AKSLERASI VAKSINASI COVID-19 PEMKAB PANGANDARAN AKAN LAKUKAN DOOR TO DOOR

Bupati Pangandaran, H Jeje Wiradinata

PANGANDARANNEWS.COM – Pemkab Pangandaran akan mempercepat program vaksinasi Covid-19 agar cepat terbentuk herd imunity masyarakat. 

"Dan vaksinasi akan kami lakukan dengan berbagai cara, “kata Bupati Pangandaran, H Jeje Wiradinata.(19/7)

Jeje mengatakan saat ini sudah ada beberapa negara yang berani tidak memakai masker dan hidup berdampingan dengan Covid-19, menurutnya karena tingkat partisipasi warga dalam  menlaksanakan vaksinasi sangat tinggi. 

Pangandaran juga, kata Jeje bisa membuka sektor pariwisata dan ekonomi jika tingkat partisipasi masyarakat oada program vaksinasinya tinggi, karena jummlah partisipasi vaksinasi juga akan mempengaruhi penurunan kasus positif Covid-19.

Ia menambahkan, saat ini Pemkab Pangandaran melaksanakan vaksinasi sebanyak 2000 dosis per hari untuk masyaraka, dan Dinas Kesehatan akan terus melakukan koordinasikan dengan seluruh Puskesmas.

“Tenaga kesehatan akan melakukan akselerasi vaksinasi dengan cara door to door sehingga dalam waktu 10 hari bisa 2000 dosisi, “tegasnya. (PNews)

LAGI, AKSI JAMBRET DI KABUPATEN PANGANDARAN KEMBALI MAKAN KORBAN

PANGANDARANNEWS.COM - Lagi,  aksi kejahatan  penjambretan terjadi di Kabupaten Pangandaran, kali ini lokasinya di Blok Pasirgadung, Dusun Nagrog, Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang.  (19/7) 

Menurut keterangan korban, Ai Nurhasanah (25) warga Dusun Babakan, Desa Masawah, Kecamatan Cimerak,  kejadiannya sekitar pukul 20.00 WIB saat ia dalam perjalanan pulang mengendarai sepeda motor bersama ibunya, Enoh (56) dan anaknya, Dimas (9).

Saat itu, terang Ai, ia bersama ibuNYA dipepet oleh pelaku yang menggunakan sepeda motor Vixion berwarna putih, akibatnya ia pun tersungkur jatuh dari sepeda motor karena berusaha mempertahankan tas miliknya yang berisi uang dan dua buah handphone.

“Kebetulan di lokasi kejadian sangat gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan yang menyala,”kata Ai. (19/7)

Akibat kejadian tersebut, selain mengalami kerugian materi uang tunai sebesar Rp 100 ribu dan dua buah handphone, Ai juga mengalami luka di bagian tangan dan punggung.

“Saya berharap pihak yang berwajib segera menangkap pelaku yang selama ini sangat meresahkan warga,”ucapnya. (PNews)

DUKUNG PERBUP CIAMIS PMII GULIRKAN KANTONG PLASTIK RAMAH LINGKUNGAN

PANGANDARANNEWS.COM/CIAMISNEWS – Dalam rangka mendukung Peraturan Bupati (Perbup) No. 27 tahun 2021, beberapa hari lalu PMII Ciamis membagikan 100 pack kantong plastik Ramah Lingkungan (RAMLING) ke sejumlah DKM. (17/7)

Seperti dismpaikan Ketua PC PMII Ciamis Irsal Muhamad, ini bertujuan agar saat panitia kurban membagikan daging kurban kepada masyarakat sudah tidak menggunakan lagi kantong plastik biasa (kresek), tetapi menggunanakan kantong plastik yang ramah lingkungan.

Kata Irsal, kantong plastik yang bagikan PMII bukan sekedar plastik biasa tetapi merupakan plastik  ramah lingkungan yang dibuat dengan teknologi oxium melalui 3 tahap tier.

“Yaitu oksidasi-biodegradasi-Ekotoksisitas yang akan mempercepat plastik ini terdegradasi dan terfragmentasi hingga terurai 2-4 tahun saja, ”kata Irsal saat diwawanrai melalui sambungan telepon. (19/7)

Saat limbah sampah plastik berada di lingkungan, menurut Irsal, tidak bisa cepat membusuk seperti bahan alami. Dan tentu ini jadi ancaman bagi lingkungan di sekitar pemukiman, karena permasalahan limbah plastik ini butuh waktu lama  untuk mengurainya, bahkan hingga ratusan tahun.

Keberadan kantong plastik ini berbeda dengan kantong kresek yang seperti biasa, karena kresek yang biasa dipakai memerlukan waktu lama untuk penguraiannya, tetapi kantong kresek ramah lingkungan ini bisa hancur sekitar 2 sampai 4 saja menyatu dengan tanah dan zat-zat yang lainnya.

Irsal berharap dengan adanya Perbup ini kedepannya persolan-persoalan sampah khususnya sampah plastik bisa terselesaikan dengan tuntas dan lingkungan pun bisa tetap terjaga.

Ia juga mengajak kepada semua stake holder dan masyarakat Ciamis untuk bersama-sama menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan dengan memulai menggunakan plastik yang ramah lingkungan.

 “Mari bersama-sama menjaga lingkungan kita, jangan sampai masyarakat abaipersoalan ini, kesadaran bersama akan menjadi penentu bagaimana kita dalam rangka menjaga alam dan se-isinya,” ungkapnya.

Sementara Bupati Ciamis Dr.H.Herdiat Sunarya saat didampingi Sekda Kab. Ciamis Dr.H.Tatang dan Kepala Dinas DPRKPLH Dr.H. Taufik Gumelar menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada PMII Ciamis  yang sudah bisa menginisiasi dan menginovasi untuk membagikan kantong plastik ramah lingkungan untuk kegiatan kurban.

“Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada PMII Ciamis yang telah mendukung PerBup semoga bisa bermanfaat bagi warga masyarakat Tatar Galuh Ciamis, “ucap bupati.

Hal senada dikatakan Kepala DPRKPLH Dr. H. Taufik Gumelar, ST, ihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung gerakan rama lingkungan dari rekan-rekan PMII Ciamis dengan inovasi penggunaan sampah plastik yang ramah lingkungan.

“Saya mengajak kepada seluruh masyarakat mari bersama-sama menciptakan Ciamis bebas dari sampah plastik sesuai PerBup Nomer 27 tahun 2021, ″ujarnya singkat. (ANWARWALUYO)

DPRD PANGANDARAN TETAPKAN DAN SEUJUI RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 MENJADI PERDA

PANGANDARANNEWS.COM – Bertempat di ruang rapat paripurna, DPRD dan Pemkab Pangandaran menggelar rapat paripurna Penetapan Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah (Perda). (16/7)

Dalam sambutannya Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin H.M.M menyampaikan terimakasih kepada Bupati Pangandaran yang telah berkenan menyampaikan penjelasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 pada rapat paripurna DPRD beberapa waktu yang lalu, kepada pimpinan dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang telah bekerja maksimal dengan penuh tanggung jawab selama pembahasan, baik pada rapat internal banggar maupun rapat dengan tim anggaran pemerintah daerah dan rapat dengan beberapa SKPD terkait juga kepada Badan Musyawarah DPRD yang telah mengagendakan dan menentukan jadwal pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, dan semua pihak yang telah membantu selama pelaksanaan pembahasan  sehingga tercipta kondisi aman, tertib dan lancar.

Asep juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas beberapa prestasi membanggakan yang diraih Pemkab Pangandaran, antara peringkat terbaik II kategori dokumen perencanaan kabupaten terbaik dari Gubernur Jawa Barat, pestasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor 3,3578 dan status kinerja sangat tinggi berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2018 tanggal 25 april 2020, penghargaan swasti saba padapa dari Gubernur Jawa Barat, juara 1 Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dalam kegiatan pangan masyarakat (HPS) dari gubernur jawa barat, pemimpin visioner pembawa perubahan untuk indonesia maju “Indonesian the Best Innovative Figures Awards 2020” kategori “the best innovative government figures” untuk Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, anugerah pesona pariwisata daerah “Indonesian the Most Potential Destination Awards 2020” kategori “the best potential destination on nature” dan penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2020 dari Kementerian Dalam Negeri dengan predikat kabupaten sangat inovatif.

“Tentunya semua penghargaan ini menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran, “ungkapnya.

Lebih lanjut Asep menyampaikan, komintmen DPRD dengan penyelenggara pemerintah daerah ini tentu terasa manfaatnya oleh masyarakat antara lain infrastruktur jalan dan jembatan yang kondisinya sebagian besar sudah cukup baik, biaya pendidikan gratis, biaya kesehatan gratis, puskesmas yang nyaman dan memiliki fasilitas yang lengkap, terwujudnya pendidikan karakter melalui Pangandaran Mengaji dan Ajengan Masuk Sekolah (AMS).

Setelah bupati menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilengkapi dengan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus  kas,  catatan   atas  laporan  keuangan serta dilampiri laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan  Badan  Usaha  Milik  Daerah(BUMD)/Perusahaan Paerah  (Perumda) kepada  DPRD, maka, kata Asep, tahapan selanjutnya adalah sebagaimana yang termaktub dalam lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang berbunyi “Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD”.

Asep menyebut, pelaksanaan APBD Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2020 merupakan implementasi dari perencanaan tahunan daerah yang dituangkan dalam RKPD tahun 2020 dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan melalui pengembangan program dan kegiatan yang terintegrasi serta program dan kegiatan lainnya yang bersumber dari tingkat provinsi dan pusat.

Adapun dasar pelaksanaan pembahasan Banggar baik secara teknis maupun substansi terkait Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, lanjut Asep,  disusun mengacu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri nomor  tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 serta pertimbangan lain yang dijadikan acuan adalah dasar filosofis, sosiologis dan politis sehingga menghasilkan rumusan yang fleksibel, tidak membebani dan akomodatif terhadap kepentingan seluruh masyarakat.

Banggar membagi 2 fokus bahasan dalam proses pembahasan Raperda Kabupaten Pangandaran tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, dengan format dan substansi materi, diantarnya sebagai berikut, mekanisme dan tahapan pembahasan pembahasan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan penyusunan jadwal kegiatan, tinjauan pustaka dan pendalaman materi serta penyusunan inventaris masalah terkait rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2019, rapat kerja dengan tim anggaran pemerintah daerah, rapat kerja dengan sKPD, penyusunan rancangan laporan hasil pembahasan Banggarn DPRD, rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi;’finalisasi dan perbaikan penyusunan laporan Banggar dan penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran DPRD pada rapat paripurna.

Asep mengatakan, kegiatan pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI yang kemudian ditindaklanjuti dengan disampaikannya nota penjelasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 oleh bupati kepada DPRD, setelah itu dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan pembahasan badan anggaran DPRD baik secara internal maupun melakukan rapat kerja dengan TAPD dan beberapa SKPD.

Dari hasil pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut, bahwa Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 telah sesuai yang diamanatkan pasal 190 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dengan memuat laporan keuangan yang meliputi, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

“Selanjutnya perlu kami sampaikan realisasi anggaran pada Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, baik yang menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut, “jelas Asep.

APBD setelah perubahan sebesar Rp 1,982,436 trilyun, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.572.138 trilyun atau sekitar 79,30%.

Anggaran belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp 1.999 trilyun dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp1.565 trilyun atau sekitar 78,31%.

Adapun perincian pembiayaan daerah sebagai berikut, 1. penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp 117.008 trilyun dan realisasi sebesar Rp 116.008 trilyun atau sekitar 99,14%, 2, Pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp 100 milyar, realisasi sebesar Rp 100 milyar atau  100%. 3, Pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp 17.008 milyar, realisasi sebesar Rp 16.008 milyar atau sekitar 94,12%, 

3. Laporan perubahan saldo anggaran lebih per 31 desember 2020 adalah sebagai berikut, a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp 16.043 milyar. 

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp 16.008.393 Milyar.

c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (silpa/sikpa) sebesar Rp 22.308 milyar. d. Saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp 22.308 milyar. 

4. Neraca per 31 desember 2020 adalah sebagai berikut, a. Jumlah aset sebesar Rp 2.553.072 trilyun. b. Jumlah kewajiban jangka pendek sebesar Rp 273.869 milyar dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 0,00. 

c. Jumlah ekuitas sebesar Rp 2.279.203 trilyun 

5. Laporan operasional per 31 desember 2020 adalah sebagai berikut, a. Pendapatan sebesar Rp 1.482.393 trilyun. 

b. Beban sebesar Rp 1.219.347 trilyun.

c. Surplus dari operasi sebesar Rp 263.046 milyar.

d. Defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp 1.469 milyar.

e. Surplus laporan operasional sebesar Rp 261.576 milyar.

6. Adapun arus kas per 31 desember 2020 adalah sebagai berikut, a. Saldo kas awal per 1 januari 2020 sebesar Rp 16.043 milyar. 

b. Arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp 470.953 milyar. 

c. Arus kas dari aktivitas investasi mengalami defisit sebesar Rp 464.653 milyar. 

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

e. Arus kas dari aktivitas transitoris mengalami deifisit sebesar Rp 35.546 juta. 

f. Saldo kas akhir per 31 desember 2020 sebesar Rp 22.308 milyar. 

7. Laporan perubahan ekuitas per 31 desember 2020, sebagai berikut a. Ekuitas awal sebesar Rp 2.073.947 Trilyun.

b. Surplus laporan operasional sebesar Rp 261,576 milyar,

c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar mengalami defisit sebesar Rp 56.320 milyar.

d. Ekuitas akhir sebesar Rp 2,279,203 trilyun

“Sementara dalam pembahasan rancangan peraturan daerah bersama tapd dan beberapa skpd diperoleh hasil sebagai berikut, “ ungkap Asep.

1. Sejak diterima laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Pangandaran tahun anggaran 2020 pada tanggal 18 mei 2021, Pemerintah Kabupaten Pangandaran  menindaklanjuti LHP BPK RI yang meliputi aspek sistem pengendalian intern dan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Terkait temuan yang sudah melebihi batas waktu penyelesaian, pemerintah kabupaten pangandaran mengambil langkah-langkah sebagai berikut, a. Mengacu pada ketentuan pasal 20 ayat (3) undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, batas waktu penyelesaian tindak lanjut adalah 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;

b. Dalam hal tindak lanjut yang sudah melebihi batas waktu, pemerintah kabupaten pangandaran terus berupaya menindaklanjuti rekomendasi, baik temuan administratif maupun keuangan.

3. Bahwa pad belum mencapai target yang ditetapkan dan dalam upaya optimalisasi pencapaian pad dimaksud, pemerintah kabupaten pangandaran melakukan langkah-langkah sebagai berikut, a. Sosialisasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah kepada wajib paja, b. melakukan kajian dan inventarisasi potensi PAD, c. melakukan pembinaan terhadap wajib pajak dan d. mengoptmalkan kinerja tim khusus pemungutan PAD.

4. Terdapat data pendapatan daerah yang tidak sinkron antara data yang tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dengan data yang tertuang dalam lampiran i.2 pada PPKD. Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan penjabaran, dimana bantuan keuangan provinsi yang semula dianggarkan sebesar Rp 396.572.054 milyar menjadi Rp 480.256 milyar, dan DID yang semula dianggarkan sebesar Rp 435.375 milyar  menjadi Rp 444.145 milyar.

“Berdasarkan hasil pembahasan Banggar DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, bersama ini kami sampaikan kesimpulan sebagai berikut, “jelas Asep.

1. Secara umum rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang disampaikan bupati kepada DPRD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam penyusunan maupun dalam penyajian.

2. Dalam hal realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan pada tahun anggaran 2020, secara umum relatif baik.

3. Berdasarkan rapat konsultasi dengan pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi,  pada prinsipnya keenam fraksi DPRD menyetujui untuk ditetapkan menjadi Perda dalam rapat paripurna.

Dikatakan Asep, sebelum mengakhiri penyampaian laporan badan anggaran DPRD ini, pihaknya juga  menyampaikan beberapa rekomendasi hasil pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 untuk ditindaklanjuti dengan tujuan dapat menjadi perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran di masa yang akan datang.

Dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI terkait laporan keuangan Pemekab Pangandaran tahun anggaran 2020, seluruh pimpinan dan anggota DPRD berharap agar Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran lebih meningkatkan pembinaan dan pelatihan aparatur pemerintah di seluruh SKPD baik segi pengelolaan aset maupun dalam pengelolaan keuangan di kabupaten pangandaran.

Terkait beberapa temuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2020, baik dari sistem pengendalaian intern maupun dari kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan agar segera diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Hendaknya dipertimbangkan dan dikaji kembali mengenai beberapa target pendapatan yang tidak tercapai untuk mengetahui aspek mana yang perlu diperbaiki, dilandasi oleh perhitungan potensi dan kondisi yang realistis. 

Perlu evaluasi yang menyeluruh dan cermat terhadap rekanan yang bermasalah disertai pemberian sanksi yang tegas sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Dari aspek belanja daerah beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK RI, Pemkab Pangandaran diharapkan dapat meningkatkan sistem pengendalian intern, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan-undangan, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK RI masih terdapat kelebihan pembayaran pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di beberapa SKPD.

Pengelolaan penatausahaan aset agar lebih ditingkatkan lagi dan diperlukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola aset agar tidak menjadi temuan berulang setiap tahun.

“Dan kami minta seluruh kepala SKPD agar melakukan perencanaan dengan cermat dan terukur sehingga pencapaian target dapat dilakukan dengan maksimal, “tegas Asep. (PNews)

 

ANGGOTA DPR RI HJ.SITI MUFATTAHAH, BERIKAN 300 EKOR HEWAN KURBAN UNTUK KABUPATEN-KOTA TASIK

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS – Sudah menjadi agenda rutin anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat hj.Siti Mufattahah, PSI, MBA, untuk memberikn hewn kurban ke masyarakat Kota Tasikmalaya.

Seperti disampaikan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Hj.Siti Mufattahah, Ali Ridwan, S.Sos, S.PdI, dalam rangka kepedulian Hj Siti Mufattahah di hari idul Adha, salahsatunya selalu berkurban untuk masyakat yang ada wilayah Kota-Kabupaten Tasikmalaya dan Garut. Dan jumlah hewan kurban tahun ini sebanyak 300 ekor kambing  yang disebarkan untuk masyarakat wilayah binaannya.

“Diharapkan ini membantu masyarakat yang saat ini terdampak pandemi covid-19, " kata Ali Ridwan.(19/7)

Ali Ridwan mengatakan, pada intinya di masa Pandemi covid19 dan diberlakukannya PPKM Darurat ini semau terus mengikuti anjuran pemerintah, dan dalam pelaksanaan Hari Raya Idhul Adha ini juga tetap harus menjaga protokol kesehatan yang ketat serta tata cara hewan kurban pun mengikuti anjuran Pemerintah agar terjaga dari hal yang tidak diinginkan terutama penyebaran covid19.

Sementara Ketua Forum Wartawan Online Tasikmalaya (FWOT) Dadang Suhendar mengucapkan terimakasih kepada Hj.Siti Mufattahah yang telah membantu peduli dengan memberikan hewan kurbanpada rekan media yang ada di FWOT.

“FWOT sangat mengapresiasi Hj.Siti Mufattahah yang selalu peduli apalgi saat ini diberlakukan PPKM Darurat yang jelas sangat berdampak pada masyarakat, “ungkapnya. (ANWARWALUYO)

ANTISIASI KEKURANGAN BANSOS DARI KEMENSOS PEMKAB PANGANDARAN SIAPKAN ANGGARAN

PANGANDARANNEWS.COM  - Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata dalam rapat virtual beberap hari lalu mengatakan, bantuan dari Kemensos ke Kabupaten Pangandaran sebanyak 3.000 paket Sembako untuk warga yang terdampak langsung kebijakan PPKM Darurat atau kondisi pandemi COVID-19.

Namun kata bupati, Pemkab Pangandaran juga saat ini sudah menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi kekurangan bantuan sosial (Bantuan Sosial) Kemensos. Dan Pemkab Pangandaran tidak hanya menyangkut persoalan teknis penyaluran namun juga harus menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi kekurangan jumlah bantuan dari Kemensos.

"Di luar yang sudah dapat PKH serta sejenisnya, ada bantuan dari Kemensos ini diperuntukan bagi  warga yang terdampak langsung, " jelas Jeje. (19/7)

Bantuan ini menurut Jeje akan diproyeksikan untuk warga terdampak langsung, seperti para pelaku usaha pariwisata, mulai dari PKL sampai pegawai hotel, karena sektor lainnya seperti pertanian saat ini masih berjalan artinya tidak terdampak langsung.

Tapi karena jumlah warga yang terdampak langsung yang belum menerima program bantuan PKH, saat ini jumlahnya lebih dari 3.000 orang, sehingga, kata Jeje Pemkab Pangandaran harus mempersiaplan kekurangannya, karena jika bantuan ini tidak merata dikhawatirkan menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Saat ini kita sedang menyalurkan Sembako, tapi hanya untuk warga yang sedang menjalani isolasi mandiri, "kata Jeje.

Disoal ketersediaan anggaran  di Pemkab Pangandaran, Jeje mengakui saat ini pihaknya akan  mengupayakan dengan langkah refokusing anggaran lagi, dan hal ini segera akan dibahas pada rapat kordinas. 

“Pada prinsipnya, jika anggran untuk membantu rakyat mah nganjuk ngahutang ge dilakonan," kata Jeje.

Hal senada dikatakan Wakil Bupati Pangandaran Ujang Endin Indrawan, Pemkab Pangandaran bisa melakukan refokusing melalui pememangkasan dari anggaran pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, saat ini untuk sementara mending jalan rusak daripada rakyat sakit, karena kekurangan anggaran ini bukan hanya untuk bantuan sosial saja, tapi untuk  pelayanan kesehatan, seperti oksigen sampai pemulasaraan jenazah.

Ia juga mengimbau agar masyarakat bisa bersama-sama berjuang keluar dari pandemi COVID-19 karena jika terus-terusan seperti ini semua akan terhmabat. 

“Pembangunan dan lainnya jadi terhambat karena anggaran APBD habis untuk penanganan civid-19, "ungkapnya. (PNews)

SEORANG PETANI WARGA DESA CIBAHAYU MENINGGGAL TERTABRAK KERETA

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS – Seorang petani warga warga Kampung Cingere RT 03/03 Desa Cibahayu, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya Aceng Saepudin (59), kemarin sekitar pukul 12.15 WIB tewas tertabrak kereta api di KM 238+0/1 do Kampung Trowek, Desa Cibahayu Kecamatan Kadipaten dan korba baru ditemukan sekitar pukul 15.00. (18/7)

Menurut Kanit laka Polsek Kadipaten Ipda Zezen ZM SH,  diduga sebelum sedang berjalan kaki di sepanjang jalur rel kereta api dengan membawa rumput, namun mungkin akibat kurang hati-hati dan tidak mendengar ada kereta api melintas  akhirnya korban tertabrak.

“Sebaiknya masyarakat selalu memperhatikan keamanan dan keselamatan,  apalagi, di sekitar jalur itu relnya lurus, kemudian menikung dan jauh dari pemukiman penduduk,”terangnya. (ANWARWALUYO)

POLRES TASIK KOTA DISTRIBUSIKAN BANSOS PPKM DARURAT UNTUK WARGA TERDAMPAK COVID

PANGANDARANNEWS,COM/TASIKNEWS - Jajaran Polresta Tasikmalaya Kota mendistribusikan bantuan sosial (Bansos) PPKM Darurat dari Polda Jawa Barat kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. (16/7)

Kepada sejumlah awak media, Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Doni Hermawan SH.SIK.MSi,  mengatakan jumlah bantuan yang disalurkan kali ini mencapai 100 paket, terdiri dari beras 5 kilogram, telur, mie instan, dan lainnya.

Sasaran bantuan ini juga, kata Doni untuk keluarga yang sedang melakukan isolasi andiri (isoman), para pekerja informal yang berada di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota.

“Untuk pendistribusian bantuan ini ada  yang  melalui Bhabinkamtibmas atau Babinsa," jelasnya.

Dalam pendistribusian bantuan ini Kapolres juga berkesempatan memberikan langsung  kepada beberapa  warga di  Jalan Buninagara I 03/04 Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes.

Kata Doni, kegiatan baksos ini direncanakann berkelanjutan yang akan disalurkan secara  door to door kepada masyarakat oleh para Bhabinkamtibmas dan Babinsa jajaran Polresta Tasikmalaya Kota serta Kodim 0612 Tasikmalaya.

Doni berharap kegiatan serupa ini bisa diikuti instansi atau tokoh masyarakat lainnya agar semangat kepedulian dan kebersamaan menjadi sebuah komitmen bersama.

“Dan tentunya warga yang menjalani isoman pun kebutuhannya terpenuhi meski tidak dapat beraktivitas untuk sementara waktu, "pungkasnya (ANWARWALUYO)

SEORANG PEMUDA DI TASIK DIBEKUK POLISI GARA-GARA BAWA KABUR HP

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS – Gara-gara mekinjam hand phone seorang pemuda di Jalan Gunung Goler Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, sekitar pukul 11.00 WIB jum'at kemarin ,(6/7/), diamankan polisi.

Menurut cerita korban Serli Apilianti (15) seorang pelajar warga Kampung Warung Kadu Rt 01/07 Kelurahan  Cibunigeulis Kecamatan Bungursari, saat itu ia akan pulang ke rumah tiba-tiba pelaku berinisial AN (34) warga Kampung Leuwidahu Rt. 01/03 Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang yang sedang duduk di atas sepeda motor memanggilnya,  kemudian AN mengajak korban untuk ikut mengantarkan paket ke sekolah SMK Global Pasangrahan menggunakan sepeda motor.

Sesampainya di tujuan pelaku meminjam HP milik korban dengan alasan akan menelepon Guru Tata Usaha SMK Global Pasangrahan,akan tetapi pelaku malah membawa kabur HP milik Korban.

“Saya pun melaporkan kejadian ini ke ke Polres Tasikmalaya Kota untuk pengusutan lebih lanjut, “terang Serli. (ANWARWALUYO)

DILAKSANAKAN SECARA VIRTUAL, HIMA PIAUD STITNU AL FARABI PANGANDARAN LANTIK PENGURUS MASA KHIDMAT 2021-2022

PANGANDARANNEWS.COM – Dengan mengusung tema "Membangun semangat baru menuju organisasi yang lebih berkualitas, loyalitas dan solidaritas", Himpunan Mahasiswa Pendidikan Islam Anak Usia Dini (HIMA PIAUD) STITNU Al farabi Pangandaran melantik kepengurusan untuk masa khidmat 2021-2022 yang dilaksanakan secara virtual. (15/7)

Selain dihadiri Ketua STITNU Al farabi Pangandaran dan seluruh jajaran instansi kampus termasuk perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dalam acara tersebut hadir Himpunan Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam ( HIMA MPI)

Usai acara, ketua HIMA PIAUD, Indah Permata mengatakan walau pun dilaksanaan dalam masa PPKM tapi pelantikan pengurus ini  tidak menjadi hambatan untuk tetap melaksanakan.

"PPKM tidak menyurutkan niat kami dalam berorganisasi sehingga pelantikan pun bisa dilksanakan  sesuai agenda yang telah di tetapkan walaupun secara virtual" ujarnya.

Indah juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen yang telah membantu dalam mensukseskan pelantikan ini serta berharap  dukungan dari semua pihak, khususnya pimpinan kampus.

Usai pelantikan acara dilanjutkan dengan pembekalan materi oleh Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan, Ahmad Hapidin, SH. M.Pd, dan ini menjadi penting karena untuk bekal anggota yang baru dilantik agar memahami dinamika berorganisasi dan untuk menanamkan rasa tanggung jawab setiap anggota.

Pada kesempatan lain, Ketua Prodi PIAUD, Imas Masitoh, M.Pd  menucapkan selamat kepada semua anggota yang sudah di lantik dengan harapan semua anggota bisa solid dan diharapkan mampu mencetak pendidik anak usia dini yang hebat.

"Jaga soliditas, mudah-mudahan Prodi PIAUD STITNU Al farabi Pangandaran bisa  melahirkan  pendidik PAUD yang handal, “ucapnya. (YUSUPSIDIK)

GANTI ATURAN, BANTUAN TUNAI BAGI OTG DIGANTI SEMBAKO DAN VITAMIN

PANGANDARANNEWS.COM – Bantuan tunai untuk Orang Tanpa Gejala (OTG) yang semula berbentuk uang tunai sebesar Rp 500 ribu kini dirubah dalam bentuk sembako dan vitamin.

Seperti disampaikan Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata, bantuan tunai yang Rp 500 ribu ini  sudah dicairkan kepada 206 orang, termasuk untuk Linmas yang berjaga di OTG yang sedang jalani isolasi mandiri (isoman).

”Sekarang aturanya dirubah, bagi yang belum menerima akan diberi bantuan beras 5 kilogram, telur 1 kilogram, mie 1 dus dan vitamin,” jelas Jeje. (14/7)

Jeje menyebut  kebijakan ini diambil karena kondisi keuangan daerah  yang tidak dapat diprediksi kedepanya dan anggaran juga sangat terbatas, sehingga butuh aturan untuk pelaksanaan teknisnya.

Jeje juga berharap bantuan ini bisa bermanfaat dan sedikit meringankan beban para OTG yang sedang menjalani isoman.

”Untuk yang belum mengajukan, silahkan buat ajuannya dan bawa ke BPBD,” tuturnya.

Kebijakan awal untuk memberikan bantuan tunai sebesar Rp 500 ribu, kata Jeje saat itu dibuat sebelum angka Covid-19 meningkat, dan sekarang angka terkonfirmasinya malah meningkat.

Di tempat terlisah,  salah seorang warga Parigi, Ateng (40) mengaku baru tahu terkait bantuan ini.

”Saya baru tahu warga OTG yang jalani isoman dapat bantuan dari pemerintah, " ujarnya. (PNews)

PRIHATIN AKSI KEJAHATAN BEBERAPA HARI INI PMII PANGANDARAN DESAK KEPOLISIAN SEGERA MENANGKAP PELAKUNYA

PANGANDARANNEWS.COM - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pangandaran mengecam keras aksi  tindakan kejahatan dan mendesak pihak kepolisian turun melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku kejahatan yang akhir akhir ini sangat meresahkan masyarakat tersebut.

Seperti disampaikan Ketua PMII Pangandaran, Yusup Sidik, beberapa kasus kejahatan penjambretan yang menggegerkan masyarakat dalam kurun waktu satu pekan ini sudah dua kali kejadian dengan lokasi kejadian yang satu dengan lainnya tidak jauh.

Yusup mengatakan, seperti kejadian yang terbaru harirabu tanggal14 juli sekitar pukul 18.00,  peristiwa penjambretan terjadi di Jalan Raya Nasional Parigi-Cijulang, tepatnya di Dusun Baleungbeung Rt 02/01 Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang

Rentetan kejadian kejahatan ini menandakan lemahnya sistim keamanan di  Kabupaten Pangandaran, dan ini harus mjadi perhatian seluruh elemen termasuk pihak kepolisian. 

“Apalagi Kabupaten Pangandaran mempunyai visi, Pangandaran Juara menuju wisata berkelas dunia yang berpijak pada nilai nilai karakter bangsa," ungkap Yusup.(15/7)

Dan jika berbicara wisata maka, menurut Yusup faktor yang paling penting adalah memberikan rasa aman dan nyaman baik kepada warga setempat maupun pada yang datang ke Pangandaran. Dan jika melihat tempat-tempat kejadian kejahatan tersebut, mungkin salah satu faktor penyebabnya karena kurangnya Penerangan Jalan Umum (PJU) apalagi sekarang ada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga menimbulkan jalanan sepi, atau bisa saja penyebabnya karenasulitnya ekonomi dimasa pandemi Covid 19 sehingga menjadi pemicu pelaku untuk melakukan aksinya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Kondisi-kondisi seperti itulah yang mungkin jadi pemicu pelaku untuk berbuat kejahatan, “imbuhnya.  

Kata Yusup, PMII berharap pihak kepolisian segera mengusut tuntas sehingga memberikan rasa aman dan nyaman jangan sampai masyarakat merasa takut beraktivitas di malam hari.

“Sekali lagi, kami berharap pelaku tindak kejahatan tersebut segera ditemukan dan mudah-mudahan kejadian serupa tidak terulang kembali, “pungkas Yusup. (PNews)

CURUG SAWER JATIWARAS TAWARKAN PESONA KEINDAHAN ALAM

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS – Kabupaten Tasikmalaya telah lam dikenal mempunyai  keindahan alamnya, wejumlah tempat pun kini bahkan telah menjadi tujuan wisata. Sebut saja Curug Sawer yang berada di perbatasan Desa Mandalamekar dan Mandalahurip Kecamatan Jatiwaras, lokasi ini bisa jadi referensi untuk tujuan wisata keluarga atau remaja saat mengisiliburan sekolah.

Menurut salah seorang warga setempat, Asep Supriatna, walau akses menuju lokasi ini masih terkendala kondisi infrastruktur jalan yang belum bagus, tapi sudah sekitar lima tahun ini Curug Sawer dengan suara khas gemericik air yang jernih serta udara banyak dikunjungi masyarakat baik dari Kabupaten-Kota Tasikmalaya atau daerah lainnya seperti, Cilacap, Pangandaran, Bandung dan dari Jakarta bahkan ada beberapa club adventure mobil dan motor bermalam dengan membangun tenda, karena belum ada fasilitas penginapan.

“Mudah-mudahan ke depan terkit kondisi jalan ini bisa menjadi perhatian pemerintah Daerah, “ungkapnya.(13/7)

Dikatakan Asep, dengan hadirnya tempat wisata Curug Sawer ini tentu bisa jadi pemicu perekonomian masyarakat desa karena selalu ada dampak ekonomi dri sebuah pengembangan obyek wisata di daerah mana pun.

Asep berharap Pemkab Tasikmalaya melalui Dina Pariwisata memberikan perhatian sehingga Curug Sawer bisa tumbuh kembang menjadi salah satu detinasi wisata andalan.

Wisata keindahan alam dengan segala kekayaan yang ada di dalamnya tentu tidak akan membosankan untuk dikunjungi, karena menurut Asep, selain bisa memanjakan mata pengunjungan dengan sajian keindahan alam, genercik suara air mengalir pun akan membuat telingan merasa nyaman saat berada di tengah alam asri.

“Sekali lagi saya berharap, mudah-mudahan egera ada perhatian pemda paling tidak ada perbaikan jalan menuju lokasi, “pungkasnya. (UDIRUSTANDI-ANWARWALUYO)

PEDULI KESEHATAN MASYARAKAT, PMII STITNU AL FARABI PANGANDARAN BAGIKAN MASKER DI PASAR PANANJUNG

PANGANDARANNEWS.COM – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama (STITNU) Al Farabi Kabupaten Pangandaran menggelar kegiatan bagi-bagi masker di salah satu pusat pembelanjaan  tradisional Pasar Pananjung di jalan Merdeka Pangandaran. (14/07)

Seperti disampaikan Ketua Kaderisasi Komisariat PMII STITNU Al Farabi Muhamad Dafa Chrisyara,  berangkat dari kepedulian terkait kurangnya kesadaran masyarakat dalam menanggulangi penyebaran Covid 19 sehingga timbul inisiatif untuk membantu meningkatkan kesadaran warga khususnya pedagang dalam meminimalisir penularan Covid 19.

Dan Ini juga, kata Dafa, dalam rangka menyikapi kebijakan pemerintah dalam menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), khususnya di tempat-tempat yang menjadi konsentrasi masa.

“Seperti di pasar, ini memang  riskan menjadi pusat yang terdampak, apalagi pasar merupakan pusat perbelanjaan dan salah satu penyedia kebutuhan masyarakat sehari-hari, “kata Dafa.

Kegiatan ini juga menurutnya merupakan ajang kaderisasi in formal bagi kader dan anggota PMII dan menjadi salah satu materi PMII, Nilai Dasar Pergerakan (NDP), Hablum minan nas (Hubungan dengan sesama manusia) sehingga nantinya tumbuh jiwa sosial di seluruh kader.

Dafa berharap, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan pemerintah bisa memberikan kebijakan yang tepat untuk menanggulangi covid 19 dan  dampaknya.

Masih kata Dafa, dengan viralnya famplet yang bertuliskan "warga pangandaran kompak untuk tidak upload brita tentang covid 19 agar masyarakat tenang dan tentram dengan menggunakan backround tugu ikan marlin pangandaran, ini menjadi polemik masyarakat.

“Apakah tentram dan aman ini kita harus acuh pada covid 19 ? ” ungkapnya.

Dengan viralnya famplet tersebut, lantas siapa yang akan bertanggung jawab kondisi pandemi ini, maka sudah seharusnya pemerintah segera mengambil sikap terkait famplet tersebut.

Sementara salah satu pedagang di Pasar Pananjung, Sugiman, mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat PMII yang telah peduli untuk meminimalisir penularan Covid 19 di wilayah pasar pananjung dengan membagikan masker kepada para pedagang dan pengunjung pasar.

“Ini bagus, karena generasi muda kita ternyata masih banyak yang peduli pada kesehatan masyarakat, “ujarnya. (YUSUPSIDIK)