DPRD KECEWA KINERJA PT HUTAMA KARYA TERKIT PEMBANGUNAN RSUD PANGANDARAN

PANGANDARAN NEWS-Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandega diKabupaten Pangandaran dengan anggaran ratusan milyar, yang rencananya akan diresmikan awal tahun 2020, ternyata hingga akhir tahun 2019, ada beberapa pekerjaan yang belum selesai.

DPRD Pangandaran, melalui komisi III, menyayang pihak pengembang (PT Hutam Karya) tidak bisa menyelesaikan pembangunan RSUD sesuai kontrak kerja.

Seperti dikatakan Wakil Ketua Komisi III, Hesti, gaung pembangunan RSUD Pandega Pangandaran sangat luar biasa, begitupun anggaran yang dikeluarkan pemerintah, tapi dengan kinerja dari PT Hutama Karya tidak memuaskan.

"Jujur saya sangat kecewa, pekerjaanya pun terkesan tidk profesional, lihat saja hingga kini masih ada salah satu flapon yang bocor pemasangann keramik selain tidak rapih juga banyak yang retak dan belah,"ungkap Hesti.(17/1)

Hesti juga mengeaskan, DPRD melaluiKomisi III pun akan terus mengawasi kinerja PT Hutama Karya sebelum dinyatakan selesai dalam pembangunannya.

Menurutnya, sebagai wakil rakyat pihaknyaberkeinginan pengerjaan RSUD bertatap hotel berbintang ini bisa sempurna, megah, bagus dan hebat. Tapi kenyataannya hingga batas waktu pengerjaan selesai, masih ada flapon bocor dan lainnya, DPRD kecewa dengan kinerja PT. HK yang merupakan perusahaan BUMN.

“Kami akan melakukan cros check kembali untuk memastikan apakah PT HK sudah melakukan perbaikan atau belum serta membahas temuan ini di komisi, “imbuhnya. (PNews)

TAHUN 2020 APBD PANGANDARAN ANGGARKAN Rp 300 MILYAR UNTUK INFRASTRUKTUR

PANGANDARAN NEWS-APBD tahun 2020 masih fokus pada 4 skala perioritas, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan penataan wisata, dan penetapan anggaran ini sudah diparipurnakan di DPRD, dengan jumlah pendapatn dan belanjasebesar Rp 1,3 trilyun.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, HMM, saat diwawancara sejumlah  media di halaman gedung DPRD, beberapa waktu lalu.

“Anggaran untuk pembangunan infrastruktur untuk tahun 2020 sekitar Rp 300 milyar, “ungkapnya.

Dalam APBD tahun ini juga ada lokasi anggaran untuk biaya Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan bulan september, sebesar Rp 50 milyar.  Semnatara untuk devisit anggaran, kata Asep, dicover dari pembelanjaan daerah dan ini memang dinilai sangat rasional.

Sementara Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, membenarkan, APBD yang telah ditetapkan pada paripurnan sekarang sebesar Rp1,3 triliun ada kemungkinan bisa bertambah menjadi Rp 2,2 triliun, dengan adanya Bantuan Keuangan (Bankeu), Bantuan Provinsi (Banprov) dan bantuan dari sumber anggaran lainnya.

Dengan besarnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur trsebut, menurut Jeje, ditargetkan tahun ini perbaikan infrastruktur di Kabupaten Pangandaran capai 99,99 %.

"Sedangkan untuk defisit anggaran sebesar Rp77 miliar, namun semua itu akan tertutupi oleh sektor pembiayaan,"terang Jeje. (PNews)

USAI LIBUR TAHUN BARU KETUA DPRD PANGANDARAN SOROTI SAMPAH DAN PARKIR DI OBYEK WISATA

PANGANDARAN NEWS-Ada beberapa masalah yang perlu dievaluasi pemerintah terkait kegiatan dan pelayanan pariwisata pasca liburan tahun baru 2020, sehingga ke depannya kualitas pariwisata  Pangandaran semakin baik dan meningkat.

Seperti dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, HMM, salah satu persoalan sampah. Tanpa menghilangkan peran serta kerja keras para petugas di lapangan dari dinas terkait, saat ini Pangandaran sudah waktunya memiliki mesin pembersih pantai (beach cleaner) yang berfungsi untuk membersihkan sampah pantai yang bercampur dengan pasir.

"Dengan beach cleaner ini nantinya sampah yang bercampur pasir itu bisa disaring lalu pasirnya dikeluarkan kembali, “jelasnya (3/1)

Selain masalah sampah, politisi asal PDI Perjuangan ini pun menyoroti masih adanya sejumlah hotel dan restoran yang membuang limbah cair langsung ke laut, sehingga membuat kebersihan dan pemandangan sekitar pantai pun jadi kurang indah dilihat.

Menurutnya, perlu ada langkah segera apalagi Pemkab Pangandaran sekarang sudah menerbitkan Perda tentang kebersihan.

Dan rencana pembuatan instalasi pengolahan limbah rumah tangga komunal, kata Asep, harus segera direalisasikan, seperti di sepanjang pantai barat dan timur.

Dikatakan Asep, suatu saat tanpa protokoler ia pernah melihat kawasan parkir yang ada di obyek wisata Pangandaran, dan Asep menyororti ternyata masih banyaj hotel yang tidak menyediakan lahan parkir yang disesuaikan dengan jumlah kamar huniannya.

“Masih ada beberapa tamu hotel yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, dan jelas ini bisa  memicu kemacetan, “ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya mendukung rencana pemerintah untuk membuka lahan parkir umum di lapang Katapang Doyong dan area pasar wisata, dan secara perlahan masalah parkir ini bisa dibenahi. (PNews)

TEMPAT AIR JAMAN DULU, BUAH KUKUK BERBENTUK KENDI KINI SEMAKIN LANGKA

TASIK NEWS-Buah Kukuk merupakan salah satu jenis tanaman buah labu yang biasa tumbuh di daerah dengan udara serta beriklim tropis seperti di Indonesia.

Bagi beberapa warga  warga Dusun Cirengrak, Desa Nagrog Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, buah kuku juga sering dijadikan bahan kerajinan tangan ynag berfungsi untuk menyimpan air minum.

Menurut salah seorang pengrajin, Encep, buah labu jenis kukuk ini bisa disulap menjadi salah satu tempat wadah air yang bisa digunakan menjadi tempat minum yang bisa dibawa kemana-mana.

“Prosesnya pembuatannya memakan waktu sekitar satu hingga tiga bulan, “terangnya. (19/1)

Kata Encep, kukuk sekarang agak sulit didapat, karena jenis buah ini merupakan salah satu jenis buah zaman dulu yang dipakai masyarakat desa untuk sarana menampung air untuk bekal ketika di sawah atau sedang berkebun.

Air yang disimpan di buah kukuk pun terasa lebih segar dan katanya bisa membuat menghilangkan  peyakit gatal di kulit.

Konon, kata Encep, beberapa tahun lalu kukuk biasanya selalu dibawa budak angon (pengembala ternak) atau para petani saat berladang di hutan.

“Jadi saat membawa kukuk ini serasa bernostalgia ingat masa kecil ketika mengembala kerbau, “ungkapnya. (ANWARWALUYO)

INI SUDAH URGEN, PEMKOT BANJAR HARUS SEGERA BENTUK DEWAN PENDIDIKAN

BANJAR NEWS-Walu surat himbauan dari gubernur jabar, terkait Revitalisasi Dewan Pendidikan tingkat kota pada November 2019 telah di kirim ke Pemerintah kota Banjar, tapi sampai saat ini kepengurusan Dewan Pendidikan Pemkot Banjar hingga saat ini belum terbentuk.

Padahal menurut Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat, H.Dudu Nurzaman. S.Pd. M.Pd. saat dihubungi PNews lewat telepon celullernya, revitalisasi harus segera dilaksanakan oleh Pemkot Banjar.

Dikatakan Dudu, dewan pendidikan merupakan amanat Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pendidikan juga Peraturan Gubernur (pergub) pemprov Jabar pun sudah mengatur mekanismenya.

“Dan tentu ada resikonya apabila tidak mengindahkan aturan ini, ada konsekwensinya dan  surat peringatan dari gubernur jawa barat," Ujar Dudu.(18/1)

Oleh karena itu, kata Dudu, Pemkot Banjar harus segera melakukan rekrutmen dan membentuk struktur dewan pendidikan tingkat kota, tentunya dengan memberikan Surat Keputusan (SK) wali kota kepada sekretaris daerah .

"Dan saat ini Dewan Pendidikan Jawa Barat rerus  membangun komunikasi dengan dewan pendidikan kabupaten-kota untuk implementasi serta  pengawalan pergub terkkait pembentukan dewan pendidikan di daerah, "tandasnya.

Dikatakan Dudu, dalam surat edarannya gubernur sekaligus mensosialisasikan Pergub nomor 65 tahun 2019 tentang dewan pendidikan Provinsi, kota dan kabupaten yang masa jabatannya akan  habis harus,  secepatnya dilakukan rekruitmen melelaui seleksi murni calon anggota dewan pendidikan sesuai dengan regulasi yang baru melalui panitia seleksi.

 "Hingga saat ini daerah yang sudah melakukan revitalisasi baru Kabupaten Garut dan Bekasi, "Ujar nya lagi.

Sementara menurut pemerhati pendidikan Kota Banjar, Erwin, pembentukan Dewan Pendidikan tingkat kota harus segera dibentuk karena kepentingannya sudah urgen.

Tujuan dibentuknya Dewan Pendidikan ini, menurut Erwin, antara lain untuk dinamisasi dan fungsi kontrol terkait dengan dunia pendidikan di Kota Banjar.

“Apalagi gubernur kan sudah mengirimkan himbauan, nunggu apalagi? segera bentuk, “tegasnya. (TITO)

KENAIKAN HARGA CABE RAWIT DI PASAR BANJAR CAPAI RP.80 RIBU PER KILO GRAM

BANJAR NEWS-Menjelang akhir tahun beberapa waktu lalu hingga sekarang, harga cabai di pasar Banjar terus merangkak hingga menembus harga Rp 80 ribu per kilogram.

Hal tersebut dibenarkan seorang pedagang di pasar Banjar, Haryati, harga cabai melonjak karena minimnya pasokan dari pedagang besar dan petani, sehingga stok di pasar pun sedikit padahal kebutuhan banyak.

Haryati meyebutkan, kenaikan harga cabai ini terjadi pada semua jenis cabai, tetapi kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit hingga mencapai Rp 80ribu.

Kepada PNews ia juga mengungkapkan, kenaikan ini mulai terasa sejak akhir 2019, saat itu harganya  Rp 30 ribu, lalu merangkak naik di kisaran harga Rp 40 ribu sampai Rp 50 ribu.

“Dan hingga saat ini ini harga mencapai kisaran Rp 80 ribu, “jelasnya.

Ditemui secara terpisah, Kepala UPT Pengelola Pasar Banjar, Bahris. SE membenarkan, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, terutama komoditas cabai memang mengalami kenaikan yang cukup sifnifikan dan ia menilai kenaikan harga ini karena faktor cuaca yang tidak menentu membuat pasokan cabai dan komoditas sayuran lainnya jadi tersendat.

“Tapi kami tetap berusaha walau pun harganya terus naik, diharpkan tidak mengalami kelangkaan di pasar. “katanya.

Sementara menurut pedagang pecel dan goreng-gorengan, Atun, kanaikan harga cabai ini tentu mebuat menguras dompet.

"Hahargaan terus bae naek, tapi harga pecel hese rek naekeunna (harga naik terus tapi mau naikan harga pecel susah-red). “ ujarnya. (TITO)

KKG GUGUS 2 CIMERAK GELAR PERTEMUAN BAHAS DISIPLIN GURU

PANGANDARAN NEWS-Kelompok Kerja Guru (KKG) Korwil Kecamatan Cimerak, baru-baru ini melaksanakan kegiatan rapat kerja (raker), yang diikuti 90 guru PNS dan Non PNS dari 12 SD, diantaranya SD 1, 2, 3, 4 dan SD 5 Desa Sindangsari, SD 1, 2, 3 dan 4 Mekarsari, SD 1, 2 dan 3 Sukajaya bertempat di SDN I Sindangsari.(16/1)

Hadir dalam raker tersebut, Pengawas TK/SD  Korwil Cimerak, Joko Ngadiono, SPd. MPd sekaligus sebagai nara sumber.

Menurut Ketua Penyelenggara, H.Solihin, menjelaskan terkait keorganisasian KKG serta memaparkan  keuangan KKG yang bersumber dari iuran rutin tiap sekolah.

”Dengan kegiatan ini diharapkan masalah apapun yang berkaitan dengan proses pembelajaran dapat dipecahkan di sini, “ungkap Solihin.

Sementara Joko Ngadiono, SPd. MPd, di hadapan peserta raker, menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan guru terutama RPP  terbaru dengan istilah RPP Versi Nadim Makarim Mentri Pnedidikan Nasional sekarang.

Dengan RPP satu lembar, kata Joko, sekarang akan lebih praktis mengenai poin-poin yang ada dalam RPP.

Joko juga memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan PP 53, tentang Disiplin PNS, hususnya guru. Dari mulai disiplin waktu kerja, proses pembelajaran di sekolah, pendidikan berkarakter hingga jadwal pulang guru.

Diakatakn Joko, alangkah sangat terpujinya bila guru masuk dan pulang tepat waktu serta selalu menyambut kedatangan siswa di pintu gerbang.

“Dengan disiplin seperti itu tentunya akan tercipta disiplin positif bagi anak didik, “imbuhnya. (RASIMUN)

TENAGA HONORER BAKAL DIANGKAT JADI PNS TANPA TES ?

Masyarakat hendaknya berhati-hati jika menerima informasi yang terkait dengan pengangkatan tenaga honor menjadi PNS, karena bisa dipastikan berita tersebut bohong (hoaks).

Seperti di sampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang dilansir dari liputan6.com, menurut pihak PANRB, kedua informasi berupa pengumuman surat pemberitahuan terkait penerimaan CPNS 2019 tanpa tes dan tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu tidak benar sehingga berpotensi membingungkan masyarakat

Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Andi Rahadian, informasi palsu terkait penerimaan CPNS di lingkungan pemerintah pusat dan daerah tersebut bernomor BL:B/017/M.SM.01/2020, yang seolah-olah ditandatangani oleh Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo.Dan pengumuman palsu tersebut ditujukan kepada seluruh tenaga honorer guru, administrasi, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh, yag menyatakan tenaga honrer tersebut akan diangkat menjadi PNS tanpa mengikuti tes.

Dan untuk memastikan berita tersebut, kata Andi, sebaiknya masyarakat konfirmasi langsung ke Direktur Pengadaan dan Kepangkatan PNS BKN Pusat Jakarta, Drs Muh Iqbal dengan nomor Whatsapp 081953388478.

"Pengumuman yang beredar tersebut bukan dari Kementerian PANRB dan sudah dipastikan palsu karena untuk pengangkatan CPNS tetap harus melalui tahapan seleksi CPNS," tegasnya di Jakarta.(17/1)

Sedangkan untuk surat palsu lainnya ditujukan untuk para peserta seleksi PPPK, surat tersebut ditandatangani oleh SUB Verifikasi Data Reformasi Birokrasi Aparatur dan Pengawas, Muhammad Yusuf Ateh.

Dalam surat palsu tersebut berisikan penjelasan kebutuhan ASN untuk pemerintah pusat dan daerah dengan alokasi CPNS 50 persen dan PPPK 50 persen, dan juga tertulis dalam surat itu, instansi dapat mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional yang dapat diisi PPPK dengan memberi kesempatan kepada pegawai non PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus.

Andi dengan tegas menghimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap informasi yang beredar serta meminta masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima informasi dan melakukan konfirmasi kebenaran surat/informasi kepada Kementerian PANRB.

Sementara menurut Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo, ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 telah diserahkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), adapun tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2019 akan digelar pada akhir januari hingga pebruari mendatang melalui ujian berbasis komputer (Computer Assisted Test/CAT).

"Soalnya sudah diserahkan ke BKN, sesuai jadwal pokoknya," ujar Tjahjo, kepada awak media saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta.(13/1).

Tjahjo menambahkan, hingga kini pihaknya telah selesai melakukan seleksi administrasi perekrutan CPNS 2019 sebanyak 3,7 juta dari jumlah pendaftar sekitar 4,6 juta dinyatakan lolos seleksi administrasi.

“Dan penerimaan PNS untuk tahun 2020 akan dilakukan usai penerimaan PNS 2019 rampung dilakukan. “tandasnya. (PNews-net)

45 APARATUR DESA SE-KECAMATAN CIPATUJAH IKUTI BIMTEK SISKEUDES

TASIKNEWS-Beberapa hari lalu sebanyak 45 perangkat desa, diantaranya, sekretaris desa, kaur keuangan, staf pelaksana dari 15 pemerintah desa Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, mengikuti bimbingan teknik (Bimtek) terkait penyelenggaraan Sistem Keuangan Desa (Sikeudes) berbasis aplikasi teknologi informatika, di sebuah hotel di Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran.(17/1)

Dalam bimtek juga digelar review Siskeudes 2019 sekaligus launching Siskeudes 2020 untuk perencanaan administrasi tahun depan serta pemberian materi terkait pengelolaan admininistrasi keuangan desa yang diberikan sejumlah narasumber yang  berkompeten di bidang penyelanggaraan keuangan desa, seperti satuan tugas Siskeudes Pemkab Tasikmalaya, Camat Cipatujah, Kasi PMD dan Kasi pemerintahan Kecamatan Cipatujah.

Menurut Ketua Penyelanggara, Dedi Rohmatandi dalam laporannya menyampaikan, bimtek ini merupakan implementasi dari Peraturan Bupati nomer 02 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Sistem Keuangan Desa, yang bertujuan dan target penyelenggaraannya untuk meningkatkan kualitas perangkat desa dalam melaksanakan administrasi keuangan desa terutama dalam bidang sistem aplikasi berbasis IT.

"Peserta bimtek merupakan perangkat yang sehari-harinya berhubungan langsung dengan sistem pengelolaan administrasi keuangan desa, seperti sekdes, kaur keuangan dan staf pelaksana, “jelas Dedi.

Sementara Camat Cipatujah, Darya S.Ip, di hadapan seluruh peserta bimtek, menyampaikan, pengelolaan administrasi keuangan berbasis IT sengaja dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kapasitas dan kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan dan sistim pelaporan administrasi keuangan desa.

Darya berharap, hasil dari kegiatan ini dapat diimplementasikan oleh perangkat desa yang memiliki tanggung jawab mengelola keuangan di desa.

"Kami juga berharap seluruh peserta dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini untuk bekal kerja di desanya masing-masing. "kata Darya. (ANWARWALUYO)

PELANTIKAN PENGURUS NU DI MESJID AL FURQON AWALI KEGIATAN KEAGAMAAN DESA KEDUNGWULUH

PANGANDARAN NEWS-Ada yang tidak biasa saat shalat jum’at dan pengajian rutin bulanan di mesjid Jamie Al Furqon Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang, karena selepas pelaksanaan shalat ada pelantikan kepengurusan Ranting Nahdhotul Ulama (NU) Kecamatan Padaherang.(17/1)

Pelantikan yang dipimpin langsung Ketua PC NU Kabupaten Pangandaran, KH. Fauzan serta didampingi kepengurusan MWC NU kecamatan Padaherang ini merupakan sejarah karena pelaksanaannya dilakukan di mesjid.

Menurut Ketua NU Desa Kedungwuluh, Ade Kuswana, kegiatan ini juga merupakan awal kegiatan keagamaan di Desa Kedungwuluh yang bekerjasama dengan Penyuluh Agama (PA) Desa Kedungwuluh, Nana Hoeruman.

Kedungwuluh mengaji ini juga, kataAde, merupakan program gubernur jabar dan program Pangandaran mengaji yang digulirkan Pemkab Pangandaran.

“Adapun teknis kegiatannya dilaksanakan secara bergulir tiap-tiap DKM yang ada di desa kedungwuluh untuk tiap bulanannya, “imbuh Ade. (NANA-H)

RENCANA PEMBANGUNAN PERKANTORAN PEMDA PANGANDARAN AKAN DILENGKAPI ALUN-ALUN MEGAH

PANGANDARAN NEWS-Proses pembangunan kantor pemerintahanan Kabupaten Pangandaran di Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi, antara lain kompleks kantor pemerintahan dan alun-alun yang representatif, dn dipastikan pelaksanaanya akan dimulai tahun ini, yang diawali dengan pembangunan Kantor Sekertaris Daerah dan kantor-kantor SKPD serta fasilitas penunjang lainnya, seperti  alun-alun megah. Pembangunan Alun-Alun Kabupaten Pangandaran merupakan bagian dari Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sedang ‘ngabret’ melakukan percepatan pembangunan di wilayah Jabar.

Kepada awak media, Bupati Pangandaran. H. Jeje Wiradinata, saat usai mengikuti rapat paripurna dengan DPRD, mengatakan, selaras dengan visi “Kabupaten Pangandaran sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia”, diharapkan pembangunan alun-alun akan menjadi ruang publik baik untuk masyarakat umum atau  institusi pemerintah.

“Pembangunannya juga tetap akan mengacu pada kultur, pilosofi, potensi serta karakter kawasan sekitar, “ungkap bupati.(25/11-19)

Masih kata bupati, nantinya di alun-alun ada beberapa penunjang, seperti pintu masuk (entrance) utama, pelataran upacara, taman kecil, taman bermain, area hijau, pelataran pandang, sarana olahraga, area parkir mobil berkafasitas 80 kendaraan (di bawah lapangan olahraga), Food court, UMKM dan amphitheater.

Bupati Jeje memaparkan, area parkir disediakan di semi basement yang diletakkan di bawah pelataran upacara. Penempatannya memanfaatkan perbedaan ketinggian tapak.

Lebih jauh bupati mengatakan, seluruh area ini juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan formal pemerintahan ataupun untuk kegiatan publik lainnya.

“Dan jika suatu saat dibutuhkan, ruangan ini bisa lebih luas dengan menggunakan area di sisi utara dan selatan, “terang bupati.

Bupati menambahkan, ada beberapa kursi raflesia yang akan tersebar di sisi utara dan selatan alun-alun, dan ini merupakan bagian dari area utama alun-alun dengan skala ruang yang lebih kecil. Kursi ini seperti dibuat khas seperti bunga Raflesia Padma, yang sudah menjadi ikon  khas Pangandaran.

Selain itu, kata bupati, tersedia area pandang dan shelter dengan corak honje atau kecombrang (etlingera elatior), salah satu tanaman sejenis tumbuhan rempah berbentuk terna yang bunga dan berbuah serta bijinya dimanfaatkan sebagai bahan sayuran, dan tanaman ini banyak tumbuh di Pangandaran.

“Ada juga taman baca dan ruang display, yang berfungsi menjadi ruang baca yang berada di bawah pelataran pandang dan pelataran UMKM maupun dari basement, “imbuh bupati.

Selain sarana tersebut, seperti diketahui, di alu-alun juga nantinya akan dilengkapi juga dengan deck pandan, area antara lapangan upacara yang formal dan area amphitheatre yang lebih dinamis dan santai.

Ada juga area UMKM yang diperuntukan mewadahi dan mengelola para usaha kecil dan menengah yang akan berjualan makanan dan cenderamata. Di area ini masyarakat dapat mencicipi makanan atau membeli cendera mata produk lokal.

Sementara area playground disediakan untuk arena bermain anak yang dilengkapi dengan permainan-permainan menarik dan modern dengan sistim keamanan yang terjaga.

“Satu lagi, amphitheater yang berbentuk punggung penyu ini akan menjadi area untuk pentas kesenian dan acara budaya dengan konsep tempat duduk yang dinamis memungkinkan pengunjung dan wisatawan untuk menonton sambil menikmati sensasi panoramarumput hijau yang menghadap ke arah panggung, “pungkasnya. (PNews)

TELAN ANGGARAN Rp 137 MILYAR, JEMBATAN CIKIDANG DAN MUARA PAMUGARAN DIBANGUN TAHUN INI

PANGANDARAN NEWS-Untuk menunjang sarana transfortasi wisata, tahun ini Pemerintah Kabupaten Pangandaran dipastikan akan membangun dua buah jembatan dan ruas jalan penghubung di kawasan sekitar pesisir pantai.

Kedua jembatan tersebut, diantaranya, jembatan Sungai Cikidang, yang akan menghubungkan jalan di patai timur dengan pelabuhan Cikidang di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran dan jembatan di muara Pamugaran  yang akan menghubungkan jalan di pantai barat ke Pantai Karangtirta di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih hingga ke kawasan wisata Batuhiu di Desa Ciliang Kecamatan Parigi.

“Semuanya akan menelan anggaran sekitar Rp 137 milyar, “kata Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, saat ditemui di lokasi muara sungai Cikidang.(18/1)

Dikatakan Jeje, pembangunan jembatan dan jalan ini selain janjinya saat kampanye dalam pencalonan beberapa tahun lalu, juga karena kedua jembatan dan ruas jalan itu memang sangat diperlukan baik untuk alur transfortasi wisata juga untuk kepentingan masyarakat.

“Seperti jembatan Cikidang, ini sangat penting untuk kegiatan nelayan dari dan ke pelabuhan Cikidang tempat perahu-perahu ditambatkan, “imbuhnya.

Sementara untuk jembatan Sodongkopo yang menghubungkan Pantai Batukaras dan Bandara Nusawiru, rencananya tahun ini akan dibangun jembatan bally untuk alternatif sementara. Tapi, kata Jeje, ia kurang setuju karena kurang optimal, sehingga mendingan dibangun permanen saja nanti.

“Sementara untuk jalur dari Pantai Batukaras ke pantai Madasari di Desa Masawah Kecamatan Cimerak sudah selesai tahun 2019. “terangnya. (PNews)

ADA BEBERAPA YANG PERLU PERBAIKAN, LAUNCHING RSUD PANDEGA PANGANDARAN KEMUNGKINAN DIUNDUR.

PANGANDARAN NEWS-Dalam pertemuan persiapan launching Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandega Pangandaran hari jumat (17/1), yang dipimpin langsung Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dan dihadiri Wakil Bupati, H. Adang Hadari, Sekda, Kusdiana, Asisten Daerah, Kepala SKPD dan jajaran, Ketua dan Anggota DPRD Pangandaran, Manajenen RSUD Pangandaran dan pihak terkait lainnya, dibahas beberapa persiapan dengan pihak managemen RSUD, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan DPRD, yang intinya ada fisik bangunan yang harus disesuaikan dengan alat kesehatan.

“Saya akan membuat tim kecil, yang terdiri dari Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PU dan Anggota DPRD, “ungkapnya kepada awak media, usai pertemuan tersebut.

Bupati mengatakan, pihak Hutama Karya (HK) sebagai pelaksana pembangunan, meminta waktu sampai 20 Pebruari 2020, dan dapat dimengerti. Apalagi sebagian alat kesehatan belum tersedia karena sekarang sistemnya menggunakan e-katalog dan di LKPP belum tayang sehingga belum bisa belanja.

Masih di tempat yang sama, Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, meminta pemkab untuk tidak terburu-buru melakukan launching jika semuanya memang belum siap.

Menurut Asep, RSUD ini bukan gudang, tapi gedug tempat pelayanan kesehatan, maka semuanya harus bersertifikasi layak fungsi.

“Apalagi RSUD ini kan sudah menjadi kebanggan masyarakat, maka saat dibuka harus sesuai dengan yang dibayangkan, ”ujar Asep. (PNews)

DUA PENERIMA RUTILAHU DI SUKAMUKTI KINI SUDAH NIKMATI RUMAH BARU

Kades Sukamukti, Budi Haryono

BANJAR NEWS-Kepala Desa Sukamukti Kota Banjar, Budi Haryono, terus memperjuangkan rumah warganya yang sudah  tidak layak huni untuk mendapatkan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tahun 2019 lalu.

Menurut Budi, dua rumah warganya, Yeyet warga Rt 07/02 Dusun Sukamulya dan Aep Saepudin warga Rt 02/09 Dusun Tembung Kerta, sekarang sudah selesai direnovasi melalui program Rutilahu dari Anggaran APBD Kota Banjar.

“Dari 9 rumah yang sudah kami ajukan, Alhamdulillah kini mereka sudah bisa menikmati rumah hasil renovasi program rotilahu, “terang Budi, di sela-sela rapat bumdes.(17/1)

Budi juga berharap, dengan program Rutilahu ini diharapkan bisa merasa benar-benar terbantu, karena desa pun akan terus memperjuangkan untuk membantu masyarakat yang memang layak menerima program ini.

Sementara Sekertaris Desa, Nana Juhana, kepada Pangandaran News menyampaikan, program Rutilahu dari anggaran tahun 2019 baru dua rumah yang sudah bisa direalisasi, semula yang rumahnya kurang resik kini terlihat rapi, nyaman dan layak huni.

Nana menambahkan, bantuan yang bersumber dari APBD Kota Banjar sebanyak Rp 15 juta, dengan waktu renovasi sekitar dua minggu.

"Sebenarnya banyak yang kita ajukan di tahun 2019 tapi hanya dua warga saja yang bisa menerima, Insya Allah di tahun ini kami menargetkan lebih banyak dari tahun 2019, “ujarnya.(TITO S)