KPA, BUKTI KESERIUSAN PEMKAB PANGANDARAN TANGANI AIDS

PARIGI-Pemerintah Kabupaten Pangandaran sangat serius dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIP/AIDS, hal tersebut dengan dibentuknya komisi penanggulangan AIDS (KPA).

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Mahmud, SH, MH pada  pertemuan Koordinasi Stakeholder dalam rangka evaluasi dan advokasi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Pangandaran.

"Dengan dibentuknya KPA sebagai wadah koordinasi dan konsolidasi pihak terkait, ini salah satu bukti  keseriusan Pemkab Pangandaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HUIV/AIDS. "kata Mahmud.(27/7) 

Selain dibentuknya KPA, lanjut Mahmud, Dinas Kesehatan sebagai leading sektor bersama LSM  peduli AIDS pun telah melakukan langkah-langkah preventif dan deteksi dini.

Dikatakan Mahmud, pemda kini sudah membentuk beberapa puskesmas khusus, seperti   Puskesmas Parigi yang akan melayani sekaligus sebagai pusat rujukan ARV, sehingga untuk melakukan terapi ARV nantinya tidak usah lagi ke kabupaten/kota lain.

Selain itu, lanjut Mahmud,  peningkatan sarana prasarana layanan kesehatan serta penguatan sumber daya manusia tenaga kesehatan menjadi prioritas dalam pola kebijakan pemerintahan Kabupaten Pangandaran.

"Hingga kini, tercatat ada 20 SDM terlatih yang tersebar di 4 puskesmas sebagai pusat layanan HIV/AIDS dan IMS yang siap melayani konseling dan tes HIV/AIDS dan IMS "imbuh Mahmud.

Mahmud juga mengatakan,  selain dibentuk KPA dan pusat pelayanan khusus, Pemda Pangabdaran pun sudah mengulirkan program-program untuk membentengi generasi muda dari dampak negatif pariwisata, antara lain program Pangandaran Berkarakter, Ajengan Masuk Sekolah (AMS), Magrib Mengaji, Keperamukaan, Budaya dan Kesenian.

"Kami benar-benar sangat konsen untuk masalah itu, "imbuhnya lagi.

Kegiatan acara pertemuan  dan kordinasi yang digelar di aula setda yang diikuti sekitar 250 orang, diantaranya, para Kapolsek, Danramil, Kepala UPT Disdikpora, UPT Puskesmas, Kepala KUA, Kepala Desa, penguru KPA, LSM Matahati, KDS ODH dan beberapa perwakilan media ini diisi  juga dengan sosialisasi tentang peran sentral KPA yang disampaikan langsung  Sekretaris KPA Propinsi Jawa Barat, Iman Tedjarachman.

Menurur Iman, Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisatawan baik nasional atau mancanegara  (lebih dari 2,5 juta wisatawan pada tahun 2015), tentunya mempunyai dampak langsung bagi masyarakatnya, baik masalah kesehatan, pendidikan mau pun daya beli. Dan persoalan yang sering diketemukan pada destinasi wisata, salah satunya penyakit HIV/AIDS.

"Perkembangan HIV/AIDS  sangat memprihatinkan baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. "ungkap Iman.

Lebih jauh Iman mengatakan, berdasarkan data di Dinas Kesehatan Pangandaran, pada periode januari sampai dengan juli 2017 ada 43 orang dinyatakan positif HIV.

"Jumlah ini melonjak cukup drastis dibanding periode sebelumnya tahun 2012 sampai 2016,  dengan 61 kasus. "ungkap Iman lagi.(hiek)

PEMDA PANGANDARAN SALURKAN BANTUAN UNTUK NUROHMAN

MANGUNJAYA-Maraknya pemberitaan di media Sosial (medsos) terkait Nurohman warga Rt 14 Rw 05 Dusun Hegarmanah Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya yang sudah tahun mengidap penyakit kulit tumor ganas, langsung ditanggapi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Pemkab Pangandaran melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SPMD) pun langsung mendatangi kediaman Nurohman untuk menjenguk dan menyalurkan bantuan sebagai  bentuk kepedulian pemerintah.

Kepala Dinas SPMD, Dani Hamdani, Sos, MM pun menyerahkan bantuan uang tunai dan beberapa kebutuhan pokok kepada isteri Nurohman, Ures di rumahnya.(25/7)

Dikatakan Dani, Nurohman memang bukan penduduk asli Pangandaran, ia seorang pendatang yang menikah dengan Ures warga Kecamatan Mangunjaya.

“Tentunya ini sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membantu warganya yang memerlukan bantuan, ”ungkap Dani.

Ditambahkan Dani, bantuan yang diberikan pemerintah tentunya tidak akan mencukupi semua kebutuhan Nurohman. Tapi paling tidak, lanjut Dani, bisa sedikit mengurangi beban keluarga.

“Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan beban keluarga Nurohman. “imbuh Dani.
 (Toni T)

TIDAK LIBATKAN SELURUH KOMITE, REHAB DI SMPN 2 MANGUNJAYA TIDAK SESUAI PERENCANAAN AWAL

MANGUNJAYA-Untuk meningkatkan kualiatas belajar mengajar di lingkup SMPN 2 Mangunjaya, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan rehab sedang untuk 2 ruang kelas dengan anggaran Rp100 juta yang bersumber dari APBD tahun 2017.

Namun dalam pelaksanaan pembangunan rehab, pihak sekolah merasa tidak puas karena karena perencanaan pembuatan rehab kelas tersebut tidak jelas dari gambar awal sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Demikian disampaikan Wakil Kepala SMPN 2 Mangunjaya, Nurul Badri saat ditemui PNews di ruang kerjanya.

“Padahal awalnya pihak sekolah mengajukan rehab berat, namun realisasinya rehab ringan, sehingga kami mengalami kesulitan dalam pengelolaan anggaran sebab ada bahan mateial yang tidak tertulis di RAB, salah satunya besi “terangnya.(25/7)

Ditambahkan Nurul,kekecewaan pihak sekolah tidak hanya pada perencanaan saja, namun dalam pengerjaannya pun konsultan pembangunan kurang  proaktif.  Seharusnya untuk perencanaan gambar, lanjut Nurul, atau apa saja yang akan diganti seharusnya konsultan harus turun langsung melihat kondisi bangunan di lapangan.

“Jadi bukan hanya mengutus perwakilan saja, supaya perencanaan pembangunan bisa sesuai RAB. “ungkap Nurul lagi.

Nurul menambahkan, kondisi pembangunan rehab ringan malah menjadi bingung pihak sekolah sehingga mau tidak mau sekolah pun menyesuaikan dengan bahan matrial yang ada.

Disoal keterlibatan komite, Nurul membantah, pihak sekolah tidak melibatkan komite dalam pembangunan rehab kelas tersebut, dengan cara mengajak komunikasi dengan ketua Komite. Hanya saja, menurut Nurul, saat itu hanya ketua komite saja yang diajak musyawarah.

"Mungkin ketua komite lupa tidak menyampaikan hasil musyawarah ke pengurus komite sekolah yang lain, makanya pihak sekolah kini jadi sorotan masyarakat. “ paparnya.

Nurul juga menyampaikan, sekarang pihak sekolah pun meminta konsultan untuk segera merubah gambar yang tidak sesuai tersebut. (Toni  T)

DERITA NUROHMAN, PENDERITA KANKER KULIT GANAS

MANGUNJAYA-Akibat pengidap penyakit kanker kulit ganas, seorang warga Rt 14 Rw 07 warga RT 14 RW 05 Dusun Hegarmanah Desa Sindangaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, Nurohman (46) sudah satu tahun lebih kini hanya bisa tergolek di tempat tidurnya.

Menurut istri Nurohman, Ures, penyakit yang diderita suaminya berawal hanya luka kecil akibat torehan besi saat sedang bekerja di bangunan, namun tidak menyangka jika lama-lama luka itu menjadi penyakit kangker kulit ganas hingga akhirnya seperti sekarang ini.

 “Dengan menggunakan BPJS saya sudah beberapa kali membawanya untuk berobat, namun sampai hari ini penyakit yang diderita suami saya tak kunjung sembuh. “tutur Ures.(24/7)

Ketidak berdayaan Nurohman dengan satu anak berumur 5 tahun ini, kondisi keluarganya sungguh menyedihkan. Dengan penyakit yang dideritanya, otomatis membuatnya tidak berdaya apalagi untuk sekedar mencari nafkah keluarganya. Dan ketiadaan biaya, membuat ia pun harus pasrah dengan kondisi penyakitnya yang kian hari semakin menggerogotinya.

Sementara, sebagai wujud kepedulian, Unit Pengelola Zakat (UPZ) Desa Sindangjaya Kecamatan mangunjaya pun langsung memberikan bantuan untuk kesembuhan penyakit kangker kulit ganas yang di derita Nurohman.

Menurut Ketua UPZ Desa Sundangjaya, Adang sudrajat, selain membantu meringankan keluarga penderita, pihaknya berharap dengan disalurkannya bantuan dari UPZ Desa Sindangjaya ini dapat memicu para donatur lain untuk sama-sama membantu meringankan beban kelurga Nurohman.

“Ini bentuk kepedulian UPZ untuk warga yang membutuhkan bantuan. “ungkap Adang.(24/7)

Tokoh masyarakat Desa Sindangjaya H. Deden Sukmana, mnengatakan, pihaknya pun sekarang sedang berupaya penggalangan dana ke Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran.

“Mudah-mudahan Pa Nurohman bisa secepatnya mendapat bantuan dari Pemda Pangandaran. “kata Deden.

Deden juga mengatakan, sebelum ia dan UPZ datang, sebelumnya Ibu Bupati, Ida n Wiradinata pun sempat menjenguk Nurohman, usai mengikuti acara Binwil TP PKK Kecamatan Mangunjaya.

“Usai acara binwil, tadi ibu datang beserta rombongan kesini. “ungkap Deden. (Toni  T)

TP PKK KABUPATEN PANGANDARAN GELAR BINWIL DI MANGUNJAYA

MANGUNJAYA-Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) beberapa hari(24/7) lalu menggelar kegiatan pertemuan antara TP PKK Kabupaten Pangandaran dengan para kader se-Kecamatan Mangunjaya, di Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya.

Kegiatan yangt bertujuan untuk meningkatkan kegiatan 10 program PKK tersebut dipimpin langsung ketua TP PKK Kabupaten Pangandaran, Ida N Wiradinata serta dihadiri camat, Ketua TP PKK Kecamatan Mangunjaya dan para pengurus tingkat Kabupaten dan Kecamatan mangunjaya.

Dalam sambutannya, Ida menyampaikan, bina wilayah bertujuan mengadakan pembinaan agar langkah kegiatan program sesuai dengan visi dan misi PKK baik dari tinbgkat kabupaten hingga di tingkat desa/kelurahan.

“Visi-misi kita, baik yang ada di tingkat kabupaten mau pun di desa-desa harus selaras dan setujuan. “ungkapnya.(27/4)

Ditambahkan Ida, dalam pelaksanaannya Bina Wilayah (binwil) ke desa, dapat menentukan pelaksana terbaik yang meliputi Posyandu, Kader PKK, UP2K, Pelaksana 10 Program PKK, PKK, KB, Kesehatan, PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat), LBS (Lingkungan Bersih Sehat), dan 3B (Bergizi, Beragam, Berimbang).

“PKK merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan mempunyai peran yang strategis dalam mencapai visi dan misi daerah, karena PKK bisa menyampaikan program-program pemda sampai ke tingkat desa. “ungkap Ida lagi.

Masih di tempat yang sama, Kepala Desa Jangraga, agus mengatakan, kader PKK di tiap-tiap  kecamatan dan kelurahan itu merupakan ujung tombak sehingga bisa menjadi basis dan pusat utama untuk menjalankan tugas.

“Sudah seharusnya ujung tombak itu diruncingkan guna memberikan kontribusi yang baik dalam mendukung program pembangunan pemerintah,” katannya. (Toni T)

EVI PUSPITA DEWI, KOORDINATOR PENDAMPING PKH PADAHERANG RAIH SEJUMLAH PRESTASI

PADAHERANG - Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial berupa pemberian uang tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang harus digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Tujuan penyaluran PKH sendiri untuk mengurangi beban masyarakat kurang mampu yang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari ketidak mampuan.

PKH juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium atau Millenium Development Goals (MDGs), program ini dikenal sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat, antara lain,  kehadiran di fasilitas pendidikan (anak usia sekolah) maupun kehadiran di fasilitas kesehatan (anak balita dan ibu hamil).
Salah seorang kordinator pendamping PKH Kecamatan Padaherang, Evi Puspita Dewi (31) ( putrid Ibu Aisyah,eks peserta PKH tahun 2008 Di Kecamatan Sukareusik Kabupaten Tasikmalaya) saat ini memiliki segudang prestasi dalam menerapkan program pemerintah kepada masyarakat di wilayah kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.

Kordinator PKH Kabupaten Pangandaran, Ade Ajat Sudrajat sangat mengapresiasi seluruh  prestasi yang telah diraih Evi Puspita Dewi dalam menerapkan program pemerintah PKH untuk masyarakat di kecamatan Padaherang.

"Ini tentunya bisa membanggakan kami, kordinator PKH Pangandaran, dan sudah sepantasnya  menjadi teloadan untuk rekan pendamping PKH di kecamatan lainnya bahkan ini akan mendapatkan penghargaan dari gubernur Jawa Barat", katanya.(24/7)

Dikatakan Ade, beberapa prestasi yang telah diraih Evi Puspita Dewi dan patut di apresiasi semua pendamping PKH lain nya, diantaranya, 1. Mengedukasi KPM ( Keluarga Penerima Manfaat) sehingga ada 8 KPM graduasi secara mandiri dari kepesertaan PKH, 2. Mengadakan Arisan Kambing sehingga sampai saat ini ada 12 KPM yang sudah punya Kambing dan bahkan sudah beranak total menjadi 25 kambing dan melakukan kegiatan Family Development Sessions untuk semua KPM sehingga terjadi perubahan perilaku, antara lain, partisipasi melanjutkan dari SD ke SMP di atas 95%, partisipasi melanjutkan dari SMP ke SMA diatas 85% serta partisipasi Bumil/Balita ke Posyandu 98% sehingga AKI ( Angka Kematian Ibu ) dan AKB ( Angka Kematian Bayi)  0% selama 3 tahun terakhir.

“Diharapkan untuk ke depannya para PKH di tiap-tiap kecamatan bisa lebih meningkatkan lagi penerapan program pemerintah ini agar bisa dirasakan langsung semua masyarakat terutama para keluarga penerima manfaat. “pungkas Ade. (AGE)

IWAN M RIDWAN : AKD SUDAH SESUAI TATIB DPRD PANGANDARAN NOMER 1 TAHUN 2017

PARIGI -  Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DPRD  memiliki beberapa unit-unit kerja yang biasa disebut dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). AKD tersebut ada yang bersifat tetap dan yang sementara.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan saat ditemui PNews di ruang kerjanya.

Dikatakan Iwan, yang dimaksud dengan tetap, adalah unit kerja yang terus menerus ada selama masa kerja dewan berlangsung, lima tahun. Keanggotannya pun tidak berubah dari awal sampai akhir, kecuali ada pemberhentian.

“Sedangkan yang sementara bersifat sebaliknya, hanya dibentuk untuk kebutuhan dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula, begitu juga dengan keanggotannya, berganti-ganti untuk masa waktu sementara. “terang Iwan.(21/7)

Ditambahkan Iwan, suhu politik di internal DPRD Kabupaten Pangandaran akhir-khir ini sedikit menghangat. Pasalnya, ada dua fraksi yang tidak menerima keputusan Rapat Paripurna pemilihan dan penetapan AKD yang dihadiri empat dari enam Fraksi yang ada di DPRD Pangandaran.

Menurut Iwan, ia pun menanggapi ini sebagai dinamika saat adanya penolakan serta dianggap cacat hukum oleh Fraksi Golkar dan PKB plus.

“Ini dinamika saja, dan wajar terjadi dalam lembaga politik seperti DPRD. “imbuh Iwan.

Sebagai pimpinan DPRD, Iwan mempertanyakan, persoalan apa lagi yang dipermasalahkan tentang penetapan AKD yang telah dipilih oleh dan untuk anggota dewan yang dilaksanakan senin tanggal 17 juli 2017 lalu yang sudah sesuai dengan tata tertib (tatib) DPRD Kabupaten Pangandaran No 01 tahun 2017 melalui Rapat Paripurna. Semua sudah jelas dalam tata tertib DPRD yang disusun, direncanakan, dibahas dan disahkan secara bersama-sama.

 “Maka, mari kita satukan pemahaman tentang isi dari tata tertib yang telah kita buat bersama ini,” imbuhnya lagi.

Iiwan juga mengatakan, sebelum memutuskan AKD ada beberapa tahapan yang dilaksanakan. Tanggal 17 Juli semua anggota Badan Musyawarah (Bamus) sebanyak 17 orang diundang untuk rapat. Tetapi, saat itu anggota rapat yang hadir ada lima orang.

“Dan saat itu rapat pun ditunda satu jam karena tidak memenuhi kuorum. “tutur Iwan.

Setelah itu, dibuka kembali Bamus dan dihadiri 7 anggota, karena korumnya harus 10 anggota yang hadir, maka bamus pun kembali ditunda.

Lebih jauh Iwan mengatakan, bamus digelar hingga tiga kali dan tetap tidak kourum sampai akhirnya dibatalkan. Dan berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Pangandaran, bila Bamus tidak korum maka diselenggarakanlah, Rapat Pimpinan (Rapim) Fraksi.

“Bamus sendiri bertujuan untuk menjadwalkan paripurna, karena yang hadir hanya tujuh anggota saja dan tidak memenuhi korum, maka batal dan langsung pada tahapan rapim,” terangnya.

Pada kesempatan itu, anggota Rapim dihadiri empat Fraksi dari enam Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Pangandaran dan memutuskan pelaksanaan paripurna pemilihan AKD pada jam 20.00 WIB.

“Rapim itu sipatnya kolektif kolegial, artinya, apabila dalam rapim itu hadir satu unsur dari pimpinan maka diaggap sah, tetapi catatan fraksi bukanlah AKD yang tidak diatur dalam tatib,” jelasnya.

Iwan menerangkan, kuorum berdasarkan tata tertib pasal 103 ayat 2, apabila kuorum hadir 3/4 dari jumlah anggota, ini bisa untuk mengambil keputusan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengenai pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian apabila dihadiri 2/3 dari jumlah anggota maka bisa memutuskan pemberhentian pimpinan DPRD, menetapkan Perda, dan APBD.

Sedangkan, lanjut Iwan, Rapat Paripurna dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota untuk paripurna diluar dimaksud yang 3/4 dan 2/3 tadi untuk korum paripurna.

“Karena berdasarkan tatib pasal 103 ayat 1 rapat AKD DPRD harus memenuhi korum lebih dari 50%  plus 1dan itu sah diambil suaranya dari anggota yang hadir, silahkan dimaknai,” jelas Iwan.  (AGE)

PATUNG SOEKARNO-HATTA DI LAPANG MERDEKA HASIL KARYA SENIMAN PANGANDARAN

PANGANDARAN - Pembangunan patung proklamator Republik Indonesia, Soekarno - Hatta di salah satu sudut pembangunan Ruangan Taman Hijau (RTH) eks. lapang merdeka ternyata hasil karya seni seniman asal Pangandaran.

Menurut pembuat patung, Kokos (47) seniman ukir warga Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran, mengaku ia sudah lama menggeluti dalam pembuatan patung di kota-kota besar di Indonesia, dan saat ini kembali ke kampung halamannya dengan tekad ingin memberi yang terbaik dalam karyanya di tanah tempat kelahirannya.

Ia pun sangat senang, saat dipercaya Pemda Pangandaran untuk membuat patung proklamator Soekarno-Hatta yang akan menghiasi salah satu sudut RTH eks lapang merdeka.

“Semoga saya bisa memberikan karya yang bagus agar bisa enak dilihat oleh masyarakat Kabupaten Pangandaran", ucapnya.(22/7)

Dikatakan Kokos, dengan anggaran Rp 150 juta, menurut Kokos, tentunya dalam pengerjaanya pun bisa maksimal untuk memberikan karya terbaik serta tidak mengecewakan.

“Selain itu, panggilan jiwa untuk turut membesarkan daerah tentunya menjadi salah satu motivasi saya. “imbuh Kokos. (AGE)

PT PECU PANGANDARAN HARUS SEGERA NORMALISASI SUNGAI CITONJONG, WOWO KUSTIWA: “PENUTUPAN PECU AKAN BERDAMPAK PHK KARYAWAN..”

SIDAMULIH - Ramainya pemberitaan terkait masalah dugaan pencemaran di aliran sungai Citonjong yang disebabkan adanya limbah dari pabrik pengolahan kelapa PT Pacifik Easteren Coconut Utama (PT.PECU) di Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, menjadi sebuah dilema. Pasalnya bila perusahaan itu ditutup akan berdampak buruk bagi ratusan karyawan yang hampir 95% warga Pangandaran, tapi di sisi lain masyarakat di sekitar pabrik pun tidak bisa diabaikan karena merasa terganggu bau tak sedap dari aroma yang ditimbulkan air sungai Citonjong yang berubah warna terutama saat kemarau tiba.

Demikian disampaikan ketua Komisi III DPRD Pangandaran, Wowo Kustiwa saat dihubungi lewat telepon celullernya.

“Namun pada dasarnya pemerintah pasti akan mencari jalan keluarnya. “ungkap Wowo.(21/7).

Menutup perusahaan PT.PECU, masih kata Wowo, tidak akan menyelasaikan masalah karena pasti akan terjadi PHK ratusan karyawan yang kebanyakan warga pribumi. Bahkan menurut informasi, warga desa Cikembulan yang melakukan audens beberapa waktu lalu ke DPRD pun berharap perusahaan PECU tidak ditutup.

Sebaiknya, masih ujar Wowo, PT.PECU didorong agar bisa menormalisasi sungai Citonjong, memperbaiki sistim pengolahan limbahnya untuk mengatasi bau tak sedap saat pabrik tersebut menjalankan aktifitas produksi.

“Jadi bukan ditutup, beberapa hari lalu Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata pun sudah meninjau langsung ke perusahaan tersebut.", tambahnya.

Dan tentunya, menurut Wowo, hal tersebut perlu waktu dan proses yang panjang dalam normalisasi sungai itu.

“kami komisi III DPRD Pangandaran akan terus melakukan pengawasan dan masyarakat diharap bisa bersabar", imbuhnya.

Sementara saat diminta tanggapannya, salah seorang perwakilan karyawan, Didin (32), mengatakan, ia berharap agar PT.PECU tidak ditutup dikarenakan jika hal itu dilakukan, maka berarti tamat pula ladang mencari nafkah untuk keluarganya.

"Bagaimana jadinya bila PECU ditutup, sedangkan selama ini kami bersandar hidup dari hasil upah kerja disini, pokoknya jika PECU dihentikan, akan susah lagi bagi untuk mencari pekerjaan lain. “, ucapnya.(21/7)

Hal senada juga dikatakan Nurhayati (25) asal Desa Cibenda, menurutnya, ia tidak sanggup bila harus menganggur lagi, karena saat ini dirinya harus membiayai anaknya yang masih duduk di bangku SD.

Setelah dua tahun ditingggal suaminya, lanjut Nurhayati, otomatis dialah yang mencari nafkah keluarga dan menyekolahkan anaknya.

“Saya berharap Pemkab Pangandaran tidak menutup Pecu agar kami bisa tetap bekerja mencari nafkah. “imbuhnya. (AGE)

POTENSI PAD BONGKAR MUAT DAN RETRIBUSI TERMINAL, TIDAK AKAN TERCAPAI ?

PANGANDARAN-Sudah bisa dipastikan target Penghasilan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir bahu jalan-bongkar muat dan retribusi terminal tidak akan tercapai. Pasalnya, target kedua retribusi tersebut kurang realistis dan adanya perubahan aturan.

Seperti parkir bahu jalan dan bongkar muat, berdasarkan Perda nomer 36 tahun 2016, untuk retribusi bongkar muat sudah tidak ada.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandran, Drs. Saepuloh, MSI saat ditemui PNews di ruang kerjanya.(21/7)

“Tapi dalam target PAD tahun 2017, bongkar muat tersebut masih ada. ”ungkap Saepuloh.

Saepuluh yang didampingi Sekretaris Dinas, Haryono, S.Sos juga mengatakan, target tahun ini dari retribusi tersebut sebesar Rp 126 juta, retribusi parkir bahu jalan Rp 50 juta dan bongkar muat Rp72 juta.

“Karena kami tidak lagi memungut retribusi bongkar muat, jadi sudah bisa dipastikan tahunj ini potensi PADnya pun tidak ada. “kata Saepuloh.

Sedangkan untuk perolehan dari parkir wisata, retribusinya langsung disetorkan Dinas Pariwisata ke kas daerah.

Haryono menambahkan, untuk retribusi terminal target pendapatannya kurang realistis mengingat dari ke empat terminal, Kalipucang, Pangandaran, Parigi dan Cijulang, jumlah volume kendaraan yang masuk terminal kini sudah semakin berkurang.

Mungkin ke depan, lanjut Haryono, sebaiknya sebelum dibuat angka target capaian PAD terminal harus dilakukan uji petik dulu di lapangan.

Dengan terjun langsung ke lapangan 1-2 minggu saja, nantinya dengan mudah akan didapat berapa jumlah kendaraan yang masuk setiap harinya. Dan target retribusi terminal tahun 2017 sebesar Rp 150,5 juta hingga bulan ini baru tercapai sekitar 27 %.

“Dan mulai tahun 2018, terminal Pangandaran dengan tipe B akan beralih kelola ke provinsi. “jelas Haryono. (hiek)

FKPPI RAYON 1322 CIJULANG GELAR HALAL BIL HALAL KAPTEN INF. SUTARNA : “FKPPI TIDAK BISA DIBUBARKAN “

CIJULANG - Forum Komunikasi Putra putri TNI dan Polri ( FKPPI) rayon 1322 Cijulang, Kamis (20/07) menyelenggarakan halal bil halal bersama para pembina dari kesatuan TNI bertempat di aula kantor Koramil 1322 Cijulang. Hadir pada kesempatan itu komandan rayon militer 1322 Cijulang, Kapten (inf). Sutarna beserta anggota.

Ketua FKPPI rayon Cijulang, Delis Sri mengatakan, pentingnya menjalin silaturahmi untuk  menjaga kekompakan antar anggota agar bisa selalu bersama-sama mewujudkan semua harapan dan cita cita luhur sebagai anak-anak dari para pejuang negeri ini.

"Salah satunya dengan menggelafr acara ini kita bisa menjaga kekompakan antar anggota FKPPI ", ucapnya.

Dikatakan Delis, FKPPI sebagai generasi penerus dari anak-anak pejuang yang dikenal dengan sebutan 'anak kolong' tentunya harus dapat bersikap seperti para orang tua dulu yang berjuang memajukan negara dengan bekerja tanpa pamrih.

“Kita sebagai anggota  FKPPI harus bisa memberikan teladan di masyarakat dengan memberikan kreativitas dalam semua kegiatan yang dilakukan", tambahnya.

Ditempat yang sama Danramil 1322 Cijulang, Kapten inf. Sutarna, dalam sambutannya menyampaikan,  FKPPI dan PPM ( Pemuda Panca Marga) merupakan ormas yang tidak dapat dibubarkan, dan itu perbedaannya dengan ormas-ormas lain.

"FKPPI dan PPMmerupakan ormas yang tidak dapat dibubarka  walau sekarang lagi dibuat Perpu pembubaran ormas, kecuali bila TNI dan Polri sudah tidak ada lagi di negeri ini", tegasnya.

Menurut Sutarna, walau sekarang ormas FKPPI terkesan kurang begitu semarak seperti ormas lainnya, namun kerangka tubuhnya masih ada. Hanya jiwanya saja sedang menurun.

“Ada yang aktif, tapi cuma sedikit karena kesibukan pekerjaan pokok mereka, tapi jangan coba coba membangunkan macan tidur", ungkapnya.

Ditambahkan Sutarna, sekarang FKPPI harus bisa berperan dalam membangun kembali karakter dan jatidiri bangsa yang berlandaskan empat pilar kebangsaan melalui pemberian contoh dan teladan yang baik. Memberi stimulan yang tepat dalam kehidupan organisasi secara adil dan proporsional dengan bersifat persuasif, edukatiif dan informatif.

Dalam konteks kemitraan dengan TNI-Polri, lanjut Sutarna, FKPPI diharapkan dapat sejalan dalam mengawal dan mengamankan NKRI serta membangun kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.

“Seluruh anggota FKPPI diharapkan bisa menciptakan sinergisme dan konstruktif untuk meningkatkan kesadaran bela negara, wawasan kebangsaan dan sikap menjaga kehormatan negara dan bangsa", tandasnya. (AGE)

WARGA JANGRAGA DAN SINDANGJAYA SAMBUT GEMBIRA PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIKASO

MANGUNJAYA-Selama ini petani di Desa Jangraga dan Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran hanya mengandalkan curah air hujan untuk mengairi kebun dan pesawahannya. Dengan lahan pertanian tadah hujan, istilah jenis pertanian yang hanya mengandalkan air saat musim hujan saja, membuat hasil panen pun tidak oiptimal. Pasalnya, masa panennya hanya dua kali dalam satu tahun masa tanam.

Mungkin akan lain, menurut para petani disana, bila ada bendungan yang akan mengalirkan air melalui saluran irigasi ke sawah dan kebun mereka. Dengan sistim perairan yang memadai, hasil panen pun bisa meningkat karena panen yang semula hanya 2 kali setahun pun bisa menjadi 3 kali bahkan lebih sehingga pada gilirannya tentu akan lebih meningkatkan lagi kehidupan para petani di pedesaan.

Kini, para petani, khususnya warga Desa Jangraga dan Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya merasa lega, bendungan yang selama ini diharapkan masyarakat petani akan segera terwujud. Pemkab Pangandaran sedang membangun proyek bendungan Sungai Cikaso yang sekarang  pelaksanaannya dalam tahap pengerukan tanah.

Bendungan Sungai Cikaso Astana Mulya dengan total anggaran Rp 1,9 milyar dari APBD tahun 2017 dengan pelaksanaan proyek 180 hari kerja ini, direncanakan nantinya akan mampu mengairi puluhan hektar lahan pertanian di dua desa.

“Tentunya kami para petani menyambut baik dan mengucapkan terimakasih pada Pemkab Pangandaran yang sudah memperhatikan kehidupan para petani khususnya di Desa Janggaraga dan Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya. “ungkap salah seorang warga.(20/7). (Toni Taufik)

DPMPTSPK UMKM DAN PERDAGANGAN PANGANDARAN BERI KEMUDAHAN IJIN USAHA

PARIGI-Sejalan terus berkembangan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran telah mendorong para pelaku usaha, khususnya usaha pada sektor pariwisata. Maka, pemerintah daerah pun segera sigap dengan membuat regulasi yang akan mengatur tumbuh dan berkembangan dunia usaha sebagai salah satu dampak positif sektor pariwisata.

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPK UMKM dan Perdagangan) Kabuoaten Pangandaran, Drs. Tedi Garnida, MM, Pemkab Pangandaran memberika kemudahan dalam pelayanan ijin usaha tersebut dan para investor yang berniat menanamkan modalnya di Pangandaran.

Masih kata Tedi, masayarakat yang akan mengurus ijin usaha wisata harus mempunyai TDUP (Tanda Daptar Usaha pariwisata) yang dikeluarkan dari Dinas PMPTSPK UMKM dan Perdagangan.

“Masyarakat bisa memperoleh TDUP secara gratis. “kata Tedi. (20/7)

Dikatakan Tedi, TDUP serta ijin usaha bisa langsung keluar setelah mendapat rekomendasi dari BKPRD (Badan Komunikasi Penataan Ruang Daerah) dari Kantor Bappeda.

“Dan khusus untuk usaha zona khusus, seperti usaha perahu pesiar, wahana permainan air banana boat atau lainnya, nantinya BKPRD tentunya akan berkordinasi dengan TNI Angkatan Laut dan Polair. “imbuh Tedi.
 
Untuk pelaku usaha zona khusus tersebut, Tedi pun berharap agar membuat kantor yang akan berfungsi  menjadi tempat pelayanan pada customer atau pun untuk keperluaan administrasi dengan pemerintah.

“Mungkin semacam sekretariat atau apalah…dan lokasi kantornya tidak harus di pinggir pantai. “jelas Tedi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, melalui Dinas PMPTSPK UMKM dan Perdagangan, masih kata Tedi, sangat mendukung pada pertumbuhan dunia usaha yang dilakukan masyarakat, karena secara langsung ini akan berdampak pada peningkatan sektor ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Untuk beberapa jenis usaha, seperti Gula semut dan gula Kristal, lanjut Tedi, pihaknya pun sudah melakukan kerjasama dengan Kadin dan Business Development Center (BDC)  Pangandaran yang diketuai H. Tedi Sonjaya. Dengan mendatangkan beberapa ahli di bidangnya untuk menyelenggarakan beberapa pelatihan keterampilan untuk bekal masyarakat yang berminat membuka usaha. 

“Karena dinas kami tidak mempunyai ahli, maka untuk pelatihan tersebut kami pun mendatang ahli yang berkompeten agar pelatihan tersebut bisa optimal. “tutur Tedi. (hiek)

WARGA PENDIDIKAN PANGANDARAN GELAR HALAL BIL HALAL, H. JEJE WIRADINATA: “TIDAK BOLEH ADA PUNGUTAN APA PUN DI SEKOLAH”

PANGANDARAN - Bertempat di halaman gedung sekertariat PGRI, warga pendidikan Kabupaten Pangandaran menggelar acara halal bil halal yang dihadiri Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Drs. H. Surman, M.Pd Kepala Dinas PKPBD, DR. Drs. H. Nana Ruhena, MM, TNI, Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masayarakat dan tamu undangan lainnya.(19/7)

Dalam sambutannya Kadisdikpora, Surman, menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat yang datang pada acara tersebut. Menurutnya, baik secara kedinasan atau pribadi bila selama menjalankan tugas telah banyak kekurangan dan kesalahan.

"saya minta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang mungkin saya perbuat di waktu lalu, semoga hadirin bisa memaafkan."ungkapnya.

Surman menambahkan, ada tiga kriteria yang harus mutlak dimiliki semua kepala sekolah agar bisa tercipta peningkatan kualitas pendidikan di Pangandaran. Diantaranya, jujur, disiplin dan kreatif.

“Saya berharap seluruh kepala sekolah bisa mempunyai tiga kriteria tersebut dalam jiwa kepemimpinannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. " jelasnya.

Sementara Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam acara halal bil halal ini berkenan memberikan bantuan sosial kepada enam orang warga Korban bencana kebakaran dan angin puting beliung beberapa waktu lalu.

"Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperbaiki kerusakan akibat bencana.", ucap Jeje.
.
Jeje juga mengatakan, ia meminta maaf bila dalam menjalankan roda pemerintahan ini banyak kekhilafan serta banyak kekurangan. Dan diharapakan ke depannya semuanya bisa bekerja lebih baik lagi.

Masih dalam sambutannya, Jeje kembali menegaskan, agar semua sekolah tidak melakukan pungutan apapun lagi pada murid dan orang tua wali murid, karena jika memang ada kekurangan dalam biaya pendidikan lebih baik bicara langsung ke dinas.

Pemkab Pangandaran, lanjut Jeje, sudah menyediakan anggaran pada beberapa program yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Seperti Pangandaran Hebat, Pendidikan Berkarakter dan lainnya, sehingga sudah tidak ada lagi alasan bila ekolah masih tetap melakukan pungutan.

Ditegaskan Jeje lagi, sekarang sudah tidak ada lagi pungutan kecuali untuk pakaian seragam siswa, batik dan pakaian olah raga.

Ini semua, masih kata Jeje,  untuk meringankan beban masyarakat sebagai orang tua siswa. Dan Pemkab Pangandaran sudah menggelontorkan anggaran untuk pendidikan gratis ini sebesar Rp 30 milyar.

“Saat ini Pemkab Pangandaran sedang fokus pada 4 program, yaitu  pendidikan, kesehatan, perbaikan infrastriktur dan penataan kawasan wisata", tandasnya. (AGE).