DENGAN TEMA “MAY DAY IS BUILED TOGETHER” PEMKAB TASIK PERINGATI HARI BURUH SEDUNIA TAHUN 2021

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS – Beberapa hari lalu Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melalui  Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (Diskopukmnaker) eringati Hari Buruh Sedunia (May day) tingkat kabupaten, yang dihadiri Sekretaris Daerah Kab. Tasikmalaya Dr. H. Mohamad Zen,  Plt Kepala Diskopukmnaker Ir Hj. Wida Andriani, Forkopimda, Perwakilan SKPD, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Serikat Pekerja Serikat Buruh (SPSI) Kab. Tasikmalaya, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Priangan Timur, bertempat di Pendopo Baru (01/05)

Dengan tema "May Day Is Builed Together " peringatan hari buruh ini bertujun untuk meningkatkan semangat dan peran aktif para pekerja dalam proses dunia usaha.

Seperti disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Mohamad Zen, ia  berharap Peringatan May day 2021 dapat menumbuhkembangkan para pekerja dalam rangka memotivasi pengabdiannya pada pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya .

Zen juga berharap melalui peningkatan keterampilan kompetensi, wawasan dan pengetahuan diharapkan peringatan ini dapat dijadikan tonggak bagi semua pekerja untuk mampu bersaing di tataran pasar bebas. 

“Dengan demikian kita mampu beradaptasi dan bersaing dalam percaturan global dibidang ketenagakerjaan," tutur Zen.

Salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran, menurut Zen, Pemkab Tasikmalaya akan menggulirkan program pelatihan dengan sistem jemput bola untuk menghemat akomodasi tempat pelatihan. 

“Program ini ada di Diskopukmnaker dan segera akan digulirkan dalam waktu dekat, “jelasnya.(ANWARWALUYO)

PEMKAB PANGANDARAN SEGERA BERLAKUKAN SYARAT DAN KETENTUAN LARANGAN MUDIK LEBARAN

PANGANDARANNEWS.COM – Menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik lebaran 2021 Pemda Kabupaten Pangandaran segera memberlakukan syarat ketentuan masa penyekatan wilayah.

Seperti disampaikan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, terkait kebijakan tersebut pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi bersama forkopinda. 

“Sesuai dengan kebijakan pusat, larangan mudik ini mulai berlaku mulai tanggal 6 hingga 17 mei 2021,  hanya saja ada syarat ketentuan bagi kendaraan yang diperbolehkan melintas,"kata bupati. (4/5)

Pada 6 hingga 17 Mei 2021 ini, lanjut bupati, kendaraan yang boleh melintas keluar masuk hanya kendaraan emergency dan pengangkut barang kebutuhan pokok saja, sementara untuk yang tidak memenuhi persyaratan tersebut kendaraan akan diputarbalikan arah oleh petugas..

Lebih jauh bupati mengatakan, ada beberapa poin utama yang menjadi pembahasan yang sudah  disepakati, di antaranya melaksanakan Operasi Ketupat Lodaya 2021 sebelum hari Raya Idul Fitri. Dan dalam operasi lodaya ini akan disediakan tiga jenis pos, Pos Penyekatan, Pos Pengamanan dan Pos Pelayanan.

Dengan adanya Pos Penyekatan ini, kata bupati, berarti tidak ada masyarakat dari luar daerah yang bisa masuk ke Kabupaten Ciamis dan Pangandaran kecuali emergency atau darurat. 

Pos yang akan didirikan Polres Ciamis ini berlokasi di Kalipucang, jalur penghubung masuk dari Jawa Tengah dan dari Jawa Barat bagian selatan, dan pada pos ini petugas akan melakukan pemeriksaan pada setiap kendaraan yang keluar-masuk Pangandaran. 

"Petugas akan memeriksa mulai dari surat identitas, surat ijin dari pejabat instansi yang ditandatangan basah tanda tangan elektronik, surat ijin perusahaan, surat izin kepala desa serta dokumen keterangan negatif Covid-19," jelas bupati.

Bupati menambahkan, kebijakan larangan mudik ini dilakukan merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir serta memutus rantai penyebaran Covid-19. 

"Selainkebiakan larangan mudik pemerintah pun melarang masyarakat melakukan mobilitas dan aktivitas yang memicu kerumunan pada malam takbir, “pungkasnya. (PNews)

JELANG DIBERLAKUKAN LARANGAN MUDIK LEBARAN POLRES CIAMIS LAKUKAN PENYEKATAN KENDARAAN DARI JAWA TENGAH

PANGANDARANNEWS.COM – Pada pra diberlakukannya penyekatan larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah, Jajaran personel Polres Ciamis kemarin  (3/5) telah melakukan penyekatan kendaraan yang hendak melintas masuk ke wilayah Jawa Tengah, yang berlokasi di simpang tiga Pos Lantas Kalipucang, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. 

Penyekatan in langsung dipimpin Kasat Lantas Polres Ciamis AKP Zanuar Cahyo Wibowo, S.I.K. dengan didampingi Kanit Turja wali Iptu Disino Gustiana serta Kanit Kamsel Ipda Sony Santana serta sejumlah personel Satlantas yang dibantu petugas dari TNI, petugas kesehatan serta Satpol PP Pangandaran.

Kepada sejumlah awak media Kapolres Ciamis AKBP Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., mengatakan, penyekatan ini dilakukan bertujuan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 pasalnya diprediksi akan ada warga yang melaksanakan mudik Idul Fitri lebih awal. Dan pelaksanaan pra penyekatan ini dilakukan secara serentak di seluruh wilayah hukum Polda Jabar. 

“Dan kami melakukan ini juga dalam rangka antisipasi pada warga yang melakukan mudik lebih awal,” ujar Kapolres.

Di pos penyekatan tersebut, kata Kapolres, petugas akan melakukan pemeriksaan mulai dari surat-surat kendaraan, surat tanda bebas Covid-19 pada kendaraan yang hendak masuk ke wilayah Jawa Tengah maupun sebaliknya.  

Selain melakukan pemeriksaan Rapid Tes Antigen, imbuh Kapolres, petugas di Pos penyekatan pun akan memberikan masker gratis kepada para pengendara yang hendak melintas ke Jawa Tengah maupun masuk ke Jawa Barat melalui Jembatan Pancimas Kalipucang.

“Kami berharap agar warga yang saat ini ada di perantauan tidak melakukan mudik lebaran, sayangilah keluarga, saudara, tetangga dan masyarakat di sekitar anda, “ujar Kapolres lagi.

Ia menambahkan, penyekatan ini tidak hanya dilakukan di Simpang Tiga Pancimas Kalipucang tapi juga di depan Kantor Pos Lantas Pangandaran dan di depan Kantor Kecamatan Pangandaran. (PNews) 

INI KOMENTAR MENTERI KELAUTAN SOAL PRIAMARI SAAT KUNJUNGAN KERJA KE KABUPATEN PANGANDARAN

PANGANDARANNEWS.COM – Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Pngandaran, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono  didampingi sejumlah pejabat KKP dan anggota DPR-RI langsung disambut  Bupati-Wakil Bupati Pangandaran, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dan sejumlah pejabat di lingkup Pemeritahan Pemkab Pangandaran,.

Dalam kunjungan tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan RI berkesempatan mengunjungi Poltek Kelautan dan Perikanan Pangandaran, Pangandaran Integrated Aquarium and Marine Research Institute (PIAMARI) serta meninjau langsung aktivitas nelayan di Pelabuhan Cikidang di Desa Babakan Kecamatan Pangadaran.(03/05)

Saat mengunjungi gedung akuarium raksasa Priamari yang sudah beberapa tahun lalu selesai dibangun namun tak kunjung beroperasi atau dibuka untuk umum, Trenggono mengatakan, perlu ada loreksi dan penambahan terkait penataan dan desain Priamari.

"Ini akuarium bagus perlu dilanjutkan, tapi perlu ada koreksi, kalau lokasi sudah cocok karena Pangandaran memang dikenal sebagai daerah wisata "ujarnya.

Kata Trenggono ada dua hal yang harus diperbaiki, seperti penataan lokasi dan desain., dua sarat ini belum terpenuhi. 

Tujuan dibangunnya akuarium ini, kata Trenggono diantaranya untuk edukasi biota laut, sejarah biota laut dan  profil jenis ikan juga sebagai tujuan wisata.

Dan untuk kepentingan tersebut, Trenggono juga mengatakan KKP siap bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata untuk pengembangan PIAMARI.  .

Disoal kapan Priamari mulai dibuka untuk umum, Trenggono hanya menjawab, kedatangannya ke Pangadaran baru kali dan kedatangannya  ke Pangandaran sekarang ini salah satunya untuk melanjutkan pembangunan Priamari supaya lebih baik.

“Saya kan baru kali ini datang ke Pangandaran, “ucapnya.

Sementara Mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti yang menginisiasi berharap pemerintah segera melanjutkan pembangunan Priamari.

Kata Susi, dulu ia pernah bermimpi punya sentra kelautan dan perikanan di Pangandaran, ada Poltek, pelabuhan, riset dan wisata. Sekarang saat ia sudah berhenti tapi Priamari belum selesai, jadi tugas menteri sekarang untuk menyelesaikan..

“Saat membangun komplek ini saya terinspirasi lokasi serupa di Sidney Australia, saat itu saya sempat membawa dirjen kesana, “kata Susi.

Pada kesempatan yang sama Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata optimistis kunjungan Menteri KKP ini akan membawa dampak positif bagi penyelesaian pembangunan PIAMARI. 

Jeje mengatakan PIAMARI bisa mendukung kelengkapan objek wisata di Pangandaran dan berharap PIAMARI ini  bisa menjadi tambahan varian destinasi wisata di Pangandaran, sehingga Pemda Pangandaran pun sangat mendukung salah satunya dengan membuka akses jalan. 

"Mudah-mudahan dengan kunjungan Pak Menteri hari ini, PIAMARI bisa segera beroperasi," kata Jeje. (PNews)

JALAN WISATA BARU PAMUGARAN-BATUHIU KINI RAMAI JADI LOKASI NGABUBURIT PULUHAN REMAJA

PANGANDARANNEWS.COM - Sejumlah warga yang didominasi remaja belasan tahun hampir setiap sore asik menikmati pamandangan senja hari di pantai barat Pangandaran. 

Hampir sepanjang jalan yang akan menjadi jalur wisata antara pantai Pamugaran, Karangtirta hingga ke pantai  Batuhiu yang baru selesai dibangun tahun 2020 lalu ini kini menjadi arena “ngabuburit” baru warga.

Seperti dituturkan salah seorang warga Desa Cibenda, Sari, biasanya ia datang bersama rekan-rekannya selepas ashar atau sekitar jam 16.00 dengan berkendaran motor. 

Menurut Sari, kawasan jalan pantai baru ini bagus untuk tempat berswapoto dengan latar belakang hapar laut dengan sinar matahari jingga. 

“Kalau cuaca sedang cerah saya juga bisa menikmati sunset untuk berpoto, “ujarnya.(2/5)

Hal sanada dikatakan rekannya, Umi, sayang sisi sepanjang jalan yang membentang saat ini masih belum ada tumbuhan sehingga jika tengah hari akan terasa panas. 

“Mungkin akan lebih indah jika nanti pinggiran jalan ini ditanami pohon-pohon agar tampak rindang dan tidak terlalu panas jika siang hari, “ungkap Umi. (PNews)

 

ISI KEGIATAN BULAN RAMADHAN PEMDES KARANGMEKAR BAGIKAN TAKJIL DAN MASKER PADA WARGA

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS – Untuk mengisi kegiatan di bulan ramadhan serta eningkatkan tali silaturahmi dengan warga, Pemdes Karangmekar Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya menggelarkegiatan bagi-bagi takjil dan masker.

Pemdes Karangmekar bersama kader PKK, muslimat, patayat, kader Motekar, BUMDES, secara serempak membagi bagi takjil gratis, dan ini sudah menjadi agenda rutin tiap taun di bulan suci Ramadhan dalam rangka menjalin kebersamaan warga.

Menurut Kepala Desa Karangmekar Asep Titabahtir, dengan mengusung “Mewujudkan keteguhan hati dengan memberi dan berbagi ” kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara pemdes dan warga sehingga rasa silaturahmi pu tetap terjaga.

”Dalam kegiatan ini juga menjadi ajang sosialisasi terkait pentingnya mengikuti prokes kesehatan dimasa pendemi Covid -19 sekarang ini,”ujarnya.(2/5)

Asep menjelaskan, takjil yang dibagikan ini merupakan produk hasil olahan pedagang yang berada di desanya yang dibeli oleh Pemdes sehingga secara tidak langsung kegiatan ini juga bisa menggerakakan ekonomi warga desa.

Salah seorang warga, Novi, mengucapkan terimakasih karena kegiatan ini bisa menjadi salah sat  rangkaian ibadah di bulan suci.

“Kita isi bulan suci ini dengan amalan-amalan yang insaalloh menjadi pahala kita, “ungkapnya. (ANWARWALUYO)

 

POLRES TASIKMALAYA TERIMA HIBAH TANAH UNTUK PEMBANGUNAN MAKO POLSEK SUKARAJA DARI SEORANG WARGA

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS – Polres Tasikmalaya kemarin menerima hibah sebidang tanah yang akan dipergunakan untuk pembangunan Mako Polsek Sukaraja.

Dalam acara serah terima dan penandatangan nota hibah ini yang dilaksanakan di ruang PPKO dan langsung diterima Kapolres Tasikmalaya,  AKBP.Rimsyahtono S.I.K,.M.M,.C.P.H.R dari seorang warga bernama Drs.H.Ade Hendar, serta disaksikan sejumlah pejabat. (30/4)

Dalam sambutannya Kapolres mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs.Ade Hendar yang tulus   menghibahkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum, pembangunanMako Polsek Sukaraja.

“Atas segala kebaikan ini mudah-mudahan Tuhan membalas kebaikan BapakAd e Hendar, “ucap Kapolres. 

Selain kepada pember hibah Kapolrs pun memberikan aprsiasi dan ucapan terimakasih kepada seluruh Muspika atas kerjasama yang terjalin baik  dalam mengemban tugas sehingga tercipta situasi kamtibmas yang kondusif.

“Tidakketinggalan saya juga mengucapkan terimakasih pada Bapak Kapolsek Sukaraja semoga mako polsek Sukaraja bisa segera terwujud, “imbuhnya.

Kapolres juga mengatakan, pihaknya melalui Kabag Ren beserta Paur Log akan segera berkoordinasi dengan BPN untuk proses SHM dan proses pengajuan pembangunan dan Setelah proses hibah selesai sehingga bisa secepatnya terwujud Mako Polsek Sukaraja sebagai tempat pelayanan masyarakat. (ENDAH-AMIRSARIPUDIN)

PERINGATI HARI BURUH, PMII PANGANDARAN GELAR DEMO DI DPRD AJUKAN TIGA TUNTUTAN

PANGANDARANNEWS.COM - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pangandaran mendesak pemerintah dalam peningkatan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), apalagi di Kabupaten Pangandaran terbilang rendah jika dibandingkan dengan daerah lain.

Seperti disampaikan PMII di depan gerbang DPRD Kabupaten pangandaran dalam kegiatan aksi pada hari buruh internasional. (May Day),  sabtu (01/05/20)

Dalam orasinya Ketua PMII Pangandaran Yusup Sidik menyampaikan, pertama PMII menolak lupa Omnibus law, karena Pangandaran sebagai daerah wisata tentu menjadi daerah primadona bagi para investor untuk berinvestasi di sini. Baik investsi dalam dunia perhotelan, rumah makan bahkan pabrik besar dan industri lainnya.

“Hal ini tentu tentunantinya  akan banyak menggunakan jasa para buruh baik buruh lokal pangandaran atau dari luar pangandaran, “kata Yusuf.

Yusuf mengatakan, oleh karena itu buruh harus mendapat perhatian pemerintah terutama terkait hak dan keadilan buruh lainnya, dan pemerintah juga harus memperhatikan setiap perusahaan jangan sampai ketika ada perusahaan yang  memberikan upah tidak sesuai UMK yang sudah ditetapkan.

Dengan kewenangannya, kata Yusuf, baik eksekutif, legislatif atau pun yudikatif harus tegas bila perlu memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang bandel.

Yang kedua, lanjut Yususf, semua harus sadar buruh bukan mesin karena buruh juga manusia sehingga perusahaan harus mempekerjakan buruh dengan selayaknya sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti dalam penerapan jam kerja harus “manusiawi” sehingga jika masih ada yang mempekerjakan buruh tak sesuai peraturan jam kerja maka pemerintah mesti menindak tegas pihak perusahaan.

Dan yang ketiga, masih kata Yusuf, stop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa alasan yang jelas, karena ini tentu sangat merugikan dan juga merupakan kedzoliman. 

Karena, menurutYusuf, saat menerima PHK tentu mereka bisa jadi belum mempersiapkan diri untuk keberlangsungan hidupnya, apalagi yang sudah punya tanggungan keluarga.

“Hal ini jelas akan menambah banyak pengangguran dan tentu akan berefek pada kesejahteraan masyarakat, “pungkas Yusuf. (PNews)

BUPATI-WAKIL BUPATI DAN FORKOPINDA TASIKMALAYA IKUTI RAKOR KEPALA DAERAH

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Melalui video conference Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto mengikuti kegiatan pengarahan yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang juga diikuti oleh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia, bertempat di Ruang Desk Pilkada Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.(28/04)

Pengarahan kepala negara ini juga turut dihadiri Wakil Bupati,  Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda dan Asisten Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam pengarahannya kepada seluruh Kepala Daerah Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, berharap agar seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat memberikan kinerja terbaik, karena salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang baik.

“Untuk itu, jabatan ini tentunya memiliki tanggung jawab yang besar, “ujar Presiden.

Presiden juga menyampaikan beberapa hal terkait pemulihan kesehatan dan ekonomi di masa pandemi ini serta pencegahan atau penanganan pasien Covid-19 yang harus terus dilakukan sehingga kasus aktif Covid-19 dapat berkurang. 

Untuk itu, kata Presiden, pemerintah daerah harus selalu melakukan sosialisasi protokol kesehatan, dan program vaksinasi juga diharapkan terus berjalan dengan baik dan sasarannya jelas.

“Termasuk pelayanan vaksin kepada lansia yang saat ini sudah mulai berjalan, “imbuh Presiden. (ANWARWALUYO-AMIRSARIUDIN)

-

UNTUK OPTIMALISASI, PEMKAB PANGANDARAN USULKAN PENAMBAHAN OPD KE KEMENDAGRI

Sekda Pangandarann, Kusdiana

PANGANDARANBEWS.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran tahun ini akan  mengusulkan penambahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pangandaran Kusdiana, menurutnya usulan penambahaan OPD tersebut saat ini sudah sampai di Pemprov Jabar dan setelah dibahas di pemprov selanjutnya akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Nantinya oleh Pemprov Jabar akan dibahas dan selanjutnya diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Dan setelah dibahas di Kemendagri nantinya dikembalikan lagi ke Pemkab Pangandaran untuk dibahas lalu diterbitkan Perdanya, “kata Kusdiana (28/4)

Kusdiana menambahkan, dalam penambahan OPD tersebut rencananya untuk memekarkan Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah (BPKAD). Sehingga dengan dimekarkannya OPD tersebut kedepan akan terpisah antara penanganan pendapatan dengan pengelolaan aset daerah. Dan jika OPD nya sudah terpisah, ia berharap target pendapatan pun akan lebih maksimal.

“Rencananya kedua OPD hasil pemekaran tersebut bakal berstatus tipe B, “terangnya.

Terkait belanja modal dan belanja pegawai jika terjadi pemekaran OPD, menurutnya  masih imbang dengan kondisi keuangan daerah saat ini. (PNews)

HASIL EVALUASI, PEMKAB TASIKMALAYA RAIH PERINGKAT SAKIP “B” DAN RB “CC” PADA KEMENTERIAN PANRB SAKIP-RB AWARD 2020

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS -  Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya beberpa hari lalu mengikuti acara penyerahan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota tahun 2020  yang dilaksanakan secara virtual langsung dari Auditorium Kementerian PANRB di Jakarta, yang diikuti oleh Plh Bupati Mohamad Zen, Plt Kepala Bappeda, dan Inspektur Daerah Agus Bachtiar. (22/04)

Seperti diketahui dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-Reformasi Birokrasi (RB) Award 2020 ini Kabupaten Tasikmalaya meraih predikat “B” untuk SAKIP dan “CC” untuk RB.

Usai kegiatan tersebut, kepada media Plh Bupati Mohamad Zen menyampaikan, pihaknya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh seluruh pegawai Pemkab Tasikmalaya. 

“Tapi saya minta semua jajaran tidak boleh puas dan harus melakukan upaya-upaya yang lebih keras lagi, “kata Zein.

Prestasi yang telah dicapai ini, kata Zein, merupakan hal yang harus terus diperjuangkan, karena target yang sebenarnya bisa lebih baik dari pada apa yang di dapat kali ini, dan kedepan tentu harus bisa lebih membangun sinergitas yang utuh.

Sementara itu, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh mengungkapkan, predikat “AA” diberikan kepada Pemerintah Daerah yang meraih nilai 90 – 100, sedangkan A dengan nilai 80 – 90, “BB” dengan nilai 70 – 80, “B” untuk yang nilainya 60 – 70, “CC” dengan nilai 50 – 60, sementara “C’ untuk yang nilainya 30 – 50.

“Dan untuk yang nilainya kurang dari 30 mendapat predikatnya D, “terang Yusuf. (ANWARWALUYO)

BEBAN APBD UNTUK GAJI NON ASN TERUS MENINGKAT, PEMKAB PANGANDARAN AKAN CIUTKAN PEGAWAI NON PNS ?

PANGANDARANNEWS.COM – Hingga tahun 2020 beban APBD tahun 2021 Pemkab Pangandaran yang harus dibayaekan pada pegawai non Aparatus Sipil Negara (ASN) dengan Surat Perintah Kontrak (SPK) mencapai Rp 114.925.372.000.

Seperti ditutukan Kepala Bidang Anggaran di Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKD Kabupaten Pangandaran,  Idi Kurniadi, jumlah tersebut dari tahun 2020 beban untuk pembayaran pegawai non ASN tersebut sebesar Rp62.105.204.380.

“Dan dari tahun 2020 ke 2021 selisih kenaikan angka untuk pembayaran pegawai non ASN sejumlah Rp 52.820.167.620, “ kata Idi (28/4)

Di tempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani mengatakan, berdasarkan data hinggasaat ii jumlah pegawai non ASN tercatat 4.863 orang, dengan rincian yang sudah SPK sebanyak 4.471 dan yang belum SPK sebanyak 392 orang.

“Kami mendapat arahan dari Bapa Bupati, untuk OPD yang terlalu banyak pegawai non ASN agar melakukan evaluasi karena idealnya rata-rata setiap OPD maksimal 12 orang non ASN,” jelas Dani. (PNews)

INI HASIL PERTEMUAN SAAT KUNJUNGAN WAMEN ATR KE PEMKAB PANGANDARAN

PANGANDARANNEWS.COM – Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) hari kemarin melakukan kunjungan kerjanya sejumlah wilayah di Pulau Jawa bagian selatan salahsatunya kunjungannya ke Kabupaten Pangandaran.(28/04)

Di Kabupaten Pangandaran sebelum menemui Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata beserta jajarannya, Wamen ATR Surya Tjandra yang didampingi Kepala Kantor BPN Pangandaran berkesempatan meninjau beberapa lokasi, seperti ke pantai Madasari di Kecamatan Cimerak.

Usai menggelar pertemuan dengan Buapti dan Wakil Bupati Pangandaran, kepada media Surya Tjandra mengatakan, hasil kunjungan ke beberapa lokasi ada niat kuat Pemkab Pangandaran untuk melakukan pengembangan, khususnya di sektor pariwisata.

Untuk niat tersebut, kata Surya Pemkab Pangandaran sudah berupaya memanfaatkan secara optimal 91 kilo meter garis pantai yang dimilki. Tentu ini memelukan pemahaman tata ruang yang baik, karena potensi rawan bencana juga besar. 

“Artinya, boleh dibangun tetapi harus terbatas dan mitigasi bencananya juga harus kuat,” kata Surya.

Dan menurut Surya, BPN juga harus bekerja yang lebih pro aktif karena jika dulu hanya BPN saja namun sekarang sudah ditambah dengan Tata Ruang nya.

Surya mengatakan, pihaknya merekomendasikan antara perencanaan hingga pemberian hak serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga invetor pun nanti bisa melakukan investasi lebih banyak lagi dan cara sepertiitulah ekonomi akan bergerak.

“Saya berharap kolaborasi ini bisa dituntaskan juga diperlukan strategi dengan melaui program PTSL di sepanjang pantai Pangandaran agar hak kepemilikannya tidak simpang siur, “imbuhnya.

Pihaknya juga mndorong pelepasan kawasan hutan dari lahan Perhutani yang sudah dikuasai  masyarakat serta puluhan tahun telah memberikan manfaat pada masyarakat, dan ini tentu selaras dengan apa yang disampaikan presiden, ingin ada peneyelasaian buat kepastian hak bagi masyarakat yang berada dekat dengan kawasan hutan.

Sudah ada 13 kabupaten-kota di Jawa Barat yang sudah terdeteksi sejak tahun 2009, sedangkan untuk wilayah Priangan Timur, kata Surya, pihanya fokus di wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran juga Kabuoaten Cilacap Jawa Tengah, karena Kementerian ATR sudah membuat MoU dengan dua gubernur.

Sementara untuk wilayah Kabupaten Garut dan Sukabumi, terang Surya, sudah ada program kawasan strategis nasional juga untuk tiga daerah, Ciamis, Pangandaran dan Cilacap sudah ada kawasan strategis nasional. 

“Untuk wilayah Yogyakarta ada tiga kabupaten yaitu Gunung Kidul, Wonogiri dan Pacitan,” jelas Surya.

Sementara saat diminta komentarnya usai bertemu Wamen ATR, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menyampaikan, sebenarnya banyak persoalan terkait pertanahan yang menjadi kendala dalam melakukan pembangunan ketika diusulkan ke pemerintah pusat mau pun provinsi.

Lahan Perhutani yang produktif di Pangandaran, kata Jeje sangat luas, bahkan hamparan sawah hingga puluhan hektar berada di kawasan Perhutani.

“Hal lainnya yaitu permasalahn lahan berstatus HGU yang sudah habis masanya,” kata Jeje.

Sebagai kabupaten baru yang baru berjalan 8 tahun ini, kata Jeje, tentunya ia juga harus kerja keras untuk membangun infrastruktur jalan, rumah sakit, peningkatan gedung puskesmas serta pelayanan masyarakat seperti meningkatkan pendidikan dengan mengratiskan pendidikan serta pelayanan kesehatan gratis.  (PNews)

WABUP PANGANDARAN IKUTI KEGIATAN SISWA BERBAGI DI ACARA BUBOS 5

PANGANDARANNEWS.COM – Diikuti 27 kabupaten-kota, nenerapa hari lalu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kembali menggelar BUBOS 5 kali ini bertajuk Buka Puasa On The Screen (Bubos) 2021 yang dihadiri langsung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (24/04)

Kabupaten Pangandaran salah satu daerah yang melaksanakan kegta tersebut, Buka Puasa On The Screen dipusatkan di Aula Setda yang dihadiri Wakil Bupati Pangandaran H. Ujang Endin Indrawan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pangandaran Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, Wakil Ketua Penggerak PKK dan beberapa pejabat lingkup Setda Pangandaran.

Dalam paparan Gubernur Jawa Barat menyampaikan, kegiatan yang diselenggarakan secara daring dan luring (hybrid) ini diharapkan dapat menjalin silaturahmi warga Jawa Barat.

Acara Buka Bersama On the Screen kata Gubernur merupakan proses adaptasi yang bertujuan ingin menjangkau kebaikan – kebaikan selama ramadhan di 27 kabupaten/ kota tanpa harus terlalu ramai.

“Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan”, ujar Gubernur.

Gubernur juga berharap dengan pelaksanaankegiatan ini Pemkab agar mempersiapkan diri dalam menghadapi libur Idul Fitri mendatang. 

“Saya titip menjelang idul fitri,karena masyarakat jabar pasti akan berwisata ke Pangandaran, jadi manajemen pengendalian kerumunan dan lain lain agar semaksimal mungkin, ”ungkapnya. 

Seperti diketahui dalam pelaksanaan BUBOS kali ini diadakan program berbagi makanan oleh SKPD dan organisasi mitra pemerintah untuk Rumah Yatim/Rumah Jompo/rumah singgah di masing masing kabupaten/kota, berbagi rantang cinta dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk warga prasejahtera di masing-masing kab/kota dan program berbagi makanan oleh siswa/rantang siswa.

Saat diminta komentar Wakil Bupati pangandaran,  Ujang Endin Indrawan mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian, dan mudah-mudahan mendapat berkah serta bisa memberikan motivasi bagi.

“Berbagi itu suatu berkah yang baik”, ucapnya.

Ujang Endin pun tidak lupa berdoa’ agar seluruh warga Pangandaran khususnya siswa siswi yang telah berbagi dengan siswa atau dengan tetangga seputar rumahnya mendapat pahala dan berkah dati Tuhan YME.

“ Ade-ade yang hadir disini khususnya, saya doakan semoga sekolahnya suskses dapat menempuh pendidikan dengan baik dan menjadi orang yang berguna terutama dapat berbakti pada orangtua dan pada negara, ”tutur Wabup. (PNews)