Khawatir Pupuk Palsu Beredar, Dinas Pertanian Pangandaran Himbau Petani Membeli di Kios Resmi

pangandarannews.com – Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran saat ini mewaspadai serta mengingatkan para petani terkait peredaran pupuk palsu dan menghimbau agar membeli pupuk di kios resmi.

Seperti disampaikan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Restu Gumilar, pupuk yang dijual di kios resmi dijamin keasliannya, semnetara kios yang tidak resmi sangat rentan menjadi target pasar peredaran pupuk palsu. 

“Kios resmi memiliki legalitas jelas oleh karena itu dia tidak berani menjual pupuk palsu karena jika ketahuan mengedarkan pupuk palsu maka ijin usahanya akan dicabut, ” jelas Restu. (14/07)

Restu mengaku peredaran pupuk palsu bisa saja terjadi dalam kondisi tertentu, khususnya saat ketersediaan pupuk menipis atau faktor lain seperti realisasi usulan pupuk yang tidak maksimal juga akan berpengaruh pada potensi kenakalan pemalsuan pupuk.

“Sekarang ada wacana pupuk yang akan disubsidi pemerintah hanya pupuk jenis urea dan NPK, maka perlu diantisipasi potensi pemalsuan pupuk.

Untuk harga urea yang disubsidi, kata Restu,  Rp2.250 ribu per kilogram dan urea non-subsidi rata-rata Rp6.500 ribu per kilogram, sedangkan untuk harga pupuk NPK bersubsidi Rp2.300, sementara NPK nonsubsidi Rp8.500 hingga Rp12.000.

Restu menyebut potensi pemalsuan pupuk diprediksi akan terjadi pada pupuk jenis urea, NPK dan SP36, karena alasan analisa pemalsuan pupuk NPK dan realisasi kuota subsidi jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dibutuhkan.

Sementara Kepala Dinas Peranian Kabupaten Pangandaran Sutriaman menambahkan, pada 2022 pemerintah hanya merealisasikan 33 persen subsidi untuk pupuk NPK, sementara untuk pupuk urea subsidinya mencapai 97 persen.

”Saat ini kami terus melakukan upaya pengawasan kepada 41 kios resmi yang tersebar di Kabupaten Pangandaran,” tegasnya. (PNews)

Dampak Musim Paceklik dan Alih Tangkap Nelayan, PAD Retribusi Hasil Laut Pangandaran Turun Drastis

pangandarannews.com – Seperti dilansir sebuah media on line, kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi hasil tangkap ikan di Pangandaran masih banyak ditemukan sehingga capaian retribusi hingga bulan Juni 2022 masih jauh target.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Keluatan Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Kabupaten Pangandaran Dedi Surachman, kebocoran PAD ini dampak dari penjualan hasil tangkap laut diluar Tempat pelelangan Ikan (TPI), 

"Sementara untuk setiap hari untuk melakukan pengotrolan dan pengawasan kami memerlukan biaya operasional, "ungkapnya.(13/7)

Menurut Dedi kebocoran PAD memang bisa mempengaruhi pada pendapatan retribusi hasil tangkap ikan karena nelayan melewati regulasi penjualan, dan kebocoran ini hampir terjadi di semua TPI yang ada di Pangandaran dengan kasus yang sama.

"Target PAD sektor perikananan tangkap tahun 2022 sebesar Rp 5 milyar, dan sampai Juni hanya Rp 427 juta atau 7,91 persen saja, padahal pada bulan Juni 2021 lalu PAD ini mampu mencapai Rp 800 juta, sementara tahun ini hanya setengahnya dari tahun lalu, “jelasnya.

Dedi menyebut, capaian ini berasal dari produksi ikan tangkap sebanyak 285 ribu kilogram, sedangkan saat musim paceklik produksinya tidak banyak dan pendapatan pun menurun. Sementara penyebab lainnya pendapatan hasil menurun karena cuaca yang sulit diprediksi dengan gelombang tinggi yang tak beraturan sehingga banyak nelayan yang tidak melaut.

Dan dampak dari musim paceklik panjang, menurut Dedi, nelayan pun mengalihkan tangkapan ke komoditas baby lobster, menangkap baby lobster lebih hemat biaya dan mudah mendapatkannya.

"Akibatnya nelayan pun banyak beralih untuk menangkap baby lobster saja karena biaya operasionalnya lebih murah," imbuhnya. (PNews)

Warga Kelurahan Linggajaya Barharap Pemkot Tasik Bangun Sekolah di Lokasi Penambangan Pasir Puncak Suka Wargi

pangandarannews.com/tasiknews - Menyikapi pemberitaan terkait maraknya penambang pasir ilegal di salah satu tebing pasir setinggi sekitar 30 meter seluas 5.600 m2 yang berlokasi di salah satu lahan milik aset Pemerintah Kota Tasikmalaya di Kampung Puncak Suka Wargi RT 02 RW 12 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi, sangat meresahkan serta dikeluhkan masyarakat setempat karena dikhawatirkan akan terjadi longsor. Menyikapi hal terebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya pun akhirnya menggelar rapat internal pembahasan serta pemanfaatan dan pengamanan barang milik Daerah sebelum menindaklanjuti ke proses berikutnya.

Rapat yang digelar di 3 gedung BPKAD Kota Tasikmalaya dihadiri Kepala BPKAD Kota Tasikmalaya Drs. H. Asep Goparullah, M.Pd, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya/mewakili, Kepala Dinas PUTR Kota Tasikmalaya/mewakili, Kepala DKP-3, Inspektur Daerah Kota Tasikmalaya/mewakili, Kepala SatPol-PP/mewakili, Kepala Bagian Hukum/mewakili, Kepala Bagian Pemerintahan/mewakili, Camat Cihideung, Camat Mangkubumi, Lurah Yudanegara Beserta LPM, Lurah Linggajaya Beserta LPM, (Rabu, 13 Juli 2022).

Kasubit Aset BPKAD Kota Tasikmalaya, Rio, kepada awak media menjelaskan, rapat tersebut bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah berupa tanah, dikeluhkan masyarakatnya dan sempat viral di beberapa pemberitaan media.

“Untuk itu kami harus melakukan pembahasan agar ada kesepahaman dan proses lebih lanjut, “ujarnya.(13/07) 

Dan hasil rapat tersebut, jelas Rio, untuk sementara atau langkah pertama yang akan dilakukan oleh pihak BPKAD dan seluruh OPD yang terkait untuk melakukan pemasangan patok batas tanah kembali, pemasangan papan pemberitahuan tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya di lokasi dan pemasangan papan peringatan waspada longsor serta pemasangan papan peringatan pencurian yang akan dikenakan sanksi pidana agar meminimalisir dan mencegah adanya oknum yang melakukan penambangan pasir ilegal di lokasi tersebut.

Dan dalam waktu dekat, masih kata Rio, pihaknya beserta OPD yang terkait akan segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan lokasi dan telaahan terhadap optimalisasi bukit tersebut yang hasilnya nanti akan dilakukan pembahasan ulang.

"Kesimpulannya akan dilakukan pencegahan berupa pemasangan patok batas tanah, pemasangan papan tanah milik pemkot dan lainnya, setelah itu dinas terkait minta telaahan terhadap optimalisasi bukit tersebut yang selanjutnya akan dibahas ulang, "jelas Rio lagi.

Menyikapi hal tersebut diatas, Wakil Ketua KNPI Tasikmalaya Iim Ali Ismail, S.Sy. M.H, menyikapi serta memberikan komentar terhadap pihak Pemkot Tasik yang dinilainya kurang tanggap pada keluhan dan keinginan masyarakat yang selama ini belum juga terealisasi.

Kepada awak media saat dikonfirmasi melalui telepon celullernya, (14/07) Iim menyampaikan, dengan adanya hal ini Pemkot diharapkan segera tanggap dan proaktif dan menyikapi keinginan masyarakat yang ingin membangun Sekolah Dasar (SD) di lokasi tersebut sebagai sarana dan prasarana penunjang pendidikan mengingat lokasi SD saat ini sangat jauh jangkauannya dari masayarakat Kampung Sukawargi.

Pada tahun 2019 lalu saat itu Iim tercatat Caleg dari dapil 4 yaitu wilayah Kawalu dan Mangkubumi, saat itu ia pun pernah menerima undangan dari perwakilan warga untuk hadir di Kampung Puncak Sukawargi Kelurahan Linggajaya untuk berkumpul berdiskusi menyampaikan visi  dan misi menyerap aspirasi masyarakat sekitar yang didampingi Ketua Karang Taruna Kelurahan Linggajaya, Ustadz Iil Ahmad Hilmi. 

Masih kata Iim, salah satu poin yang menjadi keluhan dan usulan warga pada saat itu, warga merasa mendapatkan ketidak adilan khusus untuk kampung tersebut karna lokasi SD yang jauh sehingga menyebabkan orang tua tidak bisa tenang kalau belum mengantarkanya pulang pergi anaknya untuk berangkat sekolah, sehingga aktifitas para orang tua terganggu. 

“Hari ini pas 3 tahun saya lihat sekolah belum terealisasi sehingga saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan hal ini melalui media,  bangunlah sekolah di lokasi tersebut agar keadilan bisa dirasakan warga, “tegasnya. (anwarwaluyo)

Pemkab Pangandaran Serahkan Sejumlah Sertipkita PTSL Tanah Pada Masyarakat

pangandarannews.com - Rasa bahagia itu saat  saya mampu memberikan fasilitas, keinginan dab keluhan masyarakat banyak.

Demikian disampaikan Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata dalam sambutannya pada acara  penyerahan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Lintas Sektor (PTSL Lintor), bertempat di Aula setda pangandaran. (11/07)

Ada dua hal penting, kata bupati terkait penyerahan sertifikat ini, pertama aspek legal. Sepanjang sertifikat tidak dijual dan tidak dikemana-manakan legalitas kepemilikan tanah akan terjanin, dan yang bisa membatalkannya saat sertilikat ini dicabut BPN atau diangkat ke pengadilan.

"Yang kedua, tentu tanah itu harus dikelola dengan baik, atau digunakan secara produktif untuk usaha atau berdagang, ” jelas bupati.

Bupati menambahkan, Pemkab Pangandaran akan selalu bersinergi dengan semua pihak untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang ada  masyarakat.

Penyerahan sertifikat PTSL untuk saat ini diberikan kepada 10 orang perwakilan penerima dari desa Mangunjaya Kecamata mangunjaya dan Sesa Batukaras kKecamatan Cijulang. (PNews)

Melalui Program PTSL, Sejumlah Warga Kelurahan Tamanjaya Tasik Terima Sertipikat Tanah

pangandarannews.com/tasiknews - Belum adanya jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan baik di masyarakat atau antar keluarga, selain itu tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah). Hal itu membuktikan pentingnya sertipikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. 

Lambannya proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah, dan untuk menanggulangi permasalahan tersebut pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN pun telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan, dan melalui program ini pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti sandang, pangan dan papan, dan orogram ini dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018. 

PTSL yang populer dengan istilah sertipikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat, sehingga nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertipkat dapat menjadikan sertipikat tesebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. 

Dengan adanya program PTSL ini tentu disambut antusias masyarakat. Seperti disampaikan Lurah Tamanjaya Kecamatan Tamansari  Kota Tasikmalaya, Tedi Setiadi, S.H, pihaknya berharap program PTSL dapat membantu masyarakat dalam pembuatan sertifikat gratis untuk mewujudkan pembangunan yang rata bagi Indonesia. 

PTSL ini, ungkap Tedi, akan mempermudahkan pemerintah daerah untuk melakukan penataan wilayah serta memastikan penerima sertipikat bisa tepat sasaran.

“Yaitu para petani serta masyarakat lainnya agar mereka dapat memulai peningkatan kualitas hidup yang lebih baik,” kata Tedi.(14/07)

Untuk tahun 2022 di Kelurahan Tamanjaya yang mengajukan program PTSL sebanyak 650 bidang, dan baru terealisasi sebanyak 66 bidang (10%) yang secara perdana diserahterimakan oleh ATR/BPN kepada hak miliknya bertempat di Aula Kantor Kelurahan Tamanjaya.

Kepada masyarakat Tedi menhimabau agar warga yang sudah menerima program sertifikat gratis PTSL bisa menjaga sertifikat ini dengan baik.

“Saya berharap eertifikat tanah ini digadaikan  ke rentenir karena tentu hal ini akan menambah  masalah, jadi kalau ada keperluan  permodalan jangan ke rentenir cari solusi terbaik, “ucap Tedi.

Sementara menurut salah satu warga penerima sertifikat tanah melalui program PTSL, ia merasa senang bahagia dan berterimakasih kepada pemerintah yang sudah mengurus sertifikat tanah sehingga sebagai pemilik tanah sekarang mempunyai legalitas kekuatan hukum yang pasti serta bisa bermanfaat bagi kehidupan yang lebih baik kedepannya.

“Terimakasih kepada semua pihak, sertipikat ini tentu sangat berarti bagi kami, “ungkapnya.(anwarwaluyo-herman-udi)

Satpol PP Kabupaten Pangandaran dibantu Bea Cukai, Anggota Polsek dan Koramil gelar Operasi Roko dan Tembakau

pangandarannews.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerjasama dengan petugas Bea dan Cukai siang tadi melakukan operasi terhadap toko penjual roko dan tembakau untuk memastikan tidak adanya roko yang ilegal atau tidak mematuhi aturan bea cukai, yang dilaksanakan di 3 kecamatan,  Mangunjaya, Padaherang dan Kecamatan Kalipucang.(12/07)

Sekretaris satpol PP Kabupaten Pangandaran Drs Edi Saprudin MSI kepada PNews menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi peredaran tembakau dan roko yang beredar di wilayah Kabupaten Pangandaran.

“Mudah-mudahan dengan kegiatan ini masyarat paham terhadap produk roko yang diawasi pemerintah dan yang tidak diawasi pemerintah, “ujarnya.

Edi menambahkan, kegiatan ini merupakan agenda rutin setiap tahun, dan untuk kegiatan hari sendiri baru digelar di 3 kecamatan yang akan dilanjutkan ke kecamatan lainnya.

Dalam kegiatan ini, imbuh Edi, pihaknya menurunkan 20 anggota yang dibantu 2 petugas bea cukai, dibantu juga dari anggota Polsek, koramil dan petugas dari kecamatan masing-masing. (TnT)

RPJMD 2021-2026 Harus Selesai di Tahun 2024, Saat Ini Pemkab Pangandaran Terus Lakukan Terobosan

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran

pangandarannews.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran saat ini terus mecari formulasi serta langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahun, 2021-2026, pasalnya RPJMD yang akan berakhir tahun 2026 ternyata harus selesai di tahun 2024.

Menurut Bupati Pangandaran yang ditemui PNews di ruang kerjanya, dalam Surat Keputusan (SK) pelantikan Bupati dan wakil Bupati Pangandaran terhitung untuk masa bakti 2021-2026, namun karena di tahun 2024 akan dilaksanakan Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, sehingga RPJMD 5 tahun ini harus tuntas dalam waktu kurang dari 3 tahun.

Secara normatif, kata bupati, untu menyelesaikan RPJMD 5 tahun ini hanya punya waktu di tahun 2021, 2022 dan tahu 2023. 

“Sementara seperti diketahui di tahun 2021 kemarin seluruh kabupaten-kota se-Indonesia tidak bisa berbuat banyak karena tahun itu semua harus fokus dalam penanganan pandemi covid-19, “jelas Jeje.(11/07)

Sebagai ilustrasi, katakanlah jika dalam satu tahun anggaran bisa mengintervensi perbaikan jalan sepanjang 100 kilo meter dikali dua tahun anggaran (2022-2023) menjadi 200 km, maka menurut Jeje, berapa akan kehilangan perbaikan jalan yang tidak bisa dilaksanakan di tahun 2024, 2025 dan tahun 2026 dalam masa jabatannya yang dipangkas, dan ini belum pada sektor-sektor pembangunan lainnya.

“Sekarang kami sedang berpikir bagaimana denga waktu yang kurang dari hanya 3 tahun ini kami  harus menyelesaikan RPJMD yang tergetnya 5 tahun hingga tahun 2026, tapi RPJMD ini tetap harus selesai, “tegas Jeje.

Jeje mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyusun langkah-langkah atau rencana khusus serta melakukan sejumlah terobosan agar RPJMD 5 tahun ini bisa tuntas dalam durasi kurang dari tiga tahun, dan tentu ini harus dilakukan dengan berbagai langkah-langkah, upaya serta kordinasi yang luar biasa.

Jeje mengaku pihaknya baru mengetahui di bulan april 2021 jika masa kepemimpinannya berakhir di tahun 2024, padahal dalam SK pelantikannya masa baktinya untuk 2021-2026. Sementara pada awal masa kepemimpinannya di tahu 2021, Kabupaten Pangandaran sama dengan kabupaten-kota lainnya terjadi stagnan karena saat itu memang semua harus fokus pada penanganan pandemi. Walau saat itu tidak terlalu stagnan sama sekali karena Pemkab Pangandaran terus melakukan langkah-langkah, terobosan dan inovasi.

“Namun kita akui tahun 2021 lalu masih banyak yang tertunda seperti penguatan kelembagaan desa jserta sector lainnya karena kondisi piskal daerah saat itu, “ungkap Jeje.

Dan saat ini di tahun 2022, baik ekonomi masyarakat atau keuangan daerah “baru mau sembuh” sehingga ia sedang berpikir tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 ini bisa menyelesaikan RPJMD yang seharusnya selesai di tahun 2026.

Menurutnya ia tetap optimis, hanya saja diperlukan langkah-langkah kongrit serta luar biasa dengan berbagai cara, salahsatunya dengan termenggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Jeje juga mengatakan, ia ingin meninggalkan fondasi PAD ini bukan sebagai suflemen pelengkap saja tapi harus menjadi suplemen yang bisa mendorong pendapatan daerah lainnya.

“Sekarang PAD kita sudah lumayan, dari retribusi pariwisata, pajak hotel dan restoran dan sumber-sumber lainnya, target PAD kita tahun ini Rp 250 ilyar, “pungkasnya. (PNews)

148 Mahasiswa Unpas Bandung Lakukan Ristek Tentang Penguatan Kafasitas Pemda Pangandaran Jadi Wisata Kelas Dunia

pangandarannews.com – Kabupaten Pangandaran menjadi pilihat lokasi kegiatan Ristek (riset dan praktek) 148 mahasiswa Prodi Komunikasi Publik Universitas Pasundan(Unpas) Bandung yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Juli hingga 29 Juli mendatang.

Seperti disampaikan Wakil Deka I Unpas, DR Kunkurat, dalam kegiatan ristek ini mahasiswa akan melakukan riset tentang penguatan kapasita Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran untuk mendukung Pangandaran menjadi tujuan wisata berkelas dunia.

“Dan nanti hasil riset tersebut akan dianalisis dan diserahkan kepada Pemkab Pangandaran, “ujar Kunkurat, usai mengikuti pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Kebangpo dan Dinas Pariwisata, di aula Setda Pangandaran.(11/07)

148 mahasiswa ini, kata Kunkurat, akan melakukan Ristek di sejumlah tempat, diantaranya di dua kecamatan, empat desa dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ristek ini imbuhnya, merupakan rangkaian tugas akhir mahasiswa sehingga karya tulis atau skipsi 148 mahasiswa yang melakukan Ristek disini akan menulis tentang Pangandaran.

“Kalau dulu namanya KKN, sekarang diganti menjadi Ristek, “terang Kunkurat.

Sementara dalam sambutannya, Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran, DR. H. Agus Nurdin, SPd, MPd menyampaikan, atas nama Pemda Pangandaran pihaknya menyambut baik kedatangan mahasiswa Unpas yang akan melakukan Ristek di Pangandaran, serta berharap hubungan antara Pemkab Pangandaran dengan  dunia akademisi khususnya Unpas akan semakin erat.

 “Kegiatan ini juga menjadi bukti kedekatan antara Unpas dan Pemkab Pangandaran yang selama ini sudah terjalin baik, “ucapnya.(PNews)

Saung Nusasari Ciater Situ Panjalu Siap Manjakan Lidah Pengunjung Dengan Sajian Aneka Kuliner

pangandarannews.com/tasiknews - Warung Kopi Situ Ciater yang berada di obyek wisata Situ Lengkong Panjalu Kabupaten Ciamis selalu ramai dikunjungi yang ingin menikmati suasana panorama alam yang sejuk.

Tak hanya suguhan segelas kopi, Warung Kopi Ciater juga menyediakan berbagai kuliner lainnya seperti nasi liwet dengan ayam bakar atau makanan olahan khas Panjalu.

Menurut pemilik Warung Kopi Situ Ciater, Evi, kepada PNews mengatakan, walaupun warungnya baru buka sekitar 7 bulan namun hampir setiap hari terutama saat akhir pecan selalu penuh dikunjungi pembeli.

Lokasinya yang tak jauh dari kawasan wisata Situ Panjalu, konsep yang dimilki warung Ciater ini pada awalnya merupakan edu tourism, namun sekarang berubah konsep menjadi wisata kuliner dan saat ini menjadi ikon wisata Situ Panjalu.

“Ini merupakan gagasan anak-anak muda Panjalu, dan sekarang Alhamdulillah Pemdes Panjalu mendukung penuh usaha ini, “ungkap Evi.(11/07)

Evi mengatakan, sebagai putra daerah ia berpikir harus melakukan suatu sehingga semenjak buka warung kopi Ciater ini bisa memunculkan peluang usaha  baru, antara lain masyarakat sekitar Panjalu bisa ikut bekerja warung kopi Ciater sehingga mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat.

Evi juga berencana untuk mengembangkan Panjalu menjadi menjadi desa wisata sehingga semua potensi yang ada di desa bisa dimaksimalkan, seperti wisata kuliner, wisata agro dan potensi lainnya.

“Saat ini tren perubahan wisata, yakni dari wisata kedai kopi menjadi wisata desa, untuk itu kita harus bisa memaksimalkan potensi yang ada di desa, “ujarnya.

Evi juga berharap ke depannya wisata desa situ Ciater panjalu bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat desa sekitar.

“Di saung Nusa Sari Ciater pengunjung bisa menikmati pemandangan alam sejuk sambil menikmati hidangan nasi liwet dan ikan bakar, atau segelas kopi hangat, “uimbuhnya. (anwarwaluyo)

Kapolsek Salopa Serahkan Hewan Qurban Pada DKM A-Ikhlas di Babakan Waru

pangandarannews.com/tasiknews – Pada Idul Adha 1443 H / 2022, Polsek Salopa Polres Tasikmalaya menyerahkan satu ekor hewan qurban berupa seekor kambing kepada tokoh ulama sekaligus Ketua Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM) Al-lkhlas, Ajeungan Ipay di Babakan Waru Salopa kabupaten Tasikmalaya.

Usai menyerahkan hewan qurban tersebut, Kapolsek Salopa Iptu Supian, SH, menyampaikan penyerhan hewan qurban ini semata karena niat ibadah serta kewajiban umat Islam, sementara masalah lainnya, kata Supian, hanya Alloh yang Maha Tahu.

Supian menambahkan, dalam kegiatan ini pihaknya tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagai antisipasi penyebaran Covid 19 serta mendukung program pemerintah Vaksinasi covid -19 Boster dengan menghimbau agar masyarakat datang ke Puskesmas.

“MUdah-mudahan dengan berkurban ini bisa membersihkan segala amal ibadah kita dan bisa saling berbagi sesama umat, “ungkap Supian. (10/07)

Sementara Ketua DKM Al-Ikhlas, Ajengan Ipay mengucapkan terimakasih kepada Kapolsek dan jajarannya karena sudah memberikan satu ekor kambing untuk berqurban di lingkungan Mesjid Al-Ikhlas. 

“Memang benar apa yang disampaikan Pa Kapolsek, berqurban merupakan amal ibadah umat Islam sementara hal-hal lainnya mari kita serahkan kepada Alloh Yang Maha Mengetahui, “ucapnya. (udirustandi)

BUAH 'IDUL ADHA BERBAGI DENGAN SESAMA

pangandarannews.com - Idul Adha tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, selain perbedaan penentuan waktu jatuhnya hari raya Adha antara Sabtu dan Ahad 9 dan 10 Juli 2022, juga masyarakat mulai bangkit dari cengkraman covid 19.

Penyembelihan hewan qurban selain bentuk ibadah juga mengandung sejarah yang panjang. Ribuan tahun yang lalu yang diawali keteguhan sosok kharismatik dan agung Ibrahim As dengan buah hatinya Ismail As. 

Inilah tema yang sering diangkat para mubaligh kaitan dengan ibadah qurban ini. Terutama mengenai keimanan Ibrahim dalam meniti kehidupan yang dipenuhi warna penuh teladan yang dalam Al-Qur'an disebut Uswatun hasanatun, teladan yang baik. Selain disematkan kepadanya juga kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Salah satu keteguhan Ibrahim adalah saat Allah SWT uji dengan perintah penyembelihan atas buah hatinya. Akankah ia masih lebih mencintai Sang Penguasa atau lebih ke putra tercintanya. Disinilah antara sisi kemanusiaannya dengan kekokohan keyakinannya. 

Ibrahim As menyadarinya bahwa sesuatu perintah dari Tuhannya tidaklah mungkin keliru, sekalipun harus mengorbankan buah hati belahan jantungnya.

Gambaran peristiwa agung ini diabadikan dalam Surat As-Saffat (37) Ayat 102

"Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar".

Allah SWT kemudian menghentikannya dan menggantinya dengan binatang dan peristiwa ini berlanjut dalam bentuk ibadah qurban. Maka hari raya idul Adha dinamainya juga hari raya qurban.

Kita dituntut untuk dpat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa agung itu, bahwa kecintaan kepada Allah SWT sejatinya melebihi segalanya. Dan salah satunya dibuktikan dengan penyembelihan hewan qurban untuk kemudian berbagi dengan sesama. (Haris Firdaus)

Komunitas Ontel Pangandaran, Eksis Di Usia Senja

pangandarannews.com - Komunitas Ontel Kecamatan Pangandaran yang didominasi para pensiunan dari berbagai latar, berkumpul dalam sepekan dan sebulan sekali, walau umumnya di atas usia 60 tahun namun masih nampak segar bugar. 

Sutrisno salah seorang peserta klub Ontel ini mengatakan, keikutsertaannya dalam komunitas ini karena selain memiliki rasa kebersamaan dan persaudaraan juga untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan.

Komunitas ontel ini, kata  Sutrisno, walau rata-rata para orang tua namun tidak sedikit yang muda pun tertarik pada komunitas ini. Karena  selain memiliki keunikan komunitas ini juga memelihara persaudaraan sesama pengguna sepeda ontel.

"Saat ini saya sendiri masih dinas sebagai PNS, juga sesama klub ontel masih ada yang bekerja terutama yang masih muda, "ungkap Sutrisno.(07/07)

Walau jumlah anggota baru 35 orang untuk wilayah kecamatan Pangandaran, namun kata Sutrisno, keberadaan komunitas ontel ini ada hampir dibeberapa Kecamatan di Kabuten Pangandaran, dan setiap sepekan hadir mengadakan kegiatan berkeliling di sekitaran Kecamatan Pangandaran, begitu pula dalam sebulan sekali biasanya anggota yang berkumpul lebih banyak lagi.

"Dengan usia seperti kami yang sudah tak muda lagi tentunya disesuaikan dengan fisik kami, yang penting dapat mencurahkan kesenangan, kesukaan dan kesamaan serta persaudaraan diantara kamii,' Tutupnya. (harisfirdaus)

Untuk Meningkan Pelayanan, RSUD Pandega Pangandaran Lakukan Penggalangan Komitmen Akreditasi

pangandarannews.com – Walau masih baru 2 tahun berdiri, Pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandega saat ini gencar melakukan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas, sehingga keberadaan RSUD Pandega ini telah mampu menyamai RSUD yang ada di daerah lainnya.

Demikian disampaikan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran H Ujang Endin Indrawan saat menghadiri acara Penggalangan Komitmen Akreditasi RSUD Pandega Pangandaran yang turut didihadiri Sekretaris Dinas Kesehatan Asep Kemal Pasha dan Kepala bank BJB Kab Pangandaran Aryanto serta manajemen RSUD Pandega dan tenaga dokter, bertempat di ruangan lantai 4 RSUD Pandega.(06/07)

Ujang Endin menuturkan, awal berdiri RSUD Pandega iniu merupakan cita-cita Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata dalam rangka memberi pelayanan kesehatan yang baik pada masyarakat. 

Walau saat itu dengan keterbatasan anggaran yang ada namun karena kegigihan serta niat tulus Bupati Pangandaran, pembangunan RSUD pun bisa terwujud walau dengan bantuan anggaran baik dari Pemprov Jawa Barat atau pun dari pemerintah pusat.

"Dan sekarang Pemda menginginkan ada peningkatkan, baik dari segi mutu pelayanan atau pun dari sisi adminstrasi dan keuangan," ungkap Ujang Endin.

Tak hanya itu, menurut Ujang Endin saat Pemkab Pangandaran memberikan bea siswa bagi dokter spesialis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan serta melakukan kerja sama dengan dua perguruan tinggi yaitu, UNSOED Purwokerto dan UNPAD Bandung untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui fakultas Kedokteran.

“Saat ini pelayanan di RSUD Pandega sudah berjalan dengan baik, malah dalam usianya yang baru 2 tahun, RSUD Pandega dalam pelayanan kesehatan sudah seperti lebih dari usianya, “imbuhnya.

Sementara Direktur RSUD Pandega dr. Hj. Titi Sutiamah, MM, menambahkan, penggalangan komitmen Akreditasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu layanan kesehtaan di RSUD Pandega, karena akreditasi ini bertujuan untuk memenuhi gambaran sampai sejauh mana yang sudah ditentukan rumah sakit.

"Dan tentunya mutu pelayanan rumah sakit pun bisa dipertanggung jawabkan, karena meningkatkan kualitas mutu pelayanan rumah sakit itu sangat penting,"ucap Titi.

Titi mengatakan, pelayanan di rumah sakit paling kritis dan berbahaya dalam sistem layanan, karena sasaran pelayanan itu menyangkut jiwa manusia sehingga diperlukan kemajuan ilmu dan teknologi serta 

pendekatan dari peningkatan mutu dikaitkan dengan output suatu pelayanan diantaranya kepuasan pasien, efesiensi dan sebagainya.

"Jadi akreditasi ini bukan hanya lengkap secara administrasi saja, naum harus dibuktikan juga dengan kualitas mutu pelayanan yang baik," tegasnya. (PNews)

106 Warga Desa Margalaksana Terima Sertifikat Program PTSL Tahun 2022

pangandarannews.com/tasiknews - Kepala Desa Margalaksana Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasimalaya, Jaja Hidayat, S,Pd,I menyerahkan 106 sertifikat hak atas tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahap I tahun anggaran 2022, bertempat di aula desa. (05/07)

Dalam sambutannya Jaja berpesan kepada warganya agar bisa menjaga dengan baik-baik sertifikat yang sudah diterima karena sertipikat ini merupakan aset berharga bagi pemilik.

“Dengan memiliki sertifikat ini merupakan bukti yang sah atas kepemilikan tanah bapak dan Ibu serta menjadi jaminan kepastian hukum hak, maka dengan itu simpan dengan baik, "kata Jaja. 

Jaja menjelaskan, program PTSL yang diterima Desa Margalaksana tahun 2022 ini yang dilaksanakan secara bertahap ini cukup menjadi bukti suksesnya program tersebut, untuk itu pihaknya atas nama Pemerintah Desa Margalaksana khusus sangat mengapresiasi serta berterimakasih kepada panitia PTSL mulai dari tingakat RT,RW dan Pemdes dan Badan Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya atas arahan dan bimbingannya terkait segala bentuk persyaratan sehingga suksesnya program PTSL di Desa Margalaksana. 

Jaja menyebut, program PTSL dengan tujuannya sangat jelas untuk mempercepat pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, lancar, aman, adil dan merata, terbuka akuntabel sehingga meningkatkan kemakmuran masyarakat Desa Margalaksana terutama masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Tahun ini kata Jaja, Desa Margalaksana mendapatkan program PTSL sebanyak  3400 bidang, sehingga  bagi warga yang memiliki lahan atau gedung yang ditempati untuk segera mendaftarkannya melalui program PTSL.

“Kedepannya lahan, tanah dan bangunan akan lebih tenang dalam menggarap tidak akan khawatir lahan akan diklaim orang lain karena setelah memiliki sertifikat sebagai alat bukti sah kepemilikan yang sah, " Pungkasnya.

Dalam penyerahan sertifikat tersebut, turut hadir Camat Sukaraja, Koramil Sukaraja, tokoh masyarakat, terutama kehadiran dari pihak BPN Kabupaten Tasikmalaya serta masyarakat yang menerima sertifikat.(herman)