Sempat Tertunda Akibat Mati Lampu, Ketua KPU Pangandaran Hari Ini Lantik 50 PPK

PANGANDARANNEWS.COM -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran siang tadi melantik 50 Panitia Pemilu Kecamatan (PPK), bertempat di Hotel Horison Pantai Barat Pangandaran.(16/05)

Usai acara, Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Muhtadin kepada sejumlah awak media menyampaikan permohonan maaf karena sempat terhambat akibat ada pemadaman listrik oleh PLN hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran.

"Sebelumnya memang sempat diberitahukan oleh PLN akan ada pemadaman, jadi walau sempat dipending selama kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit namun secara teknis tidak mengganggu proses pelantikan karena pihak hotel pun menuediakan genset," ungkapnya.

Dia mengatakan, ada 50 PPK tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Pangandaran yang dilantih hari ini dan dipastikan mereka tidak terkait partai politik manapun karena sebelumnya KPU sudah melakukan proses seleksi administrasi.

"Jadi hasil proses seleksi dan administrasi ke 50 PPK yang dilantik hari ini tidak terafiliasi ke parpol mana pun," tegasnya.(hiek)

Parkir Wisata Pantai Pangandaran Kini Dikelola Pihak Ke Tiga, Ini Besaran Tarifnya

PANGANDARANNEWS.COM - Sistem pembayaran parkir khusus di kawasan objek wisata Pantai Barat Pangandaran kini sudah bisa dilakukan di pintu masuk, seperti diketahui sebelumnya pembayaran parkir ini dilakukan di dalam kawasan Pantai Barat Pangandaran sehingga munculnya protes dari para wisatawan pasalnya harus merogoh kocek lebih besar untuk membayar tarif parkir bahkan nilainya bisa lebih besar dari harga tiket masuk.

Saat diminta tanggapannya, Cashier Pembayaran Parkir di Pantai Barat Pangadaran Dzikri Akbar menuturkan, wisatawan kini hanya perlu membayar karcis parkir di pintu masuk dan setelah itu tidakm lagi dipungut di dalam kawasan.

Untuk besaran tarif parkir inu, kata Dzikri, untuk parkir motor itu Rp 5 ribu, mobil pribadi Rp 15 ribu, Bus kecil, elf Rp 25 ribu, mobil bus sedang Rp 35 ribu dan bus besar Rp 75 ribu.

Pemberlakuan tarif parkir ini, imbuhnya, baru dilakukan hanya di kawasan Pantai Pangandaran, sedangkan parkir di lahan pribadi harus bayar lagi.

"Jadi walaupun Pantai Pangandaran-Batuhiu bisa satu tiket, tapi sistem bayar parkirnya beda," terangnya.(16/05)

Dzikri juga mengatakan,  kawasan yang tercover biaya parkir tersebut diantarnya sepanjang Pantai Barat, Pantai Timur, Taman Pangandaran sunset, Kampung Turis dan Pasar Wisata.

"Itu semua lahan parkir yang ada di kawasan wisata Pantai Pangandaran," ungkapnya.

Sebagai pihak ketiga pengelola parkir wisata Pangandaran, menurut Dzikri, pihaknya selalu menjelaskan soal pemberlakuan bayar parkir tersebut agar tidak terjadi kesalahfahaman.

Untuk petugas yang ada di dalam kawasan Pantai Pangandaran, imbuh Dzikri  sekarang tidak akan menarik tarif parkir tersebut karena petugas tersebut sudah diberi gaji oleh perusahaan.

"Tugas mereka hanya untuk menertibkan kendaraan yang masuk saja," katanya.

Ia menyebut, kedepanya untuk warga lokal akan diberi stiker sebagai tanda agar tidak dipungut parkir dan untuk wisatawan yang akan keluar masuk pantai mungkin bisa pakai cap hotel.

"Pemberlakuan ini tentu akan terus kami evaluasi untuk perbaikan-perbaikan sehingga bisa diketahui bagaimana kondisi lapangan," pungkasnya.(hiek)

8 Bacalon Siap Berebut Rekomendasi Partai Gerindra Maju Di Pilkada Pangandaran

PANGANDARANNEWS.COM - Hingga saat ini tercatat sudah 8 tokoh Kabupaten Pangandaran berebut rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran dari Partai Gerindra, setelah DPC Partai Gerindra Kabupaten Pangandaran membuka penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran sejak tanggal 4 Mei lalu dan ditutup hari Rabu 15 Mei 2024.

Seperti disampaikan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Pangandaran Idi Supriadi, sejumlah tokoh dan figur yang telah mendafar, diantaranya Wakil Bupati Pangandaran H Ujang Endin Indrawan, Pengusaha properti Pangandaran Dadang Solihat, Tokoh Presidium Pemekaran Pangandaran Supratman, Tokoh dari Kecamatan Langkaplancar KH Habibudin, Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Periode 2014-2019 H Ino Darsono, Pejabat BPIP Triadi RD, mantan perangkat desa Sutarmo dan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pangandaran Iwan Sutiaman.

"Ketua DPC Gerindra Pangandaran Iwan Sutiaman juga ikut penjaringan di Partai Gerindra," kata Idi, usai menerima kehadiran Ujang Endin Indrawan di sekretariat DPC Gerindra Pangandaran di Desa Cibenda Kecamatan Parigi.(15/05)

Nama-nama kandidat yang sudah mendaftar ini, kata Idi, selanjutnya akan dibawa ke DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat.

Ia menambah, DPC Partai Gerindra Pangandaran tidak akan melakukan perpanjangan waktu penjaringan karena tanggal 16 Mei 2024 akan ke DPD untuk melaporkan nama-nama yang sudah mendaftar ini.

Sementara untuk mekanisme penjaringan selanjutnya, Idi mengatakan, akan dilakukan oleh DPD dan untuk menentukan siapa yang akan mendapat rekomendasi akan langsung diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Hasil survey para calon ini akan menjadi salah satu parameter penentu, siapa yang akan mendapatkan rekomendasi dari DPP," jelasnya.(hiek)

Untuk Lebih Optimalkan Layanan Kesehatan, Dinkes Pangandaran akan Bangun Sejumlah Posyandu ILP

Yadi Sukmayadi

PANGANDARANNEWS.COM - Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kesehatan, Pemkab Pangandaran ke depan akan membangun sejumlah pos pelayanan terpadu Terintegrasi Lay anan Primer (Posyandu ILP) minimal persatu wilayah kerja puskesmas satu Posyandu ILP.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas kesehatan kabupaten Pangandaran, Yadi Sukmayadi, S,Kep, MM saat dihubungi PNews lewat telepon celullernya.

Yadi mengatakan, ILP ini nantinya akan terintegrasi dengan layanan primer, dan layanan tersebut memang sekarang harus ada di tingkat bawah diantaranya posyandu.

“Sekarang minimal di satu wilayah kerja puskesmas ada satu Posyandu ILP," ucap Yadi.(14/05)

Dan untuk kedepanya, kata Yadi, ia mengaku sudah menintruksikan kepada seluruh jajaran kesehatan di Puskesmas yang ada di kKabupaten Pangandaran agar segera louncing program nasional ini.

“Teman-teman puskesmas merespon dengan baik, dan Insaalloh akan segera louncing pada bulan depan, diantaranya wilayah kerja Puskesmas Pangandaran,” katanya.

Ia menambahkan, di Puskesmas lain harus segera dibentuk posyandu ILP, karena di di posyandu ini semua usia bisa dilayani. Bahkan di posyandu ILP ada 5 kegiatan. Termasuk didalamnya terdapat kegiatan validasi data hasil pelayanan.

Yadi menyebut program ini sangat efektif, pasalnya dengan adanya posyandu ILP masyarakat bisa mengetahui riwayat penyakit sejak dini dan jika diketahui sejak dini nanti pelayanannya pun semakin efektif.

Namun, Yadi juga mengaku, saat ini di Kabupaten Pangandaran masih terkendala keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), namun apa pun kendalanya program nasional ini harus segera dilaksanakan karena pelayanan kesehatannya jadi semakin banyak.

"Dan sasarannya kerja Posyandu ILP ini pun semakin banyak karena tidak terbatas anak balita dan ibu hamil saja. Tapi semua usia,” terangnya.

Yadi juga mengatakan, pihaknya akan terus mendorong agar posyandu ILP segera louncing di seluruh Puskesmas se-Kabupaten pangandaran dan
ketika ada yang sudah louncing itu bagus sekali untuk mendorong puskesmas yang lainnya untuk segera louncing.

Disoal pelayanan di Posyandu ILP ini, menurut Yadi, itu tekhnis di internal puskesmas yang mengaturnya atau bisa buka minimal sebulan sekali.Tapi ini juga akan disesuaikan dengan  situasi, jika memang pihak puskesmas bisa mengatur lebih efektif lagi itu lebih bagus.

Seperti diketahui, Posyandu dengan Konsep Puskesmas Terintegrasi Layanan Primer (ILP) Pasirgelis Padaherang merupakan posyandu satu-satunya di Kabupaten Pangandaran.

Menurut Kepala UPTD Puskesmas Padaherang, Suryati Posyandu tersebut dapat melayani semua usia yakni dari 0 – lansia.

“Jika biasanya posyandu hanya melayani balita, di posyandu ILP bisa melayani remaja dan lansia,” ungkapnya. (isis)

Posyandu ILP Kini Hadir Di Desa Pasir Gelis kecamatan Padaherang

PANGANDARANNEWS.COM -  Posyandu dengan Konsep Puskesmas Terintegrasi Layanan Primer (ILP) merupakan posyandu satu-satunya di Kabupaten Pangandaran, di Posyandu tersebut dapat melayani semua usia dari 0 hingga usia lansia.

Seperti disampaikan Kepala UPTD Puskesmas Padaherang, Suryati, biasanya posyandu balita hanya melayani balita saja begitu juga dengan posyandu posyandu remaja melayani remaja saja dan posyandu lansia untuk lansia saja.

"Namun di posyandu ILP ini seluruh siklus kehidupan dilayani dalam satu Posyandu," ungkap Suryati melalui pesan Whataps.(14/05)

Seperti diketahui, kata Suryati, Posyandu ILP memiliki 5 langkah dalam pelaksanaan  posyandu, seperti pendaftaran, Penimbangan dan Pengukuran.

Di Posyandi ILP, imbuhnya, dilakukan juga pencatatan hasil penimbangan, pengukuran, penyuluhan, pelayanan gizi, pelayanan Kesehatan, Pemberian Vitamin dan Imunisasi.

"Selain itu, pelayanan di posyandu ILP dilakukan dengan mengedepankan promotif preventif," ucapnya.

Ia menyebut, bangunan posyandu ILP di Desa Pasirgelis Padaherang juga bisa ada di desa lainya di wilayah kerja Puskesmas Padaherang.

Suryati juga bersyukur karena hingga ahir bulan mei pihaknya akan mendapatkan sembilan posyandu ILP dari 14 desa yang ada d kecamatan Padaherang.

“Saya menargetkan kepada seluruh bidan desa agar membuat posyandu ILP, satu desa satu Posyandu,” ucapnya.(isis)

SD Negeri 2 Karangjaladri Parigi terapkan Kurikulum Merdeka Belajar, Siswa Pun Dituntut Lebih Kreatif

PANGANDARANNEWS.COM - Pada Tahun Ajaran 2022/2023 dan 2023/2024, Kurikulum Merdeka Belajar ini menjadi salah satu opsi yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan.

Kurikulum Merdeka memberi keleluasaan serta mempermudah para pendidik dalam menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam, sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta fokus pada penguatan karakter.

Sejumlah sekolah di berbagai daerah kini telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar, salah satunya di SD Negeri 2 Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Menurut salah seorang guru di SD tersebut, Desi Kurnia Sanjaya, dalam kurikulum merdeka belajar ini siswa dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif di saat menerima pelajaran di kelas.

Bisa saja, kata Desi, pada mata pelajaran matematika diaplikasikan pada kejadian yang terjadi di dalam keseharian siswa baik saat di rumah atau pun di lingkungan sekolah.

"Jika dulu siswa lebih ditekankan mencatat dan menghafal, pada kurikulum merdeka belajar ini siswa harus bisa berkreasi secara mandiri," terang Desi (14/05)

Kata Desi, ada beberapa karakteristik utama dari kurikulum merdeka belajar ini, seperti fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam.

Waktu untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata pun lebih banyak, sehingga, ungkap Desi, pembelajaran yang menyenangkan dan relevan sejalan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan.

Dalam kurikulum merdeka belajar ini pun, imbuhnya, siswa diberi keleluasaan dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan minat dalam proses pembelajaran berkualitas.

"Untuk sementara di SD 2 Karangjaladri ini kurikulum merdeka belajar baru diterapkan di kelas 1 dan 4," pungkasnya. (hiek)

Disdikpora Pangandaran Himbau Sekolah Tidak Melaksanakan Study Tour

poto ilustrasi

PANGANDARANNEWS.COM - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pangandarann meminta kepada SD dan SMP untuk tidak melaksanakan study tour ke luar daerah, pasalnya Disdikpora telah menerima surat edaran soal imbauan study tour tersebut dari Pemprov Jabar sehingga Disdikpora pun harus menindaklanjuti surat edaran tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Darso, dengan adanya surat edaran ini pihaknya pun mengimbau agar sekolah di Pangandaran membatalkan niatnya untuk pelaksanaan study tour.

"Intinya dengan adanya surat edaran tersebut, sekarang SD dan SMP tidak boleh lagi mengadakan study tour para siswanya," terang Darso.(14/05)

Darso mengatakan, jumlah sekolah yang ada dibawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran ada 343, dengan rincian 287 SD dan 56 SMP.

"Hasil rapat koordinasi di Dinas Pendidikan, kami sudah menetapkan imbauan kepada 343 sekolah ini," ucapnya.

Namun untuk beberapa sekolah sudah ada yang fix akan melaksanakan study tour dan sudah mengurus semuanya ini dengan pihak ketiga, maka, kata Darso, bisa saja diizinkan melaksanakan study tour karena dalam surat edaran yang mereka terima ada pernyataan bahwa yang sudah punya tujuan study tour sehingga tetap bisa dilanjutkan.

"Namun bagi sekolah yang baru sebatas rencana saja, kami tetap mengimbau untuk tidak melaksanakan," tegasnya.

Darso juga meminta kepada sekolah yang sudah diberi surat izin dan sudah berkomunikasi dengan pihak ketiga, pihak sekolah harus mengurus surat izin dari Dinas Perhubungan dan lainnya serta meminta untuk memilih vendor jasa wisata yang sesuai termasuk kondisi kendaraan masih bagus atau prima.

"Hal ini melihat dari yang Sariater beberapa hari lalu, akibat ada penekanan harga ke pihak wisata membuat kendaraan yang digunakan kurang baik," pungkasnya.(hiek)

Tahun Ini Pemkab Pangandaran Buka 350 Formasi untuk PPPK, 55 Untuk Tenaga Teknis

PANGANDARANNEWS.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran tahun ini akan membuka penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk 350 formasi, dengan rincian 195 formasi untuk tenaga pendidikan, 100  untuk tenaga kesehatan (nakes) dan 55 formasi untuk tenaga teknis.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran Wawan Kustaman, saat diminta keterangannya terkait penerimaan PPPK tahun 2024.

Namun, Wawan mengaku untuk waktu pembukaanya, menurutnya hingga saat ini pihknya belum menerima informasi dari BKN.

"Kemungkinan jadwal pendaftaran akan dibuka pada pertengahan tahun atau akhir tahun ini, mungkin sekitar bulan Juni-juli" jelasnya.(13/05)

Wawan mengatakan, untuk 365 tenaga PPPK hasil testing pada tahun 2023 kemarin, hingga saat ini belum juga dilantik karena harus ada izin dari Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri), namun ini sudah diajukan oleh Pemkab Pangandaran.

"Mudah-mudahan secepatnya segera dilantik," kata Wawan.

Dia menambahkan, ajuan formasi atau banyaknya kuota penerimaan PPPK hal ini biasanya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Walaupun keinginan pusat biasanya ingin jumlah formasi lebih besar, tapi jumlah penerimaan P3K tetap harus disesuaikan dengan perhitungan dari TAPD.

"Tapi untuk tes CPNS di Kabupaten Pangandaran, dipastikan tahun ini tidak ada," imbuhnya.(hiek)

KPU Pastikan Tidak Ada Bacalon Bupati-Wakil Bupati Pangandaran Mendaptar Dari Jalur Independen

Muhtadin

PANGANDARANNEWS.COM - Usai dibuka pendaftaran Bakal Calon (Bacalon) Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 yang akan dilaksanakan bulan Nopember mendatang, KPU Pangandaran memastikan tidak ada seorang pun yang mendaftar dari jalur indevenden (perseorangan).

Seperti disampaikan Ketua KPU Pangandaran, Muhtadin, sejak dibuka pendaftaran jalur perseorangan ini sejak tanggal 8 Mei hingga ditutup pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 23.59 WIB, KPU tidak menerima satu pun pendaptar.

"Hingga kami pun menyatakan nihil pendaftar bacalon bupati-wakil bupati dari jalur independen ini," terang Muhtadin, saat ditemui PNews di ruang kerjanya.(13/05)

Muhtadin menjelaskan, persyaratan untuk bisa mencalonkan Bupati-Wakil Bupati Pangandaran ini harus mempunyai 28.345 dukungan atau 8,5 persen pemilih yang ada di Daptar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu terakhir yang tersebar di 50 persen plus satu di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran.

"Mungkin para calon lebih tertarik mendaptar lewat jalur parpol," imbuhnya.

Terlepas dari mau dari jalur independen atau pun jalur partai politik, Muhtadin menghimbau kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi aktif pada seluruh proses tahapan Pilkada serentak ini.

Karena menurutnya, kepentingan Pilkada ini bukan hanya kepentingan KPU saja namun untuk kepentingan semua.

"Melalui Pilkada ini harus bisa menghasilkan pimpinan daerah yang terbaik bagi masyarakat, paling tidak untuk 5 tahun ke depan," ucapnya.(hiek)

Gaet "Embah Dukun" Alam, Dimyati Daftar Pilwali Kota Banjar Lewat Jalur Perseorangan

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS - Hari kemarin ini merupakan batas akhir pendaftaran bakal calon (bacalon) Wali Kota-Wakil Wali Kota Banjar jalur perseorangan atau independen di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar, setelah dibuka sejak beberapa hari lalu.

Dan tepat di hari terakhir Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 23.13 WIB
H. Ahmad Dimyati berpasangan dengan Alam yang di kenal sebagai pelantun lagu Mbah Dukun dengan ditemani anak perempuan dan sejumlah pendukungnya, hadir di KPU untuk mendaftar Calon Wali Kota - Wakil Wali Kota Banjar dari jalur perseorangan (independen).

Kedatangan Dimyati dan Alam pun langsung diterima Ketua KPU Kota Banjar Muhamad Muklis dan jajarannya, untuk proses administrasi penerimaan bacalon.

Usai mendaftar kepada sejumlah awak media Dimyati menyampaikan, ia dan Alam malam ini resmi mendaptar ke KPU untuk menjadi salah satu pasangan bakal calon wali kota Banjar dan bakal calon wakil wali kota Banjar jalur independen.

Dalam kesempatan ini, Dimyati menyebutkan nama sebagai bacalon Wakil Wali Kota yang siap mendampingi dalam Pilwalkot di tahun 2024 ini adalah Alam yang selama ini masih terus jadi perbincangan di masyarakat dan  disembunyikan dari awak media.

"Kami punya visi misi sama dan atas petunjuk Alloh saya dipertemukan dengan Alam, beliau masih muda enerjik dan siap untuk menjadi Wakil wali Kota di Banjar," ucap Dimyati.

Dimyati mengaku, sebenarnya mencari sosok yang punya visi misi sama itu sangat susah, karena saat itu Alam sibuk dengan agenda kegiatannya. Dan baru minggu kemarin bisa bertemu, dan ternyata Alam pun berkenan maju bersamanya dari jalur perseorangan.

Dalam berkas yang di bawa tim dari Ahmad Dimyati - Alam ini tercatat ada 16.644 dukungan sementara 15.390 prasyarat dari KPU kota Banjar yang harus di tempuh oleh calon dari jalur perseorangan,pasangan Dimyati, Alam di terima KPU Banjar untuk diseleksi masuk atau tidak sebagai Bacalon Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024. (tito)