MILAD PP RIYADUSSALIKIN GELAR TADABUR ALAM

   

PANGANDARAN -   Dalam rangka Milad Pondok Pesantren Riyadussalikin XXXIII dan SMA Ksatria Nusantara I kembali digelar kegiatan Tadabur Alam VII  yang ditujukan kepada siswa SMA/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SD/Sederajat se Kabupaten Pangandaran, termasuk ada juga peserta yang diundang dari luar Pangandaran.
    Kegiatan yang mengusung tema 'Alam Terbentang Jadikanlah Guru' dilaksanakan pada tanggal 12-13 Maret 2016  di  kampus Pondok Pesantren Riyadussalikin dan SMA Ksatria Nusantara Padaherang.
Peserta Tadabur Alam VII ini diikuti sekitar 250 siswa SMA/Sederajat, 325 orang siswa SMP/Sederajat, dan 300 orang siswa SD/Sederajat. Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial Pondok Pesantren Riyadussalikin dan SMA Ksatria Nusantara dengan lingkungan sekitar khususnya santri dan pelajar juga sebagai bentuk praktek nyata dari teori yang telah didapatkan dalam rangkaian mata pelajaran yang telah disampaikan.
     Luthfi Fauzi, S.HI., MM, selaku Pendiri SMA Ksatria Nusantara dan Pengasuh Pondok Pesantren Riyadussalikin mengatakan, Target Tadabur Alam  ini diharapankan terjadi pengenalan lingkungan alam dan lingkungan sosial mereka, sehingga mampu memiliki kesadaran sosial dan rasa syukur yang mendalam akan kebesaran ciptaan Allah. " Yang pada prakteknya memiliki rasa cinta terhadap tanah airnya. Upaya inilah yang dirintis dan menjadi tujuan utama pelaksanaan kegiatan  tadabur alam yang rutin dilaksanakan, yakni mempersiapkan siswa-siswi agar memiliki keterpanggilan mental dalam mencintai bangsa dan negaranya yang bermuara pada kesadaran bela Negara" ujar Luthfi
.    Disampaikan Luthfi, Upaya bela negara harus dilakukan dalam kerangka pembinaan WNI yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Pembinaan tersebut salah satunya dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam rangka membangun karakter bangsa yang unggul, terhadap peserta didiknya sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Hal ini kata Lthfi, merupakan upaya yang harus dilakukan secara terus menerus, bertahap, bertingkat dan berkelanjutan (nation and character building is a never ending process) guna menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
     Penyelenggaraan pendidikan bela negara lanjut Luthfi,  tidak saja ditunjukkan untuk menghasilkan kualitas manusia Indonesia yang dapat mengembangkan kemampuan dan kesediaan untuk mempertahankan dan membela bangsa, Negara, dan tanah air, tetapi juga memberikan bekal sebagai warga Negara Indonesia yang baik, terutama dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bangsa dan Negara serta membangkitkan motivasi dan dedikasi berupa rasa turut memiliki, rasa ikut bertanggung jawab serta turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional guna mewujudkan suatu masyarakat yang tata tentram kertaraharja. "Pelaksanaan kegiatan Tadabur Alam VII berlangsung ini berkat kerjasama SMA Ksatria Nusantara, Pondok Pesantren Riyadussalikin, Brigade Santri Nusantara, DPD II Barisan Patriot Bela Negara Kab. Pangandaran, Saka Wana Bakti Kawali Kab. Ciamis" pungkas Luthfi (ODS)

MENTERI SUSI PUJIASTUTI TENGGELAMKAN KAPAL DI KAMPUNG HALAMAN

     

PANGANDARAN., Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sekitar kembali menenggelamkan kapal sekitar jam 12.00 senin siang ini. Kali ini kapal raksasa berukuran 1.300 GT bernama MV Viking ditenggelamkan setengah badan saja,  dan kali ini menteri KKP ini memilih lokasi penenggalan kapal tersebut di kawasan pantai barat Kabupaten Pangandaran Jawa barat kampung halamannya."Ini adalah sebuah perwujudan komitmen Indonesia bahwa kapal yang dikejar interpol bertahun-tahun, berkat komitmen dan koordinasi yang baik  antara AL, kepolisian, kejaksaan, bakamla, dalam satgas 511 membuktikan IUU Fishing harus kita tumpas. “Ungkap Susi dalam sambutannya.(14/3).
    Dikatakan Susi, sebelumnya kapal tersebut sudah 13 berganti nama, 12 kali berganti bendera dan delapan kali berganti Call Sign. Artinya, kapal ini berstatus kapal stateles wesel atau kapal tanpa negara. “Penangkapan kapal ini merupakan hasil kerjasama dengan ILO IFC Singapura dan menjadi target operasi interpol Norwegia. “Lanjut Susi.
    Kapal penangkap ikan yang akan ditenggelamkan tersebut, tiba di Pantai Pangandaran Ahad (13/3) sekitar pukul 13.00 WIB  dari Jakarta yang dikawal KRI Sutanto. Peneggelaman kapal pencuri ikan tersebut ditenggelamkan di sekitar Bantu Mandi sekitar kawasan pasir putih dengan disaksikan oleh masyarakat umum sebagai bagian dari acara pesta nelayan pangandaran.
    Menurut Susi, ilegal fhising bukan hanya sekedar pencurian ikan saja, tapi juga telah membuat laut Indonesia terpanjang kedua di dunia tapi hanya bisa menghasilkan tangkapan ikan nomer tiga di asia tenggara. Dan ilegal fhising pun telah membuat satu dari tiga anak Indonesia dari tahun 2003-2013 lahir dengan ukuran kecil, “Hari ini saya akan menjalankan kepercayaan pemerintah Indonesia, presiden Jokowidodo yang telah tegas memerintahkan bahwa tidak boleh lagi ada kapal-kapal pencuri ikan di perarian indonesia. “Tegas Susi.
    Ilegal fishing pun menurut Susi, telah membuat Indonesia tidak bisa merefleksikan wilayah  dengan luas laut terluas kedua du dunia, telah membuat nelayan yang mengandalkan hidup  dari sehatnya sumber daya perikanan laut tidak lagi mendapat kesejahteraan.
    Sementara Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, Fuad Himawan menambahkan, kapal perikanan FV Viking ini selain mendapatkan Purple Notice dari Interpol juga diduga melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia, yaitu melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah WPPNRI tanpa disertai dokumen resmi dari pemerintah dan melakukan pelanggaran penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, tidak sesuai dengan persyaratan, “Atau standar yang ditetapkan untuk alat penangkapan ikan yang secara berturut turut tertuang pada Uundang-undang nomer  tahun 2004 Perikanan pasal 93 ayat 4 dan Pasal 85.”terang Fuad. (hiek-Pangandarannews)

LONGSOR GUNUNG GOBANG AKIBAT PENEBANGAN POHON ?

    

PANGANDARAN. Gunung Gobang, gunung yang berlokasi di Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya tepat berada di tapal batas Kabupaten Tasikmalaya dan Pangandaran. Di kaki gunung adalah pemukiman penduduk 2 Dusun yakni Cibaregbeg Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya dan Dusun Cikadu Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Pada minggu lalu (8/3), di gunung tersebut sudah terjadi bencana longsor yang menimbun hampir seluruh pasilitas umum dan lahan area pertanian milik masarakat.
    Menurut saksi mata, Yono (41) warga Dusun Cikadu Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, pada hari selasa  bulan pebruari saat hujan deras mengguyur area sekitar gunung tersebut, mengakibatkan sebagian area PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) Gunung Gobang terjadi longsor. Longsoran tanah yang membawa material kayu yang roboh disertai limbah sisa  penebangan pohon pun bergerak terbawa air hujan ke tempat yang landai menyapu segala yang dilewatinya termasuk jalan, sawah, ladang dan kolam milik warga menjadi korban keganasan alam yang marah ini. “Banyak kayu glondongan dan sisa penebangan yang terseret hanyut derasnya longsoran. “Ungkap Yono.(12/3).
    Malah, lanjut Yono, Dikawasan Kabupaten Tasikmalaya longsor tersebut menutupi jalan Bangbayang, jalan yang menghubungkan Kecamatan Karangjaya dengan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya, jalur lalu lintas pun praktis lumpuh total. Saat kejadian tersebut 3 buah sepeda motor yang melintas di jalan bangbayang ini dikabarkan hilang terbawa longsor. “Beruntung pemilik motor berhasil menyelamatkan diri dengan bersusah payah menghindar dari derasnya longsoran tanah dan kayu-kayu tersebut. “Imbuh Yono.
    Yono yang menyaksikan langsung kejadian tersebut mengatakan,   di wilayah Dusun Cikadu Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran longsoran gunung gobang telah meluluhlantakan lahan lahan milik masyarakat seperti sawah dan kolam. “Seluruh material longsoran masuk ke sawah-sawah dan kolam milik masarakat. “Terang Yono lagi.
    Longsoran tanah ditambah potongan kayu yang tumbang dan limbah sisa penebangan hutan pun tersert terbawa air hujan. “Longsor juga menutupi gorong-gorong jembatan serta merendam area pesawahan yang sebentar lagi memasuki musim panen dan kolam-kolam  ikan air tawar budidaya masyarakat. “ Kata Yono lagi.
    Akibat musibah ini, menurut Yono, kerugian yang diderita  masarakat pemilik sawah dan kolam yang sekarang telah menjadi rata ditaksir ratusan juta. “ Sementara penanganan pembersihan jalan dan sungai dari limbah akibat longsor dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat setempat. “Kata Yono.
    Hal tersebut dibenarkan Deni Hendra (40) Stap Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar, menurutnya sejauh ini pihak pemerintahan desa masih menunggu laporan dari Kepala Dusun Cikadu terutama mengenai data-data kerugian masyarakat yang kemudian akan kami laporkan ke dinas terkait baik melalui kantor kecamatan ataupun langsung ke Pemkab Pangandaran melalui dians yang berkompteten. “Mudah-mudahan pemerintahan memberi bantuan pada semua korban lonsong gunung gobang ini. “Kata Deni. (ODS)

AUDENS DENGAN DPRD PANGANDARAN, FPDS MINTA NORMALISASI HARIM LAUT KARANGTIRTA DESA SUKARESIK

   

PANGANDARAN. Dalam rangka menjawab isyu yang selama ini berkembang di masarakat tentang penyalahgunaan kawasan harim laut dan sungai,  sekitar 30 warga Desa Sukaresik  yang tergabung  dalam Forum Peduli Desa Sukaresik dan Harim Pantai (FPDS) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Pangandaran untuk mengadakan audens dengan beberapa anggota wakil rakyat.
    Dalam kesempatan tersebut FPDS datang membawa misi masarakat sukaresik yakni memperjuangkan kawasan harim sungai yang keberadaannya sekarang sudah menjadi hak milik dan bersertifikat diterima langsung oleh Ketua DPRD, Iwan M. Ridwan, S.Pd, M.Pd. “FPDS sengaja datang menyampaikan aspirasi warga agar bisa didengar oleh wakil rakyat. “Ungkap salah seorang perwakilan FPDS, Jumono.(11/3).
    Disampaikan Jumono, tanah harim pantai sekarang sudah menjadi hak milik yang dikuasai orang berduit  jelas itu sangat merugikan masyarakat Desa Sukaresik, tanah harim pantai yang telah menjadi hak milik perorangan tersebut sekitar 5 hektar. “Dalam kesempatan audens dengan DPRD,  FPDS  mengajukan 5 tuntutan terhadap pemerintah kabupaten Pangandaran."Terang Jumono.
    Ditambahkan Jumono, kelima tuntutan tersebut, antara lain, satu, agar pemerintah mencabut kembali penerbitan sertifikat hak milik (SHM) tanah atas nama:  Iing Solihin no sertifikat 167 blok karang tirta kav.4 Desa Sukaresik,  Fatmawati no sertifikat 170 blok bulak laut kav 2 Desa Sukaresik,  Iwan Setiawan no 168 blok Karangtirta kav 5 Desa Sukaresik, Dede Rochlia no sertifikat 169 blok Karang tirta kav 1 desa Sukaresik dan Onih no sertifikat 171 blok bulak laut kav 3 Desa Sukaresik, karena  tanah yang di  tercantum di setipikat tersebut semuanya berada di blok Karangtirta dan blok bulak laut merupakan harim/sempadan pantai yang dilindungi.
    Kedua, menyita dan atau menertibkan tanah terkena abrasi dan kemudian melakukan pengurugan oleh seorang/sekelompok yang mengaku pemilik tanah tersebut.
    Ketiga, pemerintah bersama aparat berwenang segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap mereka yang telah melakukan penebangan pohon-pohon langka yang dilindungi jenis brogondolo, babangkongan yang telah berumur ratusan tahun serta penebangan mangrove serta tindakan pengrusakan     atas nama hasil program penghijauan/reboisasi.
Keempat, meminta Pemda Kabupaten Pangandaran untuk mengkaji kembali pemberian ijin prinsip pemanfaatan lahan sebelum permasalahan sosial akibat status tanah selesai, dan
    Kelima, meminta Pemda kabupaten Pangandaran untuk tetap mempertahankan Karangtirta sebagai obyek wisata alam dengan tetap mempertahankan adat dan budaya  demi menunjang serta sesuia dengan visi-misi Kabupaten Pangandaran menjadikan wisata dunia yang berbasis budaya dan kearifan lokal. “Intinya, kembalikan harim laut tersebut kepada fungsi awal sebagai kelangsungan pelestarian alam serta salah satu destinasi wisata pantai. “Kata Jumono. (AGE-PNews)

DIDI SUKARDI KETUA AMS DISTRIK CIAMIS

CIAMIS - Didi Sukardi, SE ditetapkan sebagai ketua Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Distrik Ciamis pada acara musyawarah Distrik AMS ke IX  yang digelar di Gedung Golkar Ciamis, Rabu (09/03). Didi merupakan calon tunggal, setelah pada proses pendaftaran calon hanya ia yang mendaftar dan mendapat dukungan lebih dari 7 rayon.

Proses terpilihnya Didi hanya dihadiri oleh 13 rayon dari 26 rayon (Pengurus Kecamatan). Karena persyaratan kuorum setengah plus satu dan hak suara ditambah satu dari Pengurus pusat sehingga berjumlah 14, maka Didi sah ditetapkan sebagai Calon tunggal serta berhak ditetapkan sebagai ketua terpilih AMS Distrik Ciamis periode 2016 -2020.

"Ada 5 poin yang menjadi cita - cita saya untuk membesarkan AMS Ciamis" ujar Didi yang juga anggota DPRD Propinsi Jawa Barat ini.

Keempat poin tersebut kata Didi, yakni,  Ide dan gagasan dalam kontek konsolidasi organisasi sampai sub rayon. Membangun eksistensi AMS dengan melibatkan berbagai pihak dari mulai sesepuh, Pendiri dan anggota dalam peningkatan kinerja organisasi. AMS harus memiliki kesiapan dalam membela NKRI sehingga tertanam dalam jiwa-jiwa generasi muda. Dan terakhir, Sehebat apapun AMS kedepan tidak akan bisa mengalahkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya.

"Saya ulangi, sehebat apapun AMS kedepan tidak akan bisa mengalahkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu sebelumnya" ujar Didi berkali-kali. (Aep-Pangandaran News)

MARAKNYA EKSPLOITASI ALAM, HATI-HATI BAHAYA LONGSOR

   

PANGANDARAN. Kegiatan eksploitasi alam kini semakin marak terlihat di beberapa tempat di Kabupaten Pangandaran dengan dalih untuk pembangunan. Pengerukan tanah untuk pemadatan di daerah lainnya kerap terlihat dengan hilir mudiknya kendaraan yang mengangkut puluhan bahkan mungkin ratusan kubik tanah, sekali lagi, dengan alasan pembangunan.
    Ekosplotasi pengerukan bukit untuk diambil tanah (cabluk)nya dengan menggunakan berbagai alat berat tanpa memperhatikan dampak negatif  dari eksploitasi tersebut, apalagi perbukitan yang  berada dipinggir jalan, seperti yang terjadi di lintasan jalan utama yang menghubungkan antara Kecamatan Cijulang dan Cimerak, tepatnya di daerah Pasir Gadung Dusun Nagrog Kecamatan Cijulang. “Ini sangat berbahaya, dikhawatirkan nantinya akan terjadi longsor karena tekstur tanah perbukitan tersebut sangat labil apalagi saat sekarang musim hujan, “Ungkap Sarman salah seorang aktifis asal Parigi.(9/3).
             Disesdalkan Sarman,  eksploitasi perbukitan ini seolah tidak ada pihak yang kurang peduli dan serta kurangnya pengawasan dari Pemkab Pangandaran, yang jelas ini sangat berbahaya jika akibatnya nanti akan terjadi longsor. “ Tepat di bawah bukit itu ada jalan raya yang terbilang padat orang berkendaraan, jika terjadi longsor dikhawatirkan ada korban jiwa. “Kata Sarman.
    Hal senada dikatakan Ujang, warga Nagriog, ia mersa risih dengan keadaan tersebut
karena bisa mengancam jiwa bila terjadi longsor, seperti halnya saat kejadian longsor tahun lalu walau tidak memakan korban jiwa hanya memacetkan arus lalu lintas saja karena material longsorang tanah dan batu dari bukit menimbun seluruh badan jalan. ” Semoga pemerintah segera melihat ke lokasi sebelum bencana yang ditakutkan itu terjadi. “ Imbuh Ujang. (AGE-PNews)

TANGGUNG JAWAB SIAPA ? JALAN RUKSAK LAHIRKAN PUNGLI JALANAN

    PANGANDARAN. Akibat jalan ruksak antara Gunungkelir-Pangleseran Desa Parigi atau jalur lain seperti jalan Cibatu – Ciwilis Kecamatan Langkaplancar, sebagian masarakat memanfaatkannya dengan menjual “jasa” perbaikan jalan tersebut berharap ada pengguna jalan yang mau berbaik hati melemparkan uang recehan. “Jalan ini memang belum ada perbaikan sejak pangandaran memisahkan diri dari ciamis. “Kata Huda.(40), salah salah seorang warga Desa Karangkamiri, (8/3).
    Fenomena masarakat yang memanpaatkan buruknya sarana transfortasi ini memang bukan hal baru, biasanya ini dilakukan oleh sekelompok remaja pengangguran berharap mendapat tambahan sekedar membeli rokok. “Kami juga melakukan perbaikan alakadarnya dengan batu dan tanah agar jalan bisa dilalui oleh pengendara. “Ungkap salah seorang remaja.
    Entah siapa yang memulai, yang pasti “para petugas” tersebut melakukan “retribusi” tanpa pernah berpikir yang dilakukan tersebut benar atau salah, sementara pihak-pihak yang berkompeten pun seakan menutup mata. Padahal jika tahu aturannya, serupiah pun ada kutipan uang dari masarakat harus memakai aturan yang memayunginya. Dan tak jarang para pengguna jalan pun menggerutu sebab mereka dianggap hanya memanfaatkan situasi saja, bahkan tidak jarang terkesan memaksa. "Seharusnya pemerintah cepat tanggap agar hal seperti itu tidak terjadi. "Ungkap salah seorang pengendara. (ODS)

RETRIBUSI WISATA MANGROVE ILEGAL ?

   

PANGANDARAN. Siapa yang bertanggungjawab atas wisata Joging Trek Jembatan Mangrove Sanghyangkalang Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran
    Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM) Kabupaten Pangandaran Kementrian Kelautan dan perikanan kabupaten Pangandaran yang berlokasi di Kecamatan Cijulang  kini telah menjadi tujuan wisata baru dipopulerkan dengan nama “Joging Trek Jembatan Mangrove” setidaknya nama itu yang terbaca di baligo pintumasuk lokasi PRPM.
    Jika masuk kedalamnya, pengunjung akan dipungut biaya masuk sebesar Rp.5000 per orang tanpa tiket atau karcis, belum termasuk biaya parkir kendaraan. Untuk satu sepeda motor dikenakan biaya parkir sebesar Rp.3000 tentu untuk roda 4 berbeda taripnya
    Hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas pengelolaan wisata tersebut? Kenapa tidak ada selembar tiketpun yang diberikan pengelola kepada wisatawan yang berkunjung, lalu kemana dan untuk apa uang yang dipungut itu diperuntukan?  Yang pasti, tanpa payung hukum atau aturan yang jelas, pengelola PRPM sudah menarik retribusi dari setiap pengunjung yang masuk ke area tersebut.
    Disoal hal tersebut,  Agus yang dipercaya di tempat tersebut hanya mengatakan bahwa Joging Trek Jembatan Mangrove dikelola oleh Karangtaruna. “Saya hanya tahunya seperti saja. “Ungkap Agus singkat
    Benar atau tidaknya itu dikelola Karangtaruna, yang pasti penarikan retribusi pariwisata PRPM tersebut tidak ada paying hukumnya alias ilegal.
     Ditemui usai mengikuti Rapat paripurna DPRD di gedung da'wah Cijulang (31/3), Kepala Dinas KPK, Ir. Adi Nugraha, M.Pd mengatakan, pihaknya tidak tahu persis tentang karcis masuk dan juga peruntukannya  wisata mangrove tersebut .
    Menurut Adi, memang sebelumnya ia hadir dalam pembahasannya. tapi secara rinci pihaknya tidak mengikuti perkembangannya. "Nanti saya akan tinjau kembali ke lapangan. "Kata Adi singkat. (ODS)

PELAKSANAAN PIN DI PANGANDARAN BERJALAN LANCAR

    

PANGANDARAN - Pekan Imunisasi Nasional (PIN) 2016 digelar serentak mulai Selasa, 8 sampai 15 Maret mendatang. PIN dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, tidak terkecuali di pangandaran.  Hasil pantauan Pangandaran News dibeberapa wilayah di Kabupaten Pangandaran, kegiatan PIN berjalan lancar. Terlihat dari antusiasme warga yang datang ke Posyandu.
     Seperti pelaksanaan di Kecamatan Mangunjaya,  Pemda melalui Dinas Kesehatan setempat dan seluruh kader telah melakukan persiapan sejak dini. Khusus di Puskesmas Mangunjaya yang mencakup pelayanan di lima desa, yakni Sindangjaya, Jangraga , Mangunjaya, Sukamaju, dan Desa Kertajaya melaksanakan PIN Polio selasa (8/3). Bukan hanya kesiapan jumlah vaksin polio tetes, tetapi kesiapan kader posyandu yang akan menjalankan program PIN tersebut. "Di kecamatan Mangunjaya kami menyiapkan 31 personil petugas kesehatan dengan data balita sebanyak 1886 orang" ungkap  Kepala Puskesmas Mangunjaya Dr. Eka Supriatna.
    Ditambahkan Eka, dari 31 pos PIN yang siap memberikan pelayanan imunisasi polio kepada balita, keberadaannya tersebar di tiap Posyandu. Sementara yang diperbolehkan mendapatkan pelayanan imunisasi polio yakni minimal berusia lima tahun. Jika di usia tersebut anak memenuhi syarat namun sedang mengalami sakit, kader posyandu harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan puskesmas. "Jika sakit, bisa ditunda. Nanti waktunya ada sendiri, yakni mulai tanggal 10 sampai 15 Maret. Yang jelas jika ada anak sakit jangan dipaksakan, biar diperiksa dulu oleh dokter" ujar Eka.
     Lebih lanjut di katakan Eka,Imunisasi ini tiada lain bertujuan untuk membentuk antibodi di dalam tubuh supaya kebal dari berbagai macam penyakit (Toni/PNews)

JEJE-ADANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI PALING KOMPAK

   

PANGANDARAN. Pada acara pembubaran tim sukses Jihad di villa Kalijati milik H. Yos Rosby, Bupati Pangandaran mengatakan, Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran adalah pasangan paling kompak dibanding dengan pimpinan daerah lain di jabar. “Saya pernah jadi anggota DPRD, Ketua DPRD dan wakil bupati dan setelah saya berkeliling ternyata bupati-wakil bupati pangandaran paling solid. “Kata Jeje. (5/3).
    Kepada masarakat yang hadir, Jeje-Adang mengatakan, bupati dan wakil bupati siap melaksanakan janji dan visi-misi yang diucapkan saat kampanye beberapa waktu yang lalu. “Tapi jangan nagih sekarang, kami bekerja baru 2 minggu..”Ucap Jeje.
    Hal senada dikatakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Muhamad Taufiq, menuturkan bahwa memang betul bupati-wakil bupati pangandaran pasangan yang kompak dibanding dengan di daerah lain. “Saya kemarin-kemarin keliling di jawa barat, dan kalau dibandingkan ternyata Jeje-Adang adalah pimpinan daerah yang paling kompak. “Ungkap Taufiq.
    Dalam sambutan sebagai ketua Tim Kemenangan Jihad pada acara pembubaran tersebut,Taufiq mengatakan,  dengan modal kekompakan tersebut merupakan modal awal untuk membangun pangandaran lebih hebat. “Jika pangandaran ingin hebat, maka bupati dan wakil bupatinya pun harus hebat. “Imbuh Taufiq.
    Sementara salah seorang warga masarakat Desa Cibenda Kecamatan Parigi, Udeh Mulyono mengungkapkan rasa bangga sekaligus terharunya melihat pasangan Jeje-Adang yang begitu solid. “Sebagai warga saya merasakan keinginan warga yang lainnya agar kekompakan ini selalu terjaga untuk melaksanakan janji-janji serta visi-misi yang diucapkan saat kampanye. “Kata Udeh.
    Ditambahkan Udeh, pelaksanaan program pemerintah pun akan bisa ringan jika menjadi tanggung jawab semua. Pemerintah, DPRD, Tokoh agama, kalangan intelektual dan seluruh elemen ikut berperan baik secara langsung atau tidak dalam pembangunan pangandaran. “Semua lapisan harus menyatukan komitmen untuk kemajuan pangandarn ke depan. “Ungkap udeh. (hiek-PNews).

ADA AMS DI SEKOLAH-SEKOLAH UMUM

  PANGANDARAN. Ada hal baru dalam dunia pendidikan di Kabupaten Pangandaran, yakni AMS (Ajengan Masuk Sekolah), kenapa tidak ? dalam menciptakan anak didik yang berkarakter dan berahlak baik harus ada upaya dari semua kalangan. “Nantinya pendidikan agama akan lebih ditambahkan pada lembaga pendidikan umum. “Kata Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata.(5/3).

Ditemui pada acara pembubaran Tim Sukses JIHAd, di hadapan masarakat Jeje manyampaikan, nantinya di sekolah-sekolah umum ada tambahan belajar “sakola agama” untuk menambah ilmu agama pada peserta didik di tiap-tiap sekolah. “Ini salah satu upaya dan tanggung jawab pemerintah pangandaran pada dunia pendidikan. “Ungkap Jeje lagi.

Diharapkan, menurut Jeje, dengan anggaran 20 % dari APBD untuk dunia pendidikan bisa meningkatkan IPM hususnya di bidang pendidikan. Hal tersebut dirasa sangat penting mengingat pendidikan memegang peran penting dalam membentuk karakter daerah dan karakter bangsa. “Kita harus menomer satukan pendidikan pada anak-anak kita untuk masa depannya. “Tegas Jeje. (hiek-PNews).

Jeje Wiradinata: “BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN SATUKAN CARA PANDANG…”

  

  PANGANDARAN. Sekarang sudah tidak ada lagi “salam tiga jari”, karena persoalan politik yang menyangkut pilkada pangandaran sudah selesai. Sekarang tinggal bersama-sama memikirkan dan manata bagaimana membuat pangandaran lebih hebat. 
    Hal tersebut diungkapkan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya pada acara pembubaran Tim Sukses JIHAD di villa Kalijati Kecamatan Sidamulih  milik tokoh pemekaran, H. Ros Rosbi. “Saya bersama wakil bupati serta dibantu aparat pemerintahan akan bekerja keras mewujudkan sistim pemerintahan yang tentunya berorientasi untuk kesejahteraan seluruh warga panangandaran. “Ungkap Jeje.(5/3).
    Dikatakan Jeje, tidak mudah membangun tatanan dalam satu daerah otonomi baru. Menyatukan persepsi dan cara pandang dalam menata kelola sistim pemerintahan, semua harus berada pada satu garis lurus. “Kami di pemerintahan sekarang sedang menyamakan cara pandang agar kebijakan yang nanti dihasilkan akan berdiri dalam satu pola, satu format dan satu karakter,  “Kata Jeje lagi.
    Menurut Jeje, pemerintahannya nanti siap menerima masukan dan kritik dari siapa saja asal melalui mekanisme yang sudah diatur. Baik lembaga formal atau non formal bisa memberikan masukan pada kebijakan bupati-wakil bupati. “Begitu juga dalam pembuatan anggaran daerah jangan sampai ada kebijakan yang akan membawa kita pada persoalan hukum. “Sambung Jeje.
    Bupati dan wakil bupati, lanjut Jeje, harus ada pada satu garis lurus. Begitu juga dengan seluruh aparat pemerintahan dan DPRD. “Mari bersama-sama kita bangun pangandaran. “Ajak Jeje. (hiek-PNews)

H.YOS ROSBY SERUKAN REKONSILIASI POLITIK PANGANDARAN

     PANGANDARAN.Politik dapat menjadi ajang untuk saling serang antar satu dan lainnya, terutama saat memperebutkan kekuatan dan kekuasaan, karena  tidak jarang para elit politik mengesampingkan kesantunan dalam konflik yang sedang terjadi atau mengabaikan kepentingan serta tujuan mulia berpolitik itu sendiri, yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Padahal elit politik dan pemangku kepentingan merupakan pemuka masyarakat yang memiliki nurani dan tanggung jawab, dan politisi pun perlu memberikan nilai-nilai kesantunan dalam berpolitik untuk pendidikan publik.
    Hal tersebut dikatakan H. Yos Rosbi saat ditemui dalam acara pembubaran Tim Sukses JIHAD di kediamannya, Villa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. “Pilkada sudah usai, mari kita bersatu kembali untuk bersama-sama membangun pangandaran ke depan. “Ungkap Yos. (5/3).
    Dikatakan Yos, dengan menyatukan kekuatan seluruh elemen yang ada, kemajuan pangandaran pun akan cepat tercapai, karena tugas membangun bukan hanya tugas pemerintah saja. Dan jika hal tersebut dikerjakan dengan melibatkan seluruh kekuatan dan potensi yang ada, niscaya cita-cita pemekaran yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat akan mudah dilalui. “Ruh pemekaran adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masarakat pangandaran. “Ungkap Yos lagi.
    Karena, sambung Yos, seluruh program seperti raskin, wajar pendidikan 12 tahun, pelayanan kesehatan gratis dan lainnya tidak hanya diperuntukan para pendukung JIHAD saja, tapi untuk kemaslahatan masarakat seluruhnya. “Silahkan cek ke sekolah, rumah sakit atau ke desa-desa apakah masarakat ditanya dulu kemarin mendukung siapa saat menerima program tersebut ? kan tidak..”Kata Yos.
    Ditambahkan Yos, kemenangan JIHAD bukanlah kemenangan orang per orang atau kelompok, tapi kemenangan seluruh warga Kabupaten pangandaran. (hiek-PNews)

SULITNYA MENGEMBALIKAN UANG TABUNGAN SISWA, CORENG DUNIA PENDIDIKAN

 PANGANDARAN. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, pribahasa tersebut menjadi jargon yang yang bisa melekat di benak anak didik dan memang mudah untuk dibuktikan. Setiap hari siswa menabung sehingga banyak siswa di akhir tahun yang memiliki uang tabungan jutaan bahkan puluhan juta rupiah  di sekolahnya,
  
    Tabungan siswa sebagai sebuah upaya bangaimana membangun karakter siswa untuk gemar menabung dipandang sebagai sebuah upaya  yang positif, sejauh ini hal tersebut masih dilegalkan di sekolah-sekolah.
    Namun upaya tersebut ternyata  tidak selamanya berjalan mulus seperti niat awalnya, di beberapa sekolah uang tabungan siswa terkadang menjadi masalah yang serius untuk dipantau dan diawasi secara serius agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengeloaanya sehingga bermasalah pada akhirnya. Di ahirnya pelajaran pun banyak pihak sekolah tidak bisa mengembalikan uang tabungan siswa akibat pengelolaan yang buruk dan prilaku oknum yang tidak bertanggungjawab.
    Hal tersebut diakui Yoyo Heryadi.S.Pd  Kepala UPTD Disdikbudpora Kecamatan Langkaplancar Kabupaten pangandaran, hal tersebut tentunya akan menjadi preseden buruk pada dunia pendidikan.“Saya sudah berminggu-minggu ini merasa susah tidur memikirkan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan tabungan Siswa. “Ungkap Yoyo.
    Menurut pantauan diwilayah kerjanya, diperkirakan masih ada sekolah yang berpotensi bermasalah dalam mengembalikan uang tabungan siswa pada akhir tahun pelajaran bulan Juni tahun 2016 ini.
     Ditambahkan Yoyo, sebenarnya hal tersebut adalah pekerjaan kepala sekolah tetapi jika pihak sekolah tidak bisa mengembalikan tepat pada waktunya (karena uangnya tidak ada), maka hal itu akan menjadi masalah kepada kedinasan. “Makanya kami berencana dalam waktu dekat akan memanggil para kepala sekolah yang berpotensi bermasalah dalam pengelolaan uang tabungan siswa.. “Tegas Yoyo.
    Hal ini sengaja dilakukan, menurut Yoyo, bukan maksud untuk menyudutkan atau dipersalahkan seseorang,  tapi pemanggilan ini justru sebagai upaya dalam rangka pihak sekolah dan UPTD mencari akar masalahnya kemudian bersama-sama juga dalam mencari  jalan keluarnya,  sehingga  sekolah pun nantinya dapat mengembalikan uang tabungan siswa tersebut tepat pada waktunya. “Sebab jika tidak demikian tentunya ini akan menjadi masalah besar secara umum bagi dunia pendidikan. “Kata Yoyo lagi.
    Dan saat ini pihaknya tengah melakukan inventarisasi sekolah-sekolah yang berpotensi bermasalah. “Kami pun sudah mempunyai catatan beberapa nama sekolah yang dianggap bermasalah, dan dalam waktu tidak terlalu lama kami akan memanggil kepala sekolah tersebut. “Pungkas Yoyo.. (ODS)