BUPATI PANGANDARAN: “AMS AKAN BERLANJUT DAN TERUS MENDAPAT PERHATIAN PEMERINTAH”

PANGANDARANNEWS-Bupati kabupaten Pangandaran, H. Jeje Wiradinata menegaskan bahwa AMS Ajengan Masuk Sekolah (AMS) akan terus berlanjut dan mendapat perhatian serius, sebab keberadaan para ajengan ini sangat membantu dalam pembentukan karakter generasi kedepan. Sejak menjadi Daerah Otonomi Barau (DOB) pada tahun 2012 lalu, pemerintah daerah bersama elemen masyarakat terus melahirkan konsep-konsep untuk kemajuan di masa yang akan datang.

Demikian disampaikan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, pada acara peluncuran program AMS untuk tahun 2020, di hotel Pantai Indah Timur Pangandaran. (9/3)

Menurut bupati, dalam membangun infrastruktur, penataan wisata dan sarana kesehatan, semua berjalan lancar tanpa kendala yang berarti dan bisa langsung manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.

Namun hal yang paling berat, menurutnya, justru ketika membangun pada sektor keagamaan, karena karakteristik Pangandaran berbeda dengan daerah lain.

“Ini merupakan konsekwensi logis menjadi daerah tujuan wisata tentu akan ada gesekan-gesekan, "ungkapnya.

Jeje juga menegaskan, untuk mengantisipasi 60 ribu anak yang ada di Kabupaten Pangandaran, pemerintah pun akan terus mengevaluasi dan akan mencari reverenci dan format untuk perbaikan dan kemajuan AMS.

“Saya tegaskan, AMS terus berjalan dan saya akan terus memperhatikan program ini, “tambahnya.

Hal senada dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, H. Surman, program AMS menjadi kebanggaan bagi dunia pendidikan di Pangandaran, pasalnya ini menjadi satu-satunya program yang melibatkan langsung tokoh agama (ajengan) dalam dunia pendidikan. Dan ini hanya ada di Kabupaten Pangandaran, karena biasanya di tempat lain tidak bisa bertahan lama.

Surman juga mengatakan, pendidikan agama dan kearifan lokal ini sangat terbantu dengan keterlibatkan ajengan, sehingga telah mampu melahirkan peserta didik berkarakter yang tentu saja manfaatnya dapat dirasaka sekarang dan di masa yang akan datang.

“Saya atas nama para orang tua sangat berterimakasih kepada pemerintah dan berharap program AMS ini terus berlanjut, begitu juga saya berharap kepada seluruh ajengan bisa bersama-sama membangun Pangandaran Hebat. “tegasnya. (HARIS FIRDAUS)

BANYAK KENDARAAN PARKIR DI KAWASAN ADA PERINGATAN DILARANG PARKIR, SALAH SIAPA ?

TASIKNEWS-Pemerintah Kota Tasikmalaya mungkin perlu menata ulang lahan-laha parkir yang ada di dalam kota, pasalnya ada beberapa tempat jelas-jelas terpangpang rambu dilarang parkir justru dipergunakan tempat parkir.

Seperti kawasan parkir di depan Rumah Sakit TMC, nampak deretan kendaraan roda dua berjejer rapih terparkir di lokasi tersebut, padahal sangat jelas rambu dilarang parkir terpasang disana.

Menurut salah seorang pengendaran motor asal Kecamatan Tamansari, dodo (41), entah siapa yang salah, sebab walau pun di tempat tersebut ada rambu dilarang parkir, tapi entah kenapa ada petugas parkir disana untuk menarik retribusi.

“Kalau memang dilarang ya jangan ditarik retribusinya, “ungkapnya.(6/3)

Lain lagi dengan yang disampaikan salah seorang petugas parkir, ia juga sebenarnya merasa bingung ada rambu –rambu di kawasan tersebut, karena, menurutnya, di lokasi tersebut tiap hari memang selalu menjadi tempat parkir.

“Jika tidak ditarik, ini kan potensi untuk menambah PAD yang saya setorkan tiap hari ke Dinas Perhubungan, “katanya. (ANWARWALUYO)

KEPUTUSAN DPD-DPP PDI PERJUANGAN SUDAH FINAL, PAKET “JUARA” UNTUK PILKADA PANGANDARAN

PANGANDARANNEWS –Beberapa hari lalu salah seorang warga Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih, yang enggan ditulis namanya, sempat menyampaikan informasi, bahwa ada keinginan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan, menginginkan agar pada Pilkada Pangandaran tahun ini, PDI Perjuangan mencalonkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran satu paket.

Menurutnya, hal ini sangat beralasan karena perolehan kursi PDI Perjuangan di DPRD memperoleh 15 kursi, artinya itu lebih dari 20 %  dari 40 jumlah kursi di DPRD Pangandaran. 

“Jadi jumlah 8 kursi saja parpol bisa mengusung calonnya untuk pilkada Pangandaran tanpa harus koalisi dengan partai lain, “ungkapnya.(2/3) 

Dan hari ini, Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, membenarkan, DPP menghendaki agar dalam Pilkada Pangandaran yang akan dilaksaakan tanggal 23 September 2020 nanti, PDINPerjuangan mengusung satu paket bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati.

Usai mengikuti acara NU di Dusun Bojongjati Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran (7/3), kepada sejumlah awak media, Jeje mengatakan, dalam rapat pleno yang digelar di DPD PDIP Jabar, memutuskan untuk balon Bupati-Wakil Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata berpasangan dengan H. Ujang Endin Indrawan, mantan Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran.

“Informasinya dalam waktu 2-3 hari ini rekomendasi administrasi aslinya akan keluar, jadi keputusan partai terkait siapa yang akan maju pada pilkada Pangandaran dari PDI Perjuangan, sudah final, “tegas Jeje.

Jika saja boleh memilih sebenarnya, menurutnya, ia akan tetap memilih H. Adang Hadari, sebagai pendampingnya dalam pilkada Pangandaran, karena bagaimanapun Adang Hadari  selama menjadi wakil bupati sudah banyak membantu serta mampu untuk saling melengkapi dalam menjalankan pola kebijakan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

Namun seperti diketahui, imbuhnya, dalam sebuah partai tentunya mempunyai mekanisme masing-masing, termasuk untuk menentukan kader yang akan diusung pada pilkada, dan tentunya sebuah keputusan partai ini wajib dipatuhi seluruh kader.

“Pada saat saya konsultasi ke DPD dan DPP, intinya saya harus siap disandingkan dengan siapa pun, termasuk dengan Pa Ujang Endin, “ungkapnya lagi.

Saat itu DPD dan DPP memintanya untuk mencari orang yang tepat untuk menjadi pasangan dalam pilkada nanti, dengan syarat harus punya konsep pemikiran yang sama untuk membangun Pangandaran yang lebih baik.

Kenapa pilihan jatuh ke Ujang Endin salah seorang warga Desa Margacinta Kecamatan Cijulang, karena, menurut Jeje, calon pasangannya ini mantan birokrat yang tentu saja memiliki pengalaman birokrasi.

“Ternyata saya dan Pa Ujang Endin memiliki pemikiran yang sama untuk membangun Pangandaran, dan kami sudah berkawan selama 17 tahun," jelasnya.

Sebaliknya, lanjut Jeje, Ujang Endin pum ternyata mempunyai penillaian sendiri padanya, dalam setiap diskusi selalu dikatakan, Jeje merupakan politisi yang idelis dan selalu konsisten membangun dan mensejahterakan masyarakat.

“Jadi saya dan Pa ujang Endin mempunyai frame yang sama untuk membangun Pangandaran, “imbuhnya lagi.

Saat ditanya jargon apa yang akan dipakai dalam pilkada sekarang, Jeje mengatakan, Juara. (PNews)

KPU PANGANDARAN RESMI GUNAKAN LOGO IKAN MARLIN UNTUK MASCOT PILKADA 2020

PANGANDARANNEWS-Pada acara sosialisasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran, di kawasan pantai baratPangandaran(6/3), KPU juga mempernalkan maskot pilkada Pangandaran 2020, yang diberi nama si Marlin (Siap Marilih Calon Pamingpin/sipa memili calon pemimpin-red) dengan logo ikan marlin.

Walau saat acara louncing tersebut cuaca kurang begitu bersahabat, di bawah curah hujan yang turun lebat, Ketua KPU Pangandaran, Muhtadin, menyampaikan, launching Pilbup 2020 ini merupakan gambaran kesiapan KPU menyongsong hajat demokrasi pelaksanaan pilihan bupati (pilbup)yang akan diselenggarakan serentak tanggal 23 september mendatang.

“Bentuk kesiapan lainnya, kami sudah melantik PPK dan sekarang sedang menggelar rekruitmen PPS,"ucap Muhtadin.

Diharapkan, kata Muhtadin, dengan berbagai sosialisasi yang digelar KPU ini bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada waktunya nanti.

“Saya juga berterimakasih atas antusias seluruh elemen dan masyarakat, sehingga apa yang kami sosialisasikan ini bisa sampai sehingga masyarakat pun semakin paham, “imbuhnya.

Hal senada dikatakan Sekretaris Daerah (sekda) Pemerintah Kabupaten Pangandaran, H. Kusdiana, diharapkan pada saatnya nanti Pilbup Pangandaran bisa berjalan kondusif dan demokratis.

"Kami yakin masyarakat Pangandaran sudah cerdas, sehingga pilihannya nanti bisa melahirkan pemimpin yang terbaik,"tegasnya.

Sementara Ketua KPU Jawa Barat, Rifki Ali Mubarok, menyampaikan apresiasi terkait acara sosialisasi yang diselenggarakan di pantai, menurutnya, ini acara sosiaslisasi paling unik. Ia juga  sangat mengapresiasi, karena baru kali ini ada peluncuran Pilkada dengan nuansa pantai.

Dan tentuntunya, kata Rifki, ia juga berharap KPU Pangandaran bisa meningkatkanpartisipasi masyarakat pemilih yang pada Pemilu sebelumnya tercatat cukup bagus.

 "Pada pemilu tahun 2019 yang lalu, tercatat tingkat partisipasi pemilih mencapai 82 persen, jadi kalau bisa ditingkatkan ataupaling tidak dipertahankan, “ujar Rifki. (PNews)

MIRIS! KONDISI SD SETIAWARAS SUDAH KURANG LAYAK DIGUNAKAN TEMPAT BELAJAR

TASIKNEWS- Mencerdaskan kehidupan berbangsa melalui dunia pendidikan tidak hanya dititikberatkan dengan meningkatkan kurikulum yang bermutu serta kualitas para tenaga pendidik saja, namun juga sarana dan prasarana menjadi indikator penting. Tapi sayang hal tersebut ternyata tidak selalu berbanding lurus, karena hingga saat ini banyak sarana ruang kelas di beberapa sekolah yang masih perlu sentuhan kebijakan para pemangku pendidikan untuk lebih meningkatkan tempat proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa.

Seperti Sekolah Dasar Negeri (SDN) Setiawaras di setiawaras  Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya.  Mungkin akibat kurangnya perhatian pemerintah hingga mengakibatkan sekolah tersebut terkesan dibiarkan tanpa perbaikan.

Menurut keterangan Kepala SDN Setiawaras, Hj. Kurnianingsih, S.Pd, sebenarnya ia sudah melaporkan kondisi sekolahnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, tapi sampai tahun ini malah sekolah lain yang nota bene masih relatif bagus justru yang mendapat bantuan.

“Saya tidak paham, kenapa sekolah kami belum juga ada perbaikan dan terkesan program perbaikan ini tidak merata, “ungkapnya. (5/3)

Dan karena kondisi sekolah yang belum juga mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, kata Kurnianingsih, pernah para murid di sini memberanikan diri membuat surat terbuka yang ditujukan pada Bupati Tasikmalaya, meminta agar pemkab memberi perhatiaan ke SD Setiawaras. Karena menurut para peserta didik ini sekolah tempat mereka menimba ilmu ini sudah sangat tidak layak digunakan untuk aktifitas belajar, dan dengan kondisi bangunan yang kurang memadadi ini juga berdampak pada konsentrasi belajar siswa.

Kurnianingsih sangat berharap tahun ini ada perbaikan untuk bangunan rusak serta menambahan Ruang Kelas Baru (RKB) yang dapat digunakani untuk 3 kelas.

“Dan ini sambil menunggu perbaikan, untuk mengisi kekurang ruang kelas terpaksa kami menggunakan ruang guru, “terang Kurnianingsih. (ANWARWALUYO)

40 ANGGOTA PANWASCAM SE-KABUPATEN PANGANDARAN IKUTI RAKERNIS TERKAIT FORM A ONLINE

PANGANDARANNEWS-Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran melalui Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga (PHL), selama 2 hari (4-5/3) menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

Sebanyak 40 orang hadir dalam kegiatan ini, antara lain, Divisi PHL dan HPP dan Panwascam se-Kabupaten Pangandaran, dengan awal kegiatan pemaparan hasil pengawasan tes tulis calon anggota PPS di masing-masing kecamatan yang dipaparkan divisi PHL Panwascam.

Seperti dikatakan Ketua Kordiv HPP, Uri Juwaeni, ia menekankan kepada para peserta rakernis untuk memperhatikan yang terkait dengan form a online, untuk efisiensi waktu pelaporan hasil pengawasan.

"Karena form a online ini akan terbarcode oleh Bawaslu RI"kata Uri.(5/2)

Masih di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Pangandaran, Iwan Yudiawan, menyampaikan, pencalonan perseorangan, vermin dan verfak yang seyogyanya itu tugas bawaslu tapi juga harus melibatkan panwascam dan PKD yang sebentar lagi akan dilantik.

Bantu PKD sesuai dengan aturan main yang ada. PKD adalah ujung tombak pengawasan dan nanti akan ada PTPS.

Sementara salah komisoner Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zaki Hilmi, memberi aprsiasi pada seluruh panwascam yang ada di Kabupaten Pangandaran yang telah sukses melaksanakan rekrutmen PKD.
Menurut Zaki, rasa keadilan terhadap warga tetap harus diperhatikan, jangan sampai terdapat eKTP yang dipakai untuk pemenuhan persyaratan pencalonan perseorangan, tetapi orang yang bersangkutan tidak mengetahui KTPnya digunakan.

Vermin ini akan libatkan dari panwascam, jadi, kata Zakilagi, semua harus paham terkait perundangan-undangan terlebih aspek silon dan aspek B1 KWK instrumenya harus terpenuhi. Dan dalam menghitung B1 KWK jangan seperti menghitung kacang, tapi harus sangat teliti.

“Bawaslu RI telah memberikan intruksi untuk meneliti tanda tangan identik atau tidak identik, “tegas Zaki.

Zaki menambahkan, semua harus paham, sanksi pidana bagi bakal calon Bupati dan calon Wakil bupati ini sudah diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Artinya, kata Zaki, semua harus memperhatikan proses pengumpulan data, karena bisa jadi data itu diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya.

“Kita juga harus mempersiapkan pos aduan dalam tahapan pencalonan ini dan terkait dengan verfak jangan ada satu pun tandatangan dari pengawas, “terangnya.

PKD harus dioptimalkan dengan baik mengingat pengawas tingkat desa hanya satu orang dan  Bawaslu dapat memperoleh akses, dan tidak hanya melihat data tapi adminiatrasi dalam pengawasan pun harus rapi sehingga ada bukti kongrit di MK.

Zaki juga mengatakan, perlunya tetap menjaga integritas, jaga kualitas demokras dalam pilkada  sehingga nantinya bisa melahirkan pimpinan yang berkualitas. Dan kinerja DKPP ini tidak mempunyai atau tidak mengenal batas waktu pelaporan, sehingga pada pemilu 2019 tahun lalu pun masih berjalan.

“Saya percaya, panwascam akan mampu penentu eksistensi pilkada selanjutnya dan juga eksistensi lembaga, kini Bawaslu dan KPU menjadi lembaga adhoc dan dalam perjalan pilkada saat ini banyak menjadi sorotan publik, “pungkasnya. (Tn)

46 MAHASISWA STIA MIFTAHUL ULUM TASIK AKHIRI KEGIATAN KKN GELAR DI KARANGNUNGGAL

TASIKNEWS-Bertempat di aula kecamatan, STIA Miftahul Ulum Tasikmalaya lakukan lepas sambut 46 mahasiswanya usai melaksanakan tugas Kuliah Kerja Nyata (KKN)  yang di tempatkan 3 di Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya selama 50 hari yang berakhir tanggal 4 maret 2020.

Selain dihadiri seluruh mahasiswa peserta KKN, juga hadir Camat Karangnunggal, Kepala KUA dan  kepala desa tempat dilaksanakannya rangkaian kegiatan KKN yang sekaligus menjadi tempat pengejawantahan dari “Tridarma Perguruan Tinggi”.

Wakil Ketua 1 yang sekaligus dosen  pendamping, H Dadang Romansyah, MSi, mengatakan, mahasiswa yang telah  selesai melaksanakan tugas KKN di 3 desa ini, sesuai dengan rencana program sudah bisa menyelesaikan dengan baik.

“Seluruh mahasiswa peserta KKN disini telah belajar bagaimana meningkatkan soft skills serta memperkuat karakter mereka setelah beraplikasi dilapangan, di tengah-tengah masyarakat dengan beragam aspek kehidupan nyata, “kata Dadang.(4/3)

Dadang juga memberikan apresiasi pada mahasiswa serta ucapan terima kasih pada seluruh masyarakat, jajaran pemerintahan desa dan pemerintahan Kecamatan Karangnunggal yang telah menerima dan menyambut baik kehadiran seluruh peserta KKN dari STAI Miftahul Ulum selama 50 hari ini,  dan mudah-mudahan KKN ini bisa saling memberi manfaat.

“Beberapa kegiatan dalam KKN, seperti pemasangan plang Asma’ul Husna, pembuatan AIW, 40 ID masjid dan pesantren, serta kegiatan lainnya mudah-mudahan menjadi kado yang bermanfaat untuk masyarakat,”imbuhDadang.

Hal senada dikatakan dosen lainnya, DR. H. Edeng ZA. MPd, menurutnya, sambutan hangatnya dari masyarakat dan pemerintahan bisa saling memberi pengalaman dan manfaat ilmu di kehidupan sosial kemasyarakatan, khusus bagi mahasiswa.

Edeng juga mengatakan, pihaknya berharap tahun depan STAI Miftahul Ulum akan menambahkan 3 prodi, diantaranya, Fakultas Ahwalusahsiyah Komunikasi Penyiaran Islam, Pendidikan Paud, dan Syari’ah.

“Tujuannya agar lebih memperluas kesempatan memilih disiplin Ilmu bagi calon mahasiswa berikutnya, dan tentunya bisa lebih manfaat ketika terjun di masyarakat, “jelasnya.

Sementara Camat Karangnunggal, Asep Momon Dahliana, STp.,MM, dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas kehadiran mahasiswa KKN STAI Miftahul Ulum yang tentunya telah memberi kontribusi positif dan warna pemikiran selangkah lebih maju terhadap masyarakat.

“Dan tentunya beberapa program akan menjadi kenang-kenangan bahkan cindera mata yang tak mungkin terlupakan warga kami, “ucapnya.

Secara terpisah, saat diwawancara dua orang Ketua mahasiswa,  Ade Acep Ahmad Sanusi dan Aj Deden, menyampaikan terimakasih pda semua pihak yang saling berkontribusi dan memberi manfaat.

“Semoga apa yang sudah kami laksanakan selama KKN menjadi amal baik, “ujar keduanya. (ANWARWALUYO)

KARENA KETERBATASAN PERANGKAT, UNBK SMP TARAJU PINJAM KOMPUTER KE SMA-SMK

TASIKNEWS-Setelah melakukan singkronisasi perangkat Ujian Negara Berbasis Komputer (UNBK) secara menyeluruh untuk siswa kelas IX SMP melalui simulasi dalam beberapa sesi dengan perangkat yang ada, pada hari sabtu dan Minggu (29/2-1/3/), ditargetkan UNBK pun akan terlaksana secara menyeluruh.

Pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMP di Kabupaten Tasikmalaya ditargetkan 100 % berbasis komputer, dan untuk sekolah yang masih terkendala dengan ketersediaan perangkat komputer, pelaksanaan UNBKnya akan bekerjasama dengan SMA/SMK yang ada di sekitar masing-masing SMP tersebut.

Seperti diungkapkan, Pengawas Sekolah Wilayah Taraju Sodonghilir, Dudi Rohdinulhak, SPd., MPD, hingga saat ini di wilayah ini masih banyak SMP yang melaksanakan UNBK mandiri karena kekurangan perangkat komputer, sehingga harus meminjam atau bekerja sama dengan pihak lain, dengan meminjam ke SMA/SMK, SD, guru, orang tua bahkan ada sekolah yang mendapat pinjaman dari desa.

“Tapi walau demikina, Alhandulillah simulasi dapat terlaksana dengan baik, “ungkapnya.(3/2)

Dudi menambahkan, ada juga saat simulasi yang di selenggarakan di SMPN 1 Taraju, terkendala karena ada diantara beberapa laptop yang eror tetapi itu segera dapat diatasi berkat bantuan pinjaman dari SMA Negeri 1 Taraju.

“Ini menjadi pengalaman, agar pada pelaksanaan UNBK nanti benar-benar harus dilakukan pengecekan terkait kesiapan perangkat serta adanya perangkat cadangan minimal 10% dari perangkat yang ada, “jelasnya. (ANWARWALUYO)

ASEP NOORDIN:”DESA HARUS MILIKI SUMBER POTENSI DAN PROGRAM UNGGULAN”

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin H.M.M

PANGANDARANNEWS-Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), hendaknya tidak hanya memekirkan terkait siltap, karena di DPRD persoalan tersebut suday menjadi bahan bahasan. Sebaiknya PPDI fokus bagaimana desa bisa kuat, mandiri, inovatif dan kretif melaksankan seluruh program yang ada di desanya masing-masing.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin H.M.M, di depan seluruh pengurus dan anggota PPDI Pangandaran peserta musyawarah di aula kantor Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran, dengan tema “Mewujudkan SDM Unggul Perangkat Desa yang Berdayaguna dan Bermartabat Menuju Desa Kuat – Pangandaran Hebat- Jabar Juara – Indonesia Maju”, beberapa waktu lalu.

“Sebaiknya desa terus bekerja melaksanakan program-program unggulan serta memaksimalkan pelayanan pada warga,”kata Asep.(1/2)

Di tahun 2020 ini ada Peraturan Daerah (Perda)  tentang pariwisata,  Asep berharap, saatnya membangun identitas desa, apakah mau menjadi desa wisata dan seterusnya.

Intinya, kata Asep, Desa harus memiliki keunggulan dan potensi yang dapat mendukung visi-misi Pemkab Pangandaran.

“Dan intinya lagi, jika desa mau maju dan kuat, maka desa harus solid baik di Internalsendiri maupun dengan perangkat lainnya, “tegas Asep.

Asep menambahkan, bersama-sama memabangun Sumber Daya Manusia (SDM) tidak hanya sekedar SDM yang seadanya, tapi ia perlunya pembinaan yang dapat menunjang dalam peningkatan kapasitas perangkat Desa.

“Karena majunya satu daerah itu sangat tergantung dari kemajuan desa-desa yang ada di daerah itu sendiri, “pungkasnya. (PNews)

LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR ANAK DI LOKASI OBYEK WISATA, MASIH LAYAKKAH ?

PANGANDARANNEWS-Keberadaan tempat belajar (sekolah) di lokasi aktivitas berwisata mungkin ini bisa mengganggu proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), pasalnya tidak jarang saat libur akhir pekan (sabtu) hiruk pikuk wisatawan menggangu para pendidikan saat menyampaikan mata pelajaran pada para peserta didiknya.

Kondisi ini diakui Kepala SD Ngeri 5 Pangandaran, Dra. Hj. Encih Sarsih, M.Pd, saat ditemui di ruang kerjanya beberapa hari lalu. Menurutnya, suara kendaraan yang melintas persisi di halaman sekolah tentunya ini akan mengganggu proses belajar di dalam kelas. Apalagi saat melintas kendaraan “odong-odong”dengan suara musiknya yang khas dan keras, membuat para guru pun harus meninggikan nada suaranya agar bisa didengar muridnya.

Masalah lainnya, kata Encih, karena bangunan sekolah berdiri di lahan yang relatif sempit sehingga SDN 5 Pangandaran tidak mempunyai sarana olahraga untuk siswanya.

“Untuk tempat upacara 217 siswa ditambah guru pengajar pun halaman sekolah kami kurang memadai, “terang Encih.(29/2)

Persoalan ini sebenarnya, kata Encih, pernah disampaikan pada musrenbang Desa Pangandaran dan ke pemkab melalui Dinas Pedidikan Pemuda dan Olaharaga, tapi karena mungkin ketersediaan lahan untuk relokasi belum ada, sehingga SD yang mulai berdiri tahun 1979 ini pun hingga sekarang masih bertahan di jalan Sumardi Desa Pangandaran.

Tapi Encih mengatakan, persoalan pendidikan siswa secara umum dipastikan bisa berjalan sesuai ketentuan, karena para guru senantiasa memberi proteksi pada siswa dengan pendidikan keagaamaan, seperti memberi tugas pada siswanya untuk membuat daptar hadir keikutsertaan siswa pada sekolah pendidikan agama di lingkungannya masing-masing.

“Kami membuat absensi kehadiran siswa tdi sekolah agama yang harus ditandatangani guru di masing-masing madrasah tempat mereka belajar ilmu agama, “terangnya.

Sementara salah seorang warga Desa Pangandaran yang enggan ditulis namanya, mengatakan, memang sudah saatnya Pemkab Pangandaran untuk merelokasi SD 5 Pangandaran, karena idealnya tempat menimba ilmu itu jauh dari lingkungan yang baik secara langsung atau tidak bisa menimbulkan gesekan perubahan kultur dan atitude siswa.

“Saya percaya ini secepatnya akan menjadi perhatian pemerintah daerah, “ucapnya singkat. (PNews)

UNTUK MEMBANTU DAN MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN DI TINGKAT KECAMATAN, KPUD PANGANDARAN LANTIK 50 PPK

PANGANDARANNEWS - Setelah melewati beberapa proses dan tahapan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran kukuhkan 5 anggota badan adhoc tiap Kecamatan dan 50 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan bekerja sejak tanggal 1 Maret tahun 2020.

Pada acara pelantikan  yang dilanjutkan dengan bimbingan teknis (bimtek) di Hotel Krisna ini, Ketua KPU Pangandaran, Muhtadin, menyampaikan, pengambilan sumpah jabatan ini khusus untuk 50 anggota PPK yang akan tersebar di seluruh kecamatan dengan komposisi di setiap Kecamatannya lima orang anggota PPK.

“Saya berharap setelah diambil sumpah jabatan ini seluruh anggota PPK bisa bekerja keras, profesional srrta tetap menjaga netralitas."ungakpnya.(29/02)

Menurut Muhtadin, tugas PPK sesuai ketentuan yang tertulis pada pasal 17 UU nomer 10 tahun 2016, membantu dan melaksanakan penyelenggaraan ditingkat Kecamatan serta melaksanakan tugas - tugas yang diperintahkan KPU.

"Nantinya kita akan arahkan langsung tugas dan tanggung jawabnya, diantaranya  mengenai rekrutment PPS." Tutur Muhtadin.

Sesuai ketentuan surat pengumuman nomor : 40/PP.04.02-Pu/3218/Kab/II/2020, berikut ini daftar 50 nama anggota PPK terpilih,

Kecamatan Langkaplancar, Endang Ma’sum, Sukandar, Apep Jasmani, Aries Noorsaleh dan Nita Siti Nuraeni.
Kecamatan Cigugur, Ucu Sutisna, Jenal Abidin, Danie Solihin, Ijan Nurjaman dan Lia Ratna Dewi.
Kecamatan Parigi, Kusmaya, Yaya Indra, Yadi Heryadi, Yusuf Sidiq dan Yusi Isnawati.
Kecamatan Cijulang, Jamaludin Al Afgani, Pipih Yopianti, Fajar Rizky, Sarif Hidayat dan Asep Irfan Ilmi.
Kecamatan Cimerak, Ali Hasanudin, Romidin Adna, Nurman arifin, Agus Turyanto dan Rini Suryani.
Kecamatan Sidamulih, Iwan Hadiana, Deti Kusmiati, Ahmad Anwar Syam, Muhamad Rudai dan Gia Kartika Dewi.
Kecamatan Pangandaran, Susanto, Agus Sopyan, Saepul Misbahudin, Muhamad Supriyo dan Emi Nurlina.
Kecamatan Kalipucang, Anjar Parikesit, Fathul Muttqin, Hena Zahrotul Fadilla, Groho Hartono dan Indra Agustina.
Kecamatan Padaherang, Ghesa Irsany,Endi Suhendi, Fitri Aulya, Bagus Suanto dan Iwan Tarsiwan.
Kecamatan Mangunjaya, Yogi Prayoga, Kasmat, Rohmat Nurhidayat, Evi Patmawati dan Eva Nurafifah.     (AGE)

MENJELANG PEMILUKADA 2020, KPU PANGANDARAN GANDENG MEDIA TINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

PANGANDARANNEWS – Suksesnya penyelenggaraan pemilu tidak hanya karena terintergritasnya para peyelenggara, namun diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat termasuk media masa, karena peran para awak jurnalis ini sangat penting terutama untuk fungsi penyampaian informasi pada masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua Komisioner KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin, di depan tamuundangan dalam acara Rapat Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Pemberitaan di media, yang dilaksanakan di aula Kantor Sekretariat KPU Pangandaran.(1/3)

“Peran media bisa meningkatkan partisipasi pemilih pada penyelenggaraan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran tanggal 23 september 2020 mendatang, “ujarnya.

Peran media massa baik cetak, elektronik maupun online, kata Muhtadin, merupakan alat informasi penting untuk sumber informasi yang dapat dipercaya masyarakat, karena ia sangat efektif untuk  sarana penyampaian infromasi setiap tahapan pilkada agar diketahui masyarakat luas, sehingga  dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

Selin berperan penyampaikan informasi, imbuh Muhtadin, media massa juga juga dapat memberikan pendidikan politik yang baik pada masyarakat, sehingga dapat menggugah animo atau partisipasi untuk mnggunakan hak pilihnya.

Dan tentunya, imbuh Muhtadin, ia berharap media tetap konsisten menyebarkan informasi yang mendidik, mencerdaskan dan menggugah masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pilkada tahun ini.

“Dan saya juga menilai, saat ini media massa di Pangandaran sudah melaksanakan tugas tersebut dengan baik, “pungkasnya. (PNews)

RAMBU DILARANG BERHENTI DI HZ MUSTOFA TASIK, BINGUNGKAN WARGA, SALAH PASANG ?

TASIKNEWS-Rambu lalu lintas biasanya hadir untuk memberikan petunjuk jalan bagi para masyarakat luas pengguna jalan, sehingga pengguna jalan pun diharapkan dapat selalu mematuhi peraturan lalu lintas agar selalu aman dan selamat saat berkendara.

Namun apa jadinya bila rambu yang terpampang justru membingungkan para pengguna jalan, jika rambu tersebut dipasang tidak pada tempat yang mudah dilihat, sehingga apa yang disampaikan dalam rambu itu bisa dimengerti.

Seperti diungkapkan salah seorang warga Kota Tasik, Muhtarom, ia merasa bingung melihat rambu lalu-lintas terpasang di tempat yang sulit untuk dilihat, karena posisinya berada di tempat yang relatif tinggi.

“Akibatnya, rambu dilarang berhenti itu sering dilanggar karena terlihat mobil angkutan pun bisa bebas bongkar muat barang, padahal di atasnya ada rambu dilarang berhenti, “ungkapnya.(29/2)

Menurut Muhtarom, tidak sedikit keberadaan rambu tersebut menjadi cibiran warga, pasalnya tanda dilarang berhenti itu lebih banyak tidak digubris oleh para pengendara.

“Saya jadi bingung, ini disengaja atau kesalahan petugas pemasangannya, “kata Muhtarom. (ANWARWALUYO)

KOMISI III DPRD PANGNDARAN GELAR RAKER DENGAN DINAS LINGKINGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

PANGANDARANNEWS-Komisi III DPRD Kabupaten Pangandaran beberapa hari lalu menggelar rapat kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk membahas progres penanggulangan IPAL tahun 2020.

Dalam rapat kerja tersebut, hadir pimpinan dan seluruh anggota Komisi III, antara lain, Ade Ruminah S.H an beberapa anggota, diantaranya Hj. Hesti Mulyati, S.Pd, Rd Tata Sutari.S.E, H.Elon Rusn, Haer. S.Pd.I, Alip Suhendi, S.IP. M.Si., Hamdi, H. Idi Supriadi, S.Pd,Cecep Nurhidayat S.Pd.I, juga dihadiri Sekretaris Dinas LHK, Kabid dan Kasubbid, bertempat di ruang rapat Komosi III DPRD Kabupaten Pangandaran, (27/02)

Selain meminta adanya percepatan program kerja yang dilakukan DLHK untuk memacu pelayanan pada masyarakat, pimpinan rapat, Hj. Hesti juga meminta agar Dinas LHK lebih efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran.

"Kami juga meminta agar Dinas LHK melakuan koordinasi dan komunikasi antar stakeholder untuk penataan dan pengelolaan IPAL di Kabupaten Pangandaran serta melakukan perencanaan yang matang terkait pengelolaan sampah dan IPAL, " paparnya.

Hesti menambahkan, dengan anggaran yang terbatas, diharapkan DLHK bisa tetap mengoptimalkan pekerjaan sesuai kebutuhan pada skala prioritas yang dimasukan pada Rancangan Awal(ranwal).

Menanggapi keinginan para wakil rakyat ini, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, menyampaikan beberapa laporan, diantaranya pengajuan di acc satu lokasi di pantai timur Pangandaran dan laporan perbaikan PT Pacipic Eastern Coconut Utama (Pecu), yang meminta permohonan perpanjangan perbaikan IPAL.

Kami juga melaporkan dasar permohonan terkait perbaikan ulang lantai dasar dan dinding bak IPAL nomer 1 dan 2 di PT Pecu tersebut yang mengalami keretakan sehingga harus dilakukan perbaikan ulang. “jelasnya. (AGE)