DPKBPD PANGANDARAN DAN 19 KABUPATEN/KOTA TERIMA BANTUAN BNPB

PARIGI -Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulan Bencana Daerah (PKPBD) Kabupaten Pangandaran mendapatkan bantuan peralatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemberian bantuan alat tersebut karena pertimbangan hampir 10 kecamatan di Pangandaran masuk kategori rawan bencana.

Saat ditemui P-News di ruang kerjanya ( 17/03 ), Kepala Dinas PKPBD Pangandaran, DR.Drs. H. Nana Ruhena, MM membenarkan jika sepuluh kecamatan yang ada di Pangandaran merupakan daerah rawan bencana.

“Apalagi wilayah pegunungan, seperti di kecamatan Cigugur, Sidamulih dan Langkaplancar,” katanya.

Nana mengatakan, untuk meningkatkan kewaspadaan dan tanggap darurat terhadap peristiwa bencana di sejumlah wilayah, pihaknya sudah membuat jaringan hingga ke desa-desa. Dan untuk menunjang opersional dinasnya, ia pun mengajukan bantuan peralatan ke  BPBD Provinsi Jawa Barat dan BNPB di Jakarta.

“Kami bersyukur, karena akhirnya Pangandaran mendapatkan bantuan peralatan penunjang dan bantuan tersebut sudah mulai kami gunakan. “terang Nana.

Ditambahkan Nana, BNPB memberikan bantuan peralatan canggih kepada dua puluh kabupaten/kota. Dan di Propinsi Jawa Barat hanya Pangandaran satu-sastunya daerah yang mendapatkan bantuan alat canggih ini.

Bantuan itu peralatan pusdalops, dan langsung di imfor dari jerman, sementara kegunaan alat senilai Rp.1,3 milyar ini untuk keperluan telekomfrens, early warning gempa dan tsunami.

“Peralatan canggih ini, di Jawa Barat hanya ada di Kabupaten Pangandaran saja. “jelas Nana.

Nana berharap, peralatan ini dapat membantu masyarakat Kabupaten Pangandaran sebagai peringatan dini saat terjadi bencana,  terutama gempa bumi dan tsunami.

“Semoga peralatan canggih ini bisa bermanfaat khususnya untuk warga Kabupaten Pangandaran. “pungkasnya.  (AGE)

JEJE WIRADINATA: “PERCUMA, JIKA PUSKESMASNYA BAGUS TAPI PELAYANANNYA TIDAK MAKSIMAL. “

PARIGI - Adanya keluhan dari masyarakat terkait tidak maksimalnya petugas medis dalam menangani pasien di sejumlah puskesmas, langsung mendapat tanggapan dari pemerintah. Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata pun mengimbau kepada seluruh petugas kesehatan untuk lebih memaksimalkan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Sebagai petugas medis, hendaknya harus bisa memberikan pelayanan dengan ikhlas dan sepenuh hati, dan kami tidak ingin mendengar lagi ada kejadian petugas medis membiarkan pasien yang datang untuk berobat,” kata Jeje saat mengunjungi salah satu puskesmas di Kabupaten Pangandaran, Kamis (16/3).

Masih dikatakan Jeje, petugas medis hendaknya melayani pasien dengan ramah dan senyuman, jangan sampai cuek apalagi dibiarkan begitu saja masyarakat yang datang ke puskesmas.

“Kami membangun puskesmas dengan megah itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama di bidang kesehatan, percuma kalau bangunannya bagus tetapi pelayanannya jelek,” tambahnya.

Jeje menegaskan, pihaknya juga telah mengalokasikan tunjangan tenaga medis yang kedepannya akan dinaikan setiap tahun supaya petugas medis benar-benar serius dalam menjalankan tugas. Dan untuk memantau kinerja medis tersebut, menurut Jeje, ia akan berkeliling ke tiap-tiap puskesmas untuk mengecek langsung pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas kepada warga yang datang berobat.

“Apakah pelayanan yang diberikan petugas sudah maksimal atau belum, saya akan cek terus. “tegas Jeje.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, drg. Yani Achmad Marzuki mengatakan, untuk lebih meningkatkan pelayanan di puskesmas, pihaknya akan melaksanakan pelatihan bagi tenaga medis dan pejabat struktural yang ada di puskesmas.

“Untuk pejabat struktural akan kita beri pelatihan caracter building dan leadership, sementara tenaga medis akan diberi pelatihan layanan prima dan komunikasi,” kata Yani.

Masih dikatakan Yani, saat ini dinasnya telah menerapkan pelayanan berkarakter dalam rangka meningkatkan pelayanan prima. Pelayanan berkarakter sendiri meliputi cepat, profesional, bermutu, merata dan selalau berdoa, dan  pelayanan berkarakter tersebut harus dilaksanakan para medis

Ditambahkan Yani, pelayanan cepat artinya pasien yang ada jangan sampai dibiarkan begitu saja, tetapi harus segera ditangani dan dilayani, selain itu tenaga medis juga harus tetap profesional walaupun dituntut cepat.

“Pelayanan harus sesuai dengan standar operasional, bermutu, artinya, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan secara maksimal merata bukan hanya kepada warga masyarakat mampu saja tetapi warga tidak mampu pun harus mendapatkan pelayanan yang sama,” tandas Yani. (AGE)

BANYU BENING SIAP PERTAHANKAN JUARA UMUM TEATER SE-JABAR

MANGUNJAYA-Sukses merupakan hal ghaib, namun proses adalah bentuk nyata yang harus diupayakan dengan gigih.

Demikian disampaikan sesepuh Sanggar Seni Banyu Bening, Furqon yang ia pesankan pada seluruh anak asuhannya sehari sebelum keberangkatannya ke bandung untuk mempertahankan piala bergilir pentas seni teater se Jabar-Banten yang dia peroleh tahun lalu.

Untuk mematangkan persiapan menjelang pentas seni di bandung, Sanggar Seni Banyu Bening mengadakan gladi di lapang SMA N 1 Mangunjaya.

“Walau dengan bekal seadanya tak mengurungkan semangat para seniman teater yang berasal dari Siswa Siswi SMP dan SMAN Mangunjaya. “ungkap Furqon.(18/3).

Menurut Furqon, pihaknya berharap mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran yang selama ini selalu mendengung-dengungkan sebagai kabupaten pariwisata yang menjunjung tinggi budaya dan kearifan lokal.

Furqon mengungkapkan, Sanggar Seni Banyu Bening sudah berhasil meraih juara umum dengan mendapatkan lima piala pada Festival Drama Basa Sunda tahun lalu. Diantaranya piala sutradara terbaik, piala aktris terbaik, piala artistik terbaik, piala pementasan terbaik dan piala bergilir.

“Dan kali ini kami kembali harus berlomba dengan 71 Peserta sanggar yang akan di gelar di kosambi bandung, mudah-mudahan keberangkatan sekarang bisa memepertahankan kembali prestasi yang sudah dicapai tahun lalu. “imbuh Furqon. (Toni  T).

AKIBAT JALAN RUSAK, KAWASAN PERBATASAN PANGANDARAN-TASIKMALAYA RAWAN KEJAHATAN

CIMERAK - Masyarakat Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran mengeluhkan infrastruktur jalan yang rusak, tepatnya di blok Rambukasang hingga ke tugu perbatasan Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Tasikmalaya.

Kepala Desa Sindangsari, Herman, membenarkan kondisi jalan di daerahnya rusak parah, bahkan di atas jembatan Cimedang yang menjadi batas dua kabupaten Pangandaran dan Tsikmalaya keadaanya sudah bolong bolong. Dan kerusakan jalan dan jembatan tersebut dikhawatirkan warga terjadi tindak kejahatan karena seperti diketahui, di wilayah tersebut termasuk  daerah yang rawan kejahatan.

" masyarakat sangat menginginkan percepatan perbaikan jalan, terutama disekitar wilayah perbatasan,  bahkan menurut warga setempat pemkab Pangandaran perlu memasang pasilitas Penerangan Jalan Umum ikarenakan di kawasan jalan tersebut sangat gelap dan sepi,  ditakutkan akan terjadi kejahatan pembegalan", jelasnya. ( 16/03 ).

Herman juga menambahkan, ia juga ingin segera dibangun tugu perbatasan Kabupaten Pangandaran - Kabupaten Tasikmalaya karena tugu yang ada sudah sudah rusak.

“Atas nama masyarakat, kami berharap Pemkab Pangandaran segera merealisasikan semua keinginan warga kami yang sudah lama mendambakan infrastruktur jalan yang mulus sampai di wilayah perbatasan. “imbuhnya. (AGE)

DINKES PANGANDARAN GANDENG PT MEDIPES ATASI LIMBAH MEDIS

CIJULANG– Puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat yang sehari-hari diantaranya melaksanakan diagnose, pengobatan, perawatan, bahkan tindakan rehabilitasi.

Dari aspek kesehatan lingkungan, puskesmas berpotensi menjadi tempat penularan penyakit para pasien, petugas maupun pengunjung oleh agent (komponen penyebab) penyakit yang terdapat di dalam lingkungan puskesmas.

Seperti limbah medis yang dihasilkan dari 15 Puskesmas se-Kabupaten Pangandaran, sangat riskan menjadi media penularan berbagai penyakit. Untuk mengantisipasi hal itu, Dinas Kesehatan kabupaten Pangandaran menggandeng ke pihak ke tiga untuik pengurusan limbah tersebut dalam rangka meminimalisasi pencemaran lingkungan diarea puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran drg. Yani Achmad Marzuki mengatakan, pengelolaan limbah medis tersebut telah dilakukan sejak bulan Februari 2017 dengan cara melakukan MOU antar Pemda yang diwakili Dinas kesehatan dan PT Medipes.

“Limbah medis tersebut diantaranya bekas jarum suntik, botol inpus, selang inpus, botol ampul dan botol plakon,” terang Yani. (15/03).

Masih dikatakan Yani, limbah medis masuk kategori limbah B3 yang berbahaya, untuk itu penanganan limbah jenis tersebut harus dilakukan secara khusus.

Ada pun bentuk kerjasama yang telah dilakukan dengan cara pihak PT Medipes, menurut Yani,  dengan menyisir limbah medis ke setiap Puskesmas secara periodik dalam kurun waktu satu kali dalam sebulan.

Yani juga menjelaskan, biaya yang dikeluarkan dalam penanganan limbah medis untuk tahun 2017, dinasnya telah menganggarkan Rp.70 juta dari APBD Kabupaten.

“Kesepakatan yang kami buat diantaranya, untuk 1 kilo gram limbah medis yang dikeluarkan pihak Dinas Kesehatan harus mengeluarkan biaya Rp.22.000/kg", jelas lagi.

Pada pengangkutan pertama yang telah dilakukan, masih kata Yani, tonase limbah medis yang telah diangkut oleh pihak PT Medipes mencapai 3 ton, jumlah tersebut merupakan akumulasi limbah medis beberapa tahun sebelumnya.

Sementara salah satu pemerhati lingkungan, Hendi (45), mengatakan, berdasarkan Peraturam Menteri Kesehatan Nomor 1204/PMK/2004, pengelolaan limbah medis B3 memang dapat dikerjasamakan dengan pihak ke tiga, namun harus dikaji sejauh mana efektifitas program kerjasama tersebut apakah sudah sesuai dengan Permenkes atau belum.

Selain itu, menurut Hendi, harus juga dievaluasi tempat penampungan sementara yang ada di tipa-tiap  Puskesmas, karena berdasarkan tinjauan di lapangan untuk saat ini di 15 Puskesmas belum memiliki tempat penampungan sementara yang steril dan layak.

“Idealnya jenis limbah medis memiliki kode tersendiri, untuk limbah medis biasa disimpan di kantong berwarna hitam, sedangkan limbah medis B3 disimpan dikantong berwarna biru,” pungkasnya.  (AGE).

PETANI IKAN PANGANDARAN KELUHKAN BELUM TERSEDIANYA BENIH DI BBI

CIMERAK - Keberadaan Balai Benih Ikan (BBI) di Desa Batumalang Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran menuai kontroversi.  pasalnya sampai saat ini balai tersebut seolah tidak berfungsi maksimal dalam pelayanan dan penyediaan benih bagi para petani ikan khususnya di wilayah Kecamatan Cimerak.

Seperti dikatakan salah seorang petani Desa Legokjawa, Hardi (46), saat ia mendatanghi balaiu tersebut untuk membeli benih ikan ternyata tidak ada.

“Waktu saya datang yang tersedia hanya benih ikan lele saja. "ungkap Hardi.(16/3).

Padahal, menurut Hardi, sebelum kantor BBI tersebut dikelola Dinas Kelautan sejak Januari lalu, saat itu masih dikelola perorangan di areal sekitar BBI masih banyak benih berbagai ikan. Seperti benih ikan mujaer, ikan mas, ikan gurame dan lain lain.

“Tapi kenapa setelah dikelola Pemda malah jadi sulit untuk menyediakan benih-benih ikan yang diperlukan masyarakat. “kata Hardi lagi.

Menanggapi keluhan tersebut, Kasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, Hadli, S.Pd membenarkan apa yang dikeluhkan masyarakat petani ikan. Menurutnya, pihaknya sudah melaporkannya hal ini pada bupati terkait BBI tersebut dan bupati pun mengintruksikan untuk segera dibentuk tim perifikasi guna meninjau BBI baik dari status luas tanah negara, keadaan kantor, juga status lahan yang dipakai tempat usaha warga.

"Dinas kami sudah memperifikasi semua termasuk lahan yang dipakai usaha oleh warga, dan  masalah belum tersedianya benih ikan di BBI karena pihak dinas tidak bisa dengan harga seenaknya menjual benih ikan sebelum adanya Perda dan Perbup. “terang Hadli.

Masih kata Hadli, karena dinasnya bukan untuk mencari keuntungan semata dari penjualan benih ikan,  tapi yang paling penting bagaimana bisa tersedianya kebutuhan benih ikan untuk  masyarakat petani dengan kualitas benih yang sudah bersertifikat atau mempunyai kualitas baik.

“Bidang pengelolaan pembudidayaan ikan baru ada sejak bulan Januari 2017, jadi kami masih menyusun dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa melakukan pelayanan terbaik buat masyarakat terutama dalam penyediaan benih ikan yang berkualitas di kabupaten Pangandaran. “terangnya.  (AG)

PEMDA PANGANDARAN GELAR RAKOR JELANG PILKADES SERENTAK TAHUN 2017

PARIGI - Pelaksanaan Pilkades serentak di sembilan desa yang berada di tujuh kecamatan Kabupaten Pangandaran yang akan dilaksanakan tanggal  2 April 2017 mendatang tinggal menghitung hari, untuk persiaoan hajat demokrasi desa tersebut Pemkab Pangandaran menggelar acara rapat koordinasi pilkades serentak bertempat  di aula setda Pangandaran.(16/03).

Kegiatan bimbingan teknis yang dibuka Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari dan dihadiri Sekda, Mahmud, SH,MH, Kepala Dinsos PMD, Danramil  1320 Pangandaran, Kabag Ops Polres Ciamis, PPS Desa dan para calon kepala desa yang akan melaksanakan pilkades.

Wakil Bupati Pangandaran Adang Hadari dalam sambutannya menyampaikan,  kepada semua masyarakat yang akan melaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak diharapkan mampu menyukseskan pelaksanaan tersebut dengan baik dan aman.

“Semua proses pilkades agar dapat berjalan dengan mekanisme dan aturan yang berlaku agar bisa berjalan sesuai  harapan kita bersama", katanya.

Di katakannya lagi, masyarakat harus jeli untuk menentukan pilihannya.  Pilihlah calon yang yang benar-benar mampu untuk memimpin di desanya masing-masing serta nantinya akan mampu mengayomi masyarakat desa juga lebih mendahulukan kepentingan orang banyak ketimbang kepentingan golongan atau pribadi..

“Peran masyarakat sangat penting dan diperlukan dalam menentukan pemimpin didesanya masing-masing. “imbuh Adang.

Hal senada dikatakan Kepala dinas Sosial dan PMD, H. Dani Hamdani, Kepala Desa merupakan  figur penting di desa, maka  diharapkan jangan terpengaruh politik uang karena akan berpengaruh pada terpilihnya kepala desa yang berkualitas.

“Pelaksanaan pilkades serentak tahun ini harus sukses, baik partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan sesuai yang ada di DPT, pada saat pemilihan dapat mentaati peraturan dan perundang-undangan hingga menghasilkan kepala desa pilihan masyarakat dan dapat memimpin dengan adil dan bijaksana terhadap warganya",jelas Dani.

Sementara Kabag Ops Polres Ciamis, Kompol Iskandar Hartana menegaskan, pihaknya akan melakukan pengamanan pelaksaan pilkades serentak di Kabupaten Pangandaran dari mulai tahapan hingga pasca pemilihan. Pihaknya pun akan mengerahkan ratusan personel Brimob patroli, dalmas, Reskrim, Intel dibantu aparat yang ada di Polsek masing-masing.

“Kami siap mensukseskan pilkades serentak tahun 2017 dan akan memberikan rasa aman pada seluruh masyarakat selama proses pemilihan kepala desa berlangsung. “tegas Iskandar.

Menurutnya, pihaknya pun telah melakukan pemetaan daerah-daerah yang berkategori rawan dan akan dilaksanakan pemantauan lebih intensif,  baik secara terbuka maupun tertutup.

“Saya berharap para anggota linmas yang ada di desa masing-masing pun harus siap dan ikut membantu polisi dalam pengamanan saat pelaksanaan nanti", pungkasnya.  (AGE)

SMAN 1 PARIGI SABET JUARA UMUM OSN 2017

PARIGI - Olimpiade Sains Nasional atau yang biasa disingkat OSN merupakan ajang kompetisi dalam bidang sains bagi para siswa-siswi, kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian seleksi untuk mendapatkan siswa terbaik dari seluruh Indonesia yang akan dibimbing lebih lanjut oleh tim bidang kompetisi masing-masing dan akan diikutsertakan pada olimpiade-olimpiade tingkat internasional.

Baru baru ini kegiatan OSN SMA tingkat kabupaten Pangandaran tahun 2017 digelar, bertempat di SMAN 1 Pangandaran yang diikuti enam SMA yang berada diwilayah kabupaten Pangandaran. Diantaranya SMAN 1 Pangandaran, SMAN 1 Parigi, SMAN 1 Mangunjaya, SMAN 1 Langkaplancar,  SMA ksatria Nusantara Padaherang dan SMA Muhammadiyah Pangandaran.

Seluruhg peserta akan bersaing pada bidang yang diperlombakan meliputi Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Astronomi, Komputer, Ekonomi, kebumian dan geografi, jadi total yang dipertandingkan 9 bidang mata pelajaran.

Dalam OSN tahunj 2017 ini, SMAN 1Parigi berhasil meraih predikat dengan menjuarai bidang pelajaran ekonomi ( Nana Heryana), geografi ( Gita Safitri), kebumian (Ayunda Deta Septiani),  matematika (Ekki Firmansyah) dan bidang pelajaran informatika/komputer (Ilman noor Firmansyah). Dari 9 bidang pelajaran yang diperlombakan, 5 bidang pelajaran dijuarai oleh siswa/i dari SMAN 1 Parigi.

Kepala sekolah SMAN 1 Parigi, H. Sukirman begitu bangga dan mengapresiasi semua siswanya yang telah memberikan prestasi terbaiknya dan telah mengharumkan sekolahnya diajang Olimpiade sains Nasional tingkat kabupaten Pangandaran.

" kami bangga mempunyai anak didik yang telah berjuang maksimal hingga SMAN 1 Parigi bisa meraih juara umum pada perlombaan OSN ditingkat kabupaten Pangandaran dan semoga prestasi ini bisa dipertahankan sampai di tingkat Provinsi nanti", katanya  Senin, (13/03).

Menurut Sukirman lagi,  pelaksanaan OSN memiliki banyak manfaat, seperti menumbuhkembangkan jiwa kompetensi yang sehat, meningkatkan kecintaan terhadap Iptek.

Selain itu, sambung Sukirman, OSN juga bermanfaat untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas peserta dan guru, serta  membangun rasa kebangsaan yang luar biasa.

Hal senada dikatakan wakil kepala sekolah SMAN 1 Parigi bidang kesiswaan,  Wawan Suwandi,  kegiatan OSN ini untuk menfasilitasi sekaligus memotivasi peserta didik yang memiliki bakat dibidang ilmu sains dengan harapan peserta didik dapat mengembangkan bidang ilmu yang mereka minati dan sekaligus proses penjaringan siswa untuk mengikuti OSN Tingkat Nasional ataupun Internasional.

“Saya berharap para siswa terus berlatih agar dapat meraih prestasi di tingkat Provinsi dan nasional. “pungkasnya. (AGE)

HMI GELAR KADERISASI DAN REKRUTMEN ANGGOTA BARU DI KAB. PANGANDARAN

PARIGI– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis menggelar Latihan Kader (LK) I atau Basic Training di Kabupaten Pangandaran, hal tersebut dilaksanakan sebagai langkah kaderisasi HMI dan rekruitmen anggota HMI baru.

Ketua Umum HMI Cabang Ciamis, Eep Saeful Muharom mengatakan, mahasiswa merupakan salah satu element kaum intelektual sebagai agen of change sehingga atas dasar itulah HMI hadir di Kabupaten Pangandaran.

“Dan kaderisasi tahun ini akan kami fokuskan merekrut mahasiswa asal Pangandaran yang ada dibeberapa kampus,” kata Eep dalam sambutan pembukaan LK I HMI di Aula SMK Kesehatan Parigi.(16/3).

Eep menambahkan, dalam LK I tersebut peserta akan diberi pemaparan tentang sejarah dan cita-cita HMI saat ada dilingkungan pendidikan dan masyarakat karena HMI merupakan salah satu organisasi ekstra kampus tertua yang ikut serta mengawal kemerdekaan Indonesia dan selalu memberikan warna diberbagai aspek kehidupan.

Sebagai kaum intelektual, HMI dituntut untuk dapat mengaplikasikan visi dan misi juga motonya dalam sehari-hari sebagai insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam.

“HMI juga memiliki kekukuhan dalam menjalankan perjuangannya dengan prinsip yakin usaha sampai,” jelasnya.

Eep berharap dalam LK I tersebut kader HMI baru bisa menciptakan terbinanya kepribadian muslim yang berkualitas akademis, sadar akan fungsi dan peranannya dalam berorganisasi serta hak dan kewajibannya sebagai kader umat dan kader bangsa.

Sementara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pangandaran, Agus Amsar mengatakan, kader HMI telah diakui di seluruh nusantara sebagai kader yang memiliki terobosan dan kecerdasan yang sangat briliant.

“Kami berharap kader HMI yang telah mengikuti LK I di Pangandaran dapat bersinergis dengan pemerintah daerah dan mendorong kesuksesan pemerintah Pangandaran,” ucapnya singkat. (AGE)

STOP…! PENJUALAN OBAT KERAS TANPA IJIN

CIMERAK - Bebasnya peredaran obat-obatan illegal ternyata banyak diminati konsumen,  ini disebabkan karena obat-obatan tersebut mudah di dapat dan di jual bebas di setiap toko obat dan warung-warung di sekitar rumah penduduk. Pada sisi lain, sebenarnya harus ada pengawasan yang dilakukan pemerintah. Pengawasan ini dimaksudkan agar proses perizinannya jelas dan berfungsi preventif serta tidak akan merugikan konsumen. 

Kenyataannya sekarang banyak penjual obat obatan dengan katagori obat keras dan berbahaya,  seperti obat antibiotik dan obat pereda nyeri dijual bebas diwarung warung. Salah satu warung di wilayah Desa Legokjawa  Kecamatan Cimerak  Kabupaten Pangandaran yang bebas menjual obat-obat tersebut
.
Kepala UPTD Kesehatan Legokjawa,  dr. Liza Octa menjelaskan, pihaknya akan menindaklanjuti perihal adanya penjualan obat obatan katagori keras dan berbahaya di wilayahnya dan apabila itu benar ada, menurutnya, ia akan melakukan pembinaan terhadap pemilik warung tersebut yang telah menjual obat katagori berbahaya tanpa ijin yang jelas.

“Bahkan kami akan berkordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait laporan masyarakat tersebut", jelasnya. (13/03)

Ditambahkan lagi Liza,  sebenarnya untuk urusan kefarmasian yang harus lebih bertanggung jawab dalam pengawasan adalah BPOM ( Badan Pengawasan Obat dan Makanan),  tapi karena di Pangandaran belum ada, terpaksa pihak UPTD dan Dinas kesehatan.

“Kami akan terus mengawasi peredaran obat yang beredar di masyarakat agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan",  tandasnya.  (AGE)

DARI 15 PUSKESMAS DI PANGANDARAN, DUA SUDAH TERAKREDITASI

CIJULANG - Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Juga berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Dalam rangka meningkatkan program pemerintah di bidang kesehatanj, mulai tahun ini sudah ada dua Puskesmas di Kabuoaten Pangandaran yang sudah terakreditasi.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, Aa Sukmadi saat ditemui di ruang kerjanya.

"Dari 15 Puskesmas yang tersebar di sepuluh kecamatan yang sudah lolos terakreditasi di Kabupaten Pangandaran saat ini baru dua puskesmas, ,” terang Aa,(13/3).

Menurut Aa, kedua puskesmas tersebut yakni Puskesmas Cigugur dan Padaherang. Selain itu, lanjut Aa, pada April 2017 akan ada penambahan puskesmas yang lolos validasi yaitu Puskesmas Cijulang.

“Status akreditasi puskesmas ada tiga kategori, pratama, madiya dan paripurna, dan Saat ini status kedua puskesmas yang lolos validasi pada tahap akreditasi dasar atau pratama,” terang Aa lagi.

Aa menjelaskan, setelah tiga tahun status akreditasi puskesmas akan dilakukan peningkatan secara bertahap dan untuk tim pendampingan sekaligus penilaian dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Kementerian.

Sementara menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, drg. Yani Achmad Marzuki mengatakan, setelah tiga puskesmas lolos validasi akreditasi tahun 2017 akan mengajukan empat puskesmas untuk diakreditasi.

“Setelah bulan April 2017 ini jumlah tiga puskesmas menyandang status terakreditasi pratama, selanjutnya kami akan mengajukan lagi empat puskesmas untuk dilakukan validasi akreditasi,” kata Yani.

Ia menambahkan, keempat puskesmas yang akan diajukan berikutnya di antaranya Puskesmas Parigi, Langkaplancar, Cikembulan dan Puskesmas Kalipucang.

“Akreditasi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75/2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,” tambahnya.

Puskesmas sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, lanjut Yani,  memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional dan khususnya sub sistem upaya kesehatan perlu ditata ulang untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat serta mensukseskan program jaminan sosial nasional.

“Untuk penilaian dalam validasi akreditasi ada 776 element penilaian tersebut meliputi SOP, pelayanan, penanganan dan tata ruang,” imbuh Yani.

Puskesmas juga, masih kata Yani, bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. (AGE)

RAKERWIL DEKOPINDA JABAR TAHUN 2017, ADANG HADARI: ”DEKOPINDA DENGAN PEMERINTAH HARUS SINERGIS. “

PANGANDARAN-Sebagai organisasi nir laba seharusnya dekopin bisa lebih banyak bergerak, namun hal itu tidak dapat dilakukan tanpa dorongan organisasi itu sendiri. Disamping itu, perlu juga dilakukan komunikasi dengan eksekutif sehingga akan terjalin keselarasan dan kesusasian dengan agenda perjuangan dekopin.
Demikian dikatakan Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari dalam sambutannya pada acara Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) ke 2 Dekopinwil Jawa Barat tahun 2017 bertempat di Hotel D’Blize Pangandaran.(15/3).

“Antara Dekopida dengan Pemerintah harus ada sinergitas untuk mendorong akslerasi pembangunan koperasi yang ada di daerah. “ungkap Adang.

Menurut Adang, ada dua sumber untuk mendokong program tersebut, pertama koperasi berbasis kemadirian dan koperasi dengan berbasis supporting pemerintah. Koperasi pun harus bisa mengembangkan kerjasama mutual dengan berbagai pihak.

“Koperasi harus mengembangkan upaya-upaya strategis yang memoderenisasi usaha koperasi itu sendiri. “imbuh Adang.

Masih kata Adang, koperasi harus dibangun dengan dasar “hati kita” dan bukan pesanan siapa pun. Dalam koperasi memerlukan keikhalasan dalam berbagi peran dan saling bahu membahu.

“Koperasi adalah kita. “kata Adang lagi.

Masih di tempat yang sama, Ketua Dekopinwil Jawa Barat, Drs H. Mustofa Jamaludin menyampaikan, koperasi harus melakukan kolaborasi untuk memajukan koperasi itu senidiri dan koperasi harus sejajar dengan program yang ada di dinasnya di setiap daerah.

“Bantuan untuk dekopinda dan dekopinwil merupakan bantuan yang harus dituntut dan hibah untuk koperasi bisa dilakukan berturut-turut tiap tahun. “kata Mustofa.

Ditambahkan Mustofa, tahun 2018 seluruh dekopinda di 27 kabupaten/kota harus sudah memilki gedung sendiri.

Sementara ketua Dekopinda kabupaten Pangandaran, H. Ukardi mengatakan, jumlah koperasi yang ada di pangandaran ada 202, dilikuidasi 146 sehingga tersisa tinggal 53 koperasi.
Menurut Ukardi, dekopinda pangandaran merupakan 7 terbaik dari 27 dekopinda di Jawa barat dalam melaksanakan diklat.

Dan di Pangandaran, satu-satunya koperasi di Propinsi Jawa Barat yang diketuai oleh Bupati dan merupakan koperasi tersehat.

“Dengan aset sekitar Rp 15 milyar, koperasi nelayan Minasari dibawah pimpinan Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata menjadi salah satu koperasi kebanggaan masyarakat Pangandaran. “pungkas Ukardi. (hiek)

PERLUNYA PEMAHAMAN TENTANG AKTA JUAL BELI, HIBAH DAN WARIS

PANGANDARAN- Untuk meningkatkan peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas pendaftaran tanah, ketentuannya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

Pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah ditetapkan jabatan PPAT yang diberi kewenangan untuk membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar pendaftaran.

Demikian disampaikan Ketua Bidang Pendidikan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Barat, Julistiawati, SH saat ditemui di sela-sela kegiatan Seminar Perlidungan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitan dengan Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Saber Pungli yang dilaksanakan di Hotel Pantai Indah Timur Pangandaran.(10/3).

“Sedangkan funsi notaris itu tidak ke masalah pertanahan tetapi lebih pembuatan badan hukum seperti CV, PT, Yayasan atau surat perjanjian kredit dengan bank. “terang Juli.

Ada pun yang bersentuhan dengan masalah pertanahan, lanjut Juli, dalam ikatan jual beli yang dilaksanakan langsung antara penjual dan pembeli.

“Dan itu bisa dijadikan dasar peralihan hak milik yang akan diserahkan ke PPAT. “terangnya lagi.

Masih kata Juli, jadi jangan salah persepsi, sertipikat itu bukan produk PPAT, tanda bukti kepemilikan tanah tersebut tetap dikeluarkan oleh negara, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tapi untuk mengurus ke BPN itu harus ada akta dan akta tersebut diperoleh dari PPAT.

“Jadi, PPAT itu semacam kepanjangan tangan BPN, “imbuh Juli.

Lebih jauh Juli menerangkan, setelah membeli, menjual atau memberikan hibah, lalu mendatangi PPAT untuk membuat akta jual beli atau akta hibah. Dan pentingnya akta jual beli atau pun hibah tersebut  karena dikhawatirkan nantinya baik si penjual, pembeli atau sipemberi hibah keburu meninggal dan akhirnya tidak bisa dibuatkan aktanya. Sedangkan kalau yang disebut warisan, menurut Juli, si pemberinya harus sudah meninggal. 

“Jadi kalau masyarakat sudah melakukan transaksi jual beli atau pun hibah, segera lengkapi aktanya di PPAT.” Kata Juli. (hiek)..

POLA KERJASAMA PENTAHELIX WUJUDKAN KAWASAN GEO PARK PANGANDARAN

PANGANDARAN-Sebagai wujud upaya Universitas Padjadjaran (Unpad) dalam berkontribusi mengembangkan wilayah Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Pangandaran, ada dua program yang saat ini tengah dilaksanakan. Pertama, penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Unpad-Pangandaran dan kedua, rencana pengembangan kawasan Geopark di Kabupaten Pangandaran.

Dua program tersebut semakin dikuatkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian, unsur Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten, serta dengan pelaku bisnis yang laksanakan hari senin, 13 Maret 2017 di Kampus sementara PSDKU Unpad-Pangandaran Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih.

Acara tersebut dihadiri langsung Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, RI Prof. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., PhD, CA., Menteri Pemuda dan Olahraga RI H. Imam Nachrawi, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti, Gubernur Jawa Barat Ir. H. Ahmad Heryawan, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dan pejabat kedaerahan, Walikota Sukabumi, Direktur PT. Biofarma, Rektor Institut Pertanian Bogor, serta Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad serta segenap pimpinan Unpad.

Penandatanganan beberapa nota kesepahaman (MOU), antara lain yang dilakukan antara Menristekdikti dengan Menpora terkait peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung program kepemudaan dan olahraga, Menristekdikti-Gubernur Jabar-Bupati Pangandaran terkait penyelenggaraan PSDKU Unpad di Pangandaran, Menristekdikti-Gubernur Jabar-Walikota Sukabumi terkait penyelenggaran PSDKU IPB-Sukabumi dan MOU Bupati Pangandaran-Rektor Unpad-Direktur PT. Biofarma terkait kerja sama riset untuk pengembangan Biodiversity Cultural Diversity and Geo Diversity Rintisan Pengembangan Geopark di Pangandaran.

Terkait PSDKU Unpad sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pembangunan wilayah Jawa Barat khususnya daerah Priangan Timur, program kerjasama sama Unpad dengan Pemkab Pangandaran dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkab Pangandaran menyediakan lahan seluas 20 ha yang berlokasi di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi untuk pembangunan kampus Unpad di Pangandaran. Dan selama pembangunan berlangsung, aktivitas perkuliahan untuk sementara waktu dilaksanakan di daerah Cikembulan Kecamatan Sidamulih.

Unpad mulai menyelenggarakan kegiatan akademik di Pangandaran pada tahun ajaran 2016/2017. Ada lima program studi yang dibuka di Pangandaran. Diantaranya Ilmu Komunikasi, Administrasi Bisnis, Perikanan, Peternakan dan Keperawatan.

Pembukaan PSDKU Unpad-Pangandaran ini juga sangat diapresiasi oleh Gubernur. Pada saat peresmian kampus Agustus 2016 lalu, Gubernur mengaku kagum melihat proses pendirian PSDKU Unpad-Pangandaran. Meski baru direncanakan setahun lalu, PSDKU Unpad-Pangandaran sudah dapat menerima mahasiswa baru dengan  jumlah pendaftar PSDKU yang cukup banbyak.

Sementara pemkab pangandaran pun melalui Bupati H. Jeje Wiradinata berharap, kehadiran Unpad di Pangandaran dapat mendorong pembangunan dan membawa Pangandaran sejajar dengan kabupaten lainnya di Jawa Barat dan Indonesia.

Sementara terkait rencana pengembangan Geopark Pangandaran, ada beberapa potensi seperti bentang alam, keragaman hayati, dan budaya di Kabupaten Pangandaran yang layak menjadi wilayah Geopark Global versi UNESCO.
Berdasarkan data Pusat Penelitian Geopark dan Kebencanaan Unpad, wilayah Kabupaten Pangandaran yang terdiri atas 10 kecamatan ini secara geologi umumnya terdiri atas batuan gamping/karst yang bersifat klastik (sedimentasi). Kondisi ini menjadi pembeda dengan kawasan karst Gunungsewu di sepanjang Yogyakarta, Wonogiri dan Pacitan yang sudah lebih dahulu ditetapkan sebagai Geopark Global UNESCO. Selain itu, di pangandaran pun terdapat banyak geosite (situs geologi), kenakeragaman hayati serta keragaman budaya.

Untuk wilayah Pangandaran sendiri, pemprop Jabar merencanakann akan dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Berbeda dengan KEK lainnya karena KEK Pangandaran nantinya juga menjadi kawasan penyokong kegiatan Geopark.

Untuk semua program tersebut, pengembangan kawasan geopark tentunya membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Melalui pola kerja sama Pentahelix yang melibatkan  5 unsur, seperti unsur akademisi, pelaku bisnis, pemerintahan, masyarakat dan media, diharapkan perwujudan kawasan geopark akan terwujud. Pola kerja sama Pentahelix ini juga menjadi langkah Unpad dalam peningkatan kualitas pendidikan pasca menjadi Perguruan Tinggi Negeri badan hukum. ***