pangandarannews.com

KALIPUCANG –Walau namanya tak sebesar obyek wisata pantai Pangandaran dan Green Canyon , namun pantai Karapyak yang terletak di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu pantai yang cukup eksotik. Tak hanya Karapyak, di Sekitarnya juga  terdapat pantai lain yang tak kalah mempesona, seperti Pantai Majingklak, Palatar Agung dan Pantai Karangnini, menjadi batas timur bentangan 91 km panjang keseluruhan Pantai di Kabupaten Pangandaran. Dari pantai Majingklak yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap Provinsi Jateng melewati Pulau Nusakambangan, mungkin bisa jadi alternative rangkaian wisata pantai hingga ke  Pantai Keusik Luhur di Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya Jabar. Seperti dituturkan Kasi Promosi wisata di Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Pangandaran, Asep Kartiwa, tidak ada salahnya wisatawan mencoba berkunjung ke tempat-tempat tersebut agar tahu, destinasi wisata Pangandaran bukan hanya pantai...

PARIGI -Ribuan massa yang yang menamakan dirinya, Masyarakat Peduli Pembangunan Pangandaran (MPPP), datang ke gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasinya pada wakil rakyat. (5/4) Menurut Ketua MPPP, Adnan, kedatangannya dengan DPRD untuk memberikan dukungan pada program pembangunan Pemkab Pangandaran terkait penataan objek wisata. "Kami semua berharap, pembangunan yang sudah direalisasikan bisa menjadi salah satu penunjang visi-misi Kabupaten Pangandaran menjadi wisata mendunia,"ungkapnya. Adnan juga mengatakan, massa aksi yang hadir pun siap menjadi garda terdepan mendukung program pembangunan dan penataan wisata. Menurutnya, pihaknya siap meperhatikan kepentingan yang lebih besar dan masa depan Pangandaran sebagai kawasan wisata terbaik se Jawa Barat dengan dukungan seluruh masyarakat yang terdiri dari pedagang, pelaku wisata, nelayan dan masyarakat umum lainnya. “Kami ikhlas dan sadar menerima penataan kawasan wisata dan relokasi pedagang objek wisata Pantai Pangandaran....

PARIGI - Semakin besar porsi PAD yang diperoleh melalui sektor pajak daerah, maka semakin tinggi kemandirian fiskal suatu daerah untuk leluasa melakukan pembangunan dan perbaikan pelayanan publik bagi masyarakatnya. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Drs. Hendar Suhendar S, MM, dalam acara Launching Pendistribuasian SPPT PBS-P2 Tahun Pajak 2018, yang berlangsung di Aula Setda Kabupaten Pangandaran. (4/4) Dikatakan Hendar,  Pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan evaluasi dan pembenahan, khususnya sektor PBB-P2 dan saat ini telah diterbitkan  SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBB-P2 tahun 2018 kepada wajib pajak dengan melakukan penyesuaian nilai jual objek Pajak (NJOP). "Hal ini dilakukan karena sejak tahun 2003 pengenalan pajak daerah berupa PBB-P2 NJOP belum pernah dilakukan penyesuaian,"Ujar Hendar Suhendar. Masih kata Hendar, saat ini telah diterbitkan SPPT PBB Perkotaan sebanyak 29.303 dengan ketetapan Rp. 3.499.152.904 dan SPPT ...

PARIGI - Kunjungan kerja tim evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka menilai DOB Kabupaten Pangandaran, berhasil atau tidaknya dalam melaksanakan pemerintahan sebagai DOB. (04/04) Menurut Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Dr.Drs. Yusharto H, M.Pd, dalam penilaian tersebut, ada 10 aspek yang di lakukan tim evaluasi/ Ke sepuluh aspek tersebut, lanjut Yusharto, antara lain, embentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penataan dan pengisian porsonil OPD, pengisian DPRD, penyelenggaran wajib dan pilihan, pembiayaan dan alokasi, pengalihan asset, batas wilayah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sarana dan prasarana dan proses pengalihan ibu kota (pengecualian). 10 aspek tersebut, lanjutnya, sudah dilakukan evaluasi setiap tahunnya, sejauh mana perkembangan DOB tersebut, mulai dari usia nol sampai 1 tahun. Lalu dari usia 1 tahun sampai 2 tahun sudah sejauh mana perkembangannya dan seterusnya. “Kami juga akan menilai t...

TASIKNEWS -Kendati dalam buku sejarah tentang Sukapura tidak tertulis ( atau bisa jadi karena minimnya informasi yang didapat penulis),  namun menjadi sebuah pertanyaan yang besar, apakah Kerajaan Sukakerta pernah bubumen ( bermukim) di wilayah Sukapura (Kecamatan Sukaraja sekarang). Jika menilik sejarah awal sebelum terbentuk Kabupatian Sukapura yang berpusat pemerintahannya di Kecamatan Sukaraja berasal dari kerajaan kecil bernama Sukakerta,  dan mungkin itu bisa saja terjadi mengingat ada fakta sejarah dengan peninggalan berupa pancuran ( pemandian) bernama Sukakerta. Adapun kini Sukakerta sendiri diabadikan menjadi nama sebuah desa di Kecamatan Jatiwaras (dulu Salopa), dimana di daerah tersebut tercatat perjalanan sejarah pembentukan Kabupaten Tasikmalaya sekarang ini. Lokasi keberadaan Pancuran Sukakerta tempo dulu berada di Kampung Empang Desa Sukapura  Kecamatan Sukaraja. Lokasi pancuran tersebut sendiri tidak banyak diketahui masyarakat karena tempat ...

U ntuk rencana kunjungannya ke Kabupaten Pangandaran Jawa Barat, Mr. Norimitsu Miyagi Walikota Village of Ogimi , salah satu kota di jepang melakukan pertemuan dengan staff Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jepang. Dalam pertemuan tersebut disimpulkan, Mr. Norimitsu miyagi beserta Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan beberapa dinas terkait  lainnya di Village of Ogimi, sepakat akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Pangandaran dan akan bertemu langsung dengan Bupati Pangandaran, H jeje wiradinata untuk membahas kerjasama di beberapa bidang usaha, dan kemungkinan tindak lanjutannya untuk membuat perjanjian kerjasama hubumgan Sister City antara Kabupaten Pangandaran dengan Kota Ogimi di Jepang Permohonan kunjungan tersebut pun telah dilayangkan ke Pemkab Pangandaran melalui WhatsApp tertanggal 28 maret 2018, dan diterima langsung sekpri bupati untuk diagendakan. Dalam surat tersebut, Mr Norimitsu miyagi beserta rombongan direncanakan akan hadir di Pangandaran pa...

PARIGI - Puluhan orang yang mengatasnamakan Forum Pedagang Kreatif (FDK) Pangandaran, Senin, (02/04) melakukan audens dengan wakil rakyat diruang komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran dengan mendapat kawalan polisi. Dalam audens tersebut mereka mengadukan nasibnya terkait bangunan tempat mereka berjualan pasca relokasi yang dirasakan kurang menguntungkan karena sepi pembeli. Seperti dituturkan ketua FDK, Adi Fitriadi, ia sangat menyayangkan bangunan relokasi yang tidak layak untuk tempat berjualan, dan sangat jauh dari harapan akan bisa lebih mensejahterakan masyarakat pedagang. Dalam dengar pendapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Ruspandi Noer, serta dihadiri Sekda Mahmud, SH, MH,  Asda II, Apip Winayadi, para kabag dari dinas terkait, intinya FDK menuntut bisa dilakukan penataan ulang agar bisa memberikan solusi bagi seluruh pedagang. "Kami minta relokasi para pedagang bisa ditempatkan pada bangunan yang kontruksinya jangan asal-asalan, aman, bebas untuk berjualan layak...