BUPATI PANGANDARAN TERIMA PENGHARGAAN HONORARY POLICE

PARIGI-Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran dalam usianya yang baru menginjak ke 4, dalam pengelolaan masalah keamanan patut diacungi jempol. Pasalnya, sebagai kabupaten “bungsu” di Jawa barat berhasil mendapatkan penghargaan honorary police, sebuah penghargaan di bidang keamanan yang diberikan Polda Jabar.

Penghargaan yang diserahkan langsung Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat, Irjen Pol Dr.Drs. Anton Charliyan tersebut diterima Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam upacara yang dilaksanakan di halaman Mapolda Jawa Barat Jalan Sukarno Hata Bandung, (1/8)

Seperti  diketahui, Honorary Police merupakan sebuah penghargaan Polda Jabar yang di berikan kepada pimpinan TNI, Tokoh Pemerintah, Masyarakat, Agama, Adat, pendidik, pemuda dan Pimpinan media cetak jawa barat yang dinilai telah mampu bekerjasama dan berpartisipasi pada tugas kepolisian dibidang yang dapat memajukan institusi polri serta mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Polda Jawa Barat.

mengomentari penghargaan tersebut, Bupati Pangandaran, H. jeje Wiradinata mengatakan
terimakasihnya kepada Polda Jabar yang sudah memberikan Penghargaan.

“Atas nama masyarakat Pangandaran, saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kapolda Jawa Barat. “kata Jeje usai mengikuti siding paripurna di gedung DPRD Pangandaran. (31/8)

Jeje menambahkan, penghargan ini merupakan penghargaan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran. Karena, lanjut Jeje, penghargaan yang ia terima bukan untuk bupati,  tetapi untuk seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Dalam lampiran keputusan Kapolda Kabar nomor :Kep/816/VII/2017 tanggal 31 juli 2017, Bupati Pangandaran  mendapat penghargaan Honorary police,karena menurut Polda Jabar sudah berhasil bekerjasama dan berpartisipasi di bidang pemerintahan dan pembinaan masyarakat dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah propinsi jawa barat.

Selain Bupati Pangandaran,  ada tiga kabupaten yang mendapat penghargaan ini, Kabupaten Ciamis, Majalengka dan Kuningan. (hiek)

MARI SUKSESKAN PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN KELUARGA, IDA N WIRADINATA: “KELUARGA, SEKOLAH, DAN MASYARAKAT, 3 INSTITUSI PEMBENTUK KARAKTER ANAK”

PANGANDARAN - Pendidikan yang baik bukan hanya pendidikan yang disengaja, baik latihan, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tetapi yang jauh lebih penting adalah sikap dan cara orang tua dalam menghadapi hidup pada umumnya dan cara memperlakukan anak.

Seperti disampaikan nara sumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, H. Tedi Hidayat, Spd, Mpd pada acara kegiatan sosialisasi "Mari Sukseskan Pendidikan Melalui Pendidikan Keluarga", yang digelar di kampus SMAN I Pangandaran (29/07) yang dihadiri ibu Bupati Pangandaran, Ida Nurlaela Wiradinata, Kepala Sekolah SMAN I Pangandaran, H. Kosasih dan ratusan orang tua wali murid.

“Saya merasa bangga dan bersyukur dengan kebijakan yang sudah digulirkan Pemkab Pangandaran meng gratiskan biaya pendidikan mulai dari SD sampai SMA dan SMK. “kata Tedi.

Menurut Tedi, ini patut di syukuri, karena dengan kebijakan ini Pemkab Pangandaran sudah memberi kesempatan sebesar-besarnya pada para siswa bersungguh sungguh untuk belajar dan bisa berprestasi.

Tedi menambahkan, di era perubahan ini, dari era mekanik menjadi era elektronik, terutama dalam kemajuan tekhnologi informasi, selain bisa memberikan kecepatan informasi  tapi juga tidak sedikit yang tidak menyenangkan dari kemajuan ini. Seperti banyaknya situs pornografi, penjualan wanita, perjudian online yang kesemuanya itu bila sering dilihat siswa akan berdampak negatif karena semua itu akan terekam pada memori pada otak si anak.

Tedi pun berharap, dengan sosialisasi ini orang tua siswa bisa lebih mengontrol dan membimbing anak-anaknya agar bisa memberi pengertian jika si anak terlihat sering online dengan menggunakan hand phone atau sering pergi ke warnet.

"Mudah-mudahan para orang tua siswa bisa mengontrol anaknya dalam kesehariannya selepas sekolah, apalagi bila anak sering nenggunakan media sosial lewat hand phone yang dia pakai", tandasnya.

Kegiatan yang mempertemukan orang tua siswa dan lembaga pendidikan ini juga mendapat apresiasi Ida Nurlaela Wiradinata. Menurut Ida, ini sangat penting dalam mewujudkan kemitraan antara pihak sekolah sebagai pendidik dan orang tua siswa dan juga masyarakat, sehingga para siswa bisa lebih terarah dalam kegiatan belajar mengajar.

Dikatakan Ida, orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama terhadap anaknya serta  bertanggungjawab langsung pada  kelakuan, pembentukan  kesusilaan, watak dan kepribadian anaknya.

“Orang tua harus mampu menanamkan kebiasaan yang baik tentang kesehatan, makanan dan minuman yang halal, menahan kecenderungan mementingkan diri sendiri, menanamkan sifat suka menolong, disiplin dan bertanggungjawab serta berkasih sayang dengan sesamanya", ungkap Ida.

Ida juga mengatakan, keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan tiga institusi yang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan pendidikan. Keluarga (orang tua) harus bisa meletakkan dasar-dasar pendidikan di rumahtangga dalam rangka pembentukan kepribadian anak.

Dengan terbentuknya hubungan yang baik antara pihak sekolah dan keluarga juga masyarakat, menurut Ida, diharapkan para siswa bisa terbebas dari pergaulan bebas sehingga bisa membentuk siswa berprestasi dan mampu mengharumkan sekolah almamater.

“Dan dengan sendirinya, tentunya ini juga akan mengharumkan Kabupaten Pangandaran khusus pada dunia pendidikan. “imbuh Ida. (AGE)

SEORANG NENEK TUNA WISMA DITEMUKAN MENINGGAL GUBUKNYA

PANGANDARAN-Seorang nenek tuna wisma, Rasih (80) ditemukan meninggal di belakang  kantor UPTD Pariwisata Kecamatan Pangandaran (belakang toll gate utama).

Nenek Rasih yang tinggal di gubug bersama menantunya, Cicih (30) dan dua orang cucunya, Sofi (12) dan Isnaeni (11), diketahui meninggal sekitar jam 14.45 wib.

Menurut Kepala Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran, Dedi, korban merupakan warga Desa Pananjung.

“Ini tanggungjawab kami, dan sepebuhnya akan kami urus  hingga selesai. “kata Dedi saat ditemui di lokasi. (Isis Koswara)

LIMUSGEDE, DESA PENGHASIL GULA KELAPA, KOSWARA : “INI BISA MENINGKATKAN PADes”

CIMERAK - Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai daerah penghasil gula kelapa, hal ini karena mayoritas warga memiliki profesi sebagai penyadap aren kelapa. Selain itu, di Limusgede jumlah lahan pohon kelapa sangat luas. Salah satunya  yang dulu pernah dimiliki PT.PIRBUN NUSANTARA VIII.

Cara pembuatan gula kelapa para pengrajin ini terbilang masih tradisional dan terkesan individualistis, karena tiap-tiap penyadap tidak terhubung antar satu dengan lain (tidak adanya serikat pekerja), sehingga berapa omzet gula yang dihasilkan di Desa Limusgede pun tidak bisa dipantau dan tidak ada data yang pasti. Dan ini sangat rawan, karena terkadang dimanfaatkan segelintir orang dalam menentukan harga pasar. 
    
Hal tersebut dibenarkan Kepala desa Limus Gede, Koswara Nugraha, sehingga tidak jarang ia pun melakukan sosialisasi pada para penyadap agar bisa membuat wadah serikat pekerja agar peredaran uang dari industri ini dapat diperbaiki.

"Saya terus berupaya agar gula kelapa yang diproduksi masyarakat Desa Limusgede dapat menembus pasar nasional, dengan demikian mutu dan kualitasnya pun harus bisa ditingkatkan dan untuk itu pengrajin harus mempunyai wadah serikat pekerja jangan individualis seperti sekarang", ungkapnya.

Koswara juga menambahkan, pengolahan gula kelapa di desanya memang masih terkesan tradional, karena usaha menyadap aren kelapa merupakan usaha turun temurun. Tapi, menurut Koswara, tidak menutup kemungkinan kedepannya bisa diperbaiki baik dari segi produksi mau pun menejmennya.

Koswara pun berharap, ke depannya Pemkab Pangandaran bisa memberikan pelatihan-pelatihan kepada warga penyadap. Diharapkan pula campur tangan pemerintah untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan atau sekedar membuat wadah sebagai tempat para penyadap.

 "Ini semua demi meningkatkan salah satu PADes kami", pungkasnya. (AGE)

PEMKAB PANGANDARAN TINGKATKAN INFRASTRUKTUR DESA PANGKALAN

LANGKAPLANCAR - Pembangunan infrastruktur memiliki keterkaitan yang erat dengan kesejahteraan sosial serta pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan indikasi, wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya cenderung  mempunyai tingkat kesejahteraan sosial serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Sebaliknya, keberadaan infrastruktur yang kurang berfungsi dengan dengan baik akan mengakibatkan munculnya problem social, ekonomi dan masalah  lingkungan.

Seperti halnya Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, saat ini telah  memiliki infrastruktur jalan bagus tentunya akan sangat berpengaruh pada laju perekonomian masyarakatnya.

Dan masyarakat sebagai penerima program pun menyampaikan rasa terimakasihnya pada Pemkab Pangandaran, khususnya Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dan wakil bupati Pangandaran, H.Adang Hadari karena sudah dilaksanakannya pembangunan infrastruktur jalan Cibatu - Ciwilis walau pun hingga saat ini pembangunannya baru mencapai 80% dari panjang sekitar 1.370 meter.

Seperti disampaikan Kepala Desa Pangkalan, Ukar, ia sangat mengapresiasi pembangunan infrastruktur jalan beton yang didanai dari banprov  dengan jumlah anggaran Rp 3, 2 milyar.
juga pa Bupati dan wakil Bupati atas perhatiannya pada infrastruktur jalan di wilayah kami yang sudah lama rusak.

"Atas nama warga, kami mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Pangandaran,  Amdulillah sekarang harapan warga ingin punya jalan bagus sudah terwujud.", katanya. (26/07)

Sebetulnya, lanjut Ukar,  jalan Cibatu-Ciwilis merupakan salah satu jalur lalu lintas ramai yang sering dilewati masyarakat dua desa, Desa Pangkalan dan Jayasari terutama saat masyarakat menjual hasil bumi untuk selanjutnya dikirim ke kota.

“Dengan pasilitas jalan bagus dan biaya pun akan semakin murah, itu jelas akan menguntungkan warga kami yang mayoritas bertani", pungkasnya. (AGE)

KPA, BUKTI KESERIUSAN PEMKAB PANGANDARAN TANGANI AIDS

PARIGI-Pemerintah Kabupaten Pangandaran sangat serius dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIP/AIDS, hal tersebut dengan dibentuknya komisi penanggulangan AIDS (KPA).

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Mahmud, SH, MH pada  pertemuan Koordinasi Stakeholder dalam rangka evaluasi dan advokasi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Pangandaran.

"Dengan dibentuknya KPA sebagai wadah koordinasi dan konsolidasi pihak terkait, ini salah satu bukti  keseriusan Pemkab Pangandaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HUIV/AIDS. "kata Mahmud.(27/7) 

Selain dibentuknya KPA, lanjut Mahmud, Dinas Kesehatan sebagai leading sektor bersama LSM  peduli AIDS pun telah melakukan langkah-langkah preventif dan deteksi dini.

Dikatakan Mahmud, pemda kini sudah membentuk beberapa puskesmas khusus, seperti   Puskesmas Parigi yang akan melayani sekaligus sebagai pusat rujukan ARV, sehingga untuk melakukan terapi ARV nantinya tidak usah lagi ke kabupaten/kota lain.

Selain itu, lanjut Mahmud,  peningkatan sarana prasarana layanan kesehatan serta penguatan sumber daya manusia tenaga kesehatan menjadi prioritas dalam pola kebijakan pemerintahan Kabupaten Pangandaran.

"Hingga kini, tercatat ada 20 SDM terlatih yang tersebar di 4 puskesmas sebagai pusat layanan HIV/AIDS dan IMS yang siap melayani konseling dan tes HIV/AIDS dan IMS "imbuh Mahmud.

Mahmud juga mengatakan,  selain dibentuk KPA dan pusat pelayanan khusus, Pemda Pangabdaran pun sudah mengulirkan program-program untuk membentengi generasi muda dari dampak negatif pariwisata, antara lain program Pangandaran Berkarakter, Ajengan Masuk Sekolah (AMS), Magrib Mengaji, Keperamukaan, Budaya dan Kesenian.

"Kami benar-benar sangat konsen untuk masalah itu, "imbuhnya lagi.

Kegiatan acara pertemuan  dan kordinasi yang digelar di aula setda yang diikuti sekitar 250 orang, diantaranya, para Kapolsek, Danramil, Kepala UPT Disdikpora, UPT Puskesmas, Kepala KUA, Kepala Desa, penguru KPA, LSM Matahati, KDS ODH dan beberapa perwakilan media ini diisi  juga dengan sosialisasi tentang peran sentral KPA yang disampaikan langsung  Sekretaris KPA Propinsi Jawa Barat, Iman Tedjarachman.

Menurur Iman, Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisatawan baik nasional atau mancanegara  (lebih dari 2,5 juta wisatawan pada tahun 2015), tentunya mempunyai dampak langsung bagi masyarakatnya, baik masalah kesehatan, pendidikan mau pun daya beli. Dan persoalan yang sering diketemukan pada destinasi wisata, salah satunya penyakit HIV/AIDS.

"Perkembangan HIV/AIDS  sangat memprihatinkan baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. "ungkap Iman.

Lebih jauh Iman mengatakan, berdasarkan data di Dinas Kesehatan Pangandaran, pada periode januari sampai dengan juli 2017 ada 43 orang dinyatakan positif HIV.

"Jumlah ini melonjak cukup drastis dibanding periode sebelumnya tahun 2012 sampai 2016,  dengan 61 kasus. "ungkap Iman lagi.(hiek)

PEMDA PANGANDARAN SALURKAN BANTUAN UNTUK NUROHMAN

MANGUNJAYA-Maraknya pemberitaan di media Sosial (medsos) terkait Nurohman warga Rt 14 Rw 05 Dusun Hegarmanah Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya yang sudah tahun mengidap penyakit kulit tumor ganas, langsung ditanggapi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Pemkab Pangandaran melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SPMD) pun langsung mendatangi kediaman Nurohman untuk menjenguk dan menyalurkan bantuan sebagai  bentuk kepedulian pemerintah.

Kepala Dinas SPMD, Dani Hamdani, Sos, MM pun menyerahkan bantuan uang tunai dan beberapa kebutuhan pokok kepada isteri Nurohman, Ures di rumahnya.(25/7)

Dikatakan Dani, Nurohman memang bukan penduduk asli Pangandaran, ia seorang pendatang yang menikah dengan Ures warga Kecamatan Mangunjaya.

“Tentunya ini sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membantu warganya yang memerlukan bantuan, ”ungkap Dani.

Ditambahkan Dani, bantuan yang diberikan pemerintah tentunya tidak akan mencukupi semua kebutuhan Nurohman. Tapi paling tidak, lanjut Dani, bisa sedikit mengurangi beban keluarga.

“Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan beban keluarga Nurohman. “imbuh Dani.
 (Toni T)

TIDAK LIBATKAN SELURUH KOMITE, REHAB DI SMPN 2 MANGUNJAYA TIDAK SESUAI PERENCANAAN AWAL

MANGUNJAYA-Untuk meningkatkan kualiatas belajar mengajar di lingkup SMPN 2 Mangunjaya, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan rehab sedang untuk 2 ruang kelas dengan anggaran Rp100 juta yang bersumber dari APBD tahun 2017.

Namun dalam pelaksanaan pembangunan rehab, pihak sekolah merasa tidak puas karena karena perencanaan pembuatan rehab kelas tersebut tidak jelas dari gambar awal sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Demikian disampaikan Wakil Kepala SMPN 2 Mangunjaya, Nurul Badri saat ditemui PNews di ruang kerjanya.

“Padahal awalnya pihak sekolah mengajukan rehab berat, namun realisasinya rehab ringan, sehingga kami mengalami kesulitan dalam pengelolaan anggaran sebab ada bahan mateial yang tidak tertulis di RAB, salah satunya besi “terangnya.(25/7)

Ditambahkan Nurul,kekecewaan pihak sekolah tidak hanya pada perencanaan saja, namun dalam pengerjaannya pun konsultan pembangunan kurang  proaktif.  Seharusnya untuk perencanaan gambar, lanjut Nurul, atau apa saja yang akan diganti seharusnya konsultan harus turun langsung melihat kondisi bangunan di lapangan.

“Jadi bukan hanya mengutus perwakilan saja, supaya perencanaan pembangunan bisa sesuai RAB. “ungkap Nurul lagi.

Nurul menambahkan, kondisi pembangunan rehab ringan malah menjadi bingung pihak sekolah sehingga mau tidak mau sekolah pun menyesuaikan dengan bahan matrial yang ada.

Disoal keterlibatan komite, Nurul membantah, pihak sekolah tidak melibatkan komite dalam pembangunan rehab kelas tersebut, dengan cara mengajak komunikasi dengan ketua Komite. Hanya saja, menurut Nurul, saat itu hanya ketua komite saja yang diajak musyawarah.

"Mungkin ketua komite lupa tidak menyampaikan hasil musyawarah ke pengurus komite sekolah yang lain, makanya pihak sekolah kini jadi sorotan masyarakat. “ paparnya.

Nurul juga menyampaikan, sekarang pihak sekolah pun meminta konsultan untuk segera merubah gambar yang tidak sesuai tersebut. (Toni  T)

DERITA NUROHMAN, PENDERITA KANKER KULIT GANAS

MANGUNJAYA-Akibat pengidap penyakit kanker kulit ganas, seorang warga Rt 14 Rw 07 warga RT 14 RW 05 Dusun Hegarmanah Desa Sindangaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, Nurohman (46) sudah satu tahun lebih kini hanya bisa tergolek di tempat tidurnya.

Menurut istri Nurohman, Ures, penyakit yang diderita suaminya berawal hanya luka kecil akibat torehan besi saat sedang bekerja di bangunan, namun tidak menyangka jika lama-lama luka itu menjadi penyakit kangker kulit ganas hingga akhirnya seperti sekarang ini.

 “Dengan menggunakan BPJS saya sudah beberapa kali membawanya untuk berobat, namun sampai hari ini penyakit yang diderita suami saya tak kunjung sembuh. “tutur Ures.(24/7)

Ketidak berdayaan Nurohman dengan satu anak berumur 5 tahun ini, kondisi keluarganya sungguh menyedihkan. Dengan penyakit yang dideritanya, otomatis membuatnya tidak berdaya apalagi untuk sekedar mencari nafkah keluarganya. Dan ketiadaan biaya, membuat ia pun harus pasrah dengan kondisi penyakitnya yang kian hari semakin menggerogotinya.

Sementara, sebagai wujud kepedulian, Unit Pengelola Zakat (UPZ) Desa Sindangjaya Kecamatan mangunjaya pun langsung memberikan bantuan untuk kesembuhan penyakit kangker kulit ganas yang di derita Nurohman.

Menurut Ketua UPZ Desa Sundangjaya, Adang sudrajat, selain membantu meringankan keluarga penderita, pihaknya berharap dengan disalurkannya bantuan dari UPZ Desa Sindangjaya ini dapat memicu para donatur lain untuk sama-sama membantu meringankan beban kelurga Nurohman.

“Ini bentuk kepedulian UPZ untuk warga yang membutuhkan bantuan. “ungkap Adang.(24/7)

Tokoh masyarakat Desa Sindangjaya H. Deden Sukmana, mnengatakan, pihaknya pun sekarang sedang berupaya penggalangan dana ke Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran.

“Mudah-mudahan Pa Nurohman bisa secepatnya mendapat bantuan dari Pemda Pangandaran. “kata Deden.

Deden juga mengatakan, sebelum ia dan UPZ datang, sebelumnya Ibu Bupati, Ida n Wiradinata pun sempat menjenguk Nurohman, usai mengikuti acara Binwil TP PKK Kecamatan Mangunjaya.

“Usai acara binwil, tadi ibu datang beserta rombongan kesini. “ungkap Deden. (Toni  T)

TP PKK KABUPATEN PANGANDARAN GELAR BINWIL DI MANGUNJAYA

MANGUNJAYA-Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) beberapa hari(24/7) lalu menggelar kegiatan pertemuan antara TP PKK Kabupaten Pangandaran dengan para kader se-Kecamatan Mangunjaya, di Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya.

Kegiatan yangt bertujuan untuk meningkatkan kegiatan 10 program PKK tersebut dipimpin langsung ketua TP PKK Kabupaten Pangandaran, Ida N Wiradinata serta dihadiri camat, Ketua TP PKK Kecamatan Mangunjaya dan para pengurus tingkat Kabupaten dan Kecamatan mangunjaya.

Dalam sambutannya, Ida menyampaikan, bina wilayah bertujuan mengadakan pembinaan agar langkah kegiatan program sesuai dengan visi dan misi PKK baik dari tinbgkat kabupaten hingga di tingkat desa/kelurahan.

“Visi-misi kita, baik yang ada di tingkat kabupaten mau pun di desa-desa harus selaras dan setujuan. “ungkapnya.(27/4)

Ditambahkan Ida, dalam pelaksanaannya Bina Wilayah (binwil) ke desa, dapat menentukan pelaksana terbaik yang meliputi Posyandu, Kader PKK, UP2K, Pelaksana 10 Program PKK, PKK, KB, Kesehatan, PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat), LBS (Lingkungan Bersih Sehat), dan 3B (Bergizi, Beragam, Berimbang).

“PKK merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan mempunyai peran yang strategis dalam mencapai visi dan misi daerah, karena PKK bisa menyampaikan program-program pemda sampai ke tingkat desa. “ungkap Ida lagi.

Masih di tempat yang sama, Kepala Desa Jangraga, agus mengatakan, kader PKK di tiap-tiap  kecamatan dan kelurahan itu merupakan ujung tombak sehingga bisa menjadi basis dan pusat utama untuk menjalankan tugas.

“Sudah seharusnya ujung tombak itu diruncingkan guna memberikan kontribusi yang baik dalam mendukung program pembangunan pemerintah,” katannya. (Toni T)

EVI PUSPITA DEWI, KOORDINATOR PENDAMPING PKH PADAHERANG RAIH SEJUMLAH PRESTASI

PADAHERANG - Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial berupa pemberian uang tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang harus digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Tujuan penyaluran PKH sendiri untuk mengurangi beban masyarakat kurang mampu yang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari ketidak mampuan.

PKH juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium atau Millenium Development Goals (MDGs), program ini dikenal sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat, antara lain,  kehadiran di fasilitas pendidikan (anak usia sekolah) maupun kehadiran di fasilitas kesehatan (anak balita dan ibu hamil).
Salah seorang kordinator pendamping PKH Kecamatan Padaherang, Evi Puspita Dewi (31) ( putrid Ibu Aisyah,eks peserta PKH tahun 2008 Di Kecamatan Sukareusik Kabupaten Tasikmalaya) saat ini memiliki segudang prestasi dalam menerapkan program pemerintah kepada masyarakat di wilayah kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.

Kordinator PKH Kabupaten Pangandaran, Ade Ajat Sudrajat sangat mengapresiasi seluruh  prestasi yang telah diraih Evi Puspita Dewi dalam menerapkan program pemerintah PKH untuk masyarakat di kecamatan Padaherang.

"Ini tentunya bisa membanggakan kami, kordinator PKH Pangandaran, dan sudah sepantasnya  menjadi teloadan untuk rekan pendamping PKH di kecamatan lainnya bahkan ini akan mendapatkan penghargaan dari gubernur Jawa Barat", katanya.(24/7)

Dikatakan Ade, beberapa prestasi yang telah diraih Evi Puspita Dewi dan patut di apresiasi semua pendamping PKH lain nya, diantaranya, 1. Mengedukasi KPM ( Keluarga Penerima Manfaat) sehingga ada 8 KPM graduasi secara mandiri dari kepesertaan PKH, 2. Mengadakan Arisan Kambing sehingga sampai saat ini ada 12 KPM yang sudah punya Kambing dan bahkan sudah beranak total menjadi 25 kambing dan melakukan kegiatan Family Development Sessions untuk semua KPM sehingga terjadi perubahan perilaku, antara lain, partisipasi melanjutkan dari SD ke SMP di atas 95%, partisipasi melanjutkan dari SMP ke SMA diatas 85% serta partisipasi Bumil/Balita ke Posyandu 98% sehingga AKI ( Angka Kematian Ibu ) dan AKB ( Angka Kematian Bayi)  0% selama 3 tahun terakhir.

“Diharapkan untuk ke depannya para PKH di tiap-tiap kecamatan bisa lebih meningkatkan lagi penerapan program pemerintah ini agar bisa dirasakan langsung semua masyarakat terutama para keluarga penerima manfaat. “pungkas Ade. (AGE)

IWAN M RIDWAN : AKD SUDAH SESUAI TATIB DPRD PANGANDARAN NOMER 1 TAHUN 2017

PARIGI -  Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DPRD  memiliki beberapa unit-unit kerja yang biasa disebut dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). AKD tersebut ada yang bersifat tetap dan yang sementara.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan saat ditemui PNews di ruang kerjanya.

Dikatakan Iwan, yang dimaksud dengan tetap, adalah unit kerja yang terus menerus ada selama masa kerja dewan berlangsung, lima tahun. Keanggotannya pun tidak berubah dari awal sampai akhir, kecuali ada pemberhentian.

“Sedangkan yang sementara bersifat sebaliknya, hanya dibentuk untuk kebutuhan dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula, begitu juga dengan keanggotannya, berganti-ganti untuk masa waktu sementara. “terang Iwan.(21/7)

Ditambahkan Iwan, suhu politik di internal DPRD Kabupaten Pangandaran akhir-khir ini sedikit menghangat. Pasalnya, ada dua fraksi yang tidak menerima keputusan Rapat Paripurna pemilihan dan penetapan AKD yang dihadiri empat dari enam Fraksi yang ada di DPRD Pangandaran.

Menurut Iwan, ia pun menanggapi ini sebagai dinamika saat adanya penolakan serta dianggap cacat hukum oleh Fraksi Golkar dan PKB plus.

“Ini dinamika saja, dan wajar terjadi dalam lembaga politik seperti DPRD. “imbuh Iwan.

Sebagai pimpinan DPRD, Iwan mempertanyakan, persoalan apa lagi yang dipermasalahkan tentang penetapan AKD yang telah dipilih oleh dan untuk anggota dewan yang dilaksanakan senin tanggal 17 juli 2017 lalu yang sudah sesuai dengan tata tertib (tatib) DPRD Kabupaten Pangandaran No 01 tahun 2017 melalui Rapat Paripurna. Semua sudah jelas dalam tata tertib DPRD yang disusun, direncanakan, dibahas dan disahkan secara bersama-sama.

 “Maka, mari kita satukan pemahaman tentang isi dari tata tertib yang telah kita buat bersama ini,” imbuhnya lagi.

Iiwan juga mengatakan, sebelum memutuskan AKD ada beberapa tahapan yang dilaksanakan. Tanggal 17 Juli semua anggota Badan Musyawarah (Bamus) sebanyak 17 orang diundang untuk rapat. Tetapi, saat itu anggota rapat yang hadir ada lima orang.

“Dan saat itu rapat pun ditunda satu jam karena tidak memenuhi kuorum. “tutur Iwan.

Setelah itu, dibuka kembali Bamus dan dihadiri 7 anggota, karena korumnya harus 10 anggota yang hadir, maka bamus pun kembali ditunda.

Lebih jauh Iwan mengatakan, bamus digelar hingga tiga kali dan tetap tidak kourum sampai akhirnya dibatalkan. Dan berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Pangandaran, bila Bamus tidak korum maka diselenggarakanlah, Rapat Pimpinan (Rapim) Fraksi.

“Bamus sendiri bertujuan untuk menjadwalkan paripurna, karena yang hadir hanya tujuh anggota saja dan tidak memenuhi korum, maka batal dan langsung pada tahapan rapim,” terangnya.

Pada kesempatan itu, anggota Rapim dihadiri empat Fraksi dari enam Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Pangandaran dan memutuskan pelaksanaan paripurna pemilihan AKD pada jam 20.00 WIB.

“Rapim itu sipatnya kolektif kolegial, artinya, apabila dalam rapim itu hadir satu unsur dari pimpinan maka diaggap sah, tetapi catatan fraksi bukanlah AKD yang tidak diatur dalam tatib,” jelasnya.

Iwan menerangkan, kuorum berdasarkan tata tertib pasal 103 ayat 2, apabila kuorum hadir 3/4 dari jumlah anggota, ini bisa untuk mengambil keputusan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengenai pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian apabila dihadiri 2/3 dari jumlah anggota maka bisa memutuskan pemberhentian pimpinan DPRD, menetapkan Perda, dan APBD.

Sedangkan, lanjut Iwan, Rapat Paripurna dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota untuk paripurna diluar dimaksud yang 3/4 dan 2/3 tadi untuk korum paripurna.

“Karena berdasarkan tatib pasal 103 ayat 1 rapat AKD DPRD harus memenuhi korum lebih dari 50%  plus 1dan itu sah diambil suaranya dari anggota yang hadir, silahkan dimaknai,” jelas Iwan.  (AGE)

PATUNG SOEKARNO-HATTA DI LAPANG MERDEKA HASIL KARYA SENIMAN PANGANDARAN

PANGANDARAN - Pembangunan patung proklamator Republik Indonesia, Soekarno - Hatta di salah satu sudut pembangunan Ruangan Taman Hijau (RTH) eks. lapang merdeka ternyata hasil karya seni seniman asal Pangandaran.

Menurut pembuat patung, Kokos (47) seniman ukir warga Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran, mengaku ia sudah lama menggeluti dalam pembuatan patung di kota-kota besar di Indonesia, dan saat ini kembali ke kampung halamannya dengan tekad ingin memberi yang terbaik dalam karyanya di tanah tempat kelahirannya.

Ia pun sangat senang, saat dipercaya Pemda Pangandaran untuk membuat patung proklamator Soekarno-Hatta yang akan menghiasi salah satu sudut RTH eks lapang merdeka.

“Semoga saya bisa memberikan karya yang bagus agar bisa enak dilihat oleh masyarakat Kabupaten Pangandaran", ucapnya.(22/7)

Dikatakan Kokos, dengan anggaran Rp 150 juta, menurut Kokos, tentunya dalam pengerjaanya pun bisa maksimal untuk memberikan karya terbaik serta tidak mengecewakan.

“Selain itu, panggilan jiwa untuk turut membesarkan daerah tentunya menjadi salah satu motivasi saya. “imbuh Kokos. (AGE)

PT PECU PANGANDARAN HARUS SEGERA NORMALISASI SUNGAI CITONJONG, WOWO KUSTIWA: “PENUTUPAN PECU AKAN BERDAMPAK PHK KARYAWAN..”

SIDAMULIH - Ramainya pemberitaan terkait masalah dugaan pencemaran di aliran sungai Citonjong yang disebabkan adanya limbah dari pabrik pengolahan kelapa PT Pacifik Easteren Coconut Utama (PT.PECU) di Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, menjadi sebuah dilema. Pasalnya bila perusahaan itu ditutup akan berdampak buruk bagi ratusan karyawan yang hampir 95% warga Pangandaran, tapi di sisi lain masyarakat di sekitar pabrik pun tidak bisa diabaikan karena merasa terganggu bau tak sedap dari aroma yang ditimbulkan air sungai Citonjong yang berubah warna terutama saat kemarau tiba.

Demikian disampaikan ketua Komisi III DPRD Pangandaran, Wowo Kustiwa saat dihubungi lewat telepon celullernya.

“Namun pada dasarnya pemerintah pasti akan mencari jalan keluarnya. “ungkap Wowo.(21/7).

Menutup perusahaan PT.PECU, masih kata Wowo, tidak akan menyelasaikan masalah karena pasti akan terjadi PHK ratusan karyawan yang kebanyakan warga pribumi. Bahkan menurut informasi, warga desa Cikembulan yang melakukan audens beberapa waktu lalu ke DPRD pun berharap perusahaan PECU tidak ditutup.

Sebaiknya, masih ujar Wowo, PT.PECU didorong agar bisa menormalisasi sungai Citonjong, memperbaiki sistim pengolahan limbahnya untuk mengatasi bau tak sedap saat pabrik tersebut menjalankan aktifitas produksi.

“Jadi bukan ditutup, beberapa hari lalu Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata pun sudah meninjau langsung ke perusahaan tersebut.", tambahnya.

Dan tentunya, menurut Wowo, hal tersebut perlu waktu dan proses yang panjang dalam normalisasi sungai itu.

“kami komisi III DPRD Pangandaran akan terus melakukan pengawasan dan masyarakat diharap bisa bersabar", imbuhnya.

Sementara saat diminta tanggapannya, salah seorang perwakilan karyawan, Didin (32), mengatakan, ia berharap agar PT.PECU tidak ditutup dikarenakan jika hal itu dilakukan, maka berarti tamat pula ladang mencari nafkah untuk keluarganya.

"Bagaimana jadinya bila PECU ditutup, sedangkan selama ini kami bersandar hidup dari hasil upah kerja disini, pokoknya jika PECU dihentikan, akan susah lagi bagi untuk mencari pekerjaan lain. “, ucapnya.(21/7)

Hal senada juga dikatakan Nurhayati (25) asal Desa Cibenda, menurutnya, ia tidak sanggup bila harus menganggur lagi, karena saat ini dirinya harus membiayai anaknya yang masih duduk di bangku SD.

Setelah dua tahun ditingggal suaminya, lanjut Nurhayati, otomatis dialah yang mencari nafkah keluarga dan menyekolahkan anaknya.

“Saya berharap Pemkab Pangandaran tidak menutup Pecu agar kami bisa tetap bekerja mencari nafkah. “imbuhnya. (AGE)