KETUA TIM PENGGERAK PKK-BUNDA LITERAS KABUPATEN TASIK LANTIK DAN KUKUHKAN KEPENGURUSAN TINGKAT DESA DI KEC. KARANGNUNGGAL

TASIKNEWS - Bertempat di Gedung Dakwah Islamiyah (GDI) Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten sekaligus Bunda Literasi Desa, Hj. Ai Diantini Sugianto. S.H. M.Kn menghadiri Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Pengukuhan Bunda Paud Serta Bunda Literasi Desa Se – Kecamatan Karamgnunggal. (10/03)

Selain Ketua PKK dn Bunda Literasi, dalam acaratersebut juga hadir L. Agustiani Dahliana, S.Pd, Camat Karangnunggal, Asep M Dahliana STP. MM, Kapolsek Karangnunggal, Kompol, H. Asep Ishak, SIP, Danramil 1215 Mayor Inf. Kurniadi, Ketua MUI, H. Supyan Sauri, Kepala UPT Pertanian, H. Sunardi S.P, para kepala desa beserta istri, Para Bunda Paud, Tokoh Ulama, Ibu-ibu Persit, Muslimat, Fatayat dan sejumlah undangan lainnya.

Usai melantik dan pengukuhan pengurus PKK dan Bunda Literasi Desa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Karangnunggal, L. Agustini Dahliana, S.Pd, menyampaikan, PKK diharapkan menjadi sebuah lembaga kaum perempuan mampu memberikan terobosan baru dalam untuk mensejahterakan masyarakat serta menjadi pelopor pembinaan masyarakat yang sejahtera di setiap bidang di wilayah masing-masing.

Selain itu, kata Agustini, kader PKK juga bunda Paud diharapkan menjadi pemerakarsa minat baca di kalangan masyarakat, dimulai sejak usia dini dari tingkat paud. Dan pemerintah daerah melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, mendorong bukan hanya denga program tapi dengan sarana dan prasarana agar bisa sukses dalam menjalankan program-program pemerintah melalui minat dan gemar membaca.

“Karena membaca bagian dari sumber ilmu pengetahuan yang dipastikan dapat menjadi tolak ukur dalam mengimplementasikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, “kata Agustini.

Agutini menambahkan, dan dalam rangka memantapkan serta menyempurnakan kebijakan pengelolaan gerakan PKK, perlu juga dilakukan pembentukan kelompok pengajian sebagai bentuk wujud kepedulian, keteladanan, panutan dan tanggungjawab terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Dan melalui wanita khususnya ibu-ibu sebagai penggerak dimana keluarga sejahtera menjadi tujuan utama dari gerakan PKK, Agustini menghimbau, Tim Penggerak PKK dan pengurus pengajian agar dalam waktu yang tidak lama sudah dapat melakukan konsolidasi organisasi termasuk menyusun agenda program kerja dan kegiatan.

“Gerakan PKK diharapkan juga menjadi gerakan akselerasi laju pertumbuhan ekonomi  serta pembanggunan karakter masyarakat agar lebih baik. “kata Agustini lagi.

Di tempat terpisah, Plt Kepala Bidang Paud Dikmas Kabupaten Tasikmalaya, Sera Sani, SPd.,MPd, mengungjapkan, gerakan gemar membaca merupakan cakrawala yang akan membuka jendela ilmu bagi anak-anak untuk  mencetak generasi-generasi yang cerdas dan tangguh.

Sera mengatakan, jabatan  yang melekat pada istri presiden hingga Istri kepala desa otomatis menjadi jabatan penyerta yang harus menjadi tanggung jawabnya, sebab mempunyai kewenangan untuk memberikan pendampingan dan perhatian terhadap kemajuan dan keberlangsungan sistem pendidikan usia dini.

"Jelas pelantikan TP PKK dan pengukuhan Bunda Paud serta Bunda literasi selain menjadi upaya sistem literasi yang sangat komprehensif, ini merupakan jabatan melekat yang harus dijalankan mulai dari istri presiden sampai ke Istri para kepala desa sebagai pemegang pemerintahan dari tingkat pusat sampai bawah, “ungkap Sera. (ANWARWALUYO)

GOLKAR DAN PKB SIAP USUNG ADANG HADARI MAJU DI PILKADA PANGANDARAN TAHUN 2020

PANGANDARANNEWS – Setelah Jihad (Pasangan Jeje Wiradinata-Adang Hadari) jilid 2 pecah  , akhirnya Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pangandaran, memutuskan untuk mengusung H. Adang Hadari maju menjadi bakal calon (balon) Bupati Pangandaran.

Selain Golkar, H. Adang Hadari yang hingga kini masih menjadi Wakil Bupati Pangandaran, juga mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sama-sama menghendaki agar Adang Hadari ikut pada kontestasi Pilkada tahun 2020 Pangandaran.

Usai mengikuti acra konsolidasi di Hotel Sandaan, Ketua DPD Partai Gokar Pangandaran, M. Taufiq, kepada awak media mengatakan, pihanya terus melakukan konslidasi dan komunikasi politik dengan seluruh kader partai Golkar dan PKB, untuk membentuk koalisi permanen yang disaksikan beberapa tokoh masyarakat.

"Muai dari DPP, DPD provinsi hingga DPD kabupaten, Golkar dan PKB kini bersepakat untuk membentuk koallisi permanen dan siap mengusung Adang Hadari untuk maju di pilkada Pangandran, “jelas Taufiq.(11/3)

 Taufiq mengaku kecewa, karena koalisi yang dibangun selama ini dengan PDI Pejuangan tetapi di tengah perjalanan seolah-olah diputus begitu saja.

Tapi, lanjutnya, memang itu sudah menjadi keputusan PDI Perjuangan, atau mungkin ada kepentingan sehingga koalisi yang sudah terbangun lama akhirnya pecah.

“Kita yang berkecimpung di dunia politik sejak lama tentunya harus siap dengan resiko apa pun, termasuk dalam memenangkan calon kami di pilkada Pangandaran tahun ini, " ujarnya.

Taufiq menambahkan, rekomendasi dari DPP Golkar untuk bakal calon bupati dan wakil bupati, dalam dua-tiga hari ke depan akan segera turun.

Disoal siapa yang akan menjadi pasangan H. Adang Hadri, Taufiq mengatakan, DPD Golkar dengan partai koalisi saat ini sedang menggodoknya.

"Insaalloh sekitar tiga minggu ke depan sudah bisa kita ketahui siapa yang akan menjadi calon wakil bhupatinya, "jelas Taufiq. (AGE)

INI PAPARAN HASIL KUNJUNGAN KOMISI IV DPRD PANGANDARAN KE DPRD DAN RSUD PALEMBANG

PANGANDARANNEWS-Dalam paparan laporan hasil kunjungan kerja (kunker) komisi IV DPRD Kabupaten Pangandaran pada tanggal 25 hingga tanggal 28 pebruari 2020 lalu ke DPRD dan RSUD Kota Palembang, bertujuan dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait peningkatan standar pelayanan kesehatan dasar.

Seperti disampaikan Ketua Komisi IV, Wowo Kustiwa, dalam rapat dengan pimpinandan anggota DPRD Pangandaran, Pemerintah Kota Palembang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020, mengalami kenaikan dari Rp. 300 miliar menjadi Rp. 1,5 triliun. Dan untuk pengelolaan pajak daerah ini, Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota palembang pun telah menyiapkan strategi khusus, salah satunya dengan melakukan revisi perda nomor 2 tahun 2018 serta melakukan pemetaan lokasi-lokasi pajak reklame dan juga akan menambah pemasangan alat e-tax terhadap pajak restoran dan lainnya.

“Selain itu BPPD Kota Palembang pun akan mengoptimalkan pendapatan pajak penerangan jalan, “ungkap Wowo. (9/3)

Dan sebagai bentuk apresiasi Pemkot Palembang pada wajib pajak yang aktif, kata Wowo, pemkot juga memberikan penghargaan kepada 26 wajib pungut maupun wajib pajak potensial di kota itu.
Wajib pungut yang mendapat penghargaan tersebut, lanuut Wowo, terdiri dari empat kriteria, hotel, restoran, parkir dan pajak hiburan. Dan ada 16 wajib pungut yang mendapatkan penghargaan, 4 dari hotel, 4 dari restoran, 4 dari parkir dan 4 dari hiburan, selain itu ada juga 10 wajib pajak potensial lainnya yang mendapatkan penghargaan. Dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak ini merupakan bentuk apresiasi serta motivasi pemerintah kepada wajib pajak dan pungut pajak sehingga timbul kesadaran untuk membayar pajak, sehingga ini telah membantu Pemkot Palembang dalam pembangunan daerahnya.
Dikatakan Wowo, RSUD Palembang Bari merupakan rumah sakit milik pemkot Palembang yang sudah terakreditasi paripurna, serta memiliki 5 pelayanan unggulan, seperti pelayanan gastroenterohepatologi bedah digestif, ortopedi, PICU (Pediatric Intencive Care Unit), rehabilitasi medik dan pelayanan medical checkup excekutive.

“Pada event olahraga nasional maupun internasional RSUD Bari ini selalu menjadi rumah sakit rujukan, “terang Wowo.

RSUD Kota Palembang Bari memiliki 29 dokter umum, 34 dokter spesialis, 7 dokter sub spesialis, 28 tenaga failitas dan pelayanan, 25 poliklinik, 14 pelayanan rawat inap dan 20 peralatan canggih. Dan pada bulan november 2019 lalu rumah sakit ini pun berhasil meraih dua penghargaan, juara satu kategori rumah sakit sayang ibu dan bayi dan juara satu terbaik sistem informasi rumah sakit online.
Selain mampu menhasilkan PAD sebesar Rp 72 milyar, RSUD Palembang Bari juga fokus pada sistem tindakan pelayanan dan informasi kepada pasien dan masyarakat, sehingga menjadi rumah sakit rujukan pemerintah.

Menurut politis PPP bertubuh tambun ini, keberhasilan RSUD Palembang Bari tidak hanya dilihat dari kesigapan dokter atau perawat saja tapi juga membutuhkan tenaga ahli informasi tekonologi (IT), selalu member perhatian khusus pada kesejahteraan serta menyiapkan jaminan hari tua pada karyawan dan manajemen, sehingga senantiasa bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“sebagian besar PAD Kota Palembang diperoleh dari retribusi jasa, salahsatunya dari RSUD dan sudah 3 tahun berturut-turut RSUD ini mendapatkan penghargaan dari KPK karena menjadi zona integritas wilayah bebas korupsi. “jelas Wowo lagi.

Wowo juga menambahkan, berdasarkan  hasil kunjungan kerja ke DPRD dan RSUD Kota Palembang Bari, maka komisi IV dapat merekomendasikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, untuk melakukan pemetaan atau membuat masterplan RSUD Pandega dengan baik dari mulai pembangunan sampai pelayanannya, melakukan penataan manajemen, sarana prasarana dan tenaga kerja, menciptkan persamaan mindset karyawan pada tugas pokok dan fungsi pegawai,  penataan Sumber Daya Manusia (SDM), diantaranya dengan memperhatikan kesejahteraan pegawai, penambahan dokter spesialis yang dibutuhkan, menciptakan keramahan pegawai dengan beberapa inovasi, seperti memberikan penghargaan kepada pegawai teladan, pemberian pin untuk seluruh pegawai dengan kriteria senyum atau cemberu, meyediakan pojok musik, melaksanakan hari khusus pengaduan dari keluarga pasien terhadap kualitas pelayanan di rumah sakit.

Selain itu, menurut Wowo rumah akit juga bisa mengundang psikolog untuk pelatihan karakter pegawai, menciptakan salam khas dari pegawai untuk pengunjung rumah sakit dan penempatan direktur jangan dijadikan ajang politik atau korban politik.

Demikian laporan hasil kunjungan kerja kami, dengan harapan segala sesuatu yang menjadi masukan, saran dan rekomendasi komisi IV DPRD dapat dioptimalkan untuk penguatan harmonisasi dan hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan DPRD berdasarkan tugas dan kewenangannya masing-masing.

“Dalam kesempatan ini ijinkan kami mengucapkan terimakasih kepada pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil kunjungan kerja kami. “pungkasnya. (PNews)

DALAM RAPAT DENGAN PIMPINAN DAN DPRD PANGANDARAN, KOMISI I LAPORKAN HASIL KUNKER KE MANGGARAI BARAT

PANGANDARANNEWS-Dalam rapat penyampaian laporan hasil kunjungan komisi I DPRD Kabupaten Pangandaran, Ketua Komisi I, Adang Sudirman, menyampaikan, kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai Barat provinsi nusa tenggara timur, bertujuan ingin melihat dan menggali ilmu yangterkait dengan penanaman modal/investasi dan perijinan, pasalnya selama ini Kabupaten Manggarai Barat telah berhasil meningkatkan APBD murninya serta bantuan dari pemerintah pusat yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 triliun, ditambah bantuan pemerintah provinsi sebesar Rp 141 miliar, untuk kelanjutan pembangunan perpanjangan landasan bandara udara Komodo, lanjutan pembangunan proyek Marina, jalan pantai utara Flores, pelabuhan peti kemas dan jalan dalam kota Labuan Bajo. Peningkatan tersebut juga selalu dibarengi dengan berbagai aspek kehidupan serta dinamika pemerintahannya sehingga target pencapaian setiap tahunnya meningkat dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada pimpinan DPRD Pangandaran yang sudah memberi kesempatan pada kami untuk menyampaikan hasil kunjungan kerja ini, “kata Adang.(09/3)

Dalam kunjungan kerja yang dilaksanakan tanggal 3 hingga 6 maret 2020 ini, lanjut Adang, komisi I juga melakukan pertemuan dengan pimpinan dan anggota DPRD serta dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat kabupaten manggarai barat, sehingga bisa diketahui, pada dasarnya penanaman modal/investasi di Kabupaten Manggarai Barat, setiap tahun peningkatannya sangat signifikan, baik investasi dalam negeri mau pun dari luar negeri.

Adang menambahkan, daya tarik investasi lokal maupun internasional ini berkesinambungan dengan masuknya Taman Komodo menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia, sehingga pariwisata menjadi salah satu dari 5 sektor yang menjadi kebijakan dasar penanaman modal. Sementara sektor lainnya, seperti sektor pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan, sektor kehutanan dan sektor energi, juga mendapat porsi yang sama dalam kebijakan ini.

Sementara masalah perijinan, di Kabupaten Manggarai Barat ini sudah menggunakan aplikasi online Single Submission (OSS) atau sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik, sehingga dengan sistim OSS ini pemerintah pun bisa memberi kemudahan pada masyarakat.

“Dengan OSS ini bisa  mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi struktural termasuk  reformasi sistem perijinan, sehingga lebih cara ini lebih efektif serta mampu mengurai alur birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha dalam mengurus perijinannya, “terang Adang.

Dalam rapat yang digelar di gedung DPRD ini, Adang juga menuturkan, terkait bangunan perkantoran, hotel, restaurant, perusahaan dan bangunan lainnya, di Kabupaten Manggarai Barat, sekitar 809 % lebih  sudah memiliki ijin, dan apabila ada bangunan yang belum memiliki ijin, dinas terkait  bekerjasama dengan Satpol PP segera melakukan menyegel serta memberikan peringatan agar segera menyelesaikan surat ijin dulu.

Masalah lainnya yang menjadi fokus kunjungan Komisi I yang terkait denganinvestasi, karena sejak 10 tahun lalu. Kabupaten Manggarai Barat sudah diburu para investor dengan membeli beberapa bidang tanah untuk dikembangkan menjadi bidang usaha sektor pariwisata yang difasilitasi pemerintah, seperti usaha diving, snorkling, cottages, taman rekreas, pemasaran paket wisata alam,  wisata sejarah, wisata budaya dan paket wisata bahari, diantaranya, pengembangan dan pengelolaan kebun binatang, pembangunan hotel, resort, home stay dan restoran baik yang bertaraf nasional maupun internasional, pengembangan dan pengelolaan taman bawah laut, penyedia jasa transportasi pariwisata, pembangunan jasa hiburan penunjang pariwisata (diskotik, bar dan pub) dan sektor-sektor pendukung lainnya, sehingga baik wisatawan lokal maupun asing pun bisa mudah untuk datang berkunjung.

Dan capaian penanaman modal di Kabupaten manggarai barat, tercatat hingga tahun 2019 lalu dari 95 investor dalam negeri sekitar Rp 560 milyar dan dari 99 investor asing sebesar US 90 dolar.

“Dalam penyampaian hasil kunker ini juga saya menyampaikan, jenis perijinan yang dapat dilayani Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Manggarai Barat, terbagi menjadi 11 kelompok. “imbuh Adang.

Diantaranya, kelompok izin dasar, seperti kelompok ijin penanaman modal (prinsip dan usaha), kelompok sektor ijin kesehatan, kelompok sektor izin pertanian, kelompok sektor pariwisata, kelompok sektor perhubungan dan transportasi, kelompok sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kelompok sektor perindustrian dan perdagangan, kelompok sektor informasi dan teknologi, kelompok sektor ketenagakerjaan;

“Dan jumlah rekapitulasi seluruh ijin yang telah diterbitkan di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2019, tercata ada 3.896 ijin. “kata Adang lagi.

Berdasarkan hasil kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai Barat, menurut Adang, komisi I pun akan segera menggelar rapat kerja dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pangandaran, melaksanakan kunjungan kerja yang berkaitan dengan perijinan dan investasi dengan dinas terkait, rapat kerja dengan SKPD terkait untuk merumuskan temuan di lapangan serta menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, komisi I juga akan mendorong dinas terkait untuk membuat program kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal/investasi, sehingga output kegiatan tersebut bias menhasilkan antaralain, menggali potensi,  promosi dan informasi.

“Kami juga akan memfasilitasi dan melakukan kerjasama serta sosialisasi terkait penanaman modal,
peningkatan pelayanan kemudahan administrasi untuk penanaman modal dan perijinan. "ungkas Adang. (PNews)

10 EKOR SAPI BANPROV TAHUN 2018 DI DESA KARYAWANGI, KINI MENUAI MASALAH

TASIKNEWS-Buntut persoalan bantuan sapi dari Pemerinatah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 untuk kelompok petani Maniis di Desa Karyawangi Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya kini menyimpan masalah, pasalnya bantuan 10 ekor sapi putih senilai Rp 100 juta tersebut sekarang keberadaannya entah dimana.

Saat ditemui di rumahnya, menurut ketua kelompok, Aep, kepada PNews, menjelaskan, kesepuluh sapi tersebut telah dijual dengan alasan setelah sekian lama diurus tidak menunjukan adanya perkembangan.

“Hasil penjualannya kami tukar dengan sapi merah, “terang Aep.(6/3) 

Disoal apakah penjualan sapi bantuan tersebut apakah ini hasil kesepakatan kelompok dan dibuat berita acaranya, Aep hanya mengatakan agar persoalan ini ditanyakan langsung ke Kepala Desa Karyawangi, karena menurutnya, ia tidak tahu menahu persoalannya.

Mendapatkan bantuan sapi dari banprof kelompok sapi maniis yang di ketuai Aep sebanyak sepuluh ekor sapi putih,saat saya temui di rumah nya pada hari jumat 6/3/20,dan d konfirmasi sampai sejauh mana berkembang nya sapi dari anggaran 2018 ahir sampe sekarang ,sapi tersebut telah d jual perekor 10jta jadi total sapi 10ekor semua jadi 100jta karna sapi tersebut tidak berkembang dan d tukar sama sapi merah.

“Karena jika ada yang bertanya masalah ini disuruh datang langsung ke kepala desa, “imbuh Aep.

Ketika ditemui di kediamannya untuk dikonfirmasi, Kepala Desa Karyawangi, Agus membenarkan, 10 sapi banprov tersebut sudah dijual.

“Tapi saya tidak menerima penjualan sapi ini Rp 100 juta, saya hanya menerima Rp 34 juta, “terang Agus.(7/3)

Keterangan Agus pun ternyata sama dengan apa yang disampaikan ketua kelompok, terkait penjualan 10 ekor sapi ini sebelumnya tidak dibuat dulu berita acara hasil kesepakatan kelompok dan Agus juga tidak bisa menunjukan kwitansi penjualan sapi dari banprov ini.

“Sekarang hanya ada 2 ekor sapi merah yang dibawa ke masing-masing kandang anggota kelompok, “terangnya lagi.

Beberapa warga yang ditemui PNews, mengatakan, sebaiknya aparat berwenang cepat turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini serta bisa menyelasaikan masalah ini, apakah di kelompok petani atau di kepala desa, karena dengan kejadian ini jelas-jelas negara telah dirugikan.

“Sekecil apa pun barang milik negara harus ada keterangan yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang ada, “ucap warga. (JAJANG)

TERKAIT PSBI, KOMISI XI DPR RI DAN BANK INDONESIA KUNGJUNGI DESA KERTAYASA

PANGANDARANNEWS-Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) untuk masyarakat mendapat dukungan dari Komisi XI DPR RI, karena melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) diharapkan terbuka akses masyarakat dapat mengakselarasi permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdampak pada peningkatan ekonomi rakyat kecil.

Pada kesempatan kegiatan kunjungan Bank Indonesia bersama Anggota DPR RI Drs Agun Gunandjar Sudarsa Bc., IP.,M.si dari komisi XI DPRRI pun mendapatkan sambutan serta respon positif i masyarakat Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran.

Acara kunjungan tersebut dihadiri Direktur Eksekutif Departemen Bank Indonesia, Onny Wijanarko, kepala BI Provinsi Jawa Barat, Ermawan, Kepala BI Cabang Tasikmalaya,  Heru, anggota DPR RI komisi XI, Drs Agun Gunandjar Sudarsa, jajaran Pemerintahan Kabupaten Pangandaran, Kepala Desa Kertayasa, Abdul Rohman, Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, dari fraksi Golkar, H. Oman dan masyarakat Desa Kertayasa, digelar di aula Desa Kertayasa dan dilanjutkan kunjungan langsung ke lapangan di lokasi destinasi wisata pelayar. (07/03)

Pada pidatonya Direktur Eksekutif Departemen Bank Indonesia, Onny Wijanako, menyampaikan, dalam PSBI yang dikeluarkan Bank Indonesia, diperuntukan dalam upaya meningkatkan kafasitas ekonomi dan UMKM, peningkatan sumberdaya manusia (SDM) dan untuk kepedulian terhadap perbaikan sarana umum, seperti perbaikan sarana ibadah dan lain lain.

Kehadiran Bank Indonesia di sini, kata Onny, dalam rangka peninjauan lokasi untuk PSBI, khususnya  dalam peningkatan kapasitas ekonomi dan UMKM di bidang pawisata. 

Saat BI menerima informasi bahwa di Desa Kertayasa menjadi juara tingkat nasional di bidang pariwisata, artinya di situ sudah ada potensi untuk peningkatan kapasitas ekonomi di bidang pawisata, dan BI datang jauh-jauh ke Desa Kertayasa saat ini untuk melihat ke lokasi serta ingin membuktikan secara langsung potensi tersebut.

“Kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan untuk memperkuat kapasitas ekonomi terutama di bidang pariwisata yang ada di sini, “ungkap Oni.

Onny menambahkan, setelah melihat secara langsung ke lokasi destinasi wisata Palatar Kertayasa, BI melihat ada kecocokan antara alamnya yang indah, budayanya juga indah, hal itu merupakan modal untuk menarik perhatian wisatawan.

Pada kesempatan yang sama, anggota komisi XI DPR RI, Drs Agun Gunandjar Sudarsa, menyampaikan, kegiatan ini tentunya untuk mendorong dan meyakinkan Desa Kertayasa dengan potensi wisatanya selama ini tidak di suport dari manapun, akan tetapi tumbuh dari semangat gotong royong masyarakatnya. Dan potensi alam wisata pelatar ini dimungkinkan bisa menjadi desa percontohan, dan selain itu sangat dimungkinkan pendapatan warga desa pun akan semakin meningkat.

“Semoga setelahnya Bank Indonesia turun langsung ke lokasi melalui program PSBI, secepatnya muncul berbagai kebijakan yang akan di gelontorkan dan bisa mempercepat kemampuan dan kemandirian destinasi wisata di desa ini, “jelas Agun. (AGE)

REKOR SIAP DUKUNG DAN SUKSESKAN PASANGAN JUARA DI PILKADA PANGANDARAN 2020

PANGANDARANNEWS-Para Pendukung pasangan Ino Darsono-dr. Erwin M Tamrin (Hidmat) di Pilkada 2015 lalu, kini ramai-ramai membentuk Relawan Koalisi Rakyat (Rekor) untuk mendukung bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati Pangandaran pasangan Jeje Wiradinata-Ujang Endin Indrawan (Juara) dalam Pilkada 2020.

Seperti dikatakan Pembina Rekor, Ikin Sodikin, pendukung Hidmat di pilkada Pangandaran tahun 2015 lalu ini dulunya merupakan rival politik Jeje Wiradinata-Adang Hadari (Jihad), tapi karena dalam kurun waktu pemerintahan Pangandaran dibawah pimpinan H. Jeje Wiradinata dirasa sudah memberikan kontribusi yang maksimal untuk masyarakat, maka yang dulu lawan sekarang menjadi kawan.

“Setelah beberapa tokoh melakukan diskusi serta sepakat untuk tujuan pembangunan di Kabupaten Pangandaran ke depan, maka dengan serentak Rekor pun memberikan dukungan pad pasangan Pa Jeje dan Pa Ujang Endin, “terang Ikin, kepada sejumlah awak media di lapang Grand Pangandaran.(9/3)

Ikin mengatakan, Rekor hari ini sepakat, sosok Jeje Wiradinata bisa melanjutkan kepemimpinan di Pangandaran untuk periode 2020-2024 dengan wakilnya Ujang Endin Indrawan.

Hal senada dikatakan Koordinator Rekor, Puying Sudrajat, pasangan Jeje Wiradinata-Ujang Endin Indrawan (Juara) merupakan usungan koalisi dari beberapa partai politik, dan kini Rekor pun siap mendukung.

Ia menambahkan, secara struktural partai pun di DPC PDI Perjuangan Pangandaran saat ini sudah membangun komunikasi politik ke PPP, PKS, PAN dan beberapa partai lainnya.

“Upaya komunikasi lintas partai politik ini diharapkan bisa terealisasi maksimal untuk memenangkan pasangan Juara pada Pilkada yang akan dilaksanakan serentak pada tanggal 23 september mendatang, “kata Puying. (PNews)

KOALIASI PANGANDARAN BERSATU SIAP USUNG ADANG HADARI DI PILKADA 2020 PANGANDARAN

PANGANDARANNEWS-Dinamika politik menjelang Pilkada di Pangandaran kini semakin dinamis, hari-hari pun beragam komentar masyarakat pun semakin ramai, seperti beberapa unggahan di media sosial (mensos) face books pun semakin dipenuhi berita-berita seputar siapa calon bupati dan wakil bupati Pangandaran, yang akan menjadi pilihan masyarakat pada pilkada serentak tanggal 23 september 2020 mendatang.

Selang beberapa hari pasca pemberitaan di media, pasangan patahana H. Jeje Wiradinata yang kini berpasangan dengan bakal calon (balon) Wakil Bupati, H. Ujang Endin Indriawan, kini koalisi Pangandaran Bersatu yang digagas Paratai Golkar dan PKB, siap mengusung H. Adang Hadari sebagai balon Bupati Pangandaran.

Seperti dikatakan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Kabupaten Pangandaran, Jalaludin,  S. Ag, konsolidasi politik sudah dilakukan, bahkan menurutnya, sudah ada komunikasi dengan ketua DPD partai Golkar, Muhamad Taufiq, S.IP., M.Si.

Walau secara formil belum bisa dipastikan, namun menurut Jalal, secara konstalasi politik sudah kelihatan jelas.

“Dalam komunikasi yang terbangun dengan Partai Golkar, intinya  kami punya kesempatan yang sama terkait perubahan Pangandaran kedepannya melalui Pilkada,"tegas Jalaludin.(09/03)

Tidak hanya dengan Gokar, kata Jalaludin, ia juga melakukan komunikasi dengan partai lainnya, diantaranya dengan PAN dan Gerindra.

Di tempat yang sama, Ketua DPD partai Golkar Muhamad Taufiq, S.IP., M.Si, mengatakan, kesiapannya untuk mengusung H. Adang Hadari untuk maju menjadi balon bupati, hingga saat ini paling tidak sudah ada tiga partai yang sudah siap berkoalisi.

“PKB, partai Golkar dan Perindo dan mudah mudah partai-partai lain pun bisa bersama dengan kami,  " ucapnya.

Disoal kesiapan H. Adang Hadari untuk dicalonkan menjadi bupati Pangandaran, Taufiq mengatakan, masalah ini sudah fix.

"Beliau pun sudah siap, dan  kalau ada yang mengatakan H Adang Hadari tidak akan nyalon, itu tidak benar,  "tandasnya.  (AGE)

BUPATI PANGANDARAN: “AMS AKAN BERLANJUT DAN TERUS MENDAPAT PERHATIAN PEMERINTAH”

PANGANDARANNEWS-Bupati kabupaten Pangandaran, H. Jeje Wiradinata menegaskan bahwa AMS Ajengan Masuk Sekolah (AMS) akan terus berlanjut dan mendapat perhatian serius, sebab keberadaan para ajengan ini sangat membantu dalam pembentukan karakter generasi kedepan. Sejak menjadi Daerah Otonomi Barau (DOB) pada tahun 2012 lalu, pemerintah daerah bersama elemen masyarakat terus melahirkan konsep-konsep untuk kemajuan di masa yang akan datang.

Demikian disampaikan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, pada acara peluncuran program AMS untuk tahun 2020, di hotel Pantai Indah Timur Pangandaran. (9/3)

Menurut bupati, dalam membangun infrastruktur, penataan wisata dan sarana kesehatan, semua berjalan lancar tanpa kendala yang berarti dan bisa langsung manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.

Namun hal yang paling berat, menurutnya, justru ketika membangun pada sektor keagamaan, karena karakteristik Pangandaran berbeda dengan daerah lain.

“Ini merupakan konsekwensi logis menjadi daerah tujuan wisata tentu akan ada gesekan-gesekan, "ungkapnya.

Jeje juga menegaskan, untuk mengantisipasi 60 ribu anak yang ada di Kabupaten Pangandaran, pemerintah pun akan terus mengevaluasi dan akan mencari reverenci dan format untuk perbaikan dan kemajuan AMS.

“Saya tegaskan, AMS terus berjalan dan saya akan terus memperhatikan program ini, “tambahnya.

Hal senada dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, H. Surman, program AMS menjadi kebanggaan bagi dunia pendidikan di Pangandaran, pasalnya ini menjadi satu-satunya program yang melibatkan langsung tokoh agama (ajengan) dalam dunia pendidikan. Dan ini hanya ada di Kabupaten Pangandaran, karena biasanya di tempat lain tidak bisa bertahan lama.

Surman juga mengatakan, pendidikan agama dan kearifan lokal ini sangat terbantu dengan keterlibatkan ajengan, sehingga telah mampu melahirkan peserta didik berkarakter yang tentu saja manfaatnya dapat dirasaka sekarang dan di masa yang akan datang.

“Saya atas nama para orang tua sangat berterimakasih kepada pemerintah dan berharap program AMS ini terus berlanjut, begitu juga saya berharap kepada seluruh ajengan bisa bersama-sama membangun Pangandaran Hebat. “tegasnya. (HARIS FIRDAUS)

BANYAK KENDARAAN PARKIR DI KAWASAN ADA PERINGATAN DILARANG PARKIR, SALAH SIAPA ?

TASIKNEWS-Pemerintah Kota Tasikmalaya mungkin perlu menata ulang lahan-laha parkir yang ada di dalam kota, pasalnya ada beberapa tempat jelas-jelas terpangpang rambu dilarang parkir justru dipergunakan tempat parkir.

Seperti kawasan parkir di depan Rumah Sakit TMC, nampak deretan kendaraan roda dua berjejer rapih terparkir di lokasi tersebut, padahal sangat jelas rambu dilarang parkir terpasang disana.

Menurut salah seorang pengendaran motor asal Kecamatan Tamansari, dodo (41), entah siapa yang salah, sebab walau pun di tempat tersebut ada rambu dilarang parkir, tapi entah kenapa ada petugas parkir disana untuk menarik retribusi.

“Kalau memang dilarang ya jangan ditarik retribusinya, “ungkapnya.(6/3)

Lain lagi dengan yang disampaikan salah seorang petugas parkir, ia juga sebenarnya merasa bingung ada rambu –rambu di kawasan tersebut, karena, menurutnya, di lokasi tersebut tiap hari memang selalu menjadi tempat parkir.

“Jika tidak ditarik, ini kan potensi untuk menambah PAD yang saya setorkan tiap hari ke Dinas Perhubungan, “katanya. (ANWARWALUYO)

KEPUTUSAN DPD-DPP PDI PERJUANGAN SUDAH FINAL, PAKET “JUARA” UNTUK PILKADA PANGANDARAN

PANGANDARANNEWS –Beberapa hari lalu salah seorang warga Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih, yang enggan ditulis namanya, sempat menyampaikan informasi, bahwa ada keinginan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan, menginginkan agar pada Pilkada Pangandaran tahun ini, PDI Perjuangan mencalonkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran satu paket.

Menurutnya, hal ini sangat beralasan karena perolehan kursi PDI Perjuangan di DPRD memperoleh 15 kursi, artinya itu lebih dari 20 %  dari 40 jumlah kursi di DPRD Pangandaran. 

“Jadi jumlah 8 kursi saja parpol bisa mengusung calonnya untuk pilkada Pangandaran tanpa harus koalisi dengan partai lain, “ungkapnya.(2/3) 

Dan hari ini, Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, membenarkan, DPP menghendaki agar dalam Pilkada Pangandaran yang akan dilaksaakan tanggal 23 September 2020 nanti, PDINPerjuangan mengusung satu paket bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati.

Usai mengikuti acara NU di Dusun Bojongjati Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran (7/3), kepada sejumlah awak media, Jeje mengatakan, dalam rapat pleno yang digelar di DPD PDIP Jabar, memutuskan untuk balon Bupati-Wakil Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata berpasangan dengan H. Ujang Endin Indrawan, mantan Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran.

“Informasinya dalam waktu 2-3 hari ini rekomendasi administrasi aslinya akan keluar, jadi keputusan partai terkait siapa yang akan maju pada pilkada Pangandaran dari PDI Perjuangan, sudah final, “tegas Jeje.

Jika saja boleh memilih sebenarnya, menurutnya, ia akan tetap memilih H. Adang Hadari, sebagai pendampingnya dalam pilkada Pangandaran, karena bagaimanapun Adang Hadari  selama menjadi wakil bupati sudah banyak membantu serta mampu untuk saling melengkapi dalam menjalankan pola kebijakan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

Namun seperti diketahui, imbuhnya, dalam sebuah partai tentunya mempunyai mekanisme masing-masing, termasuk untuk menentukan kader yang akan diusung pada pilkada, dan tentunya sebuah keputusan partai ini wajib dipatuhi seluruh kader.

“Pada saat saya konsultasi ke DPD dan DPP, intinya saya harus siap disandingkan dengan siapa pun, termasuk dengan Pa Ujang Endin, “ungkapnya lagi.

Saat itu DPD dan DPP memintanya untuk mencari orang yang tepat untuk menjadi pasangan dalam pilkada nanti, dengan syarat harus punya konsep pemikiran yang sama untuk membangun Pangandaran yang lebih baik.

Kenapa pilihan jatuh ke Ujang Endin salah seorang warga Desa Margacinta Kecamatan Cijulang, karena, menurut Jeje, calon pasangannya ini mantan birokrat yang tentu saja memiliki pengalaman birokrasi.

“Ternyata saya dan Pa Ujang Endin memiliki pemikiran yang sama untuk membangun Pangandaran, dan kami sudah berkawan selama 17 tahun," jelasnya.

Sebaliknya, lanjut Jeje, Ujang Endin pum ternyata mempunyai penillaian sendiri padanya, dalam setiap diskusi selalu dikatakan, Jeje merupakan politisi yang idelis dan selalu konsisten membangun dan mensejahterakan masyarakat.

“Jadi saya dan Pa ujang Endin mempunyai frame yang sama untuk membangun Pangandaran, “imbuhnya lagi.

Saat ditanya jargon apa yang akan dipakai dalam pilkada sekarang, Jeje mengatakan, Juara. (PNews)

KPU PANGANDARAN RESMI GUNAKAN LOGO IKAN MARLIN UNTUK MASCOT PILKADA 2020

PANGANDARANNEWS-Pada acara sosialisasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran, di kawasan pantai baratPangandaran(6/3), KPU juga mempernalkan maskot pilkada Pangandaran 2020, yang diberi nama si Marlin (Siap Marilih Calon Pamingpin/sipa memili calon pemimpin-red) dengan logo ikan marlin.

Walau saat acara louncing tersebut cuaca kurang begitu bersahabat, di bawah curah hujan yang turun lebat, Ketua KPU Pangandaran, Muhtadin, menyampaikan, launching Pilbup 2020 ini merupakan gambaran kesiapan KPU menyongsong hajat demokrasi pelaksanaan pilihan bupati (pilbup)yang akan diselenggarakan serentak tanggal 23 september mendatang.

“Bentuk kesiapan lainnya, kami sudah melantik PPK dan sekarang sedang menggelar rekruitmen PPS,"ucap Muhtadin.

Diharapkan, kata Muhtadin, dengan berbagai sosialisasi yang digelar KPU ini bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada waktunya nanti.

“Saya juga berterimakasih atas antusias seluruh elemen dan masyarakat, sehingga apa yang kami sosialisasikan ini bisa sampai sehingga masyarakat pun semakin paham, “imbuhnya.

Hal senada dikatakan Sekretaris Daerah (sekda) Pemerintah Kabupaten Pangandaran, H. Kusdiana, diharapkan pada saatnya nanti Pilbup Pangandaran bisa berjalan kondusif dan demokratis.

"Kami yakin masyarakat Pangandaran sudah cerdas, sehingga pilihannya nanti bisa melahirkan pemimpin yang terbaik,"tegasnya.

Sementara Ketua KPU Jawa Barat, Rifki Ali Mubarok, menyampaikan apresiasi terkait acara sosialisasi yang diselenggarakan di pantai, menurutnya, ini acara sosiaslisasi paling unik. Ia juga  sangat mengapresiasi, karena baru kali ini ada peluncuran Pilkada dengan nuansa pantai.

Dan tentuntunya, kata Rifki, ia juga berharap KPU Pangandaran bisa meningkatkanpartisipasi masyarakat pemilih yang pada Pemilu sebelumnya tercatat cukup bagus.

 "Pada pemilu tahun 2019 yang lalu, tercatat tingkat partisipasi pemilih mencapai 82 persen, jadi kalau bisa ditingkatkan ataupaling tidak dipertahankan, “ujar Rifki. (PNews)

MIRIS! KONDISI SD SETIAWARAS SUDAH KURANG LAYAK DIGUNAKAN TEMPAT BELAJAR

TASIKNEWS- Mencerdaskan kehidupan berbangsa melalui dunia pendidikan tidak hanya dititikberatkan dengan meningkatkan kurikulum yang bermutu serta kualitas para tenaga pendidik saja, namun juga sarana dan prasarana menjadi indikator penting. Tapi sayang hal tersebut ternyata tidak selalu berbanding lurus, karena hingga saat ini banyak sarana ruang kelas di beberapa sekolah yang masih perlu sentuhan kebijakan para pemangku pendidikan untuk lebih meningkatkan tempat proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa.

Seperti Sekolah Dasar Negeri (SDN) Setiawaras di setiawaras  Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya.  Mungkin akibat kurangnya perhatian pemerintah hingga mengakibatkan sekolah tersebut terkesan dibiarkan tanpa perbaikan.

Menurut keterangan Kepala SDN Setiawaras, Hj. Kurnianingsih, S.Pd, sebenarnya ia sudah melaporkan kondisi sekolahnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, tapi sampai tahun ini malah sekolah lain yang nota bene masih relatif bagus justru yang mendapat bantuan.

“Saya tidak paham, kenapa sekolah kami belum juga ada perbaikan dan terkesan program perbaikan ini tidak merata, “ungkapnya. (5/3)

Dan karena kondisi sekolah yang belum juga mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, kata Kurnianingsih, pernah para murid di sini memberanikan diri membuat surat terbuka yang ditujukan pada Bupati Tasikmalaya, meminta agar pemkab memberi perhatiaan ke SD Setiawaras. Karena menurut para peserta didik ini sekolah tempat mereka menimba ilmu ini sudah sangat tidak layak digunakan untuk aktifitas belajar, dan dengan kondisi bangunan yang kurang memadadi ini juga berdampak pada konsentrasi belajar siswa.

Kurnianingsih sangat berharap tahun ini ada perbaikan untuk bangunan rusak serta menambahan Ruang Kelas Baru (RKB) yang dapat digunakani untuk 3 kelas.

“Dan ini sambil menunggu perbaikan, untuk mengisi kekurang ruang kelas terpaksa kami menggunakan ruang guru, “terang Kurnianingsih. (ANWARWALUYO)

40 ANGGOTA PANWASCAM SE-KABUPATEN PANGANDARAN IKUTI RAKERNIS TERKAIT FORM A ONLINE

PANGANDARANNEWS-Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran melalui Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga (PHL), selama 2 hari (4-5/3) menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

Sebanyak 40 orang hadir dalam kegiatan ini, antara lain, Divisi PHL dan HPP dan Panwascam se-Kabupaten Pangandaran, dengan awal kegiatan pemaparan hasil pengawasan tes tulis calon anggota PPS di masing-masing kecamatan yang dipaparkan divisi PHL Panwascam.

Seperti dikatakan Ketua Kordiv HPP, Uri Juwaeni, ia menekankan kepada para peserta rakernis untuk memperhatikan yang terkait dengan form a online, untuk efisiensi waktu pelaporan hasil pengawasan.

"Karena form a online ini akan terbarcode oleh Bawaslu RI"kata Uri.(5/2)

Masih di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Pangandaran, Iwan Yudiawan, menyampaikan, pencalonan perseorangan, vermin dan verfak yang seyogyanya itu tugas bawaslu tapi juga harus melibatkan panwascam dan PKD yang sebentar lagi akan dilantik.

Bantu PKD sesuai dengan aturan main yang ada. PKD adalah ujung tombak pengawasan dan nanti akan ada PTPS.

Sementara salah komisoner Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zaki Hilmi, memberi aprsiasi pada seluruh panwascam yang ada di Kabupaten Pangandaran yang telah sukses melaksanakan rekrutmen PKD.
Menurut Zaki, rasa keadilan terhadap warga tetap harus diperhatikan, jangan sampai terdapat eKTP yang dipakai untuk pemenuhan persyaratan pencalonan perseorangan, tetapi orang yang bersangkutan tidak mengetahui KTPnya digunakan.

Vermin ini akan libatkan dari panwascam, jadi, kata Zakilagi, semua harus paham terkait perundangan-undangan terlebih aspek silon dan aspek B1 KWK instrumenya harus terpenuhi. Dan dalam menghitung B1 KWK jangan seperti menghitung kacang, tapi harus sangat teliti.

“Bawaslu RI telah memberikan intruksi untuk meneliti tanda tangan identik atau tidak identik, “tegas Zaki.

Zaki menambahkan, semua harus paham, sanksi pidana bagi bakal calon Bupati dan calon Wakil bupati ini sudah diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Artinya, kata Zaki, semua harus memperhatikan proses pengumpulan data, karena bisa jadi data itu diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya.

“Kita juga harus mempersiapkan pos aduan dalam tahapan pencalonan ini dan terkait dengan verfak jangan ada satu pun tandatangan dari pengawas, “terangnya.

PKD harus dioptimalkan dengan baik mengingat pengawas tingkat desa hanya satu orang dan  Bawaslu dapat memperoleh akses, dan tidak hanya melihat data tapi adminiatrasi dalam pengawasan pun harus rapi sehingga ada bukti kongrit di MK.

Zaki juga mengatakan, perlunya tetap menjaga integritas, jaga kualitas demokras dalam pilkada  sehingga nantinya bisa melahirkan pimpinan yang berkualitas. Dan kinerja DKPP ini tidak mempunyai atau tidak mengenal batas waktu pelaporan, sehingga pada pemilu 2019 tahun lalu pun masih berjalan.

“Saya percaya, panwascam akan mampu penentu eksistensi pilkada selanjutnya dan juga eksistensi lembaga, kini Bawaslu dan KPU menjadi lembaga adhoc dan dalam perjalan pilkada saat ini banyak menjadi sorotan publik, “pungkasnya. (Tn)