KETUA BRIGEZ PANGANDARAN : “DI PILKADA NANTI MASYARAKAT DIHARAPKAN BISA MEMBERIKAN SUARANYA SESUAI NURANI”
PANGANDARANNEWS.COM -Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada ) serentak tahun 2020 yang akan dilaksanakan bulan Desember mendatang sejatinya untuk memilih pimpinan daerah yang dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum bebas, dan rahasia (luber).
HARIPUDIN
Pilkada dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan juga menjadi hari bersejarah sekaligus momentum berharga bagi masyarakat Indonesia untuk memilih kepala daerah masing-masing untuk menggantungkan masa depan daerahnya paling tidak untuk masa 5 tahun kepada sosok pemimpin yang dianggap mampu untuk menjadi pemimpin hingga sampai pada satu tujuan bersama, yaitu keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran.
Hal tersebut dikatakan Ketua Ormas Brigez Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kabupaten Pangandaran, Haripudin. Menurutnya, tecapainya tujuan bersama itu bila pesta demokrasi ini berjalan sesuai aturan terkait Pilkada, diantaranya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Yang tidak kalah penting, kata Haripudin, masyarakat sebagai pemilih harus menggunakan hak suaranya yang telah diberikan konstitusi dengan baik, artinya harus menjadi pemilih yang rasional agar bisa menentukan pilihan kepada siapa hak suara itu diberikan.
“Masyarakat juga harus mambisa menangkap maksud serta visi dan misi yang ditawarkan oleh setiap calon, " katanya.(6/11)
Dikatakan Haripudin, masyarakat jangan sekali-kali menjual suara dengan harga murah kepada calon (politik uang), karena perbuatan tersebut selain melanggar asas jujur dan adil dalam pilkada juga akan dapat memberikan dampak buruk bagi daerah itu sendiri.
Selain telah memberi pelajaran buruk berdemokrasi, lanjutnya, jika hal tersebut terjadi tentu daerah itu sendiri tidak akan mengalami kemajuan. Pasalnya sudah sejak awal suara rakyat dibeli sehingga ke depannya aspirasi masyarakat pun tidak akan dijadikan prioritas utama untuk diperjuangkan.
"Untuk itulah masyarakat tidak boleh tergiur dengan janji-janji politik yang tidak rasional serta sejumlah uang yang diberikan oleh calon kepala daerah, " pungkasnya. (AGE)
