HNSI, Hajat Laut Akan Digelar 16 Juni.. Tokoh Budaya, Tahun Ini Tidak Ada Hajat Laut.. Berikut Tanggapan Pemda Pangandaran

poto ilustrasi 

PANGANDARANNEWS.COM - Seperti diberitakan di sejumlah media online, penyelenggaran hajat laut atau acara syukuran nelayan akan dilaksanakan tanggal 16 Juni mendatang.

Sementara di media online lainnya, para tokoh atau pelaku budaya menegaskan bahwa tahun ini tidak akan ada gelaran hajat laut. Pasalnya, menurut mereka, karena bulan Muharam tahun ini tidak ada hari Jumat Kliwon.

"Sudah menjadi pakem leluhur kami, penyelenggaran hajat laut harus pada hari Jum'at Kliwon di bulan Muharam," jelas mereka.

Saat diminta tanggapannya terkait hal ini, Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pangandaran, Sugeng Yudistira, mengatakan, Pemda Pangandaran melalui Disparbud pada dasarnya menghargai serta mengapresiasi kepada keduanya.

Sugeng mengatakan, baik Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang akan melaksanakan hajat laut atau pun para tokoh dan pelaku budaya yang tidak akan melaksanakan hajat laut karena alasan yang mereka pahami, semuanya merupakan masyarakat Pangandaran.

Seperti diketahui, kata Sugeng, dalam hal ini Pemda bukan sebagai penyelenggara atau pihak yang memberikan ijin. Artinya baik kepada yang akan melaksanakan atau pun tidak, pemerintah tetap mengapresiasi sikap yang mereka ambil.

"Kami harus mengayomi semuanya, karena mereka kan sama-sama warga Pangandaran," ucapnya. (08/06/2026)

Sementara Sekretaris Disparbud Pangandaran, Megi Parlumi, menambahkan, pihaknya hanya melihat dari sisi kepentingan pariwisata saja.

Menurutnya, kalau diilustrasikan seperti pemerintah pusat saat menentukan hari raya idul Fitri. Satu pihak menetapkan pada hari ini, sementara asa pihak lain menentukan hari yang berbeda.

"Yang penting umat merasa nyaman dan aman saat merayakan idul Fitri, walau pun tidak pada hari yang sama," ungkap Megi.

Dan kalau ada bidang yang mengurusi kebudayaan, terang Megi, itu dari sisi menejarial atau menginventarisir khasanah kebudayaan yang ada di Kabupaten Pangandaran saja.

"Intinya memang pemerintah harus hadir di saat masyarakat memerlukan," imbuhnya.(hiek)