DIDUGA DUKUN SANTET RUMAH H.SARIP DIRUSAK WARGA

    

PANGANDARAN. Sekitar pukul 22.00 wib saat usai pengajian di mesjid-mesjid, tidak tahu awal ceritanya tiba-tiba sekelompok orang dengan beringas merusak rumah H. Sarip salah seorang waraga warga dusun Galunggung RT.04 RW.06 Desa / Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.
    Diperoleh keterngan dari seorang warag, Abdul (40), pengrusakan rumah tersebut bermula dua hari sebelum kejadian pengrusakan rumah tersebut ada  warga yang meninggal diduga akibat kena guna-guna santet oleh H. Sarip. Hal tersebut tentu menyulut amarah warga lainya. “Warga yang sudah tersulu emosinya pun malam jum’at lalu secara spontan bergerak melakukan pengrusakan dengan cara melempari batu dan benda-benda keras lainya  ke sebuah rumah yang diduga dukun santet tersebut. “Terang Abdul.
    Tak tak ayal lagi, sambung Abdul,  rumah yang dinding dan gentingnya dari bahan asbes itu rusak bolong-bolong demikian juga kaca kusen pecah berhamburan akibat timpukan batu warga yang terbakar amarah tersebut. “Beruntung pada saat kejadian seisi rumah yang diduga dukun santet tersebut tidak berada didalam rumah sehingga tidak mengakibatkan korban jiwa. “Sambung Abdul.
    Abdul menambahkan, masalah ini sebanarnya sedang dalam proses penyelesaian yang dilakukan beberapa tokoh. Bahkan waktu kejadian pengrusakan pun H.Sarip yang disangka pelaku santet dan keluarganya sedang berada disebuah rumah salah seorang tokoh masarakat langkaplancar. “Para tokoh saat itu  tengah mencari jalan islah antara H Sarip dengan sekelompok warga yang menuding sebagai pelaku santet , namun rupanya ada sekelompok warga yang tidak sabar dengan proses islah tersebut dan melakukan pengrusakan.  “Kata Abdul lagi.
    Ditemui di ruang kerjanya, Kapolsek langkaplancar, AKP.Maskun membenarkan adanya kejadian tersebut. “Sekarang masalahnya sudah ditangani polsek langkaplancar dan sejauh ini kami pun sudah mengantongi nama-nama yang diduga pelaku pengrusakan rumah tersebut. “Kata Maskun. (ODS)

BLUSUKAN ALA JIHAD, UNTUK MENDENGAR LANGSUNG SUARA MASARAKAT

   

PANGANDARAN. Enaknya punya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran “urang lembur”, bisa paham betul setiap jengkal daerahnya, sekecil apa pun suara yang ada di masarakat pasti sampai ke telinganya. Mana daerah yang belum terjamah pembangunan infrastruktur, bupati dan wakil bupati pasti tau, sebab mereka lahir dan dibesarkan di pangandaran.
    Demikian dikatakan Enday dan istrinya (53) warga Desa Babakan Kecamatan Pangandaran saat melihat bupati-wakil bupati dan jajaran pemerintahan blusukan melihat muara sungai cikidang. “Menyapa setiap warga yang dilaluinya dan bertanya apa yang dibutuhkan masarakat pinggiran, sungguh merupakan pemandangan sejuk untuk kami. “Ungkap Enday.(1/3).
    Jeje seorang anak nelayan, Adang lahir dari keluarga yang sederhana membuat mereka paham  dan buisa merasakan kebutuhan masarakatnya. “Meningkatkan daya beli masarakat, memberikan pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, menyediakan raskin serta membangun infrastruktur yang menghubungkan jalan  desa ke kecamatan adalah kebutuhan pokok yang langsung bisa dinikmati warga. “Kata Jeje di temui di muara sungai cikidang.
    Jeje sering mengatakan “uang kita banyak”, oleh karena itu menurut Jeje, tujuan  menejahterakan masarakat harus menjadi perioritas utama pemerintah. Potensi alam baik di laut atau di darat sejatinya merupakan hajat hidup masarakat, dan pemerintah harus hadir sebagai pengelola dengan segala kebijakan yang pro rakyat. “saya dan pa wabup dengan diubantu jajaran pemerintah pangandaran harus bisa mewujudkan itu. “tegas Jeje.
    Disoal gaya blusukan yang dilakukannya, Jeje berkomentar, kedekatan dengan warga sudah jauh dilakukan sebelum menjadi bupati. Dengan melihat langsung kehidupan para nelayan di pesisir pantai, melihat kucuran keringat petani di ladang semuanya menjadi inspirasi dalam kepemimpinannya. “Anda tahu, pa wabup itu dulunya mantan PNS kesehatan rendahan tapi pengabdian untuk rakyat sudah beliau lakukan waktu itu.”Terang Jeje.
    Jadi, menurut Jeje, sekarang saatnya seluruh elemen baik masarakat atau aparat bersatu untuk membangun pangandaran. Baik dari sektor pariwisata, perikanan, pertanian, usaha kecil serta sektor lainya yang seluruhnya mengkerucut dalam satu kepentingan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Dan sekali lagi, pemerintah harus hadir disana. “Tegas Jeje lagi.
    Jalan merupakan salah satu infrstruktur vital yang bisa langsung dinikmati masarakat, karena menurut Jeje, jika infrastruktur jalan sudah bagus, maka jalur ekonomi, sosial dan budaya dari desa ke kota dan sebaliknya bisa terakses lancar, nanti semuanya akan terasa perubahannya saat jalan-jalan yang ada di desa sudah semuanya bagus. “Pelayanan pemerintah untuk publik, pendistribusian hasil panen petani dan ikan tangkapan nelayan semuanya akan lancar. “Imbuh Jeje.
    Jadi, jika sekarang blusukan, menurut Jeje, karena dengan blusukanlah pemerintah akan tahu apa yang diinginkan rakyatnya, jadi sebenarnya blusukan itu bukan hal baru. “Cuma mungkin kata-kata blusukan sekarang sedang tren setelah media memakai kata tersebut pada pejabat yang melakukan kunjungan ke masarakat. “Jelas Jeje. (hiek-Pnews).

PENCARIAN BAKAT DI AJANG XPC, MELALUI BASKET SISWA SMPN 1 KALIPUCANG RAIH PMDK DAN BEASISWA

    PANGANDARAN. Minat dan bakat yang ada di setiap siswa dalam bidang-bidang tertentu sering tidak terdeteksi oleh guru di sekolah. Hal tersebut terjadi karena minimnya fasilitas dan upaya pencarian bibit-bibit potensi siswa yang dilakukan sekolah baik melalui kompetisi atau pelatihan rutin di sekolah-sekolah.
Padahal, bila ditangani dan diarahkan dengan baik, potensi siswa di bidang akademik, seni, maupun olahraga akan melahirkan prestasi yang bisa menjadi salah satu kebanggaan.
    Hal tersebut dikatakan Kepala SMP Negeri 1 Kalipucang saat ditemui dalam acara Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP se-komisariat 1 Kabupaten Pangandaran, Dede Koharudin. “Dan khusus dalam pencarian bakat olahraga basket,  baru-baru ini kami libatkan para siswa yang punya potensi di bidang itu untuk mengikuti lomba yang diselenggarakan KONI pangandaran. “Ungkap Dede. (1/3).
    Senada yang dikatakan Dede, di tempat yang sama, guru bidang olah raga SMPN 1 Kalipucang, Rizky Noviady mengatakan, untuk mendata potensi atlit cabang olahraga (cabor) basket yang ada di tiap-tiap sekolah, KONI menggelar kompetisi bola basket se-Kabupaten Pangandaran dalam helaran XPC (Xalipucang Depence Competion). “Karena kebetulan tempat penyelenggaraannya di kampus SMPN 1 Kalipucang, maka namanya pun memakai tempat kalipucang. “Terang Rizky.
    Dikatakan Rizky, hasil dari lomba tersebut, atlit-atlit SMPN 1 Kalipucang berhasil menjuarai gelaran XPC tersebut. “Ajang XPC ini juga sekaligus dalam rangka pencarian atlit basket yang akan diikut sertakan dalam porda tahun 2018 nanti. “masih terang Rizky.
    Bukan hanya itu, masih menurut Rizky, sejak 2 tahun lalu, siswa SMPN 1 Kalipucang melalui prestasi yang dimiliki siswa di bidang olahraga basket berhasil mendapat penghargaan bisa masuk ke SMA paforit di kota-kota besar melalui jalur PMDK. “Selain mendapat PMDK, siswa yang berprestasi melalui cabor basket pun mendapat beasiswa penuh dan ini tentunya menjadi kebanggan tersendiri bagi keluarga besar SMPN 1 Kalipucang. “ Ungkap Rizky lagi.
    Rizky yang punya lisensi pelatih basket sekaligus Ketua Bidang SDM di kepengurusan KONI Cabor Basket Kabupaten Pangandaran lebih jauh mengatakan, hasil kerja kerasnya dalam membimbing atlit basket siswa yang ada di SMPN 1 Kalipucang patut dibanggakan. Pasalnya, bisa menjadi juara I tingkat kabupaten, mewakili Kabupaten Pangandaran ke even porda dan popwilda. “Dan yang paling membanggakan, atlit basket kami menjadi potensi yang bisa melahirkan prestasi membanggakan baik untuk murid atau pun untuk SMPN 1 kalipucang.“ Kata Rizky.  
      Ditambahkan Rizky, sudah banyak permintaan dari SMA yang ingin agar siswa yang punya potensi basket untuk didaptarkan di sekolahnya. Karena seperti diketahui, di SMA para atlit hanya tinggal mendapat “polesan” pada bakat kemampuan yang ada pada siswa tersebut. “Jika di tingkat SMP, kami melatihnya dari nol, sebab jarang sekali siswa lulusan SD yang sudah punya talenta. “terang Rizky lagi.
    Di ahir obrolannya Rizky pun berharap, agar pemerintah melalui Disdikbudpora bisa memberi fasilitas sarana basket agar sekolah pun bisa lebih produktif melahirkan siswa-siswa berprestasi di bidang olahraga basket. “kami belum punya bolla basket dan lantai lapang dengan standar nasional. “Pungkas Rizky. (hiek-PNews).

CIPTAKAN MASARAKAT LEBIH KREATIF, PEMERINTAH PANGANDARAN HARUS LEBIH TERBUKA

    

     

PANGANDARAN. Menurut Profesor Dede Mariana, Guru Besar Ilmu Pemerintahan UNPAD Bandung, pangandaran sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) sudah bisa dikatakan maju dalam pengertian secara ekonomi, income per capita.  “Tentu IPM rata-rata lama sekolah pun tinggi dibanding daerah lain di jawa barat smp juga tidak tamat. “Ungkap Dede.
    Dengan program wajar dikdas 12 tahun gratis, menurut Dede, pangandaran bisa lebih unggul IPM dalam lama mengenyam pendidikan sampai jenjang SLTA bisa terlampaui. “Sukur-sukur kalau kesertaan ke pendidikan tingginya cukup bagus. “Kata Dede lagi.
    Ditambahkan Dede, cuma tantangan semakin banyak orang terdidik itu pemerintah harus semakin terbuka menyediakan lapangan kerja dan sebagainya. “Dalam pengertian, pemerintah harus bisa memberi kesempatan kepada orang-orang terdidik itu untuk mampu menciptakan lapangan kerja, karena seharusnya mereka lebih kreatif dan inovatif. “Tambah Dede.
    Dede yang ditemui usai mengikuti Musrenbang Kabupaten Pangandaran di Hotel Uni pangandaran (3/3) juga mengatakan, pemerintah Pangandaran harus bisa memberi kesempatan seluas-luasnya agar masarakat ini tumbuh kreatifitasnya,  sehingga tidak selalu memberi beban. “Misalnya, persolana klasik,  pemerintah selalu dituntut harus menyediakan lapangan kerja. “Ungkap Dede lagi.
    Dede pun mengilustrasikan, ada masarakat membuka usaha, jika usaha warga tersebut belum menghasilkan untung, sebaiknya pemerintah jangan dulu membebani dengan pajak, misalnya untuk waktu 1-2 tahun. “tapi sebaliknya, masarakat pun kalau sudah untung harus memenuhi kewajiban jangan menyembunyikan wajib pajaknya, jadi ada take and give. “Pungkas Dede. (hiek-PNews)

PROF. DEDE MARIANA: “PENGEMBANGAN WISATA ITU BUKAN HANYA MEMBANGUN HOTEL “

PANGANDARAN. Jika dalam masa kampanye calon bupati saat itu mengangkat isyu bahwa wisata pangandaran menuju wisata dunia, itu sah-sah saja. Tapi untuk menuju kesana perangkat-perangkatnya, infrastrukrtur dan juga Sumber Daya manusia (SDM) nya harus dipersiapkan karena sekarang ini semua tidak bisa menghindar dari terpaan globalisasi.
    Demikian dikatakan Guru Besar Ilmu Pemerintahan UNPAD Bandung, Prof. Dede Mariana saat diminta tanggapannya tentang dunia pariwisata pangandaran usai mengikuti cara Musrenbang Kabupaten Pangandaran di Hotel Uni.(3/3). “Dalam menghadapi globalisasi kita harus melihatnya secara bijak. “Unkap Dede pada PNews.
    Jika bicara pariwisata, menurut Dede, harus melihat juga kepariwisataan yang ada di daerah lain. Misalnya bali, Lombok, Rajampat atau Nusa Tenggara Barat mengenai standar akomodasinya, potensi alam dan lainnya. “Cuma jangan lupa, tidak berarti mengembangkan wisata itu membangun hotel sebanyak-banyaknya. “Sambung Dede.
    Misanyal, lanjut Dede, kalau di Lombok, NTB ada daerah tertentu yang justru dijual mahal tapi tanpa penerangan listrik kembali ke kehidupan nuansa pedesaan atau misalnya di Bali bisa dilihat ada yang orang berwisata ke sawah untuk menikmati keindahan serta keasrian alamnya. "Jadi intinya kita tentu harus merumuskan dulu arah pengembangan pariwisata pangandaran itu mau seperti apa. “Terang Dede.
    Wisata apa yang mau dijual oleh pangandaran ? apakah alam, kekayaan budayanya atau keseniannya. Kalau alam itu tidak hanya laut saja, ada yang lainnya seperti cukang taneh (Green canyon-red), wisata argo, sungai, goa atau desa wisata. “Untuk budaya, nah budaya apa yang harus digali, kalo pelaku keseniannya sudah tidak ada tentu harus dibikin training dan seterusnya. “Ungkapnya lagi.
    Menurut Dede, jualan pariwisata adalah jualan kemasan, seperti bicara marketing, pencitraan. Bagaimana sebuah paket wisata bisa dikemas sehingga orang tertarik untuk datang berkunjung. “Nah itu yang harus digarap..”Tegas Dede.
    Jadi, lanjutnya, saat Wagub Jawa Barat, Deddy Mizwar mengatakan mau dijual pada siapa budaya yang ada di pangandaran ? itu masalah pencitraan, kemasan dan marketingnya yang harus diperbaiki. Tugas pemerintah adalah membangun infrastruktur, menyediakan tempat training dan sebagainya. “Dan itu bisa dilkukan kerjasama, misalnya dengan PHRI, kelompok masarakat atau stake holder pariwisata lainnya. “Ujar Dede.
    Karena, menurut Dede lagi, kalau di bali bicara budaya itu sudah
merupakan perilaku keseharian yang bagi orang luar itu dianggap bisa ditonton tapi sekaligus ada tuntunannya. “Apakah budaya yang ada di pangandaran sejalan dengan perlikau masarakatnya ? ”Tanya Dede mengahiri obrolannya. (hiek-PNews)

KEGIATAN FLS2N SMP KOMISARIAT 1 PANGANDARAN, SMPN 1 KALPUCANG RAIH JUARA VOKAL GRUP

   

   PANGANDARAN. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) merupakan kegiatan tahunan. Kegiatan ini kembali mulai digelar di tingkat komisariat untuk menentukan jura yang akan mewakili ke tingkat kabupaten.
    FLS2N tingkat SMP se-komisariat I (Kecamatan mangunjaya, Padaherang dan Kalipucang) dilaksanakan di komplek SMPN 1 Kalipucang.(1/3).
    Menurut Ketua komisariat 1, Dadang Suharsana,SP,d. MP.d, berkat kerjasama yang baik antar sekolah-sekolah yang ada di komisariat 1 sehingga penyelenggaraan FLS2N bisa berjalan lancar serta menghasilkan para juara yanh akan mewakili ke tingkat kabupaten. “Mudah-mudahan juara yang dihasilkan di tingkat komisariat ini bisa berhasil di FLS2N tingkat kabupaten. “Kata Dadang.
    Ditambahkan Dadang, banyaknya potensi yang ada di sekolah-sekolah komisariat 1 harus bisa melahirkan prestasi juara di tingkat kabupaten. “Apalagi jika nantinya bisa berlanjut maju ke tingkat propinsi mewakili kabupaten pangandaran, itu akan menjadi kebanggaan komisariat atau lebih-lebih ke sekolah tempat dimana siswa itu belajar. “Kata Dadang lagi.
    Hal senada dikatakan Kepala SMPN 1 Kalipucang, Dede Koharudin, SP.d, MP.d,  FLS2N adalah salah satu ajang meraih  prestasi untuk siswa. Karena seluruh mata lomba yang ada di FLS2N punya nilai edukatif tinggi yang bisa diapresiasi oleh seluruh anak didik. “Dalam FLS2N ada 16 mata yang diperlombakan, yang masing-masing sarat dengan nilai edukasi, budaya dan kearifan lokal. “Kata Dede. (hiek-PNews)

HINGGA TAHUN 2019, TARGET JALAN KABUPATEN PANGANDARAN 700 MILYAR

    PANGANDARAN . Seluruh panjang jalan kabupaten yang diliki Kabupaten Pangandaran sekitar 320 km secara bertahap sudah diperbaiki tiap tahunnya hingga sekrang tersisa jalan yang masih perlu 155 km lagi.
Demikian dikatakan Kapala Dinas PU Perthubungan dan Kominfo Kabupaten Pangandaran, Drs. H. Dadang Dimyati saat acara musrenbang di Hotel Sinar Rahayu Pangansdaran. (21/2).”Tapi dalam tiap tahun pun kita ada perbaikan untuk jalan yang tahun lalu diperbaiki. “Ungkap Dadang.
    Dadang mengungkapkan, karena dala satu tahun, apalagi jika musim hujan terus mengguyur, maka anggaran pun tidak dialokasikan untuk semua membuat atau memperbaiki  jalan jalan sesuai keadaan di lapang, tapi sebagian untuk anggaran perawatan jalan yang memang di tahun sebelumnya mendapat perbaikan. “Terkadang tahun ini kita kembali ke jalan yang tahun kemarin mendapat anggaran karena memang diperlukan perbaikan ketika jalan tersebut memang harus mendapat perbaikan.”Imbuh  Dadang.
    Ditambahkan Dadang, seperti dalam pesan yang disampaikan Bupati H. Jeje Wiradinata dalam musrenbang, kuwalitas jalan harus ditingkatkan, jalangan asal volume pekerjaannya yang panjang tapi harus diikuti oleh peklengkap jalan. Seperti gorong-gorong, tembok penahan tanah dan pelengkap lainnya. “tertmasuk meningkatkan kwalitas jalannya itu sendiri harus bagus. “ Kata Dadang lagi.
    Lebih jauh dadang mengatakan, di Kabupaten Pangandaran, selain jalan dengan status milik kabupaten, ada juga jalan yang statusnya milik desa, yang biasa disebut jalan desa. “Kita mempunyai jalan desa sepanjang 197 km. “Terang Dadang.
    Menurut Dadang, sebaiknya dalam perbaikan jalan tersebut tidak terjadi tumpang tindih dalam pengerjaannya dan tentunya bisa dilihat dari status jalan tersebut. Jika jalan tersebut milik kabupaten maka dalam pengerjaannya pun dikerjakan oleh dinas dan jalan desa tentunya harus dikerjakan oleh desa. Tapi bisa saja jalan desa tersebut diserahkan ke kabupaten dengan cara membuat permohonan alih status. “Tapi jika seperti itu, maka konsekwensinya harus ada pelebaran jalan sesuai standar jalan kabupaten yaitu lebar jalan  sekitar 8 meter. “Terang Dadang lagi.
    Dadang pun mengatakan, bahwa tahun ini ada 4 ruas jalan kabupaten yang akan diserahkan ke propinsi, yaitu jalan dari Desa Selasari menuju Cikohkol Banjarsari, Cikohkol menuju Kalijati, Desa Tunggilis menuju Desa pagergunung sampai ke depan kantor Polsek Pangandaran dan jalan baru di depan pasar pananjung lewat kator Dinas PU hingga ke samping  lapang merdeka. ”Tahun ini keempat jalan tersebut akan diproses menjadi jalan propinsi. ”Terangnya lagi.
    Disoal tenatng penataan kota pangandaran sendiri, Dadang mengatakan, bupati berkinginan  untuk mengadakan perubahan di Pangandaran. Dan  kemarin secara kedinasan baru membuat MOU dengan ITB. “Dan Pa bupati berkeinginan bagaimana wajah dari pangandaran itu sendiri, artinya awal pangandaran itu berasal dan bisa di lihat dari pintu masuk pangandaran. “kata Dadang.
    Masih kata dadang, nantinya bebrapa fasilitas puskesma, perkantoran, pasar atau terminal ada yang direlokasi sesuai kebutuhan. “Dan kita harus menentukan FS ( Fisibility Study-red)nya dulu. “Tambah Dadang.
Rencana pendek ke depan, dinas akan minta dibuatkan Perda untuk payung hokum mana jalan proppinsi, kabupaten dan mana jalan desa. “Mudah-mudahan target sampai dengan tahun  2019 semua jalan kabupaten sudah bagus dengfann kwalitas hotmix dengan kebutuhan anggaran seklitar 700 milyar. “Pungkas Ddang. (Toni T-PNews)

LIMBAH PT. PECU LAMPAUI BAKU MUTU

PANGANDARAN - Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) kabupaten Pangandaran menanggapi limbah PT. PECU ( Pacific Eastern Coconut Utama ) yang berada di desa  Sukaresik kabupaten Pangandaran. Seperti diketahui, limbah perusahaan ini membuat warga sekitar resah. Hasil uji Laboratorium yang dilakukan BPLH Pangandaran ternyata limbah dari perusahaan ini telah mencemari lingkungan, terutama sungai.

 "Terkait dengan PT. PECU BPLH baru selesai menguji kadar pencemarannya. Hasil uji Lab dengan mengambil  sampel air dari instalasi ahir pengolahan limbah, ternyata hasilnya telah melampaui baku mutu.  Jadi memang telah mencemari lingkungan" ujar  Surya Darma, Kepala BPLH Pangandaran kepada Nolduanews.com, Rabu (24/02).

Dikatakan Surya Darma, dengan hasil uji laboratorium tersebut pihaknya akan segera membuat surat peringatan yang ditujukan kepada PT. PECU untuk segera memperhatikan limbahnya. Kalau tidak digubris, kata Surya, pihaknya akan melayangkan surat peringatan kedua.Dan jika masih tetap membandel, pihaknya akan melaporkan kepada pihak berwajib/polisi.

"Kami berharap masyarakat  bersabar, kami bukan tidak memperhatikan. Namun kami harus melewati beberapa proses tahapan agar bukti yang kami laporkan nanti benar benar valid" ungkap Surya Darma. (Age/NDNews)

PENGERJAAN PROYEK APBD, JOKOWI : "BERI KESEMPATAN PENGUSAHA LOKAL..."

  

PANGANDARAN. Pembangunan di daerah tidak boleh melupakan peran pelaku usaha lokal. Sekecil apa pun skala usahanya, pengusaha lokal harus diberi kesempatan mengerjakan proyek-proyek yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Pelibatan pengusaha lokal ini akan mempercepat pembangunan daerah dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di daerah tersebut.
    Instruksi Presiden Joko Widodo kepada para gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia agar memberi prioritas bagi pengusaha lokal untuk menggarap proyek-proyek yang didanai APBD di daerahnya masing-masing. Presiden Jokowi juga memberikan instruksi kepada semua menteri, khususnya menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (menpupera) agar proyek pembangunan di daerah tidak lagi dikerjakan oleh kontraktor pusat, tapi harus dari daerah. Pelibatan kontraktor daerah secara langsung berdampak terhadap perkembangan suatu daerah.
    Pemerintah ingin mempercepat pembangunan di daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan potensi sebagai daerah tujuan wisata atau daerah yang mempunyai inovasi tertentu. Banyak kabupaten di Indonesia yang kondisi masyarakatnya masih memprihatinkan. Saat ini, ada 187 kabupaten tidak mampu menyediakan air bersih bagi masyarakatnya. Bahkan mereka meminta pemerintah pusat membantu melunasi utang Rp 4,75 triliun. Itu hanyalah salah satu contoh yang memberi gambaran bahwa pembangunan di sejumlah kabupaten masih minim.
    Ada sejumlah alasan mengapa pengusaha lokal mesti dilibatkan dalam setiap proyek pembangunan di daerahnya. Pengusaha lokal lebih memahami karakter ekonomi, sosial, dan fisik daerahnya, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Pengusaha lokal juga lebih mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya. Pelibatan pengusaha lokal akan memberi kesempatan kepada mereka untuk cepat berkembang sehingga kelak akan menjadi pengusaha yang masuk gelanggang tingkat nasional. Banyak pengusaha nasional, bahkan sejumlah konglomerat, dulunya adalah pengusaha lokal yang mengawali bisnisnya dari daerahnya.
    Dengan mendorong keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek-proyek APBD, hal ini menunjukkan adanya kemauan poilitik (political will) pemerintah untuk menggairahkan pembangunan di daerah. Terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat daerah sehingga mencegah mereka berurbanisasi ke kota. Masyarakat desa akan terlibat langsung dalam pembangunan daerahnya, sehingga tercipta pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antardaerah.
Sudah saatnya masyarakat di daerah menikmati hasil pembangunan di daerahnya. Dengan terlibat aktif dalam setiap proyek yang didanai APBD, masyarakat di daerah sekaligus menjadi subjek pembangunan, tidak lagi hanya menjadi penonton.
    Presiden Jokowi sudah memberikan instruksi yang jelas tentang pelibatan pengusaha lokal dalam proyek-proyek yang didanai APBD. Namun, kita juga perlu mengingatkan agar instruksi Presiden Jokowi itu tidak dijadikan alat oleh pengusaha lokal untuk menekan pejabat daerah memberikan proyek secara mudah. Pengerjaan proyek-proyek APBD harus melalui tender terbuka.
    Pengusaha lokal harus memiliki standar kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan proyek-proyek yang dikerjakannya. Pengusaha lokal juga harus menunjukkan bahwa mereka benar-benar mampu mengerjakan proyek-proyek sesuai rencana dan tepat waktu. Dengan begitu, tidak ada aji mumpung dalam setiap proyek APBD yang pada akhirnya hanya akan merugikan daerah itu sendiri. (Pangandaran News/net)

KUDANG LUMPING, KHASANAH BUDAYA PANGANDARAN

    PANGANDARAN. Satu lagi kekayan seni yang menjadi khasanah budaya Pangandaran, Seni Kuda Lumping. 
    Keragaman tersebut pun terjadi pada kebudayaan yang bisa saling mengisi serta menjadikan harmoni dalam bersosialisasi. “Kalau seni sunda ada ronggeng gunung, maka seni jawa pun bisa tampil dengan salah satu seninya, yaitu seni kuda lumping. “Ungkap Beja, pimpinan Seni Kuda Lumping Modern Panca Warna.(12/2).
    Beja yang ditemui saat pentas pada hajatan pernikahan salah satu warga Desa Wonoharjo lebih jauh mengatakan, di sanggar yang di Dusun Parapat Desa pangandaran, ia berusaha ikut melestarikan budaya kuda lumping dengan mengajarkan pada remaja di sekelilingnya. “Saya sangat senang, ternyata anak-anak sekolah pun mau ikut belajar di sanggar saya. “Terang Beja.
    Seni kuda lumping modern yang lebih dikenal dengan nama “ebeg” ini menurut Beja, adalah sebuah tarian dengan menggunakan kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman bambu yang dimainkan sekitar sepuluh orang diiringi gamelan jawa dan alunan tembang sinden. “Nama tariannya jaran kepang. “Terang Beja lagi.,
    Yang membuat unik seni kuda lumping ini, di ahir tarian biasanya terjadi kesurupan (trance) pada para penarinya. Saat seluruh penari tersebut kesurupan, maka tarian yang dimainkan pun semakin bagus dengan gerakan yang kadang gemulai dan terkadang penuh semangat. “Dalam tradisi ini penari sedang mendem. “Ungkap Beja.
    Dulu, menurut Beja, saat dalam keadaan tak sadarkan diri tersebut, biasanya para penari bisa memakan apa yang diberikan. Seperti kaca,paku, ayam hidup, bunga bahkan mengupas beberapa butir kelapa hanya dengan menggunakan giginya. “Sekarang setelah ada larangan dari pemerintah, akstraksi itu pun kami hilangkan. “Ungkap Beja lagi.
    Dan menjelang usai pertunjukan, penari pun akan sadar kembali setelah diberi mantera-mantera dengan menempelkan saputangan pada hidung penari yang sudah diberi minyak wangi.  (hiek-PNew
Walau secara geografis Kabupaten Pangandaran berada di Jawa Barat, tapi karena letaknya berbatasan langsung dengan propinsi Jawa Tengah (Kabuaten Cilacap) yang membuat masarakat pangandaran pendudukanya pun terdiri dari dua suku, yakni sunda dan jawa, begitu juga dengan perkembangan budayanya.

UNTUK KEJELASAN HASIL PENJUALAN TIKET, SEBAIKNYA PORDASI MEMBUAT LPJ

    PANGANDARAN . Pasca diselenggarakan Babak Kualifikasi (BK) pra PON XXIX lomba kuda pacuan di veanu Desa Legokjawa Kecamatan Cimerak,  ada kesimpang siuran jumlah pendapatan dari hasil penjuklan tiket tanda masuk. Menurut Ketua Pordasi Kabupaten pangandaran, hasikl terwsebut sebesar  Rp 105 juta. Tapi sumber lain keopada PNews mengatakan bahwa hasil dari penyelenggaraan pacuan kuda tersebut sekitar Rp 130 juta. “Entah itu ditambah dari karcis parker yang sudah dibagi hasil dengan karang taruna Legokjawa atau beklum. “Ujar sumber yang mengaku ikut menghitung uang tersebut.(27/1).
    Sementara, mantan pengurus pordasi (dulu masih ciamis-red), Ikin, mengatakan, sebaiknya bendahara pordasi membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan. “Itu juga kalau bendahara pordasinya difungsikan. “Ungkap Ikin.(27/1).
    Ikin, yang sekarang menjadi Kepala Desa Cibenda lebih jauh mengatakan, sebaiknya bendahara segera membuat LPJ sebagai pertanggungjawaban masalah keuangan terhadap ketua layaknya organisasi lainnya.  “Panitia jangan hanya mengatakan nombok tanpa  memperlihatkan perincian pendapatan dan pengeluarannya. “tegas Ikin.
    Ikin juga menambahkan, memang dari dulu setiap penyelenggaraan pacuan kuda, panitia penyelenggara belum pernah membuat LPJ. (hiek-PNews)

AUDENS FKBPD, DPRD, APDESI DAN PEMDA TAHUN 2016 HONOR BPD MINIMAL RP. 600 RIBU

       PANGANDARAN. Melalui audens yang berjalan cukup alot, ahirnya kesepakatan antara Forum Komunikasi Badan Permusawarahan Desa (FKBPD) dengan APDESI tentang jumlah honor yang dibayarkan untuk BPD dicapai. Jumlah honor  hasil dari naudens tersebut sebesar Rp 600 ribu untuk Ketua BPD, Rp 500 ribu untuk sekretaris dan Rp 400 ribu untuk anggota.        Dengan estimasi kenaikan 100 % menurut pengurus APDESI diharapkan bisa ada kebersamaan antara BPD yang satu dengan lainnya. Sebab dalam kesepakatan yang dihasilkan dari acara audens tersebut juga, nantinya dalam regulasi yang akan dibuat Pemda dicantumkan klausul "minimal 600 ribu". Sehingga hasil dalam kesepakatan seluruh peserta audens yang akan dituangkan pada regulasi baru tersebut ada kemungkinan honor BPD lebih dari 600 ribu. “Silahkan musawarah di desa masing-masing, bagaimana yang terbaik dan kesepakatan antara pemerintahan desa dan BPD. “Kata pengurus APDESI, Anwar Nasihin yang diiyakan oleh eksekutif dan legislatif yang hadir.
        Acara audens yang diselenggarakan di Gedung Da’wah Cijulang (29/1) dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd, anggota komisi I, Asda II, Kepala BP3APk2BPMPD dan jajarannya, Kabag Hukum dan Organisasi, Pengurus APDESI dan FKBPD Kabupaten Pangandaran, semula menemui jalan buntu saat FKBPD bersikeras dengan usulan kenaikan honor BPD di angka 1 juta-1,5 juta. “Kami tetap menginginkan honor BPD naik menjadi 1 juta. “ Usul salah seorang anggota BPD asal Kecamatan Cigugur.
        Menurut pengurus BPD lainnya, sebenarnya pihaknya hanya menagih janji pada pejabat pemerintahan  yang dulu pernah berjanji akan menaikan honornya. Namun karena janji tersebut tak kunjung ada realisasinya, maka dalam kesempatan audens tersebut ingin menanyakan tentang keseriusan janji tersebut.
        Sementara, Ketua DPRD, Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd, menjelaskan, bahwa kewenangan untuk merubah angka besaran honor tersebut bukan kewenangannya. Menurut Iwan, DPRD hanya bisa memberikan rekomendasi saja. Sedang kebijakan tersebut sepenuhnya ada di eksekutif, karena payung hukumnya sendiri Peraturan Bupati (perbup) saja. “Dan kami sebenarnya sudah merekomendasikan besaran honor BPD sebesar 1,5 juta. “Ungkap Iwan.
        Dikatakan Iwan, DPRD berusaha untuk menjadi fasilitator kepentingan antara FKBPD, APDESI dan pemerintah yang nantinya akan membuat aturannya. “Jika memakai aturan perda, maka kami pun bisa untuk merubah angka-angka tersebut. Ini kan perbup yang nota bene kewenangan bupati, “Terang Iwan.
        Sementara masih di tempat yang sama, salah seorang pengurus BPD asal Kecamatan Cimerak mengatakan, sebenarnya usaha yang dilakukan DPRD sudah luar biasa untuk bisa memfasilitasi kepentingan BPD. Menurutnya, Ketua DPRD dan komisi I dengan melihat kondisi keuangan daerah saat ini dan melihat peran serta BPD di tiap-tiap desa, menjadikan salah satu pertimbangannya untuk menaikan honor BPD  yang tadinya untuk ketua Rp 300 ribu, sekretaris Rp 250 ribu dan anggota Rp 250 ribu sekarang ada kenaikan 100 %.     
     Karena, lanjutnya lagi,  dengan aturan yang mengatakan minimal 600 ribu, maka tidak menutup kemungkinan BPD akan menerima lebih dari Rp 600 ribu. “Itu tergantung musawarah dan kesepakatan antara BPD dan desa yang pasti akan berbeda desa yang satu dengan lainya tergantung keadaan keuangan desa masing-masing. “Ungkapnya. (hiek-PNews)

JALAN BANGUNJAYA HARUS JADI JALAN KABUPATEN

PANGANDARAN. Lajur jalan yang menghubungkan Dusun Cikadu-Limusnunggal Desa Bangunjaya  Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran sepanjang sekitar 3,500 meter yang berlokasi di sekitar Kantor Kecamatan , sudah saatnya beralih status menjadi jalan kabupaten. Pasalnya, ruas jalan tersebut berada pada perbatasan antara Kabupaten Pangandaran dan Tasikmalaya, yakni Dusun Cibaregbeg Desa Sirnajaya Kecamatan Karangjaya  Tasikmalaya.
        Jalan dengan mobilitas kendaraan yang cukup tinggi ini sangat produktif sebagai jalur ekonomi, pendidikan dan kesehatan di dua kabupaten. “Sebab, melalui jalan ini  dampak yang paling utama adalah interaksi masyarakat bukan hanya sekedar lintas dusun atau lintas desa  tetapi sudah menjadi salah satu njalan alternatif dua kabupaten. “Ujar salah seorang penduduk Desa Limusnunggal.
        Pada tahun 2015 pemerintah Desa Bangunjaya mendapatkan bantuan program PIK (Pagu Indikatif Kecamatan) dari APBD Kabupaten Pangandaran yang diperuntukan  pengaspalan jalan tersebut sebesar  Rp.230 juta dengan pekerjaan volume 2,5 x 1.000 meter. “Karena lajur jalan tersebut seluruhnya sekitar 3.500 meter, maka masih ada kekurangan sepanjang 2.500 meter yang sekarang kondisinya rusak berat.
        Mengingat jalan tersebut sangat produktif dan ada nilai ekonomis bagi masarakat,  karena jalan tersebut merupakan penghubung lintas kecamatan bahkan lintas kabupaten yakni, Kabupaten pangandaran dan Tasikmalaya. maka Pemda Pangandaran diharapkan bisa meningkatkan  status jalan tersebut menjadi jalan kabuoaten sekaligus melakukan perbaikan. “Jalan ini merupakan pintu gerbang menuju pangandaran dari Tasikmalaya. “Lanjutnya.
        Senada yang disampaikan warga, Kepala Desa Bangunjaya Ihin Nasihin saat ditemui PNews dikantornya mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah berkomunikasi dengan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran, bahkan telah mengirim surat resmi pada tanggal 18 september 2015 tentang permohonan peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten tersebut. “Mudah-mudah pemda bisa merealisasikan keinginan warga dan bisa segera menganggarkan tahun ini. “Ungkap Ihin.(20/2).   (ODS)

SEKRETARIAT KPUD PANGANDARAN BELUM REFRENSETATIF

PANGANDARAN. Memasuki tahun 2016, sekretariat KPUD Kabupaten Pangandaran yang semula berlokas di Desa karangbenda Kecamatan Parigi sekarang berpindah alamat ke Jalan Parapat nomor 710 Parigi.
     Saat PNews bertandang kesana, nampak para komisioner KPUD dibantu seluruh pegawai masih sibuk beres-beres menata perabotan di  ruang yang baru ditempati tersebut. “Ya beginilah…maaf bila keadaanya masih seperti kapal terbalik, “Kata salah seorang komisioner, Eceng Sudrajat.(25/2).
    Enceng mengatakan, sekarang pihaknya sedang menata ruang mana untuk komisioner dan mana  untuk sekretariat. Karena ruangan dengan luas 3 x 5 meter harus bisa diisi oleh 4 orang komisioner. “Kita atur sedemikian rupa agar semuanya bisa masuk. “Imbuh Enceng.
    Tidak hanya itu, ruangan lain yang berukuran 4 x 3 meter pun harus bisa disulap untuk bisa menampung 5 meja, bahkan di ruangan lainnya bisa lebih. “Kami harus bisa memanpaatkan ruangan yang ada walau berhimpitan. “Tambah Enceng.
    Hal tersebut dibenarkan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Goklkar, Muhamad Taufiq, S.IP, M.SI. saat diminta komentarnya tentang sekretariat KPUD yang baru tersebut. “Memang benar, kantor KPUD yang sekarang sangat tidak representatif dan terlalu kecil. “Ujar Taufiq.
    Menurut Taufiq yang ditemui di rumahnya, Untuk sekarang ini bukan hanya kantor KPUD saja yang tidak layak, seluruh perkantoran di pangandaran saat ini memang belum memadai dan tidak representatif. “Semua harus sabar, kita sebagai DOB wajar dan sudah pasti masih banyak kekurangan disana sini, seiring waktu tentu kita akan lakukan perbaikan disetiap aspek bukan hanya kantor KPUD saja. “Kata Taufiq.
    Dikatan Taufiq, sekarang ini pemerintah belum menganggarkan tanah dan bangunan untuk KPUD dan untuk sementara ini sebagian perkatoran pemerintah pun masih menyewa rumah masyarakat. “Sebaiknya  kita fokus kepada masalah yang lebih urgen dan yang bersetuhan langsung dengan kebutuhan masarakat.  Seperti beras miskin, ambulan, Kesehatan dan wajar 12 tahun yang semuanya bisa gratis,  termasuk inprastruktur jalan dan lainnya. “Pungkas Taufiq. (ODS)