Kegiatan Ulang Tahun PKH Tingkat Kecamatan Sukaraja, Diduga Berbau Praktek Pungli

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Kegiatan ulang tahun program  Keluarga Harapan (PKH) tingkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya diduga berbau praktek pungutan liar (pungli), pasalnya diketahui setelah para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dimintai uang sebesar Rp.50 ribu oleh para ketua kelompok di masing-masing wilayah di setiap desa Se-Kecamatan Sukaraja.

Seperti disampaikan salah satu ketua kelompok yang enggan disebutkan namanya, ia mengaku menarik uang tersebut sebesar Rp.50 ribu dari setiap KPM dengan alasan uang tersebut akan digunakanuntuk kegiatan ulang PKH yang diselenggarakan di Lapang Malaganti Desa Linggaraja.

"Dan uang tersebut langsung saya transfer ke bendahara kegiatan," jelasnya.(12/03)

Ditempat yang sama Ketua pelaksan Kegitan Ulang tahun PKH Triyono membantah jika pihaknya meminta uang sebesar Rp.50 ribu per KPM  untuk ulang tahun PKH, karena jauh-jauh hari sudah ada rencana untuk kegiatan ini yaitu dengan konsep iuran dari setiap KPM Rp 2 ribu dan ini sudah disepakati oleh para KPM.

Hal senada dikatakan para kepala desa ada di Kecamatan Sukaraja, mereka mengaku tidak mengetahui adanya pungutan Rp 50 ribu tersebut karena tidak ada koordinasi dari awal, dan tahu-tahu hal ini sudah ramai di masyarakat yang mengatakan ada pungutan uang oleh kelompok yang diduga disetor oknum pendamping ke panita pelaksana kegiatan.

Undangan yang diterima pun menurut para kepla desa, beda dengan biasa yang menggunakan kop surat Dinas Sosial, tapi ini surarnya ditandatangan pihak pelaksana kegiatan.

"Surat yang kami terima bukan dari dindos dan seharus ada tembusan ke intansi terkait "imbuhnya.

Saat dimintai komentarnya, Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin yang hadir dalam acara ultah PKH tingkat di Kecamatan Sukaraja, menyampaikan, saat ini pihaknya belum bisa memberikan keterangan karena belum menerima data yang akurat.

"Kalau melihat kegiatan yang di laksanakan ini sangat bai, hanya itu yang bisa kami jawab, "tuturnya.

Sementara pihak Polres Tasikmalaya mengaku sudah mengantongi sebagian uang yang belum sempat setorkan  kelompok ke pihak panitia kegiatan ulang tahun PKH,  untuk dijadikan Barang Bukti.

"Kami berharap ada tindaklanjuti sehingga dugaan pungli dalam kegitan ulang tahun PKH di tingkat Kecamatan Sukaraja ini masalahnya bisa terang benderang," ucapnya.
(anwarwaluyo)

Lomba Live Karoke, Barlys Cafe Rajapolah Wadahi Minat Para Pencinta Dangdut

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Tasikmalaya memang dari dulu sudah dikenal gudangnya penyanyi dangdut, terbukti sudah banyak yang sukses hingga menjadi artis papan atas.

Penjaringan lewat lomba-lomba sering dilakukan hampir di setiap daerah, salah satunya di Barlys Cape Rajapolah yang secara rutin mengelar kontes dangdut untuk para customernya.

Seperti disampaikan menejer Barlys Cafe, Kevin, kontes dangdut ini dibuka untuk umum masyarakat Rajapolah dan sekitarnya.

"Lomba dangdut kali ini diikuti 30 peserta berasal dari warga yang  memang sering berkunjung ka cafe kami," ujar Kevin.(18/03)

Lomba live karoke dangdut ini, kata Kevin, even lomba yang kedua kalinya yang digelar mulai dari jam 10 pagi hingga sekitar pukul 23.00.

"Tapi pada even yang pertama beberapa waktu lalu bergenre pop," jelasnya.

Kevin mengatakan, pada dasarnya lomba ini hanya untuk mewadahi minat para pengunjung cafe yang punya hobi nyanyi. Namun ternyata minat pengunjung sangat luar biasa, sehingga suasana cafe pun jadi ramai diserbu pengunjung. 

"Pada lomba live karoke dangdur ini kami juga memberikan sejumlah hadiah dari sponsor dan Barlys Cafe," jelas Kevin. (hiek)

Manfaatkan Reses, Anggota DPRD Frasksi PDIP, Hamdan Sambangi Warga Di Desa Wonoharjo

PANGANDARANNEWS.COM - Menjelang bulan suci ramadhan, anggota DPRD Pangandaran dari fraksi PDI Perjuangan, Hamdan, memanfaatkan waktu resesnya untuk bertemu warga di Dusun Kedungrejo Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran.(18/03)

Bertempat di komplek Mesjid Darussalam, Hamdan dengan hangat larut berdialog serta mendengar apa yang disampaikan warga.

Menurutnya, pertemuan dengan warga, tokoh dan pemuda ini menjadi penting karena ia bisa tahu aspirasi apa yang berkembanga di masyarakat.

"Dan tentu aspirasi ini akan saya bawa untuk dijadikan bahan pembahasan di DPRD," ucap Hamdan.

Hamdan mengaku merasa senang dan nyaman saat berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga tempat pertemuan pun diusahakan di tempat yang memang biasa digunakan sehari-hari oleh warga, bahkan datang di rumah-rumah warga.

Banyak keinginan yang bisa langsung didengar saat berkumpul dengan warga, sehingga menurutnya, ia pun bisa memahami isu apa yang berkembang.

"Dan salah satu kewajiban saya  di DPRD, ya itu tadi harus bisa menyampaikan dan membahasnya bersama rekan-rekan baik itu di komisi atau pun di fraksi," imbuhnya.

Sementara menurut salah seorang Ketua RT pada saat pertemun menyampaikan beberapa keinginan warganya, seperti penambahan penerangan jalan dan saluran air pinggir jalan lingkungan.

"Mudah-mudahan melalui Pa Hamdan keinginan warga kami bisa jadi bahan bahasan di DPRD, dan yang penting bisa terealisasi," ucapnya. (hiek)

Jumat Curhat Di Batukaras, Polres Pangandaran Serahkan Bantuan Kursi Roda

pangandarannews.com - Untuk menampung segala bentuk aspirasi, keluhan, kritik, dan saran dari masyakarat terkait situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Pangandarann Polres Pangandaran menggelar Program Jum'at Curhat yang dilaksanakan rutin setiap hari jumat.

Jumat kali ini digelar di Tempat  Pelelangan ikan (TPI)  Sanghiangkalang Desa Batukaras Kecamatan Cijulang.(17/3)

Beberapa keluhan warga yang didominasi nelayan pun disampaikan dismpaikan sejumlah para yang bermatapencarian di laut, seperti sulitnya pembelian BBM yang kadang tidak mencukupi serta terkait perpanjangan barcode rekomendasi hanya berlaku satu bulan. Para nelayan pun berharap Polres Pangandaran bisa dipermudah mekanisme pembelian BBM, sehingga dapat mencukupi kebutuhan melaut setiap harinya

Menanggapi hal tersebut Polres Pangandaran yang diwakili Kabag Ren Pangandaran KOMPOL Usep Supiyan,S.H ,M.M, menyampaikan, sistem pendistribusian BBM untuk transportasi khususnya perairan memang dibatasi, alasan tersebut dikarenakan BBM termasuk bahan berbahaya yang apabila tumpah di laut akan menimbulkan pencemaran sehingga kapastiasnya pun tidak boleh berlebihan.

Namun, ujar Usep, untuk mengatasi kekurangan pihaknya segera akan dikoordinasikan dengan Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Pangandan dan SPBU.

"Saya menyarankan agar rukun nelayan dengan koperasi membuat landasan tertulis untuk dijadikan dasar pengajuan BBM yang selanjutnya diajukan ke Dinas Kelautan,"ujarnya.

Dalam gelar Jumat Curhat, Polres Pangandaran pun berkesempatan menyerahkan bantuan sosial (bansos), satu unit kursi roda yang diserahkan langsung ke warga Tuna Daksa. Pemberian bantuan ini dilakukan setelah Polres Pangandaran menerima laporan adanya tuna daksa di Kecamatan Cijulang, yang sebelumnya dilakukan pendataan oleh Bhabinkamtibmas untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.

Dalam kesempatan Jumat Curhat, Usep juga tidak lupa mengajak pada warga agar berbuat apapun untuk meringankan beban sesama terutama masyarakat yang tengah kesusahan.

"Tidak perlu jauh-jauh, lihat tetangga di kiri-kanan kita saja bila ada yang kesulitan kita coba ringankan langkah untuk membantu mereka dengan ikhla," ucap Usep.

Usep juga menghimbau masyarakat jika membutuhkan bantuan atau aduan apapun, silahkan datang dan laporkan ke Polsek terdekat atau melalui  WA HotLine Polres Pangandaran 08112442110.(hiek)

Untuk Tingkatkan Pelayanan, Satpol Air Polres Pangandaran Ikuti Sosialisasi Keselamatan & Keamanan Pelayaran TSDP

PANGANDARANNEWS.COM - Polres Pangandaran akan selalu mendukung semua program Pemkab Pangandaran, salah satunya terkait TSDP sebagai salah satu moda transportasi yang memiliki keunggulan lebih ekonomis, ramah lingkungan, serta dapat membuka akses untuk daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (T3P).

Demikian disampaikan Kapolres Pangandaran, AKBP Hidayat yang diwakili Kasatpolairud AKP Sugianto, pada kegiatan  Sosialisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP) bertempat di Pelabuhan/Dermaga Kalipucang. (15/3)

Sugianto mengatakn, kegiatan ini merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan deklarasi kesiapan pelaksanaan pada tanggal 1 Juni 2021.

Sebelumnya pembinaan transportasi penyeberangan untuk fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, namun, kata Sugianto, kini beralih dilaksanakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Materi yang dibahas dalam sosialisasi ini, imbuhnya, meliputi organisasi dan kelembagaan SDP yang ideal setelah penambahan tugas dan fungsi (Tusi) keselamatan dan struktur anggaran pelabuhan SDP yang ideal.

"Diskusi panel terkait pelaksanaan tusi sesuai ketentuan prosedur dan penataan regulasi untuk TSDP serta sinergitas dan pemantapan implementasi pelaksanaan tusi keselamatan dan keamanan pelayaran SDP," jelas Sugianto.

Sugianto menambahkan, Polres Pangandaran berharap sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik, lancar serta menjadi sarana diskusi dan pembelajaran yang baik.

"Sehingga pada ujungnya dapat memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran transportasi sungai, danau, dan penyeberangan," pungkasnya.(PNews)

Dipastikan 8 Desa Di Kabupaten Pangandaran Tahun Ini Ikuti Pilkades Serentak, Balon Di Dua Desa Harus Ikuti Seleksi

pangandarannews.com - Bakal calon kepala desa (kades) di Kabupaten Pangandaran tahun ini dipastikan akan mengikuti seleksi, pasalnya pada pilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun 2023 bakal calon (balon) kades ada yang lebih lima orang.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Pangandaran, Wawan Kustaman saat menggelar rapat koordinasi Pilkades Serentak 2023 di Kabupaten Pangandaran, bertempat di Krisna Beach Hotel 2. (16/03)

Wawan mengatakan, ada 8 desa di Kabupaten Pangandaran yang akan menggelar Pilkade Serentak Tahun 2023, yang dilaksanakan tanggal 3 Mei 2023.

Wawan menjelaskan, kedelapan desa tersebut antara lain Desa Pangkalan (Kecamatan Langkaplancar), Desa Sukajaya dan Ciparanti (Cimerak), Desa Parakanmanggu (Parigi), Desa Ciparakan (Kalipucang), Desa Sukamaju dan Mangunjaya (Mangunjaya), dan Desa Babakan (Kecamatan Pangandaran).

Dari delapan desa tersebut, kata Wawan, ada dua desa yang memiliki pendaftar bakal calon kepala desa lebih dari 5 orang, sehingga harus mengikuti seleksi tes tulis di tingkat kabupaten dan ini dimaksudkan untuk mengetahui kualitas calon yang akan menjadi pimpinan di tingkat desa. Dan untuk soal tes ini, tentu akan dibuat oleh panitia tim seleksi yang berasal dari berbagai unsur.

"Dua desa yang balon kadesnya harus mengikuti tes tersebut, diantaranya Desa Pangkalan dan Desa Parakanmanggu,,” jelas Wawan.

Wawan menyebut untuk Pilkades tahun secara keseluruhan minat masyarakat untuk maju sebagai kades, cukup baik.

Wawan juga berharap pelaksanaan pilkades di Pangandaran dapat berjalan lancar aman dan kondusif,  sehingga mampu menghasilkan pemimpin di tingkat desa berkualitas.

"Serta amanah dan mampu meningkatkan kesejahteraan warganya,” pungkasnya.(hiek)

Kuota P3K Pemkab Pangandaran Tahun Ini Sebanyak 1.551 Orang, Formasinya Akan Disesuaikan Dengan Keuangan Daerah ?

PANGANDARANNEWS.COM - Tahun ini Kabupaten mendapat formasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 1.551 orang, 184 untuk tenaga kesehatan (nakes) dan 1367 guru.

Seperti disampaikan Kepala
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran, H Dani Hamdani, saat ditemui PNews di ruang kerjanya, hal itu berdasarkan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk gaji P3K ini sudah ada slotnya pada DAU dengan estimasi untuk gaji PK3 sebesar Rp 29,3 milyar per tahun yang akan ditranfer dalam DAU.

"Jumlah ini belum termasuk tunjangan dan lain-lain sebesar  Rp 800 ribu per orang, dan ini menjadi beban daerah atau APBD," jelas Dani.(15/03)

Dani mengatakan, besaran gaji P3K ini setara dengan ASN golongan 3A, sekitar Rp 3 juta.

Namun hingga saat ini, imbuhnya, Pemkab Pangandaran belum memastikan apakah seluruh formasi dari Kemenkeu ini akan diambil semuanya karena harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Namun konsekuensi jika Pemkab Pangandaran tidak mengajukan formasi tahun ini,  maka DAU tersebut tidak akan ditransfer.

"Mungkin kita akan coba mengajukan formasi sesuai jumlah ASN yang pensiun tahun ini, istilahnya tambal sulam, mungkin sekitar 250 orang," ucapnya.

Dani juga mengatakan pada tahun lalu Pemkab Pangandaran menerima kuota 355 P3K, dan yang terisi hanya 324.

Ia menyebut, pihaknya segera akan membahas terkait usulan formasi P3K untuk tahun ini bersama bupati, wakil bupati dan Sekretaris Daerah (sekda).

"Mungkin minggu depan kami akan bahas hal ini," pungkasnya.(hiek)

Sambut Ramadhan, Anggota DPRD Pangandaran Fraksi PPP, Asikin Gelar Reses Bertemu Kostituen Di Mangunjaya

PANGANDARANNEWS.COM - Bertempat di aula MA, Life Skil Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran komisi I dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H Asikin melaksanakan reses untuk bertemu dengan kostituen. (15/03)

Selain merupakan ajang komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala ini juga merupakan salah satu kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses yang dimanfaatkan untuk menyampaikan program kerjanya maupun untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Seperti disampaikan H Asikin kepada sejumlah awak media,  ada beberapa program yang akan dilaksanakan menjelang Romadhon, diantaranyab mengumpulkan sejumlah kyai pondok pesantren yang ada di wilayah Kecamatan Mangunjaya sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan bahwa pada bulan rhomadon ini akan di adakan kegiatan Santri Kilat (Sanlat)SANLAT.

Menurut Asikin, rencananyaSanlat ini akan dilaksanakan di pondok pesantren baik itu yang sudah mempunyai Izin Oprasional Pondok pesantren (Ijop) maupun yang belum.

"Walau di komisi I tidak membidangi pendidikan namun ini tentunya ada kaitannya dengan tugas keagamaan saya,  terlebih sekarang momennya bulan suci Rhomadhon," kata Asikin.

Pada bulan Rhomadhon nanti, kata Asikin, Bupati Pangandaran juga akan melaksanakan Shafari Romadon yang selalu dilaksankan setiap tahun.

"Saya berharap para guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren bisa hadir dan ikut pada pada acara safari ramadhan pemda ini," ujarnya. (toni)

Bupati Lantik 815 PNS Dan Jafung Di Lingkup Pemkab Pangandaran

PANGANDARANNEWS.COM - Bertempat di alun-alun Parigi, Bupati Kabupaten Pangandaran Jeje Wiradinata melantik serta mengambil sumpah 815 PNS dan Jabatan Fungsional (japung).

Sebanyak 565 dilantik menjadi PNS dan 249 guru lama yang diangkat jadi pejabat fungsional serta satu diangkat menjadi pustakawan, selain guru dan pustakawan ada juga dari kesehatan dan penyuluh.

Dalam sambutannya bupati menyampikan pengankatan ini diharapkan bisa menambah kekuatan birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran, sehingga analisa jabatannya bisa terpenuhi serta 

pelayanan terhadap masyarakat pun akan lebih baik lagi.

"Selain bisa menjadi pengayom, para ASN ini harus berpihak pada kepentingan masyarakat,"  ucap bupati.(15/03)

Bupati juga meminta agar ASN ini bekerja sepenuh hati, namun kalau KTPnya saja belum Pangandaran bagaiman bisa sepenuh hati.

Bupati menambahkan, saat ini Pemkab Pangandaran sedang menghitung kebutuhan ASN dan estimasi belanja pegawai.

Jika dirasa masih kurang ungkap bupati, ia akan meminta untuk menambah kekuranganya melalui analisa jabatan apa yang kurang.

"Nanti BKPSDM yang akan menganalisanya," imbuhnya.(hiek)

Satreskrim Polres Pangandarab Gelar Rekontruksi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Terjadi Di Dusun Buniayu

PANGANDARANNEWS.COM -  Satuan Reskrim Polres Pangandaran siang tadi menggelar rekonstruksi kasus dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi beberapa waktu lalu di Dusun Buniayu RT. 001 RW. 003 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi, yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Dalam kegiatan tersebut ada 5 orang Penyidik Pembantu yang dipimpin langsung Kasat Reskrim AKP Luhut Sitorus, S.H., M.H., Inafis Sat Reskrim Polres Pangandaran jumlah 2 orang, Jaksa Penuntut Umum jumlah 2 orang dipimpin oleh Jaksa Peneliti Sunardi S.H., Penasehat Hukum (LBH) 1 Orang, Pekerja Sosial 2 orang, Dinas P3AKB 4 Orang.

Kepada sejumlah awak media, Kasat Reskrim AKP Luhut Sitorus, S.H., M.H. mengatakan dalam rekonstruksi ini dilakukan 11 adegan dan pelaksanaan rekonstruksi ini sesuai dengan BAP tersangka.

"Rekonstruksi ini sangat penting sebagai gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana," jelas Luhut.(14/03)

Selain itu, imbuh Luhut, rekontruksi ini juga untuk menguji kebenaran keterangan pelaku ataupun saksi yang ada sehingga dapat diketahui benar tidaknya tersangka melakukan suatu tindak pidana.

"Dan ini tentu seperti yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan," imbuhnya..(PNews)