PEMDA PANGANDARAN LAYANGKAN SP II, KA SAT POL PP: “SP INI BUKAN UNTUK PENGGARAP LAHAN PERTANIAN..”

Ka Sat Pol PP Pangandaran, Irwansyah

PARIGI-Pemerintah Kabupaten pangandaran melalui Sat Poll sudah melayangkan Surat Peringatan (SP) II kepada seluruh warga yang mempunyai banggunan tempat tinggal atau tempat usaha di kawasan HGU milik perusahaan OCBC NISP.  

Dalam SP tersebut antara lain disebutkan, berdasarkan Peraturan Daerah (perda) nomor 42 tahun 2016 pasal 5 point d, larangan untuk menggunakan lahan yang tidak diperbolehkan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha.

“Dan SP ini juga keluar setelah tanggal 1 maret 2017 kami kordinasi dulu dengan OCBC NIP sebagi pihak pemilik lahan. “terang Ka Sat Pol PP Pangandaran, Irwansyah, S.Sos saat ditemui di ruang kerjanya.(20/3).

Dikatakan Irwansyah, pada intinya dalam SP tersebut bukan diperuntukan untuk penggarap lahan yang ada di kawasan tersebut, tapi untuk pemilik bangunan yang digunakan menjadi tempat tinggal dan tempat usaha.

“Untuk para penggarap, silahkan lanjutkan garapan lahan pertaniannya karena SP kami bukan untuk menggusur penggarap. “terang Irwansyah.

Disoal adanya saung-saung kecil tempat petani beristirahat setelah menggarapkan lahannya, menurut Irwansyah, itu boleh-boleh saja asal kecil dan tidak bersekat.

“Ya, mungkin itu tempat petani penggarap melepas lelah, yang seperti boleh-boleh saja. “jelas Irwansyal lagi.

Ditambahkan Irwansyah, pihaknya sudah melayangkan SP II terhitung tanggal 16 maret 2017 dan setelah 7 hari ke depan, jika masyarakat belum merobohkan bangunannya, maka akan disusul dengan SP III.  (hiek)

PROGRAM TERPADU P2WKSS WUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA

KALIPUCANG - Kegiatan verifikasi program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2017 yang diselenggarakan di Desa Bagolo  Kecamatan Kalipucang  sebagai wakil dari Kabupaten Pangandaran berlangsung meriah.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Team Verifikasi P2WKSS Provinsi Jawa Barat, H. Kusdinar, Ketua dan Wakil Ketua Team Penggerak PKK Kabupaten Pangandaran Hj. Ida N Wiradinata, Hj. Endah S Hadari, Kepala Dinas KBP3A, Tavian soekartono, SE Kadis Sosial PMD, Dani Hamdani, S. Sos dan ratusan kader penggerak PKK se-Kecamatan Kalipucang.

Kadis KBP3A, Tavian Soekartono,SE dalam sambutannya menyampaikan, program terpadu P2WKSS merupakan salah satu peranan wanita dalam pembangunan sebagai upaya untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) menuju terwujudnya keluarga sehat sejahtera dan bahagia yang dilaksanakan satu tahun sekali.

Melalui kegiatan, lanjut Tavian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sikap dan perilaku perempuan dalam pengembangan potensinya. Selain itu, program terpadu P2WKSS pun bertujuan menyasar perempuan dengan tingkat kesejahteraan masuk dalam kategori keluarga miskin, keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera tahap satu.

“Sebagai bahan verifikasi program terpadu P2WKSS tahun 2017 ini berada di dusun Bagolo Kolot Desa Bagolo, tepatnya di RW 07 di wilayah pesisir, di sana ada 100 KK binaan, yang akan dimonitoring lagi setelah 8 bulan kedepan oleh team verifikasi Provinsi", paparnya. (20/03).

Ditambahkan Tavian, pihaknya pun menyadari, kesuksesan program terpadu P2WKSS tidak hanya semata-mata untuk mengejar prestasi bagi Kabupaten Pangandaran, namun lebih dari itu, kegiatan ini pun untuk mencapai tujuan yang lebih luas lagi.

“Program ini pun untuk mendukung upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan P2WKSS ini menjadi program wajib bagi kecamatan dan desa agar bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.

Kadis Dinas P3AKB Provinsi Jawa Barat, DR. Ir. Hj. Dewi sartika dalam amanatnya yang dibacakan Ketua tim, H. Kusdinar menuturkan, program pemberdayaan berupa peningkatan peran wanita perlu dilakukan untuk memaksimalkan perannya menuju keluarga sehat dan sejahtera. Program pemberdayaan juga dibutuhkan untuk meningkatkan kreatifitas dan inovasi agar dapat melihat peluang serta mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada secara mandiri.

“Wanita memiliki peran penting dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera, dan penyelenggaraan program pemberdayaan untuk meningkatkan peran wanita perlu dilaksanakan secara maksimal", katanya.

Tujuan dilaksanakan  program P2WKSS, lanjutnya, untuk meningkatkan keterampilan, kreatifitas dan kemandirian wanita dalam melihat peluang serta menyelesaikan masalah.

“Intinya, program ini untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan, meningkatkan peran wanita untuk mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera serta meningkatkan keadaan ekonomi dan kesejahteraan keluarga", tandasnya. (AGE)

MASYARAIKAT KELUHKAN BURUKNYA JALAN DI KAWASAN EMPLAK

PANGANDARAN-Rusaknya infrastruktur jalan di kawasan hutan jati Desa Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, menjadi keluhan baik masyarakat atau pun wisatawan yang akan berkunjung ke pantai Pangandaran.

Aspal yang mengelupas membuat sejumlah lobang di sana-sini, sehingga sangat mengganggu bahkan bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Seperti dilontarkan salah seorang wisatawan asal Sukabumi, Irfan, ia sangat menyayangkan kondisi jalan tersebut sehingga perjalanan menuju tempat wisata pun menjadi tidak nyaman.

“Kalau ini dibiarkan, mungkin wisatawan pun enggan berkunjung ke Pangandaran. “ungkapnya.(18/3).

Hal senada dikatakan iwan Sofa, salah seorang pelaku usaha pariwisata, saat dihubungi lewat telepon celullernya mengatakan, jalan nasional yang menghubungkan antar kabupaten dan propinsi ini sudah tidak layak. Menurutnya, ini tanggung jawab pemerintah pusat untuk segera memperbaikinya dan juga menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk melaporkan keadaan ini.

“Hampir sepanjang jalan hutan jati Emplak tersebut rusak parah, ini jelas akan berdampak negatif pada dunia pariwisata Pangandaran. “jelas Iwan.

Dikhawatirkan, kata Iwan lagi, arus kunjungan wisatawan ke Pangandaran lambat laun akan berkurang  jika sarana transfortasi dibiarkan seperti itu.

“Saya harap ini bisa menjadi perhatian pemerintah sebelum keadaannya semakin parah. “imbuhnya. (hiek)

20-30 % NELAYAN PANGANDARAN MASIH BERTRANSAKSI DI LUAR TPI

audens DKKP dan Nelayan Pangandaran

PANGANDARAN-Dari total seluruh produksi ikan tangkapan nelayan di Kabupaten Pangandaran, disayang 20-30 % masih melakukan transaksi jual belinya tidak melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Padahal, banyak keuntungan nelayan bisa didapat jika menjual hasil tangkapannya tersebut di TPI, seperti harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan di luar TPI.

Untuk memberikan pemahaman tersebut, Pemeritah Kabupaten Pangandaran, melalui Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan (DKKP) pun terus melakukan sosialisasi pada nelayan dan bakul.
Seperti belum lama ini,  bertempat di rumah makan sea food milik Koperasi Minasari di kawasan Pamugaran, Dinas KKP mengundang para nelayan dan bakul untuk melakukan audens serta mencari langkah-langkah positif dari segala permasalahan yang terjadi selama ini.

Menurut Kepala Dinas KKP, Rida Nirwana, melalui Kasi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI, H. Ade Supriatno, Sp, MSi, berkaitan dengan Perbup tahun 2017 dan perda nomor 38 tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelalangan Ikan, harus ada ketegasan pemerintah pada nelayan yang masih melakukan jual-beli hasil tangkapannya di luar TPI. Selain hal itu dalam audens tersebut, Dinas KKP pun mendengarkan apa yang selama ini menjadi keluhan masyarakat nelayan.

“Kami melakukan pembinaan dan menampung apa yang menjadi keluhan serta aspirasi yang disampaikan nelayan secara langsung pada kami. “kata Ade. (17/3).

Ditambahkan Ade, sebenarnya pihaknya sudah membentuk Kelompok Masyarakat (pokmas) di 8 TPI yang tersebar sepanjang pantai tangkapan ikan untuk mengawasi hal tersebut.

Sementara, menurut salah seorang nelayan peserta audens, perlu adanya sinergitas antara nelayan, Rukun Nelayan (RN), Himpunan Nelayan seluruh Indonesia (HNSI) dan pemerintah agar regulasi yang dibuat Pemda bisa dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

“Mudah-mudahan ke depan, ikan hasil tangkapan kami menjadi salah satu komoditas andalan Kabupaten Pangandaran. :”ungkapnya. (hiek)

DPKBPD PANGANDARAN DAN 19 KABUPATEN/KOTA TERIMA BANTUAN BNPB

PARIGI -Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulan Bencana Daerah (PKPBD) Kabupaten Pangandaran mendapatkan bantuan peralatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemberian bantuan alat tersebut karena pertimbangan hampir 10 kecamatan di Pangandaran masuk kategori rawan bencana.

Saat ditemui P-News di ruang kerjanya ( 17/03 ), Kepala Dinas PKPBD Pangandaran, DR.Drs. H. Nana Ruhena, MM membenarkan jika sepuluh kecamatan yang ada di Pangandaran merupakan daerah rawan bencana.

“Apalagi wilayah pegunungan, seperti di kecamatan Cigugur, Sidamulih dan Langkaplancar,” katanya.

Nana mengatakan, untuk meningkatkan kewaspadaan dan tanggap darurat terhadap peristiwa bencana di sejumlah wilayah, pihaknya sudah membuat jaringan hingga ke desa-desa. Dan untuk menunjang opersional dinasnya, ia pun mengajukan bantuan peralatan ke  BPBD Provinsi Jawa Barat dan BNPB di Jakarta.

“Kami bersyukur, karena akhirnya Pangandaran mendapatkan bantuan peralatan penunjang dan bantuan tersebut sudah mulai kami gunakan. “terang Nana.

Ditambahkan Nana, BNPB memberikan bantuan peralatan canggih kepada dua puluh kabupaten/kota. Dan di Propinsi Jawa Barat hanya Pangandaran satu-sastunya daerah yang mendapatkan bantuan alat canggih ini.

Bantuan itu peralatan pusdalops, dan langsung di imfor dari jerman, sementara kegunaan alat senilai Rp.1,3 milyar ini untuk keperluan telekomfrens, early warning gempa dan tsunami.

“Peralatan canggih ini, di Jawa Barat hanya ada di Kabupaten Pangandaran saja. “jelas Nana.

Nana berharap, peralatan ini dapat membantu masyarakat Kabupaten Pangandaran sebagai peringatan dini saat terjadi bencana,  terutama gempa bumi dan tsunami.

“Semoga peralatan canggih ini bisa bermanfaat khususnya untuk warga Kabupaten Pangandaran. “pungkasnya.  (AGE)

JEJE WIRADINATA: “PERCUMA, JIKA PUSKESMASNYA BAGUS TAPI PELAYANANNYA TIDAK MAKSIMAL. “

PARIGI - Adanya keluhan dari masyarakat terkait tidak maksimalnya petugas medis dalam menangani pasien di sejumlah puskesmas, langsung mendapat tanggapan dari pemerintah. Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata pun mengimbau kepada seluruh petugas kesehatan untuk lebih memaksimalkan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Sebagai petugas medis, hendaknya harus bisa memberikan pelayanan dengan ikhlas dan sepenuh hati, dan kami tidak ingin mendengar lagi ada kejadian petugas medis membiarkan pasien yang datang untuk berobat,” kata Jeje saat mengunjungi salah satu puskesmas di Kabupaten Pangandaran, Kamis (16/3).

Masih dikatakan Jeje, petugas medis hendaknya melayani pasien dengan ramah dan senyuman, jangan sampai cuek apalagi dibiarkan begitu saja masyarakat yang datang ke puskesmas.

“Kami membangun puskesmas dengan megah itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama di bidang kesehatan, percuma kalau bangunannya bagus tetapi pelayanannya jelek,” tambahnya.

Jeje menegaskan, pihaknya juga telah mengalokasikan tunjangan tenaga medis yang kedepannya akan dinaikan setiap tahun supaya petugas medis benar-benar serius dalam menjalankan tugas. Dan untuk memantau kinerja medis tersebut, menurut Jeje, ia akan berkeliling ke tiap-tiap puskesmas untuk mengecek langsung pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas kepada warga yang datang berobat.

“Apakah pelayanan yang diberikan petugas sudah maksimal atau belum, saya akan cek terus. “tegas Jeje.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, drg. Yani Achmad Marzuki mengatakan, untuk lebih meningkatkan pelayanan di puskesmas, pihaknya akan melaksanakan pelatihan bagi tenaga medis dan pejabat struktural yang ada di puskesmas.

“Untuk pejabat struktural akan kita beri pelatihan caracter building dan leadership, sementara tenaga medis akan diberi pelatihan layanan prima dan komunikasi,” kata Yani.

Masih dikatakan Yani, saat ini dinasnya telah menerapkan pelayanan berkarakter dalam rangka meningkatkan pelayanan prima. Pelayanan berkarakter sendiri meliputi cepat, profesional, bermutu, merata dan selalau berdoa, dan  pelayanan berkarakter tersebut harus dilaksanakan para medis

Ditambahkan Yani, pelayanan cepat artinya pasien yang ada jangan sampai dibiarkan begitu saja, tetapi harus segera ditangani dan dilayani, selain itu tenaga medis juga harus tetap profesional walaupun dituntut cepat.

“Pelayanan harus sesuai dengan standar operasional, bermutu, artinya, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan secara maksimal merata bukan hanya kepada warga masyarakat mampu saja tetapi warga tidak mampu pun harus mendapatkan pelayanan yang sama,” tandas Yani. (AGE)

BANYU BENING SIAP PERTAHANKAN JUARA UMUM TEATER SE-JABAR

MANGUNJAYA-Sukses merupakan hal ghaib, namun proses adalah bentuk nyata yang harus diupayakan dengan gigih.

Demikian disampaikan sesepuh Sanggar Seni Banyu Bening, Furqon yang ia pesankan pada seluruh anak asuhannya sehari sebelum keberangkatannya ke bandung untuk mempertahankan piala bergilir pentas seni teater se Jabar-Banten yang dia peroleh tahun lalu.

Untuk mematangkan persiapan menjelang pentas seni di bandung, Sanggar Seni Banyu Bening mengadakan gladi di lapang SMA N 1 Mangunjaya.

“Walau dengan bekal seadanya tak mengurungkan semangat para seniman teater yang berasal dari Siswa Siswi SMP dan SMAN Mangunjaya. “ungkap Furqon.(18/3).

Menurut Furqon, pihaknya berharap mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran yang selama ini selalu mendengung-dengungkan sebagai kabupaten pariwisata yang menjunjung tinggi budaya dan kearifan lokal.

Furqon mengungkapkan, Sanggar Seni Banyu Bening sudah berhasil meraih juara umum dengan mendapatkan lima piala pada Festival Drama Basa Sunda tahun lalu. Diantaranya piala sutradara terbaik, piala aktris terbaik, piala artistik terbaik, piala pementasan terbaik dan piala bergilir.

“Dan kali ini kami kembali harus berlomba dengan 71 Peserta sanggar yang akan di gelar di kosambi bandung, mudah-mudahan keberangkatan sekarang bisa memepertahankan kembali prestasi yang sudah dicapai tahun lalu. “imbuh Furqon. (Toni  T).

AKIBAT JALAN RUSAK, KAWASAN PERBATASAN PANGANDARAN-TASIKMALAYA RAWAN KEJAHATAN

CIMERAK - Masyarakat Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran mengeluhkan infrastruktur jalan yang rusak, tepatnya di blok Rambukasang hingga ke tugu perbatasan Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Tasikmalaya.

Kepala Desa Sindangsari, Herman, membenarkan kondisi jalan di daerahnya rusak parah, bahkan di atas jembatan Cimedang yang menjadi batas dua kabupaten Pangandaran dan Tsikmalaya keadaanya sudah bolong bolong. Dan kerusakan jalan dan jembatan tersebut dikhawatirkan warga terjadi tindak kejahatan karena seperti diketahui, di wilayah tersebut termasuk  daerah yang rawan kejahatan.

" masyarakat sangat menginginkan percepatan perbaikan jalan, terutama disekitar wilayah perbatasan,  bahkan menurut warga setempat pemkab Pangandaran perlu memasang pasilitas Penerangan Jalan Umum ikarenakan di kawasan jalan tersebut sangat gelap dan sepi,  ditakutkan akan terjadi kejahatan pembegalan", jelasnya. ( 16/03 ).

Herman juga menambahkan, ia juga ingin segera dibangun tugu perbatasan Kabupaten Pangandaran - Kabupaten Tasikmalaya karena tugu yang ada sudah sudah rusak.

“Atas nama masyarakat, kami berharap Pemkab Pangandaran segera merealisasikan semua keinginan warga kami yang sudah lama mendambakan infrastruktur jalan yang mulus sampai di wilayah perbatasan. “imbuhnya. (AGE)

DINKES PANGANDARAN GANDENG PT MEDIPES ATASI LIMBAH MEDIS

CIJULANG– Puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat yang sehari-hari diantaranya melaksanakan diagnose, pengobatan, perawatan, bahkan tindakan rehabilitasi.

Dari aspek kesehatan lingkungan, puskesmas berpotensi menjadi tempat penularan penyakit para pasien, petugas maupun pengunjung oleh agent (komponen penyebab) penyakit yang terdapat di dalam lingkungan puskesmas.

Seperti limbah medis yang dihasilkan dari 15 Puskesmas se-Kabupaten Pangandaran, sangat riskan menjadi media penularan berbagai penyakit. Untuk mengantisipasi hal itu, Dinas Kesehatan kabupaten Pangandaran menggandeng ke pihak ke tiga untuik pengurusan limbah tersebut dalam rangka meminimalisasi pencemaran lingkungan diarea puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran drg. Yani Achmad Marzuki mengatakan, pengelolaan limbah medis tersebut telah dilakukan sejak bulan Februari 2017 dengan cara melakukan MOU antar Pemda yang diwakili Dinas kesehatan dan PT Medipes.

“Limbah medis tersebut diantaranya bekas jarum suntik, botol inpus, selang inpus, botol ampul dan botol plakon,” terang Yani. (15/03).

Masih dikatakan Yani, limbah medis masuk kategori limbah B3 yang berbahaya, untuk itu penanganan limbah jenis tersebut harus dilakukan secara khusus.

Ada pun bentuk kerjasama yang telah dilakukan dengan cara pihak PT Medipes, menurut Yani,  dengan menyisir limbah medis ke setiap Puskesmas secara periodik dalam kurun waktu satu kali dalam sebulan.

Yani juga menjelaskan, biaya yang dikeluarkan dalam penanganan limbah medis untuk tahun 2017, dinasnya telah menganggarkan Rp.70 juta dari APBD Kabupaten.

“Kesepakatan yang kami buat diantaranya, untuk 1 kilo gram limbah medis yang dikeluarkan pihak Dinas Kesehatan harus mengeluarkan biaya Rp.22.000/kg", jelas lagi.

Pada pengangkutan pertama yang telah dilakukan, masih kata Yani, tonase limbah medis yang telah diangkut oleh pihak PT Medipes mencapai 3 ton, jumlah tersebut merupakan akumulasi limbah medis beberapa tahun sebelumnya.

Sementara salah satu pemerhati lingkungan, Hendi (45), mengatakan, berdasarkan Peraturam Menteri Kesehatan Nomor 1204/PMK/2004, pengelolaan limbah medis B3 memang dapat dikerjasamakan dengan pihak ke tiga, namun harus dikaji sejauh mana efektifitas program kerjasama tersebut apakah sudah sesuai dengan Permenkes atau belum.

Selain itu, menurut Hendi, harus juga dievaluasi tempat penampungan sementara yang ada di tipa-tiap  Puskesmas, karena berdasarkan tinjauan di lapangan untuk saat ini di 15 Puskesmas belum memiliki tempat penampungan sementara yang steril dan layak.

“Idealnya jenis limbah medis memiliki kode tersendiri, untuk limbah medis biasa disimpan di kantong berwarna hitam, sedangkan limbah medis B3 disimpan dikantong berwarna biru,” pungkasnya.  (AGE).

PETANI IKAN PANGANDARAN KELUHKAN BELUM TERSEDIANYA BENIH DI BBI

CIMERAK - Keberadaan Balai Benih Ikan (BBI) di Desa Batumalang Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran menuai kontroversi.  pasalnya sampai saat ini balai tersebut seolah tidak berfungsi maksimal dalam pelayanan dan penyediaan benih bagi para petani ikan khususnya di wilayah Kecamatan Cimerak.

Seperti dikatakan salah seorang petani Desa Legokjawa, Hardi (46), saat ia mendatanghi balaiu tersebut untuk membeli benih ikan ternyata tidak ada.

“Waktu saya datang yang tersedia hanya benih ikan lele saja. "ungkap Hardi.(16/3).

Padahal, menurut Hardi, sebelum kantor BBI tersebut dikelola Dinas Kelautan sejak Januari lalu, saat itu masih dikelola perorangan di areal sekitar BBI masih banyak benih berbagai ikan. Seperti benih ikan mujaer, ikan mas, ikan gurame dan lain lain.

“Tapi kenapa setelah dikelola Pemda malah jadi sulit untuk menyediakan benih-benih ikan yang diperlukan masyarakat. “kata Hardi lagi.

Menanggapi keluhan tersebut, Kasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, Hadli, S.Pd membenarkan apa yang dikeluhkan masyarakat petani ikan. Menurutnya, pihaknya sudah melaporkannya hal ini pada bupati terkait BBI tersebut dan bupati pun mengintruksikan untuk segera dibentuk tim perifikasi guna meninjau BBI baik dari status luas tanah negara, keadaan kantor, juga status lahan yang dipakai tempat usaha warga.

"Dinas kami sudah memperifikasi semua termasuk lahan yang dipakai usaha oleh warga, dan  masalah belum tersedianya benih ikan di BBI karena pihak dinas tidak bisa dengan harga seenaknya menjual benih ikan sebelum adanya Perda dan Perbup. “terang Hadli.

Masih kata Hadli, karena dinasnya bukan untuk mencari keuntungan semata dari penjualan benih ikan,  tapi yang paling penting bagaimana bisa tersedianya kebutuhan benih ikan untuk  masyarakat petani dengan kualitas benih yang sudah bersertifikat atau mempunyai kualitas baik.

“Bidang pengelolaan pembudidayaan ikan baru ada sejak bulan Januari 2017, jadi kami masih menyusun dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa melakukan pelayanan terbaik buat masyarakat terutama dalam penyediaan benih ikan yang berkualitas di kabupaten Pangandaran. “terangnya.  (AG)

PEMDA PANGANDARAN GELAR RAKOR JELANG PILKADES SERENTAK TAHUN 2017

PARIGI - Pelaksanaan Pilkades serentak di sembilan desa yang berada di tujuh kecamatan Kabupaten Pangandaran yang akan dilaksanakan tanggal  2 April 2017 mendatang tinggal menghitung hari, untuk persiaoan hajat demokrasi desa tersebut Pemkab Pangandaran menggelar acara rapat koordinasi pilkades serentak bertempat  di aula setda Pangandaran.(16/03).

Kegiatan bimbingan teknis yang dibuka Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari dan dihadiri Sekda, Mahmud, SH,MH, Kepala Dinsos PMD, Danramil  1320 Pangandaran, Kabag Ops Polres Ciamis, PPS Desa dan para calon kepala desa yang akan melaksanakan pilkades.

Wakil Bupati Pangandaran Adang Hadari dalam sambutannya menyampaikan,  kepada semua masyarakat yang akan melaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak diharapkan mampu menyukseskan pelaksanaan tersebut dengan baik dan aman.

“Semua proses pilkades agar dapat berjalan dengan mekanisme dan aturan yang berlaku agar bisa berjalan sesuai  harapan kita bersama", katanya.

Di katakannya lagi, masyarakat harus jeli untuk menentukan pilihannya.  Pilihlah calon yang yang benar-benar mampu untuk memimpin di desanya masing-masing serta nantinya akan mampu mengayomi masyarakat desa juga lebih mendahulukan kepentingan orang banyak ketimbang kepentingan golongan atau pribadi..

“Peran masyarakat sangat penting dan diperlukan dalam menentukan pemimpin didesanya masing-masing. “imbuh Adang.

Hal senada dikatakan Kepala dinas Sosial dan PMD, H. Dani Hamdani, Kepala Desa merupakan  figur penting di desa, maka  diharapkan jangan terpengaruh politik uang karena akan berpengaruh pada terpilihnya kepala desa yang berkualitas.

“Pelaksanaan pilkades serentak tahun ini harus sukses, baik partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan sesuai yang ada di DPT, pada saat pemilihan dapat mentaati peraturan dan perundang-undangan hingga menghasilkan kepala desa pilihan masyarakat dan dapat memimpin dengan adil dan bijaksana terhadap warganya",jelas Dani.

Sementara Kabag Ops Polres Ciamis, Kompol Iskandar Hartana menegaskan, pihaknya akan melakukan pengamanan pelaksaan pilkades serentak di Kabupaten Pangandaran dari mulai tahapan hingga pasca pemilihan. Pihaknya pun akan mengerahkan ratusan personel Brimob patroli, dalmas, Reskrim, Intel dibantu aparat yang ada di Polsek masing-masing.

“Kami siap mensukseskan pilkades serentak tahun 2017 dan akan memberikan rasa aman pada seluruh masyarakat selama proses pemilihan kepala desa berlangsung. “tegas Iskandar.

Menurutnya, pihaknya pun telah melakukan pemetaan daerah-daerah yang berkategori rawan dan akan dilaksanakan pemantauan lebih intensif,  baik secara terbuka maupun tertutup.

“Saya berharap para anggota linmas yang ada di desa masing-masing pun harus siap dan ikut membantu polisi dalam pengamanan saat pelaksanaan nanti", pungkasnya.  (AGE)

SMAN 1 PARIGI SABET JUARA UMUM OSN 2017

PARIGI - Olimpiade Sains Nasional atau yang biasa disingkat OSN merupakan ajang kompetisi dalam bidang sains bagi para siswa-siswi, kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian seleksi untuk mendapatkan siswa terbaik dari seluruh Indonesia yang akan dibimbing lebih lanjut oleh tim bidang kompetisi masing-masing dan akan diikutsertakan pada olimpiade-olimpiade tingkat internasional.

Baru baru ini kegiatan OSN SMA tingkat kabupaten Pangandaran tahun 2017 digelar, bertempat di SMAN 1 Pangandaran yang diikuti enam SMA yang berada diwilayah kabupaten Pangandaran. Diantaranya SMAN 1 Pangandaran, SMAN 1 Parigi, SMAN 1 Mangunjaya, SMAN 1 Langkaplancar,  SMA ksatria Nusantara Padaherang dan SMA Muhammadiyah Pangandaran.

Seluruhg peserta akan bersaing pada bidang yang diperlombakan meliputi Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Astronomi, Komputer, Ekonomi, kebumian dan geografi, jadi total yang dipertandingkan 9 bidang mata pelajaran.

Dalam OSN tahunj 2017 ini, SMAN 1Parigi berhasil meraih predikat dengan menjuarai bidang pelajaran ekonomi ( Nana Heryana), geografi ( Gita Safitri), kebumian (Ayunda Deta Septiani),  matematika (Ekki Firmansyah) dan bidang pelajaran informatika/komputer (Ilman noor Firmansyah). Dari 9 bidang pelajaran yang diperlombakan, 5 bidang pelajaran dijuarai oleh siswa/i dari SMAN 1 Parigi.

Kepala sekolah SMAN 1 Parigi, H. Sukirman begitu bangga dan mengapresiasi semua siswanya yang telah memberikan prestasi terbaiknya dan telah mengharumkan sekolahnya diajang Olimpiade sains Nasional tingkat kabupaten Pangandaran.

" kami bangga mempunyai anak didik yang telah berjuang maksimal hingga SMAN 1 Parigi bisa meraih juara umum pada perlombaan OSN ditingkat kabupaten Pangandaran dan semoga prestasi ini bisa dipertahankan sampai di tingkat Provinsi nanti", katanya  Senin, (13/03).

Menurut Sukirman lagi,  pelaksanaan OSN memiliki banyak manfaat, seperti menumbuhkembangkan jiwa kompetensi yang sehat, meningkatkan kecintaan terhadap Iptek.

Selain itu, sambung Sukirman, OSN juga bermanfaat untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas peserta dan guru, serta  membangun rasa kebangsaan yang luar biasa.

Hal senada dikatakan wakil kepala sekolah SMAN 1 Parigi bidang kesiswaan,  Wawan Suwandi,  kegiatan OSN ini untuk menfasilitasi sekaligus memotivasi peserta didik yang memiliki bakat dibidang ilmu sains dengan harapan peserta didik dapat mengembangkan bidang ilmu yang mereka minati dan sekaligus proses penjaringan siswa untuk mengikuti OSN Tingkat Nasional ataupun Internasional.

“Saya berharap para siswa terus berlatih agar dapat meraih prestasi di tingkat Provinsi dan nasional. “pungkasnya. (AGE)

HMI GELAR KADERISASI DAN REKRUTMEN ANGGOTA BARU DI KAB. PANGANDARAN

PARIGI– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis menggelar Latihan Kader (LK) I atau Basic Training di Kabupaten Pangandaran, hal tersebut dilaksanakan sebagai langkah kaderisasi HMI dan rekruitmen anggota HMI baru.

Ketua Umum HMI Cabang Ciamis, Eep Saeful Muharom mengatakan, mahasiswa merupakan salah satu element kaum intelektual sebagai agen of change sehingga atas dasar itulah HMI hadir di Kabupaten Pangandaran.

“Dan kaderisasi tahun ini akan kami fokuskan merekrut mahasiswa asal Pangandaran yang ada dibeberapa kampus,” kata Eep dalam sambutan pembukaan LK I HMI di Aula SMK Kesehatan Parigi.(16/3).

Eep menambahkan, dalam LK I tersebut peserta akan diberi pemaparan tentang sejarah dan cita-cita HMI saat ada dilingkungan pendidikan dan masyarakat karena HMI merupakan salah satu organisasi ekstra kampus tertua yang ikut serta mengawal kemerdekaan Indonesia dan selalu memberikan warna diberbagai aspek kehidupan.

Sebagai kaum intelektual, HMI dituntut untuk dapat mengaplikasikan visi dan misi juga motonya dalam sehari-hari sebagai insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam.

“HMI juga memiliki kekukuhan dalam menjalankan perjuangannya dengan prinsip yakin usaha sampai,” jelasnya.

Eep berharap dalam LK I tersebut kader HMI baru bisa menciptakan terbinanya kepribadian muslim yang berkualitas akademis, sadar akan fungsi dan peranannya dalam berorganisasi serta hak dan kewajibannya sebagai kader umat dan kader bangsa.

Sementara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pangandaran, Agus Amsar mengatakan, kader HMI telah diakui di seluruh nusantara sebagai kader yang memiliki terobosan dan kecerdasan yang sangat briliant.

“Kami berharap kader HMI yang telah mengikuti LK I di Pangandaran dapat bersinergis dengan pemerintah daerah dan mendorong kesuksesan pemerintah Pangandaran,” ucapnya singkat. (AGE)

STOP…! PENJUALAN OBAT KERAS TANPA IJIN

CIMERAK - Bebasnya peredaran obat-obatan illegal ternyata banyak diminati konsumen,  ini disebabkan karena obat-obatan tersebut mudah di dapat dan di jual bebas di setiap toko obat dan warung-warung di sekitar rumah penduduk. Pada sisi lain, sebenarnya harus ada pengawasan yang dilakukan pemerintah. Pengawasan ini dimaksudkan agar proses perizinannya jelas dan berfungsi preventif serta tidak akan merugikan konsumen. 

Kenyataannya sekarang banyak penjual obat obatan dengan katagori obat keras dan berbahaya,  seperti obat antibiotik dan obat pereda nyeri dijual bebas diwarung warung. Salah satu warung di wilayah Desa Legokjawa  Kecamatan Cimerak  Kabupaten Pangandaran yang bebas menjual obat-obat tersebut
.
Kepala UPTD Kesehatan Legokjawa,  dr. Liza Octa menjelaskan, pihaknya akan menindaklanjuti perihal adanya penjualan obat obatan katagori keras dan berbahaya di wilayahnya dan apabila itu benar ada, menurutnya, ia akan melakukan pembinaan terhadap pemilik warung tersebut yang telah menjual obat katagori berbahaya tanpa ijin yang jelas.

“Bahkan kami akan berkordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait laporan masyarakat tersebut", jelasnya. (13/03)

Ditambahkan lagi Liza,  sebenarnya untuk urusan kefarmasian yang harus lebih bertanggung jawab dalam pengawasan adalah BPOM ( Badan Pengawasan Obat dan Makanan),  tapi karena di Pangandaran belum ada, terpaksa pihak UPTD dan Dinas kesehatan.

“Kami akan terus mengawasi peredaran obat yang beredar di masyarakat agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan",  tandasnya.  (AGE)