WALAU ANGGARAN TERBATAS, MTQ PADAHERANG DIHARAPKAN BISA SUKSES

PADAHERANG-Menjelang pelaksanaan MTQ kecamatan dalam rangka penjaringan untuk perwakilan ke tingkat kabupaten, beberapa hari lalu (15/9), bertempat di Gedung Da’wah Padaherang, para pembina dewan juri diberi pembinaan yang disampaikan langsung Kepala KUA Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, Drs H Mamuri.

Menurut Mamuri dalam sambutannya, walau pun dengan anggaran terbatas, ia berharap agar para juri tersebut tetap semangat dalam melaksanakan tugasnya.

“Saya juga sempat bingung karena untuk kegiatan MTQ ini memang tidak ada anggaran khusus yang tersedia. “ungkap Mamuri.

Mamuri menambahkan, walau demikian ia berpesan, para juri diharapkan bisa tetap semangat agar pelaksanaan MTQ di Kecamatan Padaherang bisa sukses dan kancar. (Nana Khoeruman)

KETUA KPUD PANGANDARAN LANTIK 279 PPS

CIJULANG-Menjelang  pelaksanaan Pilgub 2018 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pangandaran, secara resmi melantik 279 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Pangandaran bertempat di gedung Islamic Center Cijulang.

Dalam sambutannya, Ketua KPUD Pangandaran, Wiyono Budi Santosa menyampaikan, selepas dilantik, selanjutnya seluruh PPS ini harus segera melakukan koordinasi dengan kepala desa guna memusyawarahkan tiga personil sekretariat PPS.

“Pada pelaksanaan Pilgub 2018 mendatang, Kabupaten Pangandaran membutuhkan sebanyak 279 orang PPS yang akan ditempatkan di 93 desa yang masing-masing desa mempunyai tiga personil.” jelas dia.(11/11)
.
Budi juga mengatakan, terkait honor yang diterima PPS walau pun nantinya mungkin tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawab tapi walau pun demikian PPS dituntut untuk tetap profesional dalam menjalankan tugas yang sudah diamanatkan.

“Jumlah yang akan diterima PPS, untuk sebesar Rp.720 ribu dan anggota Rp.680 ribu. “jelasnya lagi.

Budi menambahkan, tugas pokok pertama dari PPS, mensosialisasikan pelaksanaan Pilgub 2018 mendatang serta pemuktahiran data pemilih.

 “Saya berharap seluruh PPS bisa berkerjasama dan berkoordinasi agar tugas yang diamanahkan bisa dilaksanakan dengan baik dan profesional,” kata nya. (Toni Taufik)

BAMBU BERCAGAk MILIK TURIKIN, BERTUAH ?

KALIPUCANG-Sebatang pohion bambu yang sudah dipotong sekitar 80 cm milik Turikin warga Rt 09 Rw 02 Dusun Cileweng Desa Cibuluh kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, dikabarkan memiliki tuah.
Menurut cerita sang pemilik, Turikin, bambu tersebut ditemukan tahun 1980 saat ia sedang menebang beberapa pohon bambu untuk keperluan hajat kakaknya.

“Waktu saya menebang beberpa pohon, tiba-tiba sya melihat bambu itu, lalu saya pun membawanya pulang. “cerita Turikin.(10/11)

Turikin pun lalu mengisahkan kejadian-kejadian aneh setelah bambu tersebut dibawa ke rumahnya. Seperti saat bambu tersebut dititpkan di rumah mertuanya, tiba-tiba saja seluruh badan Turikin mengalami gatal-gatal.

“Setelah kejadian itu, saya pun membuang ke kolam karena saya beranggapan gatal pada badan saya disebabkan dari bambu itu. “terang Turikin.

Hingga di tahun 1981, lanjut Turikin, tiba-tiba ia teringat lagi pada bambu itu, lantas ia pun mengambilnya lagi. Padahal sebelumnya beberapa warga yang tahu tentang bambu dari cerita Turikin pernah mencarinya, tapi tidak berhasil menemukannya.

“Akhirnya mungkin melalui cerita mulut ke mulut, sekarang banyak orang yang datang berniat memiliki bambu ini, tapi tidak saya kasihkan. “imbuhnya.

Setelah bambu aneh tersebut ia rawat, menurut Turikin, banyak kejadian-kejadian aneh menimpa keluarganya. Seperti yang dialami isterinya, Partini, menurutnya, ia sering bermimpi kedatangan laki-laki bersorban dan berpakaian serba putih.

"Sekarang banyak masyarakat yang tahu saya memiliki bamboo aneh ini dan berniat membelinya, tapi saya sudah berniat tidak akan memberikan atau menjual bambu ini pada siapa pun. “kata Turikin.
(Nana Khoeruman)

DISDUKCAPAIL PANGANDARAN PACU JEMPLING JELANG PILKADA

MANGUNJAYA-Pilkada gubernur jawa barat yang akan d gelar 27 juni 2018 mendatang, menjadi persoalan tersendiri bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pangandaran. Pasalnya, dinas yang bertugas membuat adiministrasi keopendudukan ini sekarang harus lebih sering melakukan jemput bola ke tiap-tiap desa untuk perekaman data kependudukan terutama bagi para pemula yang nanti pada tanggal pemilihan sudah genap berumur 17 tahun diharapkan  bisa menggunakan hak pilih nya.

Menurur Kasi Pendataan, Siti Sukaesih, target pencapaian perekaman yang harus diselesaikan  Disdukcapil ini ada sekitar 29 ribu jiwa menjelang pilkada tahun 2018 ini. Dan melalui program Jemput Bola Keliling (jempling), kata Siti, diharapkan bisa membantu masyarakat untuk segera melakukan perekaman data diri di tiap-tiap desa.

Ditambahkan Siti, pihaknya harus bekerja berpacu dengan waktu untuk segera bisa menuntaskan perekaman ini.

“Insaalloh pencapaian target bisa selesai sebelum daftar pemilih tetap di plenokan oleh kpu dan prioritas kami sekarang di perekaman e-KTP “ujarnya saat ditemui di sela-sela kesibukan kegiatan Jempling se-Kecamatan Mangunjaya di aula Desa Sindangjaya.(10/11)

Program jempling ini, lanjut Siti, memang erat kaitannya dengan pilkada mendatang, sehingga Disdukcapil harus betul-betul pokus di perekaman e-KTP tersebut. Sedangkan data-data kependudukan yang lainnya seperti akta lahir , masih tetap bisa dilayani juga.

Sementara menurut anggota Panwaslu Kecamatan Mangunjaya, Tatang Hernawan,  salah satu syarat untuk menggunakan hak pilih harus mempunyai data kependudukan atau KTP dan atau masyarakat harus sudah melakukan perekaman pembuatan e-KTP.

Dan tahapan pemutahiran data, lanjutnya, memang tahapan yang sangat krusial dalam tahapan pemilu, karena seringkali pokok permasalahan yang terjadi masyarakat yang sudah berumur 17 tahun tapi belum mempunyai KTP sehingga tidak terdaftar pada Daptar Pemilih tetap (DPT)

“Untuk membantu masyarakat, Insya Alloh siap mengawal pada setiap tahapan pemilu. “ katanya.
 (Toni Taufik)

BENCANA BANJIR DAN LONGSOR AKIBAT KERUSAKAN HUTAN, SALAH SIAPA ?

Eksploitasi hutan yang terus menerus berlangsung sejak dahulu hingga kini tanpa diimbangi dengan penanaman kembali, menyebabkan kawasan hutan menjadi tidak seimbang dan rusak. Penebangan yang dilakukan manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Padahal hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi, sebab hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan menyimpan cadangan air.

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan seharusnya bisa dimanfaatkan menjaga kelangsungan hidup serta bisa memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya hutan bisa dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat generasi sekarang dan generasi yang akan datang  mendatang.

Menurut hasil penelitian salah seorang ahli, setiap pohon besar mampu memproduksi 4580 oksigen per tahun. Sedangkan seseorang membutuhkan oksigen 2,9 kg/hari yang berarti sekitar 1058,5 kg/tahun. Jadi jika rumah dihuni oleh 4 orang dibutuhkan sekitar 4234 kg oksigen per tahunnya. Ini bisa dipraktekan Dengan menanam 1 pohon besar dipekarangan rumah sehingga tentunya kebutuhan oksigen bisa tercukupi dan udara di rumah terasa segar sepanjang tahun. Setiap pohon mempunyai kapasitas mendinginkan udara sama dengan rata-rata 5 unit ac yang dioperasikan selama 20 jam/hari. Dan setiap hektar hutan dapat menetralisir karbondioksida (CO2) yang diakibatkan 20 kendaraan bermotor karena setiap hektar hutan memiliki potensi untuk mengikat 1000 kg debu per tahun yang diakibatkan oleh polusi udara (debu, asap, aerosol dan lainnya) dan mengolahnya menjadi humus.

Sedangakan menurut Spurr (1973), hutan dianggap sebagai persekutuan antara tumbuhan dan binatang dalam suatu asosiasi biotis. Penebangan hutan secara liar dapat merusak hutan tanpa memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan. Banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa tempat merupakan akibat kerusakan hutan yang berdampak pada lingkungan hidup. Tidak hanya banjir dan tanah longsor pada musim hujan, tetapi bahaya kekeringan ketika musim kemarau datang juga merupakan contoh kerusakan hutan.

Menurut Ketua Serikat Petani Pasundan (SPP), Arif Budiman, ada yang salah dalam mengelola hutan. Jenis pohon yang ditanam di hutan selama ini hanya terfokus pada tanaman produksi saja. seperti jati, mahoni, albasia atau lainnya yang suatu saat dengan jangka waktu tertentu pohon tersebut akan ditebang, dan hutan pun menjadi gundul kembali.

“Jenis tanaman tersebut hanya bisa membuat rindang sekitar 3-5 tahun saja. “ungkap Arif.(3/11)

Arif saat ditemui di Kantor DPC PDIP Pangandaran lebih jauh mengatakan, ia tidak habis mengerti, kenapa setiap ada program pemerintah tentang penghijauan selalu tanaman itu yang ditanam.

Padahal menurut Arif lagi, pohon-pohon jenis tersebut itu sipatnya periodik, karena pada saat pohon itu tumbuh besar, maka pohon tersebut pun akan kembali habis ditebang.

“Kenapa di hutan tidak ditanami saja pohon sejenis buah-buahan, misalnya pohon duren, mangga, rambutan atau lainnya. “kata Arif lagi.

Menurutnya, jika tanaman jenis buah yang ditanam di hutan, sampai kapan pun pohon tersebut akan tegak berdiri serta tumbuh semakin besar dan rimbun, karena yang diambil hanya buahnya saja. (hiek)

PUSDALOP PANGANDARAN GELAR PELATIHAN MITIGASI BENCANA LEWAT ATM DAN BBM

PANGANDARAN-Luar biasa…! di usianya yang belum genap 1 tahun, Pusdalop Penanggulangan Bencana (PB) Kabupaten Pangandaran sudah bisa jadi referensi pusdalop di seluruh Jawa Barat untuk memberikan materi cara mitigasi bencana khusus pada anak sekolah.

Seperti melalui program WEB GTS (wisata edukasi bencana goes to school) dengan kegiatan ATM (Anak teka mitigasi) berhasil memberikan pemahaman cara-cara penanggulangan bencana dengan pemahaman yang bisa ditangkap nalar anak pada usia dini.

“Dan ternyata program ini pun mendapat apresiasi dari BPBD propinsi. “ungkap Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (PKPB) Kabupaten Pangandaran, DR. Drs. H. Nana Ruhena, MM.(8/11)

Lebih jauh Nana menuturkan, menyadari bahwa Pangandaran menjadi daerah rawan bencana dengan peringkat 16 di Indonesia,  sudah seharusnya seluruh elemen masyarakat belajar dari awal mengenali tanda-tanda akan terjadinya bencana serta dan bagaimana hidup berharmoni di daerah bencana.
Termasuk pada anak usia dini, lanjut Nana, harus dimulai pemahaman-pemahaman mitigasi bencana.

“metodanya, bisa melalui nyanyian, permaianan atau apa pun yang nantinya bisa melekat pada pemahaman anak tentang kebnecanaan. “terang Nana.

Nana juga mengatakan, sebenarnya pelatihan mitigasi bencana dalam program  WEB GTS lebih difokuskan untuk SD dan SMP, tapi karena adanya permintaan dari beberapa Sekolah Taman Kanak-kanak, maka melalui ATM, Pusdalop pun berlatih bersama anak-anak TK dengan melalui nyanyian dan berbagai simulasi permainan.

“Bagaimana si anak mencari tempat berlindung jika terjadi bencana, semua dikemas dengan nyanyian dan permainan yang menyenangkan, dan ternyata kegiatan ini mendapat respon positif serta menyambut antusias baik dari masyarakat, siswa dan guru-guru. “terang Nana lagi.

Intinya, lanjut Nana, menanamkan pemahaman masyarakat tangguh bencana harus dimulai dari sejak anak-anak, tentunya dengan segala cara yang bisa dicerna pola pikir dunia mereka.

Ditambahkan Nana, tidak hanya itu, Pusdalop Pangandaran juga memberi pelatihan serupa yang dikuhususkan untuk ibu-ibu PKK dengan program BBM (Bunda Belajar Mitigasi).

Melalui BBM, bagaimana para ibu dilatih dalam penanganan bencana dalam lingkungan rumahtangga.

“Seperti bagaiman penanganan jika terjadi kebakaran pada kompor gas yang sehari-hari biasa dipakai memasak tiba-tiba bocor dan menimbulkan kebakaran. “jelas Nana. (hiek)

H. KUSNADI; “PANGANDARAN HARUS TINGKATKAN KEAMANAN PANTAI”

PARIGI-Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran, pada usianya yang ke 5, jika diibaratkan anak yang masih baru bisa merangkak, tapi capaian-capaian pembangunannya sudah sangat menggebirakan.

Demikian disampaikan salah seorang anggota DPRD Propinsi Jawa Barat asal Kecamatan Padaherang, H. Kusnadi saat ditemui usai mkengikuti sidang paripurna Milangkala Hari Jadi Kabupaten Pangandaran ke 5 di gedung DPRD Pangandaran.(25/10)

“Walau kita masih belum bisa berlari, tapi sampai saat ini hasil pembangunannya sudah bisa dinikmati masyarakat. “ungkapnya.

Sebagai putra daerah ia berharapa, agar bisa lebih ditingkatkan lagi kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Karena nantinya masyarakat juga yang akan menilai berhasil tidaknyasehingga apa yang dicita-citakan masyarakat dulu dalam proses menuju pemekaran daerah ternyata tidak mengewakan. 

“Dan tugas pemerintah harus buisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat tersebut. “kata Kusnadi lagi.

Disoal kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati, H. Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari, menurut Kusnadi, sampai hari ini ia melihat, penilaian masyarakat masih bagus dan merespon positif pada kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Hanya tinggal peningkatan disana-sini, sebab tentunya di usianya yang masih muda, baik pemerintah atau masyarakatnya harus bisa menutupi kekurangan-kekurangan tersebut.

“Jadi sama-sama melakukan evaluasi diri untuk saling memperbaiki agar di masa yang akan datang bisa lebih sinergitas lagi kebersamaannya. “kata Kusnadi lagi.

Dikatakan Kusnadi, secara sepesifik ia menekankan pada pengawasan yang masih perlu lebih ditingkatkan lagi.

“Dan hal lainnya, karena kita secara geografi berada di daerah perbatasan dengan luar negeri, maka keamanan pantai dan pengawasan kejahatan narkoba agar lebih ditingkatkan. “pungkasnya. (hiek)

AGUS NURDIN ; “TAHUN 2018, LOMBA GURU BERPRESTASI HADIAHNYA 4 X LIPAT”

PANGANDARAN-Ditemui di ruang kerjanya (7/11) Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, DR. H. M. Agus Nurdin, S.Pd., M.Pd mengatakan, setidaknya ada dua program perioritas untuk tahun 2018.

Pertama, meningkatkan pemberdayaan Pendidikan Usia Dini (PAUD) yang ada di masyarakat. karena, menurut Agus, selama ini APK PM untuk PAUD masih relatif rendah jika dibanding dengan APK PM di Propinsi Jawa Barat.

“Tanggal 12 nopember besok dirjen PAUD akan datang ke Pangandaran, dan kita akan bahas masalah ini. “ungkap Agus.

Jika Pangandaran sampai saat ini belum ada perda tentang penguatan PAUD, menurut Agus, ada hal-hal yang bisa dilakukan dengan tanpa harus menunggu aturan. Karena untuk kepentingan masyarakat khususnya di bidang pendidikan, Disdikpora pun dituntut untuk berinovasi dan kreatif, agar pendidikan  pada usia dini benar-benar bisa lebih diberdayakan dan memberi efek positif langsung khususnya pada pendidikan dasar anak.

Pemerintah dan masyarakat diharapkanj bisa bersinergis mendorong pada tumbuh dan berkembangnmya PAUD. Dan untuk PAUD sendiri sebenarnya tidak dituntut perlunya ruangan belajar karena itu bisa dilakukan out door.

“Hanya untuk tenaga pengajar, kita juga sedang menggali potensi-potensi yang ada di tengah-tengah masyarakat. “terang Agus.

Malah, lanjut Agus lagi, pihaknya sedang berupaya untuk bisa bekerjasama dengan Universitas Terbuka (UT) agar bisa dibuka FG Paud.

Selain masalah PAUD, masih kata Agus, Disdikpora pun tahun 2018 akan lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah, dengan menggelar kegiatan lomba guru dan kepala sekolah berprestasi dengan indikator penilaiannya menyangkut kinerja selama mengajar, tes tulis, tes lisan dan pembuatan karya tulis. Dan program ini merupakan reflika dari program pendidikan di tingkat pusat.

“Insaalloh, hadiahnya akan kita tingkatkan 4 kali lipat dari hadiah tahun lalu. “jelas Agus.

Disoal pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, Agus mengatakan, dari 283 sekolah, ada 161ruangan kelas butuh rehab.

“Tapi untuk tingkat melanjutkan siswa ke SLA, tahun 2016 lalu capaiannya sudah 97 %. “jelasnya lagi. (hiek)

DOEL SUMBANG : “BUDAYAWAN BISA MENJADI TRANSLETER PEMERINTAH”

PANGANDARAN-Secara geografis Kabupaten Pangandaran berada pada perbatasan antara Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, tentunya ini menjadi dinamika tersendiri dalam pengembangan budaya yang berkembang di Pangandaran. Kekayaan ragam kesenian pun sudah tentu akan berbaur bahkan saling mengisi satu dengan lainnya.

Demikian dikatakan seorang seniman sunda asal Bandung, Doel Sumbang di sela-sela konser music dalam acara Napak Jagad Pasundan dalam rangkaian Milangkala memperingati Hari Jadi Kabupaten Pangandaran ke 5 beberapa waktu lalu.

“Jika saya lihat Kekurangan Pangandaran di mata saya, belum adanya tempat atraksi kesenian yang reguler , artinya, pemerintah harus mengeluarkan regulasi itu agar wisatawan yang datang kesini bisa menikmati suguhan berbagai atraksi khas pangandaran. “ungkap Kang Doel, sapaan akrabnya.
.
Dikatakan Doel, gedung pertunjukan yang representatif harus ada, karena kesenian juga bisa menjadi daya tarik para turis.

Hanya persoalannya, lanjut Doel, lama tinggal (long stay) wisatawan yang datang ke Pangandaran rata-rata singkat, karena kalau mereka hanya datang untuk waktu beberapa jam saja, berarti kurang oiptimal.

“Nah tinggal bagimana kita mengusahakan agar wisatawan yang datang kesini bisa stay 5-6 hari, karena dengan sendirinya mereka pun akan “membuang” uangnya di Pangandaran akan lebih banyak. “ujarnya lagi.

Disoal caranya, Doel mengatakan, semua yang mereka suka harus ada disini. Seperti one shop shoping, performence serta kehidupan dunia malam.

Dan seharusnya, masih kata Doel, budaya Pangandaran bisa dijual, karena khususnya wisatawan mancanegara (wisman), mereka tidak mencari apa yang ada di negaranya. Mereka bosan menyaksikan band karena mereka justru  akan tertarik nonton tarian tradisional, nonton kaulinan urang lembur. Dan  itu jauh lebih menarik, tetapi tentunya semua kesenian tradisional harus dipackaging dengan baik, artinya kostumnya harus baik blockingnya lebih ditata dan seterusnya.

“Jika kita melihat tari kecak yang ada di Bali itu kan ritual, kemudian bule memberi inisiatif, blockingnya dibuat sedemikian rupa sampai menarik, itu yang saya maksud. ”jelasnya.
Doel pun membayangkan, ia bisa menikmati secangkir kopi di warung-warung  sambil mendengarkan orang main angklung, perkusi, gamelan, dan itu jauh akan lebih hidup.

Menurut Doel, ini sangat mungkin bisa terjadi di Pangandaran, karena lahannya siap keindahan pantainya sangat menarik. Sekarang tinggal mensinergikan seluruh stakeholder, baik pemerintah, masyarakat dan swasta, visinya harus sama.

Dan pemerintah yang dalam bahasa harfiahnya pelayan. Presiden, Gubernur, Bupati itu bukan raja, tapi pelayan masyarakat yang memang tugasnya melayani masyarakat. Membuat masyarakat sejatera, bahagia, sesuai keinginan masyarakat yang positif.

“Dan tugas budayawan harus peduli dulu pada persoalan kebudayaan secara universal bukan hanya kesenian. Karena membuang sampah juga itu merupakan budaya. Demo, korupsi  sekarang sudah jadi budaya. “kata Doel.

Kepada budaya yang positif, pemerintah harus care serta memberi ruang gerak. Jika pemerintah mengatakan, hey kudu aya calung..., dimana tempat latihannya, mana alatna, karena dengan semua itu budayawan pun baru bisa bergerak.

Kalau pemerintah hanya bisa meminta kepada masyarakat, sudah jelas masyarakat sekarang tidak bisa memberi lebih. Mengapa pemerintah bisa memberi, karena pemerintah bisa menganggarkan itu, dan kalau sudah ada anggarannya, masyarakat juga jangan terus menghilang begitu saja.

“Intinya, membangun Pangandaran yang paling mendasar adalah bagaiman bupati dengan masarakat bisa berdialog setiap saat, menjadi teman, sahabat, teman curhat, untuk membuat Pangandaran hebat. “terangnya.

Karena begini, lanjut Doel lagi, jika Pangandaran bagus itu bukan untuk bupati. karena bupati itu periodik, 1-2 periode sudah hilang akan diganti bupati berikutnya, tapi masyarakat seluruh Kabupaten Pangandaran tetap tidak berganti, bupatinya 5 kali ganti, masyarakatnya tetap yang itu.

“Jadi mulai sekarang dan ke depan tidak membangun proyek, tapi membangun prosfek, membangun segala sesuatu untuk jangka panjang. “uajr Doel lagi.

Lalu apa yang harus dilakukan budayan untuk ikut berkontribusi pada pembangunan dearah, Doel pun bererita saat ia dicap sebagai pembangkang malah sebagai konsekwensinya, ia pun sering merasakan dinginnya ruangan sel. Menurutnya, saat itu ia habis-habisan “menghantam” pemerintah hingga ia nyaris lupa pemerintah yang sedang duduk bekerja itu memang seharusnya dibantu, kecuali pemerintah menyalahi semua aturan, itu ditentang. Pemerintah sudah betul ada pada relnya, mengerjakan tugas negara dengan baik, dan masyarakat harus membantu termasuk budayawan.

“Dan Pa Jeje sebagai bupati, tentunya tidak akan bisa bekerja sendiri mengatasi ini kalau masyarakatnya tidak ikut pro aktif. “tegasnya.

Dan jika bertanya siapa yang paling bisa bicara dengan publik, tentunya dari kalangan budayawan, karena bahasanya jauh lebih luwes. Menurut Doel, budayawan atau seniman bisa dimanfaatkan menjadi transleter pemerintah.

Pemerintah ingin menyampaikan kebijakannya, silahkan sampaikan lewat  kesenian, kearifan budaya lokal, dan mungkin itu akan lebih smoot.
(hiek)

PEMKAB PANGANDARAN BELUM PUNYA ATURAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINOL

PANGANDARAN-Maraknya perdagangan minuman beralkohol (minol) di Pangandran yang dijual bebas, sudah saatnya harus diatur dalam pengendaliannya.

Pemkab Pangandaran hendaknya bisa segera membuat regulasi terkait Peraturan Presiden Nomor 74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Peraturan Menteri Perdagangan No 6/2015 tentang ‎Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang merupakan perubahan dari Permendag No 20/2014. Karena dalam Permendag No 20/2014 aturan mengenai penjualan minol secara eceran di toko sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa penjualan langsung di bar, hotel ataupun restoran ditetapkan pemda.

Begitu juga menurut Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag yang mengatakan, adanya pengecualian untuk daerah wisata masih diperbolehkan tapi dengan syarat-syarat tertentu.

Ketentuan itu merupakan petunjuk teknis dari Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Pengecualian itu tidak hanya berlaku untuk Pulau Bali saja, tapi juga di semua objek wisata seluruh Indonesia, asalkan  kawasan tersebut resmi ditetapkan sebagai objek wisata oleh Pemerintah Daerah dan penjualan miras golongan A di objek wisata pun tidak membeda-bedakan antara turis mancanegara (wisman) maupun nusantara.
.
Namun tidak semua orang bebas berjualan miras golongan A di daerah wisata, dalan petunjuk teknis tersebut pemerintah menetapkan sejumlah syarat.

Bagi pedagang yang menjual minuman keras golongan A tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, Kemendag menyiapkan sanksi berupa teguran hingga pencabutan izin usaha. Terkait pengawasan di lapangan terkait larangan penjualan miras golongan A di minimarket dan petunjuk teknisnya, Kemendag menyerahkan kepada Pemda. Dan khusus di objek wisata, pemda dapat melibatkan tokoh agama dan masyarakat.

Hal tersebut dibenarkan Kepala bagian Hukum setda Pangandaran, Jajat Supriadi, SH, M.Si, menurutnya, Pemkab Pangandaran sudah harus membuat aturan tersebut karena ini merupakan kebijakan pemerintah pusat dan tidak boleh bertentangan.

Masih kata Jajat, pemda juga nantinya harusn mensosialisasi dulu ke tokoh masyarakat dan agama agar nantinya jangan ada kesan Pemda Pangandaran melegalkan penjualan minuman keras. Dengan adanya peraturan tersebut, lanjut Jajat, tidak seperti sekarang, minuman keras mudah didapat di mana saja. Karena nantinya hanya di tempat-tempat tertentu yang boleh menjual minol. Seperti di hotel bintang satu, pub atau lainnya dan itu harus ada aturan yang akan mengaturnya.

“Sebaiknya draft aturan itu dari BPPTPM, karena ini menyangkut ijin dan disana ada retribusi yang akan diambil. “terang Jajat saat dihubungi lewat telepon celullernya.(2/11)

Saat dihubungi lewat telepon, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan (BPPTPM) Kabupaten Pangandaran, Drs. Tedi Garnida, MM menyampaikan, mengenai pembuatan payung hukum itu merupakan kewenangan bupati.

“Soal itu silahkan tanya langsung ke bupati. “ujarnya singkat.(2/11)

Sementara saat dikonfirmasi ke Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, ia mengatakan, agenda untuk membuat payung hukum yang akan mengatur pengendalian dan pengedaran minuman beralkohol akan segera dibahas tahun depan.

“Itu akan jadi perioritas bahasan kami di tahun 2018. “terangnya. (hiek)

DISAKSIKAN RATUSAN PENONTON, TIM PANGANDARAN TEKUK KOTA TASIK 2-0

PANGANDARAN-Menghadapi tim tamu dari Kota Tasikmalaya, Tim sepakbola Kabupaten Pangandaran lagi-lagi membuktikan keperkasaannya dengan memenangi pertandingan 2-0.

Kedua gol yang diborong penyerang bernomer punggung 8, Lukman, berhasil menyarangkan tembakannya di menit ke 5 dengan memanfaatkan tendangan bebas dari luar kotak finalti. Sementara gol keduanya terjadi pada menit ke 35 yang tercipta dari hadiah tendangan finalti setelah salah seorang pemain Tasikmalaya melakukan pelanggaran di kotak finalti.

“Kami sangat puas melihat anak-anak bermain ngotot sejak menit-menit awal. “ungkap asisten pelatih, Agustina.(3/11)

Secara keseluruhan, pertandingan yang disaksikan ratusan masyarakat di sekeliling lapangan Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran ini benar-benar menyuguhkan permainan yang seru. Karena masing-masing tim bergantian saling serang dengan pola penyerangan dari sektor sayap dan lapangan tengah. Hanya saja tim dari Tasikmalaya ini kurang bisa memanfaatkan karena memang pertahanan yang dibangun tim pangandaran benar-benar solid dan tidak mudah ditembus lawan.

Hingga peluit panjang berbunyi, skor pun tidak berubah 2-0 untuk kemenangan anak-anak pantai ini.

 “Sampai sekarang kami sudah mempunyai skor 7 dengan perolehan 6 gol dan menyisakan satu lagi pertandingan tandang melawan Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 8 nopember mendatang. “terang Agus. (hiek)

ADE KUSWANA GANTIKAN KETUA MUI KEDUNGWULUH

PADAHERANG-Bertempat di ruang balai desa, pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dilaksanakan sebagai kelengkapan pemerintahan desa.

Walau diwarnai sedikit ketegangan, saat Ketua MUI yang lama, Ajid memberi masukan kepada pemrintahan Desa Kedungwuluh dalm teknis pembentukan lembaga yang akan mengatur kehidupan beragama di lingkungan desa ini.

Sebenarnya, Ajid masih menyisakan 3 tahun lagi untuk duduk menjadi ketua, namun karena saat ini Ajid juga menjadi ketua Bumdes, maka Ajid pun dengan legowo menyerahkan kursi kepemimpinannya di MUI pada Ade Kuswana.

Menurut salah seorang perangkat desa, hal tersebut dikarenakan adanya aturan yang melarang ketua Bumdes merangkap jabatan.

“Bersukur pa Ajid buisa legowo, dan Ade kuswana pun secara aklamasi bisa terpilih menjadi ketua MUI. “ungkapnya.(1/11)

Dalam sambutannya, Ketua MUI yang baru dilantik, Ade Kuswana berharap agar seluruh warga  khususnya yang ada di Desa Kedungwuluh bisa terus meningkatkan ukuwah dan mempererat tali silaturahmi antar umat.

“Kita harus tetap bersatu dan berpegang teguh pada tali Alloh. “kata Ade. (Nana Khoeruman)

PANWASCAM PANGANDARAN IKUTI BINTEK SENGKETA PEMILU

PANGANDARAN-Pasca dilantik beberapa hari lalu, anggota Panitia Pengawas pemilu Kecamatan (panwascam) Kabupaten Pangandaran, langsung menjalani bimbingan teknis (bintek). Sekitar sepuluh materi menjadi bahsan dalam bintek yang diselenggarakan dari tanggal 30 oktober hingga  nopember 2017 di hotel  Green Mutiara Pangandaran.

“Tidak lupa kami pun mengadakan simulasi penyelesaian sengketa cepat di lapangan yang diperankan oleh seluruh panwascam.”ujar salah seorang peserta.(1/11)

Ia menambahkan, simulasi ini sengaja digelar untuk memastikan nantinya panwaslu kecamatan mampu dalam menyelesaikan situasi sengketa pemilu. karena, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi nanti pada saat proses pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur jabar 2018 mendatang.

“Walau pun kami semua berharap, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar serta tidak aturan yang dilanggar seluruh peserta pemilu. “ungkapnya lagi.

Sementara menurut salah seorang komisioner Panwaslu Kabupaten Pangandaran, Uri Juwaeri, keberhasilan sebuah pengawasan bukan terletak pada seberapa banyak panwalu menyelesaikan sebuah pelanggaran tapi proses pengawasan preventif atau pencegahan yang selalu dikedepankan.

“Intinya kita ada pada pencegarahan pada pelanggaran-pelanggaran yang akan dilakukan peserta pemilu. “katanya singkat. (Toni Taufik)

PROLANIS BANTU PASIEN PENYAKIT KRONIS KELOLA KESEHATAN

MANGUNJAYA-Selain memberikan jaminan pelayanan kesehatan, program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan juga memiliki beberapa program promotif dan preventif yang memberikan manfaat bagi peserta, salah satunya Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) untuk peserta yang menderita penyakit kronis.

Demikian disampaikan Ketua Tim Kesehatan sekaligus pelaksana Program Prolanis, Dudi Sutisna saat menggelar acara pengguliran BPJS untuk pemerataan pelayanan yang diselebggarakan di Puskesmas Kecamatan Mangunjaya kabupaten Pangandaran.(25/10) yang dihadiri Klinik Prodia Tasikmalaya dengan program pemeriksaan laboratoriom kolesterol total HDL, LDL dan TG.

"Melalui program Prolanis, harapannya penyandang penyakit kronis bisa mengelola kesehatannya dengan baik, agar kualitas hidup pasien tetap optimal meskipun sedang menderita diabetes melitus ataupun hipertensi," kata nya

Menurut Dudi, program ini membutuhkan kerja sama yang komprehensif antara penderita dan keluarganya. Tujuan utamanya agar penderita dan keluarganya dapat mengawasi kesehatan diri secara mandiri, sehingga tercapai keadaan yang baik dan stabil atas gangguan yang terjadi.

"Prolanis diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemandirian peserta dalam upaya memulihkan penyakit dan mencegah timbulnya komplikasi penyakit kronis, serta meningkatkan status kesehatan bagi peserta Prolanis," tuturnya.

Sebanyak 60 anggota yang berada di Desa Sindangjaya pun antusias mengikuti pemeriksaan gratis ini, karena hanya bersyaratkan mempunyai BPJS dan sudah terdaftar sebagai anggota klub, maka pemeriksaan pun bisa didapat dengan cuma-uma. (Toni T)