PEMKOT TASIK, POLRES DAN DANDIM 0612 BERSINERGI DISTRIBUSIKAN BANSOS UNTUK MASYARAKAT TERDAMPAK PPKM LEVEL IV

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Plt Wali Kota Tasikmalaya Drs.H. Muhammad Yusuf, Dandim 0612 Tasikmalaya Letkol Inf Ary Sutrisno dan Kapolres Kota Tasikmalaya AKBP Doni Hermawan S.H. SIK MSI, hari ini bersama sama melepas pendistribusian Bantuan Sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak PPKM Darurat Level IV di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota bertempat di Mapolres. (23/07)

Seperti disampaikan Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Doni Hermawan SH SIK MSI, bansos ini dilaksanakan melalui sinergitas dengan TNI dan Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat erkena dampak PPKM Darurat Level IV.

“Melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta pemerintahan daerah yang menjadi petugas di lapangan, hari ini kita mendistribusikan sebanyak 6.500 paket beras dan 1.300 paket sembako yang disebar ke 19 Polsek Jajaran Polres Tasikmalaya Kota, yang "terang Doni.  

Hal senada dikatakan Dandim 0612 Tasikmalaya Letkol Inf Ary Sutrisno, ini merupakan tugas kemanusiaan sehingga penyalurannya harus tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan serta menghimbau kepada masyarakat agar tetap mentaati Protokol Kesehatan (Prokes).

“Jalankan tugas mulia ini dengan ikhlas dan  penuh rasa anggungjawab, “tegas Ary.

Sementara Plt Wali Kota Tasikmalaya Drs.H. Muhammad Yusuf mengatakan kolaborasi TNI Polri dan Pemda merupakan garda terdepan dalam penyaluran bansos ini.

“Mudah-mudahan ini bisa sedikit  membantu masyarakat yang saat ini dalam  kesulitan ekonomi akibat PPKM Darurat," ucap Yusuf.

Usai penyerahan bantuan Paket sembako dan beras secara simbolis kepada perwakilan personil TNI-Polri, Lurah dan  Kepala Desa serta penyerahan alat alat medis kepada vaksinator Gerai Vaksin Keliling Presisi Polres Tasikmalaya Kota, kegiatan dilanjutkan dengan pelepasan kendaraan petugas yang akan melaksanakan pendistribusian Bansos ke wilayah. (ANWARWALUYO)

HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN INI DPD PARTAI GOLKAR KOTA TASIK SALURKAN SEJUMLAH HEWAN KURBAN

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS –  DPD Partai Golkar Kota Tasikmalaya pada Hari Raya Idhul Adha 1442 H atau Hari Kurban tahun ini menyalurkan daging kurban kepada para pengurus baik Tingkat Pimpinan Kecamatan ( PK ) atau Tingkat Kelurahan ( PL ) serta sayap Partai Golkar dengan menyembelih 5 Ekor Sapi dan 1 Ekor Domba yang dilaksanakan di sekitar kantor sekretariat DPD Partai Golkar Kota Tasik.(22/7)

Ketua DPD Partai Golkar Kota Tasikmalaya yang juga PLT Walikota Tasikmalaya Drs H.Muhammad Yusuf kepada awak media mengatakan, perayaan Idhul kurban sangat penting untuk berbagi antar sesama

“Dengan tetap menjaga protokol kesehatan seluruh panitia bersama-sama masyarakat melaksanakan penyembelihan hewan kurban, “kata Yusuf.

Di tengah pandemi covid-19, Yusuf meminta agar masyarakat selalu mendekatkan diri pada Tuhan agar pandemi ini segera berakhir.

“Mudah-mudahan momen Idul Adha ini bisa lebih meningkatkan ketakwaan kita pada Alloh, “ucapnya (ANWARWALUYO)

SESUAI INTRUKSI KAPOLRI, POLRES KOTA TASIK LAKSANAKAN VAKSINASI PRESISI DI POLSEK CIBEREM

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS – Sebagai tindak lanjut Instruksi Kapolri terkait pelaksanaan Gerai Vaksinasi Presisi di setiap Polres dan Polsek-polsek untuk memfasilitasi masyarakat yang belum disuntik vaksin Covid-19, Polres Tasikmalaya Kota terus melaksanakan gerai vaksinasi presisi secara rutin. Tah hanya itu, dalam kegiatan vaksinasi terebut Polresta Tasik juga menyalurkan bntuan sosial (bansos) berupa paket beras seberat 5kg, 5 Bungkus Mie, 1 kg gula pasir, 1 kg terigu, untuk membantu masyarakat  kurang mampu yang  terdampak  PPKM Darurat. 

Demikian disampaikan Kapolresta Tasik, AKBP Doni Hermawan SH.SIK.MSi yang diwakili Kabagren Kompol Arisbaya SH. 

Arisbaya  menjelaskan penyaluran bansos ini terus dilakukan setiap hari secara door to door kepada masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan dan terdampak PPKM Darurat.

“Sebanyak 100 vaksin Covid-19 yang berikan secara gratis kepada warga masyarakat yang belum divaksin, ” jelas Arisbaya, di sela kegiatannya yang  didampingi Forkopimcam Cibeureum. (22/7)

Dengan didampingi Babinsa dan bhabinkamtibmas Kelurahan Karsanagara Kecamatan Cibeureum, tim pun menyusuri jalan kecil  dan perkampungan untuk menuju rumah warga yang membutuhkan bantuan, yang dititik beratkan di wilayah Bantargedang Kelurahan Kersanegara Kecamatan Cibeureum.

“Pada hari ini kami sudah menyalurkan 200 kilo gram paket beras, 50 paket sembako dan 100 Vaksin Covid-19 yang dilaksanakan di Puskesmas Kersanegara, “jelas Arisbaya lagi.

Arisbaya juga mengucapkan terimakasih kepada warga yang mentaati prokes dengan memakai masker, menghindari kerumunan serta berada di rumah saja, dan mudah-mudahan sedikit bantuan dari Kapolres Tasikmalaya Kota ini dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Kepada warga yang sudah melaksanakan vaksinasi juga ia berharap  bisa membuat Herd Immunity di wilayah hukum Polsek Cibeureum.

Di tempat yang sama, Kapolsek Cibeureum AKP Suyitno juga mengucapkan terimakasi kepada Puskesmas yang telah membantu pelaksanaan Vaksinasi dengan penyediaan 1 Orang Vaksinator dan 6 Orang Sekrening. (ANWARWALUYO)

 

HARI INI DESA MARGALAKSANA LAKSANAKAN VAKSINASI BUAT UNTU 103 WARGA

PANGANDARANNEWS,COM/TASIKNEWS – Hari ini bertempat di aula desa, Pemdes Margalaksana Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan vaksinasi covid-19 untuk 103 warga  yang dilaknakan di aula desa yang dipantau langsung oleh Babinsa Babinkantibmas agar tidak terjadi kerumunan dan petugas pun mengarahkan agar warga mengantri. 

Seperti disampaikan Kepala Desa Margalaksana, Jaja Hidayat mengatakan, vaksinasi ini merupakan  program nasional untuk mengurangi penyebaran virus corona yang harus disukseskan hingga ke masyarakat di  tingkat desa, 

Untuk mngajak masyarakat mengiktui vaksinasi ini tidak mudah, menurutnya ia pun harus mengajak elemen masyarakat untuk menemukan cara mudah agar masyarakat mau malaksanakan vaksinasi.

“Percepatan vaksinasi ini intruksi dari pemerintah sesuai mandat presiden untuk mengendalikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa, “kata Jaja. (22/7)

Dari target 103 dosis yang telah mengikuti pendaftaran, hanya sekitar 50 warga Desa Margalaksana yang divaksin sehingga siasanya dari luar desa seperti Desa sukaraja dan dari Kecamatan Kawalu.

“Tapi walau sudah melaksanakan vaksinasi kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan,”jelas Jaja. (AMIRSARIPUDIN)

WUJUDKAN SINERGITAS, POLRES TASIK KOTA- TNI DAN IMM BERSAMA SAMA GELAR BHAKTI SOSIAL

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS – untuk membantu meringankan beban warga yang sedang melaksanakan isolasi mandiri (Isoman) akibat terpapar virus Covid 19 di wilayah Kecamatan Bungursari , Polres Tasikmalaya Kota beserta TNI,  Muspika dan Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) memberikan bantuan paket sembako yang diserahkan secara langsung ke rumah-rumah warga.

Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Doni Hermawan S.H.,S.I.K.,M.S.i. melalui Wakapolres Kompol Agus Syafrudin S.E.,M.H , pemberian paket sembako ini ditujukan pada warga kurang mampu dan warga yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri.

Agus mengtakan, pihaknya menyiapkan 100 paket sembako dan 400 paket beras bagi  warga yang melaksanakan isoman dan masuk dalam daftar warga tidak mampu, masing-masing paket sembako  berisi beras, tepungterigu, minyak goreng, gula pasir dan mie instan.

“Kami berharap dengan  bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang sedang melaksanakan isoman dan warga kurang mampu, paling tidak dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata Agus,  didampingi Kapolsek Indihiang Kompol Didik Rohimhadi SH MH. (21/7)

Gerakan sosial yang dilakukan TNI dan Polri ini mendpat apresiasi dari IMM, seperti disampaikan ketuanya, Ari Awalu Romadon, mudah mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak PPKM Darurat.

“Kami ucapkan terimakasih kepada Polres Tasik Kota  yang tanpa lelah door to door melaksanakan kegiatan baksos seperti ini, “kata Ari, yang diikuti 10 anggotanya.

Sementara Kapolsek Indihiang Kompol Didik Rohimhadi SH MH menambahkan, dalam gerakan bakti sosial ini peran Babinsa dan Bhabinkatibmas Kecamatan Bungursari menjadi ujung tombak dalam kegiatan ini.

“Karena Babinsa dan Bhabinkatibmas sangat paham lokasi mana dan siapa saja yang layak mendapatkan bantuan ini,"jelas Didik.(ANWAR WALUYO)

WAKIL BUPATI PANGANDARAN RESMIKAN APLIKASI SMART LANAL BANDUNG DI BOJONGSALAWE

PANGANDARANNEWS.COM – Wakil Bupati Pangandaran, H UjangEndin Indrawan didampingi Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, H Agus Nurdin, meresmikan Aplikasi Smart yang diluncurkan Pangkalan Angkalan laut (Lanal) Bandung di Rupin Kampung Bahari Nusantara di Desa Bojongsalawe Kecamatan Parigi, yang dilaksankan secara virtual disaksikan Komandan Lanal Bandung dan jajarannya. (21/7)

Dalam sambutannya Wakil Bupati Pangandaran Ujang Ending Indrawan mengucapkan terimakasih kepada Lanal Bandung yang telah membantu msyarakat Pangandaran.

Selama ini, kata wabup, Pemkab Pangandaran selalu bersinergi khususnya dalam menangani pandemi Covid-19 dengan seluruh Forkopimda termasuk didalamnya TNI Angkatan Laut.

“Kami sangat mengapresiasi dengan dibentuknya Rumah Pintar dan peluncuran aplikasi Smart oleh Lanal Bandung di Kabupatan Pangandaran, “ungkap Ujang Endin.

Ujang Endin mengatakan, Ini merupakan hal penting karena bisa membantu minat baca masyarakat

dalam suasana pandemi sekarang ini karena seperti diketahui salahsatu progres dunia pendidikan bangsa adalah lemahnya minat dan kebiasaan membaca dari masyarakat. Dan dengan adanya Rumah Pintar dan peluncuran Smart Lanal Bandung ini tentunya bisa meningkatkan minat baca masyarakat khusunya masyarakat nelayan.

Masih dalam tayangan virtula, Danlanal Bandung Kolonel Laut (KH/W) Tresna Kusumawati mengatakan, hari ini melaksanakan launching aplikasi Smart Lanal Bandung, karena ini merupakan salahsatu program kerja Lanal Bandung dalam melaksanakan pelayanan publik terhadap Kampung Bahari yang ada di Bojongsalawe.

Diakui Tresna, di era gitalisasi ini minat baca bagi anak-anak sangat kurang sehingga Lanal Bandung mendorong salahsatunya dengan mekuncurkan Rumah Pintar di Kampung Bahari Nusantara yang merupakan binaan Lanal Bandung.

Dengan diluncurkannya aplikasi Smart Lanal Bandung ini kata Tresna pihaknya juga telah menyiapkan tim IT untuk ditempatkan di Kampung Bahari Nusantara, diantaranya untuk klaster edukasi dan pendidikan.

“Sebenarnya ada beberapa klaster, namun untuk sementara kami konsentrasi hulu pada kedua klaster tersebut, “ungkap Tresna. 

Ia menambahkan, program Lanal Bandung ini merupakan upaya untuk meningkatkan dunia literasi kepada masyarakat khususnya masyarakat di pesisir pantai.

“Rumah Pintar Kampung Bahari Nusantara baru dibentuk di Pangandaran, dan kami berharap  kedepan akan dibentuk juga di peisisir lainyya di Jawa Barat,”imbuhnya. (PNews)

DINAS KESEHATAN PANGANDARAN PANTAU HET APOTEK DAN TOKO OBAT

PANGANDARANNEWS.COM – Toko obat dan apotek diwajibkan mematuhi  Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam menjual obat ke masyarakat, karena pemerintah daerah akan terus memantau peredaran obat dan lat kesehatan (alkes) di masa pandemi covid-19 sekarang ini.

Demikian disampaikan Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tuti Perwitasari kepada awak media yang mewawancarainya.

Kata Tuti, hasil pantauan ke sejumlah apotek dan toko obat yang ada di Kabupaten Pangandaran, saat ini harga jual masih terbilang normal dan stok barang seperti itamin pun relatif aman.

“Hanya ada beberapa jenis obat saat ini berkurang," terangTuti,(21/7).

Tuti menjelaskan, jenis obat yang nyaris berkurang diantaranya anti virus jenis oseltamivir,  anti biotik jenis azitromisin  dan oksigen.

Sedangkan untuk ketersediaan alat kesehatan seperti masker relatif aman, tapi  saat ini terjadi kelangkaan sarung tangan medis dan pakaian medis hazmat.

“Saya berharap seluruh toko obat dan apotek terapkan HET dari Kemenkes seperti yang sudah kami sosialisasikan, “kata Tuti.

Ini daftar Harga Berdasarkan HET Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/4826/2021 

Dan berikut Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/4826/2021.

1) Favipiravir 200 mg Tablet Rp22.500.

2) Remdesivir 100 mg Injekesi Rp510.000.

3) Oseltamivir 75 mg Kapsul Rp26.000.

4) Intravenous Immunoglobulin 5% 50 Rp3.262.300.

5) Intravenous Immunoglobulin 10% 25 ml Infus Rp3.965.000.

6) Intravenous Immunoglobulin 10% 50 ml Infus Rp6.174.900.

7) Invermecin 12 mg Tablet Rp7.500.

8) Tocilizumab 400 mg/20 ml Infus Rp5.710.600.

9) Tocilizumab 80 mg/4 ml Infus Rp1.162.200.

10) Azithromycin 500 mg Tablet Rp1.700.

11) Azithromycin 500 mg Infus Rp95.400

Dinas Kesehatan Pangandaran menegaskan, apotek dan toko obat wajib mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam penjualan. (PNews)

AKSLERASI VAKSINASI COVID-19 PEMKAB PANGANDARAN AKAN LAKUKAN DOOR TO DOOR

Bupati Pangandaran, H Jeje Wiradinata

PANGANDARANNEWS.COM – Pemkab Pangandaran akan mempercepat program vaksinasi Covid-19 agar cepat terbentuk herd imunity masyarakat. 

"Dan vaksinasi akan kami lakukan dengan berbagai cara, “kata Bupati Pangandaran, H Jeje Wiradinata.(19/7)

Jeje mengatakan saat ini sudah ada beberapa negara yang berani tidak memakai masker dan hidup berdampingan dengan Covid-19, menurutnya karena tingkat partisipasi warga dalam  menlaksanakan vaksinasi sangat tinggi. 

Pangandaran juga, kata Jeje bisa membuka sektor pariwisata dan ekonomi jika tingkat partisipasi masyarakat oada program vaksinasinya tinggi, karena jummlah partisipasi vaksinasi juga akan mempengaruhi penurunan kasus positif Covid-19.

Ia menambahkan, saat ini Pemkab Pangandaran melaksanakan vaksinasi sebanyak 2000 dosis per hari untuk masyaraka, dan Dinas Kesehatan akan terus melakukan koordinasikan dengan seluruh Puskesmas.

“Tenaga kesehatan akan melakukan akselerasi vaksinasi dengan cara door to door sehingga dalam waktu 10 hari bisa 2000 dosisi, “tegasnya. (PNews)

LAGI, AKSI JAMBRET DI KABUPATEN PANGANDARAN KEMBALI MAKAN KORBAN

PANGANDARANNEWS.COM - Lagi,  aksi kejahatan  penjambretan terjadi di Kabupaten Pangandaran, kali ini lokasinya di Blok Pasirgadung, Dusun Nagrog, Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang.  (19/7) 

Menurut keterangan korban, Ai Nurhasanah (25) warga Dusun Babakan, Desa Masawah, Kecamatan Cimerak,  kejadiannya sekitar pukul 20.00 WIB saat ia dalam perjalanan pulang mengendarai sepeda motor bersama ibunya, Enoh (56) dan anaknya, Dimas (9).

Saat itu, terang Ai, ia bersama ibuNYA dipepet oleh pelaku yang menggunakan sepeda motor Vixion berwarna putih, akibatnya ia pun tersungkur jatuh dari sepeda motor karena berusaha mempertahankan tas miliknya yang berisi uang dan dua buah handphone.

“Kebetulan di lokasi kejadian sangat gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan yang menyala,”kata Ai. (19/7)

Akibat kejadian tersebut, selain mengalami kerugian materi uang tunai sebesar Rp 100 ribu dan dua buah handphone, Ai juga mengalami luka di bagian tangan dan punggung.

“Saya berharap pihak yang berwajib segera menangkap pelaku yang selama ini sangat meresahkan warga,”ucapnya. (PNews)

DUKUNG PERBUP CIAMIS PMII GULIRKAN KANTONG PLASTIK RAMAH LINGKUNGAN

PANGANDARANNEWS.COM/CIAMISNEWS – Dalam rangka mendukung Peraturan Bupati (Perbup) No. 27 tahun 2021, beberapa hari lalu PMII Ciamis membagikan 100 pack kantong plastik Ramah Lingkungan (RAMLING) ke sejumlah DKM. (17/7)

Seperti dismpaikan Ketua PC PMII Ciamis Irsal Muhamad, ini bertujuan agar saat panitia kurban membagikan daging kurban kepada masyarakat sudah tidak menggunakan lagi kantong plastik biasa (kresek), tetapi menggunanakan kantong plastik yang ramah lingkungan.

Kata Irsal, kantong plastik yang bagikan PMII bukan sekedar plastik biasa tetapi merupakan plastik  ramah lingkungan yang dibuat dengan teknologi oxium melalui 3 tahap tier.

“Yaitu oksidasi-biodegradasi-Ekotoksisitas yang akan mempercepat plastik ini terdegradasi dan terfragmentasi hingga terurai 2-4 tahun saja, ”kata Irsal saat diwawanrai melalui sambungan telepon. (19/7)

Saat limbah sampah plastik berada di lingkungan, menurut Irsal, tidak bisa cepat membusuk seperti bahan alami. Dan tentu ini jadi ancaman bagi lingkungan di sekitar pemukiman, karena permasalahan limbah plastik ini butuh waktu lama  untuk mengurainya, bahkan hingga ratusan tahun.

Keberadan kantong plastik ini berbeda dengan kantong kresek yang seperti biasa, karena kresek yang biasa dipakai memerlukan waktu lama untuk penguraiannya, tetapi kantong kresek ramah lingkungan ini bisa hancur sekitar 2 sampai 4 saja menyatu dengan tanah dan zat-zat yang lainnya.

Irsal berharap dengan adanya Perbup ini kedepannya persolan-persoalan sampah khususnya sampah plastik bisa terselesaikan dengan tuntas dan lingkungan pun bisa tetap terjaga.

Ia juga mengajak kepada semua stake holder dan masyarakat Ciamis untuk bersama-sama menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan dengan memulai menggunakan plastik yang ramah lingkungan.

 “Mari bersama-sama menjaga lingkungan kita, jangan sampai masyarakat abaipersoalan ini, kesadaran bersama akan menjadi penentu bagaimana kita dalam rangka menjaga alam dan se-isinya,” ungkapnya.

Sementara Bupati Ciamis Dr.H.Herdiat Sunarya saat didampingi Sekda Kab. Ciamis Dr.H.Tatang dan Kepala Dinas DPRKPLH Dr.H. Taufik Gumelar menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada PMII Ciamis  yang sudah bisa menginisiasi dan menginovasi untuk membagikan kantong plastik ramah lingkungan untuk kegiatan kurban.

“Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada PMII Ciamis yang telah mendukung PerBup semoga bisa bermanfaat bagi warga masyarakat Tatar Galuh Ciamis, “ucap bupati.

Hal senada dikatakan Kepala DPRKPLH Dr. H. Taufik Gumelar, ST, ihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung gerakan rama lingkungan dari rekan-rekan PMII Ciamis dengan inovasi penggunaan sampah plastik yang ramah lingkungan.

“Saya mengajak kepada seluruh masyarakat mari bersama-sama menciptakan Ciamis bebas dari sampah plastik sesuai PerBup Nomer 27 tahun 2021, ″ujarnya singkat. (ANWARWALUYO)

DPRD PANGANDARAN TETAPKAN DAN SEUJUI RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 MENJADI PERDA

PANGANDARANNEWS.COM – Bertempat di ruang rapat paripurna, DPRD dan Pemkab Pangandaran menggelar rapat paripurna Penetapan Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah (Perda). (16/7)

Dalam sambutannya Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin H.M.M menyampaikan terimakasih kepada Bupati Pangandaran yang telah berkenan menyampaikan penjelasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 pada rapat paripurna DPRD beberapa waktu yang lalu, kepada pimpinan dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang telah bekerja maksimal dengan penuh tanggung jawab selama pembahasan, baik pada rapat internal banggar maupun rapat dengan tim anggaran pemerintah daerah dan rapat dengan beberapa SKPD terkait juga kepada Badan Musyawarah DPRD yang telah mengagendakan dan menentukan jadwal pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, dan semua pihak yang telah membantu selama pelaksanaan pembahasan  sehingga tercipta kondisi aman, tertib dan lancar.

Asep juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas beberapa prestasi membanggakan yang diraih Pemkab Pangandaran, antara peringkat terbaik II kategori dokumen perencanaan kabupaten terbaik dari Gubernur Jawa Barat, pestasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor 3,3578 dan status kinerja sangat tinggi berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2018 tanggal 25 april 2020, penghargaan swasti saba padapa dari Gubernur Jawa Barat, juara 1 Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dalam kegiatan pangan masyarakat (HPS) dari gubernur jawa barat, pemimpin visioner pembawa perubahan untuk indonesia maju “Indonesian the Best Innovative Figures Awards 2020” kategori “the best innovative government figures” untuk Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, anugerah pesona pariwisata daerah “Indonesian the Most Potential Destination Awards 2020” kategori “the best potential destination on nature” dan penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2020 dari Kementerian Dalam Negeri dengan predikat kabupaten sangat inovatif.

“Tentunya semua penghargaan ini menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran, “ungkapnya.

Lebih lanjut Asep menyampaikan, komintmen DPRD dengan penyelenggara pemerintah daerah ini tentu terasa manfaatnya oleh masyarakat antara lain infrastruktur jalan dan jembatan yang kondisinya sebagian besar sudah cukup baik, biaya pendidikan gratis, biaya kesehatan gratis, puskesmas yang nyaman dan memiliki fasilitas yang lengkap, terwujudnya pendidikan karakter melalui Pangandaran Mengaji dan Ajengan Masuk Sekolah (AMS).

Setelah bupati menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilengkapi dengan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus  kas,  catatan   atas  laporan  keuangan serta dilampiri laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan  Badan  Usaha  Milik  Daerah(BUMD)/Perusahaan Paerah  (Perumda) kepada  DPRD, maka, kata Asep, tahapan selanjutnya adalah sebagaimana yang termaktub dalam lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang berbunyi “Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD”.

Asep menyebut, pelaksanaan APBD Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2020 merupakan implementasi dari perencanaan tahunan daerah yang dituangkan dalam RKPD tahun 2020 dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan melalui pengembangan program dan kegiatan yang terintegrasi serta program dan kegiatan lainnya yang bersumber dari tingkat provinsi dan pusat.

Adapun dasar pelaksanaan pembahasan Banggar baik secara teknis maupun substansi terkait Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, lanjut Asep,  disusun mengacu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri nomor  tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 serta pertimbangan lain yang dijadikan acuan adalah dasar filosofis, sosiologis dan politis sehingga menghasilkan rumusan yang fleksibel, tidak membebani dan akomodatif terhadap kepentingan seluruh masyarakat.

Banggar membagi 2 fokus bahasan dalam proses pembahasan Raperda Kabupaten Pangandaran tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, dengan format dan substansi materi, diantarnya sebagai berikut, mekanisme dan tahapan pembahasan pembahasan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan penyusunan jadwal kegiatan, tinjauan pustaka dan pendalaman materi serta penyusunan inventaris masalah terkait rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2019, rapat kerja dengan tim anggaran pemerintah daerah, rapat kerja dengan sKPD, penyusunan rancangan laporan hasil pembahasan Banggarn DPRD, rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi;’finalisasi dan perbaikan penyusunan laporan Banggar dan penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran DPRD pada rapat paripurna.

Asep mengatakan, kegiatan pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI yang kemudian ditindaklanjuti dengan disampaikannya nota penjelasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 oleh bupati kepada DPRD, setelah itu dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan pembahasan badan anggaran DPRD baik secara internal maupun melakukan rapat kerja dengan TAPD dan beberapa SKPD.

Dari hasil pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut, bahwa Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 telah sesuai yang diamanatkan pasal 190 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dengan memuat laporan keuangan yang meliputi, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

“Selanjutnya perlu kami sampaikan realisasi anggaran pada Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, baik yang menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut, “jelas Asep.

APBD setelah perubahan sebesar Rp 1,982,436 trilyun, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.572.138 trilyun atau sekitar 79,30%.

Anggaran belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp 1.999 trilyun dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp1.565 trilyun atau sekitar 78,31%.

Adapun perincian pembiayaan daerah sebagai berikut, 1. penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp 117.008 trilyun dan realisasi sebesar Rp 116.008 trilyun atau sekitar 99,14%, 2, Pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp 100 milyar, realisasi sebesar Rp 100 milyar atau  100%. 3, Pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp 17.008 milyar, realisasi sebesar Rp 16.008 milyar atau sekitar 94,12%, 

3. Laporan perubahan saldo anggaran lebih per 31 desember 2020 adalah sebagai berikut, a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp 16.043 milyar. 

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp 16.008.393 Milyar.

c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (silpa/sikpa) sebesar Rp 22.308 milyar. d. Saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp 22.308 milyar. 

4. Neraca per 31 desember 2020 adalah sebagai berikut, a. Jumlah aset sebesar Rp 2.553.072 trilyun. b. Jumlah kewajiban jangka pendek sebesar Rp 273.869 milyar dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 0,00. 

c. Jumlah ekuitas sebesar Rp 2.279.203 trilyun 

5. Laporan operasional per 31 desember 2020 adalah sebagai berikut, a. Pendapatan sebesar Rp 1.482.393 trilyun. 

b. Beban sebesar Rp 1.219.347 trilyun.

c. Surplus dari operasi sebesar Rp 263.046 milyar.

d. Defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp 1.469 milyar.

e. Surplus laporan operasional sebesar Rp 261.576 milyar.

6. Adapun arus kas per 31 desember 2020 adalah sebagai berikut, a. Saldo kas awal per 1 januari 2020 sebesar Rp 16.043 milyar. 

b. Arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp 470.953 milyar. 

c. Arus kas dari aktivitas investasi mengalami defisit sebesar Rp 464.653 milyar. 

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

e. Arus kas dari aktivitas transitoris mengalami deifisit sebesar Rp 35.546 juta. 

f. Saldo kas akhir per 31 desember 2020 sebesar Rp 22.308 milyar. 

7. Laporan perubahan ekuitas per 31 desember 2020, sebagai berikut a. Ekuitas awal sebesar Rp 2.073.947 Trilyun.

b. Surplus laporan operasional sebesar Rp 261,576 milyar,

c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar mengalami defisit sebesar Rp 56.320 milyar.

d. Ekuitas akhir sebesar Rp 2,279,203 trilyun

“Sementara dalam pembahasan rancangan peraturan daerah bersama tapd dan beberapa skpd diperoleh hasil sebagai berikut, “ ungkap Asep.

1. Sejak diterima laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Pangandaran tahun anggaran 2020 pada tanggal 18 mei 2021, Pemerintah Kabupaten Pangandaran  menindaklanjuti LHP BPK RI yang meliputi aspek sistem pengendalian intern dan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Terkait temuan yang sudah melebihi batas waktu penyelesaian, pemerintah kabupaten pangandaran mengambil langkah-langkah sebagai berikut, a. Mengacu pada ketentuan pasal 20 ayat (3) undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, batas waktu penyelesaian tindak lanjut adalah 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;

b. Dalam hal tindak lanjut yang sudah melebihi batas waktu, pemerintah kabupaten pangandaran terus berupaya menindaklanjuti rekomendasi, baik temuan administratif maupun keuangan.

3. Bahwa pad belum mencapai target yang ditetapkan dan dalam upaya optimalisasi pencapaian pad dimaksud, pemerintah kabupaten pangandaran melakukan langkah-langkah sebagai berikut, a. Sosialisasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah kepada wajib paja, b. melakukan kajian dan inventarisasi potensi PAD, c. melakukan pembinaan terhadap wajib pajak dan d. mengoptmalkan kinerja tim khusus pemungutan PAD.

4. Terdapat data pendapatan daerah yang tidak sinkron antara data yang tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dengan data yang tertuang dalam lampiran i.2 pada PPKD. Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan penjabaran, dimana bantuan keuangan provinsi yang semula dianggarkan sebesar Rp 396.572.054 milyar menjadi Rp 480.256 milyar, dan DID yang semula dianggarkan sebesar Rp 435.375 milyar  menjadi Rp 444.145 milyar.

“Berdasarkan hasil pembahasan Banggar DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, bersama ini kami sampaikan kesimpulan sebagai berikut, “jelas Asep.

1. Secara umum rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang disampaikan bupati kepada DPRD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam penyusunan maupun dalam penyajian.

2. Dalam hal realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan pada tahun anggaran 2020, secara umum relatif baik.

3. Berdasarkan rapat konsultasi dengan pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi,  pada prinsipnya keenam fraksi DPRD menyetujui untuk ditetapkan menjadi Perda dalam rapat paripurna.

Dikatakan Asep, sebelum mengakhiri penyampaian laporan badan anggaran DPRD ini, pihaknya juga  menyampaikan beberapa rekomendasi hasil pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 untuk ditindaklanjuti dengan tujuan dapat menjadi perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran di masa yang akan datang.

Dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI terkait laporan keuangan Pemekab Pangandaran tahun anggaran 2020, seluruh pimpinan dan anggota DPRD berharap agar Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran lebih meningkatkan pembinaan dan pelatihan aparatur pemerintah di seluruh SKPD baik segi pengelolaan aset maupun dalam pengelolaan keuangan di kabupaten pangandaran.

Terkait beberapa temuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2020, baik dari sistem pengendalaian intern maupun dari kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan agar segera diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Hendaknya dipertimbangkan dan dikaji kembali mengenai beberapa target pendapatan yang tidak tercapai untuk mengetahui aspek mana yang perlu diperbaiki, dilandasi oleh perhitungan potensi dan kondisi yang realistis. 

Perlu evaluasi yang menyeluruh dan cermat terhadap rekanan yang bermasalah disertai pemberian sanksi yang tegas sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Dari aspek belanja daerah beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK RI, Pemkab Pangandaran diharapkan dapat meningkatkan sistem pengendalian intern, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan-undangan, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK RI masih terdapat kelebihan pembayaran pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di beberapa SKPD.

Pengelolaan penatausahaan aset agar lebih ditingkatkan lagi dan diperlukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola aset agar tidak menjadi temuan berulang setiap tahun.

“Dan kami minta seluruh kepala SKPD agar melakukan perencanaan dengan cermat dan terukur sehingga pencapaian target dapat dilakukan dengan maksimal, “tegas Asep. (PNews)

 

ANGGOTA DPR RI HJ.SITI MUFATTAHAH, BERIKAN 300 EKOR HEWAN KURBAN UNTUK KABUPATEN-KOTA TASIK

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS – Sudah menjadi agenda rutin anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat hj.Siti Mufattahah, PSI, MBA, untuk memberikn hewn kurban ke masyarakat Kota Tasikmalaya.

Seperti disampaikan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Hj.Siti Mufattahah, Ali Ridwan, S.Sos, S.PdI, dalam rangka kepedulian Hj Siti Mufattahah di hari idul Adha, salahsatunya selalu berkurban untuk masyakat yang ada wilayah Kota-Kabupaten Tasikmalaya dan Garut. Dan jumlah hewan kurban tahun ini sebanyak 300 ekor kambing  yang disebarkan untuk masyarakat wilayah binaannya.

“Diharapkan ini membantu masyarakat yang saat ini terdampak pandemi covid-19, " kata Ali Ridwan.(19/7)

Ali Ridwan mengatakan, pada intinya di masa Pandemi covid19 dan diberlakukannya PPKM Darurat ini semau terus mengikuti anjuran pemerintah, dan dalam pelaksanaan Hari Raya Idhul Adha ini juga tetap harus menjaga protokol kesehatan yang ketat serta tata cara hewan kurban pun mengikuti anjuran Pemerintah agar terjaga dari hal yang tidak diinginkan terutama penyebaran covid19.

Sementara Ketua Forum Wartawan Online Tasikmalaya (FWOT) Dadang Suhendar mengucapkan terimakasih kepada Hj.Siti Mufattahah yang telah membantu peduli dengan memberikan hewan kurbanpada rekan media yang ada di FWOT.

“FWOT sangat mengapresiasi Hj.Siti Mufattahah yang selalu peduli apalgi saat ini diberlakukan PPKM Darurat yang jelas sangat berdampak pada masyarakat, “ungkapnya. (ANWARWALUYO)

ANTISIASI KEKURANGAN BANSOS DARI KEMENSOS PEMKAB PANGANDARAN SIAPKAN ANGGARAN

PANGANDARANNEWS.COM  - Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata dalam rapat virtual beberap hari lalu mengatakan, bantuan dari Kemensos ke Kabupaten Pangandaran sebanyak 3.000 paket Sembako untuk warga yang terdampak langsung kebijakan PPKM Darurat atau kondisi pandemi COVID-19.

Namun kata bupati, Pemkab Pangandaran juga saat ini sudah menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi kekurangan bantuan sosial (Bantuan Sosial) Kemensos. Dan Pemkab Pangandaran tidak hanya menyangkut persoalan teknis penyaluran namun juga harus menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi kekurangan jumlah bantuan dari Kemensos.

"Di luar yang sudah dapat PKH serta sejenisnya, ada bantuan dari Kemensos ini diperuntukan bagi  warga yang terdampak langsung, " jelas Jeje. (19/7)

Bantuan ini menurut Jeje akan diproyeksikan untuk warga terdampak langsung, seperti para pelaku usaha pariwisata, mulai dari PKL sampai pegawai hotel, karena sektor lainnya seperti pertanian saat ini masih berjalan artinya tidak terdampak langsung.

Tapi karena jumlah warga yang terdampak langsung yang belum menerima program bantuan PKH, saat ini jumlahnya lebih dari 3.000 orang, sehingga, kata Jeje Pemkab Pangandaran harus mempersiaplan kekurangannya, karena jika bantuan ini tidak merata dikhawatirkan menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Saat ini kita sedang menyalurkan Sembako, tapi hanya untuk warga yang sedang menjalani isolasi mandiri, "kata Jeje.

Disoal ketersediaan anggaran  di Pemkab Pangandaran, Jeje mengakui saat ini pihaknya akan  mengupayakan dengan langkah refokusing anggaran lagi, dan hal ini segera akan dibahas pada rapat kordinas. 

“Pada prinsipnya, jika anggran untuk membantu rakyat mah nganjuk ngahutang ge dilakonan," kata Jeje.

Hal senada dikatakan Wakil Bupati Pangandaran Ujang Endin Indrawan, Pemkab Pangandaran bisa melakukan refokusing melalui pememangkasan dari anggaran pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, saat ini untuk sementara mending jalan rusak daripada rakyat sakit, karena kekurangan anggaran ini bukan hanya untuk bantuan sosial saja, tapi untuk  pelayanan kesehatan, seperti oksigen sampai pemulasaraan jenazah.

Ia juga mengimbau agar masyarakat bisa bersama-sama berjuang keluar dari pandemi COVID-19 karena jika terus-terusan seperti ini semua akan terhmabat. 

“Pembangunan dan lainnya jadi terhambat karena anggaran APBD habis untuk penanganan civid-19, "ungkapnya. (PNews)

SEORANG PETANI WARGA DESA CIBAHAYU MENINGGGAL TERTABRAK KERETA

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS – Seorang petani warga warga Kampung Cingere RT 03/03 Desa Cibahayu, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya Aceng Saepudin (59), kemarin sekitar pukul 12.15 WIB tewas tertabrak kereta api di KM 238+0/1 do Kampung Trowek, Desa Cibahayu Kecamatan Kadipaten dan korba baru ditemukan sekitar pukul 15.00. (18/7)

Menurut Kanit laka Polsek Kadipaten Ipda Zezen ZM SH,  diduga sebelum sedang berjalan kaki di sepanjang jalur rel kereta api dengan membawa rumput, namun mungkin akibat kurang hati-hati dan tidak mendengar ada kereta api melintas  akhirnya korban tertabrak.

“Sebaiknya masyarakat selalu memperhatikan keamanan dan keselamatan,  apalagi, di sekitar jalur itu relnya lurus, kemudian menikung dan jauh dari pemukiman penduduk,”terangnya. (ANWARWALUYO)