HINGA TADI MALAM HASIL HITUNG CEPAT PASANGAN JUARA UNGGULI AMAN DI PILKADA PANGANDARAN

PANGANDARANNEWS.COM- Hingga tadi malam pukul 19.20, (9/12) berdsarkan hasil hitung cepat (quick count) Pilkada serentakKabupaten Pangandaran 2020, pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Jeje Wiradinata-Ujang Endin Indrawan (Juara)  unggul atas pasangan Adang Hadari-Supratman (Aman).

Seperti yang dilansir Versi hitung cepat (quick count/QC) LSI Denny JA Rabu 9 Desember 2020 hingga pukul 17.11 WIB, paslon Jeje Wiradinata-Ujang Endin Indrawan menang dengan rincian perolehan pasangan Jeje-Ujang mengumpulkan 51,90 persen suara, sementara untuk pasangan Adang-Supratman 48,10 persen. Jeje-Ujang meraih 138.464 suara sementara Adang-Supratman 128.227 suara.

Hitung cepat ini sendiri merupakan hasil dari metode verifikasi pemilihan kepala daerah yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) yang dijadikan sampel, dan dengan perbandingan tersebut, menurut hasil quick count pasangan nomer 1 Jeje-Ujang Indrawan (Juara) memenangi Pilbub Pangandaran tahun 2020.

Namun hasil resmi Pilkada serentak Kabupaten Pangandaran tahun 2020 secara resmi masih menunggu penghitungan oleh KPU Pangandaran yang dilaksanakan secara manual. 

Berikut data quick count Pilbup Kabupaten Pangandaran versi LSI Denny JA hingga pukul 16.52 WIB (9/12) dengan Data yang sudah masuk 100 %.

Kecamatan Cimerak dengan jumlah TPS 89 dan pengguna hak pilih 8969 orang dimenangkan pasangan Aman dengan 51,12 persen suara, sedangkan pasangan Juara mendapatakan 48,88 persen suara.

Kecamatan Langkap Lancar dengan jumlah TPS 107 dan pengguna hak pilih 7478 dimenangkan oleh pasangan Aman dengan 50,13 persen suara sementara pasangan Juara mendapat 49,87 persen suara.

Kecamatan Parigi dengan jumlah TPS 82 dan pengguna hak pilih 5742 orang dimenangkan oleh pasangan Aman dengan 52,28 persen suara. Sedangkan pasangan Juara mendapatakan 47,72 persen suara.

Kecamatan Cigugur dengan jumlah TPS 44 dan pengguna hak pilih 1673 orang dimenangkan oleh pasangan Aman dengan 55,77 persen suara. Sedangkan pasangan Juara mendapatakan 44,23 persen suara.

Kecamatan Cijulang dengan jumlah TPS 54 dan pengguna hak pilih 3809 orang dimenangkan oleh pasangan Aman dengan 53,50 persen suara. Sedangkan pasangan Juara mendapatakan 46,50 persen suara.

Kecamatan Sidamulih dengan jumlah TPS 56 dan pengguna hak pilih 5013 orang dimenangkan oleh pasangan Juara dengan 51,33 persen suara. Sedangkan pasangan Aman mendapatakan 48,67 persen suara.

Kecamatan Pangandaran dengan jumlah TPS 110 dan pengguna hak pilih 3745 orang dimenangkan oleh pasangan Aman dengan 52,52 persen suara. Sedangkan pasangan Juara mendapatakan 47,48 persen suara.

Kecamatan Kalipucang dengan jumlah TPS 69 dan pengguna hak pilih 4451 orang dimenangkan oleh pasangan Juara dengan 58,17 persen suara. Sedangkan pasangan Aman mendapatakan 41,83 persen suara.

Kecamatan Padaherang dengan jumlah TPS 127 dan pengguna hak pilih 6718 orang dimenangkan oleh pasangan Juara dengan 59,54 persen suara. Sedangkan pasangan Aman mendapatakan 40,46 persen suara.

Kecamatan Mangunjaya dengan jumlah TPS 62 dan pengguna hak pilih 7698 orang dimenangkan oleh pasangan Juara dengan 61,25 persen suara. Sedangkan pasangan Juara mendapatakan 38,75 persen suara. (PNews)

INI JUMLAH KEKAYAAN YANG DIMILIKI KEDUA PASLON DI PILKADA PANGANDARAN

PANGANDARANNEWS.COM – Bertempat di sekretariat di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih, hari kemarin Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kedua pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati yang akan berlaga pada Pilkada serentak Kabupaten Pangandaran tahun 2020, yang berlangsung di Aula KPU Minggu ( 06/12)

Paslon dengan nomer urut 1 (Juara), calon bupati Jeje Wiradinata memiliki kekayaan Rp 1.462.972.227, dan calon wakil Ujang Endin,total kekayaannya bernilai  Rp 6.692.907.500.

Sementara dari Paslon nomor urut 2 (Aman) Calon Bupati Adang Hadari memiliki harta kekayaan total senilai Rp 17.584.758.033, sedangkan wakilnya Supratman Rp 1.572.469.320.

Menurut Ketua KPU Pangandaran, Muhtadin, kedua pasangan calon harus mengumumkan harta kekayaan kepada publik agar diketahui masyarakat, dalam aturannya maksimal dua hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang akan dilaksanakan tanggal 9 desember 2020.

“Pengumuman harta kekayaan ini ada di PKPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 74, dan ini harus dipublikasikan agar masyarakat mengetahui kekayaan yang dimiliki masing-masing calon, “kata Muhtadin.  (PNews)

UNTUK UPAYA PARITISIPASI PEMILIH KPU PANGANDARAN AJAK DKM SOSIALISASIKAN PILKADA

KETUA KPU PANGANDARAN, MUHTADIN

PANGANDARANNEWS.COM- Berbagai langkah dan uaya dilakukan KPU Pangandaran mensosialisasikan Pilkada untuk bisa meningkatkan kehadiran pemilih di Tempat pemungutan Suara (TPS), salahsatnya melakukan bekerjasama dengan Dewan Kesejahteran mesjid (DKM) .

Menurut Ketua KPU Pangandaran, Muhtadin, diharapkan dengan langkah ini jumlah warga yang datang ke tps untuk menyalurkan hak politiknya semakin meningkat.

“Mudah-mudahan partisipasi pemiih Kabupaten Pangandaran pada pilkada tahun ini bisa meningkat, “ujarnya.(3/12)

Muhtadin menjelaskan, melalui pengajian atau kegiatan keagamaan lainnya nantintnya para pengurus DKM akan menyampaikan himbauan pada warga untuk datang ke TPS, ini bisa dilaksanakan karena yang dilarang dilakukan di mesjid adalah kampanye.

 Disoal ada penggiringan pada pada salah-satu pasangan calon (paslon) saat DKM mengajakan warga datang ke TPS, kata Muhtadin, pihaknya sudah mengantisipasinya dengan memberikan narasi sosialisasi yang akan disampaikan pada warga, sehingga DKM pun hanya tinggal membacakan teks yan diberikan KPU tanpa harus menambah dan mengurangi redaksi yang ada pada draft tersebut.

“Dan saya yakin, DKM pun paham kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan sosialisasi tersebut. Sehingga tidak akan mengganggu kegiatan keagamaan lainnya, “terang Muhtadin.

Ia menambahkan, tingkat partisipasi pemilih pada pilkada ini sangat penting bagi sebuah proses demokrasi, dan target partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Pangandaran ditetapkan di angka 77,5 persen,

“Mudah-mudahan target tersebut bisa tercapai, “pungkasnya. (PNews)

SELAMA 2 HARI PANWASCAM SE-KABUPATEN PANGANDARAN IKUTI BINTEK SIWASLU

PANGANDARANNEWS.COM- Untuk memaksimalkan pengawasan proses berjalannya Pemilu pada 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Pangandaran selama dua hari (1-2/12) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (Siwaslu) yangdiikuti seluruh anggota Panwascam dan staf PHL se- Kabupaten Pangandaran, bertempat di salah satu hotel di Pangandaran. (2/12) 

Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan, dalam rapat tersebut Bawaslu memastikan tahapan ini dilakukan telah sesuai perundangan serta meminimalkan potensi kerawanan, khususnya pada tahapan injury time, seperti tahapan putungsura, sirekap hanya alat bantu dalam tahapan putungsura.

Sementara Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, H. Wasikin, menuturkan, Sirekap tidak menjangkau blank spot, tapi jika sirekap bisa menjadi acuan ilmu pengetahuan karena yang punya pegangan hukum adalah manual.

Menurut Wasikin, Siwaslu merupakan sebuah sistem pengawasan Pemilu yang akan di gunakan di pilkada Pangandaran, dan sistem tersebut digunakan dalam pengawasan masa tenang, hari pemungutan, penghitungan hingga saat rekapitulasi suara.

Perangkat ini, imbuhnya, digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan, penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu. Siwaslu ini sangat baik untuk mengontrol hasil pengawasan secara berjenjang sesuai fakta-fakta di lapangan, karena melalui Siwaslu pengawas TPS akan melaporkan langsung hasil pengawasannya secara online.

“Sehingga pengawas TPS dituntut menguasai sistem pelaporan, lebih teliti dan akurat terhadap apa yang di laporkan, dan Bimtek ini sendiri bertujuan sebagai bahan panwascam untuk disampaikan pada acara bimtek PTPS nanti, “jelas Wasikin. (Tn)

RIBUAN PEMILIH PILKADA DI KABUPATEN PANGANDARAN BELUM MILIKI E-KTP

PANGANDARANNEWS.COM-Setidaknya hingga saat ini sekitar 3.119 warga Kabupaten Pangandaran, yang mempunyai hak pilih pada Pilkada serentak tahun 2020 belum memiliki E-KTP.

Hal tersebut dibenarkan Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan, tapi walau belum memiliki E-KTP dipastikanhak pilih masyarakat yang tidak memiliki e-KTP tersebut sudah masuk pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Mereka yang belum mempunyai E KTP mayoritas pemilih pemula, “terang Iwan.

Tapi, kata Iwan, pihaknya berharap dalam upaya menjamin hak politik masyarakat, KPU dan Disdukcapil Pangandaran harus segera mencari solusinya, salahsatunya Disdukcapil harus bekerja ekstra agar masyarakat tidak kehilangan hak pilihnya.

Ditemui di kantornya, Kabid Kependudukan Disdukcapil Pangandaran, Tatang Suryana, mengatakan,   pihaknya sejak bulan Januari 2020 telah melakukan percepatan perekaman e-KTP, diantaranya dengan program Jemut Kelilinhg (Jempling) untuk jemput bola melakukan perekaman ke setiap desa dan sekolah.

“Dari 3.119 orang saat ini tinggal sekitar 900 orang lagi yang belum melaksanakan perekaman e-KTP, “terangnya.

Dikatakan Tatang, kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal administrasi kependudukan menjadi salah satu kendala saat perekaman E-KTP, 

Tapi ia optimis warga Pangandaran yang sudah punya hak pilih tentu pada saat pencoblosan nanti bisa menyalurkan hak suaranya.

“Dan khusus untuk pemula, selama ini kami melakukan jemput bola ke sekolah, tapi karena pandemi maka sekolah libur, jadi perekaman juga terkendala. ”jelas Tatang. (PNews) 

KPUD PANGANDARAN GELAR SIMULASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA JELANG PILKADA 2020

PANGANDARANNEWS.COM –Bertempat di lapang Cikangkung Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih, Komisi Pemilihan Umum KPU Pangandaran selenggarakan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Penggunaan Sirekap Di Tingkat TPS Dalam Pemilihan Serentak tahun 2020.(21/11)

Dalam simulasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam penerapan protokol kesehatan dan bisa di laksanakan di TPS untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada saat pemungutan suara nanti.

Seperti dituturkan Ketua KPU Pangandaran, pemilu saat ini dengan kebiasaan baru tentu menjadi suatu hal yang berbeda karena harus menerapkan protokol kesehata (prokes), sepeti jumlah di dalam TPS yang dibatasi hanya 7 orang KPPS dan 2 saksi dari masing-masing pasangan calon (paslon), serta untuk kedatangan pemilih ke TPS pun akan diatur sedemikian rupa agar  tidak menjadi penumpukan.

“Dan bagi pemilih yang suhu badanya di atas 37,3 °C, maka akan mencoblos di bilik suara khusus terpisah dari bilik suara lainnya, tetapi masih di lokasi TPS, “terangnya.

Dalam simulasi ini, kata Muhtadin, akan diketahui hal apa saja yag harus diperbaiki dan akan dimasukan pada Dapta isisan Masalah (DIM) yang nanti menjai bahan evaluasi untuk perbaikan.

Muhtadin mengakui, masalah jaga jarak memang menjadi salahsatu sorotan yang masuk DIM untuk dievaluasi, karena dalam simulasi pun kerumuan dengan jarak yang tidak sesuai dengan prokes terjadi.

“Intinya apa yang masuk dalam DIM pada simulasi ini akan menjadi bahan evaluasi sehingga pada pelaksanaannya  tanggal 9 desember nanti temuan-temuan dalam simulasi ini sudah diperbaiki, “imbuhnya.

Sementara, menurut Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi, dalam Pemilu sekarang di masa Pandemi Covid-19, jauh berbeda dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya karena sekarang ini ada 15 hal baru dalam PKPU terkait proses pemungutan suara di TPS pada Pilkada Serentak 2020, dan aturan baru ini mengatur hal-hal yang harus dipatuhi baik oleh pemilih mau pun petugas penyelenggara pemilu. 

"Secara garis besar dalam PKPU tersebut proses pemungutan suara di TPS harus menerapkan  dengan protokol kesehatan,"ungkapnya. (AGE)

POLRES CIAMIS DIBANTU TNI CEK KEAMANAN DAN KESIAPAN LOGISTIK PILKADA PANGANDARAN

PANGANDARANNEWS.COM –Kapolres dan jajaran didampingi KPU Pangandaran hari kemarin melakukan pengecekan objek vital logistik Pilkada Pangandaran sekaligus untuk untuk mengetahui kesiapan logistik Pemilu yang akan dipakai pada saat Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pangadaran yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember nanti. (17/11)

Bertempat di gudang KPU Pangandaran, Kapolres Ciamis AKBP Dony Eka Putra didampingi Kabag Ops AKP Yopy Mulyawan, Kapolsek Pangandaran Kompol Suyadi dan Kapolsek Sidamulih Iptu Asep Setiawan Prayatna, melihat langsung untuk memastikan tidak ada kendala di lapangan terkait kesiapan logisitik pilkada.

“Kami ingin memastikan langsung semuanya berjalan lancar sehingga kami pun jauh-jauh hari menempatkan beberapa anggota kami dari Polres dan Polda Jabar di Pos Pengamanan di gudang Logistik KPU, jelas Dony. (17/11)

Kata Donny, pihaknya tidak sendirian tapi dibantu juga TNI dari Kodim 0613/Ciamis, Pos AL Pangandaran, Lanud Wiriadinata dan instansi terkait dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yang bertugas elain melakukan pengamanan sebelum pelaksanaan pemilihan, juga pengamanan saat pelaksanaan Pilkada,

“Kitajuga harus ingat, pandemi Covid-19 belum berakhir sehingga baik peserta Pemilu atau  masyarakat Pangandaran agar tetap mematuhi protokol kesehatan baik dalam proses tahapan hingga pelaksanaan pemilihan nanti, ”jelasnya lagi.

Menurutnya, penerapan protokol kesehatan bisa dilakukan cara yang sederhana yaitu dengan tetap menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

“Kami mengajak pada seluruh masyarakat bisa terlibat menyukseskan Pilkada Kabupaten Pangandaran sehinggabisa berjalan dengan damai, lancar, kondusif dan sehat,”tegasnya. (PNews) 

SEJUMLAH PTPS DI 5 DESA KECAMATAN MANGUNJAYA HARI INI DILANTIK DAN IKUTI BIMTEK

PANGANDARANNEWS.COM-Panwaslu Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran hari ini melantik sekaligus memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada sejumlah 62 Petugas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di 5 desa, diantaranya Desa Jangraga, Mangunjaya, Kertajaya, Sindangjaya dan Desa Sukamaju.(16/11)

Acara yang dilaksanakan di kantor Desa Mangunjaya juga turut dihadiri Danramil Padaherang, Kapolsek Padaherang, komisioner PPK dan perwakilan dari Muspika Mangunjaya, 

Dalam sambutannya, Ketua Panwascam Mangunaya, Toni Taufik, mengatakan, PTPS mempunyai peran yang sangat penting dalam pengawasan karena berhubungan langsung dengan para pemilih di TPS.

“PTPS harus memahami tugas poko dan pungsi sebagai pengawas TPS, sehingga pasca dilantik seluruh PTPS langsung mengikuti bimtek untuk mendapatkan bekal wawasan ketika nanti turun dan.melakukan pengawasan di lapangan, “ujar Toni.

Sementara kordinator divisi SDM, Aan Johar Ma'mun dalam wawancara dengan awak media, mengatakan, bintekini menjadi penting karena masa jabatan pengawas TPS itu hanya 30 hari yaitu di bentuk 23 hari sebelum hari H dan berakhir 7 hari setelah prosea pemungutan suara.

Dalam kurun waktu yang sangat sempit ini , kata Aan, PTPS dituntut memahami tugas poko dan fungsinya sebagai pengawas TPS.

“Dengan mengikuti bimtek ini diharapakan seluruh PTPS  siap mengawal hajat demokrasi di Kabupaten Pangandaran ini pada pilkada yang akan di gelar tanggal 9 desember 2020 mendatang, “jelasnya. (Tn)

KPU TETAPKAN DEBAT CALON BUPATI-WAKIL PANGANDARAN TANGGAL 18 NOPEMBER DI HOTEL HORISON

PANGANDARANNEWS.COM - terkait persiapan Debat Kandidat Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran 2020, beberapa hari lalu KPU Pangandaran menggelar Rapat Koordinasi dengan stakeholder, bertempat di Ruang Rapat KPU Pangandaran. (14/11)

Dalam rakor yang dihadiri Ketua KPU, Bawaslu, Polri, TNI, perwakilan dari kedua Paslon, Dinas Kesehatan dan stakeholder lainnya, ketua KPU Pangandaran, Muhtadin, menyampaikan, acara Debat Kandidat calon Bupati-Wakil bupati akan di selenggarakan pada tanggal 18 Nopember 2020 jam 14 sampai 15.30 WIB bertempat di Hotel Horizon Pantai Barat Pangandaran, dan acara tersebut akan di siarkan langsung melalui media televisi TVRI dan iNews Jawa Barat.

Sedangkan Tim Perumus, kanjut Muhtadin, akan diambil dari para profesional akademisi dan tokoh masyarakat, diantaranya Prof. Fauzan (Guru besar ilmu Politik dari Bandung), Prof. Dr Muradi (Guru besar ilmu Politik dari Bandung), Dekan fisif Unigal dan Kepala BNN dari Ciamis.

“Dan untuk moderator kami ambil dari independen, “jelasnya.

Sedangkan materi yang akan menjadi isu dalam debat kandidat tersebut, diantaranya tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyetarakan pembangunan daerah, Pusat dan Provinsi, memperkokoh NKRI dan kebijakan strategis tentang penanggulangan Covid-19.

Karena penyelenggaraan debat ini di masa pandemi, imbuhnya, maka peserta pun dibatasi dan yang di perbolehkan masuk dalam ruangan debat, diantaranya kedua paslon,  masing-masing 4 orang Timses, 5 orang Tim KPU dan 2 orang Bawaslu.

“Jadi yang bisa masu ke ruangan dibatasi hanya berjumlah 19 orang saja, “tgasnya. (AGE)

SELAMA DUA HARI PANWASCAM SE-KABUPATEN PANGANDARAN IKUTI TOT

PANGANDARANNEWS.COM-Untuk persiapan kegiatan pengawas di tingkat kecamatan (Panwascam) yang akan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada PTPS pada tanggal 16 November 2020, Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran selama dua hari (14-15/11) menggelar Training Of Trainer (TOT) Bimbingan Teknis Pengawas PTPS yang dihadiri panwascam se-kab Pangandaran dan satu orang staf divisi SDM, bertempat di salah satu hotel di Pangandaran. (14/11)

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan di depan para peserta bimtek bersukur TOT sudah bisa dilaksanakan yang akan diimplementasikan ke PTPS tanggal 16 november 2020. 

“Rekan-rekan yang hadir sekarang pada bimtekini nantinya bertugas untuk mentransfer informasi ini ini pada petugas TPS, dan saya berharap  setelah dilantik dan mengikuti bimtek ini jangan ada PTPS yang mengundurkan diri, "tegas Iwan.

Tugas PTPS itu berat tapi seluruh petugas harus bisa menyampaikan sekalipun itu berat bisa menjadi ringan, tapi, kata Iwan, pihanya pun akan hadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya yang diharpakan diikuti secara seksama.

"Harapan saya, jangan hanya melaksanakan kewajiban saja tapi kita harus punya itikad dan niat bahwa PTPS itu merupakan ujung tombak di lapangan sehingga PTPS harus bisa memahami tugas dan fungsinya, “pungkasnya. (Tn)

SELAIN DITOLAK PASLON, KESBANGPOL MPUN MENOLAK RENCANA DEBAT CABUP-CAWABUP PANGANDARAN DI BANDUNG

Kepala Kesbangpol Kab Pangandaran, Dedih R

Pangandarannews.com-Selain ditolak salah satu pasangan calon (paslon) Bupati-Wakil Bupati Pangandaran, rencana debat cabup-cawabup, yang akan dilaksanakan di Bandung juga mendapat penolakan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran, Dedi Rakhmat.

Kata Dedi, ia akan menggelar rapat koordinasi serta  dengan mengundang KPU dan Bawaslu, untuk  meminta agar pelaksanaan debat kandidat Cabup-Cawabup dilaksanakan di Pangandaran.

Setelah ramai jadi perbincanga di sosial media, Dedi mengaku, mendapat intruksi langsung dari Plt bupati Pangandaran untuk melakukan kordinasi dengan KPU.

“Selain membahas lokasi debat kandidat, kami juga akan membahas teknis pemilihan untuk hak pilih yang pada hari pencoblosan nanti sedang di rawat di Puskesmas dan rumahsakit, “terangnya.(9/11)

Dedih juga menjelaskan, dalam pelaksanaannya nanti secara regulasi jumlah orang yang ada di lokasi debat sudah diatur dan tetap mengacu pada protokol kesehatan, antara lain dengan menugaskan petugas dari Dinas Kesehatan atau gugus tugas yang akan memantau di lokasi debat tuntuk  mengantisipasi adanya peserta yang pingsan atau mendadak sakit.

 “Dan jujur, secara kelembagaan kami juga tidak setuju kalau debat cabup-cawabup digelar di Bandung, karena terkesan tidak memiliki kecintaan pada daerah sendiri,”pungkasnya. (PNews)

BAWASLU PANGANDARAN GELAR RAKERNIS PENGAWASAN PUNGUT, HITUNG DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU

pangandarannews.com-Kurang dari 29 hari lagi Pilkada serentak Kabupaten Pangandaran akan digelar 09 Desember 2020, untuk  meningkatkan kualitas pengawasan pada setiap tahapannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) terkait Pengawasan Tahapan Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, bertempat di Ballroom Aquarium Hotel, Pangandaran. (10/11)

Dalam rangka optimalisasi pengawasan maka Bawaslu menganggap perlu adanya bimbingan teknik yang bertujuan sebagai upaya peningkatan kapasitas pengawas pemilu pada pemilihan Bupati-Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020, serta untuk memberikan pemahaman kepada panwascam terkait teknik pengawasan pungut, hitung dan pendistribusian logistik pemilu.

Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Pangandaran, Iwan Yudiawan  di depan peserta rakenis yang dihadiri Kordiv PHL, Kordiv HPP, Kordiv SDM dan satu orang staf PHL kecamatan se-Kabupaten Pangandaran.

Menurutnya, pelaksanaan pendistribusian logistik, pungut, hitung dan rekapitulasi harus menjadi perhatian bersama.

“Raker ini juga untuk memberikan pemahaman tentang tatacara pengisian alat kerja pengawasan baik di tingkat pengawas kecamatan, Pengawas desa maupun Pengawas TPS, “jelasnya.

Dan hal ini, kata dia, tentu menuntut pengawas pemilu untuk lebih bekerja keras terutama pengawasan ke desa-desa serta TPS (PTPS).

"Saya berharapn nanti dalam pengawasan ini harus benar-benar profesional dan netral,” tuturnya.

Selain itu, masih kata Iwan, Panwaslu dan Panwascam (Pengawas di tingkat kecamatan) sebagai atasan Pengawas Desa dan PTPS juga harus sering berkoordinasi, apalagi jika di kecamatan tersebut ada TPS rawan, tentu kordinasi menjadi hal yang wajib sebelum melaksanakan tugas pengawasan.

Iwan menambahkan, urgensi kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa perlengkapan pemungutan suara tepat waktu, tepat jenis dan tepat jumlah pada saat pendistribusian nanti, dan dalam proses ini memang sangat berpotensi dan rawan kecurangan sehingga harus segera diantisipasi untuk meminimalisir pelanggaran tersebut. (PNews)

RENCANA DEBAT CALON BUPATI-WAKIL BUPATI PANGANDARAN YANG AKAN DIGELAR DI BANDUNG, DIPROTES PASLON

Jeje Wiradinata: “debat calon bupati ini kan untuk warga pangandaran, kenapa harus di Bandung”

PANGANDARANNEWS.COM-Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar acara debat publik calon Bupat-wakil Bupati Pangandaran yang akan dilaksanakan di Bandung dan akan disiarkan salah satu statsiun tv nasional yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 18 November 2020, mendapat protes dari kedua pasangan calon (paslon).

Pasalnya, menurut salah seorang kandidat dari paslon Juara, Jeje Wiradinata, debat ini merupakan salah satu tahapan pilkada yang harus mendapat penilaian langsung masyarakat, karena jika masyarakat hanya menyaksikan dari tayangan televisi jelas gregetnya akan berbeda dengan menyaksikan secara langung.

“Saya yakin masyarakat tidak akan mendapat nuansa debat jika hanya melihat dari tayangan tv, “kata Jeje.(7/11)

Dalam debat calon tentu akan menyampaikan visi-misi, konsep pemikiran dan adu gagasan satu sama lain, dan ini tentu akan menjadi nilai tambah jika masyarakat dapat menyaksikan langsung debat calon pilihannya.

Menurut Jeje, sekarang jaman milenial tentunya teknologi ini akan mampu membantu kendala-kendala teknis di lapangan. 

“Saya saja dalam tahapan kampanye dilakukan secara daring, terus kenapa harus ke Bandung, debat ini kan khusus untuk masyakat Pangandaran, “tegasnya. (PNews)  

KETUA BRIGEZ PANGANDARAN : “DI PILKADA NANTI MASYARAKAT DIHARAPKAN BISA MEMBERIKAN SUARANYA SESUAI NURANI”

HARIPUDIN

PANGANDARANNEWS.COM -Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada ) serentak tahun 2020 yang akan dilaksanakan bulan Desember mendatang sejatinya untuk memilih pimpinan daerah yang dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum bebas, dan rahasia (luber).

Pilkada dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan juga menjadi hari bersejarah sekaligus momentum berharga bagi masyarakat Indonesia untuk memilih kepala daerah masing-masing untuk  menggantungkan masa depan daerahnya paling tidak untuk masa 5 tahun kepada sosok pemimpin yang dianggap mampu untuk menjadi pemimpin hingga sampai pada satu tujuan bersama, yaitu keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran.

Hal tersebut dikatakan Ketua Ormas Brigez Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kabupaten Pangandaran, Haripudin. Menurutnya, tecapainya tujuan bersama itu bila pesta demokrasi ini berjalan sesuai aturan terkait Pilkada, diantaranya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Yang tidak kalah penting, kata Haripudin, masyarakat sebagai pemilih harus menggunakan hak suaranya yang telah diberikan konstitusi dengan baik, artinya harus menjadi pemilih yang rasional agar bisa menentukan pilihan kepada siapa hak suara itu diberikan.

“Masyarakat juga harus mambisa menangkap maksud serta visi dan misi yang ditawarkan oleh setiap calon,  " katanya.(6/11)

Dikatakan Haripudin, masyarakat jangan sekali-kali menjual suara dengan harga murah kepada calon (politik uang), karena perbuatan tersebut selain melanggar asas jujur dan adil dalam pilkada juga akan dapat memberikan dampak buruk bagi daerah itu sendiri. 

Selain telah memberi pelajaran buruk berdemokrasi, lanjutnya, jika hal tersebut terjadi tentu daerah itu sendiri tidak akan mengalami kemajuan. Pasalnya sudah sejak awal suara rakyat dibeli sehingga ke depannya aspirasi masyarakat pun tidak akan dijadikan prioritas utama untuk diperjuangkan.

"Untuk itulah masyarakat tidak boleh tergiur dengan janji-janji politik yang tidak rasional serta sejumlah uang yang diberikan oleh calon kepala daerah, " pungkasnya. (AGE)

SURVEI LSI DENNYY JA JUARA MASIH UNGGULI PASLON AMAN DI PILKADA PANGANDARAN, INI PENJELASANNYA

PANGANDARANNEWS.COM –Hasil survey terbaru Pilkada tahun 2020 Kabupaten Pangandaran yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network Denny JA, pasangan calon (Paslon) Jeje Wiradinata-Ujang Endin (JUARA) masih mengungguli pesaingnya Adang Hadari-Supratman (AMAN), salah satu indikator adaa 30,3 persen pemilih soft supporter.

Pemilih katagori soft supporter, menurut Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Network Denny JA,  Toto Izul Fatah, melalui zoom meeting, senin (2/11), biasanya sering disebut lahan tak bertuan yang masih bisa diperebutkan. Suara gabungan dari soft supporter yang sudah memilih tapi masih bisa berubah dan ada juga yang belum mempunyai pilihan karena tidak tahu dan tidak jawab.

“Data 30,3 persen ini bagian dari data strong supporter dari kedua paslon, dengan masing-masing jumlah pemilih pasangan Jeje-Ujang Endin memiliki 47,7 persen strong supporter, sementara  pasangan Adang-Supratman 22 persen strong supporter, “jelas Toto.

Yang menarik dan menjadi salah satu keunggulan serta kekuatan pasangan Jeje- Ujang, memiliki strong supporter atau pemilih militan yang tinggi, baik personal maupun pasangan, bahkan, imbuh Toto, untuk personal elektabilitas strong supporternya mengalami kenaikan siginifikan, dari sebelumnya 35,4 persen naik menjadi 44,5 persen.

Dengan posisi strong supporter sebesar itu, menurut Toto, JUARA dipastikan stabil tetap dipilih pada Pilkada Pangandaran tahun ini, pasalnya pemilih berkategori strong supporter  ini biasanya tak pernah berubah hingga hari-H pemungutan suara.

“Sementara untuk pasangan AMAN yang memiliki 22 persen, perlu kerja ekstra lagi untk menambah jumlah strong supporter tersebut, “tegasnya.

Toto juga menyampaikan, terlepas dari semua ini masih banyaknya suara mengambang atau soft supporter, dan tentu ini menjadi tugas besar untuk kedua paslon secara head to head ini untuk memaksimalkan orang datang ke TPS, apalagi di masa Pandemi seperti sekaran ada potensi orang malas datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Terkait elektabilitas, menurut hasil survey LSI, dukungan suara pasangan nomor urut 1, Jeje Wiradinata- Ujang Endin Indrawan mencapai angka 65 persen dan pasangan Adang Hadari-Supratman masih tertinggal cukup jauh di posisi 28 persen.

Toto menambahkan, survei dilakukan pada tanggal 23 hingga 27 Oktober 2020 dengan menggunakan metode standar; multistage random sampling dan wawancara tatap muka dengan jumlah responden 440 dengan margin of error 4,8 persen.

Sementara potret dukungan kuat pada pasangan yang diusung PDIP ini mulai terlihat dari jawaban mayoritas publik dengan sekitar 58,3 persen masih menginginkan bupati petahana dan 27,7 persen yang menghendaki bupati baru. Begitu juga dengan tingkat kepuasan publik, 82,8 persen, dengan asumsi jika digabungkan antara yang sangat puas 19,8 persen dan cukup puas 63 persen.

"Dari pengalaman LSI melakukan ratusan kali survei, calon incumbent yang memiliki tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya diatas 70%, apalagi 80%, ini selalu menjadi modal untuk dengan mudah terpilih kembali, apalagi figur incumbent dengan tingkat pengenalan dan kesukaannya berbanding lurus ini ada pada Pa Jeje yang dikenal oleh 98 persen dan disukai 93,6 persen, "ucap Toto.

Namun, menurut Toto, bisa saja hasil survei ini meleset jika terjadi “tsunami politik” atau money politic yang massif, walau hal ini pasti tidak mudah dilakukan karena hanya menyisakan waktu tinggal satu bulan lagi.

Toto juga menyampaikan data aneka variable kuesioner survei yang menjadi indikator LSI memprediksi kemenangan Jeje-Ujang, misalnya dukungan aneka segmen demografis yang cukup merata, mulai dari segmen gender, jenis profesi atau pekerjaan, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, usia, ormas hingga pemilih partai politik, begitu juga dengan dukungan yang relatif merata di hampir semua daerah pemilihan. 

Pasangan Jeje-Ujang Endin merajai dukungan kecuali di Kecamatan Cijulang dan Cimerak yang masih bersaing, tapi diluar dapil itu unggul cukup telak, khususnya di dapil gemuk, 2 dan 3 dengan populasi 24,4 persen dan 22,4 persen pasangan Jeje-Ujang unggul sekitar 70 persen,"pungkasnya. (PNews)

KPUD PANGANDARAN AJAK CAMAT DAN KADES SOSIALISASIKAN TAHAPAN PILKADA

PANGANDARANNEWS.COM–Mengingat semakin dekatnya waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran beberapa hari lalu sosialisasi tahapan-tahapan pilkada kepada camat dan para kepala desa (Kades) se-Kabupaten Pangandaran, yang digelar satu hotel di kawasan panatai barat. (22/10)

Seperti disampaikan Ketua Komisioner KPU Pangandaran, Muhtadin, dengan menggandeng Pemkab Pangandaran KPU terus gencar melakukan sosialisasi untuk mensukseskn Pilkada di masa PandemiCovid-19, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat 13 PKPU No 8 tentang sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.

Menurutnya, diantaranya dengan mengajak para camat dan kades untuk bersama-sama mensosialisasikan pendidikan untuk mencakup tahapan proses dan tatacara pelaksanaan Pilkada baru di era Pandemi Covid-19.

“Diharapkan sosialisasi ini akan sampai kepad msyarakat pemilih melalui camat dan kepala desa, “ungkapnya.

Sementara Plt Bupati Pangandaran, Dani Ramdan menyambut baik dengan berbagi tugas mensosialisasikan tahapan Pilkada bersama KPU, Bawaslu.

“Kuncinya Pilkada ini harus sukses lancar dan sehat, poin poin itu yang saya sampaikan, “jelas Dani.

Selain itu, kata Dani, tingkap partisipasi pemilih juga harus tinggi, sehingga ia pun mendorong kepada para camat juga kades untuk mensosialisasikan pada warga pengguna hak pilih.

Dani juga menyampaikan pentingnya untuk menjaga ketertiban dan netralitas, karena kepala desa masuk dalam aturan harus netral.

“Dan yang tak kalah penting, dalam tahapan hingga pelaksanaan pencoblosan nanti tetap harus pada koridor protokol kesehatan,”pungkasnya. (AGE)

SELURUH STAKEHOLDER PANGANDARAN SEPAKATI PILKADA BERADAB

PANGANDARANNEWS.COM-Bertempat di sebuah hotel di kawasan pantai barat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran hari ini (28/10) menggelar rapat kordinasi dengan seluruh stakeholger Pilkada Pangandaran, yang dihadiri Plt. Bupati Pangandaran, Dani Ramdhan, perwakilan Kapolres Ciamis, Kodim 0613 Camis, Kejaksaan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, seluruh camat dan Kapolsek, Danramil, ketua Partai Politik, Ketua Tim Kemenangan 2 paslon  serta sejumlah pejabat dilingkup Pemkab Pangandaran.

Pada acara tersebut seluruh peserta yang hadir sepakat mengucapkan Deklarasi Kepatuhan Protokol Kesehatan Dalam Pemilihan yang Beradab (Bersih, Rasional, Damai, Amanah da Berintegrita).

Dalam deklarasi yang ditandtangi seluruh stakeholder Pilkada Pangandaran, ada 4 point kesepakatan, diantaranya, 1. Mendukung program pemerintah dalam penanggulangan covid-19 khususnya di Kabupaten Pangandaran dan akan mengkampanyekan penerapan cara hidup sehat kepad masyarakat, 2. Selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan dengan menjaga jarak, memakai masker dan mencucitangan, 3. Tidak melakuka keramaian dan arak-arakan dalam setiap tahapan pemilihan serentak tahun 2020, dan ke empat, Sia melaksankan pemiliha serentak tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran dengan mematuhi protokol kesehatan.

Sementara dalam paparannya, Bupati Pangandaran, Dani Ramdhan, menyampaikan, kegiatan rangkaian Pilkada ini benar-benar sangat luar biasa, karena sejak dirinya dilantik menjadi plt sudah langsung mengikuti tahapan-tahapan pilkada.

Selain harus patuh pada aturan dan perundang-undangan, kata Dani, Pilkad kali jug harus patuh pada protokol kesehatan.

“Dan ini harus disepakati seluruh stake holder dengan bersama-sama membuat kelompok kerja sebagai bentuk kepatuhan pada protokol kesehatan, “paparnya.

Menurutnya, Pilkada kali juga merupakan pertaruhan karena selain harud dilaksanakan secara jujur, adal dan demokratis juga harus sehat, salah satu upayanya dengan menerapkan protokol kesehatan pada setiap tahapan hingga pelaksanaan pencoblosan nanti.

Baik penyelenggara, pasangan calon, pengawas, keamanan bahkan masyarakt pemilih berpotensi terpapar, sehingga semuanya harus hati-hati agar Pilkada ini tidak menjadi klaster.

“Saya dan kita semua berharap mudah Pilkada tahun ini bisa lebih baik dari Pilkada pertama beberapa tahun lalu, “ungkap Dani.

Hal senada dikatakan salah seorang komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zaki Hilmi, menurutnya yang paling membedakan pelaksanaan Pilkada tahun 2020, seluruh tahapan dilalsanakan dalam koridor protokol kesehatan.

Ia menambahkan, Pilkada kali ini dibangun dangan kepatuhan agar tidak terjadi klaster penyebaran yang melibatklan penyelenggara, peserta dan masyarakat.

“Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, “tegasnya. (PNews)

JADI TAMU UNDANGAN HARLAH PPDI, KETUA KPU PANGANDARAN SOSIALISASIKAN TAHAPAN PILKADA

PANGANDARANNEWS.COM-Pada kesempatan peringatan Hari Lahir (Harlah) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) ke 7 Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan di Kecamatan Mangunjaya, Ketua KPU Pangandaran, Muhtadin, menyampaikan, beberapa tahapan pilkada di Kabupaten Pangandaran tahun 2020, antara lain tatacara dan juga dasar hukum regulasi ketentuan pelaksanaan Pilkada Pangandaran yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

“Saya datang kesini karena diundang sekaligus untuk sosialisasi tahapan pilkada, “ujarnya. (18/10)

Muhtadin dalam keempatan tersebt, juga menyampaikan teknis pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19, dari mulai menggunakan alat pelindung diri (APD), pembatasan jumlah pemilih termasuk bagaimana kemudian penyelenggara di tempat pemungutan suara (TPS) harus betul-betul berpedoman pada protokol kesehatan.

“Selain menjelakan tata-cara  pencoblosan, pada kesempatan itu saya juga informasi jumlah daftar pemilih tetap, “imbuhnya. (AGE)

MELALUI RAPAT PLENO TERBUKA KPUD TETAPKAN JUMLAH DPT PILBUP PANGANDARAN 320.012 PEMILIH

PANGANDARANNEWS.COM-Melalui rapat pleno terbuka yang dilaksanakan di Hotel Pantai Indah Timur (10/10), akhirnya  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran dengan pihak-pihak terkait menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pilkada serentak tahun 2020 Kabupaten Pangandaran, sebanyak 320.012 pemilih.

Kepada media, ketua KPU Pangandaran, Muhtadin menyampaikan, pleno terbuka penetapan daftar pemilih hari  ini merupakan kegiatan puncak dari rangkaian panjang proses pendataan pemilih pemilih untuk Pilbup Pangandaran 2020. 

Tapi walau sekarang sudah ditetapkan jumlah DPT, kata Muhtadin, untuk warga yang memiliki hak namun tidak masuk dalam DPT, ia masih bisa memilih. Karena hak konstitusi warga tersebut masih bisa terjaga sepanjang yang bersangkutan memiliki alat bukti berupa dokumen kependudukan yang sah, baik e-KTP atau surat keterangan kependudukan,

“Saya pastikan warga tersebut masih bisa mencoblos karena akan diakomodasi ke dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB,"terang Muhtadin.

Muhtadin menjelaskan, mekanisme uji publik yang dilakukan sebelum KPU menetapkan DPT, dalam proses uji publik ternyata mendapatkan respon positif sehingga daftar pemilih pun bisa terkoreksi dengan baik, dalam proses tersebut  ada 400 daftar pemilih yang keliru dan masuk di daftar pemilih sementara (DPS).

Ia menambahkan, dalamDPS sebelumnya ada 320.456 pemilih, tapi setelah dilakukan uji publik menjadi 320.012 yang masuk dalam DPT.

“Secara kelembaaan saya sangat mengapresiasi respon masyarakat sehingga daftar pemilih pun menjadi lebih akurat," kata Muhtadin.

Terkait ada sejumlah pemilih yang tercoret dari DPS, Muhtadin menjelaskan, karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia tapi dalam koreksi tersebut tidak ditemukan pemilih yang terdaftar ganda. 

Dari 400 pemilih yang dicoret tersebut, lanjutnya, kebanyakan orangnya sudah meninggal dan hal lainnya seperti tidak ditemukan keberadaannya.

“Tapi apa pun itu, dalam proses uji publik ini kami apresiasi koreksi yang dilakukan pihak-pihak terkait sehingga DPT ini bisa benar-benar akurat dan mutakhir,"pungkasnya. (PNews)

GELAR RAKERNIS , BAWASLU PANGANDARAN TINGKATKAN PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE

PANGANDARANNEWS.COM-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran, bertempat di Hotel Sun Inn hari menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) pengawasan tahapan kampanye pada pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran, yang dihadiri seluruh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan staf PHL Panwascam.(24/9)

Menurut salah seorang komisioner Bawaslu Pangandaran, Gaga Abdilah Sihab, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi pengawasan pemilu baik tingkat Kecamatan  maupun desa, serta meningkatkan pengawasan pada tahapan kampanye yang akan dimulai pada tanggal 26 september 2020, sehingga penyelenggaraan pemilu pun dapat terselenggara dengan Langsung, Umum. Bebas dan Rahasia (Luber).

“Juga berjalan dengan jujur dan adil agar mampu mewujudkan pemilu yang berintegritas, “ujarnya.

Sementara Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat,  Zaki Hilmi, lewat media virtual, menyampaikan, kampanye pada pemilu kali ini sedikit berbeda dengan kampanye sebelumnya, seperti yang sudah diatur dalam PKPU nomer 13 tahun 2020 tentang Kampanye di Masa Pandemi.

Dalam pasal 88 C berbunyi, diantaranya ditulis, pasal 1 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk a. rapat umum; b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; d. perlombaan; e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah dan/atau f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik.

Komisioner Jabar lainnya, Lolly Suhendti, menambahkan, panwascam harus solutif dan tidang membuang-buang waktu pada masa yang padat ini, dan sesuai arahan dari KPU pusat, KPU di derah harus mengikuti aturan yang baru, PKPU nomer 13 tahun 2020. 

“Kita harus selalu siap pada proses yang sedang berlangsung tapi kita juga harus tetap sehat, maanya tetap ikuti prokol kesehatan, “ungkapnya

Lolly juga mengatakan, sebenarnya dalam PKPU nomer 13 ini  tidak terlalu banyak yang berubah, karena atruan ini hanya menguatkan larangan-larangan yang terkait dengan protokol kesehatan. 

Hal senada dikatakan Komisoner KPU Kabupaten Pangandatan, Maskuri Sudrajat, dengan adanya PKPU 13 tahun  2020  yang baru saja di keluarka KPU RI, kampanye pada pemilu kali ini dilarang ada acara rapat umum konser bazar dan lainnya.

“Ini  seperti yang tertuang dalam PKPU 13 pasal 88 C, “jelasnya. (Tn)