ADA KESALAHAN KONSULTAN DAN PENDATAAN ? FDK PANGANDARAN LAKUKAN AUDENS KE DPRD

PARIGI - Puluhan orang yang mengatasnamakan Forum Pedagang Kreatif (FDK) Pangandaran, Senin, (02/04) melakukan audens dengan wakil rakyat diruang komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran dengan mendapat kawalan polisi. Dalam audens tersebut mereka mengadukan nasibnya terkait bangunan tempat mereka berjualan pasca relokasi yang dirasakan kurang menguntungkan karena sepi pembeli.

Seperti dituturkan ketua FDK, Adi Fitriadi, ia sangat menyayangkan bangunan relokasi yang tidak layak untuk tempat berjualan, dan sangat jauh dari harapan akan bisa lebih mensejahterakan masyarakat pedagang.

Dalam dengar pendapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Ruspandi Noer, serta dihadiri Sekda Mahmud, SH, MH,  Asda II, Apip Winayadi, para kabag dari dinas terkait, intinya FDK menuntut bisa dilakukan penataan ulang agar bisa memberikan solusi bagi seluruh pedagang.

"Kami minta relokasi para pedagang bisa ditempatkan pada bangunan yang kontruksinya jangan asal-asalan, aman, bebas untuk berjualan layaknya pedagang yang penuh harapan dan kepastian", kata Adi.

Sekda Pangandaran, Mahmud, SH, MH pada kesempatan itu menjelaskan, untuk membangun relokasi pemda sudah menggelontorkan uang sebesar Rp. 60 milyar ditambah biaya untuk sewa tanah ke PJKA Rp. 1 milyar / tahun.

“Jika memang dirasakan ada masalah tentang kurang layaknya lokasi dan pembangunan fasilitas tersebut pemerintah daerah akan coba menganalisa lagi", katanya.

Ditambahkan Mahmud, sebenarnya dari awal pemda sudah menunjuk konsultan perencana dalam proses pembangunannya pada pihak ke tiga.

“Dan untuk  kepentingan ini tentunya kami pun akan pertanyakan masalah ini pada konsultan perencana tersebut. “kata Mahmud lagi.

Ditempat yang sama, Asda II, Apip Winayadi menambahkan, pemerintah Daerah akan terus menganalisa dari penataan sampai ke pendataan ulang para pedagang, karena dari data tersebut masih belum valid, yang awal sekitar 833 pedagang yang direlokasi namun kenyataannya saat ini menjadi sekitar 1200an.

“Kami akan mendata ulang, mana pedagang yang memang benar-benar ingin berdagang" ungkap Apip.  (AGE)