SEKARANG PEMKAB PANGANDARAN SUDAH PUNYA PERDA TENTANG MIRAS

PARIGI – Akhirnya Pemerintahan Kabupaten Pangandaran mmenetapkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui rapat paripurna yang dilaksanakan tanggal 3 desember 2018 di gedung DPRD.

Ketiga perda tersebut, diantaranya, Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pengelolaan Limba Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian dan Perda tentang Pengawasan Minuman Beralkohol.

Ketua DPRD Pangandaran, H. Iwan M Ridwan yang ditemui awak media usai memimpin rapat, mengatakan, dari pembahsan 3 raperda tersebut ada yang menarik saat membahas penetapan raperda Pengendadlian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (minol) , karena setelah Pansus enam menggelar rapat dengan SKPD dan stakeholder terkait, ada beberapa penambahan, terutama soal perijinan.

“Minol tersebut boleh beredar  tapi dengan berbagai ketentuan, antara lain harus diminimun langsung ditempat seperti di hotel bintang tiga hingga bintang lima, bar,  pub, klab malam dan tempat tertentu lainya,” kata Iwan.

Sedangkan untuk penjual eceran minol, kata Iwan, pengecer harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti harus mengajukan permohonan SIUP-MB, menyertakan tanda daftar usaha pariwisata, fotokopi surat izin lingkungan dan fotokopi rekomedasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Persyaratan tersebut tentunya agar mengendalikan peredaran miras tidak bisa dijual di warung-warung secara terbuka, terutama para pengecer yang selama ini bebas menjual minol,”kata Iwan lagi.

Iwan juga mengatakan, minuman beralkohol boleh di jual di restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Salaka, sementara untuk penentuan tempat umum lainya seperti karaoke dan lain-lain, itu akan diatur dalam peraturan bupati.

Iwan menambahkan, perda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini tidak bertentangan denga aturan diatasnya,  tapi pemda juga harus mengadopsi muatan lokal untuk mengontrol semua peredaran miras di pangandaran.

Diakui Iwan, selama ini untuk melarang peredaran minol memang sulit, tapi setelah adanya perda ini paling tidak  ruang peredaranya bisa dibatasi dan diminimalisir.

”Ketentuannya kita tidak bisa membuat aturan dengan melangkahi aturan yang lebih tinggi, walau pun demikian tapi kita berusaha untuk membuat aturan seketat mungkin,” pungkasnya. (PNews)

PEMKAB PANGANDARAN HINGGA TAHUN 2018 MASIH KEKURANGAN 4 RIBU ASN

PARIGI –Jumlah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pangandaran hingga saat ini berjumlah 3.222 orang, padahal idealnya jumlah tersebut harus 8 ribu.

Beberapa ASN sejak pemekaran dari Kabupaten Ciamis hingga sekarang, ada 185 yang pensiun, diantaranya Eselon IIIa tiga orang, eselon IIIb lima orang, eselon IVa 24 orang, eselon Vib tujuh orang dan fungsionalumum 145 orang.

Demikian disampaikan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, ditemui beberapa awak media usai mengikuti kegiatan penyerahan sertifikat Purna Bakti tahun ini di aula Setda. (5/12).

“Dan hingga saat sekarang jumlah ASN kita ada 3.964, jelas ini sangat kurang dari jumlah ideal. “ungkapnya.

Ia menambahkan, jumlah tersebut akan terus berkurang, apalagi pada tahun 2021, karena hingga tahun ASN yang akan mengakhiri masa baktinya mencapai 251 ASN.

Jalan satu-satunya yang harus dilakukan Pemkab Pangandaran harus bisa menambahlagi  jumlah ASN, dan diharapkan pemerintah pusat kembali melaksanakan rekrutmen CPNS  dan memberikan jatah formasi yang lebih banyak lagi.

“Pada rekrutmen tahun 2018 kita hanya  diberi jatah formasi 447. “imbuhnya.

Dengan ditandatangani Perpres mengenai rekrutmen Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), kata Jeje, diharapkan bisa memberikan angin segar bagi pemerintah daerah karena dengan adanya P3K ini tentunya bisa memenuhi kebutuhan pegawai.

“Kami mengucapkan terimakasih pada ASN yang pada hari ini sudah berakhir masa baktinya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. “ungkap Jeje. (PNews)

TPK SIRNAJAYA UNDANG WARGA PAPARKAN LPK DD TAHUN 2018

TASIK NEWS-Dalam rangka Laporan Pertanggungjawaban kegiatan (LPK)  yang ada di Desa Sirnajaya Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Pipin Sarip mengundang rekan-rekan wartawan, Lsm, Ormas dan segenap tokoh masyarakat hadir di aula desa (5/12) untuk mendengarkan paparan terkait penggunaan anggaran desa sehingga apa yang sudah dilaksanakan TPK bisa transparan karena diketahui publik.

Pipin menjelaskan, apa yang sudah di kerjakan dalam kegiatan pekerjaan yang anggarannya dari beberapa tahap Dana Desa (DD) Sirnajaya tahun anggaran 2018 yang dibagi menjadi enam (6) titik lokasi.

“Dari keenam  yang sudah selesai dikerjakan, TPK sudah membuat laporan pertanggungjawaban yang akan kami serahkan ke pemerintah desa. “jelas Pipin.

Pipin menambahkan, penggunaan DD tahun ini Desa Sirnajaya memperioritaskan pembangunan infrastruktur ditambah bangunan madrasah sarana pendidikan agama.

Selain itu, kata Pipin, DD tahun juga dialokasika ke bumdes, dengan tujuan membuka peluang ekonomi warga desa.

Menurutnya, TPK sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk kemajuan pembangunan yang ada di Desa Sirnajaya, walau masih ada kekurangan disana-sini, Pipin pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberi saran dan masukan agar ada perbaikan ke depannya.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada rekan wartawan, ormas dan masyarakat yang selama ini ikut berkontribusi untuk mengawal pembangunan yang ada di Desa Siornajaya. “ucap Pipin.  (ANWAR W-UDI R)

MENGKHATIRKAN, KONDISI BANGUNAN SMPN 2 CIBALONG PERLU REHAB

TASIK NEWS-Sungguh ironis, disaat pemerintah sedang gencar dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun, asih ada sekolah dengan kondisi yang mengenaskan.

SMPNegeri 2 Cibalong, dengan kondisi sebagian bangunannya yang sudah rapuh dan bolong-bolong dikhawatirkanj jika sewaktu-waktu roboh menimpa siswa yang sedang belajar.

Menurut Kepala SPNegri 2 Cibalong, Ade Suryadi SP.d, M.Pd, sebenarnya pihak sekolah sudah memberitahukan dan mengusulkan ke Pemkab Tasikmalaya melalui Dinas Pendidikan agar sekolahnya segera diperbaiki, namun hingga sekarang usulan tersebut belum mendapat jawaban.

“Bagimana kami bisa konsentrasi dalam kegiatan belajar mengajar, jika satiap hari kami khawatir bangunan roboh dan menimpa kami. “ungkap Ade.(6/12)

Dengan kondisi atap yang bolong-bolong dan kusen jendela sudah lapuk penuh rayap, tentu kondisi ini tidak sejalan dengan semangat wajib belajar.

“Mudah-mudahan Pemkab Tasik mau mendengar keluhan kami dan segera bantuan perbaikan ruang kelas turun ke SMPN 2 Cibalong. “tegasnya. (ANWAR W) 

WABUP PANGANDARAN AJAK PENGUSAHA DAN PERBANKAN IKUT MEMBANGUN DAERAH MELALUI CSR

PANGANDARAN-Peranan dunia usaha menjadi  penting untuk percepatan pembangunan melalui sinergitas  praktek bisnis yang bertanggungjawab dalam aspek sosial dan lingkungan yang dikenal dengan konsep tripple bottom line people profit and planet (3P). Artinya, keberlanjutan usaha bukan hanya berorientasi untuk keuntungan finansial saja, namun perlu menciptakan hubungan yang harmonis dengan pemerintah, masarakat dan lingkungannya. Dan muara dari pola kemitraan ini adalah Corporate Social Responsibility (CSR).

Demikian dikatakan Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari, pada acara rapat koordinasi peningkatan kemitraan strategis program TJSLP/CSR Kabupaten Pangandaran tahun 2018 yang digelar di hotel Horison Palma Pangandaran. (7/12)

“Ke depan CSR harus mampu menjawab tantangan jaman sebagai bagian  yang tidak terpisahkan dalam keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. “kata wabup.

Pada rapat yang dihadiri Wabup H. Adang Hadari beserta para pimpinan SKPD di lingkup Pemkab Pangandaran, Ketua forum CSR, Tedy Sonjaya serta pimpinan dari  bank Jabar, bank BNI, bank BRI, BPR BKPD, Bank Syariah, bank BT, dan bank lainnya yang wilayah oprasionalnya di wilayah kabupaten Pangandaran, wabup juga mengatakan, pertemuan ini sebagai ikhtiar bersama dalam keberhasilan pembangunan sekaligus kemajuan bersama serta membangun terciptanya harmonisasi seluruh elemen masyarakat dengan pemerintahan daerah, dunia usaha dan para pengusaha swasta lainnya.

Sementara Ketua Forum CSR Pangandaran, Tedi Sonjaya, mengatakan, CSR yang ia pimpin ini baru berjalan empat bulan dan sipatnya melanjutkan pengurus yang lama.

Dikatakan tedi,  pengurus yang lama mungkin belum  begitu efektip, oleh karena itu, ia mengatakan, akan mencoba membuat progress.

“Mudah-mudahan bisa lebih baik dari ysng sebelumnya.”ungkap Tedi.

Jika sebelumnya dianggarkan CSR yang mengelola dari sumbangan kepedulian pengusaha, maka, kata Tedi, bedanya sekarang tidak seperti itu lagi, karena sekarang forum hanya menjadi fasilitator saja. Artinya, yang melakukan itu pihak ke tiga yang selama ini dituntut oleh pihak pemberi manfaat.

Jadi, masih jelas Tedi,  forum CSR hanya menyampaikan bahwa pemerintah daerah punya kebutuhan, misalnya butuh taman untuk dibangun, lalu hal itu disampaikan di media dan dikomunikasikan pada forum.

“Ayo siapa pun bagi pengusaha yang mau berkontribusi bisa berkomunikasi dengan forum, bapa-bapa cari pemborongnya, pihak ketiga yang akan melaksanakan kegiatannya, jadi forum CSR bersih dari penggunaan anggaran. “jelas Tedi.

Tedi menambahkan, sekarang pun ada beberapa kegiatan pembangunan yang bersumber dari CSR missal, seperti pembangunan toll gate pariwisata yang ke pantai timur dari bank BJB, ada juga dari bank BNI dan ada juga dari pengusaha swasta kecil ikut mengeluarkan CSR.

“Untuk ke depan saya akan bersinergi dengan pemda agar para pengusaha jasa kontruksi yang dapat pekerjaan di wilayah Kabupaten  Pangandaran mau mengeluarkan  beberapa persen menyisihkan keuntungannya untuk ikut membangun pasilitas kebutuhan masyarakat.

Dan dalam pelaksanaanya nanti, imbuh Tedi, pihaknya minta data dari hasil musrembang desa dan kabupaten lalu diseleksi dan masuk skala prioritas. Setelah itu dibuat perencanaan dan sesuaikan dengan anggaran yang ada,

“Kemudian kita tawarkan kepada pengusaha, silahkan siapa pelaksana pembangunannya, itu mekanisme yang akan kita buat. “pungkas Tedy. (ANTON AS)

MENJELANG NATAL DAN TAHUN BARU SEJUMLAH TOKOH AGAMA PANGANDARAN AMBIL SIKAP

PANGANDARAN-Menjelang pergantian tahun baru 2019, beberapa perwakilan para tokoh agama dari beberapa desa di Kecamatan Pangandaran mengadakan musyawarah yang bertempat di mesjid Pasar Wisata Pananjung Pangandaran. (7/12)

Acara yang diprakarsai Forum Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Pangandaran  ini diawali dari beredarnya informasi di obyek wisata pantai pangandaran akan dijadikan perkumpulan LGBT pada perhelatan tahun baru kali ini.

Sebelumnya beberapa tokoh ulama dalam rapat pengurus MUI Kabupaten Pangandaran pernah  disinggung perlunya kewaspadaan dan tindakan preventif yang tepat untuk mengatasi acara tersebut dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Ketua FKUB, Ajengan Oloh Syaifulloh, mengatakan, pihaknya tidak menghendaki jika memang isyu acara LGBT atau apapun bentuknya digelar di wilayah Pangandaran.

"Kita sepakati acara kumpulan LGBT di Pangandaran ini tidak akan disetujui para alim ulama khusunya para tokoh agama Kecamatan Pangandaran," katanya di depan musyawirin.

Ia berharap ada kesepakatan bersama dikalangan para alim ulama, warga dan pemerintah daerah untuk menolak acara tersebut.

hal senada dikatakan Sekum MUI Kecamatan Pangandaran, Nana Nashirin, persoalan di wilayah kecamatan Pangandaran inj tidak hanya LGBT saja tetapi urusan perayaan natal yang melanggar aturan hukum pun harus diantisipasi.

"Saya mendorong dan bersama-sama untuk menolak ritual natalan yang melanggar aturan, karena tidak boleh mengadakan acara terserbut di hotel, " tegasnya.

Nana juga mengharapkan semua pihak ikuti aturan hukum yang berlaku serta tidak membuat hal-hal yang membuat masyarakat resah dan terganggu khusunya umat islam. (HARIS F)

ASAL-USUL NAMA DESA PARUNG DI KECAMATAN CIBALONG

TASIK NEWS-Desa Parung adalah sebuah desa di Kecamatan Cibalong yang terletak di kaki perbukitan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut dengan hamparan sawah yang dibatasi sungai Ciwulan dengan.

Menurut sumber cerita dari mulut ke mulut, konon Desa Parung  berdiri sekitar tahun 1672 masehi dengan nama Umbul Parung dan dahulunya bukan merupakan suatu daerah pemerintahan.

Nama Umbul Parung, menurut beberapa tokoh masyarakat, diambil berdasarkan babad cerita bahwa Umbul adalah sebutan atau istilah pada sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah yang terdiri dari beberapa kepala keluarga dengan maksud utamanya pada waktu itu untuk membuka lahan pertanian.

“Karena semakin lama semakin banyak yang mengikuti jadilah suatu kumpulan perkampungan. “kisahnya.

Sedangkan nama Parung sendiri, katanya, diambil dari nama pembuka wilayah Parung yang konon menurut cerita adalah seorang tokoh yang sakti mandraguna serta teguh pendiriannya dalam membela hak dan sanggup mempertaruhkan jiwa dan raganya dalam membela kebenaran sehingga karena keharumannya nama Parung pun melekat hingga kini menjadi nama desa. (ANWAR W)

JALAN SANTAI WARNAI HUT PGRI DAN HARI GURU KECAMATAN CIMERAK

CIMERAK-Dalam rangka memperingati hari PGRI yang ke 73 dan Hari Guru Nasional di lingkup UPT Pendidikan Cimerak Kabupaten Pangandaran setiap tahunnya berlangsung meriah. Seperti tahun ini, berbagai kegiatan yang dilakukan para Guru dan siswa yang berlangsung dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 nopember di lapang MRTsN Cimerak pun meriah.

Kegiatan siswa, seperti pertandingan Bulu Tangkis, Catur, Voly Ball dan kegiatan lainnya juga kegiatan yang diikuti para guru, antara lain, Bulu Tangkis dan Voly Ball , dan semuanya dilaksanakan tanpa mengganggu waktu pembelajaran karena para siswa belajar dulu dan siangnya kegiatan pertandingan.

Kegiatan padahari terakhir pun tidak kalah serunya, karena seluruh kegiatan seperti upacara dan jalan santai sejauh 7 kilo meter dikuti seluruh warga PGRI baik PNS atau pun non PNS.

Kepala UPT pendidikan Kecamatan Cimerak, Hj. Onasih, S.Pd, MM, dalam sambutannya menyampaikan, semua anggota PGRI harus tetap bisa menjalankan disiplin dalam melaksanakan tuganya.

“Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat kita harus tetap memberi contoh yang baik untuk anak didik dan masyarakat. “tegas Onasih.(16/11)

Pada penutupan acara, pembagian beberapa doorfrize pun menjadi saat yang ditunggu-tunggu peserta jalan santai.

“Tapi bukan karena ada doorfrize saja, karena pada momen ini kami pun sangat bergembira bisa berkumpul bersama-sama dengan seluruh keluarga besar PGRI Cimerak. “ungkap salah seorang guru. (RASIMUN)

PEMANFAATAN POTENSI ALAM DESA MALATISUKA GUNUNGTANJUNG MASIH BELUM OPTIMAL

TASIK NEWS-Suguhan pemandangan yang menakjubkan saat berdiri diatas Gunung Puncak Panenjoan dengan semilir angin segar alami dan menyejukan, ditambah suara instrumen alam dari satwa dan gesekan daun-daun menghadirkan harmoni yang indah.

Hamparan panorama perkebunan Kapolaga yang diapit berjejernya gunung- gunung, seperi Gunung Tasik dan Raja menjadi sebuah pesona tak terlukiskan, karena sejauh mata memandang terhampar keindahan curah air terjun Cipinaha atau akrab dengan nama Curug Husen.

Sekitar Tahun 2015, Curug yang terletak di Kampung Sukasirna Dusun Cipinaha Desa Malatisuka Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya ini pernah menjadi primadona wisatawan lokal, terutama anak sekolah saat hari libur.

Desa Malatisuka sendiri merupakan desa pemekaran dari Desa Bengkok Kecamatan Salopa ternyata menyimpan potensi pariwisata lain, wisata sejarah Goa Anteg.

Menurut Kepala desa Malatisuka, Asep Yosep Hermawan yang ditemui PNews di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, dengan tersediannya potensi sumber daya alam didaerahnya dan sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani, desanya selama ini dikenal sebagai pemasok gula aren.

“Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam didaerahnya ini merupakan salah satu modal untuk menuju desa mandiri. “kata Asep.

Namun untuk sampai kearah sana, lanjut Asep, terkendala dibidang Informasi Teknologi ( IT ), karena tertinggal dibanding daerah lain dan banyaknya sarana infrastruktur jalan yang masih perlu perbaikan.

" Lambatnya informasi dan komunikasi disebabkan kurang kuat sinyal, dan hingga saat ini  kami sedang berupaya mencari  solusinya untuk pengadaan pembangunan pemancar sinyal atau tower dan pihak desa pun sudah siap memfasilitasi ", tandas Asep. ( RUSDIANTO )

DALAM PENATAAN WISATA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT HARUS SEPAKAT UNTUK KEMBANGKAN POTENSI

PANGANDARAN-Kembali, Pemkab pangandaran gelar sosialisasi pengembangan kepariwisataan dalam penataan pantai kepada masyarakat yang berkumpul di gedung Islamic Center Pangandaran.(6/12)

Di depan ratusan masyarakat yang hadir, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata yang didampingi Wakil Bupati, H. Adang Hadari, Sekda, Mahmud, SH, MH, Asda I, II, III dan seluruh jajaran pemerintahan, mengatakan, pemerintah dan masyarakat harus sepakat untuk bersama-sama mengembangkan potensi wisata, walau itu bukan hal mudah. Karena ini harus gambling dengan waktu, anggaran dan sumber daya manusia.

“Sebenarnya ada 4 program kebijakan skala perioritas, antara lain pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pengembangan pariwisata. “jelasnya.

Lebih jauh Jeje mengatakan, ada 540 kilo meter jalan pada tahun 2016 dengan kondisi rusak, tapi sekarang di tahun 2018, dengan kebijakan APBD pada setiap tahunnya sudah 68 % jalan yang ada di Kabupaten Pangandaran sudah bagus.

Hal sama, lanjutnya, di bidang kesehatan, dari 10 kecamatan sudah dibangunnya 9 puskesma megah untuk kenyamanan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. dan dari 9 puskesmas tersebut ada 4 yang sudah mendapat akreditasi, 2 predikat utama dan 2 puskesmas lagi dengan predikat madya. Dan kalau saja puskesmas yang ada di Pangandaran tersebut terakreditasi dengan predikat paripurna, itu bisa jadi puskesmas terbaik se-Indonesia.

”Selain puskesmas, kita juga bangun RSUD dengan total anggaran sebesar Rp.280 milyar yang Insaalloh selesai bulan juli 2019 mendatang. “kata Jeje.

Begitu juga di bidang pendidikan, kata Jeje, Pemda Pangandaran sudah bisa menggratiskan biaya pendidikan tingkat SD/MI dan SMP/MTs.

“Untuk SLTA juga sama, walau saat ini sudah alih kelola ke pemvrop, tapi melalui dinas pendidikan Propinsi Jabar kita sudah bisa membantu biaya pendidikan untuk jenjang SLTA” jelasnya lagi.

Jeje menambahkan, untuk sektor pengembangan wisata Pemkab Pangandaran dibantu Pemvrop Jabar dan Kementerian pariwisata terus akan melakukan penataan.

Tahun 2019, lanjut Jeje, Pemvrop jabar akan gelontorkan anggaran sebesar Rp 80 milyar yang akan dialokasikan untuk penataan pantai timur dan barat pangandaran serta pantai Karapyak di Kecamatan Kalipucang.

“Dan yang lebih menggembirakan lagi, Pangandaran terpilih menjadi bahasan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. “terang Jeje.

Dari 27 kabupaten/kota di jabar, jelas Jeje, ada 8 daerah yang masuk jadi calon Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dan dari 8 kabupaten/kota ternyata yang terpilih masuk pada  bahasan di Kementerian Pariwisata menyisakan Kabupaten Pangandaran dan Sukabumi.

KEK ini  akan menjadi penting, karena melalui program ini bisa menjadi “jalan toll” atau pintu masuk pengebangan wisata di semua sektor, dan tentunya untuk menjadikan Pangandaran sebagai pariwisata berkelas dunia pun akan semakin mudah terealisasi.

Masih kata Jeje, dalam KEK itu ada pengebangan infrastruktur (aksebilitas) dan pengembangan potensi ekonomi daerah yang dengan sendirinya geliat perekonomian masyarakat di daerah pun semakin terbantu, dan ini tentunya akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sekali lagi, walau pun proses ini tidak mudah, tapi saya yakin dengan kebersamaan pemerintah dan masyarakat, apa yang kita cita-citakan bersama akan segera terwujud. “ungkap Jeje. (ANTON AS)

POLSEK PANGANDARAN BEKALI ANGGOTANYA DENGAN SIRAMAN ROHANI

PANGANDARAN-Sudah menjadi agenda bulanan, anggota Polsek Pangandaran menggelar siraman rohani untuk para anggotanya yang keseharian lebih disibukkan dengan urusan keamanan masyarakat.

Menurut Kapolsek, Kompol Suyadi, pengajian ini memang sudah menjadi rutinitas Polsek Pangandaran untuk memberikan pencerahan tentang agama bagi anggota yang memang setiap harinya berkutat dengan masalah keamanan.

“Walau karena beberapa kendala kegiatan ini kadang tidak dilakukan tiap bulan, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal khususnya anggota polsek Pangandaran sebagai dasar kinerja. “ungkap Suyadi.(5/12)

Dikatakan Suyadi, penceramahnya para ustadz-ustadz yang kebetulan tinggal di sekitar kantor polsek Pangandaran.

“Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kami, baik untuk pribadi anggota atau pun jadi bekal dalam menjalankan tugas sehari-hari. “imbuh Suyadi. (HARIS FIRDAUS)

CAPUNK AFFILIATES MANGUNJAYA CIPTAKAN REMAJA BERJIWA ENTREPRENEUR

MANGUNJAYA-Di jaman melenial ini dimana internet sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok sudah seharusnya disikapi dengan arif dan penuh tanggungjawab, karena tak jarang penggunaan dunia maya ini juga berkonotasi buruk bagi sebagian masyarakat.

Sekelompok remaja yang tergbung dalam komunitas Capunk Affiliates di Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran pun mampu menjawab stigma negatif masyarakat tentang pengguna internet di kalangan remaja.

Ketua Capung affiliates, Saeful Munir saat ditemui dalam acara deklarasi yang dihadiri Camat Mangunjaya Kapolsek Padaherang, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik kabupaten Pangandaran serta 160 anggota, mengatakan, salah satu didirikan komunitas ini dalam rangka meningkatkan jiwa wira usaha (entrepreneur) dan kreatifitas anak bangsa.

Jika selama ini ada anggapan penjahat internet atau uploader, menurut Saeful, maka dengan deklarasi Capung affiliates yang legal karena sudah mendapat ijin dari pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik kabupaten Pangandaran, maka anggapan tersebut terpatahkan.

“Kami bersukur karena Capung affiliates resmi mendapat sudah memilki license dari Dinas Kominfo. “ungkapnya.(5/12)

Saat dikonfirmasi, Diskominfo Pangandaran yang diwakili kepala seksi pengelolaan informasi kominfo pangandaran Aka Jakaria, mengatakan, pihaknya memberikan tugas tambahan kepada komunitas capunk affiliates ini agar bisa turut serta menginformasikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Pangandaran, dan tentynya hal ini akan menjadikan sarana sosialisasi dan promosi di semua bidang.

“Kami mengucapkan selamat dan terimakasih, dengan terbentuknya Capung Affiliates diharapkan bisa ikut bberperan serta serta berkontribusi positif pada pemerintah dan masyarakat. “kata Aka. (Tn)

DI DESA JAYASARI ADA KETERWAKILAN PEREMPUAN UNTUK ANGGOTA BPD

LANGKAPLANCAR – Keterlibatan masyarakat dalam membangun desa tidak harus laki-laki saja, di  Desa Jayasari Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran keterwakilan perempuan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kaum perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Prosedur dan mekanismenya pun sama, dengan cara demokrasi ibu-ibu yang mewakili lima dusun ini dipilih yang dillaksanakan di aula desa.

Menurut Kepala desa Jayasari, Emen Hidayat, dalam proses pemilihan calon keterwakilan perempuan untuk menjadi anggota BPD dilakukan dengan cara demokrasi supaya nantinya saat salah seorang terpilih tidak jadi polemik di masyarakat.

“Seorang calon dari salah satu dusun tidak bisa hadir karena sakit. “terang Emen.(5/12)

Dikatakan Emen, ini mungkin baru pertama kali terjadi di Desa Jayasari, tapi bukan tanpa alasan karena ini untuk memberikan suasana baru dandiharapkan terciptanya kepercayaan warga kepada keterwakilan perempuan menjadi anggota BPD untuk masa bakti 2019-2025. 

“Pada pilihan ini hanya ibu ibu yang mempunyai hak suara dari lima dusun yang ada di desa kami",jelas Emen lagi.

Dari lima calon ini, kata Emen, nantinya akan diambil satu orang dengan suara terbanyak menjadi anggota BPD.

Emen berharap dengan cara seperti ini masyarakat akan lebih percaya pada siapa saja yang akan menjadi anggota BPD harus bisa bekerja penuh rasa tanggung jawab dan berdedikasi tinggi.

"Mudah-mudahan anggota BPD hasil pilihan ini bisa melaksanakan tugas sesuai yang dikehendaki warga serta serta bisa mewujudkan cita cita masyarakat dalam menata pembangunan bersama aparatur desa", pungkasnya. (AGE)