HASIL KAJIAN MASISWA STP BANDUNG, PENGELOLAAN LIMBAH HOTELAN DI PANGANDARAN BELUM MAKSIMAL.

PANGANDARAN-Pengelolaan limbah hotel yang ada di Kabupaten Pangandaran jadi objek penelitian akademis oleh salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung, Roni Sitorus (22). Berdasarkan observasi dilapangan Roni mengatakan,  pengelolaan limbah hotel yang ada di Pangandaran masih belum maksimal.

“Hampir satu bulan kami ada di Pangandaran dan banyak warga yang mengeluh buruknya pengelolaan limbah perhotelan,” kata Roni.

Ditambahkan Roni, fokus penelitiannya dikhususkan untuk meneliti sisa limbah perhotelan jenis padat, namun hingga saat ini ia belum menemukan dimana lokasi pengelolaan limbah tersebut.

“Kalau yang dikeluhkan masyarakat sih ada di dua lokasi, sementara yang terindikasi tidak ramah lingkungan ada di jalur pantai barat Pangandaran,” terangnya.

Lokasi yang dikeluhkan, menurut Roni, diantaranya di dua anak sungai yang jalurnya dijadikan pembuangan limbah cair yang menuju langsung ke pantai sehingga jika ada wisatawan yang berenang sering mengalami gatal.

“Hasil penelitian ini akan kami jadikan sebagai salah satu karya ilmiah akademis dalam bentuk skripsi dan akan menjadi sebuah kajian untuk evaluasi pemerintah,” imbuh Roni.

Sementara Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) BPLH Kabupaten Pangandaran, DR.  Erik Krisnayudha Astawijaya, S.s, M.Si mengatakan, hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa STP Bandung, kedepannya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam penanganan limbah hotel di pangandaran.

“Kami harap penelitian ini dilakukan secara objektif dan merangkum seluruh referensi dari berbagai sumber,” ujarnya. (AGE).

PBB DESA SINDANGJAYA TELAT DISETOR, UANGNYA DIGUNAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR

MANGUNJAYA-Desa Sindangjaya memiliki lahan pertanian yang cukup luas dengan  potensi produksi padi melimpah menbuat Sindangjaya dikenal sebagai lumbung padi di Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, dan masyarakat Sindangjaya pun dikenal sebagai warga desa yang taat pajak.

Namun entah kenapa, sebagian warga desa merasa heran, karena menurut informasi, Desa Sindangjaya dikenal sebagai desa yang tergolong buruk dalam penyetoran pajaknya.

Seperti diungkapkan salah seorang warga,  selaku warga masyarakat yang baik, menurutnya, warga sudah sangat tinggi kesadaran kewajiban membayar pajak. Namun, entah kenapa, Desa Sindangjaya  masuk dalam katagori desa yang buruk dalam penyetoran pajaknya.

“Ini tentunya akan menghambat pembangunan desa. “ungkapnya.(9/11).

Menurut warga yang enggan ditulis namanya ini, kesadaran warga untuk membayar pajak (PBB), sudah terbilang tinggi. Karena warga sudah menyadari, membayar PBB merupakan kewajiban sebagai warga negara atas tanah dan bangunan yang dimilikinya.

“Terus terang saya tidak mengerti, kok desa kami jelek dalam penyetoran PBBnya. “ungkapnya lagi.

Sementara saat dikonfirmasi ke kantor Kecamatan Mangunjaya, pihak kecamatan pun membenarkan hal tersebut dan pihaknya pun merasakan ketidak puasan warga tentang predikat Sindangjaya sebagai desa yang buruk dalam penyetoran PBB.

“Sampai dengan bulan ini, tunggakan PBB Desa Mangunjaya sebesar Rp.22.158 juta. “terang salas satu petugas kecamatan.

Di tempat terpisah, Sekretaris Desa Sindangjaya, Totong, membantah jika seluruh  masyarakat Desa Sindangjaya sudah melunasi PBB.

“Jangan hanya memandang sepihak, kita lihat secara menyeluruh karena masih banyak masayarakat yang belum melunasi pajak. “ kata Totong.

Ditanmbahkan Totong, jika terjadi keterlambatan pada minggu lalu, karena waktu itu uangnya dipakai menutupi biaya untuk penanggulangan korban bencana banjir. (TONI T).

PENGERJAAN JEMBATAN DARURAT CIPUTRAPINGGAN TERHAMBAT CUACA, JEJE WIRADINATA: “SAYA MOHON MAAF DAN BERHARAP MASYARAKAT BISA MAKLUM…..”

PANGANDARAN-Menanggapai keresahan masyarakat tentang pengerjaan jembatan darurat Ciputrapinggan, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata mengakui, pengerjaan kedua jembatan sementara tersebut dalam 45 hari kerja (mulai 13 oktober 2016),  masih belum selesai.

Menurut Jeje saat dihubungi lewat telepon celullernya, karena pertimbangan asfek teknis, cuaca serta keadaan derasnya arus sungai Ciputrapinggan dalam pengerjaan di kedalaman air membuat pengerjaan jembatan tersebut tidak bisa buru-buru.

“Faktor cuaca dengan guyuran hujan hampir setiap hari ini sangat berpengaruh dalam pengerjaan di lapangan, saya ingin kekuatan kedua jembatan ini bisa dilewati dengan beban 20 ton. “terang Jeje.(5/11).

Dalam proses pekerjaan di lapangan, menurutnya, ia dan Wakil Buati H. Adang Hadari terus memantau langsung untuk memonitor progress pekerjaan.

“Untuk akurasi pengerjaan dan bisa optimal dalam hasilnya, ini tidak bisa buru-buru. “imbuh Jeje.

Jeje pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat serta berharapo bisa maklum dan bersabar, karena pengerjaan jambatan bally Ciputrapinggan tidak bisa buru-buru dan cepat selesai.

“Sekali lagi, saya mohon maaf dan berharap kepada seluruh masyarakat bisa maklum karena kami juga dapat merasakan dampak amblasnya jembatan ciputrapinggan ini. “ungkap Jeje.(hiek)

JEJE WIRADINTA: “OJK JANGAN MENGELUARKAN ASFEK LEGALITAS BPR DULU. “

PARIGI-Sesuai Undang-undang (UU) nomor 21 tahun 2012, tentang Pemebentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran, 3 aset, PDAM, eks Pasar Seni dan BPR BKPD Pangandaran dan Cijulang belum diserahkan oleh Kabupaten induk, Ciamis. Padahal di UU 21 di pasal 14 (3), Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Pangandaran.

Untuk kepentingan salah satu asset, BPR BKPD, Bupati dan Wakil Bupati pangandaran H. Jeje Wiradinata-H. Adang Hadari  belum lama ini berkunjung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat di Jakarta.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata saat ditemui usai menggelar audens dengan para ulama se-Kabupaten Pangandaran di aula setda.

“Kita hanya ingin meluruskan saja ke OJK tentang pemindahan asset sesuai Undang-undang nomor 21 tahun 2012. “ungkap Jeje.(4/11).

Dalam pertemuan dengan OJK (1/11), dikatakan Jeje, BPR BKPD Pangandaran dan Cijulang yang sampai saat ini masih dipegang oleh Ciamis. Namun karena saat itu Pangandaran ingin tetap membangun kebersamaan dengan kabupaten induk, maka oleh Pj Bupati kedua, Daud Achmad, BPR BKPD Pangandaran dan Cijulang rencananya akan dikelola bersama.

“Dalam pembicaraan, OJK memberikan ruang kepada kami kedua pemerintahan untuk menyelesaikan status kepemilikan BUMD ini, tapi kami pun menyampaikan agar OJK tidak mengeluarkan aspfek legalitas dulu. “ terang Jeje.

Ditambahkan Jeje, jika mengacu pada UU 21 tahun 2012, BPR BKPD Pangandaran dan Cijulang  mutlak harus diserahkan ke Pangandaran. Tapi karena Pangandaran ingin tetap menjaga hubungan baik dengan induk, menurut Jeje, pihaknya tetap menghormati adanya surat pernyataan kesepakatan bersama tersebut.

Tapai karena masalah ini sudah menjadi isu publik dan terus berkembang di masyarakat, ia pun berencana menemui Bupati Ciamis untuk berbicara dari hati ke hati.

Dikatakan Jeje, hubungan masyarakat pangandaran dan ciamis selama ini sudah terjalin erat, tapi didasari keinginan agar proses pemekaran DOB pangandaran ini dan tidak menyimpan persoalan di kemudian hari karena belum tuntas masalah pemindahan asset, maka kedua pemerintahan harus sepakat untuk segera menyelesaikannya.

“Hubungan kami dengan Bupati Ciamis, Pa Iing, sangat baik dan saya pun sangat menghormati beliau, tapi kita yakin,  pemda dan masyarakat Ciamis akan memahami hal ini. “Kata Jeje.

Sementara saat ditemui dalam acara HUT Partai Golkar di Kecamatan Cigugur (28/10), anggota Komisi I DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa tetap bersikukuh, BPR BKPD Cijulang dan Pangandaran harus segera diserahkan ke Pemkab Pangandaran sesuai UU 21 tahun 2012.

“Begitu juga dengan asset lainnya yang sampai hari ini belum menjadi milik pangandaran. “ungkap Agun.

Dalam UU nomor 21 tahun 2012, menurut Agun, semua yang menyangkut pemekaran DOB Kabupten Pangandaran sudah jelas diatur, begitu juga dengan seluruh pemindahan asset.

“Saya harap, Pemkab Pangandaran melakukan komunkasi dengan Ciamis. “ungkapnya lagi.

Dan apabila pemkab Ciamis masih saja tidak melaksanakan apa yang diamanatkan UU 21, menurut Agun, Pemkab Pangandaran harus segera berkoordinasi dengan pemerintah yang lebih atas, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dan selanjutnya persoalan pemindahan asset ini pun akan diatur oleh pemprop.

“Jika ini tidak dilaksanakan, tentu nanti ada sanksinya, saya tahu persis undang-undang 21 tersebut karena saya yang menandatangi ketika saya menjadi ketua komisi II DPR RI. “tegas Agun. (hiek)

MENYIKAPI DEMO 4 NOPEMBER, ULAMA ADAKAN AUDENS DENGAN PEMKAB PANGANDARAN.

PARIGI-Bertempat di ruang rapat setda, menyikapi demo hari ini (4/10) sejumlah ulama menggelar audens dengan Pemerintah Kabupaten Pangandara.

Dalam audens tersebut, para ulama dari 10 kecamatan menypaian pernuataan sikapnya, agar pemkab Pangandaran bisa membuat perda yang mengatur mesjid sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan umat islam.

"Kami berhatap pemkab Pangandaran membuat perda tentang mesjid yang bisa membuat masyatakat lebih rajin datang ke mesjid. "ungkap salah seorang ulama.

Para ulama juga berharap, aspirasinya yang dituangkan dalam kesepakatan ulama Kabupaten Pangandaran dalam menyikapi demo 4 nopember ini bisa disampaikan kepada pemerintah pusat.

"Karena ketidak siapan kami dalam satu hal, kami tidak bisa pergi ke jakarta untuk bergabung dengan umat islam dari daerah lain. "imbuhnya.

Sementara Bupati Pangansaran, H..Jeje Wiradinta yang didampingi Wakil Bupati, H. Adang Hadari, Sekda Mahmud, SH, MH, menyampaikan, aspirasi para pemuka agama yang tertuang dalam sebuah kesepakatan, akan segera disampaikan kepada Presiden Jokowi.

"Saya dengan pa wabup akan menyampaikan ini langsung tanpa melalui surat. "kata Jeje.

Diakui Jeje, kegiatan keagamaan khususnya di daerah yang menjadi tempat aktifitas wisata memang tidak segiat di daerah lainnya.

Kalau di Kecamatan Langkaplancar, Cigugur atau kecamatan lainnya yang tidak ada tempat wisata, menurut Jeje, jika adzan sudah berkumandang, biasanya masyarakat menghentikan kegiatannya sementara untuk melaksanakan ibadah dulu.

"Tapi itu  mungkin akan lain di daerah wisata. "kata Jeje. (hiek).

WARGA PRIHATIN, SUNGAI CIJULANG KINI MULAI TERCEMAR

CIJULANG-Lingkungan alam sejatinya sangat penting bagi kehidupan manusia, karena di dalamnya terdapat mahluk hidup dan mahluk tak hidup yang saling ketergantungan. Jika lingkungan hidup sudah tidak terpelihara dengan baik, maka akan menyebabkan  bencana bagi seluruh penghuninya. Seperti bencana alam yang sering terjadi saat ini itu lebih banyak diakibatkan kurang sinergisnya antara manusia dengan lingkungan alam sekitar.

Sekarang berbagai polemik terjadi ini terkait penyelamatan lingkungan kawasan hutan dan sungai yang mulai rusak akibat masyarakat kurang memahami fungsi alam dan berbagai dampak yang akan ditimbulkan di kemudian hari dari  akibat kecerobohan dalam pengelolaan lingkungan alam sekitar.

Demikian dikatakan kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Pangandaran, Surya Darma, SH, MH saat ditemui di ruang kerjanya.

“BPLH akan terus melakukan langkah-langkah preventif guna mengatasi hal tersebut sebelum semua kerusakan lingkungan ini semakin parah. “tegas Surya.(3/11).

Surya menambahkan, lingkungan hidup mempunyai konsep sentral dalam ekologi yang disebut ekosistem dan mempunyai hubungan antara komponen-komponen yang bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan. Jadi tanpa perbuatan atau campur tangan manusia yang berlebihan, sesungguhnya siklus alam dengan sendirinya akan tetap terjaga, karena kerusakan yang ditimbulkan, dapat dikembalikan lagi oleh alam secara alami.

“Tetapi jika kerusakan alam itu dilakukan oleh manusia, maka itu akan sulit dikembalikan lagi oleh alam, apalagi mengembalikan seperti semula", ungkapnya lagi.

Sekarang, menurutnya, pihaknya sudah membentuk Satgas Lingkungan Hidup yang di dalamnya melibatkan para camat dan kabid-kabid di BPLH dengan tujuan melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Jadi nanti, lanjut Surya, bisa dibuat deskripsinya, setelah dilakukan penelitian bersama para satgas lingkungan tentang layak atau tidaknya wilayah tersebut didirikan bangunan terutama yang berada di sempadan sungai juga terkait pencemaran dan penebangan di kawasan hutan dan selanjutnya hasil deskripsi tersebut langsung diserahkan kepada bupati.

"Dan saya akan terus berkordinasi dengan semua petugas BPLH juga para satgas lingkungan yang ada dilapangan" imbuh Surya.

Di tempat terpisah, salah seorang pengelola body rafting warga Cidahu Batukaras, Rahmat (45), mengatakan, ia siap membongkar bangunannya yang berada di sempadan sungai Cijulang, Green Canyon bila memang kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Pangandaran seperti itu.

"Dengan kesadaran diri sendiri, saya sebagai pengelola atau pemilik Body rafting Baraja siap membongkar bangunan saya, demi menyelamatkan dan melestarikan tempat wisata Green Canyon, apalagi saya asli orang Cijulang punya tanggung jawab moral dan harus bisa memberi contoh baik kepada masyarakat lainnya."ungkap Rahmat.

Hal senada dikatakan H.Ayo Sahyo, menurutnya, masyarakat harus bisa menjaga aset wisata Green Canyon jangan sampai tercemar, karena ulah para pengusaha yang kurang peduli pada lingkungan.

“Ini tanggungjawab kita semua seluruh elemen masyarakat, khususnya warga Cijulang. “kata Sahyo.

Tokoh agama Kecamatan Cijulang, H.Atang Abdul Halim, merasa ikut peduli dan harus bicara menanggapi berita tentang pencemaran di area Obyek Wisata Green Canyon. Menurutnya, seluruh warga Cijulang harus dibangun lagi kesadaran untuk lebih mencintai alam dan menjaga lingkungan dari pencemaran di sekitar tempat tinggalnya.

"Mari kita bahu membahu, bersama-sama menjaga kawasan wisata yang ada di Cijulang agar jangan sampai tercemar, juga kita lebih memperindah lagi Obyek Wisata Green Canyon yang berada di aliran sungai Cijulang"ungkap tokoh agama Kecamatan Cijulang ini. (AGE).

PASCA AMBLAS JEMBATAN CIPUTRAPINGGAN, OW PANTAI PANGANDARAN SEPI PENGUNJUNG

PANGANDARAN-Pasca amblasnya jembatan Ciputrapinggan perbatasan Kecamatan Pangandaran dan Kalipucang, kunjungan wisatawan ke Obyek Wisata (OW) Pantai Pangandaran nyaris terhenti. Warung-warung penjual makanan, sewa ban atau iringi-iringan kendaraan odong-odong dengan gemerlap lampu dan suara hingar musik yang biasanya memadati jalanan di sekitar pantai pun kini tidak terlihat.

"Kunjungan wisatawan ke pantai pangandaran, hilang hingga 95 %. "Ungkap Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata.

Pemda Pangandaran pun terus mengebut pembuatan jembatan darurat untuk mengantisipasi terputusnya jalur lalu lintas keluar masuk Pangandaran hingga pengerjaannya pun dilakukan siang dan malam.

"Jembatan ini sangat vital, sekarang kami benar-benar fokus untuk segera menyelesaikan jembatan darurat ini sesegera mungkin. "imbuh Jeje.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Industri Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disparindagkop UMKM) Kabupaten Pangandaran, Drs. Muhlis membenarkan, kunjungan wisatawan ke obyek pantai Pangandaran mengalami penurunan drastis pasca jembatan Ciputrapinggan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 karena merupakan satu-satunya akses ke Pangandaran dari arah Kota Banjar dan Jawa Tengah.

"Dampak amblasnya jembatan tersebut sangat terasa sekali pada kunjungan wisata khususnya ke obyek pantai Pangandaran. "jelas Muhlis.(31/10).

Tapi menurunnya jumlah kunjungan wisatawan tersebut tidak terjadi di obyek Pantai Batukaras. Menurut Muhlis, wisatawan yang datang ke Batukaras hanya turun hingga 10 % saja.

"Wisatawan yang datang ke Batukaras lebih banyak  menggunakan jalur dari arah Kabupaten Tasikmalaya.  "Terang Muhlis lagi.

Sementara menurunya pengunjung ke Green Canyon, sambung Muhlis, lebih banyak disebabkan curah hujan yang terus menerus. Selain bahaya untuk dikunjungi, air yang mengalir di sungai itu keruh bercampur lumpur yang terbawa air hujan di atasnya. 

Disoal target PAD dari sektor pariwisata, menurut Muhlis, kemungkinan untuk tahun ini tidak akan tercapai dari target setelah perubahan anggaran tahun 2016, Rp.10 milyar.

"Kemungkinan estimasi capaian PAD di bawah 80 %. "ungkapnya. (hiek)

DADANG DIMYATI: "KONTRAKTOR NAKAL TIDAK AKAN DIBAYAR..."

PANGANDARAN – Munculnya kekecewaan masyarakat terhadap hasil sejumlah pekerjaan  proyek pemerintah disikapai serius oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Inpormatika (Dispuhubkominpo) Kabupaten Pangandaran.

Kepala Dispuhubkominpo Kabupaten Pangandaran, Drs. H. Dadang Dimyati mengaku, pihaknya pun sudah mengetahui banyak masyarakat yang kecewa terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan pihak pemborong baik penunjukan langsung atau lelang belum terindikasi adanya kerugian negara.

“Pada APBD tahun 2016 untuk di dinas kami ada 20 paket penunjukan langsung dan 160 paket yang dilelangkan,” terang Dadang.(30/10).

Masih dikatakan Dadang, saat ini masih banyak pekerjaan baru 6 bulan atau masih dalam masa pemeliharaan. Jika hasil pekerjaan mengalami kerusakan pada masa pemeliharaan maka pihak kontraktor wajib memperbaiki kembali.

“Kami menemukan beberapa pekerjaan yang dinilai buruk oleh masyarakat, setelah melakukan klarifikasi hal tersebut selain akibat faktor cuaca yang tidak mendukung ada juga yang terkena dampak bencana,” tambahnya.

Namun Dadang menegaskan apabila dilapangan terdapat kontraktor atau konsultan perencanaan dan konsultan pengawas yang nakal, pihaknya tidak akan membayar pekerjaan tersebut.

Jika masyarakat ada yang mengetahui kontraktor mengesubkan pekerjaan ke CV yang bukan pemenang tender atau menemukan konsultan pengawas fiktif, Dadang pun meminta peran aktif masyarakat untuk segera melaporkan hal tersebut ke dinasnya.

“Silahkan laporkan saja langsung ke kami dan hasil pekerjaannya tidak akan kami bayar,” tegasnya. (AGE)

UNTUK KEPENTINGAN WISATA GREENCANYOON, WARGA PERTANYAKAN, IJIN RUMAH MAKAN DI SEPADAN SUNGAI CIJULANG

CIJULANG– Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Pangandaran mengingatkan agar para pengusaha hotel maupun restoran untuk ikut mengatasi pencemaran  lingkungan demi terwujudnya lingkungan yg bersih di area wisata.

      “BPLH telah membuat surat edaran untuK para pengusaha hotel dan rumah makan di Pangandaran agar mentaati aturan dan ikut mengatasi pencemaran lingkungan” kata Kepala  BPLH Kabupaten Pangandaran, Surya Darma,SH.MM. (28/10).

Menurut Surya, sebagai daerah tujuan wisata, Pangandaran tidak hanya dikunjungi wisatawan domestik, tapi wisatawan mancanegara memilih pangandaran jadi tujuan wisatanya. Dan jika bicara pariwisata, lanjut Darma, ia memiliki kaitan erat dengan lingkungan alam sebagai penunjangnya, karenanya para pengusaha yang bergerak di bidang pariwisata hendaknya memperhatikan lingkungan yang bersih.

 “Tata kelola Lingkungan telah diatur dalam UU No 32 thn 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” tegas Surya Darma.

Hasil penelusuran p-news di sepanjang kawasan sungai Cijulang, tepatnya sebelum area wisata Greencanyoon,  masih banyak bangunan waru8ng-warung kecil hingga rumah makan besar di bantaran sungai tersebut.

Hal senada dikatakan pemilik bodyrafting Baraja, Rahmat, menurutnya alangkah indahnya bila pinggiran sungai Cijulang menuju objek wisata Green Canyon dibangun gazebo-gtazebo atau ruang terbuka hijau untuk mengatasi pencemaran air sungai yang diakibatkan dari limbah rumah makan.

“Ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar penataan harim sungai terlihat hujau dan asri. “ujar Rahmat.(31/10).

           Disampaikan Rahmat, jika tidak secepatnya dibenahi, dikhawatirkan sungai disekitar kawasan wisata Green Canyon, ke depan, akan banyak bermunculan bangunan-bangunan lain. Seperti yang terlihat sekarang, dengan jejeran rumah makan yang memanfaatkan harim sungai tersebut, terkesan kumuh dan kurang tertata. Hal tersebut pasti akan berimbas pada berkurangnya penghasilan para pelaku wisata dan pendapatan asli Daerah (PAD).

“Yang ditakutkan kami,  dampak dari semua itu, wisatawan pun akan enggan datang ke Greencanyoon. “ucap Rahmat lagi.

Ditempat terpisah, tokoh masyarakat Cijulang, H.Ayo Sahyo menegaskan, semua ini dibutuhkan ketegasan Pemerintah Daerah melalui instansi terkait sebelum pada akhirnya aliran sungai Cijulang  benar-benar tercemar.

"Kami masyarakat Cijulang yang peduli pada kelestarian lingkungan hidup di kawasan wisata Green Canyon, pada hari kamis lalu, (28/10) telah melayangkan surat ke BPLH Kabupaten Pangandaran terkait masalah ini", tandasnya. (AGE)

ULAR HITAM DI JEMBATAN KONGKOLONG CIJULANG SERING KAGETKAN WARGA

CIJULANG-Keberadaan ular di sekitar jalan menuju bandara nusawiru, tepatnya di jembatan Kongkolang,  sampai saat ini masih tetap menjadi misteri warga sekitar Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang. Pasalnya, ular sejenis kobra yang diperkirakan sebesar lengan orang dewasa dan panjang sekitar 6 meter ini kerap muncul secara tiba-tiba. Kali ini kemunculan ular tersebut sempat terlihat petugas Kepala Instruktur Bandara Nusawiru dari Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat, Hendra, saat ia melintas jalan bandara tersebut pulang dari sholat juma’t.

Menurutnya, saat ia sedang mengendarai speda motornya, tiba-tiba melihat ular sedang melingkar di tengah jalan, hingga Hendra pun kaget dan terjatuh dari speda motornya.

“beruntung saya menderita luka lecet di lengan dan kaki saja. “tutur hendra.(30/10).

Diceritakan Hendra, saat sedang mengendari motornya, ia kaget melihat ular hitam sebesar lengan ditengah jalan, saat itu ia sedang lihat ke sisi jakan melihat trotoar jalan baru,

Ketika pandangan matanya ke depan, entah datangnya dari arah mana, Hendra melihat uloar di depannya, secara refleks ia rem motornya hingga terpeleset dan jatuh.

“Melihat saya terjatuh dari motor, orang-orang yang melihat kejadian pun datang menolong saya."tutur Hendra.

Tapi aneh, saat ia ceritakan kenapa dirinya sampai terjatuh dari motor, orang-orang yang menolongnya hanya menggeleng heran karena menurut mereka tidak melihat ular seperti yang dicertakannya.

Menurut Hendra, kejadian tersebut merupakan yang kedua kalinya ia alami. Kejadian pertama, sekitar satu tahun lalu, waktu itu kebetulan dirinya sedang ada keperluan ke Cijulang, sekitar jam 18.00, saat adzan magrib berkumandang di mesjid-mesjid, saat melintasi jembatan kongkolong, tiba tiba terlihat seperti benda hitam membentang ditengah jalan, karena rasa penasaran, ia pun mendekati benda tersebut. Dan ternyata saat diamati lebih dekat benda hitam tersebut bergerak. Ketika terlihat semakin jelas terlihat,  ternyata ekor ular besar. Karena keburu takut ia tidak sempat melihat ke arah kepalanya, tapi diperkirakan jika ekornya yang yang dilihatnya, diperkirakan ularnya sebesar tiang lampu mercuri.

”Mungkin ular yang saya lihat juma’t kemarin ular yang sama saat saya klihat tahun 2015 lalu dan sempat menjadi perbincangan warga sekitar, karena dari cerita warga, warna, panjang dan ukuran ular tersebut sama dengan yang saya lihat. “Kata Hendra lagi.

Salah seorang warga Cipariuk, Nusawiru, Parno (65), dirinya pun mengaku pernah melihat ular hitam seperti yang dilihat Hendra. Ketika anaknya masih punya warung kecil di dekat jembatan kongkolong sekitar 10 bulan yang lalu.
"Saya pernah melihat dua kali keberadaan ular hitam tersebut sekitar pukul 01.00 dini hari, ular tersebut membentang membelah jalan, tapi sayang saya juga tidak sempat melihat kepalanya, hanya melihat dari perutnya sampai ekornya, perkiraan besarnya sebesar paha orang dewasa, sampai sata terkesima melihatnya", paparnya.

Menurut warga Desa Kiondangjajar, bukan hanya Parno dan Hendra saja, warga lain pun banyak yang sempat melihat keberadaan ular tersebut sedang melintas di jalan menuju Bandara Nusawiru, tepatnya di dekat jembatan Kongkolong, dan biasanya muncul saat menjelang adzan magrib atau tengah malam sampai waktu menjelang shubuh.  (AGE)

MASYARAKAT CIKONDANG SINDANGSARI DAMBAKAN PERBAIKAN JALAN

CIMERAK-Infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, tepatnya di jalur Sindangsari - Cikondang, kondisinya sangat memprihatinkan. Selain rusak, jaklan tersebut sangat licin saat turun hujan.

Padahal, jalan tersebut sangat vital karena tiap hari dipakai akses perekonomian, terutama hasil gula kelapa yang tiap harinya mencapai 10 ton untuk dipasarkan ke kota-kota besar.

Salah seorang tokoh masyarakat Cimerak, Uce Hasid yang juga anggota DPRD Kabupaten Pangandaran komisi III, menyayangkan perihal kondisi jalan  dengan kerusakan yang cukup parah tersebut.

"Jalan ini menjadi urat nadi lalu-lintas perekonomian masyarakat disini dalam pendistribusian komoditi gula kelapa, tapi kenapa pemkab terkesan tidak memperhatikan kondisinya..?”ungkap Uce.(28/10).

Uce menambahkan, jalan yang rusak parah ini mencapai 8 km, diharapkan pemerintah segera melakukan perbaikan.

“jika terlalu lama dibiarkan, maka dikhawatirkan akan menghambat roda perekonomian masyarakat pedesaan di Kecamatan Cimerak. “kata Uce lagi.

Hal senada dikatakan anggota BPD Desa Mekarsari, Saleh Aji, curah hujan yang tinggi saat ini dengan keadaan jalan rusak, sangat riskan terjadi kecelakaan karena kondisi jalan tersebut licin. Menurut saleh, masyarakat sangat berharap kondisi jalan tersebut segera  diperbaiki

“Kami khawatir bila truk pengangkut gula tergelincir dan terguling. “ungkap Saleh.

Salah seorang warga pengrajin gula kelapa mengungkapkan, Pemkab Pangandaran seharusnya lebih mengutamakan masalah infrastruktur jalan di pelosok karena manfaatnya sangat dirasaan langsung oleh masyarakat,

“Semoga pemkab pangandaran bisa cepat merealisasikan nya", ungkapnya. (AGE)

IRMA, BOCAH 5 TAHUN PENDERITA PENYAKIT SEJENIS GIZI BURUK

CIGUGUR-Seorang bocah warga Rt 03 Rw 04 Dususn Mekarsari Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran,Irma Sukmawati (5) sudah lama mengidap penyakit semacam gizi buruk membuat tubuhnya kurus dan untuk makan pun harus dibantu infus.

“Ini sudah lama, sejak ia berusia 7 bulan. “terang Ibunya. (28/10).

Menurut ibunya, Irma dalam dua minggu sekali harus ganti infus untuk membantu kesehatannya. Dan kadang harus dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis dalam rangka pengobatannya.

“Saya menggunakan BPJS untuk berobat anak saya. “terangnya lagi.

Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari, usai menghadiri peringatan HUT Partai Golkar di Lapang Cimindi kecamatan cigugur berkesempatan melihat Irma, di rumah salah seorang warga sekitar lapang.

“Secara pribadi atau atas nama Pemerintah Daerah saya sudah sering menengok  Irma. “Terang Adang.

Menurut Adang, sebenarnya Irma bukan menderita gizi buruk, tapi karena penyakit yang dideritanya yang membuat ia seperti ini. Dan selama ini, menurut Adang, ia pun rutin melihat keadaan dan perkembangan kesehatan Irma serta membantu proses pengobatan melalui BPJS. 

“Masalah kesehatan masyarakat merupakan salah satu perioritas kebijakan Pemkab Pangandran, jadi sudah pasti Irma pun menjadi perhatian kami. “ungkap Adang. (hiek)

PERINGATAN HUT PARTAI GOLKAR KE 52 DI CIGUGUR, M. TAFIQ; “KEPEMIMPINAN JEJE-ADANG TETAP SOLID “

CIGUGUR-Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar Kabupaten Pangandaran diselenggarakan 3 hari pasca peringatan Hari Jadi Kabupaten Pangandaran ke 4.  Bertempat di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur, HUT yang dihadiri Angggota DPR RI dari Fraksi Golkar asal pemilihan dapil X (Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran dan Kota Banjar), Agun Gunanjar, perwakilan DPD Propinsi, Bupati-Wakil Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata –H. Adang Hadari, Ketua DPRD, Iwan M. Ridwan, S.Pd, M.Pd, tamu undangan lainnya dan ratusan kader serta simpatisan partai golkar Pangandaran.

HUT partai golkar ke 52 ini semakin istimewa saat diantara tamu undangan, juga hadir mantan Bupati Ciamis 2 periode, H. Engkon komara dan ketua Presidium pemekaran DOB Pangandaran, H. Supratman.

Dalam pidato politiknya, kertua DPD Pangandaran, M. Taufiq menyampaikan, pasangan H. Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari tetap akan solid hingga masa bakti kepemimpinan 5 tahun ke depan.

“Walau kami berbeda partai, tapi untuk urusan membangun pangandaran, kami akan tetap bahu membahu dan saling mengisi satu sama lain untuk kepentingan masyarakat pangandaran.” Kata Taufiq.(28/10).

Seluruh kader partai golkar, lanjut Taufiq, harus lebih peka menangkap apa yang dikehendaki rakyat di desa-desa, kalau selama ini partai golkar besar, itu karena dukungan rakyat.

“Seluruh kader harus tahu aspirasi sekecil apa pun yang ada di masyarakat. ‘imbuh Taufiq.
Sementara, dalam sambutannya , Agun Gunanjar, mengatakan, seluruh kader golkar yang ada di daerah harus biusa meningkatkan sunber Daya Manusia (SDM), meningjkatkan kofetensi dan kemahiran dalam pengasaan bahasa.

“Dan harus diketahui seluruh kader, secara nasional partai golkar mendukung penuh pemrintahan di bawah pimpinan Jokowi-JK. “terang Agun.

Dikatakan Agun, partai golkar harus bisa merubah mainset untuk memajukan kepentingan rakyat.

“Suara golkar adalah suara rakyat. “tegas Agun.

Menyikapi pemerintahan Kabupaten Pangandaran pada usianya yang ke 4, Agun menilai sudah solid dengan kinerja yang terukur. Keberadaan kabupaten Pangandaran, menurut Agun, berada di lokasi yang sangat strategis sebagai pintu gerbang jalur selatan pulau jawa.

“Kita tidak akan mampu berbuat banyak tanpa bantuan dan dukungan dari partai –partai lain. “kata Agun. (hiek)

DPRD KECEWA, KONSULTAN PROYEK JARANG KE LAPANGAN

PARIGI-Banyaknya keluhan masyarakat tentang buruknya pengerjaan infrastruktur yang dikerjakan beberapa rekanan membuat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd angkat bicara. Menurutnya,  Komisi III telah bekerja maksimal dan menepis tuduhan DPRD kurang respon menanggapi aspirasi masyarakat.

"Saya tanya langsung kapada Ketua Komisi III, apakah sudah melaksanakan pengawasan, dan  jawabannya sudah maksimal,” kata Iwan.

Masih menurut Iwan, buruknya proyek infrastruktur dikarenakan kurang tepatnya perencanaan, sistem pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan maksimal, kecurangan pihak rekanan dan lemahnya pengawasan dari pihak konsultan.

“Konsultan perencanaan tidak boleh asal asalan dalam merencanakan suatu pekerjaan, ULP (Unit Layanan Pengadaan-red) harus jeli dalam menentukan pemenang tender, rekanan yang melakukan penawaran jumping jangan dijadikan  pemenang,” tegas Iwan.

Ditambah Iwan, pembiorong pun seharusnya saat mengikuti proses lelang biasanya melampirkan sertifikat tenaga ahli, namun kenyataan dilapangan sarat itu tidak ada.

“Bagaimana pekerjaan mau bagus, petugas lapangan dari pihak pemborong kebanyakan bukan tenaga ahli bahkan  mirisnya lagi, memahami gambar pun tidak bisa,” ungkap Iwan kesal.

Lebih lanjut Iwan mengatakan, keterbatasan personel seperti yang sering dikemukakan pihak dinas tehnis jangan selalu dijadikan alasan, sehingga mengurangi fungsi pengawasan kepada pemborong.

“Konsultan pengawas itu kan di bayar, tapi kenapa ke lapangan tidak pernah atau jarang ada, kan ini aneh…” kata Iwan.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Pangandaran, Wowo Kustiwa berharap para konsultan pengawas jangan hanya datang di awal dan diakhir pekerjaan.

“Jangan hanya datang ketika melakukan pemeriksaan awal dan saat pemeriksaan akhir saja, pengawas harus ada di tempat setiap hari kerja ,” tegas Wowo. (AGE).