UJI LAB DI LABKEDA PANGANDARAN MASIH HARUS DIBAWA KE PROVINSI

SIDAMULIH-Labolatorium Kesehatan Daerah (Labkesda) yang berlokasi di dwpan lapang Cikangkung Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih, merupakan kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, institusi yang kerjasama dengan lintas sektor bidang-bidang yang ada di dinas kesehatan serta bergerak di bidang laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masarakat, dengan visi dan misi di tahun 2021, laboratorium ini bisa dijadikan laboratorium rujukan.

Demikian dikatakan Kepala Labkesda, Aang Saeful Rahman, yang diwakili salah seorang pegawainya.

“Laboratorium klinik adalah pemeriksaan untuk mendukung diagnosa. “terangnya. (29/4)

Menurutnya, labkesda Kabupaten Pangandaran sekarang telah mendapatkan akreditasi penuh serta laboratorium kesehatan masarakat ini bisa berperan pada  pemeriksaan air minum dan pemeriksaan kesehatan lingkungan.

Untuk uji lab limbah air dan udara, katanya, masih memberikan rujukan masih harus diserahkan ke provinsi, karena di labkesda belum memiliki kelengkapan untuk itu, padahal sebetulnya untuk itu labkesda Pangandaran mampu jika sarananya sudah tersedia.

“Tapi mohon sabar dulu, karena sekarang kita sedang melakukan efesiensi anggaran. “ungkapnya. (ANTON AS)

UPTD FARMASI MEMPUNYAI PERAN STRATEGIS DALAM PENDISTRIBUSIAN OBAT

PANGANDARAN-Mungkin tidak semua masyarakat mengetahui keberadaan serta fungsi kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Farmasi yang berlokasi di Jalan Merdeka, tepatnya di sekitar bangunan megah bertingkat Rumas Sakit Umum (RSU) yang pembangunanya sekarang masih dalam proses penyelesaian. Pasalnya, kantor UPTD Kesehatan Kabupaten Pangandaran ini tidak terlihat jelas dari jalan raya karena terhalang RSU dan SPBU.

Menurut Kepala UPTD,  Dr. Eka sutriana, saat ditemui di ruang kerjnya, mengatakan, tugas pokok kantornya untuk penerimaan faksin dan segala macam jenis obat-obatan yang dibutuhkan pemerintahan daerah serta tempat penyimpanan dan bertanggungjawab penuh pada pendistribusian ke seluruh Puskesmas yang ada di kabupaten Pangandaran sesuai dengan rencana kebutuhan di masing-masing puskesmas.

“Kebutuhan obat-obatan tersebut biasa direncanakan setahun sebelumnya. “terang Eka.(29/4)

Eka mengatakan, setiap bulan biasanya puskesmas membuat Laporan penerimaan dan pemakaian obat obat (LPO) lalu menyerahkannya ke UPTD farmasi, dan kemudian kebutuhan obat-obat tersebut langsung distribusikan ke tiap puskesmas sesuai dengan LPO masing-masing puskesmas.

Eka menegaskan, semua obat yang ada di Puskesmas semuanya harus melalui UPTD farmasi ini, kecuali obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena itu bisa dibeli di luar.

“Kalau kita tidak memilikinya di puskesmas, obat JKN boleh dianggarkan karena puskesmas pun mempunyai anggaran JKN. “jelasnya lagi.

jika di puskesmas terkadang beredar kabar tidak ada obat A dan obat B, menurut Eka,  sebetulnya obat esensial itu ada, bukan kehabisan. Tapi jenis obat permintaan pasien seharusnya diberikan sesuai dengan kebutuhannya sesuai resep dokter.

Misalnya, kata Eka, ada kasus di satu puskesmas tidak ada obat jenis A, maka kadang-kadang dokter  biasa menggunakan obat merk B, tapi si pasien minta obat merk C, padahal merk A, B dan merk C zat aktip nya sama.

“Jadi bila si passien mengatakan obat itu  tidak ada di Puskesmas, itu karena permintaan merk obat yang  diinginkan passien tersebut tidak sesuai dengan keinginannya. “terang Eka lagi.

Eka menambahkan, kelangkaan jenis obat tertentu bisa saja terjadi, dan itu karena memang jenis penyakit tersebut ljarang terjadi dan akhirnya UPTD pun tidak mempersiapkan pengadaan jenis obat untuk penyakit itu.

“Ke depan Insyaalloh kami akan meningkatkan kerja-sama dengan dokter-dokter puskesmas untuk lebih melengkapi dan pengadaan serta kebutuhan obat dari segala macam jenis penyakit. “ Pungkas Eka. (ANTON AS)

CECE HIDAYAT: “SEBAIKNYA KEPALA RA TIDAK RANGKAP JABATAN”

Dr. H. Cece Hidayat, M.Si

PANGANDARAN - Output lulusan dan daya saing lembaga pendidikan Raudatul Athfal (RA) dinilai saat ini masih kalah saing dibandingkan dengan pendidikan sejenis lainnya, salah satu faktor penyebabnya karena rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga untuk mencari solusinya, dengan peningkatan kualitas dunia pendidikan, terutama guru pengajar sehingga nantinya diharapkan dapat menghasilkan SDM yang berkualitas.

Peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu kunci penting sebuah lembaga, seperti dikatakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pangandaran, Dr. H. Cece Hidayat, M.Si, saat ditemui PNews usai mengikuti acara sosialsisai juknis BOPRA tahun anggaran 2019 di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Pangandaran, beberapa waktu lalu di sebuah hotel.

Menurutnya, tidak mungkin lembaga Raudatul Athfal (RA) berkualitas jika guru-gurunya sendiri tidak memilki kompetensi yang berkualitas yang merupakan alah-satu indikator pendidikan.

Karena para guru pengajar sudah menekadkan diri akan berhidmat di lembaga RA, maka, kata Cece, mau tidak mau harus segera  meningkatkan SDM serta penguatan kapasitas kelembagaan pun menurut perlu dilakukan.

“Dan untuk itu kami juga terus mendorong agar guru RA harus sarjana PAUD atau PGRA atau dari Psikologi," katanya.

Masih kata Cece, perencanaan ini harus terkonsep dengan jelas, setiap lembaga harus punya visi, harapan yang jelas serta keinginan yang pasti. Kepala sekolah juga harus memiliki  visi, sikap visioner dan propesionalitas tinggi.

Cece menambahkan, sudah menjadi kewajiban semua stake holder untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga melalui peningkatan kapasitas SDM, karena lembaga tidak akan berhasil jika SDM yang tersedia tidak meningkat, tidak memiliki kualitas dan kafasitas.

Cece juga berharap, agar kelembagaan RA bisa tertib administrasi, karena saat ini RA bukan lagi lembaga non formal tetapi sudah menjadi lembaga formal, administrasi perkantoran wajib dikuasai kepala RA, oleh karena itu sebaiknya kepala RA tidak rangkap jabatan.

“Menjadi aparat desa misalnya, karena kepala RA merupakan guru yang diberi tugas tambahan menjadi pimpinan, sesuai PMA nomer 58 Tahun 2017 pengganti PMA nomer 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah,” pungkasnya.  (AGE)

PEMBANGUNAN TOL BANDUNG-BANJAR SEPANJANG 126 KM DIBANGUN TAHUN INI

Iwa Karniwa

PANGANDARAN-Jalan tol sepanjang 126 kilometer yang akan menghubungkan antara Bandung hingga Banjar dengan anggaran sebesar Rp. 41 trilyun, bulan april 2019 ini memasuki tahapan lelang investasi. Dan setelah tahapan lelang tahap selanjutnya permohonan penetapan lokasi pembebasan lahan hingga berlanjut ke proses pembebasan lahan dan pembangunan yang akan dikerjakan secara bertahap.

Demikian dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Barat, Iwa Karniwa, saat mengahadiri Hari Ulang Tahun Taruna Siaga Bencana (TAGANA) ke 15 di Pangandaran.(27/4)

Iwa mengatakan, jalur tol Bandung-Banjar nantinya memiliki rute mulai dari Gedebage-Majalaya (Kabupaten Bandung), Kabupaten Garut, KabupatenTasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis hingga Kota Banjar. Dan langsung disambung menuju Cilacap (jateng) hingga mencapai 184 km.

“Informasi ini saya dapat saat ada kunjungan Menteri PUPR. “terangnya.

Menurut Iwa, karena besarnya biaya yang dibutuhkan sedangkan APBN dan APBD tidak mencukupi, sehingga diperlukan adanya investasi pihak ke tiga.

Iwa juga mengingatkan, jangan ada spekulan tanah dan provokasi lainnya yang akan menghambat jalannya pembangunan tol ini, karena jika segalanya sesuai rencana maka investor pun akan tertarik untuk menanamkan investasinya.

“Jika tol ini selesai, dari bandung ke Banjar bisa ditempuh sekitar 1-1,5 jam, dan jika Bandung-Pangandaran bisa ditempuh hanya dengan 2,5 hibgga 3 jam, pastinya kunjungan wisata ke Pangandaran pun akan semakin ramai. “kata Iwa. (PNews)

DIRASA SUDAH SEJAHTERA, ARNASIH MENGUNDURKAN DIRI DARI PROGRAM PKH

TASIK NEWS-Arnasih (47), salah seorang warga Kampung Nagrog Rt 02 Rw 16 Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya. Arnasih (47), merupakan salah satu Keluarga Penerima Manfaat ( KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Ia yang tercatat sebagai kepesertaan pada tahun 2016, menyatakan mengundurkan diri dari PKH karena sudah sejahtera dan niatnya tersebut telah di sampaikan kepada pendamping PKH Kecamatan Sodonghilir.

“Alasan saya keluar dari PKH, karena saat ini kesejahteraan ekonomi keluarga saya alhamdulillah sudah meningkat, dan mungkin saya sudah tidak berhak lagi menerima bantuan karena mungkin masih banyak lagi warga yang lebih berhak menerima. “ujarnya.(24/4)

Pendamping PKH Kecamatan Sodonghilir, Topik Septiana S.pd,  membenarkan pengunduran tersebut serta langsung membuat berita acara pengunduran.

Menurut Topik, pihkanya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Bu Arnasih, suatu pilihan yang sangat bijak dan memotivasi serta merupakan do'a bagi para penerima manfaat PKH.

“Kami berharap pula bagi yang lainnya bisa bangkit seperti keluarga Bu Arnasih menjadi keluarga sejahtera. “ungkap Topik.

Topik menambahkan, tgl 15 April 2019 berita acara pengunduran Arnasih pun langsung dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan. (MAMAT R)

TERJERAT SUAP EKS PEJABAT KEMENTERIAN KEUANGAN, WALI KOTA TASIKMALAYA DIGIRNG KPK

TASIK NEWS-Akhirnya KPK menetapkan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman sebagai dalam kasus yang masih berkaitan dengan suap eks pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo.

Dari hasil penggeladahan selama hampir 8 jam yang dimulai sejak pukul 18.40 WIB di ruang kerja wali kota, tim anti korupsi ini pun membawa sejumlah koper dan boks plastik yang diperkirakan akan dijadikan barang bukti.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, kepada media membenarkan, ada proses penggeledahan di kantor Wali Kota Tasik dilakukan pagi dan siang hari serta menyita  sejumlah dokumen terkait pembahasan anggaran.

Namun saat didesak sejumlah pertanyaan wartawan, Basaria tidak menjelaskan detail pasal yang disangkakan kepada Budi.

“Nantinya KPK bakal memberi penjelasan detail saat konferensi pers pada hari jumat tanggal 26 april. “katannya.(24/4)
(Tim PNews biro Tasik)

DENGAN OSS, SEKARANG IJIN USAHA BISA SELESAI DALAM SATU HARI

DR Sobirin Spd Mpd.

PARIGI-Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di bidang perijinan, kini pemerintah melakukan terobosan dengan lebih mempermudah prosesnya melalui sistem OSS (Online Single Submission) yang merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga negara hingga pemerintah daerah (pemda). Dengan OSS ini peningkatan perekonomian melalui pertumbuhan dunia usaha pun akan terus meningkat, karena selama ini masyarakat mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha.

Demikian hal ini disampaikan Pjs. Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Pangandaran, DR Sobirin Spd Mpd.

Menurut Sobirin, OSS merupakan program baru yang diluncurkan pemerintah pusat dengan tujuannya untuk memangkas image yang selama ini bahwa perizinan ini dianggap sulit dan lambat karena banyaknya prosedur yang harus ditempuh serta biaya tinggi, bahkan ada biaya tidak terbuka. 

“Dengan sistem OSS dalam satu hari proses perijinan bisa selesai sepanjang persaratan lainnya sudah terpenuhi dari awal. “kata Sobirin.(24/4)

Dikatakan Sobirin, walau sisitim dilakukan melalui on line, tapi untuk penandatanganan NIB (Nomer Induk Berusaha) tetap harus datang ke kantor karena NIB tersebut harus ditandatangani Kepala Dinas PMPTSP.

OSS, kata Sobirin, memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya secara simultan sembari melengkapi dokumen-dokumen pelaksanaan lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, juga kewajiban lain semacam Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sobirin menambahkan, ada beberapa kemudahan serta manfaat bagi masayarakat dengan OSS, antara lain, cukup sediakan waktu satu jam untuk datang ke kantor Dinas PMPTSP, prosesnya dibantu petugas, pemerintah meminta para investor untuk berkomitmen menyelesaikan semua persayaratan yang diminta, seperti komitmen soal izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan para pemohon bisa memantau langsung, sudah sampai di mana pengurusan izin investasi yang diajukan.

“Kami juga memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder untuk  memperoleh izin secara aman cepat dan real time. “kata Sobirin lagi.

Kepada PNews di ruang kerjanya, Sobirin juga mengatakan, intinya tujuan OSS ini untuk mempercepat pelaku usaha mendapat izin usahanya.

“OSS ini mulai diluncurkan pada 8 Juli 2018 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. “pungkasnya. (ANTON AS)

MOTOR MILIK DINAS PUPRKP PANGANDARAN RAIB SAAT DIPARKIR DI SAMPING KANTOR

PARIGI-Sebuah motor jenis KLX milik Dinas PUPRKP Kabupaten Pangandaran, hilang digondol maling di halaman tempat perkir kendaraan.

Menurut Kepala Dinas PUPRKP, H. Dadang Dimyati, mengakui, saat pada hari selasa (16/4) seperti biasa motor yang biasa digunakan oprasinal disimpan di tempat parkir, tepatnya di samping kantor.

“Tapi saat satpam akan sembahyang ke mesjid melewati tempat parkir ternyata motor itu sudah raib. “terang Dadang.

Dadang menambahkan, biasanya parkir kendaraan baik roda dua atau empat itu lokasinya di depan kantor, tapi karena saat itu area parkir penuh maka motor tersebut pun diparkirkan di samping gedung kantor.

 Hal tersebut dibenarkan saksi petugas keamanan di Dinas PUPRKP, Handri Yamin, seputar jam 11.30 WIB, sesuai keterangan yang ia disampaikan dalam laporannya ke unit reskrim Polsek Parigi, motor KLX dengan nomer polisi Z 2320 U tersebut memang biasa diparkir di tempat tersebut.

“Setelah saya mencari kemana-mana ternyata tidak ada, saya pastikan motor tersebut hilang digondol maling, dan saat itu juga saya langsung melaporkan kejadian ini ke polsek Parigi. “jelas Handri sambil memperlihatkan berkas laporannya. (ANTON AS)

5 PNS PANGANDARAN DAN 1 PNS DARI CIAMIS IKUTI LELANG JABATAN SEKDA PANGANDARAN

PANGANDARAN-Untuk mengisi kekosongan pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Pemkab Pangandaran melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), melaksanakan lelang jabatan (open bidding) untuk 2 jabatan JPT, Sekretaris Daerah (JPT-1) dan Kepala Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (JPT-2).

Menurut kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran, Drs. Muhlis, ini terbuka untuk semua Pegawai Negeri Sipil yang berminat dan memenuhi persaratan yang sudah ditentukan.

“Pengumuman pendaptaran sudah kami mulai sejak tanggal 29 maret hingga 12 april lalu. “terang Muhlis.

Muhlis yang ditemui usai mengikuti salah satu tahapan, seleksi terbuka uji kompetensi (penulisan makalah), di Hotel Arnawa (23/4), mengatakan, ada 14 tahapan dalam proses open bidding yang harus diikuti peserta hingga nanti pada saat pelantikan yang akan dilaksanakan tanggal 17 mei 2019.
Muhlis juga berpesan kepada seluruh peserta lelang jabatan agar tidak menanggapi bila ada telepon dan lain-lain dari seseorang yang mengatasnamakan panitia seleksi (pansel) yang menawarkan kemudahan dan janji-janji dalam proses open bidding ini.

“Abaikan saja, karena pansel akan bekerja sesuai aturan dan berundang-undangan yang berlaku. “tegas Muhlis.

Seperti diketahui, ada 7 PNS Pemda Pangandaran yang mengikuti open bidding untuk jabatan Kepala Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 5 PNS Pangandaran serta 1 PNS asal Kabupaten Ciamis  untuk jabatan sekda. (PNews)

UNESCO PERLU TETAPKAN PANGANDARAN MASUK KAWASAN GEOPARK

Dr. H. Undang Sohbarudin

PANGANDARAN-Geological Park (geopark) merupakan kawasan yang memiliki unsur-unsur dan  taman geologi atau taman bumi dimana masarakat setempat juga  berperan untuk melindungi dan meningkatkan fungsinya.

Geopark (Taman Bumi) juga menjadi sebuah area terpadu yang memiliki fitur geologi yang signifikan yang dikelola menggunakan konsep konservasi, pendidikan, dan pengembangan keberlanjutan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Drs. H. Undang Sohbarudin, saat diminta tanggapannya terkait kajian UNESCO (United Nation Educational, Scientific and Cultural Organizational), salah satu badan dari PBB yang beridir sejak tahun 1945, khusus untuk mengurus pedidikan, keilmuan dan kebudayaan, harus memasukan Pangandaran menjadi salah satu Geopark.

Menurutnya, keberadaan Geopark sendiri bukan hanya sebagai tempat wisata yang tidak memberikan nilai positif, tapi keberadaan geopark diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan guru yang akan memberikan pelajaran pada masyarakat terhadap isu-isu lingkungan yang dihadapi saat ini, seperti penggunaan sumber daya alam, pemanasan global dan mitigasi bencana alam.

Dan UNESCO, kata Undang, yang bertujuan mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berdasarkan keadilan dan peraturan hukum, juga menjadi lembaga yang meluncurkan program Global Geopark memiliki tujuan untuk menjalin kerjasama dan memberdayakan komunitas lokal untuk mencapai satu tujuan utama yaitu mempromosikan fitur geologi yang ada di lingkungan mereka melalui kegiatan pariwisata yang berkelanjutan, menjaga kelestarian dan keindahan fitur geologi di lingkungan mereka, meningkatkan kreativitas komunitas lokal dalam membangun usaha, sehingga nantinya keberadaan Geopark membuka pintu kesempatan baru bagi masyarakat lokal untuk terjun ke dunia pariwisata.

Undang yang ditemui di ruang kerjanya (23/4) juga mengatakan, wilayah yang ditunjuk UNESCO berisi satu atau lebih situs serta  memiliki kepentingan geologis tertentu, dimaksudkan untuk melestarikan warisan geologis dan mempromosikan kesadaran publik akan hal itu.

“Dan itu biasanya melalui sektor pariwisata. “ujarnya.     (ANTON AS)

HARI INI UNBK-USBN SERENTAK DILAKSANAKAN DI KABUPATEN PANGANDARAN

PANGANDARAN-Hari ini (22/4) peserta didik SMP dan MTs se-Kabupaten Pangandaran serentak mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ajaran 2018/2019.

Sejumlah 6.147  siswa diantaranya terdiri dari  4.329 berasal dari SMP (terdiri dari  laki laki 2.237, perempuan 2.093 orang) dan 1.818 Peserta MTs (laki laki 932 dan perempuan 886 orang)

Kegiatan UNBK yang diikuti 85 sekolah, terdiri dari SMP sebanyak 53 sekolah dan MTS sebanyak 32 ini akan digelar selama 4 hari, dimulai pada hari pertama dengan mata ujian Bahasa Indonesia, matematika (selasa), bahasa inggris (rabu) dan mata pelajaran IPA pada hari terakhir, kamis 25 April 2019.

Saat dihubungi lewat telpon celullernya, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, DR. H. M. Agus Nurdin, S.Pd, M.Pd, mengatakan, sementara untuk peserta Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tingkat SD akan diikuti 5.552 siswa.

“Jumlah tersebut berasal dari 281 seluruh sekolah dasar yang ada di Kabupaten Pangandaran. “ucapnya. (PNews)

BERKAH LIBUR PANJANG, PEDAGANG SERABI DI JALAN KIDANG PANANJUNG LARIS MANIS

PANGANDARAN-Mungkin ini berkah pemilu, hajat demokrasi yang dilaksanakan 5 tahun sekali ini tak disangka membawa rejeki tersendiri bagi pedagang sorabi. Pasalnya, setelah pelaksanaan pemilu tanggal 17 april, setiap harinya ia selalu kebanjiran pembeli.

Seperti dituturkan pedagang sorabi yang biasa jualan di Jalan Kidang Pananjung Pangandaran, 8 tungku tempat memasak sorabi yang  disediakan masih dirasakan kurang.

“Adonan yang saya biasa buat setiap hari pun selalu kurang karena pembeli terus berdatangan. “terangnya.(21/4)

Ia menambahkan, apalagi saat libur panjang ini, sejak buka sekitar setelah adzan subuh hingga menjelang jam 8 pagi dagangannya pun sudah habis terjual diserbu pembeli baik dari warga sekitar atau wisatawan.

“Alhamdulillah, ternyata orang-orang masih senang jajanan tradisional yang saya jajakan. “ucapnya. (HARIS F)

MOCH KARYONO: “PJU SUKARAJA-KARANGNUNGGAL KEWAJIBAN PEMPROV JABAR”

TASIK NEWS-Penerangan Jalan Umum (PJU) di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya saat ini masih jadi dambaan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya wilayah selatan. Pasalnya, selama ini PJU yang ada padam sehingga keadaanhampir di sepnajang jakan pun gelap gulita.

Saat dikonfirmasi hal ini, Kepala  Bidang Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya, Moch Karyono, mengakui,  hingga saat ini memang belum ada jaringan untuk pemasangan lampu PJU yang berjarak 25 meter dari jarak jaringan, sehingga semua itu belum dapat dipenuhi mengingat anggaran yang terbatas.

“Dalam pengajuan di APBD perubahan pun anggaran tersebut masih belum terpenuhi sehingga keinginan masyarakat untuk PJU pun belum bisa kami layani dengan baik,”ungkapnya. (16/4)

Karyono yang ditemui PNews di ruang kerjanya, juga mengatakan, rencana soluisnya harus dipasang lampu PJU solar sel yang menggunakan listrik tenaga matahari, dan diharapkan tahun ini pengajuan ke pemprov Jabar dalam pengadaan lampu solar sel tersebut bisa terpenuhi.

Nanti, lanjut Karyono, pihaknya pun akan survey dulu ke lapangan sehingga bisa tahu mana yang harus dipasang jaringan PJU, dan jika tidak bisa dengan jaringan maka  akan dipasang lampu solar.

“Sebetulnya status jalan raya Karangnunggal-Sukaraja sepenuhnya kewajiban pemprov. “tegasnya. (ANWAR WALUYO)

PARA PEMILIH USIA TUA KESULITAN, PEMILU DI PANGANDARAN BERJALAN KONDUSIF

PANGANDARAN-Minimnya sosialisasi KPU pada masyarakat pemilih, menyebabkan masyarakat kurang paham dan terkesan bingung dalam menentukan pilihan politiknya, pasalnya selain banyaknya surat suara yang harus dicoblos juga sehingga masyarakat pun kesulitan membuka dan melipatnya kembali.

Menurut beberapa warga Desa Sukaresik KecaMatan Sidamulih, tidak pernah mendapat sosialisasi tentang tata-cara cara pencoblosannya.

“Seharusnya sosialisasi itu dilaksanakan di tiap RT atau perdusun, sangat disayangkan padahal menurut berita di TV, anggaran untuk KPU itu trilyunan, “ungkap salah seorang warga.(17/4)

Diakui Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata saat ditemui usai pencoblosan di TPS 03 Desa Pangadaran di sekitar kediamannya, menurutnya, ia saja yang paham tata-cara pencobosan sedikit kesulitan saat membuka dan melipat kertas suara yang relatif lebar.

“Saya sangat maklum terutama pada yang sudah usia tua merasa kesulitan, karena ada 5 surat suara yang harus dicoblos pada waktu yang sama. “ujarnya.

Disoal kondisi secara keseluruhan, bupati mengatakan, secara umum pesta demokrasi pemilihan presiden-wakil presiden, anggota DPR, DPRD dan DPD realatif aman dan kondusif.

“Alhamdulillah, pemilu dan pilpres tahun 2019 di Kabupaten Pangandaran berjalan dalam keadaan aman dan kondusif. “imbuhnya. (ANTON AS)