DESA SUKAMUKTI ANGGARKAN SATU MILYAR UNTUK BANSOS COVID-19

BANJARNEWS-Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan paket sembako yang bersumber dari Dana Desa (DD) Pemerintah Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar, sudah didistribusikan kepada masyarakat.

Seperti diungkkan Kepala Desa Suamukti, Budi Haryono, bantuan sosial covid-19 beberpa hari lalu sudah selesai tersalurkan kepada warga penerima bantuan.

“Untuk jumlah penerima BLT di Desa Sukamukti, ada 18 orang dengan nominal Rp 600 ribu per orang, sedangkan untuk paket sembako jumlah penerimanya sebanyak 330 orang, “terang Budi.(18/5)


Dikatakan Budi, warga yang mendapatkan BLT dan sembako dari anggaran DD ini merupakan warga yang belum menerima bantuan sosial (bansos)  dari mana pun, hasil sinkronisasi data dengan Dinas Sosial.

Sementar untuk isi paket sembako, kata Budi, antara lain beras sebanyak 21 kg, botan 5 kaleng, susu 2 kaleng, gula 1,6 kg dan minyak goreng 2 liter.

Budi mengaku masih ada data penerima bansos dampak Covid-19 hingga saat ini yang masih  tumpang tindih antara data di pusat dan daerah, sehingga pihak pemdes pun melakukan sortir data ulang agar tidak terjadi tumpang tindih atau penerima bantuan ganda.

Budi juga mengatakan, pihaknya berencana akan menampilkan data penerima bansos terdampak Covid-19 ini, sehingga masyarakat akan mengetahui siapa penerima bantuan dan dari mana sumber anggarannya, dan data ini pun nantinya akan sebar dan dipasang di tiap-tiap RT, karena ini merupakan bentuk transparansi publik.

Disoal berpa anggaran yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial covid-19 ini, Budi,enjeaskan, seluruhnya sekitar Rp 1 milyar.

“Insaalloh dalam waktu dekat jika seluruhnya sudah beres, segera akan kami tampilkan datanya, “ujarnya. (TITO)

PSBB TAHAP DUA DI KOTA BÀNJAR AKAN BERLAKUKAN SANKSI BAGI PELANGGAR

BANJARNEWS-Setelah penerepan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) tahappertama terhitung mulai tanggal 6 hingga 19 Mei 2020 ,Pemerintah Kota Banjar memperpanjang PSBB tahap kedua, dan penerpan pada tahap kedua ini akan lebih di perketat.

Demikian dikatakan Wali Kota Banjar, Ade Uu Sukaesih, kepada awak media usai mengadakan pertemu an dengan Forkopimda di Geduang Sekretariat Daerah Kota Banjar, Jawa Barat, Senin (18/5)

“ PSBB tahap kedua ini berlaku hingga 4 Juni 2020,”kata Ade.

Pada PSBB tahap dua ini, menurut Ade, pihaknya akan lebih ketat dalam menegakan aturan emberian sanksi bagi mereka yang melanggar aturan.

Dan kebijakan ini, lanjutnya, tidak hanya berlaku bagi masyarakat, karena sanksi juga nantinya diberlakukaan bagi pengusa  yang terlihat masih banyak dikunjungi masyarakat dan berkerumun, untuk itu ia pun tidak segan-segan meninjau dan menginstruksikan untuk tutup.

“Saya berharap masyarakat Kota Banjar bisa mengikuti aturan penerapan PSBB tahap ke dua ini, karena menurrut  kepatuhan itu akan memotong mata rantai penularan Covid-19. “ Pungkasnya. (TITO)

15 KARYAWAN YOGYA TOSERBA BANJAR DINYATAKAN REAKTIF COVID-19 LANGSUNG DIISOLASI DI RSUD

BANJARNEWS -Setelah beberapa hari dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan jawa barat (19/5) Rapid Test di Yogya Toserba Kota Banjar, ditemukan ada 15 karyawan Yogya Toserba tersebut dinyatakan reaktif Covid-19.

Mengetahui laporan tersebut Walikota Banjar, Ade Uu Sukaesih pun langsung datang ke lokasi dan mengintruksikan karyawan tersebut untuk dievakuasi ke RSUD Kota Banjar. Seluruh karyawan yang dinyatakan reaktif ini, menurut wali kota, harus langsung dibawa dan diisolasi.

“Kalian harus diperiksa, saya mau semua diperiksa melalui pemeriksaan Lab Swab, jika mau sekarang ke Rumah sakit kalau tidak mau ya sudah, “ kata Ade Uu saat memberikan penjelassan kepada 15 karyawan.(10/5)

Sementara itu keterangan tim dari Kesehatan Kota Banjar, dr.Agus Budiana, menyebutkan ke 15 karyawan Yogya Toserba itu pun langsung dibawa dengan menggunakan bus ke RSUD.

Ke 15 orang tersebut, terang Agus, terdiri dari tujuh orang perempuan dan delapan orang laki-laki.

“ 15 karyawan tersebut merupakan teman kerja satu sip dari karyawan yang reaktif Rapid Test tahap pertama yang dilakukan pada Minggu tanggal 17 meilalu, “jelasnya. (TITO)

KUNJUNGAN KETUA PKK JABAR, ATALIA PRARATYA PASTIKAN WARGA BANJAR TIDAK ADA YANG KELAPARAN

BANJARNEWS-Bunda Literasi  sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat (Jabar), Atalia Praratya  Kamil, beberapa hari lalu (19/5) meninjau dapur umum untuk Gerakan Nasi Bungkus (Gasibu) di Kota Banjar, Jawa Barat.

Kunjungan Atalia  tersebut dilaksanakan di tiga kabupaten-kota yang ada di Jawa Barat, diantaranya, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis.

Dalam  kunjungannya  Atalia menyampaikan, peninjauan ini bertujuan untuk memastikan apakah desa/kelurahan atau kecamatan di seluruh jawa barat membuka dapur umum serta menjalankannya dengan baik atau tidak.

Menurut Atalia, pihaknya hadir sesuai instruksi gubernur untuk memastikan bahwa dapur umum yang ada di kabupaten-kota di Jawa Barat ini berjalan dengan baik.

“Kami harus pastikan tidak boleh ada warga Jawa Barat yang kelaparan, karena mereka mengalami darurat pangan,” kata Atalia dalam sambutannya.

Dalam kunjungan di Kota Banjar, Atalia juga sekaligus melihat secara langsung dapur umum Covid-19, salah satunya ada di Kecamatan Purwaharja.

Keberadaan dapur umum ini, kata Atalia, merupakan bentuk kepedulian pengurus Relawan Jabar Bergerak dan seluruh pihak yang siap memberikan kontribusinya untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 di Jawa Barat khususnya di Kota Banjar.

Atalia juga mengatakan, dalam kondisi Pandemi Covid-19 saat ini semua pihak harus bergerak membantu dan bersama-sama melawan Covid-19, diantaranya dengan meminta Ketua Jabar Bergerak Banjar dan Walikota Banjar serta pihak lainnya untuk selalu siap terjun ke lapangan untuk membantu masyarakat.

Menrutnya, mudah-mudahan sejumlah bantuan dari Pemprov Jabar dan Pengurus Jabar Bergerak dapat bermanfaat bagi masyarakat di Kota Banjar.

Seperti diketahui, dalam kunjugannya, Atalia berkesempatan selain  mengunjungi dapur umum
juga meninjau bantuan wastafel di Pasar Banjar,

“Alhamdulillah, pemprov juga sudah memberikan bantuan wastafel, semoga bermanfaat bagi masyarakat Kota Banjar,” katanya. (TITO)

PEMKAB TASIK LAUNCHING PENYERAHAN JPS BANTUAN LANGSUNG TUNAI

TASIKNEWS-Bupati Tasikmalaya, H.  Ade Sugianto, secara simbolis melakukan launching penyerahan jaring pengaman sosial (JPS) Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 122.199 Rumah Tangga Sasaran (RTS) terdampak Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya yang diterima langsung 39 camat, bertempat di Pendopo Baru. (20/05).

Data RTS penerima BLT yang diajukan pihak desa melalui RT masing-masing, dengan nilai Rp. 200 ribu.

Dalam sambutannya, Ade mengatkana, sumber anggarannya diambil dari realokasi dan refocusing APBD Kabupaten Tasikmalaya. Dan besaran BLT tersebut, imbuh Ade, hasil musyawarah dengan berbagai pihak terutama RT.

“Dengan kesimpulan, lebih baik yang diterima sedikit tapi RTS yang menerima banyak dari pada yang diterima banyak tapi RTS yang menerimanya sedikit, “ungkap Ade.

Ade menambahkan, bagi masyarakat yang sekarang belum mendapatkan BLT diharapkan bisa menerima bantuan dari Kementerian Sosial dan BLT dari Dana Desa (DD), terutama masyarakat yang memang dalam kesulitan.

Ade juga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya  akan segera melakukan launching Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk mendeteksi keberadaan virus Covid-19 dengan cepat, hanya 40 menit.

“Saya ucapkan selamat hari raya idu fitri 1441 hijriah, mari iita sambut hari kemenangan ini untuk seluruh umat muslim, “pungkasnya. (ANWARWALUYO)

 

PEMKAB PANGANDARAN PUTUSKAN TAK LANJUTKAN PSBB, BULAN JUNI OBYEK WISATA MULAI DIBUKA ?

PANGANDARANNEWS.COM-Usai lounching penyaluran bantuan sosial covid-19 di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, kepada awak media menyampaikan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan berakhir tanggal 20 Mei 2020. Dan Pemkab Pangandaran memutuskan tidak melanjutkan PSBB, dan keputusan ini didasari dari perkembangan tingkat kasus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pangandaran hingga sekarang masih dunyatakan merupakan zona hijau.

“Setelah diberlakukan tanggal 6 hingga 20 mei, kita tidak akan memperpanjang kebijakan PSBB,” ujar bupati.(19/5)

Namun walau tidak memperpanjang PSBB, kata Jeje, pemerintah daerah tetap melakukan pengetatan wilayah yang memang mempunyai fungsi yang sama dengan PSBB.

Pada pertengahan bulan Juni 2020 nanti, Jeje berharap, Pangandaran sudah normal dari pandemi Covid-19, karena trennya hingga saat masih berada di zona hijau.

Lebih jauh Jeje mengatakan, jika Covid-19 di Jakarta, Bodebek dan Bandung Raya sudah stabil dan  cenderung menurun dan Pangandaran juga semakin baik, ia berharap pada pertengahan Juni anak –anak sudah mulai masuk sekolah walau pun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Saya juga sedang mengamati, mungkin pada bulan juni juga obyek wisata sudah bisa dibuka,”jelasnya.

Menurut Jeje, untuk mencapai harapan itu semua, ia pun mengajak selurh masyarakat untuk selalu disiplin melakukan arahan dari pemerintah dalam penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 agar bulan juni mendatang Pangandaran sudah memasuki situasi new normal.

“Tetap disiplin dan jangan abaikan anjuran untuk tetap di rumah aja, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan pakai masker.Kalau tidak ada kepentingan mendesak, jangan keluar rumah dan apabila kondisinya cepat normal, maka perekonomian pun akan pulih kembali,”pungkasnya.

Disoal pelaksanaan shalat sunat idul fitri, Jeje mengatakan, hasil evaluasi dengan kemenag, MUI dan sejumlah tokoh, Pemkab Pangandaran mengeluarkan kebijakan untuk pelaksanaan shalat Idul Fitri bisa dilaksanakan di lapangan terbuka atau bangunan luas.

“Tapi tentu jemaah tetap harus menjalankan protokol kesehatan covid-19” jelasnya. (PNews)

PEMKAB PANGANDARAN LAUNCHING PENDISTRIBUSIAN BANSOS TAHAP DUA DI DESA PARAKANMANGGU

PANGANDARANNEWS.COM-Pemkab Pangadaran hari kemarin (19/5) bertempat di Dusun Dukuh Satu Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi, melaksanakan lounching penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) bantuan sosial covid-19 tahap ke 2 yng akan diberikan kepada 88.948 Kepala Keluarga (KK).

Di hadapan ratusan warga Parakanmanggu, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata menyampaikan, paket sembako tahap 2 ini di berikan kepada warga yang tidak menerima bantuan bansos baik dari pemerintah pusat, provinsi dan BLT dari desa.

“Bansos JPS senilai Rp 150 ribu untuk masyarakat miskin yang tidak terdata di DTKS ini InsyaAllah sebelum hari Raya Idul Fitrisudah selesai didistribusikan,”tegasnya.

Untuk bansos tahap kedua ini Pemkab Pangandaran telah menunjuk Bulog sebagai distributor jika sebelumnya adapenyaluran tahap pertama pemda sudah memberikan kesempatan kepada warung cil yang ada di tiap desa untuk menyediakan sembako. Dan ini dimaksudkan, kata Jeje, agar ada keseragaman semua penerima manfaat penerima bantuan di tiap kecamatan.

Jeje juga menjelaskan,  voucher Rp 150 ribu ini sama dengan tahap pertama, bisa ditukar dengan beras premium seberat 10 kilogram (kg), minyak goreng 1 kg, gula pasir 1 kg, telor 3,4 kg dan 4 buah mie instan. Dan Jeje juga memastikan, dengan ditunuknya bulog sebagai pemasok, maka semua penerima manfaat bansos JPS di tiap kecamatan akan mendapatkan hak yang sama.

Jeje menambahkan, bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran ini mudah-mudahan bisa mengurangi beban masyarakat  yang mulai merasakan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini.

“Kita berharap semoga secepatnya pandemi ini segera berlalu sehingga kita pun bisa beraktivitas lagi dengan normal,”kata Jeje. (PNews)

PERPAJANGAN PSBB KOTA TASIK MENUAI PROTES WARGA ?

Nanang Nurjamil

TASIKNEWS-Dengan predikat menyandang status daerah level 4, atau zona merah dengan 13 daerah lainnya di Jawa Barat, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengelaurkan kebijakan untuk memperpanjang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Jawa Barat hingga tanggal 29 mei 2020.

"Kita sudah putuskan Kota Tasikmalaya akan diperpanjang PSBB karena daerah kita ditetapkan masuk berstatus zona merah atau level 4, “jelas Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, Senin (18/5).

Kebijakan pemkot ternyata menuai berbagai komentar dari masyarakat Tasik, seperti yang disampaikan salah tokoh masyrakat, Ir. Nanang  Nurjamil.

Menurutnya, perpanjangan PSBB di Kota Tasik sangat kurang tetap karena dikhawatirkn kebijakan ini  akan membunuh ekonomi  masyarakar  kecil untuk mencari napkah

Kebijakaan ini juga, kata Nanang, dianggap bukan solusi terbaik karena hanya mengulur waktu tanpa mempertimbangan dampak lain yang ditimbulkan. Karena merujuk pada penerapan PSBB yang pertama, dampak ekonomi sangat terasa sekali. Seperti, banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian akibat pemecatan yang dilakukan perusahaan karena menutup usahanya.

“Dan mereka yang dipecat pun sulit mencari pekerjaan pengganti di masa pandemi ini, “kata Nanang.(19/5)

Bukan hanya itu, lanjut Nanang, dampak dari pemecatan ini pun membuat lonjakan angka kejahatan serta tingginya tindakan kriminal akibat terpuruknya ekonomi  masyarakat, seperti  geng motor, begal dan bentuk kejahatan lainnya.

Seperti yang terjadi di kawasan jalan HZ Mustofa, angka kejahatan bulan iterus meningkat dibanding tahun lalu, dan itu hanyalah contoh kecil akbat merosotnya ekonomi sejak penerapan PSBB. Bahkan ia memprediksi akan ada dampak yang lebih besar ketika kebijakan PSBB diperpanjang bila tidak ditangani dengan baik.

Ia menambahkan, ini bisa jadi bom waktu dan tinggal menunggu kapan muncul kasus-kasus yang sama namun dalam jumlah yang lebih banyak, dan bantuan sosial yang disalurkan pemerintah pun  tidak bisa diandalkan dalam masa seperti  29 hari.

“Semoga  pemkot Tasik mau mengkaji  ulang perpanjangam PSBB. “tegas Nanang. (ANWARWALUYO)

WARGA PANGANDARAN DISARANKAN LAKSANAKAN SHALAT IDUL FITRI DIGELAR DI LAPANGAN TERBUKA

PANGANDARANNWS.COM – Hasil rapat bersama Pemkab Pangandaran, MUI, Kemenag dan unsur lainnya, untuk pelaksanaan salat sunat Idul Fitri 1441 H, tetap dilaksanakan dan pelaksanaannya diperbolehka secara berjamaan namun disarankan di lapangan terbuka.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, H. Cece Hidayat, usai mengikuti rapat kordinasi.(18/5)

“Masyarakay bisa melaksanakan salat sunat idul fitri di tempat terbukan, namun dihimbau jemaah  untuk mengenakan masker dan tetap menjalankan protokol pencegahan penyebaran COVID-19, “terang Cece.

Dikatakan Cece, dan jika pada aat pelaksanaan shalat idul fitri cuaca hujan, maka bisa dilaksanakan di aula atau gedung olahraga (GOR), tapi tetap melalui protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Seperti,  sebelum digunakan GOR harus disemprot disinfektan terlebih dahulu, jemaah harus pakai masker dan shapnya pun diatur dengan jarak yang sudah ditentukan.

“Dan seandainya di daerah tersebut tidak ada GOR, salat sunat Idul Fitri bisa dilaksanakan di mesjid, tapi dengan ketentuan yang sama yakni mengikuti protokol pencegahan covid, “imbuhnya.

Tapi Cece juga menyarakan agar, agar warga yang sakit atau pemudik yang datang dari zona merah untuk tidak mengikuti salat sunat Idul Fitri berjamaah.

Ia menambahkan, sementara itu pelaksanaan takbiran pada malam hari hanya diperbolehkan dilakukan di mesjid, dan warga tidak diperbolehkan melakukan takbir keliling dengan mengarak bedug menggunakan kendaraan bak terbuka atau yang menimbulkan kerumunan masa.

“Pelaksanaan takbiran cukup dilakukan di dalam mesjid atau di rumah saja,”tegasnya. (PNews)

YAYASAN DHARMA MUDA BHAKTI PANCATENGAH GELAR RAPAT KERJA DAN PEMBENTUKAN LKP DI KECAMATAN PANCATENGAH

TASIKNEWS- Yayasan Dharma Muda Bhakti Pancatengah baru-baru ini menggelar rapat agenda kerja yayasan, yang dipimpin langsung oleh  Ketua yayasan, Irfan Cibong dan di dampingi Bpk Yoga Budi Permana selaku pendiri sekaligus pembina Yayasan.

Dengan agenda kerja yayasan, membangunan pemberdayaan masyarakat di wilayah Pancatengah khususnya di bidang  ekonomi melalui pembentukan Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP )

Sesuai dengan perannya, LKP merupakan salah satu bentuk satuan Pendidikan non formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti yang tercantum dalam , pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Adapun Lembaga Kursus yang di dirikan Yayasan Dharma Muda Bhakti Pancatengah , diantaranya, pertama, LKP Maria bergerak pada pelatihan Tata Rias Pengantin, yang didirikan di Desa tonjong, dipimpin Maria Augustin. Kedua, LKP Mustika untuk pelatihan menjahit, pelatihan elektro dan pelatihan mengemudi, berlokasi di Desa Cibongas, yang dipimpin oleh Asep abdul Aziz. Ketiga, LKP Raden, untuk pelatihan menjahit, yang didirikan di Desa Cibuniasih, dipimpin oleh Dedi Ruhenda. Dan keempat, LKP Mandiri, untuk pelatihan keterampilan menjahit, yang didirikan di Desa Cibongas dan  dipimpin oleh Aj Ma'ruf.

Yayasan Dharma Muda Bhakti Pancatengah membuat gagasan pembentukan lembaga kursus dan pelatihan atas dasar kepedulian terhadap masyarakat di wilayah kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, serta pengukuhan ini diharap mampu membawa kemajuan organisasi, sehingga ke depannya bisa lebih dikenal serta kiprahnya pun semakin dirasakan baik anggotanya maupun masyarakat luas.

Dalam agenda rapat pembentukan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut, pendiri Yayasan Yoga Budi Permana, menyampaikan kepada seluruh jajaran dari mulai Ketua Yayasan beserta Lembaga Kursus dan Pelatihan yang berada di bawah naungan yayasan agar mampu membawa nama baik yayasan serta Lembaga Kursus dan Pelatihan yang telah di bentuk serta konsisten dalam menjalankan roda organisasi sesuai perannya supaya yayasan atau pun LKP ini menjadi sebuah wadah yang bermanfaat bagi masyarakat .

Hal senada dikatakan pngawas yayan, Dedi Yanto RS, ia berpesan pada seluruh jajaran pengurus dan anggota agar dapat menjaga kekompakan dan kebersamaan serta tidak terjebak dalam perdebatan seiring situasi pada tahun politik seperti sekarang ini.

“Boleh beda aspirasi karena Itu merupakan konsekwensi logis demokrasi, akan tetapi kita tetap perlu menjaga kebersamaan dan kekompakan agar tidak terpecah belah, “tegasnya.(17/5)

Dedi saat dihubungi lewat telepon celullernya, juga mengatakan, Yayasan Dharma Muda Bhakti Pancatengah didirikan oleh Yoga Budi Permana, berdasarkan akta notaris Hj Emma Nurohima, nomer 9 tahun 2020 dengan no SK Kemenkumham No AHU-0007786.AH.01.04 Tahun 2020, yang berkedudukan di wilayah Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.

“Untuk susunan struktur organisasi yayasan, diantaranya Bpk Yoga Budi Permana sebagai pendiri sekaligus pembina, saya dan bapak Maman selaku penasehat yayasan, ketua diduduki bapa Irpan Cibong, sementara untuk sekretaris dijabat bapa Ali Topan dan bendahara oleh bapa Awan Mustika, “pungkas Dedi. (ANWARWALUYO)

PEMKAB TASIK BENTUK RT SIAGA TANGANI PENYEBARAN COVID-19 DAN KEAMANAN WILAYAH

TASIKNEWS-Sekretaris Dinas Perhubungan Tasikmalaya, Endang Arifin atau yang akrab disapa Gojim, datang ke tiga desa, antara lain, Desa Cikupa, ciawi dan Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal, untuk mensosialisasikan terkait percepatan penanganan Pandemi Covid-19 di wilayah Tasik Selatan.

Selain sosialisasi, Endang ditugaskan Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto, sekaligus untuk menyerahkan BOP senilai Rp 500 ribu bagi setiap RT Siaga yang dibentuk di tiap desa.

Menurut Endang, ada beberapa upaya Pemda Tasik dalam memerangi pandemi Covid-19 ini, diantaranya, melakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), pembentukan Satuan Gugus Tugas Covid-19 mulai dari pusat hingga di di tingkat Kecamatan bahkan pembentukan RT Siaga di setiap wilayah yang bertugas untuk memberi pemahaman terkait covid-19 terhadap masyarakat, mencata dan melaporkan situasi Pandemi Covid-19 di wilayah masing-masing.

“Apalagi saat menjelang hari raya Idul Fitri ini dikhawatirkan adanya lonjakan pemudik, sehingga dengan dibentuknya RT siaga hal tersebut akan segera terkoordinasikan dengan baik,”kata Endang.(16/5)

Ia juga menegaskan agar seluruh RT siaga yang sudah terbentuk bertanggungjawab, selain berfungsi dalam penanganan Covod-19 RT siaga pun dapat dipungsikan menjadi petugas keamanan lingkungan dengan menghidupkan kembali ronda malam di tiap setiap dusun.

“Hal ini sangat penting karena saat ini eskalasi kejahatan meningkat efek dari kesulitan ekonomi di tengah situasi pandemi covid-19 ini, “pungkasnya. (ANWARWALUYO)

AKIBAT UP DATE DATA COVID-19 KELIRU, BUPATI PANGANDARAN TEGUR KEPALA DINAS KESEHATAN

PANGANDARANNEWS.COM – Akibat diduga adanya kekeliruan terkait up date data Covid-19 yang dikeluarkan  Dinas Kesehatan, Bupati  Pangandaran, H. Jeje Wiradinata pun langsung menegur  Kepala Dinas Kesehatan, saat saat digelar virtual evaluasi PSBB yang dilaksanakan Gubernur Jawa Barat dengan 27 kepala daerah, bertempat di Command Center Sekretariat Daerah Pangandaran.(16/5)

Pada tanyangan saat virtual evaluasi PSBB berlangsung, tertulis indeks reproduksi dan level kewaspadaan tertinggi di Pangandaran dinyatakan dengan kategori tertinggi di Jawa Barat, dengan angka 4,9. Sehingga saat paparan berlangsung, Pangandaran pun menempati  daerah dengan level kewaspadaan 4 atau zona merah.

Akibat paparan yang keliru itu, bupati pun protes dan mempertanyakan mekanisme pengolahan data yang dilakukan gugus tugas Provinsi Jawa Barat.

"Pasien positif di Pangandaran sampai saat ini hanya ada satu orang dan itu pun sudah sembuh, mengapa Pangandaran bisa jadi zona merah dan indeks reproduksinya tertinggi,"tegas Jeje.

Jeje pun nampak kecewa dan marah dengan hasil evaluasi tersebut dan langsung berdiskusi dengan Kepala Dinas Kesehatan serta jajaran gugus tugas.

"Pak Kadis, saya harap jangan anggap sepele masalah data covid ini, dan kalau saya telepon angkat dong, “tegas Jeje.

Dan ucapan tersebut sempat  diulang-ulangi oleh Jeje, karena kecewa pada Kepala Dinas Kesehatan yang  kurang respons saat dihubungi melalui telepon celullernya.
Pada saat sesi tanya jawab, Jeje pun mempertanyakan hal itu kepada Gubernur Jawa Barat, yang langsung ditanggapi, saat ini pihaknya akan memeriksa kembali data tersebut.

"Mungkin karena harinya panjang sementara kasus hariannya tidak ada, oke kami akan telit lagi datanya ,"ungkap Ridwan Kamil, via telekonfrence.

Menurut Kang Emil, sapaan akrab gubenrur jabar, pihaknya juga menyarankan agar Dinas Kesehatan Pangandaran segera berdiskusi dengan tim dari pemprov untuk meluruskan data yang keliru ini.

"Saya juga tidak percaya dan mungkin data itu keliru, karena yang saya tahu kasus positif corona di

Pangandaran hanya satu dan itu pun sudah sembuh,"kata Kang Emil.
Menanggapi apa yang disampaikan gubernur, Jeje pun sependapat diduga ada yang salah dalam perhitungan atau pengolahan data,  dan bisa saja kesalahan ini ada di Dinas Kesehatan Pangandaran.

Jeje juga menegaskan, hasil rekap data dan perhitungan indeks reproduksi Covid-19 ini akan jadi acuan untuk memutuskan langkah apa yang akan diambil kedepannya. Dan kalau Pangandaran benar ada pada level kewaspadaan, level merah, berarti kebijakan PSBB akan dilanjutkan.

“Saya sangat hait-hati dan khawatir kalau-kalau saya melakukan langkah yang salah,"ucapnya.  (PNews)

INFO HARI INI, TIGA WARGA PANGANDARAN TERINDIKASI REAKTIF HASIL RAPID TEST COVID-19

PANGANDARANNEWS.COM –Dari hasil rapid tes covid-19, tiga orang warga Pangandaran dinyatakan positif virus corona.  Ketiga orang tersebut diantaranya, dua orang pasangan suami istri asal Desa Cimindi Kecamatan Cigugur dan satu orang wanita warga Desa Kertaharja Kecamatan Cimerak.

Kepada wartawan, Bupati Kabupaten Pangandaran, H. Jeje Wiradinata mengatakan, tiga orang yang terindikasi reaktif hasil rapid tes Covid-19 saat ini diharuskan menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing.

"Dan sayapun langsung mengintruksikan pada petugas untuk segera dilakukan swab test ke3 pada warga tersebut," kata Jeje. (16/5)

Menurut bupati, terungkapnya ktiga orang tersebut setelah petugas melaksanakan rapid test dadakan pada 516 warga, dan ini juga bukti keseriusan Pemkab Pangandaran dalam menjalankan langkah pencegahan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 secara maksimal, diantaranya dengan spontan terus melakukan rapid test pada masyarakat.

Jika nanti hasil swab test ke 3 sudah dilakukan pada ketiga orangwarga tersebut menunjukan hasil positif Covid-19, , kata Jeje, pihaknya akan melakukan tindakan sesuai protokol Covid-19.

“Dengan adanya temuan reaktif hasil rapid test Covid-19 ini, maka di lingkungan ketiga warga tersebut akan dilakukan rapid test secara massal, “terang Jeje.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, drg.Yani Ahmad Marzuki membenarkan, status reaktif hasil rapid test pada ketiga warga tersebut menunjukan ada kecenderungan gejala Covid-19.

"Jadi ketiga warga itu belum positif Covid-19 tetapi menunjukan gejala yang mendekati ciri-ciri terpapar Covid-19,"jelasnya..

Seperti diketahui, imbuh Yani, untuk perkembangan up date covid-19, berdasarkan data yang ada di Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pangandaran, saat ini satu pasien positif Covid-19 sudah sembuh, 8 PDP tersisa tiga PDP dan dari 530 ODP tinggal delapan ODP.  (PNews)

BUPATI TASIKMALAYA HARI INI LAUNCHING PENDISTRIBUSIAN DTKS DAMPAK COVID-19 PEMPROV JABAR

TASIKNEWS-Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto, hari ini (16/5) bertempat di Kantor Pos Cabang Singaparna melaksanakan lounching pendistribusian bantuan tunai dan non tunai dampak Covid 19 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Bulog Priangan Timur, Kepala Kantor Pos Tasikmalaya, Kepala Kantor Pos Cabang Singaparna, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Drs. Roni A. Sahroni, MM, Kepala Satpol PP Iwan Ridwan, S.IP, Camat dan Muspika Singaparna serta Mitra Gojek.

Kepala Kantor Pos Tasikmalaya, Akbar Anugrah Asdipasa, dalam sambutannya memastkan penyaluran bantuan ini dilakukan secara profesional, tepat jumlah dan tepat sasaran.

Menurut Akbar, penyaluran bantuan  tahap kedua ini merupakan bantuan untuk Non DTKS yang jumlahnya lebih banyak dari DTKS, sehingga dibutuhkan usaha yang luar biasa dari semua pihak.

“Kami berharap mitra gojek sebagai penyalur langsung bantuan bisa tetap menjaga profesionalitas, tepat sasaran dan tepat jumlah dalam proses penyaluran bantuan ini,”ucapnya.

Sementara itu, Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto dalam sambutannya menjelaskan, Pemkab Tasikmalaya akan menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak Covid 19 bagi warga yang belum menerima bantuan dari pusat, provinsi, dan Dana Desa (DD).

Jumlah masyarakat yang terdampak Covid 19 di Kabupaten Tasikmalaya sangat banyak, tapi kata bupati bantuan yang berasal dari berbagai sumber walau besarannya berbeda-beda, diantaranya  bantuan dari pusat, dari Kemensos, Pemprov, dan BLT Dana Desa, jumlah semua bantuan tersebut belum mencukupi semua masyarakat, sehingga untuk masyaraka yang belum menerima  akan menjadi beban pemda.

“ Sekarang Pemkab Tasik sedang dikaji, agar setelah selesai bantuan dari provinsi bisa diteruskan dengan bantuan dari Pemerintah Daerah, ”kata bupati.

Bupati juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat, Pos Indonesia, mitra gojeg dan semua pihak yang telah membantu penyaluran bantuan ini. (ANWARWALUYO)