Padahal Sudah Kantongi Ijin Dari KKP Dan BKPM, Rencana Penambahan Keramba Apung di Pangandaran Ditolak Nelayan dan Tokoh Masyarakat
Sseperti disampaikan Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran Jeje Wiradinata, pihaknya menyatakan keberatan karena di area yang direncanakan menjadi lokasi keramba apung tersebut merupakan alur perahu nelayan dan tempat menangkap ikan.
“Jadi kalau dipasang keramba tentu akan mengganggu aktivitas nelayan,” tegas Jeje saat dihubungi salah satu wartawan media on line. (06/07/25)
Jeje menyebut lokasi yang ditentukan tidak layak karena dangkal, pasalnya hanya sekitar 9 meter bahkan saat surut tinggal 6 meter sedangkan yang ia tahu budidaya keramba seharusnya dilakukan pada kedalaman 24 hingga 30 meter.
Di lokasi tersebut merupakan daerah terumbu karang dan masuk wilayah konservasi juga, dan jika ada penolakan nelayan tentu itu menjadi perhatian HNSI.
Jeje yang pernah menjabat Bupati Pangandaran dua periode mengaku, pihaknya pun tak pernah diundang sosialisasi oleh pihak perusahaan.
“Saya tahunya malah dari media sosial dan pagi tadi juga saya ditelepon Bu Susi, pandangan beliau sama dengan saya,” ungkapnya.
Tak hanya HNSI, rencana penambahan keramba jaring apung milik PT Pasifik Bumi Samudera ditolak keras oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus tokoh masyarakat Pangandaran Susi Pudjiastuti.
Menurutnya, proyek keramba ini akan merusak keindahan dan ekosistem laut yang menjadi andalan wisata Pangandaran.
“Saya sangat tidak setuju dengan rencana itu,” ujar Susi melalui pesan WhatsApp. (07/07/25)
Dalam kesempatan tersebut Susi juga menyinggung kunjungan Prabowo Subianto saat masih menjabat Menteri Pertahanan ke Pangandaran beberapa waktu lalu yang saat itu justru menyoroti keberadaan bagan yang dinilai merusak laut, dan sekarang malah muncul rencana penambahan keramba apung.
“Ini gila, luar biasa gila. Pangandaran itu utamanya pariwisata dan perikanan nelayan bukan keramba investasi yang merusak pemandangan dan aktivitas nelayan,” tegas Susi.
Seperti diketahui, PT Pasifik Bumi Samudera sebenarnya sudah mengantongi izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI serta Kementerian Investasi/BKPM untuk pemanfaatan ruang laut di Pantai Timur Pangandaran, dan proyek ini disebut sebagai tempat riset perikanan yang hasilnya untuk menopang pasokan ikan di kawasan wisata.
Namun sayang rencana tersebut menuai protes baik dari nelayan yang khawatir jalur melaut terganggu, juga dari pelaku wisata water sport karena khawatir usaha wisata mereka akan terganggu.(hiek)
