DUA VENUE PON XIX 2016 DI PANGANDARAN, SUDAH SIAP

PANGANDARAN-Menjelang dilaksanakan hajat olah raga nasional, PON XIX tahun 2016, Sekretariat Sub PB PON XIX tahun 2016  Kabupaten Pangandaran, dengan sisa waktu sekitar dua bulan lagi, sudah siap menyambut penghelatan akbar yang akan menyedot perhatian seluruh Indonesia ini.

Seperti dikatakan ketua KONI Pangandaran sekaligus Wakil Ketua Harian Sub PN PON, H. Asep Herdis, persiapan penyelenggaraan PON tersebut sekarang memperioritaskan terkait pada bidang sarana prasarana venue track cabang olahraga (cabor) berkuda di Desa Legokjawa Kecamatan Cimerak, “Semuanya hampir selesai dan bisa digunakan pada waktunya nanti. “Ungkap Herdis.(16/7).

Selain masalah sarana, menurut Herdis, Sekretariat sub PB PON XIX 2016 juga sedang melakukan langkah-langkah persiapan secara administrasi. “Seperti diketahui, cabor yang nanti akan digelar di pangandaran adalah  terjun payung dan olahraga berkuda.”Tambah Herdis.

Dijelaskan Asep, semua sarana untuk even PON yang diselenggarakan di pangandaran sudah siap. ”Seperti yang dikatakan Kadis Puhubkominfo, Dadang Dimyati, bahwa pembangunan venue dua cabor tersebut memang sudah siap utnuk digunakan nanti tepat pada waktunya. “Kata Asep lagi.

Disoal isyu penyelenggaraan cabor berkuda akan dialihkan ke Lembang Bandung, Asep mengatakan. isyu itu tidak benar karena cabor berkuda tetap akan di selenggarakan di lapang pacuan Legokjawa Pangandaran. "Hari kamis kemarin (14/07-red) kami sudah melaksanakan rapat di Bandung terkait venue yang akan dijadikan tempat pelaksanaan PON XIX 2016, dan Alhamdulillah rekan rekan pengurus PON XIX Jawa Barat merasa puas terkait dua cabor tersebut penyelenggaraannya di pangandaran. “Sambung Asep.

Bahkan, menurut Asep lagi,  untuk cabor berkuda di Legokjawa, pada tanggal 7 agustus  mendatang akan dilakukan percobaan track untuk mengecek kelayakan lapangan kuda pacu tersebut. “Jadi semua persiapan menjelang pelaksanaan PON.XIX 2016, sekretariat PB PON XIX 2016 kabupaten Pangandaran sudah siap,”Katas Asep. (AGE).

10 TAHUN KEJADIAN TSUNAMI PANGANDARAN, ANDRE: “BERUNTUNG SAAT ITU SAYA SELAMAT…”

PANGANDARAN-Sepuluh tahun sudah berlalu saat itu bencana tsunami melanda kawasan pantai Pangandaran, hampir sepanjang pesisir pantai luluh dengan ratusan korban jiwa dan harta benda yang tak terhitung.
Samar-samar masih teringat dalam ingat Andre(14), warga Cidadap Desa Masawah Kecamatan Cimerak pada kejadian 10 tahun lalu tersebut. Saat kejadiat tsunami itu usianya baru menginjak 4 tahun, ketika tsunami itu melanda kampungnya, orang tuanya sedang berada di ladang karena  padinya sudah menguning  dan sedang mempersiapkan panen.
"saya masih ingat, saat kejadian tsunami itu saya.sedang bersama nenek, “Ungkap Andre.(17/7).

Dituturkan Andre, saat air laut menerjang yang diawali dengan suara gemuruh, saat itu juga terdengar suara jerit ketakutan warga yang berlarian untuk menyelamatkan diri dari terjangan air laut dengan gelombang tinggi dan kecepatan yang dahsat menerjang setiap yang dilaluinya. “Yang masih saya ingat, saat tsunami itu datang, saya ada dalam gendongan nenek dan setelah itu saya tidak ingat apa-apa lagi. “Tutur Andre.

 Masih cerita Andre,  kesininya baru Andre tahu, ia ditemukan ibunya terjepit di atap rumah dalam keadaan pingsan. “Wajktu itu pun saya kangsung dibawa ke posko kesehatan. “Kata Andre.

Sekarang Andre sudaha duduk di kelas dua SMP, tapi kenangan saat kejadian bencana tsunami tahun 2006 lalu masih tidak bisa terklupakan. “Sekarang 10 tahun sudah berlalu, saya sangat bersyukur bisa selamnat dan mudah-mudahan bencana itu tidak terulang kembali. “Pungkas Andre. (AGE)

KINERJA PEJABAT PANGANDARAN MASIH STANDAR. JEJE WIRADINATA: “KALAU TIDAK SANGGUP, MUNDUR SAJA…”

PANGANDARAN-Masih banyak yang harus dibenahi untuk menata kelola kepariwisataan pangandaran, seperti masalah parkir, kebersihan, keamanan dan lain-lain.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata saat ditemui sejumlah awak media usai halal di halaman setda pangandaran. “Kita harus menata kawasan wisata kita agar wisatawan betah berkunjung ke pangandaran. “Kata Jeje. (14/7).

Penataan parkir, menurut Jeje, belum ditangani secara serius. Sebab masih banyak di sana-sini ada pungutan parkir bukan oleh petugas parkir. “Ini bukan katanya, saya mengalami sendiri dipungut parkir dengan harga yang mahal dan cara memintanya pun kurang simpatik. “Ungkap Jeje.

Disoal menurunnya pendapatan saat liburan hari Raya Idul Fitri tahun 2016, Jeje mengatakan, karena ada yang salah dalam menata kepariwisataan di pangandaran. “Ya itulah…seperti pantainya yang kotor, parkir yang tidak tertata, harga-harga jajanan yang mahal dan lain-lain. “Kata Jeje lagi.

Ditambahkan Jeje, sekarang ia mulai “galak” tentang kebijakan-kebijakan yang digulirkan pemkab Pangandaran dalam imflementasi di lapangan. Kepada SKPD sebagai pelaksanaan kebijakan harus bisa berimpropisasi saat menjalankan kebijakan tersebut. “Yang terjadi sekarang masih standar, masih teks books dan sepertinya tidak ada rencana strategis di tiap-tiap SKPD. “Imbuh Jeje.

Menurut Jeje, semua SKPD harus punya konsep yang terukur dan jelas dan tidak asal bekerja saja. “Kalau tidak sanggup, ya mundur…”Tegas Jeje.

Jika ada yang tidak berkenan dengan kebijakannya selama ini, menurut Jeje, pihaknya siap didemo oleh siapa pun. Karena semua kebjiakan yang ia buat seluruhnya berorientasi untuk kepentingan masarakat banyak.  “Apa pun yang pemerintah lakukan selama ini untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masarakat pangandaran. “Tegas Jeje. (hiek)

DINAS KPK DAN KESEHATAN DUDUKI PERINGKAT ATAS - 67 PNS TIDAK MASUK HARI PERTAMA KERJA DI PEMNKAB PANGANDARAN

PANGANDARAN-Perlunya disiplin para aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas negara dilingkup Pemkab Pangandaran harus benar benar diterapkan kepada semua pegawai, jangan sampai terjadi " pegawai lupa hari kerja", seperti yang terjadi saat hari pertama masuk kerja pasca libur panjang Idul Fitri 1437 H.

Dari 758 PNS di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pangandaran sebanyak 67 pegawai tidak masuk kerja pada hari pertama, senin tanggal 11 Juli 2016 kemarin  setelah cuti bersama lebaran.
Kepala Bidang Kepegawaian Kabupaten Pangandaran Drs. Wawan Suryaman, M.Si mengatakan, dari 758 pegawai di tiap-tiap OPD sebanyak 691 pegawai yang hadir. "Kami_telah melakukan pantauan kesetiap OPD dan mendata pegawai yang hadir dan tidak hadir pada hari pertama kerja senin 16 juli 2016. “Kata Wawan. (11/7).

Masih menurut Wawan, pendataan tersebut dilakukan berdasarkan surat dari Kementrian Perndayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tertanggal 30 Juni 2016 yang mengatakan pemerintah Kabupaten/Kota harus mengirimkan laporan hasil pemantauan kehadiran aparatur negara di daerah. “jadi, bagian kepegawaian setda pangandaran melakukan pendataan kehadiran PNS pada hari pertama kerja setelah libur bersama idul fitri itu berdasarkan surat tersebut. “Kata Wawan lagi.

Dari data yang diperoleh Badan Kepegawaian Setda Pangandaran, tercatat 37 pegawai tidak hadir tanpa keterangan, 9  pegawai izin, 10 pegawai sakit, 2 pegawai cuti bersalin dan 9 pegawai tugas dinas. “Data ini selain kami laporkan pada sekda dan bupati pangandaran, juga akan dikirim ke Kemenpan RB di Jakarta melalui faks dan email. “Jelas Wawan.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Mahmud, SH. MH kepada sejumlah media mengatakan, pantauan kehadiran yang diintruksikan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dalam rangka penegakan disiplin aparatur negara dan optimalisasi pelayanan publik. “Daftar hadir pegawai OPD hasil pantauan akan dikirim langsung  senin 11 Juli 2016 ke Kementrian, setelah itu kami akan menunggu intruksi selanjutnya,"Kata Mahmud.

Berdasarkan data yang diperoleh, menurut Mahmud,  SKPD dengan tingkat ketidak hadirannya terbanyak diantaranya Dinas Kelautan Pertanian Kehutanan (KPK) sebanyak 19 pegawai yang  Tidak hadir tanpa keterangan. Sedangkan Dinas Kesehatan sebanyak 10 pegawai tidak hadir dengan rincian 2 pegawai cuti bersalin dan 8pegawai tanpa keterangan.(AGE).

AKIBAT GENCARNYA BERITA ROB LAUT, KUNJUNGAN WISATAWAN IDUL FITRI 2016 KE PANGANDARAN TURUN 60 %

PANGANDARAN-Ada beberapa kemungkinan penyebab menurunnya jumlah pengunjung pada libur idul fitri 1437 H (2016), diantaranya isyu rob air laut yang terus menerus ditayangkan di beberapa tv swasta membuat pengunjug yang biasa datang memanfaatkan libur lebaran ke pangandaran tahu ini memilih ke tempat wisata lain.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran, Drs. Muhlis saat ditemui di tol gate utama. “Apalagi sekarang banyak pilihan destinasi wisata baru di kabupaten lain di jawa barat. “Terang Muhlis. (9/7).

Muhlis menambahkan, padahal sebelumnya ia pun sudah mengatakan di beberapa media bahwa rob air laut itu terjadi jauh sebelum hari Raya Idul Fitri. “Dan seperti pernyataan  BMG, rob tersebut berahir 2 hari menjelang masuk bulan ramadhan. “Terangnya lagi.

Menurunnya jumlah pengunjung dirasakan hingga tanggal 9 juli (sabtu malam), yang diprediksi menjadi puncak kunjungan wisatawan ternyata tidak terjadi, tidak terjadi kemacetan di pintu tol gate dan bundaran mesjid agung. Padahal, seperti tahun-tahun sebelumnya, di lokasi tersebut kemacetan panjang baru bisa terurai hingga menjelang libur berakhir. “Tahun ini pendapatan retribusi wisata menurun hingga 60 % jika dibandingkan dengan idul fitri tahun 2015. “Ungkap Muhlis.

Hal senada dikatakan Aher, warga Dusun Parapat Desa Pangandaran, menurutnya, ia dihubungi saudaranya di Bandung dan menanyakan tentang rob laut yang meluap sampai ke jalan seperti yang diberitakan di televisi. “Selain isyu rob, saudara saya pun urung ke kesini karena ada berita jalan menuju pangandaran macet.  “Kata Aher.

Masih di tempat yang sama, Wakil Bupati Pangandaran H. Adang Hadari yang didampingi Asisten Daerah I Drs. H.Undang Sohbarudin, Kasat Pol PP Linmas dan Kepala Bagian Umum setda pangandaran yang sengaja berkeliling untuk memantau suasana di area wisata, kepada PNews mengatakan, pihaknya belum melakukan evaluasi terkait menurunya jumlah kunjungan wisatawan ke Pangandaran. “Masih ada satu minggu lagi libur sekolah, siapa tahu minggu besok pengunjung lebih banyak ketimbang sekarang. “Kata Adang.

Menurut Adang, masarakat masih kelelahan oleh perjalanan mudiknya dengan kemacetan yang panjang, dan  sekarang mereka tidak mau jika harus terjebak lagi macet saat berlibur. “Padahal liburan kan seharusnya untuk bersenang-senang dan refrehsing melepas penat setelah berbulan-bulan disibukan dengan rutinitas pekerjaan. “Papar Adang.

Isyu rob dan macet, menurut Adang bisa saja menjadi salah satu penyebab menurunnya kunjungan wisatawan ke Pangandaran, tapi mungkin ada faktor lain juga. Seperti, sekarang masarakat sedang bersiap-siap menghadapi tahun ajaran baru sekolah anaknya. “Bisa saja masarakat  lebih memilih mengalokasikan uangnya untuk periapan anak-anaknya sekolah atau masuk ke perguruan tinggi. “Imbuh Adang.

Apa pun alasannya, menurunnya arus kunjungan wisatawan bisa dijadikan moment oleh  Pemerintah Kabupaten Pangandaran bisa lebih berbenah dan menata kelola sektor pariwisata  lebih terarah dan terukur agar bisa bersaing dengan destinasi wisata di daerah lainnya dan tetap menjadi tujuan utama wisata di Jawa Barat, bahkan mendunia. (hiek)

BATUKARAS JADI DESTINASI PRIMADONA WISATAWAN

PANGANDARAN-Hampir semua destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran dipenuhi para wisatawan lokal yang memanfaatkan hari libur idul fitri, tak terkecuali dengan obyek wisata pantai Batukaras yang terletak di wilayah Kecamatan Cijulang. Sebagai primadona pantai selatan di Jawa Barat, pantai batukaras padat diserbu wisatawan sejak H +1 sampai H +3 diperkirakan telah dikunjungi sekitar 10 ribu orang. Otomatis dengan arus kunjungan yang membludak, para pengusaha hotel dan restoran pun kebanjiran rejeki dengan banyaknya wisatawan yang menyewa kamar hotel dan menikmati aneka kuliner laut walau harga agak sedikit mahal.

"Saya merasa puas dengan pelayanan hotel dan restoran dengan sajian kuliner lautnya yang enak, “Kata Syarif, wisatawan asal Bandung.(9/7).

Syarif menambahkan,Sayang lokasi utama di obyek wisata Batukaras kurang begitu luas, area tempat parkir pun kurang bisa menampung jumlah kendaraan pengunjung yang datang, shingga sering terjadi kemacetan terutama untuk kendaraan roda dua dan roda empat. “Ini harus menjadi evaluasi para pengelola pariwisata oangandaran. “Kata Syarif lagi.

Syarif berharap, ke depan tidak hanya di wilayah Legokpari saja yang menjadi pusat aktifitas wisata, tapi bisa juga dikembangkan ke lokasi lainnya di Batukaras sehingga para wisatawan tidak terfokus di satu titik saja." Ini merupakan pekerjaan rumah pemkab Pangandaran dalam menata kelola kepariwisataan pangandaran ke depan sehingga pengunjung pun merasa puas. “Imbuh Syarif

Di tempat terpisah, salah seorang anggota BPD Desa Batukaras menyayangkan kinerja pemkab Pangandaran terkait perbaikan jalan menuju lokasi wisata yang lambat dilaksanakan" Saya berharap pemda jangan lambat dalam perbaikan infrastruktur jalan untuk kenyamanan para wisatawan yang datang kesini. “Paparnya.

Ditambahkan Endang, sejak lama warga Batukaras memimpikan jalan yang baik dan mulus seperti hal nya di obyek wisata Pangandaran, karena obyek wisata Batukaras juga sudah masuk obyek wisata Internasional, “Dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang datang kesini membuktikan bahwa batukaras memang sudah mendunia. “Imbuhnya. (AGE).

SAAT ARUS WISATAWAN PANGANDARAN MEMBLUDAK, HATI-HATI RAWAN PENYELEWENGAN RETRIBUSI

PANGANDARAN-Membludaknya wisatawan saat libur Idul Fitri, bagi sebagian petugas yang ada di  tol gate sangat rawan untuk melakukan penyelewengan retribusi tiket masuk demi keuntungan pribadi, salah satunya dengan menarik uang dari pengunjung tanpa memberikan karcis masuk.

Namun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan setiap liburan tiba, kemacetan dan antrian panjang di tol gate tersebut menjadi alasan utama para petugas tiket melaukan hal tersebut.

"Itu sudah menjadi kebiasaan buruk saat libur panjang tiba, antrian pengendara roda empat maupun roda dua di tol gate dijadikan alasan tidak diberikannya lembar tiket masuk obyek wisata pada pengunjung taua  alasan lainnya  si pengunjung tidak membayar retribusi sesuai dengan harga tiket. “Ungkap Endang Sukara,ST (38) warga Desa Batukaras Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Sabtu (09/07).

Pemerintah harusnya melalui dinas terkait bisa melakukan pengawasan, karena, menurut Endang,  jika hal tersebut dibiarkan berlarut larut, maka sudah pasti itu akan mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Dan dengan sendirinya hal tersebut juga akan membuat citra pariwisata pangandaran kurang simfatik. “Imbuh  Endang.

Ditambahkan Endang, kurang bagusnya infrastruktur menuju obyek wisata seharusnya bisa diantisipasi jauh sebelum musim ramai wisatawan tiba. " Coba lihat sendiri, fasilitas infrastruktur jalan yang kurang memuaskan sekitar 500 meter sebelum tol gate obyek wisata Batukaras, mungkin itu dampak dari semua kelalaian  yang seharusnya tidak terjadi untuk obyek wisata se-kelas Batukaras. “Pungkas Endang. (AGE).

WARGA DATANGI OPEN HAUSE MENTERI SUSI PUJIASTUTI.

PANGANDARAN-Usdai melaksanakan shakat Sunat Idul Fitri di Mesjid Agung kecamatan Pangandaran, warga sekitar rumah kediaman Menteri kelautan dan Perikan (KKP)  RI Jalan Merdeka, Susi Pujiastuti antusias pun datang berduyun-duyun untuk bisa bersalaman dengan menteri asal pangandaran ini.

Sejumlah warga rela antri berdesak-desakan hanya untuk bisa berjabat tangan atau poto selfy bersama sang menteri dengan penjagaan darui petugas kepolisian dan TNI.

"Kapan lagi bisa berjabat tangan dengan menteri kalau tidak sekarang. "Ungkap salah seoranhg warga.(6/7).

Beberapa warga ada dan sejumlah media yang nekad mengambil gambar dengan Menteri Susi walau sudah ada anjuran dari pengawal pribadi dalam acara open hause yang digelar ibu menteri tersebut. (hiek)

H. JEJE WIRADINATA GELAR SHALAT IDUL FITRI PERTAMA DI ALUN-ALUN PARIGI

PARIGI-Hari Raya Idul Fitri 1437 H bertepatan tahun 2016, tahun pertama pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati depinitif H. Jeje Wiradinata dan Wakil Bupati H. Adang Hadari, Pemda Pangandaran menggelar shalat sunat Idul Fitri di alun-alun parigi.

Berbaur dengan ratusan jemaah masarakat warga Desa Parigi, Bupati bersama sekda, Mahmud, SH, MH, Asda I, Wakil ketua DPRD, Muhamad Taufiq,  seluruh Kepala SKPD, Camat se-Kabupaten Pangandaran, pejabat esselon III,  Kapolsek, Daramil dan tokoh agama, bersama-sama melaksanakan shalat Idul Fitri dengan khotib Ketua MUI Pangandaran, KH. Otong.

Dalam sambutannya, Bupati, H. Jeje Wiradinata menyampaikan, menginjak bulan ke lima usia kepemimpinannya bersama Wakil Bupati H. Adang Hadari, terus melakukan konsolidasi serta menyamakan persepsi dengan seluruh jajaran pemerintahan. “Membangun kebersamaan adalah syarat mutlak untuk meraih keberhasilan. “Ungkap Jeje.

Ditambahkan Jeje, dengan semangat pengabdian terus melaksanakan komitmen dan  janji-janji kampanye untuk kepentingan seluruh warga masarakat, “Program pendidikan, kesehatan gratis dan pembangunan infra struktur menjadi skala perioritas kami. “Imbuh Jeje.

Dalam kesempatan yang sama, atas nama keluarga dan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Jeje pun tidak lupa minta maaf kepada seluruh masarakat atas segala kekurangan dalam melaksanakan roda pemerintahan selama ini. “Sekarang merupakan momen yang baik untuk kita saling memaafkan. “Ungkapnya lagi.

Usai melaksanakan sembahyang Idul Fitri, Bupati pun menuju aula setda untuk beramah tamah dengan para pejabat di lingkup Pemkab Pangandaran. Usai dari setda, menurut jeje, pihaknya pun akan menggelar open hause di Rumah Dinas di Dusun Sucen Desa Cibenda. “Kami persilahkan kepada seluruh masarakat yang yang ingin bersilaturahmi, silahkan datang ke rumah dinas karena rumah tersebut memang rumah rakyat. “  Kata Jeje.

Pada kesempatan yang lain, Jeje mengatakan, bahwa Wakil Bupati H. Adang Hadari melaksanakan shalat Idul Fitri bersama warga masarakat di mesjid agung Kecamatan Pangandaran dan Ketua DPRD di Kecamatan Mangunjaya. “Kami sengaja berbagi wilayah agar seluruh masarakat bisa terus membangun kebersamaan dengan pemerintah. “Pungkasnya.(hiek)

SENTRA KULINER LAUT PANGANDARAN SIAP MANJAKAN CITA RASA WISATAWAN

PANGANDARAN-Pusat wisata kuliner kini siap memanjakan lidah para wisatawan yang khusus ingin menikmati aneka  masakan khas laut (sea food). Berada di tepian pesisir pantai barat, tepatnya di jalan pamugaran, kios-kios penjaja masakan bercita rasa pantai dengan nuansa jimbaran, Bali, mungkin bisa menjadi alternatif varian wisata Pangandaran khas kuliner.

Ada 8 kios berjejer dengan nuansa artisitik karena seluruh bangunan didominasi bahan kayu yang akan menambah suasana alami dengan latar belakang bentangan laut samudera hindia. “Ini diharapkan akan menjadi alternatif tujuan wisata, khususnya wisata kuliner.” Kata Bupati Kabupaten Pangandaran, H. Jeje Wiradinata.(1/7).

Jeje yang ditemui saat acara buka bersama sekaligus meresmikan pusat wisata kuliner masakan laut, mengatakan, dengan terinsfirasi pusat jajanan laut yang ada di Pantai Jimbaran, Bali, kini pangandaran pun sengaja menghadirkan kawasan pusat jajanan pantai sebagai salah satu destinasi wisatawan. “Pusat kuliner ini juga diharapkan bisa sedikit mengurai kepadatan pasar ikan talanca di pantai timur. “Imbuh Jeje. 

Dengan lokasi yang strategis dan tampilan yang refresentatif, sentra kuliner diharapkan juga bisa menambah pembendaharaan kepariwistaan Pangandaran. "Insaalloh, tahun depan akan dibangun lagi dengan anggaran sebesar Rp 6 milyar. " Terang Jeje.

Dalam tersebut yang juga dihadiri Wakil Bupati, H. Adang Hadari, Sekda, Mahmud, SH. MH, pejabat Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan para tokoh agama ini sengaja digelar agar masarakat tahu perkembangan kepariwisataan yang terus digalakan pemerintah untuk menjadi Pangandaran sebagai wisata dunia. “Saya harap, semua program yang ada di pangandaran mendapat dukungan dan selalu dikawal para alim ulama, sebab apa pun yang kami kerjakan tidak ingin ditinggalkan pemuka agama. “Kata Jeje.(hiek)

PEMBAHASAN RANWAL RPJMD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2016-2021, IWAN M RIDWAN :”Pemerintah harus segera membuat regulasi terkait pembangunan di harim laut..”

    

PANGANDARAN-Kepada sejumlah awak media yang mengerubutinya usai mengikuti rapat paripurna Pembahasan Rancangan Awal ( RANWAL ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan, S.Pd M.Pd mengatakan, sesuai ketentuan pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, salah satu tahapan penyusunan RPJMD adalah pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran, yang selanjutnya hasil pembahasan tersebut disepakati sebagaimana dimaksud pada pasal 61 dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD.
    Dikatakan Iwan, menindaklanjuti surat Bupati Pangandaran tanggal 19 mei 2016 nomor 050/590-umum/2016 perihal penyampaian Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan rancangan RPJPD 2016-2025, DPRD Kabupaten Pangandaran telah merumuskan langkah-langkah konkrit agar tahapan yang dilaksanakan bisa bermanfaat bagi penyempurnaan draft awal RPJMD 2016-2021. Dan rumusan tersebut diantaranya, menyelenggarakan rapat internal badan anggaran terkait penyusunan jadwal pembahasan, menyelenggarakan pendalaman materi, expose dari Bappeda Kabupaten Pangandaran, menyelenggarakan rapat kerja bersama SKPD, melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke DPRD Kabupaten Bandung dan Bappeda Provinsi Jawa Barat, menyelenggarakan rapat kerja bersama TAPD Kabupaten Pangandaran dan menyelenggarakan rapat sinkronisasi dengan fraksi-fraksi DPRD. “Kami di DPRD terus bekerja untuk menyempurnakan draft tersebut secara konfrehensif. “Ujar Iwan.
    Masih kata Iwan, melalui pencermatan dokumen Ranwal RPJMD tersebut, badan anggaran berpendapat, materi dalam penyusunan rancangan awal RPJMD 2016-2021 sudah sesuai dengan amanat pasal 54 Permendagri nomor 54 tahun 2010, diantaranya, memuat visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih, secara umum sistematika yang disajikan telah sesuai dengan amanat pasal 59 peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010.
“Di samping hal tersebut banggar pun memberikan masukan untuk menyempurnakan draft rancangan awal RPJMD 2016-2021, secara normatif pembahasan RPJMD dilakukan setelah RT RW dan RPJPD ditetapkan menjadi peraturan daerah. “Ujar Iwan.
    Namun demikian, lanjut Iwan, karena Kabupaten Pangandaran merupakan Daerah Otonom Baru yang belum menetapkan RTRW dan RPJPD menjadi peraturan daerah, maka pembahasannya harus tetap selaras dan sinkron dengan rancangan RTRW dan RPJPD, karena RPJMD merupakan penjabaran arah pembangunan 5 (lima) tahunan dari RPJPD. “Ada beberapa hal yang harus disinkronkan dan diselaraskan antara ranwal RPJMD dengan rancangan RPJPD terutama gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan analisa isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. “Lanjut Iwan.
    Disoal visi pada ranwal RPJMD tentang Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata berkelas dunia, Iwan pun berharap pada Pemerintah Daerah agar lebih diperjelas hubungannya dengan visi pada rancangan RPJPD Kabupaten Pangandaran sebagai pusat pariwisata termaju di pulau jawa. Menurut Iwan, pada arah kebijakan prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan, untuk mewujudkan visi kabupaten pangandaran sebagai tujuan wisata berkelas dunia harus dirumuskan secara komprehensif, karena tidak akan tercapai hanya dengan penataan PKL saja di kawasan wisata. Dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan bersih pemerintah daerah pun diharuskan mengikuti pola rekruitmen sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyesuaikan pola pembinaan, pendidikan dan pelatihan pegawai. “Memberikan sanksi tegas, jelas dan tepat terhadap aparatur yang menyimpang serta bisa mewujudkan pelayanan publik yang prima. “Tambah Iwan.
    Masalah pendidikan, menurut Iwan, agar bisa ditambah dengan pemahaman tentang kepariwisataan sejak pendidikan usia dini, maka perlu dirumuskan tambahan pelajaran tersebuit di tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. “Dan program pendidikan berkarakter perlu dirumuskan secara cermat dan terukur, agar tujuan, sasaran dan target yang dicapai sesuai dengan arah kebijakan untuk menuju visi kabupaten pangandaran 5 tahun kedepan. “Kata Iwan lagi.
    Iwan pun memandang perlu adanya tambahan jam pelajaran mata pelajaran bahasa inggris disemua tingkatan, memperhatikan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan agar dihitung secara cermat, baik jumlah maupun bidang keahlian serta diperhitungkan kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan tetap memperhitungkan pegawai yang pensiun setiap tahun. Programdan alokasi anggaran pada bidang kebudayaan sebagai penunjang kepariwisataan pun perlu dirumuskan secara terukur sertsa perlu diberikan perlakukan dan kebijakan khusus terhadap lembaga pendidikan non formal, terutama lembaga-lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepariwisata-an serta kursus-kursus bahasa asing, terutama bahasa inggris guna menunjang terhadap tujuan visi kabupaten pangandaran. “Pemerintah pun harus ada regulasi yang mengatur penggunaan ijazah atau sertifikat madrasah diniyah sebagai salah satu syarat melajutkan ke sekolah menengah pertama dan sederajat, serta ijazah atausertifikat diniyah wusto untuk melanjutkan ke sekolah menengah atas dan sederajat. “Ungkap Iwan.
    Disoal kesehatan, Iwan mengatakan, pemda perlu meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas yang sudah digratiskan mulai tahun 2016 agar diimbangi dengan kualitas paramedis dalam memberikan pelayanan yang diberikan di tiap-tiap puskesmas. Juga perlu dirumuskan secara khusus penanganan terhadap pasien  kurang mampu yang harus dirujuk untuk berobat lanjut ke rumah sakit terutama terkait pengurusan dan biaya pengobatan masarakat. Guna meningkatkan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat, maka pembangunan RSUD harus segera direalisasikan yang dalam pembangunannya membutuhkan dana yang besar serta waktu pelaksanaan pembangunan cukup lama serta berkelanjutan, sehingga dalam penganggaran mengunakan tahun jamak. “Oleh karena itu, perlu dirumuskan dan mendapat kepastian hukum terkait penganggaran tahun jamak supaya tidak menjadi persoalan dikemudian hari, baik dana yang bersumber dari APBN maupun yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi. ”Terang Iwan.
    Menurut iwan, pemda juga perlu merumuskan kebutuhan anggaran terkait pembangunan puskesmas rawat inap di setiap kecamatanyang refresentatif dengan memenuhi standar setara pelayanan di rumah sakit. Perlu dibuat analisa dan perhitungan yang cermat terkait kebutuhan tambahan tenaga medis, baik dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, tenaga medis lainnya dan tenaga penunjang,menyangkut jumlah personil maupun kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai selama kurun waktu 5 tahun kedepan. “Juga perlu optimalisasi tenaga bidan yang ada di desa-desa dengan menambah insentif pada mereka. “Imbuh Iwan.
    Pelaksanaan optimalisasi ambulans gratis, menurut Iwan, perlu dirumuskan kembali karena selama ini masih banyak terjadi keluhan dari masyarakat, dengan mengevaluasi seluruh kebutuhan operasional agar disesuaikan dengan standar maksimal terutama menyangkut biaya BBM, tambahan insentif supir dan biaya operasional. Program kesehatan kerta waluya yang mulai digulirkan tahun 2016 agar diperhitungkan secara cermat terkait kebutuhan penambahan kuota setiap tahun secara bertahap dan disinkronkan dengan kuota dari pusat maupun dari pemerintah provinsi. Pemerintah daerah, melalui Dinas Kesehatan agar mendorong pihak swasta untuk membangun rumah bersalin di Kabupaten Pangandaran guna membantu proses persalinan, serta perlu sosialisasi tentang berbagai program kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan, sehingga masyarakat memahami bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, termasuk di dalamnya sosialisai pola hidup sehat, makanan sehat dan lingkungan yang sehat. “Dinas kesehatan juga harus merencanakan program penelitian wabah penyakit yang sering muncul di masyarakat terutama di daerah pesisir sebagai bahan pencegahan dini serta diharapkan bisa menganalisa kembali rencana dan kebutuhan anggaran dalam RPJMD 5 tahun ke depan dengan menganalisis isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. “Imbuh Iwan.
    Untuk masalah ekonomi, menurut Iwan, sesuai dengan fokus yang tertuang pada visi Kabupaten Pangandaran yaitu tentang pariwisata, maka seluruh kegiatan yang menyangkut perekonomian agar ada keterkaitan dengan sasaran dan target pariwisata. Seperti anggaran pada dinas pariwisata selain dari APBD kabupaten sebaiknya diajukan juga ke APBD provinsi dan APBN. Penataan destinasi wisata harus menjadi prioritas dan dibuat grand design destinasi wisata bekerjasama dengan perguruan tinggi atau institusi lainnya untuk mencapai pangandaran sebagai tujuan wisata berkelas dunia, juga perlu ada kejelasan peran Pemerintah Daerah tentang kontribusi dari destinasi wisata yang dikelola oleh perhutani dan BKSDA. Luas pesisir Kabupaten Pangandaran lebih dari 37,82% dari total luas area yang ada, sehingga area wilayah pesisir diharapkan menjadi skala prioritas utama untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata juga potensi pertanian di kabupaten pangandaran harus lebih digali, seperti potensi kelapa sawit, sedangkan potensi pertanian yang sudah ada pada saat ini harus tetap dijaga dan dilestarikan. “Pemerintah harus segera merumuskan kawasan pada RTRW terkait pembagian wilayah sesuai dengan potensi masing-masing, terutama pembagian kawasan wisata, kawasan industri, kawasan pertanian dan kawasan lainnya, khususnya lahan hutan konservasi, hutan produksi dan hutan rakyat sebagai penyangga kebutuhan persediaan air, dijaga kelestariannya agar dapat menunjang pengembangan kepariwisataan, terutama kawasan pertanian tidak boleh terus berkurang. “Jelas Iwan.
    Dalam kesempatan yang sama, Iwan pun pun menekankan tentang perlunya  sinkronisasi antara kebutuhan Dinas Pariwisata dengan rencana pembangunan Dinas Puhubkominfo mengenai akses jalan menuju destinasi wisata yang berada di dataran tinggi seperti sinjang lawang, jojogan, santirah dan destinasi wisata lainnya.
    Dikatakan Iwan, untuk perencanaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Padaherang, Kalipucang, Pangandaran, Parigi dan kawasan emplak, diharapkan semuanya sudah teranggarkan. Perlu juga sinkronisasi antara Dinas KPK dengan BPLH dalam hal penanganan sumber air, khususnya di dataran tinggi agar tidak terjadi kekeringan dengan memproteksi tanaman penghujan agar tidak ditebang sembarangan. “Dan pemerintah harus segera membuat regulasi terkait pembangunan di area harim laut dan sungai. “Tegasnya lagi.
    Pendirian pabrik sabut kelapa untuk sementara ini harus dikaji ulang karena dampak pencemaran lingkungannya cukup signifikan, serta ada koordinasi antara BPLH, BPPTPM dan Satpol PP untuk penertiban pabrik yang sudah terlanjur berdiri. “Untuk pembangunan gedung perkantoran, agar direncanakan terpusat di satu lokasi dengan diawali  penetapan ibu kota kabupaten. “Terang Iwan.
    Masih kata Iwan, pemerintah perlu juga menyelaraskan antara issue strategis jangka panjang dengan issue strategis jangka menengah. RKPD tahun 2017 agar disesuaikan dengan tema pembangunan tahunan yang berdasarkan pada arah kebijakan RPJMD tahun 2017 yaitu pembangunan insfrastruktur jalan dan sarana pemerintahan.
    Isu strategis poin ke-3 agar dirubah menjadi masih lemahnya sumber daya manusia kabupaten pangandaran dan kurangnya personil di lingkup pemerintah kabupaten pangandaran, jugaperlu adanya gambaran yang detail dari 28 tujuan, 60 sasaran pembangunan dan 79 strategi. Rencana kebijakan pemekaran kewilayahan agar dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten     Pangandaran 2016-2021, sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan lancar. “Pemda harus segera melakukan inventarisasi hotel, penginapan, losmen dan rumah makan yang sudah memiliki perizinan dan yang belum memiliki perizinan serta merumuskan strategi bagi BPPTPM untuk menarik investor masuk dan nyaman berinvestasi di pangadaran. “Jelasnya lagi.
    Tentang perlindungan perempuan dan anak, Iwan mengatakan,  dalam 5 tahun ke depan hal tersebut harus terkonsep secara jelas serta diharapkan adanya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang membidangi pembinaan usia pemuda dari tahun ke tahun. “Sementara untuk analis data program yang terfokus pada bidang keluarga berencana keluarga sejahtera diharapkan bisa dilaksanakan di 4 bidang lainnya lingkup BP3APK2BPMPD. “Pungkasnya. (hiek)

SIAP DUKUNG PROGRAM POLISI LALULINTAS, 28 KLUB MOTOR SE-PANGANDARAN DEKLARASIKAN IMKP

KALIPUCANG-Ratusan pemotor dari 28 club motor yang ada di Kabupaten Pangandaran, bertempat di taman bundaran samping area terminal Kalipucang baru-baru ini (26/6) menggelar acara deklarasi terbentuknya Ikatan Motor Kabupaten Pangandaran (IMKP).

Acara yang dihadiri Kapolsek Pangandaran serta anggota, polsek Kalipucang, Kasatlantas Pangandaran, Danramil Kalipucang dan sekitar 400 anggota dari masing-masing klub yang didominasi remaja antusias mengikuti acara deklarasi tersebut.

Menurut Ketua IMKP, Asep Hayat, dibentuknya IMKP ini bertujuan untuk mewadahi komunitas terutama remaja yang punya hobi bermotor. “Pada deklarasi ini, kami juga menyatakan sikap organisasi  dan membuat pernyataan bahwa IMKP menolak adanya geng motor liar. “Ungkap Asep.

Dengan motto, membantu aparatur keamanan, menciptakan Kabupaten Pangandaran yang kondusi serta bubarkan berandal motor yang merasahkan masyarakat, menurut Asep, IMKP nantinya bisa ikut berpartisipasi membantu tugas aparat keamanan, menjauhkan diri dari kegiatan berandalan bermotor dalam rangka menjaga dan mewujudkan Kabupaten Pangandaran yang aman, nyaman dan kondusif. “Kami juga siap mendukung dan mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif menuju pangandaran hebat. “Kata Asep.

Ditambahkan Asep, IMKP siap ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku jika ada anggota IMKP yang melakukan tindakan pidana dan melanggar hukum lainnya. Dan IMKP juga siap menjadi pelopor berlalulintas yang baik serta siap membantu program-program polisi lalulintas untuk mensosialisasikan guna keselamatan berkendara. “ Kami pun siap mendukung program-program pemkab pangandaran untuk menjadikan tujuan wisata dunia. “Imbuh Asep.

Sementara dalam sambutannya dari salah seorang aggota kepolisian mengatakan, pihak keamanan khususnya polisi laulintas memberikan apresiasi serta mendukung berdirinya IMKP sebagai wadah komunitas yang punya hobi bermotor. “Kami  minta nantinya setiap klub member alamat base camp masing-masing di tiap-tiap kecamatan dan kepada seluruh angota diharapkan bisa mematuhi segala aturan dan tata-tertib berlalulintas. “Ujarnya. (ISIS KOSWARA)

DIDUGA KEBOCORAN DARI GOT KAPAL, PEMDA PANGANDARAN SEGERA ATASI LIMBAH VIKING

PANGANDARAN-Saluran limbah Kapal FV Viking yang dikandaskan oleh Satgas 115 beberapa bulan lalu mengalami kebocoran dan limbah tersebut dikhawatirkan akan mencemari laut di sekitar bangkai kapal, sehingga Pemda Pangandaran pun berinisiatif dalam waktu dekat akan segera diperbaiki kebocoran tersebut.

Kepada awak media saat meninjau langsung ke lokasi, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata mengatakan, dirinya mendapatkan laporan bahwa kapal FV Viking yang dikandaskan Menteri Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) RI, Susi Pujiastuti mengalami kebocoran dan langsung mengecek kebenaran berita tersebut. “Dan memang benar setelah saya lihat langsung, ada tumpahanan oli dan minyak yang keluar dari kapal Viking,”Kata Jeje. (19/6).

Dikatakan Jeje, saluran yang mengalami kebocoran tersebut adalah saluran limbah kapal. “Setelah saya lihat, ternyata itu bukan dari solar, ini air got, air buangan dari lambung kapal karena saat peledakan lambung kapal tersebut bocor.” Terang Jeje.

Menurut Jeje, apa pun, yang pasti saluran yang mengalami kebocoran tersebut akan segera diperbaiki. Dan guna mengatasi kebocoran tersebut, pemerintah telah melibatkan pihak Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang diharapkan kebocoran kapal akan segera tuntas. “Bahan bakar yang masih tersisa juga akan diangkut karena dikhawatirkan akan mencemari area sekitar pantai pasir putih dan batu mandi di area wisata pantai barat. “Ungkapnya lagi.

Jeje menambahkan, sebenarnya wewenang dan tanggung jawab kapal Viking masih ada di Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), namun berdasarkan instruksi dari menteri KKP, Susi Pujiastuti kapal tersebut nantinya akan dijadikan monumen illegal fishing.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap Mundakir menuturkan, pihaknya telah menerjunkan tim teknis atas arahan dari KKP, tim tersebut langsung didatangkan dari Pertamina wilayah Cilacap. “Tim teknisi tersebut akan melakukan pengelasan bawah air untuk penanganan pencemaran akibat dari kebocoran kapal Viking itu dan teknis perbaikan kapal sepenuhnya ada di tangan tim tersebut, ”Terang Mundakir.

Saluran yang mengalami kebocoran tersebut, menurut Mundakir, sebenarnya tidak mengeluarkan oli ataupun bahan bakar minyak, karena saluran yang bocor tersebut dari saluran air got yang mengeluarkan limbah kapal. “Jadi bedanya begini, kalau oli atau solar kita ambil dan kita usap pasti ada licin-licinnya. Tapi ini kita remas-remas bisa hilang dan tidak lengket, Itu teori sederhananya,” Terangnya.(hiek)

DIHARAPKAN MAMPU MENSTABILKAN HARGA SEMBAKO, DISPERINDAG JABAR GELAR PASAR MURAH DI PANGANDARAN

PANGANDARAN-Guna menekan dan mencegah kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok jelang Hari Raya idul Fitri di Kabupaten Pangandaran, Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) dengan target sebanyak 10.000 kepala keluarga kurang mampu. Walau OPM tersebut belkum signifikan menekan kenaikan harga kebutuhan pokok, diharapkan sebagian masyarakat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut.

Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari mengakui, operasi pasar murah yang dilakukan hanya sesekali, jelas tidak akan mampu untuk menekan angka inflasi pada bulan Ramadan dan menjelang lebaran, karena jika ingin menekan inflasi, tentunya tentunya kegiatan serupa harus digelar secara terus menerus. ““Karena laju inflasi hanya bisa ditekan jika opersai pasar  dilakukan berkelanjutan, sepuluh hari, dua minggu atau lebih  mungkin bisa menekan,” Kata Adang saat membuka OOPM di kecamatan Cimerak.(15/6) .

Adang berharap, operasi serupa bisa digelar tidak hanya pada bulan ramadhan dan menjelang lebaran saja, tapi pada waktu-waktu lainnya agar harga di pasar bisa tetap stabil dan terkendali. “Dan tentunya inflasi pun bisa ditekan. “Terang Adang.

Tapi walau demikian, menurut Adang, dengan adanya pasar murah tersebut minimal untuk saat-saat tertentu, seperti  bulan ramadhan dan lebaran harga kebutuhan pokok masarakat  di pasaran akan terus terkontrol karena pada momen itu biasanya kebutuhan masarakat pada sembako akan meningkat. “Tingginya permintaan barang tak jarang pula diikuti turunnya pasokan barang yang menyebabkan harga pangan di pasaran akan naik. “ Imbuh Adang.

 Adang juga mengatakan,  berdasarkan laporan dari bidang perdagangan, sejauh ini harga pangan seperti daging sapi masih terpantau stabil itu dikarenakan masarakat pangandaran masih banyak yang mejadi pemasok daging sapi dari para peternak lokal.

Masih di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Ijah Hartini mengungkapkan, pihaknya akan mengupayakan  agar kegiatan OPM tidak hanya dilakukan sekali namun secara berkala.

Kendala yang saat ini kerap dihadapi pemerintah yakni keakuratan data penerima,  dan tak jarang hal tersebut dikeluhkan oleh dinas terkait. “Yang paling dikhawatirkan, kegiatan pasar murah ini tidak tepat sasaran. “Ungkap Ijah.

Oleh sebab itu, menurut Ijah, ia meminta peran serta pemerintah daerah untuk menyediakan data terbaru terkait calon penerima OPM dan  dengan begitu tentunya operasi pasar murah akan tepat sasaran. “Dan nantinya setiap kepala keluarga penerima akan mendapatkan subsidi dalam membeli sembako seperti minyak goreng, beras, dan gula putih. “Pungkas Ijah. (hiek)