Hilangnya Fungsi Trotoar Jadi Penyebab Semrawutnya Di Kawasan Dadaha Tasik ?

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Trotoar yang sejatinya menjadi tempat pejalan kaki, sekarang sudah beralih fungsi menjadi lapak-lapak pedagang kaki lima (PKL) yang berdiri berjejer memenuhi hampir sepanjang jalan komplek Dadaha Kota Tasikmallaya.

Selain sangat mengganggu para pejalan kaki, hal ini juga menyalahi Perda Nomor 1 Tahun 2015.

Seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya segera menindaklanjuti kesemerawutan ini, jangan malah sebaliknya pemkot terkesan tutup mata. Padahal jalan di lokasi tersebut berdekatan dengan Kantor   Kelurahan Nagarawangi san kantor UPTD Pengelola Dadaha.

Menurut salah seorang pengguna jalan, selain sudah merampas hak pejalan kaki akibat PKL ini tak jarang menimbulkan kemacetan karena pejalan kaki terpaksa harus berjalan di bahu jalan.

“Kami berharap dengan adanya pengaduan dari masyarakat, pihak kelurahan ataupun Satpol PP segera menertibkan hal ini," ucapnya.(13/07/25)

Ia mengatakan, jangan hanya bisa menarik retribusi aja tapi tata kelolan dan ketertibannya pun harus diperhatikan.

Dan yang pasti, imbuhnya, trotoar harus segera dikembalikan pada fungsinya semula sesuai aturan tentang penggunaan trotoar.

“Saya berharap penataan di kawasan Dadah ini menjadi perhatian Pemkot Tasik, demi kenyamanan para pejalan kaki," ujarnya. (anwarwaluyo)

Anggota DPRD Pangandaran dari PDIP, Hesti Mulyati Siap Dampingi korban kekerasan seksual

Hesti Mulyati

PANGANDARANNEWS.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran dari PDIP, Hesti Mulyati menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus kekerasan seksual yang menimpa anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Linmas. 

Peristiwa memilukan ini menggugah perhatian Hesti, terlebih korban masih anak-anak dan berasal dari lingkungan masyarakat yang rentan. 

"Saya sangat prihatin atas kejadian ini, dan sebagai wakil rakyat saya merasa bertanggung jawab untuk hadir dan membantu korban serta keluarganya," kata Hesti.(07/07/25). 

Hesti mengatakan, ia pun komitmennya untuk mendampingi keluarga korban dalam menempuh jalur hukum demi mendapatkan keadilan.  

Dan meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar kasus ini tidak dibiarkan begitu saja, karena menyangkut masa depan dan hak perlindungan anak. 

Ia menyebut siap pasang badan, ini bukan sekadar pendampingan tapi bentuk keberpihakan nyata kepada korban. 

“Kami tidak ingin ada lagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan tidak mendapatkan keadilan," tambah Hesti. (hiek)

 

Sikapi Kondisi Keuangan Daerah, Ini Kata Ketua DPRD Pangandaran

Asep Noordin

PANGANDARANNEWS.COM – Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin mendorong agar ppemda melakukan pengetatan fiskal. Karena, menurutnya, kondisi keuangan Kabupaten Pangandaran saat ini dan efisiensi merupakan langkah yang paling tepat untuk dilakukan.

"Pemkab Pangandaran harus melakukan efisiensi ekstrem, harus puasa, masa kita kalah sama kepompong yang menjadi kupu-kupu harus puasa dulu,"  ungkap Asep.(07/07/25).

Kata Asep, Pangandaran beberapa waktu lalu pernah merasakan kejayaan pasca pemekaran dan saat ini kondisinya sedang kurang baik. 

"Tidak ada salahnya kalau kita puasa dulu," imbuhnya.

Pemda lebih baik mengutamakan pembangunan yang mengarah pada produktivitas, dan saat ini menurutnya, pembangunan-pembangunan yang monumental harus dihentikan dulu.

Bahkan ia juga menyarankan, lebih baik lakukan perawatan saja seperti perawatan jalan menuju objek wisata, seperti jalan-jalan ke Batuhiu, Karangtirta.

“Jalan tersebut sudah harus mendapat perbaikan karena disana banyak alat berat yang lewat untuk pembangunan, melebihi tonase yang menyebabkan jalan rusak, “:ujarnya.

Ia menambahkan, lakukanlah pembangunan yang ringan namun memberikan dampak serta manfaat bagi masyarakat dan jadi pemasukan bagi Pemkab Pangandaran. Dan saat ini di DPRD pun sedang melakukan efisiensi dengan tidak membeli mobil dinas dan di tahun 2026 pun tidak akan beli, mau tidak mau DPRD menggunakan anggaran seefisien mungkin termasuk perjalanan dinas juga dipangkas.

“Saya mengimbau Pemkab Pangandaran segera membuat strategi pengelolaan keuangan, per semester dan pemda juga harus ada progres pelunasan utang,” ucapnya. (hiek)

Fraksi PKB DPRD Pangandaran, Kasus Penjualan Tiket Wisata Palsu Harus Diusut Tuntas

Jalaludin

PANGANDARANNEWS.COM-Usai ramai diberitakan di sejumlah media online terkait oknum petugas tiket di obyek wisata Pangandaran diduga melakukan pungutan liar (pungli), anggota DPRD dari fraksi PKB, Jalaludin saat dimintai tanggapannya mengatakan itu bukan perbuatan pungli.

Jika melihat kronologis kejadian,  kata Jalal, begitu ia disapa, namun lebih mengarah ke Pemalsuan Dokumen Negara. Karena tiket yang dijual kepada konsumen (wisatawan) ternyata bukan tiket yang teregister oleh petugas yang di tugaskan oleh Negara. 

"Artinya tiket yang di jual oknum petugas tersebut adalah tiket palsu," jelasnya. (10/07/25)

Menurutnya, perbuatan itu lebih daripada pungli karena oknum tersebut jelas-jelas merupakan pemalsuan Dokumen Negara. 

Dan itu kalau betul terjadi, Jalal berharap masalah ini harus di selesaikan secara hukum karena perbuatan  ini tidak bisa di tolelir. 

Jalal menyebut ini kecurangan luar biasa, seorang petugas Negara berani memalsukan dokumen negara.

Jalal juga menduga perbuatan ini tidak hanya dilakukan oleh petugas yang tertangkap saja tapi mungkin saja ada petugas lain yang terlibat atau mengetahui, karena saat bertugas di toll tempat menjual tiket wisata tersebut dilakukan secara terbuka.

"Semua petugas yang ada disana barsama, kalau dilakukan sendiri kapan ada kesempatan bisa menjual itu tiket palsu itu secara sembunyi-sembunyi." ungkapnya.

Artinya, terang Jalal, saat oknum menjual tiket palsu itu tentu ada petugas lain yang mengetahui. Bisa saja ada istilah tahu sama tahu dengan petugas lainnya. 

"Oleh karena itu saya berharap kasus ini bisa dituntaskan sampai ke akar-akarnya." tegasnya.

Dan uang hasil penjulan tiket palsu itu harus ditelusuri, apakah berhenti hanya ke petugas yang melakukan kecurangan atau ia hanya pelaksana dari kesepakatan dengan petugas lainnya. 

Jalal berharap, aparat penegak hukum (APH) tidak hanya berhenti di pelaku penjual namun harus di gali lebih dalam lagi.

"Saya khawatir kalau pelakunya hanya diselesaikan dengan sanksi sebagai efek jera saja," pungkasnya. (hiek)

Pasca Terbitnya SKT Kesbangpol, Forwapi Jawa Barat Terus Benahi Diri

PANGNDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Pasca terbitnya SKT dari Kesbangpol Kabupten Tasikmalaya, diharapkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Wartawan Priangan (Forwapi) Jawa Barat, organisasi ini bisa bekerja lebih tertib, profesional, dan lebih bermanfaat, baik bagi anggota maupun masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua DPP Forwapi Jawa Barat, Halim Saepudin, saat memimpin Rapat Revisi Kepengurusan di kantor sekretariat DPP Forwapi.(10/07/25)

Halim juga mengajak seluruh jajaran pengurus dan anggota Forwapi melakukan evaluasi serta benahi diri di internal organisasi.

"Ahamdulillah para pengurus sekarang ada juga yang dari DPC, saya himbau ketika ada program dari DPP dapat terkawal oleh para pengurus dari DPP,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi semangat para pengurus dan anggota yang terus aktif berkontribusi, dan berharap semua pihak tetap menjaga kekompakan serta integritas dalam menjalankan roda organisasi.

"FORWAPI ini bukan hanya sekedar wadah silaturahmi wartawan Priangan, tapi juga harus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat," ungkapnya.

Berikut struktur Organisasu DPP FORWAPI RPOVINSI JAWA BARAT 2025

PEMBINA : 

1. J. Nugraha, S.Pd, MM

2. Herni Herliani, S.Pd. M.SI

3. Jejen Zaenal, S.KM 

4. Jejen Setiawan 

5. Agus Waka 

6. Ajuh

7. Amas

8. Cecep Agah Nagoya 

9. H. Iwan Gunawan MKtipikor.

ADVOKASI & HUKUM

1. Ecep Sukmanaga, SH

2. LBH DJALAPAKSI (Gin Gin Ginanjar, SH, Dindin Firmansyah, SH, Evelin Aprilianti, SH)

KETUA UMUM 

Halim Saepudin

WAKETUM 

Endang Boy 

SEKJEN 

Ade Kurnia Sudrajat

WASEKJEN 

H. Asep Malik K, S.Sos

BENDAHARA UMUM 

Ajat Sudrajat

BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS): 

1. Yana Suryana (Singaparna)

2. Edi Supardan

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1. Mohamad Ali

2. Roni Ruslianto

BIDANG KESEJAHTERAAN ANGGOTA DAN USAHA

1. Anwar Waluyo

2. Sakiman

3. Yana Suryana (Ciawi)

BIDANG OLAH RAGA

1. Dudi Aquino

2. Rian 

BIDANG KEAGAMAAN

1. H. Odeng Kurnia

2. Nanang

3. Rahmat

BIDANG INVESTIGASI

1. Johan Julian

2. Fredi

BIDANG DOKUMENTASI & AKOMODASI

1. Iwan Riswanto

2. Dadang 

***

Ketua DPRD Pangandaran Apresiasi Langkah Aparat Terkait Dugaan Tiket Palsu Wisata

Asep Noordin 

PANGANDARANNEWS.COM – Menanggapi adanya oknum petugas tiket wisata yang diduga melakkukan pungutan liar (pungli), Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin menyebut ia mendukung penuh jika kasus ini diungkap hingga tuntas.

Menurutnya, praktik curang tersebut kemungkinan besar melibatkan orang dalam yang mengetahui seluk-beluk sistem tiketing di lokasi wisata tersebut.

Kemungkinan, kata Asep, orang dalam tersebut yang menjalankan modus seperti ini pasti tidak hanya melibatkan pihak luar.

*Ada banyak celah yang memungkinkan praktik pungli terjadi, terutama di pintu masuk atau tol gate obyek wisata Pangandaran," terang Asep, saat dihubungi salah seorang wartawan mmedia online lewat telepon celullernya.(09/07/25) 

Namun Asep menekankan agar pengawasan internal harus diperkuat agar sistem tidak mudah disalahgunakan dan terulang lagi, pasalnya oknum tersebut bisa ada di setiap obyek wisata sehinggga pola pengawasan internal pun harus ketat dan intens.

"Inspektorat juga memiliki peran penting dalam pengawasan teknis terhadap proses penarikan retribusi," ujar Asep.

Asep mengatakan, kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh, terutama dalam memperbaiki sistem tiketing yang masih memiliki banyak kelemahan. Dan sistem digitalisasi juga harus benar-benar diimplementasikan, termasuk monitoring yang ketat.

"Ini semua dilakukan untuk mencegah terulangnya praktik pungli dan kecurangan lainnya,” tegasnya.

Asep mengaku, memang selama ini sistem pembayaran tiket belum sepenuhnya digital sehingga masih memberi ruang bagi oknum untuk bermain curang. Bahkan, bisa saja barcode tiket tidak diperiksa petugas, sehingga tiket palsu bisa lolos tanpa terdeteksi.

Dan ini, imbuhnya, tentu diperlukan kajian yang serius untuk membenahi sistem tiketing dan ke depannya harus ada sistem yang lebih tertib secara administrasi, transparan dan bisa termonitor dengan baik.

"DPRD sangat mengapresiasi langkah aparat dan tim yang telah mulai mengungkap praktik kecurangan tersebut dan diharapkan pengusutan dilakukan hingga tuntas," pungkasnya.(hiek)

Wakil Bupati Tasikmalaya, Jangan Ada Anak Putus Sekolah Karena Kendala Biaya

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Wakil Bupati Tasikmalaya H. Asep Sopari Al Ayubi  tadi siang mendatangi rumah seorang anak perempuan, Rahmawati (12) yang bersemangat ingin melanjutkan sekolah ke tingkat SLTP namun terkendala biaya dan peralatan atau seragam sekolah. 

Berawal dari curhatan orang tua anak tersebut kepada ketua RT setempat, karena himpitan ekonomi saat ini untuk membeli  seragam sekolah tidak cukup biaya. 

Karena ada anjuran dari Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya jangan sampai ada anak sekolah di Kabupaten Tasikmalaya yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolahnya, tanpa pikir panjang Ketua RT pun menghubungi Nomor WhatsApp Wakil Bupati H.Asep Sopari Al Ayubi untuk menyampaikan keluhan warganya tersebut.

Gayung pun bersambut, dengan sigap dan responsif Wakil Bupati Tasikmalaya H.Asep Sopari Al Ayubi yang biasa disapa Kang Asep Sopari pada selasa pagi  membalas chatnya dan langsung menelepon Ketua RT.

"Untuk hal ini insyaallah akan kami bantu," demikian jawaban yang disampaikan wakil bupati lewat pesan WhatsAppnya.

Asep  Sopari pun mengadakan vidio call langsung dengan neneknya Rahmawati dan  menyampaikan bahwa ia ingin bertemu kangsung dengan Rahmawati (12), dan berjanji akan menemui Rahmaati pada Rabu 09 Juli 2025 pukul 08:00, dan Wakil Bupati Tasikmalaya pun menepatinya janjinya dengan mendatangi tempat tinggal Rahmawati.

Dalam Acara nganjang ka warga H.Asep Sopari betemu langsung dengan Rahmawati dan neneknya dirumah tempat tinggalnya di Kampung Sukasirna RT/RW.022/08 Desa Margalaksana Kecamatan Sukaraja, Rabu (09/07/2025).

Saat nganjang ka warga tersebut Wakil Bupati Tasikmalaya H.Asep Sopari Al Ayubi Memberikan semangat kepada Rahmawati agar tetap semangat dalam menimba ilmu baik pendidikan formal maupun non formal, untuk menyemangatinya Wakil Bupati Tasikmalaya berikan alat sekolah berupa baju seragan, sepatu, buku, tas dan alat tulis untuk Rahmawati yang akan melanjutkan sekolah ke SMP 3 Sukaraja pada tahun ini.

Asep Sopari mengatakan, jangan sampai ada anak di Desa Margalaksana yang tidak melanjutkan pendidikan apalagi yang baru lulus dari sekolah dasar karena itu anjuran baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Dan ini juga untuk kebaikan masa depan si anak kelak nanti, sekolah negri apalagi SLTP semuanya itu gratis.

"Untuk keberlangsungan pendidikan bila ada warga yang anaknya ingin sekolah butuh uluran tangan mari kita bantu sesuai kemampuan kita, baik dari masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten," ucap Asep. 

Asep Sopari juga berpesan, bagi para pendidik agar jangan sampai mempersulit kegiatan pendidikan baik itu dalam daftar atau dalam hal-hal lainnya  karena itu bukan acuan.

"Dan bagi anak-anak tetap harus semangat belajar, dan yang harus mendapatkan bantuan mari kita sama-sama upayakan kita bantu bersama-sama karen Tasik Era Baru harus penuh kebersamaan," pesannya.

Ditemui secara terpisah, Kepala Desa Margalaksana Jaja Hidayat mengucapkan terimakasih kepada Pak Wakil Bupati Tasikmalaya yang sudah menyempatkan diri datang ke Desa Margalaksana tepatnya di Kampung Sukasirna.

Jaja mengatakan, ternyata dalam kesibukannya wakil bupati masih tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Pak wabup, terus berbuat kebajikan demi Warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya," ucap Jaja.

Jaja mengaku sangat terharu dan mengapresiasi karena ternyata wakil bupati bisa sampai ke pelosok bersalaman langsung dengan warga, dan ini sebuah momen langka warga bisa bertemu langsung dengan pemimpinnya.

"Semoga Pak Wakil Bupati sehat terus dan tetap peduli masyarakat yang ada di desa," ucapnya.(anwarwaluyo)

Warga Dan Tokoh Masyarakat Didampingi Petugas Tutup Tempat Miras di Padaherang

PANGANDARANNEWS.COM — Merespon keresahan masyarakat terkait maraknya peredaran minuman keras (miras) di Kecamatan Padaherang Kabupaten pangandaran, Kepala Desa Padaherang Iman Suwangsa Hendra Komara bersama perwakilan Forum Umat Islam Kabupaten Pangandaran Ustadz Aep Saepudin, turun langsung menutup sejumlah tempat penjualan miras yang diduga beroperasi secara bebas dan kerap meresahkan warga.

Aksi ini razia miras yang berlangsung di Kampung Sukarenah, Dusun Ciputri, Desa Padaherang ini merupakan bentuk keresahan masyarakat atas lemahnya penindakan hukum terhadap peredaran miras di lingkungan mereka.

Di depan warga, Kepala Desa Padaherang Iman Suwangsa menyampaikan sikap tegasnya terhadap keberadaan tempat-tempat maksiat di wilayahnya karena pihaknya tidak mau ada tempat kemaksiatan yang bebas seperti ini di desanya.

Tak hanya bisa menghancurkan generasi muda, kata Iman, ini juga bertentangan dengan Pancasila dan agama serta bisa merusak kesehatan.

"Ini jelas sebuah kedzaliman,” tegasnya.(07/07/25) 

Aksi ini pun dihadrii sejumlah tokoh penting dan elemen masyarakat, diantaranya Ustadz Aep Saepudin dari Forum Umat Islam Pangandaran, Ketua RT setempat, Kepala Dusun Ciputri, Bapak Kunkun dari Babinmas Polsek Padaherang.serta tokoh pemuda Yodi Yodian.

Menariknya dalam razia tersebut salah satu karyawan penjaga tempat miras yang ditutup menyebutkan bahwa lokasi tersebut merupakan milik seseorang yang dikenal masyarakat dengan panggilan Haji Boleng, tentu saja pernyataan ini pun menambah perhatian warga terhadap siapa saja yang terlibat dalam peredaran miras di desa mereka.

Warga berharap tindakan ini menjadi langkah awal untuk membersihkan lingkungan dari praktik-praktik yang merusak moral masyarakat dan generasi muda, dan mereka juga menyerukan kepada pihak berwenang agar lebih serius dan transparan dalam menegakkan aturan.

"Ini demi keadilan dan ketertiban agar bisa benar-benar terwujud di tengah masyarakat," tegas Iman.(harisfirdaus)

Diduga Lakukan Pungli, Seorang Oknum Petugas Retribusi Obyek Wisata Pangandaran Kena OTT Tim Terpadu

PANGANDARANNEWS.COM – Seorang oknum petugas retribusi tiket di obyek wisata pantai Pangandaran kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim terpadu Polres Pangandaran dan Polisi Militer (PM) Pangandaran pada Minggu (06/07/25) pagi sekitar pukul 05.00 WIB, ia diduga melakukan pungutan liar (pungli) pada wisatawan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Nana Sukarna, oknum tersebut berinisial UN merupakan petugas penarik retribusi di Pantai Batuhiu namun saat melakukan praktik pungli dia ketahuan sedang tidak bertugas.

"Yang bersangkutan  bertugasnya di obyek wisata Batuhiu tapi melakukan pungli di Pantai Pangandaran, saat ini kita mengikuti proses hukumnya," kata Nana (07/07/25)

Nana mengaku, ia pun sudah menemui tim terpadu yang telah menangkap oknum petugas tersebut dan mempersilahkan agar diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Namun Nana menyebut ia belum bisa menjelaskan bagaimana modus yang dilakukan oleh oknum petugas tersebut dan mempersilahkan menanyajkan langsung ke Polres.

“Dan saya juga belum ketemu sama pelaku pungli tersebut," jelasnya.

Petugas retribusi wisata berinisial UN ini, ungkap Nana, kemungkinan bisa diberhentikan sebagai tenaga honorer di Dinas Pariwisata.

Nana juga merasa heran kejadian ini bisa terjadi, padahal pihaiknya telah berupaya untuk mencegah terjadinya kebocoran retribusi tiket pariwisata sejak jauh-jauh hari, dan terbukti hasilnya Penghasilan Asli Daerah (PAD) daroi retribusi wisata ini mengalami peningkatan signifikan.

Sementara saat dihubungi secara terpisah, Plt Kasi Humas Polres Pangandaran Aiptu Yusdiana menyampaikan, Polres Panbgandaran telah menerima pelimpahan dari Tim Terpadu dan Pos PM Pangandaran terkait adanya calo tiket retribusi di Pantai Timur.

Ia jufa membenarkan Penyidik Satreskrim Polres Pangandaran telah menerima pelimpahan dari Tim Terpadu dan juga Pos PM dan telah mengamankan terduga calo tiket retribusi.

“saat ini kami sedang mengumpulkan alat bukti dan barang bukti dari peristiwa dugaan pungli tersebut,” jelasnya.(hiek)

DPRD Pangandaran Gelar Rapat Dengar Pendapat RPJMD Tahun 2025-2029

PANGANDARANNEWS.COM - Untuk membahas dan menyerap aspirasi serta masukan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangndaran beberapa waktu lalu mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) RPJMD Tahun Anggaran 2025-2029.  

Seperti diketahui, RDP ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan bahwa RPJMD mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dan relevan dengan kondisi daerah serta untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak terkait penyusunan RPJMD termasuk dari unsur pemerintah daerah, DPRD, akademisi, LSM, dan organisasi masyarakat. 

RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun yang memuat arah kebijakan, strategi pembangunan, kebijakan umum dan program-program pembangunan daerah, dan RPJMD juga memuat kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. 

Usai acara, kepad sejumlah awak media Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin menyampaikan pentingnya perencanaan sehingga hari ini Pansus DPRD Pangandaran mengundang kepada semua stekholder agar pembangunan ke depan selaras.

"Keterbukaan dalam sesuatu halnya harus terbuka serta mengajak semua untuk bicara atau minta saran masukannya," ujar Asep. (07/07/25)

Tak hanya itu, kata Asep, dalam bahsan RPJMD mulai dalam perencanaan masyarakatnya wajib dilibatkan peran sertanya karena nanti produk ini bukan untuk bupati bukan untuk DPRD tapi untuk masyarakat.

"Masa buat programnya masyarakat yang ridak diajak, syukur-syukur ini bisa sesuai dengan rencana", imbuhnya. 

Dalam pembahasan RPJMD ini juga pokok - pokok pikiran DPRD disampaikannya berupa saran dan pendapat dalam setiap momen sehingga  RPJMD bisa selaras dari RPJMN pusat.

"Pogram Pak Prabowo - Gibran harus selaras dengan programnya Gubernur Jawa Barat, misalkan di bidang pendidikan," jelasnya.

Asep mengatakan, untuk Kabupaten Pangandaran saat ini punya program pendidikan karakter mulai dari PAUD, SD, SMP. Artinya keselarasan ini juga harus bisa satu bidang itu yaitu bidang pendidikan, selain itu juga harus selaras dengan Kabupaten-Kota tetangga baik dalam wilayah Provinsi maupun diluar Provinsi.

"RPJMD juga harus berkesinambungan agar ada konektifitas dan harus ada titik sambung antara program RPJMD sebelumnya dengan RPJMD yang akan datang," ucapnya. (hiek)

Padahal Sudah Kantongi Ijin Dari KKP Dan BKPM, Rencana Penambahan Keramba Apung di Pangandaran Ditolak Nelayan dan Tokoh Masyarakat

PANGANDARANNEWS.COM – Terkait rencana penambahan keramba jaring apung milik PT Pasifik Bumi Samudera di perairan Pantai Timur Pangandaran, hal ini menuai penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya, penolakan datang dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, pelaku wisata water sport dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti.

Sseperti disampaikan Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran Jeje Wiradinata, pihaknya menyatakan keberatan karena di area yang direncanakan menjadi lokasi keramba apung tersebut merupakan alur perahu nelayan dan tempat menangkap ikan. 

“Jadi kalau dipasang keramba tentu akan mengganggu aktivitas nelayan,” tegas Jeje saat dihubungi salah satu wartawan media on line. (06/07/25)

Jeje menyebut lokasi yang ditentukan tidak layak karena dangkal, pasalnya hanya sekitar 9 meter bahkan saat surut tinggal 6 meter sedangkan yang ia tahu  budidaya keramba seharusnya dilakukan pada kedalaman 24 hingga 30 meter.

 Di lokasi tersebut merupakan daerah terumbu karang dan masuk wilayah konservasi juga, dan jika ada penolakan nelayan tentu itu menjadi perhatian HNSI.

Jeje yang pernah menjabat Bupati Pangandaran dua periode mengaku, pihaknya pun tak pernah diundang sosialisasi oleh pihak perusahaan.

 “Saya tahunya malah dari media sosial dan pagi tadi juga saya ditelepon Bu Susi, pandangan beliau sama dengan saya,” ungkapnya.

Tak hanya HNSI, rencana penambahan keramba jaring apung milik PT Pasifik Bumi Samudera ditolak keras oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus tokoh masyarakat Pangandaran Susi Pudjiastuti.

Menurutnya, proyek keramba ini akan merusak keindahan dan ekosistem laut yang menjadi andalan wisata Pangandaran.

“Saya sangat tidak setuju dengan rencana itu,” ujar Susi melalui pesan WhatsApp. (07/07/25)

Dalam kesempatan tersebut Susi juga menyinggung kunjungan Prabowo Subianto saat masih menjabat Menteri Pertahanan ke Pangandaran beberapa waktu lalu yang saat itu justru menyoroti keberadaan bagan yang dinilai merusak laut, dan sekarang malah muncul rencana penambahan keramba apung.

“Ini gila, luar biasa gila. Pangandaran itu utamanya pariwisata dan perikanan nelayan bukan keramba investasi yang merusak pemandangan dan aktivitas nelayan,” tegas Susi.

Seperti diketahui, PT Pasifik Bumi Samudera sebenarnya sudah mengantongi izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI serta Kementerian Investasi/BKPM untuk pemanfaatan ruang laut di Pantai Timur Pangandaran, dan proyek ini disebut sebagai tempat riset perikanan yang hasilnya untuk menopang pasokan ikan di kawasan wisata.

Namun sayang rencana tersebut menuai protes baik dari nelayan yang khawatir jalur melaut terganggu, juga dari pelaku wisata water sport karena khawatir usaha wisata mereka akan terganggu.(hiek)

Kades Cimanuk Sebut Tugasnya Harus Bisa Menjaga Silaturahmi Dengan Warga

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Sebagai bentuk empati pada masyarakat, Kepala Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, Anhar, ia mengantar pasen yang merupakan salah wargnya. Hal ini sudah merupakan kegiatan yang rutin dilakukan saat mengetahui ada masyarakat sakit dan membutuhkan perawatan.

Anhar meyakini, seorang kepala desa harus menjaga hubungan silaturahmi dengan masyarakat untuk memastikan tugas-tugas pemerintahan desa berjalan dengan baik.

Anhar juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang tidak hanya dilakukan di kantor, tetapi juga turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi masyarakat.

"Ini sudah kebiasaan saya, kalau ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan seorang kepala desa harus siap setiap saat," ungkapnya, saat dihubungi lewat telepn selulernya.(06/07/25)

Ia juga mengaku tanpa bantuan dan dukungan dari masyarakat.mustahil tugas tugas kepemerintahan didesa terselenggara dengan baik, sehingga sinergitas antara pemdes dan warga harus terjalin dengan baik.

Anhar pun menunjukkan ketulusan hati dan kepedulian terhadap masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan bantuan. Contohnya, seperti ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang peduli dan dekat dengan masyarakat.

“Sebagai pelayan publik, seorang kepala desa tentu tidak hanya dituntut melakukan pelayanan di kantor tapi harus turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan," kata Anhar.(anwarwaluyo)

FORWAPI Kritik Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Terkait Pernyataan, Media Sosial Lebih Penting Daripada Media Massa

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS — Forum Wartawan Priangan (FORWAPI) Provinsi Jawa Barat angkat bicara menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menyebut “media sosial lebih penting daripada media massa”.

Menurut Ketua Forwapi Halim Saepudin, Halim Saepudin, pernyataan tersebut terdengar sederhana namun menyesakkan dada para jurnalis yang bekerja menjaga fungsi pers sebagai pilar demokrasi.

Halim juga mempertanyakan logika di balik ucapan gubernur tersebut, apakah sekarang kebenaran cukup diukur dari view dan like?

"Apakah demokrasi cukup dikendalikan dengan story 15 detik tanpa verifikasi?," ucap Halim. (05/07/25).

Ia juga mengingatkan tentang fungsi dan hak pers yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 pasal 3 ayat (1) yang menegaskan pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara Pasal 4 ayat (3) menyebutkan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.

"Apakah Gubernur ingin mengganti pasal-pasal itu dengan tombol ‘share’ dan ‘comment’?," tanya Halim.

Pihaknya mempertanyakan, apakah para wartawan harus ikut antre menyalin ulang narasi dari akun TikTok nya agar dianggap mendukung pembangunan Jawa Barat.

Hal senada disampaikan Sekjen FORWAPI Ade Global, media sosial hanyalah etalase bukan ruang kontrol dan viralitas di media sosial bukan ukuran transparansi apalagi tanggung jawab publik.

Ade menyebut, wartawan itu bukan buzzer, bukan admin konten, bukan humas kekuasaan. Tugas wartawan bukan juga untuk menambah like di medsos, tapi memastikan kebijakan yang adil untuk semua rakyat dan sesuai dengan tupoksi.

"Salah satu fungsi kami selaku kontrol sosial yang dilindungi undang-undang," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pers adalah mitra sekaligus kontrol bagi pemerintah, bukan pesaing akun media sosial pejabat publik. Kritik dari media adalah bagian dari demokrasi, bukan untuk menjatuhkan tapi memastikan rakyat mendapat keadilan informasi.

Kata Ade, FORWAPI mendesak agar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bis memberikan klarifikasi resmi atas pernyataannya. 

Ade menambahkan, ini bukan hanya untuk pers tetapi untuk publik Jawa Barat, jadi tolong hormati profesi wartawan dan hormati publik.

"Karena demokrasi itu kritik bukan sekedar konten dan transparansi itu klarifikasi bukan gimmick," tutupnya.(anwarwaluyo)

Sepakat Jaga Kondusifitas Wisata Pangandaran, Konflik PT PMB dan SPP Berakhir Islah

PANGANDARANNEWS.COM - Konflik antara PT Pancajaya Makmur Bersama (PT PMB) Grand Pangandaran dengan Serikat Petani Pasundan (SPP) yang sempat memanas beberapa hari lalu, berakhir damai.

Langkah restorative justice ini dimediasi Kepolisian Resor (Polres) Pangandaran dengan menghadirkan kuasa hukum dari kedua belah pihak, perdamaian kedua belah pihak ini pun disampaikan melalui konferensi pers di Mapolres Pangandaran.(04/07/25)

Seperti disampaikan kuasa hukum pihak PT PMB Grand Pangandaran HM Hasan Suryoyudho, PT PMB dan SPP sudah menyelesaikan perselisihan yang terjadi beberapa waktu lalu secara kekeluargaan.

Dengan bantuan Polres Pangandaran dan tokoh masyarakat, kata Hasan, kini kedua belah pihak sudah  menandatangani kesepakatan tersebut.

"Ini berkat bantuan Polres Pangandaran, sekarang kesalahpahaman di antara kami sudah bisa diselesaikan dengan baik,"ungkap Hasan.

Masih di tempat yang sama, kuasa hukum dari SPP Windi Harisandi menyampaikan, perdamaian ini tentu menjadi hadiah untuk Polri yang sedang memperingati HUT Bhayangkara.

Windi mengaku bersukur, karena pasa momen Hari Bhayangkara permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik dan damai.

Windi mengatakan, pihaknya tidak ingin ada masyarakat kecil menjadi yang ditahan gara-gara masalah ini. 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polres Pangandaran, tokoh masyarakat, dan para pihak yang telah mendukung perdamaian tersebut," ucapnya. 

Dia juga berharap permasalahan ini bisa menjadi pelajaran bagi semua agar tetap bisa menjaga kondusivitas di Kabupaten Pangandaran, karena Pangandaran merupakan daerah tujuan wisata tentu membutuhkan kondusivitas.

Ia juga tidak lupa mengajak mepada seluruh pihak untuk saling bantu dan saling dukung agar Pangandaran menjadi kota wisata yang menyenangkan bagi pengunjung, dan wisatawan pun merasa nyaman saat berwisata ke Pangandaran.

"Jadi untuk ke depannya tidak akan ada lagi tuntutan karena kami sudah islah, dan ini benar-benar karena semua pihak ingin menjaga kondusivitas dan ingin menjaga agar tidak ada warga masyarakat yang tercederai atau tersandung masalah hukum," imbuhnya. 

Sepoerti diketahui, sebelumnya telah terjadi pembongkaran sebuah bangunan milik seorang petani, Engkos Rosadi oleh sekelompok orang di lahan yang dikeloala oleh PT PMB Grand Pangandaran sebagai pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang disusul terjadinya penyerangan dan perusakan kantor PT PMB Grand Pangandaran oleh sekelompok orang.(hiek)