ngabuku taun, lanjut Upang, nantinya sebagian akan dibelanjakan alat-alat rumah tangga seperti kursi, piring, sendok dan lainnya yang bisa digunakan saat ada warga akan hajatan.

“Jadi, saat ada yang mau hajatan, warga bisa menggunakan peralatan tersebut. “imbuhnya.

Selain itu, masih kata Upang, adanya lumbung persatuan membuktikan, dengan luas hamparan sawah 2200 hektar yang mampu menghasilkan 200 ton padi per tahun dengan jumlah penduduk 3600 jiwa, Desa Cikalong sudah mampu berswasembada pangan bahkan surplus.

“Dan keberadaan leuit atau lumbung persatuan ini, juga jelas membuktikan, hingga saat ini masyarakat Cikalong masih menjungjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal serta menjadikan adat budaya leluhur sebagai tatanan kehidupan masyarakat desa. “pungkasnya. (Anton AS – hiek)

OPAK CIKALONG MASIH TETAP JADI OLEH-OLEH KHAS PANGANDARAN

SIDAMULIH-Siapa yang tak kenal Opak Cikalong ? sudah sejak lama makanan berbahan dasar ketan ini selalu menjadi oleh-oleh pakidulan (baca:Pangandaran). Dengan rasa khas serta tekstur tepung ketan yang lembut, membuat opak Cikalong bercita rasa unik dan renyah karena proses memasaknya pun tidak melalui penggorengan tetapi dibakar di atas api.

Pembuatan opak Cikalong mayoritas dikerjakan para ibu-ibu rumahtangga warga Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Melalui proses dan penggunaan alat sederhana, opak Cikalong dari dulu sudah bisa menopang ekonomi pedesaan serta kehidupan pengrajinnya.

Menurut salah seorang tokoh Desa Cikalong, Deddi AW, ada dua sisi efek positif, dari sisi ekonomi, opak Cikalong sudah mampu menjadi sumber kehidupan masyarakat Desa Cikalong.

“Sementara efek lainnya, opak Cikalong bisa menjadi varian wisata kuliner di Kabupaten Pangandaran. “Jelasnya.(5/8)

Opak Cikalong dikerjakan turun temurun hingga sekarang sehingga mata rantai pembuatannya pun tidak putus hingga sekarang.

Seperti dituturkan salah seorang pengrajin warga Rt 01 Rw 01 Kampung Cimanggu Desa Cikalong, Kanik (60), ia sudah puluhan tahun setia meneruskan usaha yang dulu dikerjakan orangtuanya.

Menurut Kanik, Karena saat itu ketiadaan biaya untuk sekolah, ia pun hanya mampu mengikuti pendidikan hingga kelas 5 SD saja.

“Dari tahun 1980 saya menjadi pembuat opak Cikalong. “ungkapnya.

Pembuatan opak yang tidak terlalu sulit, membuat siapa saja bisa melakukan pekerjaan ini,  melalui proses mencampurkan tepung ketan dengan santan kelapa ditambah garam secukupnya lalu dicetak dan dijemur dibawah sinar matahari untuk selanjutnya dibakar.

“Dalam sehari saya menghabiskan 8 kg tepung ketan yang akan menghasilkan sekitar 1500 opak. “terang Kanik.

Dikatakan Kanik, selama menjadi pembuat opak Cikalong nyaris belum pernah menemui kendala yang berarti. Baik modal produksi atau untuk pemasaran  sudah langsung ditangani pengepul yang akan memasarkannya ke kota-kota lain.

“Saya hanya membuat saja, karena tepung ketannya sudah dipasok langsung oleh pengepul, begitu juga opaknya akan dibeli pengepul untuk dijual ke daerah lain. “terangnya lagi.
(Anton AS)

PERSIAPAN MENGHADAPI TANTANGAN KEHIDUPAN

03 April 2008 – 14:11   (Diposting oleh: Editor)

“When life hand you a lemon, squeeze it and make lemonade.” — W. Clement Stone

Tantangan begitu identik dengan kehidupan manusia. Pemanasan global adalah topik yang sedang hangat bila kita berbincang tentang tantangan. Sebelum betul-betul menjadi bencana besar bagi seluruh umat manusia, berbagai upaya sudah dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Salah satunya adalah diselenggarakannya Konferensi UNFCCC di P. Bali, yang mendesak kesadaran masyarakat dunia untuk memelihara kelestarian alam, di antaranya tidak menggunduli hutan, bertanggung jawab terhadap pengolahan limbah, reboisasi, mengurangi polusi udara dan lain sebagainya.

Tantangan yang tidak kalah berat di negeri kita adalah bencana alam, di antaranya banjir, gempa, gunung meletus, tanah longsor dan lain sebagainya. Banjir di Jakarta 1 Februari 2008 misalnya, itu sangat merepotkan, menyebabkan kerugian dan pemborosan besar-besaran, karena macet di mana-mana dan kegiatan ekonomi tentu juga terhambat. Banyak waktu terbuang sia-sia. Saya merupakan salah satu di antara ribuan warga Jakarta yang terperangkap di jalanan puluhan jam karena macet luar biasa.

Tantangan lainnya adalah gejolak ekonomi di seluruh belahan dunia, antara lain disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah yang menggila. Masalah tersebut menimbulkan iklim bisnis yang suram di dunia termasuk di Indonesia. Kelesuan ekonomi mengancam kelangsun
... baca selengkapnya di PERSIAPAN MENGHADAPI TANTANGAN KEHIDUPAN Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

DESA MANGUNJAYA GELAR FESTIVAL JONJANGAN

MANGUNJAYA-Untuk mewujudkan desa berdaya dan berbudaya serta dalam rangka melestarikan budaya leluhur, Desa Mangunjaya bekerjasama dengan pemuda Karangtaruna dan para pelaku seni yang ada di wilayah Mangunjaya menggelar Festival Jonjangan, sebuah pagelaran seni yang menceritakan kebiasaan masyarakat dahulu.

Menurut Kepala Desa Mangunjaya, Furqonudin sekaligus sesepuh sanggar Seni Banyu Bening mengatakan, pagelaran seni Festival Jonjangan ini sedkarang sudah hampir punah. Dan dalam rangka melestarikan juga menjadi pelajaran seni budaya pada genberasi muda, pihak desa menggelar acara ini.

Jumlah peserta layangan diikuti 180 peserta membuktikan, acara festial berlangsung meriah dan mendapat antusias warga serta membuktikan, masyarakat Mangunjaya masih melestarikan budaya leluhurnya.

dikatakan Furqon, budaya leluhur ini jangan sampai diklaim egara lain, sehingga dikhawatirkan  generasi muda, anak-anak negeri ini tidak mengetahui budaya lelubur karena terlena dengan kemajuan tekhnologi seperti android dan sebagainya.

Menurut Furqon, festival yang dibiayai dari swadaya masyarakat  dan sponsor yang ada di desa serta pelaku seni yang ada di wilayah Pangandaran ini menampilkan pagelran seni Jonjangan yang dalam istilah masyarakat suku jawa diartikan sebagai permainan saat malam bulan purnama.

“Dengan pagearan seni ini, diharapkan khususnya warga Desa Mangunjaya agar bisa tetap tahu apa yang dilakukan dan menjadi kebiasaan para leluhur kita. “ungkap Furqon. (4/8)

Langlayangan, heleran atau lainnya, lanjut Furqon, itu merupakan  permainan yang akrab di masyarakat pedesaan, dan hal-hal semacam itu sangat positif bila terus berlangsung dan tetap dikenal masyarakat. Seperti Langlayangan (layangan) merupakan salah satu khasanah permainan yang akrab di pedesaan. 

Suasana kehidupan desa dengan hamparan sawah yang selama ini memberikan mamfaat kini sudah terbengkalai. Dan ini harus kemabli ditanamakan rasa cinta terhadap desa berdaya dalam segala bidang terutama pertanian.

“Tidak bisa bisa dipungkiri, bangsa Indonesia bisa menduinia berawal dari sekitar 20780 desa yang terbentang di seluruh nusantara. “imbuhnya. (Toni  T)

AGUN GUNANJAR : “KPK HARUS TETAP BERJALAN SESUAI MANDAT KONSTITUSI”

PANGANDARAN-Reses DPR RI, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bclp, Msi  di Kabupaten Pangandaran, bertempat di kantor DPD Golkar (3/8) yang dihadiri Ketua DPD Golkar Kabupaten Pangandaran, M. Taufiq, Dewan Pertimbangan Partai Golkar, H. Adang Hadari, pengurus DPD, seluruh kader serta  simpatisan partai.

Dalam sambutannya Agun yang juga ketua pansus angket KPK di DPR RI ini memaparkan tujuan dibentuknya pansus angket KPK terkait masalah korupsi KTP elektronik semata-mata untuk menguatkan kelembagaan KPK itu sendiri sebagai institusi pemberantasan korupsi di negeri ini.

Menurutnya, dalam proses yang dilakukan pansus,  bagaimana bisa menentukan target jika  penyelidikan sendiri tidak dijalankan.

“Jadi kalau penyelidikan hasilnya A, rekomendasinya juga ya harus A,” jelas Agun. (3/8)

Pansus berharap, lanjut Agun, KPK harus bisa selalu transparan, sesuai mekanisme dan SOP dalam melaksanakan tugasnya. Lembaga itu juga harus mendengar koreksi dari masyarakat karena KPK itu bukan berarti tidak bisa dikoreksi dan kebal dari kritik.

Sebenarnya, masih kata Agun, pembuktian itu tidak sulit, karena setiap pemeriksaan baik kepada saksi maupun tersangka sesuai SOP KPK selalu di rekam, baik suara maupun gambar dan semuanya tertuang dalam BAP yang tentu saja diparaf pada halaman demi halaman.

“Dan halaman terakhirnya ditandatangani oleh terperiksa", tegasnya.

Lebih jauh politisi partai berlambang pohon beringin ini mengatakan, ia sengaja memberi kesempatan pada masyarakat yang hadir dalam acara resesnya ini untuk melihat langsung video rekaman-rekaman perjalanan pansus agar bisa mengetahui lebih detail kerja pansus selama ini.

“Dan selanjutnya ini bisa dijadikan bahan untuk klarifikasi karena itu fakta teman-teman saksi yang siap dikomfrontir", imbuhnya.

Agun juga mengatakan, semua sepakat menginginkan agar KPK tetap ada, berjalan dalam koridor hukum, koridor demokrasi, dalam koridor hak-hak asasi yang semuanya didasarkan mandat konstitusi.

Khusus untuk seluruh kader partai golkar Pangandaran Agun pun berharap agar tetap solid agar golkar tetap menjadi partai yang didukung rakyat.

“Dan untuk permasalahan yang sedang terjadi saat ini pada Ketua golkar, Setya Novanto, mari kita sama-sama doa’kan semoga dapat solusi terbaik. “pungkasnya. (AGE)

BUPATI PANGANDARAN BUKA KEGIATAN KAMPANYE IMUNISASI CAMPAK RUBELLA

CIMERAK – Kegiatan kampanye imunisasi penyakit Campak dan Rubela (MR) untuk Kabupaten Pangandaran yang bertempat di SMPN I Cimerak resmi dibuka Bupati, H. Jeje Wiradinata, (2/8)

Dengan ditandai pelepasan beberapa balon oleh bupati, kampanye imunisasi penyakit Campak dan Rubela di Kabupaten Pangandaran pun resmi dibuka.

Hadir pada kesempatan itu ketua PKK Kabupaten Pangandaran, Ida N Wiradinata, Kepala Dinas Kesehatan, drg. Yani achmad marzuki, Ketua Komisi I DPRD Pangandaran, Jajang Ismail, SE, Camat, para kepala SKPD dan siswa-siswi SMPN I Cimerak.

Kepala dinas kesehatan kabupaten Pangandaran, drg.Yani Achmad Marjuki dalam sambutannya menyampaikan,  kampanye ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyakit campak yang sangat berbahaya dengan target anak usia 9 bulan sampai dengan usia di bawah 15 tahun, dan ini merupakan wujud program pemerintah agar masyarakat terbebas dari campak di tahun 2020 nanti.

Dalam kesempatan itu, Yani pun meminta dukungan dari semua instansi pemerintah juga tokoh masyarakat untuk bisa mensukseskan program ini yang berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan september dan serentak kegiatan ini digelar di seluruh wilayah di pulau Jawa.

"Kami meminta dukungan dalam kampanye ini, dan untuk kabupaten Pangandaran sendiri ada sekitar 86 ribuan yang akan mendapatkan imunisasi campak rubbela selama bulan agustus hingga september mendatang", jelasnya.

Ditambahkan Yani, pelaksanaan kampanye Imunisasi MR fase pertama ini dibagi menjadi 2 tahapan, untuk tahap 1 pada Agustus yaitu pemberian Imunisasi MR di seluruh sekolah yang terdiri dari sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak, SD/MI/sederajat, SDLB dan SMP/MTs/sederajat dan SMPLB.

“Sementara untuk tahap 2 pada bulan september, pemberian imunisasi MR di pos-pos pelayanan imunisasi lainnya, seperti Posyandu, Polindes, Poskesdes, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Rumah Sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya", kata nya.

Di tempat yang sama Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya mengajak seluruh jajaran SKPD di lingkup Pemkab Pangandaran untuk mendukung program ini yang dicanangkan pemerintah pusat dalam rangka menanggulangi penyebaran penyakit Campak dan Rubella (MR).

Bupati mengajak semua agar bisa mensukseskan program in, juga berharap semua pejabat di Pangandaran bisa turut serta mendukung pelaksanaan kampanye ini untuk  mensukseskan program pemerintah dalam menanggulangi penyakit campak rubbella(MR) yang sangat berbahaya ini.

“Saya minta semuanya bisa mengerahkan segenap kemampuan saat turun langsung pada masyarakat memberikan penyuluhan mengenai pentingnya imunisasi ini, karena campak rubbella sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan anak-anak kita. “imbuh Jeje. (AGE)

IDA N WIRADINATA : “KANKER DAPAT DISEMBUHKAN JIKA DILAKUKAN PEMERIKSAAN SEJAK DINI “

PANGANDARAN - Dari tahun ke tahun angka penderita kanker di Indonesia terus meningkat hingga mencapai angka yang mengkhawatirkan, sehingga diperlukan penanganan dan sosialisasi secara berkesinambungan agar masyarakat lebih peduli bahaya kanker serta turut berupaya untuk menekan laju pertumbuhannya.

Demikian disampaikan Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Kabupaten Pangandaran, Ida N Wiradinata. Menurutnya, ia merasa prihatin, terutama untuk kaum perempuan yang rentan mengindap kanker payudara dan kanker servik.

Dikatakan Ida, dirinya merasa prihatin melihat kenyataan saat ini, banyak perempuan yang terindikasi kanker, terutama kanker payudara dan kanker servik.

“Sebagaiu klangkah konkrit, kami dari YKI tergugah untuk mengambil langkah-langkah nyata  dengan mensosialisasikan bahaya kanker pada masyarakat", ungkapnya.(2/8)

Ida juga menambahkan, dirinya bersama semua dokter yang ada di Pangandaran yang tergabung dalam YKI siap dengan ikhlas melakukan aksi mengatasi kanker sejak dini salah satunya dengan melakukan sosialisas cara hidup sehat.

" YKI Pangandaran siap melakukan langkah-langkah preventif untuk mengatasi kanker lebih dini, walaupun kegiatan ini tidak ditunjang anggaran pemerintah.", imbuhnya.

Sejauh ini, menurut ida, masyarakat masih merasa takut untuk diperiksa kesehatan, sehingga tidak jarang YKI pun mengadakan kegiatan pemeriksaan dengan alat deteksi kanker, terutama kaum hawa.

“Tapi saat kami datang, masyarakat seperti kurang begitu respon dengan berbagai alasan. “jelas Ida.
.
Lebih jauh Ida mengatakan, ia menghimbau agar masyarakat jangan menganggap tabu untuk membicarakan kanker, karena dianggap menakutkan dan identik dengan kematian serta  pengobatan yang mahal. Padahal faktanya, kanker dapat disembuhkan dan tidak semua obat kanker mahal.

“Juga sekarang tersedia program bantuan untuk pengadaan obat kanker di Indonesia. “pungkasnya. (AGE/P-News)

BUPATI PANGANDARAN TERIMA PENGHARGAAN HONORARY POLICE

PARIGI-Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran dalam usianya yang baru menginjak ke 4, dalam pengelolaan masalah keamanan patut diacungi jempol. Pasalnya, sebagai kabupaten “bungsu” di Jawa barat berhasil mendapatkan penghargaan honorary police, sebuah penghargaan di bidang keamanan yang diberikan Polda Jabar.

Penghargaan yang diserahkan langsung Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat, Irjen Pol Dr.Drs. Anton Charliyan tersebut diterima Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam upacara yang dilaksanakan di halaman Mapolda Jawa Barat Jalan Sukarno Hata Bandung, (1/8)

Seperti  diketahui, Honorary Police merupakan sebuah penghargaan Polda Jabar yang di berikan kepada pimpinan TNI, Tokoh Pemerintah, Masyarakat, Agama, Adat, pendidik, pemuda dan Pimpinan media cetak jawa barat yang dinilai telah mampu bekerjasama dan berpartisipasi pada tugas kepolisian dibidang yang dapat memajukan institusi polri serta mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Polda Jawa Barat.

mengomentari penghargaan tersebut, Bupati Pangandaran, H. jeje Wiradinata mengatakan
terimakasihnya kepada Polda Jabar yang sudah memberikan Penghargaan.

“Atas nama masyarakat Pangandaran, saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kapolda Jawa Barat. “kata Jeje usai mengikuti siding paripurna di gedung DPRD Pangandaran. (31/8)

Jeje menambahkan, penghargan ini merupakan penghargaan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran. Karena, lanjut Jeje, penghargaan yang ia terima bukan untuk bupati,  tetapi untuk seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Dalam lampiran keputusan Kapolda Kabar nomor :Kep/816/VII/2017 tanggal 31 juli 2017, Bupati Pangandaran  mendapat penghargaan Honorary police,karena menurut Polda Jabar sudah berhasil bekerjasama dan berpartisipasi di bidang pemerintahan dan pembinaan masyarakat dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah propinsi jawa barat.

Selain Bupati Pangandaran,  ada tiga kabupaten yang mendapat penghargaan ini, Kabupaten Ciamis, Majalengka dan Kuningan. (hiek)