PANGANDARANNEWS.COM – Kantor Hukum Fredy And Partners, kembali mencatat hasil positif dalam penanganan perkara hukum di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, dan ini menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dalam perkara sengketa keputusan hukuman disiplin aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan RSUD Kabupaten Pangandaran.
Fredi
Putusan tersebut tertuang dalam Putusan PTTUN Jakarta Nomor 204/B/2026/PT.TUN.JKT, yang diputus pada 15 Oktober 2026 dan diucapkan pada 20 Oktober 2026 melalui persidangan elektronik.
Dalam perkara ini, Fredy Kristianto, S.H., Advokat Kantor Hukum Fredy And Partners, bertindak sebagai kuasa hukum Direktur RSUD Kabupaten Pangandaran selaku Terbanding.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim PTTUN Jakarta menyatakan bahwa pihaknya menerima permohonan banding secara formal dan menguatkan Putusan PTUN Bandung Nomor 49/G/2026/PTUN.BDG tanggal 22 Juli 2026.
Seperti diketahui, sebelumnya PTUN Bandung menerima eksepsi Tergugat mengenai kedudukan hukum (legal standing) Penggugat dan menyatakan gugatan tidak diterima.
Dengan dikuatkannya putusan tersebut, upaya banding yang diajukan Pembanding tidak mengubah hasil putusan pengadilan tingkat pertama.
Kepada Pangandaran News, Fredy, menyampaikan, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa berupa Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Pangandaran Nomor 193.a Tahun 2025 tanggal 7 Oktober 2025, terkait penjatuhan hukuman disiplin
Ia menjelaskan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan tersebut tidak ditujukan kepada Penggugat/Pembanding dan tidak menimbulkan akibat hukum secara langsung terhadap kedudukan, hak, maupun kewajibannya. Dan hakim juga mempertimbangkan, kedudukan sebagai penggugat dugaan pelanggaran disiplin tidak serta-merta memberikan hak untuk menentukan bentuk maupun berat-ringannya hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada ASN yang dilaporkan.
Atas dasar pertimbangan tersebut, menurutnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pembanding tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tersebut.
"Dalam proses pemeriksaan banding, pihak Direktur RSUD Kabupaten Pangandaran melalui kami, mengajukan kontra memori banding pada 15 Agustus 2026," terangnya. (27/10/2026)
Kontra memori tersebut, terang Fredi, pada pokoknya memohon agar permohonan banding ditolak dan putusan PTUN Bandung dikuatkan dengan menitikberatkan pada persoalan kedudukan hukum Pembanding. Dan dalam pertimbangannya, PTTUN Jakarta menyatakan bahwa alasan-alasan keberatan dalam memori banding tidak melemahkan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama.
"Hasil ini mempertahankan putusan sebelumnya yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena persoalan legal standing," terangnya lagi.
Ia juga mengatakan, perkara ini menjadi pengingat bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara persoalan kedudukan hukum merupakan aspek mendasar yang perlu diperhatikan dalam mengajukan gugatan.
"Penggugat harus dapat menunjukkan adanya kepentingan hukum yang bersifat pribadi serta hubungan langsung antara keputusan administrasi yang disengketakan dan kerugian yang didalilkan," ucapnya.
Fredy mengaku, putusan ini menjadi catatan positif dalam pendampingan hukum terhadap klien khususnya dalam perkara sengketa administrasi pemerintahan dan kepegawaian.
"Dengan dikuatkannya putusan PTUN Bandung oleh PTTUN Jakarta, posisi hukum Direktur RSUD Kabupaten Pangandaran dalam perkara ini tetap sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama," terangnya. (@nton AS)





















