RENCANA PT CIKENCRENG SUDAH SESUAI RUTR KABUPATEN PANGANDARAN

Menanggapi permasalahan yang terjadi di lahan perkebunan eks. PT. Cikencreng, menurut anggota DPRD Propinsi Jawa Barat dari komisi IV, Asep Irfan, pada prinsipnya harus mendahulukan kepentingan masyarakat sekitar.

“Ada 97 hektar lahan yang sudah dikelola masyarakat, menurut saya ini harus difasilitasi oleh pemerintah daerah agar masyarakat bisa ikut menikmati. “ungkap Asep.(6/2)

Dikatakan Asep, lahan yang sudah menjadi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), dimana salah satu nawacitanya Presiden Jokowi, memberikan tanah yang terlantar kepada masyarakat yang benar-benar tidak mempunyai tanah garapan.

Menurutnya, bukan ia tidak setuju dengan greenland atau lainnya, tapi menurut Asep, apa pun yang dilakukan di Pangandaran itu harus memberikan dampak yang luas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ini harus tersosialisasikan dengan baik dan jelas kepada masyarakat. “kata Asep.

Di tempat terpisah, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam kesempatan pertemuan dengan beberapa awak media di kawasan obyek wisata pantai barat Pangandaran, menjelaskan, saat itu ia kedatangan dari pihak PT. Cikencreng yang menyampaikan, pihak perusahaan akan memperpanjang HGU yang dulu tidak sempat dibangun.
Menurut Jeje, saat itu pun ia langsung mengajukan dua pertanyaan pada PT Cikencreng, antara lain, akan dijadikan apa lahan itu dan apakah sudah berkordinasi atau melakukan sosialisasi dengan masyarakat penggarap yang ada di lokasi.

“Dan pihak perusahaan pun waktu itu menjelaskan pada saya rencana pembangunannya seperti akan membangun pusat agro bisnis dan lainnya. “terang bupati.(10/2) 

Dan untuk pertanyaan kedua, lanjut bupati, menurut PT Cikencreng pihaknya juga sudah melakukan pendekatan dengan masyarakat, khususnya para petani yang selama ini menjadi penggarap di lahan tersebut.
Dikatakan bupati, dan untuk sosialisasi dan ganti untung para petani, PT Cikencreng pun sudah mengeluarkan dana sebesar Rp. 2,1 milyar.

“Hampir 90 % warga menerima ganti untung tersebut, dan artinya masyarakat menyetujui rencana perpanjangan sertipikat HGU PT Cikencreng. “jelas Jeje lagi.

Tak hanya sampai disitu, menurut bupati, ia pun langsung terjun ke lapangan serta melakukan cek ke kecamatan dan desa, dan memang terbukti semuanya benar.

Setelah dipisah menjadi dua bagian, Jeje meminta agar semua pihak jangan mengutak-ngatik lahan yang memang belum ada persetujuan untuk dilepas.

“Saya menginginkan dampak positif dari semua ini bisa dirasakan langsung warga masyarakat Pangandaran, bukan warga dari luar Pangandaran. “tegasnya.

Jeje juga mengatakan, apa yang akan dilaksanakan PT Cikencreng di lahan tersebut sudah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Pangandaran. (hiek)

PLN WILAYAH PANGANDARAN LAKUKAN DENDA TANPA DASAR YANG JELAS

LANGKAPLANCAR- Salah seorang warga Dusun Wangkal Ronyok Desa Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran merasa dirugikan Perusahaan Listerik Negara (PLN). Pasalnya, denda pembayaran yang dibebankan PLN wilayah Pangandaran sangat membebaninya.

Seperti dikatakan Opick, anak dari si pelanggan tersebut sampai sekarang belum paham, kenapa orangtuanya harus membayar denda itu.

Opick menuturkan, awal kejadiannya sekitar tiga tahun yang lalu, saat itu MCB dirumah orangtuanya rusak, dan segera melaporkannya ke petugas PLN di kecamatan Langkaplancar, hingga MCB tersebut pun diganti oleh petugas jaga PLN.

“Namun anehnya, lima bulan lalu saat ada pengontrolan dari PLN, pihak PLN mengatakan bahwa ternyata MCB itu palsu, sehingga kami dapat sanksi denda. “terangnya.

Anehnya lagi, lanjut Opick, petugas PLN tersebut tidak menjelaskan secara gamblang perihal kesalahan dan denda yang harus dibayarkan, karena seperti diketahui, yang mengganti MCB tersebut petugas jaga PLN.

“Kami tidak tahu bahwa MCB itu asli atau bukan, karena yang mengganti juga petugas dari PLN, tapi kenapa kami yang disalahkan. “ujarnya heran.

Lebih jauh Opick mengungkapkan, di rumahnya memasang listrik PLN satu paket bersubsidi, dan dalam satu bulannya hanya membayar sekitar Rp.20 ribu, namun sekarang sudah lima bulan terakhir ini harus bayar Rp.70 ribu.

“Padahal pemakaian kami hanya ada lampu penerangan dan tv saja, atau yang Rp. 50 ribu untuk biaya denda ? “ungkapnya lagi.

Kepada PNews, Opick pun berharap, mudah-mudahan lewat pemberitaan ini, pimpinan PLN UPJ Pangandaran bisa secepatnya memberikan penjelasan, karena dampaknya dari semua ini untuk masyarakat kurang mampu, seperti keluarganya sangat terbebani. (AGE)

SURAT BALASAN PTPN VIII NUSANTARA KECEWAKAN 4 DESA DI KECAMATAN CIMERAK

CIMERAK – Pasca pertemuannya dengan 4 kepala desa (Desa Limusgede, Kertaharja, Mekarsari, dan Desa Sindangsari) Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, tanggal 22 januari 2018 lalu dengan PT.Perkebunan Nusantara VIII Batulawang (PT. PN Batulawang VIII) afdeling Cimerak di kantornya, jalan Cisaga - Rancah KM 5 Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, PT.Perkebunan Nusantara VIII Batulawang akhirnya mengirim surat yang ditujukan ke Camat Kecamatan Cimerak dengan tembusan ditujukan ke empat desa tersebut.

Dalam surat bernomer, SB/III.1/BALA/94/I/2018 itu,  PT. PN Batulawang VIII Batulawang, menyampaikan, pada perinsipnya pihak PT. PN Batulawang VIII Batulawang sudah menindaklanjuti hasil musyawarah tersebut dan berkoordinasi langsung dengan kantor pusat bagian hukum dan PKBL perihal pendampingan pertemuan selanjutnya, oleh karena itu pihaknya memohon untuk menunggu jadwal pertemuan dikarenakan jadwal tersebut ditentukan oleh kantor pusat.

Saat diminta komentarnya, Kepala Desa Limusgede, Koswara Nugraha, mengaku merasa kecewa dengan balasan surat tersebut. Ia menyesalkan pihak perusahaan tidak menentukan waktu yang jelas kapan pertemuan itu bisa dilaksanakan.

“Saya dengan kepala desa lainnya yang saat itu bersama-sama ke Cisaga, jelas kecewa, karena perusahaan terkesan kurang tanggap dengan memberikan waktu yang tidak jelas untuk pertemuan berikutnya atau memang ini sengaja untuk mengulur-ulur waktu saja." ungkapnya.(11/02)

Dikatakan Koswara, ia berharap secepatnya digelarr pertemuan selanjutnya. Karena, lanjut Koswara, ini sangat penting untuk menjaga kondusifitas di lokasi perkebunan eks. PTPN VIII Nusantara yang sertipikat HGUnya sudah habis sejak 31 Desember 2016 lalu dan selanjutnya segera diambil keputusan bersama antara para pemegang SPK, pihak perkebunan PTPN VIII Nusantara dan pihak desa tentang tanah negara tersebut.

“Jadi jangan sampai harus terjadi dulu hal-hal yang tidak diinginkan. “tegas Koswara.

Koswara juga mengatakan, pada perinsipnya ia dan rekan-rekannya hanya ingin meminta bagi hasil yang adil dari lahan itu yang diperuntukan sebagai penunjang penghasilan desa (PADes) untuk kesejahteraan seluruh warga desa.

“Jangan seperti sekarang, hanya pemegang SPK saja yang bisa menikmati hasilnya untuk keuntungan pribadi masing-masing", katanya.

Masih kata Koswara, pihaknya pun menunggu batas waktu hingga akhir pebruari ini agar pihak PTPN VIII Nusantara bisa mengagendakan pertemuan kembali.

“Dan seandainya sampai batas waktu tersebut tetap tidak ada niat baik perusahaan untuk bertemu,  maka kami pun tidak segan-segan untuk memerintahkan ke para penyadap agar tidak  menyetorkan 1,5 kg gula per pohon tiap bulannya ke para pemegang SPK. “pungkasnya. (AGE)

UPTD DIKPORA CIMERAK GELAR PEMBINAAN GURU PNS DAN NON PNS

CIMERAK-Untuk lebih meningkatkan kinerja dan peran guru, baik PNS atau non PNS di lingkup Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (UPTD Dikpora) Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, menggelar kegiatan pembinaan yang dipimpin langsung Kepala UPTD Dikbudpora, Hj Onasih,SPd,MM dan dihadiri Kasubag, Suhman,SPd, Ketua PGRI, Drs.Aan Juandi, MM dan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Kasbullah,SPd serta dihadiri para Kepala Sekolah dan Guru PNS Non PNS SD yang ada di wilayah Desa Mekarsari. (8/2)

Pada kegiatan yang dilaksanakan di SDN 1 Mekarsari ini, Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Cimerak, Hj Onasih,SPd,MM, pada intinya menyampaikan, guru dan kepala sekolah harus bisa menjadi teladan dari berbagai asfek, baik di sekolah atau pun di lingkungan masyarakat.

Menurut Onasih, pentingnya menanamkan 5S, sapa, senyum, salam, sopan dan santun pada guru yang diberi emban pemerintah untuk mencerdaskan putra-putri penerus bangsa.

Kepada para kepala sekolah, Onasih juga menekankan, agar di sekolah tidak memungut biaya apa pun dari orang tua murid.

“Intinya Guru harus bisa jadi panutan untuk digugu dan ditiru oleh siapapun, tentu pada hal-hal yang positif. “ungkap Onasih.

Sementara pada kesempatan sambutannya, Ketua PGRI Drs. Aan menuturkan, guru sudah seharusnya bisa menempatkan diri dimana pun dia berada, menjadi panutan serta  tidak lupa dengan tugas utama, mencerdaskan anak bangsa.

“Perlu juga diketahui, sebentar lagi masa kepengurusan PGRI tingkat kabupaten akan berakhir, saya tekankan agar kita tetap bisa menjaga pentingnya kebersamaan antara anggota agar keharmonisan bisa tetap terjaga. “ungkap Aan.

Masih di tempat yang sama, Ketua K3 S, Kasbullah yang lebih akrab disapa Pak Abo menjelaskan, K3S merupakan wadah atau fasilitator untuk tempat diskusi yang nanti hasilnya disampaikan pada atasan yang lebih tinggi.

Selain menyampikan rencana perlombaan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan antar sekolah, Kasbuloh juga mewanti-wanti kepada anggotanya agar tidak main-main dengan ATM (Artos Tabungan Murid), sebab nanti akibatnya akan fatal baik secara kelembagaan atau pun yang bersangkutan.

“Mudah-mudahan hasil dari pembinaan yang telah disampaikan oleh kepala UPTD, Ketua PGRI dan saya ini bisa diterapkan di masing-masing sekolah. “pungkas Kasbuloh. (RASIMUN)   

JEJE WIRADINATA : “KECINTAAN KANG ADANG PADA KELUARGA MELEBIHI SEGALANYA”

Kecintaannya pada keluarga melebihi segala-galanya, karena apa pun yang dilakukan dalam hidupnya, semata hanya untuk keluarga.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata saat mengomentari wakilnya, H. Adang Hadari, sehari setelah menjenguk Hj. Endah Surtinah di sebuah Rumah Sakit di Singapura dalam rangka pengobatan penyakit yang dideritanya.

“Terkadang saya iri kalau melihat keharmonisan keluarga pa wakil. “ungkapnya kepada PNews di sebuah rumah makan di parigi.(5/2)

Jeje pun menuturkan bagaimana saat-saat proses pilkada pemilihan Bupati-Wakil Bupati Pangandaran  beberapa tahun lalu hingga pada akhirnya ia berpasangan dengan H. Adang Hadari dan memenangkan pilkada pertama hingga bisa menjadi bupati dan wakil bupati pertama Kabupaten Pangandaran.

Saat itu, ia sengaja datang ke rumah H. Adang di Desa Cibenda untuk menyampaikan keinginan besar masyarakat Pangandaran agar ia maju di pilkada berpasangan dengan H. Adang.

“Saat itu saya menyaksikan, Kang Adang tidak menjawab langsung permintaan saya, malah bertanya dulu pada Wa haji untuk meminta persetujuannya. “ungkap Jeje lagi.

Adegan tersebut, menurut Jeje masih terus dingat, pun saat “Wa haji” mengatakan, boleh asal berpasangan dengan Pa Jeje.

Dimata Jeje, H. Adang Hadari merupakan sosok  yang mempunyai kharismatik, dengan sikapnya yang “ngemong” dengan segala nasehat bak orang tuanya sendiri.

Ketika di Singapura, kata Jeje, sempat ia berbisik di telingan bu wakil seraya berkata, Wa sing enggal damang karunya si teteh (Ibu Bupati-red) teu aya baturna ngurus PKK, hayu urang ngabangun Pangandaran deui…

“Saat itu saya melihat Ibu Wakil sempat mengangguk pelan. “terang Jeje.

Di kesempatan lain, Jeje pun mengajak seluruh warga Pangandaran bersama-sama berdoa’ untuk kesembuhan Ibu Wakil Bupati, Hj. Endah Surtinah, agar bisa kembali menyaksikan kemajuan-kemajuna Pangandaran selaras dengan apa yang dicita-citakan bersama pada awal pemekaran. (hiek)

MALING COKEL WARUNG GASAK DAGANGAN MILIK GUNARTO

CIMERAK-Kejadian naas menimpa keluarga Gunarto dan isterinya, Ilah warga Rt II Rw 02 Ciparay Dusun Mekarjaya Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, warungnya dibobol maling, sehingga ia mengalami kerugian yang tidak sedikit.

Gunarto menuturkan, kejadian tersebut terjadi pada jumlat malam (3/2) sekitar jam 2 dini hari,  kebetulan keadaan warung memang tidak dihuni, karena ia dan keluarga tinggal di rumah yang jarak dengan warungnya bersebrangan hanya terhalang jalan raya. Dipastikan, terang Gunarto, maling masuk lewat belakang dengan mencokel pintu terlebih dulu, sehuingga maling pun dengan leluasa mengondol sejumlah rokok dan barang dagangan lainya.

“Alhamdulillah, uang dan perhiasan isteri saya tidak ikut raib, padahal disimpan di bawah tumpukan bawang merah. “terang Gunarto.

Ia yang akrab dipanggil Pa Gun ini juga menuturkan, sebelumnya kejadian menimpa dirinya,kejadian serua juga dialami keluarga Dadang guru SD Negeri 4 Mekarsari. Dalam kejadian tersebut maling berhasil menggasak sejumah perhiasan dan uang tunai.

Kepada PNews, Gunarto pun mengatakan kegelisahan dan kekhawatirannya, karena usahanya sekarang merasa tidak nyaman dan selalu dihantui kekhawatiran kejadian serupa akan menimpanya lagi.

“Sekarang warga memang harus meningkatkan kewaspadaan, karena sekarang maling sudah masuk ke pelosok kampung. “imbuh Gunarto.

Sementara menurut beberapa warga, akhir-akhir ini memang di Desa Sindangsari, tepatnya di Dusun Mekarjaya, seluruh warga merasa khawatir, pasalnya sejak awal tahun sering terjadi penurian.

Warga pun berharap, parangkat desa dibantu masyarakat lebih waspada dengan lebih meningkatkan kegiatan jaga ronda.

“Pemerintahan desa jangan menunggu datang laporan ada kejadian, tapi harus selalu mensosialisasikan pentingnya menjaga keamanan di tiap-tiap dusun, dan ada ronda atau pun tidak sekarang warga harus tetap meningkatkan kewaspadaannya. “ujarnya. (RASIMUN)

ASEP IRFAN: “SAYA DENGAN PA JEJE PUNYA CITA-CITA YANG SAMA UNTUK PANGANDARAN”

ASEP IRFAN, anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PKB

PANGANDARAN-Dengan bermaksud agar masalah tidak berkepanjangan terkait polemik dengan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, yang terjadi beberapa hari lalu, anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PKB, H. Asep Irfan Allawi, mengatakan, semuanya menjadi sebuah pembelajaran untuknya, bahwa membangun Pangandaran butuh kebersamaan, saling komunikasi, saling memberikan masukan. Sehingga target "Pangandaran Hebat" yang dicita-citakan bersama pun betul-betul bisa diwujudkan, tentunya dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat serta dengan peran keterwakilan masyarakat yang ada di DPRD.

Hambatan-hambatan komunikasi yang terjadi selama ini, lanjut Asep, harus segera diselaraskan, harus segera dicairkan, sehingga tidak ada lagi kesan antara pemerintah dengan masyarakatnya atau dengan wakilnya yang ada di DPRD maupun di pusat, tidak ada sekat. Semua harus sepakat, Pangandaran itu harus dibangun bersama-sama. Kekompakan itu perlu dijaga bersama, kemudian informasi pembangunan dengan segala problematikanya pun harus tersampaikan kepada masyarakat.

Sehingga nantinya masyarakat akan paham apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran untuk kepentingan masyarakat, tentunya ini dengan porsi dan kewenangannya masing-masing.

“ Saya sepakat dengan Pa Jeje, apa pun yang dilakukan ini tentunya akan bermuara untuk kepentingan rakyat, tapi di tataran teknis tentunya ini harus selaras dengan kepentingan dasar masyarakat. “ungkap Asep.(6/2)

Asep yang ditemui usai mengikuti acara internal partai PKB di sebuah rumah makan di Desa Ciliang, juga menyampaikan, ia sangat mengapresiasi dengan pesatnya pembangunan infrastruktur yang ada di Pangandaran, walau ada beberapa hal yang tentunya perlu dievaluasi. Salah satunya, menurut Asep, sekarang ada sebagian masyarakat yang mengeluhkan terkait hasil pembangunan cepat sekali rusak.

“Nah, persoalannya dimana, kan itu harus diselesaikan, jangan sampai anggaran besar yang sudah digelontorkan pemerintah kemudian tidak memberikan manfaat yang optimal. “ungkapnya lagi.

Dikatakan Asep, pembangunan hari ini yang dilakukan pemerintah itu bersipat bottom-up, bukan top-up, dari masyarakat dulu. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu apa, dan salah satu kewajiban legislatif, lanjutnya, menyuarakan kepentingan masyarakat tersebut. Dan di sisi lain, tentunya kewajiban eksekutif merealisasikan keinginan tersebut baik yang disampaikan langsung masyarakat atau pun melalui keterwakilannya di DPRD, dan tentunya ini berdasarkan program pemerintah yang sudah jelas.

“Perioritas pembangunannya apa, kepentingan masyarakatnya apa, sehingga itu semua bisa diharmonisasikan dengan baik. “imbuhnya lagi.

Politisi PKB asal Kecamatan Cimerak ini juga mengatakan, dengan 4 skala perioritas yang sudah digulirkan pemkab Pangandaran, semuanya merupakan hak dasar yang perlu dipenuhi pemda.

Menurutnya, ia sepakat apa yang selama ini baik yang sudah dilakukan atau pun yang masih dalam perencanaan pembangunan di Pangandaran dilanjutkan.

Tapi dari dulu, ketika Pangandaran masih menjadi bagian dari Kabuaten Ciamis, menurut ia dan Jeje Wiradinata, sepakat harus segera dibentuk Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), sehingga pembangunan yang akan dilakukan Pemda Pangandaran, khususnya terkait program yang digulirkan bupati, bisa betul-betul sesuai dengan peruntukan dan porsinya.

“Alhamdulillah, hari ini Pangandaran sudah melakukan berbagai pembangunan dan penataan disana sini, tapi saya khawatir jika semua ini tidak dituangkan dalam RUTR, suatu saat akan semerawut. “ imbuhnya.

Menanggapi usia Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran yang ke 5 tahun, menurut Asep, secara umum banyak sekali tujuan yang harus dilakukan ketika Pangandaran memisahkan diri dari Ciamis. Jika hari ini dari sisi pembangunan infrastruktur barangkali lebih kelihatan, tapi dari sisi pengembangan, pemberdayaan dan pembangunan ekonomi masyarakat, ke depan  harus menjadi salah satu fokus pemerintahan daerah.

Secara kelembagaan atau secara pribadi sebagai warga Pangandaran, Asep pun sangat berterimakasih bahwa  Pangandaran sudah berhasil menjadi DOB yang paling berhasil jika dibanding dengan DOB lainnya di Indonesia.

“Tapi itu bukan berarti kita tanpa kekurangan, nah kekurangan inilah yang harus kita perbaiki bersama, kita jangan hanya puas sampai disitu. Dan saya yakin Pa Jeje akan mampu melakukan semua itu tentunya dengan didorong seluruh stake holder yang ada di masyarakat. “kata Asep lagi.

Disoal kontribusinya sebagai wakil  rakyat yang ada di DPRD Propinsi Jawa Barat, Asep balik mempertanyakan, sejak kapan dan aturan yang mana kalau peran legislatif bisa menjadi eksekutor. Ketewakilannya di DPRD, menurutnya, hanya mempunyai fungsi legislasi, kontrol dan penganggaran. Dan dalam fungsi anggaran itulah, lanjut Asep, ia bisa menyampaikan apa yang diinginkan masyarakat, khususnya warga Pangandaran.

“Silahkan tanya rekan-rekan di DPRD, atau kalau mau silahkan minta dan putar rakaman rapat kami di komisi 4, bagaimana keberpihakan saya ke kampung halaman. “ungkapnya.

Sekali lagi perlu ditegaskan, menurutnya, secara prinsip, ia dengan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata tidak ada ganjalan apa-apa. Apalagi, lanjutnya lagi, ia dan Jeje pada dasarnya mempunyai cita-cita sama untuk Pangandaran, tapi mungkin jalan yang ditempuh berbeda fungsi dan kewenangannya.

“Saya adalah penyampai aspirasi masyarakat, sementara Pa Jeje selaku eksekutor, eksekutip yang bisa merumuskan sekaligus bisa merealisasikan langsung kepentingan masyarakat yang semuanya harus direncanakan dan disusun bersama-sama sehingga bisa menghasilkan out come yang baik. “pungkasnya. (hiek)

PENGUSAHA JEPANG TERTARIK KEMBANGKAN BUDI DAYA SIDAT DI PANGANDARAN

CIMERAK-Salah satu potensi perikanan air tawar yang ada di Kabupaten Pangandaran ternyata menjadi perhatian salah seorang pengusaha asal negara Jepang, Mr. Hiroyuki Kanai, yang sengaja datang dengan ditemani salah seorang staf Kedutaan Besar Indonesia di Jepang, Andri Sumaryadi.

Andri mengatakan, Hiroyuki , pengusaha asal kota Saitama-Ken ini sengaja datang dari negaranya untuk mengetahui budi daya sidat (hewan air semacam belut:red) yang memang banyak didapat di Pangandaran.

Sidat yang dalam bahasanya jepangnya dikenal dengan nama unagi ini, menurutnya Andri,  sangat popular dan menjadi menu utama makanan di Jepang.

“Kebutuhan sidat di jepang sekitar 150 ribu ton per tahun. “jelas Andri.(5/2)

Masih kata Andri, potensi budi daya sidat ini sangat mungkin sekali bisa dikembangkan di Pangandaran, karena sidat sangat mudah didapat hampir di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Pangandaran, dan ini tentunya sangat berpeluang untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha, khususnya di bidang perikanan.

“Dan ternyata Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata pun merespon positif rencana ini. “kata Andri.

Dengan diantar Sekretaris Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, Wawan Kustaman, S.Pd.,MM dan Kepala Bidang Perikanan Budidaya,  H. Tata, S.Pd, M.Si, pengusaha Jepang dan staf kedubes RI di jepang pun berkesempatan melihat langsung beberapa kolam Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Cimerak yang diproyeksikan menjadi tempat pilot project  pengembangan budi daya sidat.

Saat berada di BBI, Andri juga mengatakan, rencana pengembangan pembesaran sidat yang akan ditempatkan BBI ini secara teknis, mulai dari glass eell (benih) hingga proses pembesarannya, menurut Andri, akan dilakukan sendiri oleh Mr. Hiroyuki.

“Dan ia juga, katanya bersedia memberikan bimbingan pada masyarakat, bagaimana cara pembudidayaan sidat yang baik dan benar sehingga nantinya mampu menghasilkan sidat sesuai kualitas standar di Jepang. “jelas Andri.

Masih di tempat yang sama, Sekretaris Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, Wawan Kustaman, S.Pd.,MM, mengatakan, Pemda Pangandaran melalui dinasnya akan memberikan fasilitas berupa dua buah kolam dengan masing-masing ukuran 4 x 6 meter yang ada di BBI sebagai tempat pilot project ini yang masing-masing kolam akan diisi sekitar 8 ribu glass eell sidat.

“Dan untuk kelengkapan lainnya, Mr. Hiroyuki yang akan menyediakan, kami pun tentunya segera akan menyusun rencana kerja, secepatnya. “ungkap Wawan.

Sementara salah seorang pelaku budi daya sidat tradisional asal Desa Legokjawa, Jamhur, merasa senang, karena dalam pembudidayaan sidat yang dilakukan selama ini, menurutnya, tidak didasari pengetahuan tentang pembudidayaan secara baik dan benar.

“Ini merupakan kesempatan emas bagi kami, karena nantinya kami pun tentunya bisa belajar langsung pada Mr. Hiroyuki Kanai. “tuturnya. (Anton AS)

JEPANG DAN KABUPATEN PANGANDARAN AKAN JAJAGI KEMBANGKAN KONSEP SISTER CITY

PARIGI-Dalam rangka kunjungannya mendampingi pengusaha asal Jepang, salah seorang staf Kedutaan Besar Indonesia di Jepang, Andri Sumaryadi, berkesempatan bertemu dengan Bupati Kabupaten Pangandaran, H. Jeje Wiradinata untuk pembicaraan penjajagan konsep pengembangan Sister City antara salah satu kota yang ada di Jepang dan Pangandaran.

Dalam Sister City, menurut Andri, banyak hal bisa dilakukan antara kedua belah pihak, seperti masalah sosial, budaya, pengembangan kota dan pariwisat atau pun hal lainnya.

Dalam pertemuan yang digelar pada jamuan makan siang di sebuah rumah makan di Parigi, Andri mengungkapkan, dengan kerja sama ini kedua belah pihak dapat saling tukar informasi berbagai potensi dan bagaimana kita-kiat pengembangannya di masing-masing kota tersebut.

Ditambahkan Andri, dengan konsep ini diharapkan juga bisa mendapatkan jaringan pihak ketiga di jepang, salah satunya dalam upaya pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Pangandaran.

 “Ini merupakan kerjasama Govermen to Govermen, antara Jepang dan Kabupaten Pangandaran. “terangnya lagi.(5/2)

Menanggapi hal tersebut, saat diminta tanggapannya, Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata yang didampingi Ketua komisi II, H. Endang Ahmad Hidayat dan ketua komisi III, Wowo Kustiwa, DPRD Pangandaran, mengatakan, pada intinya Pemkab Pangandaran menyambut baik jika memang itu semua bisa direalisasikan. Karena, lanjut Jeje, pada dasarnya apa pun jika memang itu untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat Pangandaran, tentunya pemerintah menyambut baik.

“Ibaratnya semakin banyak teman, kita akan semakin terbantu dan tentunya kami sangat senang dan siap menjalin kerja sama untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada di Pangandaran. “kata Jeje. (Anton AS)

SEKDA PANGANDARAN PENUHI UNDANGAN PANWASLU TERRKAIT DUGAAN PELANGGARAN ASN

PARIGI-Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Pangandaran, Mahmud, SH, MH, datang memenuhi undanga Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pangandaran di Desa Cibenda Kecamatan Parigi, terkait indikasi adanya pelanggaran yang dilakukan jajaran ASN serta sejumlah kepala desa yang hadir dalam kegiatan Hari Ulang Tahun PDIP ke 45, tanggal 30 januari lalu di panggung terbuka kawasan pantai barat yang diselenggarakan DPC PDIP Kabupaten Pangandaran.

“Kadatangan Pa sekda ini hanya untuk memberikan klarifikasi saja terkait adanya dugaan yang dilakukan ASN dan kepala desa. “terang Ketua Panwas Kabuaten Pangandaran, Iwan Yidiawan, S.Ag.(2/2)

Iwan mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi atas kedatangan sekda untuk memenuhi undangan ke kantor Panwaslu serta sudah memberikan memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan panjang lebar, kenapa dia menyampaikan surat undangan pada bawahannya untuk hadir pada peringatan HUT PDIP beberapa hari lalu.
Dan selanjutnya sesuai  aturan, kata Iwan, Panwaslu segera akan menindaklanjuti sesuai aturan serta hanya meneruskan ke intansi terkait untuk melakukan pembinaan tentang kode etika etik ASN sesuai aturan yang berlaku. Dan tentunya, lanjut Iwan,  secara vertikal ia pun akan meneruskan laporan ini ke Bawaslu.

“Kita ambil hikmahnya saja, mudah-mudahan kejadian ini menjadi perhatian semua, khususnya pemerintah terkait netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada. “kata Iwan.

Sementara saat diminta komentar sejumlah media, Sekda pangandaran Mahmud, menyampaikan, HUT PDI-P ini, menurutnya bukan bagian dari kampanye politik, karena dalam tahapan pilkda ini belum ada penetapan calon Gubernur Jawa Barat.

Bahkan, menurutnya lagi, bukan hanya kali ini saja menghadiri undangan partai politik, undangan dari partai politik lainnya pun ia sempatkan hadir karena untuk memenuhi undangan.

“Tentunya kalau nanti sudah ada penetapan dan sudah memasuki masa kampanye, kami pun tidak berani hadir. ” jelasnya. (Anton AS)

PANWASLU MANGUNJAYA PANGGIL PETUGAS PPDP GUNAKAN JOKI

MANGUNJAYA-Pelaksanaan pencocokan dan Penelitian (coklit) data pemilih pilkada seharusnya dilakukan langsung Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), namun pada pelaksanaannya, (Panwaslu Kecamatan Mangunjaya menemukan adanya praktek pencoklitan yang dilakukan bukan oleh petugas PPDP di wilayah tersebut. Diduga petugas  coklit di Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran menggunakan tenaga orang lain (joki) untuk melakukan tugasnya tersebut.

Menurut Ketua Panwaslu Kecamatan Mangunjaya, Toni Taufiq, pihaknya akan melakukan klarifikasi terkait petugas PPDP yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, apalagi menurut informasi petugas PPDP tersebut tidak langsung bertemu dengan para calon pemilih.

Menurut Toni saat ditemui di sekretariat Panwas, pihaknya menemukan petuga PPDP memberikan tugasnya kepada orang lain yang tidak punya kewenangan untuk melakukan pencoklitan, padahal petugas resmi PPDP mempunyai SK resmi yang diberikan PPS.

“Tentunya  ini merupakan pelanggaran yang dilakukan petugas PPDP. “ungkapnya.(2/2)

Kordinatior Divisi Penindakan Panwalu, Tatang Hernawan, saat diminta komentarnya, membenarkan adanya pelanggaran yang dilakukan petugas PPDP di Desa Sindangjaya yang memberikan tugasnya pada orang lain.

“Kami akan melakukan klarifikasi  terhadap petugas PPDP tersebut, dan ini sekaligus membuktikan bahwa kami tidak main-main dalam melaksanakan pengawasan. “ujarnya. (Isis Koswara )

DISDIKPORA KABUPATEN PANGANDARAN PERIKSA PELAKU VIDEO CALL BUGIL

PANGANDARAN – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pangandaran lakukan pemeriksaan terhadap oknum guru yang diduga sebagai pelaku video call  bugil yang beredar di masyarakat. Pasalnya,  perbuatan yang dilakukan oknum kepala sekolah di kecamatan Cigugur berinisial “N” ini sudah membuat heboh para pengguna media sosial (medsos) beberapa waktu yang lalu. Dalam pemeriksaan yang dilakukan di ruang kerja Sekertaris Dinas itu pelaku pun dihadirkan suami dan anaknya.

Sekretaris Disdikpora, DR.H. M.Agus Nurdin, S.Pd, M.Pd mengatakan. pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya menindaklanjuti kebenaran isyu vidio call  tersebut.

"Dan ternyata dari hasil pemeriksaan pelaku membenarkan bahwa orang yang ada dalam rekaman video call tersebut memang dirinya,"terang salah seorang tim pemeriksa.(2/2).

Disoal siapa lawan jenis dalam rekaman berdurasi 1,50 menit tersebut, pelaku mengatakan, seseorang yang baru dikenalnya sekitar 3 minggu di facebook.

Kepada pemeriksa “N” pun mengatakan, ia seolah merasa dihipnotis dan mau menuruti kemauan pria tersebut walau belum genap satu bulan dikenalnya di facebook.

“Kami pun tidak hanya memeriksa pelaku saja, tapi suami dan anaknya kami minta keterangannya. “kata tim pemeriksa lagi.

Sementara di tempat terpisah,  Kkepala Dinas Disdikpora Kabupaten Pangandaran, H.Surman meminta maaf kepada seluruh lapisan masyarakat dengan beredarnya vidio call  bugil bawahan nya sudah menjadi resah masyarakat.

"Kami atas nama Dinas pendidikan kabupaten Pangandaran meminta maaf yang sebesar besarnya dengan kejadian ini dan untuk selanjutnya kami akan melakukan tindakan pembinaan oknum kepala sekolah tersebut", ungkapnya.

Diperoleh keterangan, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Disdikpora sampai saat ini belum ada keputusan sanksi apa yang akan diberika pada pelaku, hanya saja dinas akan melakukan upaya pembinaan. (AGE)

LAGI, MASYARAKAT KELUHKAN ISI GAS ELPIJI UKURAN 3 KG

SIDAMULIH-Untuk kesekian kalinya kembali masyarakat mengeluhkan terkait kurangnya isi gas elpiji ukuran 3 kg.

Menurut salah seorang warga Dusun Ciberem Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, Pendi (51), gas elpiji yang dibeli dari warung untuk kebutuhan rumahtangganya ternyata hanya berisi setengahnya saja.

“Malah tadi pagi saya cek sendiri isinya tidak nyampai setengah, paling seperepatnya saja. “ungkapnya.(31/1)

Menurutnya, hal ini benar-benar sangat merugikan masyarakat yang menjadi konsumen langsung, karena hanya bisa terpakai beberapa hari saja.

“Saya berharap ini bisa menjadi perhatian serius pemerintah, karena kejadian ini sudah berulang-ulang dan rentu sangat merugikan kami. “imbuhnya. (hiek)