PASCA AMBLAS JEMBATAN CIPUTRAPINGGAN, OW PANTAI PANGANDARAN SEPI PENGUNJUNG

PANGANDARAN-Pasca amblasnya jembatan Ciputrapinggan perbatasan Kecamatan Pangandaran dan Kalipucang, kunjungan wisatawan ke Obyek Wisata (OW) Pantai Pangandaran nyaris terhenti. Warung-warung penjual makanan, sewa ban atau iringi-iringan kendaraan odong-odong dengan gemerlap lampu dan suara hingar musik yang biasanya memadati jalanan di sekitar pantai pun kini tidak terlihat.

"Kunjungan wisatawan ke pantai pangandaran, hilang hingga 95 %. "Ungkap Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata.

Pemda Pangandaran pun terus mengebut pembuatan jembatan darurat untuk mengantisipasi terputusnya jalur lalu lintas keluar masuk Pangandaran hingga pengerjaannya pun dilakukan siang dan malam.

"Jembatan ini sangat vital, sekarang kami benar-benar fokus untuk segera menyelesaikan jembatan darurat ini sesegera mungkin. "imbuh Jeje.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Industri Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disparindagkop UMKM) Kabupaten Pangandaran, Drs. Muhlis membenarkan, kunjungan wisatawan ke obyek pantai Pangandaran mengalami penurunan drastis pasca jembatan Ciputrapinggan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 karena merupakan satu-satunya akses ke Pangandaran dari arah Kota Banjar dan Jawa Tengah.

"Dampak amblasnya jembatan tersebut sangat terasa sekali pada kunjungan wisata khususnya ke obyek pantai Pangandaran. "jelas Muhlis.(31/10).

Tapi menurunnya jumlah kunjungan wisatawan tersebut tidak terjadi di obyek Pantai Batukaras. Menurut Muhlis, wisatawan yang datang ke Batukaras hanya turun hingga 10 % saja.

"Wisatawan yang datang ke Batukaras lebih banyak  menggunakan jalur dari arah Kabupaten Tasikmalaya.  "Terang Muhlis lagi.

Sementara menurunya pengunjung ke Green Canyon, sambung Muhlis, lebih banyak disebabkan curah hujan yang terus menerus. Selain bahaya untuk dikunjungi, air yang mengalir di sungai itu keruh bercampur lumpur yang terbawa air hujan di atasnya. 

Disoal target PAD dari sektor pariwisata, menurut Muhlis, kemungkinan untuk tahun ini tidak akan tercapai dari target setelah perubahan anggaran tahun 2016, Rp.10 milyar.

"Kemungkinan estimasi capaian PAD di bawah 80 %. "ungkapnya. (hiek)

DADANG DIMYATI: "KONTRAKTOR NAKAL TIDAK AKAN DIBAYAR..."

PANGANDARAN – Munculnya kekecewaan masyarakat terhadap hasil sejumlah pekerjaan  proyek pemerintah disikapai serius oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Inpormatika (Dispuhubkominpo) Kabupaten Pangandaran.

Kepala Dispuhubkominpo Kabupaten Pangandaran, Drs. H. Dadang Dimyati mengaku, pihaknya pun sudah mengetahui banyak masyarakat yang kecewa terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan pihak pemborong baik penunjukan langsung atau lelang belum terindikasi adanya kerugian negara.

“Pada APBD tahun 2016 untuk di dinas kami ada 20 paket penunjukan langsung dan 160 paket yang dilelangkan,” terang Dadang.(30/10).

Masih dikatakan Dadang, saat ini masih banyak pekerjaan baru 6 bulan atau masih dalam masa pemeliharaan. Jika hasil pekerjaan mengalami kerusakan pada masa pemeliharaan maka pihak kontraktor wajib memperbaiki kembali.

“Kami menemukan beberapa pekerjaan yang dinilai buruk oleh masyarakat, setelah melakukan klarifikasi hal tersebut selain akibat faktor cuaca yang tidak mendukung ada juga yang terkena dampak bencana,” tambahnya.

Namun Dadang menegaskan apabila dilapangan terdapat kontraktor atau konsultan perencanaan dan konsultan pengawas yang nakal, pihaknya tidak akan membayar pekerjaan tersebut.

Jika masyarakat ada yang mengetahui kontraktor mengesubkan pekerjaan ke CV yang bukan pemenang tender atau menemukan konsultan pengawas fiktif, Dadang pun meminta peran aktif masyarakat untuk segera melaporkan hal tersebut ke dinasnya.

“Silahkan laporkan saja langsung ke kami dan hasil pekerjaannya tidak akan kami bayar,” tegasnya. (AGE)

UNTUK KEPENTINGAN WISATA GREENCANYOON, WARGA PERTANYAKAN, IJIN RUMAH MAKAN DI SEPADAN SUNGAI CIJULANG

CIJULANG– Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Pangandaran mengingatkan agar para pengusaha hotel maupun restoran untuk ikut mengatasi pencemaran  lingkungan demi terwujudnya lingkungan yg bersih di area wisata.

      “BPLH telah membuat surat edaran untuK para pengusaha hotel dan rumah makan di Pangandaran agar mentaati aturan dan ikut mengatasi pencemaran lingkungan” kata Kepala  BPLH Kabupaten Pangandaran, Surya Darma,SH.MM. (28/10).

Menurut Surya, sebagai daerah tujuan wisata, Pangandaran tidak hanya dikunjungi wisatawan domestik, tapi wisatawan mancanegara memilih pangandaran jadi tujuan wisatanya. Dan jika bicara pariwisata, lanjut Darma, ia memiliki kaitan erat dengan lingkungan alam sebagai penunjangnya, karenanya para pengusaha yang bergerak di bidang pariwisata hendaknya memperhatikan lingkungan yang bersih.

 “Tata kelola Lingkungan telah diatur dalam UU No 32 thn 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” tegas Surya Darma.

Hasil penelusuran p-news di sepanjang kawasan sungai Cijulang, tepatnya sebelum area wisata Greencanyoon,  masih banyak bangunan waru8ng-warung kecil hingga rumah makan besar di bantaran sungai tersebut.

Hal senada dikatakan pemilik bodyrafting Baraja, Rahmat, menurutnya alangkah indahnya bila pinggiran sungai Cijulang menuju objek wisata Green Canyon dibangun gazebo-gtazebo atau ruang terbuka hijau untuk mengatasi pencemaran air sungai yang diakibatkan dari limbah rumah makan.

“Ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar penataan harim sungai terlihat hujau dan asri. “ujar Rahmat.(31/10).

           Disampaikan Rahmat, jika tidak secepatnya dibenahi, dikhawatirkan sungai disekitar kawasan wisata Green Canyon, ke depan, akan banyak bermunculan bangunan-bangunan lain. Seperti yang terlihat sekarang, dengan jejeran rumah makan yang memanfaatkan harim sungai tersebut, terkesan kumuh dan kurang tertata. Hal tersebut pasti akan berimbas pada berkurangnya penghasilan para pelaku wisata dan pendapatan asli Daerah (PAD).

“Yang ditakutkan kami,  dampak dari semua itu, wisatawan pun akan enggan datang ke Greencanyoon. “ucap Rahmat lagi.

Ditempat terpisah, tokoh masyarakat Cijulang, H.Ayo Sahyo menegaskan, semua ini dibutuhkan ketegasan Pemerintah Daerah melalui instansi terkait sebelum pada akhirnya aliran sungai Cijulang  benar-benar tercemar.

"Kami masyarakat Cijulang yang peduli pada kelestarian lingkungan hidup di kawasan wisata Green Canyon, pada hari kamis lalu, (28/10) telah melayangkan surat ke BPLH Kabupaten Pangandaran terkait masalah ini", tandasnya. (AGE)

ULAR HITAM DI JEMBATAN KONGKOLONG CIJULANG SERING KAGETKAN WARGA

CIJULANG-Keberadaan ular di sekitar jalan menuju bandara nusawiru, tepatnya di jembatan Kongkolang,  sampai saat ini masih tetap menjadi misteri warga sekitar Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang. Pasalnya, ular sejenis kobra yang diperkirakan sebesar lengan orang dewasa dan panjang sekitar 6 meter ini kerap muncul secara tiba-tiba. Kali ini kemunculan ular tersebut sempat terlihat petugas Kepala Instruktur Bandara Nusawiru dari Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat, Hendra, saat ia melintas jalan bandara tersebut pulang dari sholat juma’t.

Menurutnya, saat ia sedang mengendarai speda motornya, tiba-tiba melihat ular sedang melingkar di tengah jalan, hingga Hendra pun kaget dan terjatuh dari speda motornya.

“beruntung saya menderita luka lecet di lengan dan kaki saja. “tutur hendra.(30/10).

Diceritakan Hendra, saat sedang mengendari motornya, ia kaget melihat ular hitam sebesar lengan ditengah jalan, saat itu ia sedang lihat ke sisi jakan melihat trotoar jalan baru,

Ketika pandangan matanya ke depan, entah datangnya dari arah mana, Hendra melihat uloar di depannya, secara refleks ia rem motornya hingga terpeleset dan jatuh.

“Melihat saya terjatuh dari motor, orang-orang yang melihat kejadian pun datang menolong saya."tutur Hendra.

Tapi aneh, saat ia ceritakan kenapa dirinya sampai terjatuh dari motor, orang-orang yang menolongnya hanya menggeleng heran karena menurut mereka tidak melihat ular seperti yang dicertakannya.

Menurut Hendra, kejadian tersebut merupakan yang kedua kalinya ia alami. Kejadian pertama, sekitar satu tahun lalu, waktu itu kebetulan dirinya sedang ada keperluan ke Cijulang, sekitar jam 18.00, saat adzan magrib berkumandang di mesjid-mesjid, saat melintasi jembatan kongkolong, tiba tiba terlihat seperti benda hitam membentang ditengah jalan, karena rasa penasaran, ia pun mendekati benda tersebut. Dan ternyata saat diamati lebih dekat benda hitam tersebut bergerak. Ketika terlihat semakin jelas terlihat,  ternyata ekor ular besar. Karena keburu takut ia tidak sempat melihat ke arah kepalanya, tapi diperkirakan jika ekornya yang yang dilihatnya, diperkirakan ularnya sebesar tiang lampu mercuri.

”Mungkin ular yang saya lihat juma’t kemarin ular yang sama saat saya klihat tahun 2015 lalu dan sempat menjadi perbincangan warga sekitar, karena dari cerita warga, warna, panjang dan ukuran ular tersebut sama dengan yang saya lihat. “Kata Hendra lagi.

Salah seorang warga Cipariuk, Nusawiru, Parno (65), dirinya pun mengaku pernah melihat ular hitam seperti yang dilihat Hendra. Ketika anaknya masih punya warung kecil di dekat jembatan kongkolong sekitar 10 bulan yang lalu.
"Saya pernah melihat dua kali keberadaan ular hitam tersebut sekitar pukul 01.00 dini hari, ular tersebut membentang membelah jalan, tapi sayang saya juga tidak sempat melihat kepalanya, hanya melihat dari perutnya sampai ekornya, perkiraan besarnya sebesar paha orang dewasa, sampai sata terkesima melihatnya", paparnya.

Menurut warga Desa Kiondangjajar, bukan hanya Parno dan Hendra saja, warga lain pun banyak yang sempat melihat keberadaan ular tersebut sedang melintas di jalan menuju Bandara Nusawiru, tepatnya di dekat jembatan Kongkolong, dan biasanya muncul saat menjelang adzan magrib atau tengah malam sampai waktu menjelang shubuh.  (AGE)

MASYARAKAT CIKONDANG SINDANGSARI DAMBAKAN PERBAIKAN JALAN

CIMERAK-Infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, tepatnya di jalur Sindangsari - Cikondang, kondisinya sangat memprihatinkan. Selain rusak, jaklan tersebut sangat licin saat turun hujan.

Padahal, jalan tersebut sangat vital karena tiap hari dipakai akses perekonomian, terutama hasil gula kelapa yang tiap harinya mencapai 10 ton untuk dipasarkan ke kota-kota besar.

Salah seorang tokoh masyarakat Cimerak, Uce Hasid yang juga anggota DPRD Kabupaten Pangandaran komisi III, menyayangkan perihal kondisi jalan  dengan kerusakan yang cukup parah tersebut.

"Jalan ini menjadi urat nadi lalu-lintas perekonomian masyarakat disini dalam pendistribusian komoditi gula kelapa, tapi kenapa pemkab terkesan tidak memperhatikan kondisinya..?”ungkap Uce.(28/10).

Uce menambahkan, jalan yang rusak parah ini mencapai 8 km, diharapkan pemerintah segera melakukan perbaikan.

“jika terlalu lama dibiarkan, maka dikhawatirkan akan menghambat roda perekonomian masyarakat pedesaan di Kecamatan Cimerak. “kata Uce lagi.

Hal senada dikatakan anggota BPD Desa Mekarsari, Saleh Aji, curah hujan yang tinggi saat ini dengan keadaan jalan rusak, sangat riskan terjadi kecelakaan karena kondisi jalan tersebut licin. Menurut saleh, masyarakat sangat berharap kondisi jalan tersebut segera  diperbaiki

“Kami khawatir bila truk pengangkut gula tergelincir dan terguling. “ungkap Saleh.

Salah seorang warga pengrajin gula kelapa mengungkapkan, Pemkab Pangandaran seharusnya lebih mengutamakan masalah infrastruktur jalan di pelosok karena manfaatnya sangat dirasaan langsung oleh masyarakat,

“Semoga pemkab pangandaran bisa cepat merealisasikan nya", ungkapnya. (AGE)

IRMA, BOCAH 5 TAHUN PENDERITA PENYAKIT SEJENIS GIZI BURUK

CIGUGUR-Seorang bocah warga Rt 03 Rw 04 Dususn Mekarsari Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran,Irma Sukmawati (5) sudah lama mengidap penyakit semacam gizi buruk membuat tubuhnya kurus dan untuk makan pun harus dibantu infus.

“Ini sudah lama, sejak ia berusia 7 bulan. “terang Ibunya. (28/10).

Menurut ibunya, Irma dalam dua minggu sekali harus ganti infus untuk membantu kesehatannya. Dan kadang harus dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis dalam rangka pengobatannya.

“Saya menggunakan BPJS untuk berobat anak saya. “terangnya lagi.

Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari, usai menghadiri peringatan HUT Partai Golkar di Lapang Cimindi kecamatan cigugur berkesempatan melihat Irma, di rumah salah seorang warga sekitar lapang.

“Secara pribadi atau atas nama Pemerintah Daerah saya sudah sering menengok  Irma. “Terang Adang.

Menurut Adang, sebenarnya Irma bukan menderita gizi buruk, tapi karena penyakit yang dideritanya yang membuat ia seperti ini. Dan selama ini, menurut Adang, ia pun rutin melihat keadaan dan perkembangan kesehatan Irma serta membantu proses pengobatan melalui BPJS. 

“Masalah kesehatan masyarakat merupakan salah satu perioritas kebijakan Pemkab Pangandran, jadi sudah pasti Irma pun menjadi perhatian kami. “ungkap Adang. (hiek)

PERINGATAN HUT PARTAI GOLKAR KE 52 DI CIGUGUR, M. TAFIQ; “KEPEMIMPINAN JEJE-ADANG TETAP SOLID “

CIGUGUR-Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar Kabupaten Pangandaran diselenggarakan 3 hari pasca peringatan Hari Jadi Kabupaten Pangandaran ke 4.  Bertempat di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur, HUT yang dihadiri Angggota DPR RI dari Fraksi Golkar asal pemilihan dapil X (Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran dan Kota Banjar), Agun Gunanjar, perwakilan DPD Propinsi, Bupati-Wakil Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata –H. Adang Hadari, Ketua DPRD, Iwan M. Ridwan, S.Pd, M.Pd, tamu undangan lainnya dan ratusan kader serta simpatisan partai golkar Pangandaran.

HUT partai golkar ke 52 ini semakin istimewa saat diantara tamu undangan, juga hadir mantan Bupati Ciamis 2 periode, H. Engkon komara dan ketua Presidium pemekaran DOB Pangandaran, H. Supratman.

Dalam pidato politiknya, kertua DPD Pangandaran, M. Taufiq menyampaikan, pasangan H. Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari tetap akan solid hingga masa bakti kepemimpinan 5 tahun ke depan.

“Walau kami berbeda partai, tapi untuk urusan membangun pangandaran, kami akan tetap bahu membahu dan saling mengisi satu sama lain untuk kepentingan masyarakat pangandaran.” Kata Taufiq.(28/10).

Seluruh kader partai golkar, lanjut Taufiq, harus lebih peka menangkap apa yang dikehendaki rakyat di desa-desa, kalau selama ini partai golkar besar, itu karena dukungan rakyat.

“Seluruh kader harus tahu aspirasi sekecil apa pun yang ada di masyarakat. ‘imbuh Taufiq.
Sementara, dalam sambutannya , Agun Gunanjar, mengatakan, seluruh kader golkar yang ada di daerah harus biusa meningkatkan sunber Daya Manusia (SDM), meningjkatkan kofetensi dan kemahiran dalam pengasaan bahasa.

“Dan harus diketahui seluruh kader, secara nasional partai golkar mendukung penuh pemrintahan di bawah pimpinan Jokowi-JK. “terang Agun.

Dikatakan Agun, partai golkar harus bisa merubah mainset untuk memajukan kepentingan rakyat.

“Suara golkar adalah suara rakyat. “tegas Agun.

Menyikapi pemerintahan Kabupaten Pangandaran pada usianya yang ke 4, Agun menilai sudah solid dengan kinerja yang terukur. Keberadaan kabupaten Pangandaran, menurut Agun, berada di lokasi yang sangat strategis sebagai pintu gerbang jalur selatan pulau jawa.

“Kita tidak akan mampu berbuat banyak tanpa bantuan dan dukungan dari partai –partai lain. “kata Agun. (hiek)

DPRD KECEWA, KONSULTAN PROYEK JARANG KE LAPANGAN

PARIGI-Banyaknya keluhan masyarakat tentang buruknya pengerjaan infrastruktur yang dikerjakan beberapa rekanan membuat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd angkat bicara. Menurutnya,  Komisi III telah bekerja maksimal dan menepis tuduhan DPRD kurang respon menanggapi aspirasi masyarakat.

"Saya tanya langsung kapada Ketua Komisi III, apakah sudah melaksanakan pengawasan, dan  jawabannya sudah maksimal,” kata Iwan.

Masih menurut Iwan, buruknya proyek infrastruktur dikarenakan kurang tepatnya perencanaan, sistem pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan maksimal, kecurangan pihak rekanan dan lemahnya pengawasan dari pihak konsultan.

“Konsultan perencanaan tidak boleh asal asalan dalam merencanakan suatu pekerjaan, ULP (Unit Layanan Pengadaan-red) harus jeli dalam menentukan pemenang tender, rekanan yang melakukan penawaran jumping jangan dijadikan  pemenang,” tegas Iwan.

Ditambah Iwan, pembiorong pun seharusnya saat mengikuti proses lelang biasanya melampirkan sertifikat tenaga ahli, namun kenyataan dilapangan sarat itu tidak ada.

“Bagaimana pekerjaan mau bagus, petugas lapangan dari pihak pemborong kebanyakan bukan tenaga ahli bahkan  mirisnya lagi, memahami gambar pun tidak bisa,” ungkap Iwan kesal.

Lebih lanjut Iwan mengatakan, keterbatasan personel seperti yang sering dikemukakan pihak dinas tehnis jangan selalu dijadikan alasan, sehingga mengurangi fungsi pengawasan kepada pemborong.

“Konsultan pengawas itu kan di bayar, tapi kenapa ke lapangan tidak pernah atau jarang ada, kan ini aneh…” kata Iwan.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Pangandaran, Wowo Kustiwa berharap para konsultan pengawas jangan hanya datang di awal dan diakhir pekerjaan.

“Jangan hanya datang ketika melakukan pemeriksaan awal dan saat pemeriksaan akhir saja, pengawas harus ada di tempat setiap hari kerja ,” tegas Wowo. (AGE).

AGUS BUDIMAN: “TIDAK BENAR KAMI ABAIKAN SDN IV KERTAMUKTI..”

CIJULANG-Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) SDN 4 Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran terus berlanjut walau fasilitas tiga ruang kelas disekolah tersebut mengalami kerusakan akibat rangka atap baja ringannya mengalami keropos/berkarat hingga akhirnya ruangan kelas tersebut tidak dipakai lagi, dikhawatirkan bisa mencelakai siswa di dalam kelas karena sebagian atap gentingnya banyak yang jatuh.

“Keadaan tersebut sudah berlangsung sejak dua bulan lalu. “Kata salah seorang guru, Wardi.(26/10).

Awalnya, menurut Wardi, ada beberapa genting yang jatuh di ruangan kelas tersebut tapi saat itu juga bisa diatasi. Namun semakin kesini keadaan atap tersebut semakin parah.

“Melihat hal tersebut dan untuk menjaga keselamatan siswa, kami pun berinisiatif menurunkan semua genting.di tiga ruangan kelas tersebut."ungkapnya.

Dikatakan wardi lagi, ruang kelas yang dibangun tahun 2009, (saat itu masih Pemkab Ciamis) dibangun dengan rangka atap baja ringan.

“Mungjkin karena sudah 7 tahun , ditambah  lokasi sekolah kami berada di pinggir laut, maka atap rangka baja tersebut cepat berkarat dan keroipos. “terang Wardi.

Ditemui di ruang kerjanya, Kasi Sarana Pendidikan Dasar (dikdas) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga kabupaten Pangandaran, H. Agus Budiman menjelaskan, sejak tiga bulan lalu pihaknya sudah mengajukan usulan ke Kemeterian Pendidikan Nasional (kemendiknas) dengan mengajukan Ruang Kelas Baru (RKB), namun samapai saat ini, menurut Agus, belum bisa ada realisasi.

“Tidak benar jika di media dikatakan, pihak Dinas Pendidikan Pangandaran tidak memperhatikan SDN 4 Kertamukti. “terang Agus.(26/10).

Bahkan, menurutnya, didampingi Ketua K3S Cimerak, Wawan Kustaman, ia sudah dua kali meninjau langsung ke lapangan.

“Jadi tidak benar jika kami tidak merespon apa yang terjadi di sekolah-sekolah yang ada di daerah, karena ini memang tanggungjawab kami dalam menyediakan sarana untuk terselenggaranya kegiatan belajar siswa. “tegas Agus.

Untuk sementara ini, menurut Agus, agar tidak menggangu proses belajar, kegiatan belajar mengajar dipindahkan di ruang perpustakaan dan lorong bangunan kelas.

“Mudah-mudahan pada anggaran 2017 Kemendiknas, tepatnya bulan april realisasi anggaran untuk RKB SDN Kertamukti 4 bisa direalisasikan. “Kata Agus.

 Terkait masalah fasilitas pendidikan, sebenarnya kata Agus, dari Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran Bidang Dikdas, sangat memprioritaskan semua kebutuhan yang langsung menyangkut kebutuhan KBM, termasuk rehab untuk sekolah yang sudah tidak layak.

“Karena anggaran untuk RKB SDN 4 Kertamukti menggunakan anggaran dari pusat, maka prosesnya pun beda dengan anggaran dari APBD kabupaten. “terang Agus lagi. (AGE).

TATANG SUHERMAN: ”SEJAK APRIL 2016, PEMKAB PANGANDARAN TIDAK MENGELUARKAN IJIN TOKO MODERN”

CIJULANG/PARIGI-Menanggapi masih maraknya pembangunan toko modern, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata merasa perlu angkat bicara. Menurutnya, sejak ia mengeluarkan kebijakan moratorium pendirian toko modern bulan april 2016, karena masalah toko modern masih memerlukan pengkajian Pemkab Pangandaran. 

Menurut Jeje, moratorium tersebut bersipat sementara sambil menunggu hasil kajian pemda, karena ditenggerai keberadaan toko modern bisa mengganggu keberadaan pasar tradisional yang sudah lebih dulu ada dan dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Kalau tidak ada yang berani, saya sendiri yang akan menutup toko modern tidak berijin tersebut. “Tegas Jeje kepada sejumlah awak media saat ditemui di jembatan Ciputrapinggan beberapa hari lalu.

Langkah bupati mengelurkan moratorium tersebut langsung di tindak lanjuti BPPT PM Kabupaten Pangandaran dengan tidak satu pun ijin pendirian toko modern dikeluarkan.

“Sejak bulan april 2016, saat bupati mengeluarkan kebijakan moratorium pendirian toko modern, kami sudah tidak mengeluarkan ijin untuk pendirian toko modern di pangandaran. “Ungkap kepala BPPT PM, H. Tatang Suherman, SH, M.Si, ditemui usai mengikuti upacara peringatan Harti Jadi Kabupaten Pangandaran di lapang parigi.(24/10).

Hal senada dikatakan Camat Pangandaran dan parigi, Drs. H. Yayat Kiswayat, M.Si dan Haryono, S.Sos. menurut kedua camat tersebut, pihaknya tidak mengetahui apalagi mengeluarkan ijin pendirian toko modern di wilayahnya.

“Kami tidak akan gegabah mengeluarkan ijin, apalagi jelas-jelas untuk pendirian toko modern bupati Pangandaran sudah mengeluarkan moratorium. “ungkap mereka.(24/10).

Sementara, saat ditemui PNews pada rapat paripurna Hari Jadi Kabupaten Pangandaran di gedung Da’wah Cijulang, Kepala Satuan Polisi Pamong Parja Linmas (Satpol PP Linmas) Kabupaten Pangandaran, Dadang Abdul Rochman, S.Ip mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan Surat Perintah (SP) 1 dan 2 pada pengusaha toko modern yang membangun tanpa ijin tersebut. Diantaranya, di Desa Pangandaran dan Desa Babakan (Kecamatan Pangandaran), Desa Ciliang dan Desa Parigi (Kecamatan Parigi).

Dalam SP tersebut, lanjut Dadang, pihaknya meminta pengusaha untuk menghentikan kegiatan apapun, pembangunan gedung, pentaan barang, apalagi operasional.

Dadang juga mengatakan, jarak antara SP 1, SP 2 dan SP 3 selama tujuh hari kerja. Dan jika hingga waktu SP 3 habis, maka dianggap tidak mematuhi ketentuan.

“Apa bila mereka tidak mengindahkan SP3, terpaksa kami melakukan penutupan secara paksa,” tegas Dadang.

Sementara di salah satu media on line, perwakilan toko modern, Yana Diana menjelaskan, ia mempertanyakan kebijakan moratorium bupati yang tidak disosialisasikan ke publik.

“Itu tugas BPPT PM untuk mensosialisasikan moratorium itu. “ujarnya. (hiek)