PKS Targetkan 10 Kursi di DPRD Tasikmalaya

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Walaupun masih berada pada urutan ketiga namun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ada tren kenaikannya, dan diharapkan dengan kenaikan Calon Presiden (capres) Anies Baswedan mungkin nanti sejumlah kompetitor lain mengalami penurunan atau stagnan.

Berbagai aspirasi program-program gagas dan ide dari kaum muda mileneal calon legislatif baik kabupaten-kota atau provinsi, akan mampu menjaring aspirasi masyarakat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Syuro PKS sekaligus calon legislatif DPR-RI Dapil XI, dikatakan H. Mohamad Sohibul Imam, saat berkunjung ko Kota Tasikmalaya.(09/12)

Caleg Kota Tasikmalaya sendiri, menurut Iman, mendapatkan nomor urut untuk mewakili PKS memiliki visi untuk melanjutkan perjuangan dalam membela rakyat dan umat.

Ketua DPD PKS kota Tasikmalaya H Yadi Mulyadi SH saat ditemui usai kegiatan acara flashmob di jalan Sutisna Senjaya alun alun kota Tasikmalaya, mengatakan, target PKS di Jawa Barat 80% dan mudah-mudahan baik DPRD kota Tasikmalaya atau DPRD Kabupaten memperoleh menduduki 10 kursi.

"Dengan tema gerakan perubahan untuk Indonesia sejahtera adil makmur, insaalloh target kami akan tercapai," ungkapnya.(anwarwaluyo)

Di Depan Ormas Islam Dan Tokoh Agama, Bupati Pangandaran Sosialisasikan Kebijakan Keuangan Daerah

penulis: hiek

PANGANDARANNEWS.COM - Untuk kedua kalinya Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata didampingi Wakil Bupati Ujang Endin Indrawan melakukan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam  Menyelaraskan Pembangunan Daerah Dengan Keuangan Daerah, kali ini dihadiri  organisasi masa (ormas) Islam seperti Nahdatul Ulama ( NU), Muhamadiyah, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para tokoh agama, bertempat di Gedung Islamic Center Kecamatan Pangandaran.(11/12)

Kegiatan serupa juga dilakukan sebelumnya di sebuah hotel di kawasan pantai barat, dengan mengundang seluruh kepala desa dan perangkatnya, seluruh camat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan undangan lainnya.

Dalam paparannya Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, ia ingin meluruskan atau mengajak diskusi tentang kondisi Pangandaran saat ini khususnya terkait rencana Pemkab Pangandaran yang akan melakukan pinjaman ke pihak ketiga sebesar Rp350 Milyar.

Diakui bupati, saat ini kondisi keuangan saerah mengalami defisit, salah satunya akibat terdampak pandemi covid yang terjadi beberapa tahun lalu serta masa jabatan bupati yang dipotong, sehingga banyak program-program yang yang sudah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus diselesaikan dalam sisa waktu 1 tahun pasca pandemi covid.

Seperti diketahui pada masa pandemi covid Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun drastis, sehingga hal ini mengganggu kegiatan dan program daerah yang sebelumnya sudah di rencanakan dalam RPJMD tadi.

"Sebenarnya periode jabatan bupati dan wakil bupati berakhir tahun 2026, namun karena ada kebijakan pemerintah pusat jabatan kami hanya sampai tahun 2024," jelas bupati.

Bupati menyebut, ada 4 skala perioritas, diantaranya Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan penataan wisata yang selama ini sudah bisa dinikmati hasilnya. Seperti anggaran perbaikan infrastruktur jalan kabupaten sudah mencapai 95 kilo meter dengan anggaran trilyunan, untuk jalan desa Rp301 Milyar, pembangunan jembatan Rp75 Milyar, pembangunan 13 Puskesmas menelan anggaran sebesar Rp95,08 Milyar, untuk anggaran pelayanan kesehatan Rp539,85 Milyar dan lainnya seperti untuk anggaran layanan pendidikan, pendidikan karakter, ajengan masuk sekolah, PAUD, guru ngaji dan lain-lainnya.

Kembali tentang APBD tahun 2024 yang belum ditandatangi oleh sebagian anggota DPRD, ini tentu akan merugikan semua pihak karena APBD yang disusun menggunakan peraturan kepala daerah dan ditetapkan oleh Gubernur ini  pagu anggarannya tidak boleh melebihi APBD tahun sebelumnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomer 12 Tahun 2019.

Anggaran kegiatan dalam APBD ini pun hanya diprioritaskan pada kegiatan wajib dan mengikat serta pemda tidak mendapatkan dana insentif fiskal sehingga Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran pun akan menurun, ini sesuai PMK No. 208/PMK.07/2022.

Sanksi fundamental ini, kata bupati, akan sangat merugikan masyarakat jika APBD ini tidak ditetapkan satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

"Tak hanya itu, hak-hak keuangan kepala daerah dan DPRD selama enam bulan pun tidak diberikan," jelas bupati.

Bupati mengatakan, dengan pola portofolio ini akan menjadikan APBD sehat kembali dan program-program yang menjadi program unggulan seperti akses pendidikan mudah dan bermutu (Pahe), pendidikan karakter (Ajengan masuk sekolah dan Pangandaran mengaji), jaminan kesehatan, penguatan desa (infrastruktur desa, tunjangan kades, perangkat Rt-Tw, Linmas) tenaga honorer, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pelayanan kesehatan serta bagi hasil ke pemerintahan desa pun akan baik kembali.

Jika ada informasi nantinya hutang pemda ini akan dibebankan pada masyarakat, itu adalah pemahaman yang keliru. Karena beban utang ini akan dibayar dari 30 persen PAD, tentu hal ini akan dibarengi dengan meningkatnya PAD dan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah. Dan ini bisa dilihat dari struktur APBD 2024, dan salah satu penunjangnya adalah PAD kita yang terus meningkat.

 "Saya juga mengajak kepada siapa saja mari kita bahas hal ini dalam sebuah diskusi atau secara formal dalam rapat DPRD," ucapnya.

Sementara menanggapi pemaparan bupati, menurut salah seorang undangan tokoh agama dari Desa Cikembulan, Ustadz Kiking, jika ini untuk kemaslahatan masyarakat banyak maka portofolio merupakan solusi yang bisa dipakai.

Kiking juga mengakui, progres pembangunan di Kabupaten Pangandaran saat ini memang pesat, dan semua ini bisa disaksikan serta dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

"Saya tidak ada kepentingan pribadi, namun setelah mendengarkan apa yang disampaikan tadi oleh pa bupati  saya maklum dengan kondisi keuangan daerah saat ini," kata Kiking.

Namun Kiking berharap apa pun yang dilakukan Pemkab Pangandaran, pada ujungnya untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat.

"Insaalloh jika niat kita baik Alloh pun akan meridoinya," ungkapnya.

Jelang Kedatangan Logistik Pemilu, Panwascam Purwaharja Kota Banjar Lakukan Persiapan

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS - Untuk menyampaikan rencana dan strategi dalam pengawasan logistik Pada Pemilu 2024 mendatang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Purwaharja Kota Banjar menggelar, bertempat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Purwaharja. (09/12)

Di depan puluhan awak media Ketua Panwaslu Kecamatan Purwaharja, Yayat Hidayat mengatakan, pengawasan logistik Pemilu 2024 perlu dipersiapkan menyongsong distribusi yang tinggal beberapa hari lagi.

Logistik pemilu ini, kata Yayat, merupakan perlengkapan utama dalam terselenggaranya Pemilu sehingga pihaknya melakukan koordinasi intens dengan Ketua PPK Purwaharja serta pihak-pihak terkait lainnya.

"Kami nantinya bisa memastikan logistik bisa tercukupi, dalam kondisi baik serta terjaga keamanannya, terutama kertas suara, dan Kotak suara,” ujarnya

Untuk itu pihaknya pun segera mengintruksikan jajaran Panwaslu untuk menginventaris TPS di dalam ruangan atau TPS di luar ruangan, hal ini untuk mengantisipasi jika hujan sehingga ada ruangan memadai yang bisa dipakai.

Tidak hanya itu Yayat juga memastikan logistik yang akan dikirim nanti tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat dengan kualitas dan efesien dengan sinkronisasi data yang ada.

Yayat menambahkan, proses pendistribusian logistik yang berbarengan dengan masa kampanye membutuhkan pengawasan yang optimal sehingga pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan logistik dengan cermat sesuai ketentuan yang sudah di atur dalam aturan dalam perundang undangan serta memastikan distribusi logistik dapat tuntas sesuai jadwal, sehingga tidak ada hambatan pada saat pemungutan suara di 14 Februari 2024 nanti.

“Dan untuk meningkatkan kompetensi jajaran pengawas pemilu terutama pengawasan pendistribusian logistik, kami juga tidak lepas dari evaluasi dan kordinasi hingga penambahan wawasan-wawasan kepemiluan terkhusus untuk memantapkan pengawasan logistik yang tinggal sebentar lagi," tegasnya.(tito)

Caleg Muda PKS Kota Tasik, Nazar Gelar Bazar Sembako Murah Dengan Sistem COD

PANGNDARANNEWS. COM/TASIKNEWS - Seorang calon legislatif (caleg) DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nazar Lipur Nugraha SE menggelar bazar sembako murah, bertempat di wilayah Cihideung Bungursari Tawang.

Kepada PNews, Nazar yang mempunyai nomer urut 9, mengaku senang bisa melakukan kegiatan sembako murah karena dapat sedikit membantu meringankan beban masyarakat di saat harga-harga sedang melambung tinggi.

"Mudah-mudah ini bermanfaat bagi masyarakat," ucapnya.

Launcing program sembako murah untuk sementara di Cihideung Bungursari Tawang  dengan metode COD atau pesanan dilakukan dengan cara jemput bola, konsep ini menurut Nazar diharapkan akan memberikan keadilan dan kesejahteraan pangan bagi masyarakat.

Dan ini, kata Nazar, merupakan salah satu program PKS untuk terus memberikan pelayannya pada masyarakat, juga diharapkan kegiatan ini bisa dilaksanakan bukan hanya menjelang pemilu saja.

"Harapan kami, masyarakat sebagi penerima manfaat program ini bisa terbantu," imbuhnya.

Sementara salah seorang warga Tuguraja Kecamatan Cihideung seorang pedagang rokok, Kosim, menyampaikan terimakasih dan mengaku senang dengan kehadiran calon dari kalangan kaum muda dan mudah-mudah selalu bisa mendengar aspirasi masyarakat .

Kosim juga mengatakan, program bazar sembako murah ini menjadi kegiatan yang bagus di tengah-tengah daya beli masyarakat sedang turun.

"Mudah,-mudahan bazar sembako murah ini terus berlanjut dan tidak hanya di musim kampanye saja," ungkapnya.

Kosim juga berharap calon dari kalangan muda ini bisa sukses  dan tetap eksis di masyarakat untuk membantu UMKM, membantu masyarakat kecil serta kaum muda yang belum mendapat pekerjaan.

Selain seorang intelektual, kata Kosim, caleg dari PKS Nazar Lipur Nugraha SE ini bisa mewakili kaum milenial untuk berkiprah mewakili rakyat ikut memberi gagasan dalam membangun Kota Tasik.(anwarwaluyo)

    

Ini Curhatan Pedagang Angkringan Di Kota Tasik, Mending Turun Harga Daripada Dapat BLT

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Pedagang kaki lima salah satunya pedagang angkringan yang biasa berjualan di malam hari yang lebih merasakan kondisi ekonomi saat ini yang semakin sulit, entah itu akibat sejumlah harga kebutuhan yang mengalami kenaikan atau disebab hal lainnya.

Menurut salah seorang pedagang angkringan yang biasa berjualan di pinggir jalan SL Tobing Kota Tasikmlaya, Oyo, ia mengaku sangat merasakan langsung kondisi ekonomi saat ini yang semakin sulit.

Sebenarnya menurut Oyo, masyarakat tidak terlalu membutuhkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun ia lebih menginginkan sejumlah harga kebutuhan pokok yang murah dan terjangkau.

"Berapa pun besarannya BLT yang diterima masyarakat, kalau harga-harga masih melambung tentu akan menurunkan daya beli kami," ungkapnya.(07/12)

Tak hanya kebutuhan pokok saat ini kata Oyo, beberapa harga sayuran pun ikut naik seperti cabai rawit dan lainnya.

Kata Oyo, apakah kondisi ini karena memasuki tahun politik atau atau karena menjelang pergantian tahun, ia hanya berharap pemerintah bisa hadir dalam kesulitan yang dirasakan rakyat saat ini.

"Mungkin ini hanya terjadi pada kami rakyat kecil karena sepertinya tidak berdampak pada pengusaha-pengusaha besar," ucapnya.

Oyo berharap pemerintah tak hanya gencar menyalurkan BLT saja, namun turun langsung ke lapangan untuk bisa menurunkan harga sandang pangan di tengah-tengah masyarakat.

"Kalau saya boleh memilih, daripada dapat BLT mendingan harga kebutuhan pokok turun," katanya.(anwarwaluyo)

Operasi Senyap, Bentuk Pengawasan Kampanye Di Kota DI Banjar

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS -Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pataruman,Kota Banjar, Siti Fitriyah S. Pd.I didampingi Kordiv Hukum Asep Saparudin. S. IP dan pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat dan Ginanjar Wijaya Sastra. SI. P, siang tadi menggelar jumpa pers terkait Pengawasan masa Kampanye, bertempat di sekretariat Panwascam Pataruman.(07/12)

Di depan para awak media Siti mengaku bersukur karena pada tahapan masa kampanye yang sudah berjalan selama 10 hari ini dinyatakan lancar dan belum ada dugaan pelanggaran dari para pelaku kampanye.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya tetap memprioritaskan pada penguatan lembaga internal baik PKD maupun kesekretariatan Panwascam agar pengawasan bisa berjalan dengan baik dan optimal.

"Tahapan masa kampanye ini dimulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024," jelasnya.

Pihaknya berharap, untuk anggota dan personel Panwas Kecamatan Pataruman dapat bekerja semaksimal mungkin dalam mengawasi perjalanan masa prosesi kampanye secara baik sehingga tidak ada  pelanggara oleh peserta kampanye.

Siti menyebut, ada beberapa hal yang dilarang dalam kampanye, seperti menggunakan sarana negara, menggunakan sarana ibadah, mempersoalkan dasar negara, menghina seseorang, agama ras golongan calon peserta pemilu dan merusak atau menghilangkan alat peraga.

Ia menambahkan, bukan saja pada para pelaku kampanye, tetapi semua unsur baik penyelenggara maupun unsur ASN, TNI, POLRI, Kepala Desa serta Perangkat Desa termasuk anggota BPD agar berlaku Netral.

“Alhamdulilah kami pun sudah melaksanakan sosialisasi dan himbauan pada instansi-instansi pemerintahan, Lembaga Permasyarakatan yang ada di lingkungan kecamatan Pataruman,” ucap Siti.

Sementara itu, Kordiv Hukum, Partisipasi Masyarkat dan hubungan masyarakat Asep Saparudin menambahkan, seluruh kegiatan kampanye harus berpedoman pada UU No 7 tahun 2017tentang kampanye Pemilu, PKPU Nomor 15 tahun 2023 kampanye Pemilu, dan PKPU no 20 tahun 2023 tentang perubahan atas PKPU 15 Nomor 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Panwaslu Pataruman beserta seluruh PKD se-Kecamatan Pataruman, disamping melakukan tahapan Pemilu terkait Pengawasan pelayanan pindah pemilih bagi DPTB dan DPK yang dilakukan PPS dan PPK dan Pengawasan tahapan kampanye dalam pengawasan zona pemasangan APK dan tempat untuk rapat umum (kampanye terbuka) di wilayah Kecamatan Pataruman.

Hal senada dikatakan Ginanjar Wijaya, pengawas pemilu harus mempunyai strategi yang mumpuni guna menjamin terselenggaranya pemilu secara fair, jujur dan sesuai ketentuan peraturan.

Kegiatan Panwascam menurut Ginanjar menjadi suatu keharusan yang digambarkan pada pola kerja cerdas, kerja tuntas dan tulus.

"Insya Alloh pengawasan kampanye bisa terwujud  meseskipun subjektif lembaga pengawas kampanye panwascam memiliki keterbatasan kewenangan, yaitu hanya mengawasi tahapan, menerima dan meneruskan laporan, tetapi tidak dapat menjatuhkan sanksi," jelasnya.

Pemahaman yang bijak dari semua line bahwa Panwascam kecamatan Pataruman dalam melakukan kinerja, kata Ginanjar harus mempraktekan teori operasi senyap.

"Pengawasan secara operasi senyap ini disebut sebagai politik pengawasan’,” pungkasnya. (tito)

477 KPM Di Desa Kepel Terima Bantuan Beras Bulog

PANGANDARANNEWS.XOM/CIAMISNEWS - Dengan disaksikan Pemerintah Desa (Pemdes) Kepel Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, BULOG Ciamis salurkan bantuan beras kepada masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, serta untuk mengendalikan harga beras di pasaran. 

Bantuan pangan dari BULOG ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan bahan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, dan dengan kerja sama dengan pemerintah desa dipastikan distribusi bantuan tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.

Seperti disampaikan Kasi Pelayanan Desa Kepel, Nuryanto, sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan dulu penyeleksian calon penerima bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan 

prioritas diberikan kepada keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu dan mereka yang terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kriteria ini memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan," jelasnya.(06/12)

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kata Nuryanto,  menerima alokasi sebanyak 10 kg beras yang telah diukur dan disiapkan sebelumnya oleh panitia.

Ia berharap bantuan ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama dalam hal pangan.

Selain itu, kata Nuryanto, pemberian bantuan pangan ini juga berkontribusi dalam mengendalikan harga beras di pasaran, dan dengan mendistribusikan bantuan secara tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan diharapkan dapat mengurangi permintaan beras di pasaran dan menjaga stabilitas harga bahan pokok.

"Kegiatan pembagian beras BULOG ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan," ungkapnya.

Ia menambahkan, pembagian beras BULOG ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menjaga kesejahteraan khususnya warga Desa Kepel, dan dengan adanya kegiatan serupa di masa mendatang diharapkan lebih banyak keluarga yang membutuhkan dapat terbantu. 

"Semoga kegiatan ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan," imbuhnya.

Bantuan beras dari Bulog di Desa Kepel ini untuk 477 Keluarga Pwneeima Manfaat (KPM), dan tiap-tiap KPM menerima 10 kilogram.

"Kami berharap dengan bantuan ini masyarakat bisa terbantu," pungkasnya. (anwarwaluyo)

Perkuat Ideologi Pancasila, Kesbangpol Tasikmalaya Gelar Pembinaan Wawasan Kebangsaan

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tasikmalaya gelar Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, bertempat di Balai Wisata Desa Sukaraja, Kecamatan Rajapolah. (07/12)

Selain dihadiri jajaran Kesbangol, dalam kegiatan tersebut turut hadi Kapolsek Rajapolah, AKP Iwan Sujarwo, Camat Rajapolah, Asep Suhendar, anggota Koramil 1205 Rajapolah, Kepala Desa Sukaraja, Asep Nandang dan puluhan tamu undangan yang menjadi peserta. 

Dalam paparannya Kepala Bidang (Kabid) Ideologi Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya, Suparman SE melalui stafnya, Maryani mengatakan, konteks utama pada kegiatan ini intinya untuk melakukan pembinaan terkait wawasan kebangsaan, ideologi pancasila dan hal-hal yang menyangkut perihal ketahanan nasional. 

"Dan pembinaan terkait hal-hal yang menyangkut ketahanan nasional,' jelas Maryani.

Menurutnya terkadang tak sedikit orang yang hanya memperhatikan hal-hal fisiknya saja di negara ini, seperti kerusakan jalan, bangunan dan sejenisnya. 

"Biasanya  hal-hal seperti itu saja yang cepat meriak dan terkesan lebih diperhatikan tanpa berpikir hal-hal ketahanan nasional," ungkapnya.

Padahal, kata Maryani, ideologi pancasila dan ketahanan nasional lebih lebih penting, dan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah politik karena kegiatan ini lebih difokuskan pada pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi pancasila dan ketahanan nasional.

"Sehingga diharapkan negara ini lebih kuat, tentram dan sejahtera,"ucapnya(anwarwaluyo)

Ketua Panwascam Purwaharja Kota Banjar Ajak Peserta Kampanye Taati Aturan

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Purwaharja Kota Banjar menggelar konfrensi pers publikasi dan dokumentasi yang difokus pada strategi pengawasan kampanye pemilu 2024, bertempat di Sekretariat Panwascam Purwaharja di Dusun Cikadu Kelurahan Karangpaningal.(06/12)

di sepan sejumlah para awak media Ketua Panwascam Purwaharja, Yayat Ruhiyat pun membahas serta memaparkan terkait tahapan kampanye yang saat ini sedang berlangsung.

"Saat ini kami fokus melakukan pengawasan kampanye yang sudah dimulai sejak tanggal 28 November 2023 dan akan berahir hingga 10 Februari 2024," ujarnya.

Waktu 8 hari kampanye, terang Yayat, hingga saat ini belum terjadi ada laporan pelanggaran, seperti pemasangan APK, netralita ASN, netralitas perangkat Desa, netralitas Kepala Desa dan pelanggaran pelanggaran penggunaan sarana negara dan pelanggaran penggunaan sarana ibadah.

Ia juga menegaskan kepada seluruh pelaku kampanye untuk mentaati peraturan yang su dah jelas, sehingga diharapkan tidak ada laporan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan para peserta kampanye.

"Kami berharap kondisi ini tetap terjaga sehingga suasana tahapan kampanye pun tetap kondusif," ucap Yayat. (tito)

Ini Alasan MANGLI Buka Usaha Di Banjar, Kota Banjar Ramah Pada Dunia Usaha

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS - Mangli Tailor yang berdiri sejak tahun 2003  adalah sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang jasa jahit-menjahit, ia mulai membuka usahanya di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis yang kini coba membuka usahanya di Kota Banjar tepatnya di Ruko Komplek Terminal Pinggir Adira Finance.

Menurut sang pemilik perusahaan, Mangli sendiri merupakan kepanjangan dari namanya, Mang Uli Suherli.

Kepada PNews ia menuturkan, menekuni usahanya ia dimulai sekitar dua puluh tahun lalu, dimulai dari usaha menjahit di rumah hingga buka konfeksi dengan beberapa karyawan. 

Kata Suherli, produk hasil jahitannya sudah merembah ke berbagai kota, seperti Tasik, Ciamis, Pangandaran, Cirebon, Bandung dan Jakarta. 

Awal mula kenapa Kota Banjar menjadi sasaran untuk buka usahanya, menurut Suherlu ini berawal terinsfirasi oleh salah seorang sahabatnya bernama Iim yang sama sama buka usaha di Banjar.

"Menurut saya Banjar merupakan kota yang ramah pada dunia usaha, hingga akhirnya saya ikut usaha di Banjar atas petunjuk Iim," kata Suherli yang kebetulan sedang kedatangan salah seorang pelanggannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar dan sejumlah guru. (06/12)

Masih cerita Suherli, sahabatnya yang bernama Lim ini memproduksi aneka jenis seragam yang berbahan kaos seperti kaos olah raga anak sampai dewasa, sementara ia sendiri memproduksi seragam yang bukan berbahan kaos seperti seragam sekolah dari tingkat TK, SD, SLTP dan SLTA.

"Saya juga membuat seragam PNS, gamis untuk wanita dan pria," ungkapnya.

Di tempat usahanya ini kata Siherli pelanggan bisa secara custum, membeli kain dan langsung dijahit di tempatnya.

"insya Alloh kami akan memberikan hasil jaitan yang bisa memuaskan para custumer," imbuhnya.

Dalam usahanya ini Suherli juga mengaku selalu meyakinkan pelangannya bahwa dalam pengerjaannya dilakukan dengan  profesional karena usahanyanya ini pun sudah memiliki Brand yang sudah diakui HKI (Hak Kelayakan Intelektual).

"Insya Alloh kami akan memberikan hasil dan karya kami yang terbaik untuk kepuasan pelanggan " pungkasnya. (tito)

Jika Pinjaman Rp 350 Milyar Dibatalkan, Pemkab Pangandaran Harus Lakukan Pengetatan Anggaran

penulis: hiek

PANGANDARANNNEWS.COM - Soal portopolio pinjaman Pemkab Pangandaran sebesar Rp 350 Miliar dan masalah kondisi keuangan yang mengalami defisit, hal ini terjadi hampir di semua daerah dan hal ini tidak bisa dhindari akibat madalah Covid-19 yang terjadi beberapa tahu lalu.

Demikian disampaikan Bupati Pangandaran di depan seluruh undangan yang hadir pada acara Sosialisasi Kinerja Pembangunan Tahun 2024, bertempat di Hotel Laut Biru Pangandaran.(06/12)

Jeje mengatakan, ada dua pola untuk mengatasi defisit ini, yang pertama apa adanya dan pinjam ke pihak ketiga atau bank.

"Dan kita pilih pola yang kedua untuk mempertahankan pertumbuhan, pemerataan dan RPJMD," jelasnya.

Untuk transfer daerah juga Jeje mengaku mengalami penurunan, sehingga hal ini berdampak pada kemampuan daerah.

"Jika biasanya kita menerima uang Rp 55 miliar, hilang Rp 12 sampai Rp 13 miliar," jelasnya lagi.

Dan portoplio menurutnya, adalah memindahkan utang dari resiko tinggi ke resiko rendah dengan waktu pinjaman  jangka panjang, sehingga semua program yang sempat terhenti akan bergulir kembali.

Terkait beban pinjaman yang diajukan tersebut, Jeje menyebut pihaknya sudah menghitung dan tentu sanggup membayarnya. Namun jika mengambil pola apa adanya, tentu akan melakukan pengetatan yang luar biasa di semua sektor.

Namun jika portopolio ini berjalan, Jeje yakin, kondisi Pangandaran akan kembali normal dan tentu bisa sorak-sorak seperti dulu seperti sebelum ada pandemi Covid-19.

Jeje mengatakan, ada delapan program yang akan hidup lagi jika pinjaman itu berjalan, diantaranya Porgam pangandaran hebat, pengangkatan P3K dan ASN, ajengan masuk sekolah, pendidikan gratis, penguatan desa yang di dalamnya termasuk tunjangan desa, juga RT RW dan honorer berjalan kembali.

"Tak hanya itu, bagi hasil ke desa juga jalan lagi dan perbaikan pelayanan kesehatan juga bisa dilanjutkan," ucapnya.

Menanggapi pemaparan tersebut, salah seorang undangan dari yokoh masyarakat Kecamatan Sidamulih yang juga Ketua Ormas Islam Muhammadiyah Pangandaran H Endang Kosasih mengatakan, mengatakan, setelah memperhatikan apa yang disampaikan Bupati Pangandaran soal portoplio pinjaman ke bank itu, memang sesuatu yang cukup dilematis.
Artinya, kalau tidak meminjam atau tidak menggunakan dana pihak ketiga, bagaimana mau menyelesaikan pembangunan kedepan dan yang sedang berjalan.

Menurut Kosasih, ada beberapa aspek kemadaratan dan kemaslahatan yang bisa dilihat dari pinjaman tersebut walau pun memang ada kelemahan, namun jika dilihat dari sisi kemaslahatanya itu yang terbaik.

"Saat ini kondisi keuangan Pemkab Pangandaran berada pada posisi yang delimatis," ungkapnya.

Kades Leuwibudah Sebut, Mau berapa lama Jabatan Kepala Desa Yang Penting Mampu Melayani Warga

Kades Leuwibudah, Eep

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS  - Dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, Pemdes Lewibudah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya mengalokasikan anggaran Dana Desa (DS) tahap3 untuj pembangunan sumur bor di sejumlah titik.

Tak hanya membangun sumur bor, juga dibangun jalan lingkungan dan kirmil yang yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Seperti disampaikan Kepala Desa Lewibudah, Eep, saat ini masih banyak warga yang masih membutuhkan air bersih belum terpenenuhi, apalagi saat  musim kemarau seperti beberapa waktu lalu.

"Masih ada sekitar 7 titik lagi yang belum terpenuhi," terang Eep.(06/12)

Disoal aksi demo sejumlah kepala desa ke gedung DPR RI di Jakarta beberapa waktu lali, Eep mengatakan, tidak ikut  karena ia menilai masih ada yang lebih penting untuk melayani masyrakat di desanya.

Dan terkait aturan pemerintah, tentang masa jabatan kepala desa mau ditambah, Eep mengatakan, itu swpemuhnya merupakan kebijakan pemerintah terkait pemerintah desa.

"Mau diperpanjang silahkan tidak juga tidak masalah, intinya berapa lama jabatan kepala yang penting bisa mengayomi dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk warganya," ungkapnya.(anwarwaluyo)

Dukung Program Ketahanan Pangan Daerah, Kodim 0625/Pangandaran Dan Masyarakat Gelar Panen Raya Jagung

PANGANDARANNEWS.COM - Untuk ikut mendukung ketahanan pangan daerah, Kodim 0625/Pangandaran dengan bangga menggelar acara Panen Raya Jagung, kegiatan untuk yang pertama ini dilaksanakan di wilayah tanah milik Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Jalan Raya Ciparanti, Blok Cudang, Dusun Legok Jawa, Desa Legok Jawa, Kecamatan Cimerak.(05/12)

Kegiatan panen raya ini merupakan program ketahanan pangan dari TNI Angakatan Darat yang dilaksanakan oleh  Kodim 0625/Pangandaran bersama organisasi Pemuda Panca Marga (PPM) sebagai pelaksana di lapangan, serta didampingi Babinsa.

Dalam sambutannya, Dandim 0625/Pangandaran, Letkol Inf Indra Mardianto Subroto, M.IP, mengaku  merasa bangga atas respon dan kehadiran masyarakat dan semua peserta serta mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan bersama masyarakat ini.

"Hasil panen jagung ini menjadi acuan penting kita, dan diharapkan program ketahanan pangan ini akan berjalan terus setiap tahunnya," ungkapnya.

Menurut Dandim, program ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal saja, namun diharapkan dapat meningkatkan kualitas pangan di Kabupaten Pangandaran. 

"Dengan melibatkan berbagai pihak termasuk instansi terkait dan masyarakat, saya berharap bisa terjalin sinergitas yang kuat untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan," pungkasnya.***

Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak, PAD Kabupaten Pangandaran Dari Sektor Pajak-Retribusi Tahun 2023 Capai 80 %

PANGANDARANNEWS.COM - Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangandarab dari sektor pajak dan retribusi untuk tahun 2023 saat sudah mencapai 80 persen lebih atau sebesar Rp 102,7 Miliar, dari target Rp 118 Miliar.

Demikian disampaikan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangandaran H Agus Maliana S.Kep.Ners.MM, saat ditemui PNews di ruang kerjanya.(05/12)

Sementara untuk capaian pajak daerah, kata Agus, sebesar Rp Rp 70,3 miliar atau sekitar 83,56 persen dari target Rp 84 Miliar.

Pendapatan daerah tersebut terdiri dari 11 jenis pajak daerah, seperti pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, penerangan jalan, parkir, air, dan  PBB.

"Sementara untuk pendapatan retribusi daerah, sampai saat ini sudah mencapai Rp 32,3 Miliar atau 94,93 persen dari target tahun ini," terang Agus.

Agus mengatakan, untuk saat ini pendapatan dari sektor retribusi secara parsial atau masih oleh dinas-dinas terkait, seperti retribusi parkir di Dinas Perhubungan, retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan seterusnya.

Dan saat ini pendapatan pajak dari hotel dan penerangan jalan masih merupakan yang paling besar, dengan rincian pajak hotel sebesar Rp 18,4 miliar dan  penerangan jalan Rp 15,6 Miliar.

Agus mengakui, hingga saat ini pendapatan dari PBB di Kabupaten Pangandaran masih belum maksimal, baru 67,58 persen atau Rp14 milyar dari target Rp 21 miliar.

Banyak faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya PBB ini, diantaranya masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak atau paktor lainnya," ungkapnya.(hiek)