SIMPATIKA, APLIKASI DATA SERTIPIKASI GURU KEMENAG

CIJULANG-Keterlambatan pencairan sertifikasi guru baik sukwan maupun PNS dilingkungan kementerian agama ternyata disebabkan adanya beberapa faktor.

Seperti disampaikan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Pangandaran, Ahmad Buhaiqi, sistem input data masih dilakukan secara manual, perencanaan anggaran yang kurang memperhitungkan kenaikan jumlah guru yang akan mempunyai sertifikasi dan beberapa faktor lain merupakan penyebab keterlambatan ini,

“Kendala inilah yang menyebabkan selama ini terlambtanya pencairan sertipikasi. “Kata Ahmad.(21/10).

Namun menurut Ahmad, kini Kementerian Agama sudah mempunyai aplikasi terbaru yang bisa menuntaskan persoalan keterlambatan tersebut. Dengan SIMPATIKA ( Sistem Informasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kementrian Agama) kendala yang selama ini menjadi permasalahan sudah bisa diatasi.

 “Dengan SIMPATIKA, ke depan Insaalloh tidak terjadi ada lagi keterlambatan. “ungkap Ahmad.

Ahmad menambahkan, aplikasi SIMPATIKA ini mempunyai beberapa keunggulan yang akan membantu pemerintah dalam hal ini kementrian agama dalam proses pembayaran uang sertifikasi. Sehingga guru sebagai  penerima sertifikasi pun benar-benar akan lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya.

“Sistem input datanya online, sehingga nanti bisa diketahui guru pemegang sertifikasi mana saja yang telah serius menjalankan kewajibanya dan berhak mendapatkan sertifikasi tersebut,” jelas Ahmad.

Dan ntuk masalah sertifikasi terhutang kepada para guru honorer di lingkup Kemenag kabupaten Pangandaran yang berjumlah 506 guru honorer,  menurut Ahmad, mudah-mudahan bisa diselesaikan pada tahun 2018  setelah Kemenag Pangandaran resmi terpisah dari Kemenag  Ciamis.

"Dan Alhamdulillah uang sertifikasi untuk bulan juli, agustus dan september sudah dibagikan tanggal 20 Oktober kemarin, “terang Ahmad.

 Sepertti diketahui, jumlah guru di lingkungan kemenag di Kabupaten Pangandaran ini tercatat ada 506 guru honorer dan 103 guru yang sudah PNS.

Lebih lanjut Ahmad menjelaskan, tidak semua guru pemegang sertifikasi berhak mendapatkan uang sertifikasi, karena pembayaran uang tersebut  bisa dicairkan apabila memenuhi beberapa kriteria yang harus dilaksanakan para guru tersebut.

“Mata pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut harus linear dengan sertifikasinya dan harus memenuhi 24 jam  JTM (jam tatap muka – red) perminggu, sehingga apabila ada guru yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka mereka tidak bisa menuntut uang sertifikasi dan negara tidak berkewajiban untuk membayarnya” tandasnya. (AGE)

CIJULANG DAN PARIGI IKUTI LOMBA PASAR RAKYAT TINGKAT PROVINSI

CIJULANG-Pasar Desa Cijulang dan Pasar Parigi Pemda Kabupaten Pangandaran mengikuti lomba Pasar Rakyat Tingkat Provinsi yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, jumat (21/10) mendapat kunjugan tim juri dari provinsi untuk melakukan penilaian langsung pada kedua pasar tersebut.

Salah seorang tim juri provinsi yang juga Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Provinsi Jawa Barat, Nandang, mengatakan, dengan  diadakanya lomba pasar rakyat ini bertujuan untuk memacu pembangunan pasar tradisional secara menyeluruh.

“Pasar tradisional harus bisa bersaing dengan pasar modern yang akhir-akhir ini semakin menjamur,” katanya.( 21/10).

Dikatakan Nandang, pasar tradisional harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi kemajuan jaman sehingga keberadaanya bisa tetap eksis sebagai pusat perekonomian
Peran serta pemerintah daerah, menurut Nandang,  diharapkan lebih maksimal dalam membangun infrastruktur, permodalan dan tata kelola pasar tradisional yang profesional.

“Program ini akan berhasil apabila ada kesinambungan kebijakan antara provinsi dan pemerintah kabupaten,”Jelas Nandang.

Kriteria penilaian tim juri diantaranya mengenai adminsitrasi tanah pasar, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Penataan lokasi pedagang, kebersihan, ketersediaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) serta penataan lokasi parkir kendaraan.

“Penilaian lebih ditekankan terhadap manajerial pasar dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan pasar tradisional serta infrastruktur pendukung yang tersedia,”imbuh Nandang.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Pangandaran, Asep Dudu Sa’duddin mengatakan, pihaknya mendukung penuh kegiatan Lomba Pasar Rakyat yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

“Mudah mudahan melalui kegiatan ini dapat menumbuhkembangkan potensi pasar rakyat sebagai pusat perekonomian masyarakat,”kata Asep.

Namun Asep merasa prihatin dengan menjamurnya toko modern di Pangandaran yang seolah tak terkendali dan secara tidak langsung menghambat  pengembangan pasar tradisonal.

“Bupati kan sudah mengeluarkan moratorium, ko masih ada saja toko modern yang dibangun,”pungkas Asep. (AGE)

KOMISI I DPRD PANGANDARAN SESALKAN LAMBATNYA BANTUAN UNTUK KORBAN BANJIR

MANGUNJAYA-Dalam kunjungannya ke lokasi bencana banjir di Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya, jumat (22/10), Komisi I DPRD Kabupaten Pangandaran menyayangkan, pihak pemerintah daerah belum memberikan bantuan pada warga yang menjadi korban bencana banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Kawasen pekan lalu.

Demikian dikatakan H. Jajang Ismail, SE (PPP), yang didampingi H. Asikin,S.Ag (PPP), Ruspendi (NASDEM), Ruhanda (PDIP) dan Imang Wardiman (PAN) saat melakukan kunjungan langsung untuk melihat para korban.

“Pemerintah sangat lambat menyalurkan bantuan pada korban banjir disini. :”ungkaop Ruspadi.(22/10).

Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Sindangjaya, Endang permana, menurutnya, pihaknya sudah melaporkan data korban, tapi sampai saat ini belum ada atas  nama pemda yang datang ke Desa Sindangjaya.

“Warga pun mengeluhkan hal ini, karena untuk saat ini para korban banjir sangat  memerlukan bantuan. “ungkap Endang.(TONI T)

WARGA DESA MANGUNJAYA JADI KORBAN KANJENG DIMAS TAAT PRIBADI

MANGUNJAYA-Siapa yang tidak kenal dengan kanjeng Dimas Taat Pribadi, seorang pria yang mengaku bisa menggandakan uang dengan nilai milyaran rupiah, sampi saat ini  berita tersebut masih menjadi topik  hangat di masyarakat, Dan semakin hari korbannya pun terus bertambah masuk pada laporan kepolisian.

Siapa sangka, ternyata salah seorang Dimas Kanjeng ada yang berasal dari Kabupaten Pangandaran. Pangkal permasalahannya, TH dan SM, kedua orang disebut-sebut sebagai awal permasalahan, pasalnya, ia tidak kunjung hadir saat proses penyelesaian kasus yang mengakibatkan korban menderita kerugian sekitar Rp 300 juta ini digelar di rumah kepala Dusun. Tapi karena belum ada titik terang, hari kamis (20/10) pesoalan ini pun dibawa ke pemerintahan desa.

Kepala Desa yang didampingi Dan Posrami dan Babinsa pun berembug untuk menyelesaikan hingga proses mediasi pun berlangsung alot sehingga sampai berita ini d tulis belum ada penyelesaiannya.

Menurut kepala Desa mangunjaya, Furqon, untuk penyelesaian masalahan ini rencananya akan dipertemukan antara pihak korban dan pelaku.

“Apabila kasus ini tidak kunjung selesai dan perkirakan ada unsur pidana, maka kami pihak pemerintah desa akan menyerahkan sepenuhnya kepada yang berwenang. Tegas Furqon. (TONI T).

SEPTIAN, KORBAN TENGGELAM SUNGAI CIRAPUAN MANGUNJAYA BELUM DITEMUKAN

MANGUNJAYA-Seorang bocah usia 5 tahun anak dari Lukman (50) salah seorang warga Rt 39 Rw 09 Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunkaya Kabupaten Pangandaran tenggelam terbawa arus sungai Cirapuan.

Menurut warga, Tandin, kejadian berawal saat korban bersama dua rekannya bermain-main di tepian sungai di belakang rumahnya, tiba-tiba korban terrpeleset dan jatuh ke sungai dan terseret arus sungai.

“Kejadiannya tadi siang sekitar jam satu. “terang Tandin.(22/10).

Setelah mendenganar kejadian tersebut, warga pun bergotong-royong untuk mencari korban yang diperkirakan tenggelam karena derasnya arus sungai Ciraupan.

“Hingga tadi jam 10 malam, datang petugas dari Tim SAR membantu pencarian korban, tapi sampai saat ini korban belum ditemukan. “imbuh Tandin.

Menurut Tandin, masyarakat dan tim SAR Pangandaran yang dibantu SAR Ciamis terus melakukan pencarian walau akses ke lokasi cukup sulit karena terhalang jambatan yang putus akibat banjir pekan lalu. (TONI T)

SURYA KARTIKA AGUNG GAET PMI PANGANDARAN GELAR AKSI DONOR DARAH

PANGANDARAN-Gerakan sosial bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk masyarakat. Dan apa pun jenisnya kegiatan terserbut, yang penting itu bisa bermanfaat untuk masyarakat lainnya yang membutuhkan.

Seperti yang dilaksanakan perusahaan (show room) speda motor Surya Kartika Agung Pangandaran, untuk kesekian kalinya bekerja sama dengan PMI,  melaksanakan aksi donor darah.
Kegiatan yang mendapat sambutan masyarakat, baik dari kalangan PNS, tokoh dan masyarakat biasa ini ditargetkan bisa menghasilkan sekitar 200 labu darah.

Menurut pemilik perusahaan Surya Kartika Agung, Suryadi, aksi donor darah yang dilaksanakan tiap tahun ini sudah berjalan  cukup lama dan dilaksanakan juga di beberapa kota dimana perusahaannya ada.

“Selain di pangandaran, aksi donor darah ini kami laksanakan juga di Sumedang, Kadipaten, Bandung, Lembang dan Cianjur. “Terang Suryadi.(21/10).

Suryadi menambahkan, siklus waktu pelaksanaanya sekitar 6 bulan sekali karena tempatnya pun bergantian.
“Sekarang di pangandaran, kemudian keliling ke kota lain dan sampai masuk jadwal di pangandaran kembali  6 bulan mendatang. “jelasnya.

Sementara Ketua PMI Kabuaten Pangandaran, Mahmud, SH, MH menyambut baik kegiatan sebagai aksi kemanusian ini dilakukan masyarakat dari kalangan pengusaha.

“PMI sendiri di tahun 2016 ini sudah melaksanakan aksi donor darah sebanyak 5 kali. “kata Mahmud.

Menurut Mahmud, kegiatan kemanusian bisa dilakukan siapa saja, baik oleh komunitas atau perorangan.
Disoal keberadaan PMI Pangandaran, Meahmud mengatakan, sampai sekarang PMI belum mempunyai kantor permanen.

“Mungkin tahun depan, rencananya akan dibangun satu komplek dengan kantor sekretariat  PHRI di kawasan Pamugaran Desa Cikembuan. “imbuh Mahmud. (hiek)

NANA RUHENA: “TERIMAKASIH KEPADA MASYARAKAT YANG SUDAH MEMBANTU KORBAN BENCANA..”

PARIGI-Bencana alam yang terjadi di Pangandaran menyisakan kesedihan buat beberpa warga karena tempat tinggal mereka mengalami kerusakan.  Kerugian material begitu sangat dirasakan saat ini, dan warga pun hanya bisa pasrah menerima semua kehendakNya.

Menurut Badan Penanggulangan.Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran. kerugian akibat bencana di Kabupaten Pangandaran baik sektor wisata maupun material dampak banjir serta longsor mencapai ditaksir sekitar Rp. 5,5 Milyar

Kepala BPBD, DR. Drs. H. Nana Ruhena, MM mengatakan, jumlah korban terdampak banjir di Kecamatan Mangunjaya sebanyak 6.657 KK, Padaherang sebanyak 451 KK, Kalipucang sebanyak 2023 KK , Pangandaran sebanyak 1624 KK, Sidamulih 371 KK, Parigi 263 KK, Cijulang 314 KK dan Kecamatan Cigugur 128 KK.

“Korban paling banyak ada di Kecamatan Mangunjaya, karena daerah terserbut dalam peta bencana Kabupaten Pangandaran sebagai daerah rawan bencana banjir. “ungkap Nana.(20/10).

Nana menambahkan, sedangkan untuk korban yang terkena dampak longsor, di Kecamatan Sidamulih sebanyak 8 KK, Cimerak hanya 2 KK, Langkaplancar 6 KK, Parigi 2 KK dan Kecamatan Padaherang sebanyak 473 KK.

Selain itu, menurut Nana, fasilitas umum yang terkena dampak bencana tersebut diantaranya di Desa Pasir Geulis, sebuah jalan Paliken dan jembatan rusak berat, di Desa Karangmulya Kecamatan Padaherang 63 kolam ikan kebanjiran, 1 jalan dan DAM mengalami rusak sedang terdapat di Desa Kedungwuluh, 3 titik jalan dan 1 jalan provinsi mengalami kerusakan di Desa Putrapinggan.

“Untuk jembatan, 1 jembatan ambruk di Desa Pager Gunung, 3 jalan dan 3 Jembatan rusak berat di Desa Sidamulih, 1 jembatan rusak berat dan 2 titik jalan rusak berat dan rusak sedang di Langkaplancar, 1 titik jalan rusak berat di Cijulang dan Desa Cibanten putus dengan status ringan,” ucapnya.

Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, Nana memberikan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh lapisan masyarakat, ormas relawan dan p[ihak lainnya yang dengan ikhlas sudah membantu proses jalannya evakuasi semua korban bencana. (AGE)

PROMOSI WISATA PANGANDARAN DI PANGANDARAN, EFEKTIFKAH ?

PANGANDARAN-Komentar salah seorang warga tersebut  mungkin ada benarnya, karena yang diharapkan dari promosi pariwisata Pangandaran, idealnya, mengenalkan Pangandaran kepada masyarakat di luar pangandaran (baca:calon pengunjung) baik di dalam negeri atau mancanegara.

“Lalu, apakah perlu promosi juga di daerah sendiri…?”ungkapnya.(19/10).

Even-even pariwisata yang biasa digelar tiap tahun seperti, Syukuran Nelayan, festival  Layang-layang dan Pesta Budaya, estimasi pengunjung hanya didominasi pengunjung lokal. Artinya, even tersebut, yang diklaim sebagai ajang promosi wisatawan pun kurang kena sasaran.

Masyarakat yang datang mengunjungi syukuran nelayan di beberapa tempat juga festival layang-layang yang baru saja digelar, menurutnya, didominasi pengunjung warga dari sekitar pangandaran.

“Entah karena kurang gencarnya promosi even tersebut atau alasan apa, jika even tersebut dijadikan promosi wisata, sepertinya kurang kena. “imbuhnya.

Menurutnya, sebaiknya Pemda Pangandaran evaluasi lagi, sejauh mana efektifitas yang dilakukan sebagai promosi pariwisata bisa sampai dan punya dampak out come positif untuk dunia pariwisata Pangandaran, sehingga diharapkan ada efek yang ditimbulkan dari promosi tersebut dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun.

“Jika ini menyangkut masalah anggaran, maka kalau mau promosi, pemerintah tidak usah menghitung untung-rugi,  “imbuhnya lagi.

Dalam obrolannya di sebuah warung kopi, warga  tersebut merasa heran. Pasalnya, kenapa sejumlah billboard obyek wisata Pangandaran banyak dijumpai di sepanjang jalan Pangandaran. Sudah bisa dipastikan, yang melihat billboard tersebut pastilah orang Pangandaran.

“Dan kalau pun yang membaca billboard tersebut wisatawan, kan mereka sudah ada di pangandaran…”Ujarnya dengan nada heran.

Menurutnya, akan lebih eferktif jika promosi Pariwisata Pangandaran dilakukan di luar daerah Pangandaran. Salah satunya dengan membuat papan nama atau billboard besar di tengah-tengah kota besar di seluruh Indonesia.

 “Dan pemda pangandaran hanya tinggal membayar pajak  reklame tersebut ke pemda dimana papan promosi itu dipasang. “imbuhnya.

Saat dijumpai di arena Pangandaran Fair Pameran Pembangunan Pariwisata di ujung tol gate, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata mengatakan, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Pangandaran belum terbentuk, karena menurut jeje, ia masih fokus pada penataan kawasan.

“Nanti kalau sudah tertata, baru melangkah ke arah itu, untuk sekarang promosi wisata cukup ditangani oleh dinas saja. “Kata Jeje.(19/10). 

Sementara, Kepala Dinas Parindagkop dan UMKM Pangandaran, Drs. Muhlis, menuturkan, seperti kegiatan arena Pangandaran Fair Pameran Pembangunan Pariwisata yang berlangsung tanggal 19-23 oktober 2016, selain dalam rangkaian hari Jadi milangkala ke 4 Kabupaten Pangandaran, ajang ini diharapakan bisa sebagai promosi wisata dan merangkul kaum muda dan semua kalangan untuk ikut memajukan pangandaran. (hiek).

AGUS: “PENDANGKALAN DAN PENYEMPITAN SUNGAI AKIBATKAN BENCANA BANJIR”

CIJULANG-Menyikapi banyaknya pemberitaan miring masalah lingkungan hidup yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti pencemaran sungai, abrasi juga dampak dari maraknya pembangunan di area sempadan sungai yang pada gilirannya akan mengakibatkan bencana alam banjir dan tentunya akan merugikan seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran melalui Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup  (BPLH) akan mengadakan sosialisasi di10 kecamatan yang pelaksanaannya dimulai pada bulan november  yang akan datang, dalam bahasan terkait polemik sekitar lingkungan hidup.

"BPLH mulai bulan november mendatang akan mengadakan sosialisasi tentang pencemaran sungai yang diakibatkan pola hidup masyarakat dengan membuang sampah ke sungai. “Kata Sekban BPLH, Drs. Agus. M.Si.(20/10).

Ditambahkan Agus, terjadinya penyempitan dan pendangkalan sungai ini biasanya terjadi selain akibat masyarakat membuang sampah sembarangan juga karena banyaknya pembangunan di area sempadan sungai, sehingga kelestarian dan daerah aliran sungai (DAS) dengan sendirinya akan terganggu.

“Jika masyarakat tidak diberi pehamanan tentang hal tersebut, dikhawatirka semakin hari sungai-sungai yang ada di Kabupaten Pangandaran akan menjadi sumber bencana banjir. “Kata Agus.


Mulai awal tahun 2017, menurut Agus,  BPLH kabupaten Pangandaran akan membangun tempat pengelolaan sampah di setiap desa agar sampah-sampah yang ada di rumah tangga bisa cepat tertanggulangi, terutama sampah non organik.

“Dan ini sesuai perintah dari Kementrian Lingkungan Hidup", imbuhnya.

Dikatakan nya lagi, problem sampah sampai saat ini masih belum bisa ditanggulangi secara serius karena keterbatasan anggaran pemerintah juga sarana prasarana di BPLH belum optimal, baik dari alat pengelolaan sampah maupun kegiatan sosialisasi pada masyarakat di setiap kecamatan,

“Rencana ke depan, mulai tahun 2017 semua keluhan masyarakat tentang sampah juga pencemaran yang sekarang menjadi momok menakutkan karena dampaknya bisa mengakibatkan bencana, bisa diatasi Pemkab Pangandaran dan semua stake holder  serta peran aktif  seluruh masyarakat guna mewujudkan suasana asri dan nyaman juga bisa terbebas dari sampah yang ditenggerai sebagai biangnya pencemaran lingkungan", pungkas Agus. (AGE)

UPPKS BISA KEMBANGKAN POTENSI EKONOMI PEDESAAN

PANGANDARAN-Kabupaten Pangandaran, sebagai tujuan wisata sudah tentu diharapkan pula ada kuliner yang bisa memanjakan lidah pengunjung saat berwisata ke Pangandaran.

Seperti yang sedang dikembangkan, jus honje, salah satu binaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluaraga Sejahtera (UPPKS) mungkin bisa sebagai salah satu alternatif makanan khas yang bisa diperoleh di tempat-tempat wista Pangandaran.

“Melalui UPPKS usaha ekonomi kreastif yang ada di masyarakat mungkin bisa lebih dikembangkan. “ungkap Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata saat berada di stan BP3APK2BPMPD Pangandaran Fair Pameran Pembangunan pariwisata yang berangsung dari tanggal 19-23 oktober 2016 bertempat di ujung tol gate Pangandaran.

Ditambahkan Jeje, usaha ini bisa dilakukan kelompok UPPKS dengan anggota para peserta KB khususnya pra sejahtera, atau bisa juga dilakukan remaja serta masyarakat yang berminat untuk ikut mengembangkan kegiatan kelompok UPPKS di daerahnya masing-masing.

“Melalui program UPPKS ini bisa meningkatkan perekonomian warga pedesaan. “imbuh Jeje.(19/10).

Dikatakan Jeje, kelompok UPPKS melalui perangkat BKKBN didorong, diajak dan didampingi untuk memanfaatkan segala sumber daya lokal yang ada di daerahnya bisa melakukan kegiatan pembelajaran dan peningkatan kegiatan ekonomi proiduktif.

“Peningkatan kapasitas kemampuan kelompok menjadi salah satu fokus kegiatan UPPKS. “Kata Jeje lagi.(hiek)