Kepala BLK Tasikmalaya Berikan Klarifikasi Terkait Berita Ia Terkesan Sulit Ditemui Media

Kepala BLK Tasik, Dede Gunawan

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Terkait adanya pemberitaan Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat yang terkesan sulit ditemui media di sejumlah media online, ternyata hal itu disebabkan adanya miskomunikasi.

Seperti disampaikan Kepada Kepala Bidang (Kabid) Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Tasik Raya Robi Darwis, Kepala BLK Tasikmalaya Dede Gunawan sudah menyampaikan permohonan maaf dan mengatakan bahwa hal ini terjadi karena miskomunikasi saja. 

"Intinya pemberitaan di beberapa media on line tersebut disebabkan hanya miskomunikasi saja," ungkap Dede Gunawan, kepada Kabid OKK SWI Tasik Raya. (04/12)

Usai munculnya berita tersebut, Dede mengatakan, beberapa hari lalu ia masih dalam suasana berkabung karena  anak saudaranya yang meninggal sehingga ada urusan tak biasa yang harus diurus di luar tugasnya sebagai kepala BLK.

"Itu juga mungkin yang menyebabkan terkesan saya susah ditemui, namun mudah-mudahan hal ini menjadi hikmah positif bagi kita semua," ucapnya.

Tak hanya berkabung, Dede mengaku kondisi kesehatannya pun saat ini memang sedang kurang sehat sehingga ia pun harus rutin cek up ke dokter.

"Intinya mungkin kita harus bisa saling memahami dan mengerti, mudah-mudahan ke depannya hal ini tidak terjadi lagi," ungkapnya.(anwarwaluyo-SWI)

 

 

49 POKDARWIS Resmi Dikukuhkan, Ini Pesan Bupati Pangandaran

PANGANDARANNEWS.COM - bertempat di Tourism Information Center (TIC), Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengukuhkan 49 Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kabupaten Pangandaran

terdiri dari Ketua Pokdarwis dari 48 Desa dan 1 Destinasi Wisata Green Canyon, pengukuhan ini berdasarkan Keputusan Bupati Nomor SE.03.02/Kpts. 138 – Huk/2023 Tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata. (04/12)

Dalam acara ini turut dihadiri Kepala Dinas  Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran Tonton Guntari, SH beserta jajaran, Kepala Bagian Prokopim Setda Pangandaran Raden Detty Marieta S. Sos MM, Para Camat Kabupaten Pangandaran, dan para Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Pangandaran

Usai pengukuhan bupati pun mengucapkan selamat pada rekan-rekan Pokdarwis yang sudah dikukuhkan, dan mudah-mudahan kebersamaan dan sinergitas akan berjalan baik sehingga akan mampu mengembangkan wisata dengan baik.

Bupati mengatakan, salah satu fungsi Pokdarwis ini harus mampu menyatukan presisi masyarakat untuk menjaga wisata sehingga pariwisata ini bisa berjalan dengan baik. 

"Tidak hanya mengandalkan pemda, tapi bagaimana kita semua punya tingkat kesadaran yang baik karena kita punya forum, jadi besok kalau ada komplain apapun kita kumpul putuskan secara musyawarah," ucap bupati. 

Bupati mengatakan, pengukuhan untuk memajukan sektor pariwisata yang ada di daerah masing-masing Pokdarwis dengan didorong oleh Sumber Daya Manusia yang ada, sehingga diharapkan dengan bisa meningkatkan pengembangan pariwisata dan menyukseskan pembangunan pariwisata di daerah.

Pokdarwis sendiri menurut bupati, sebuah wadah untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat khususnya melalui sektor pariwisata dalam rangka menumbuhkan dan menciptakan pengembangan destinasi wisata melalui potensi daya tarik wisata yang ada.

"Saya ucapkan, selamat bekerja dan mudah-mudah dengan hadirnya Pokdarwis ini wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran terus berkembang," ucapnya.***

Anggota DPRD Jawa Barat Tetep Abdulatip Sosialisasikan Perda Desa Wisata Di Kabupaten Tasik

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Bertempat Gedung PGRI Kecamatan Cikatomas anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKS, Drs KH Tetep Abdulatip, menggelar pertemuan dengan masyarakat untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang  potensi wisata yang yang ada Kabupaten Tasikmalaya, terutama Perda yang berkaitan dengan desa wisata mengingat juga banyak desa yang memiliki potensi wisata.

Menurut Tetep, Perda nomor 2 tahun 2022 tentang Desa Wisata ini dalam rangka memberikan fasilitas kepada desa-desa yang memang memiliki potensi wisata agar desa tersebut mampu berkembang maju,  karena jika satu tempat ada wisata maka potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat pun akan terlibat langsung di dalamnya.

Kata Tetep ini bukan masalah politik, namun ini tentang pemerintah saat memberikan payung hukum misalnya pada  seni budaya, hasil-hasil kerajinan, kuliner dan termasuk penjual jasa pariwisata.

"Banyak desa yang tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan daerahnya walaupun daerah itu berpotensi  dari aspek wisata, dan tentu Perda ini menjadi payung hukum dalam rangka memfasilitasi untuk pengembangannya," ucap Tetep.(04/12)

Harapan ke depannya, ujar Tetep, kemandirian dan kemampuan daya beli masyarakat pun akan meningkat, artinya kalau ada sebuah daerah wisata nantinya produk-produk lokal akan bisa yang dipromosikan.

"Siapa tahu ketika ada produk-produk lokal yang dipromosikan kemudian ada orang luar membutuhkan  sehingga permintaan dari luar pada produk-produk lokal ini akan bisa menjadi potensi ekonomi masyarakat," imbuhnya.

Tetep menyebut, walau saat ini memang desa masih memiliki keterbatasan dalam aspek penyiapan fasilitasnya, namun pemerintah provinsi bisa memberikan pendanaan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, walau pun ini bukan kewenangan wajib pemprov.

Tetep mengaku, ia bisa memberikan dukungan politik agar desa-desa yang mempunyai potensi wisata di Kabupaten Tasikmalaya bisa lebih dikembangkan.

Bukan karena saat ini tahun politik, namun menurut Tetep karena ini merupakan program pemerintah, maka DPRD harus ikut mendorong dan mengawal kebijakan pemerintah terkait desa wisata ini.

"Kita harus bisa memisahkan  antara kepentingan politik dengan kepentingan masyarakat, jadi walau pun memang momennya  momentum politik lima tahunan tetap saja yang namanya kebutuhan masyarakat ini harus menjadi prioritas jadi tidak boleh terganggu dengan ajakan politik lima tahunan," tegasnya.

Dan untuk itu, kata Tetep, kehadirannya di tengah masyarakat ini kepentingannya untuk menyerap aspirasi masyarakat, karena kebutuhan masyarakat harus tetap mendapatkan porsi perhatian yang lebih baik.

Ia menambahkan, dari data desa wisata di Pemprov Jabar ternyata Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi wisata yang layak untuk dikembangkan, sehingga harus paham betul Perda nomer 2 tahun 2022 ini.

"Sehingga kalau desanya makmur otomatis ekonomi masyarakat pun akan lebih sejahtera," pungkasnya. (anwarwaluyo)

Masuki Hari Keempat Kampanye Di Kota Banjar masih sepi, Ini Kata Ajat Caleg Dari Partai Golkar

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS  - Jadwal kampanye sudah memasuki hari keempat, namun aktivitas kampanye para calon legislatif (caleg) masih terasa sepi di Kota Banjar Jawa Barat. Bisa jadi mungkin karena masa kampanye waktunya masih lama, biasanya memakan waktu  5 sampai 6 bulan hingga para caleg ini memiliki waktu yang cukup leluasa, sementara waktu kampanye saat ini cukup relatip pendek terhitung mulai 28 November 2023 sampai 10 Pebruari 2024.

Diduga para calon terbiasa menggunakan waktu kampanye dengan waktu lama, maka memasuki hari keempat pun masa waktu kampanye di Kota Banjar dari Tiga Dapil masih terasa sepi.

Seperti dikatakan salah satu warga di Daerah Pilihan (Dapil) 1 Desa Balokang Kecamatan Banjar, Kota Banjar, menurutnya waktu kampanye seperti ini sudah terlihat geliat para caleg dengan membawa flatformnya masing masing, namun saat ini masih belum terlihat. 

Sementara menurut salah seorang caleg yang sudah satu periode menjadi angota DPRD di Banjar dari Partai Golkar  AJAT SUDRAJAT. A. Ma dengan Nomor Pilihan 2, saat dihubungi melalui telepon celulernya mengatakan, ia mengaku direpotkan dengan waktu kampanye yang relatip singkat, jelas ini ada sisi baik dan tidak baiknya bagi para calon. 

"Kampanye itu kan penyampaian Platform kepada masyarakat, kita optimalkan saja dengan waktu  yang sudah di tentukan," ucapnya.(01/12)

Ia juga berharap masyarakat memahami sehingga masyarakat bisa mengambil keputusan siapa yang akan di pilihnya dengan masa waktu kampanye yang sangat relatip pendek ini dan ia pun tidak menggunakan cara lama dalam kampanye tapi pakai cara baru.

Disoal cara apa yang dipakai di masa kampanye saat ini dengan singkat ia menjawab, ada aja.

Ia mengatakn selama satu periode menjadi anggota DPRD Ajat mengaku masih banyak menyimpan Pekerjaan Rumah (PR) yang mesti di tuntaskan, pencalonan kali ini mudah mudahan masyarakat memahami apa yang di maksudnya.

"Bagi saya kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, tentunya melalui Partai Golkar," ungkapnya. (titosantiko) 

 

.

KAmisama Ajak Warga Banjar Olah Sampah Jadi Cuan

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS -Kawasan Minimasi Sampah Mandiri (KAmisama)  merupakan indikator penggerak pengolahan sampah yang di resmikan Wakil Wali Kota H Nana Suryana di lingkungan Katapang Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.

KAmisama membangun dan meluncurkan program dengan tidak menggunakan APBD, namun dengan investor Hejotekno  yang peduli pada lingkungan hidup khususnya dalam pengolahan sampah.

Dalam acara yang dibuka Wakil Walikota beberapa hari lalu, turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat DR. Ir.Prima Mayaningtyas, Ketua Umum Gerakan Hejo Indonesi H Eka Santosa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar, Kepala Dinas Perhubungan, Ketua DPRD H Dadang Kalyubi, ketua DPD Geraka Hejo Kota Banjar Aep Sutisna (Eky) dan para undangan dari elemen masyarakat.

Aep turut berperan aktip bersama KAmisama sebagai bentuk  kepedulian terhadap pengelolaan KAMISAMA, pada masalah lingkungan hidup yang sering melakukan kegiatan sosial seperti bedah rumah  dan Gerakan Hejo lainnya.

Hejotekhno turun langsung ke tengah masyarakat dan tidak ragu untuk terus melakukan kordinasi  dengan masyakat, karena dasarnya Hejotekno ini sama sekali tidak menggunakan dana dari APBD Banjar tapi menggunakan Dana pribadi, seperti yang digunakan untuk membeli alat yang cukup mahal membangun tempat pengelolaan sampah dan menggerakan laju operasional pengelolaan sampah.

Di acara tersebut dalam sambutannya Wakil Walikota Banjar Nana Suryana mengatakan, dengan adanya Kawasan Minimasi Sampah Mandiri maka pengelolaan sampah pun diharapkan bisa dmlebih efektif dan bermanfaat.

Saat ini, kata Nana dari data penduduk Kota Banjar tercatat ada 207.000 jiwa, artinya tumpukan sampah seiring dengan terus bertambahnya penduduk terus bertambah hingga saat ini tercatat sampah di Kota Banjar mencapai 50 ton per hari.

"Sampah ini menjadi masalah klasik, namun mudah-mudahan dengan pola pengelolaan sampah ini bisa  mengantisipasi agar tidak ada  penumpukan sampah di TPA Cibeureum," kata Nana.(29/11)

Dengan pola KAmisama, terang Nana, ada beberapa mekanisme alur sampah yang di pangkas, seperti sampah diambil dari sumber sampah yaitu dari rumah ke TPS lalu dikelola di TPS KAmisama.

Sementara Ketua umum Gerakan Hejo Indonesia sekaligus tokoh Banjar yang  menginpirasi lahirnya kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemerintah kota Banjar,
H. Eka Santosa, menurutnya dengan munculnya angka produksi 10 ton sampah per satu sift selama 12 jam, ini berada pada lima Kabupaten/kota di Jawa Barat termasuk Karawang, Bandung, Garut dan Kota Banjar.

Namun dengan adanya KAmisama Eka yakin akan menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, karena KAmisama dengan berbasis pada marketing produktif seperti halnya UMKM yang mampu mwngolah sampah menjadi produk yang bisa menjadi penghasil bagi masyarakat, sehingga akan terwujud lingkungan menjadi bersih dan masyarakat pun sejahtera.

"Saya menekankan disini pentingnya partisipasi baik pemerintah atau pun masyarakat untuk aktif dalam memproses pengelolaan sampah ini," tegasnya.

Di tempat terpisah dirut KAmisama Berta Kurniawan mengatakan, KAmisama adalah kita, kita adalah sama yang mempunyai peran yang sama untuk menciptakan lingkungan bersih tanpa sampah.

"Dan kami adalah marketing sampah yang akan menciptakan sampah menjadi Uang," ungkapnya. (titosantiko)

Terkendala Anggaran, Sejumlah PJU Di Kota Tasik Rusak

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) merupakan sarana penerangan di malam hari yang ada baik di pinggir jalan, ruang publik, tempat olahraga dan tempat umum lainnya.

Namun sayang keberadaan PJU di area joging track Dadaha Kota Tasikmalaya sudah lama padam sehingga di area ini pun selain tidak nyaman dipakai tempat berolahraga, juga rawan aksi kejahatan.

PJU yang merupakan alat elektronik ini memang perlu perawatan serta rentan kerusakan, atau memiliki umur pakai yang pendek sehingga kegiatan perbaikan harus secara kontinyu. Perbaikan baik itu jaringan mau pun lampu yang padam atau rusak perlu diganti secara berkala.

Menurut salah seorang warga Tasik yang enggan ditulis namanya, sejak tahun 2000 sampai sekarang PJU di lokasi tersebut belum dilakukan perbaikan.

Menurutnya, seharusnya pergantian lampu jalan yang sudah padam atau rusak segera diperbaiki agar kondisi jalan tidak gelap gulita.

"Saya berharap Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya agar melakukan perbaikan," ungkapnya.(30/11)

Untuk diketahui, selain di area jogging track di kawasan Dadaha, PJU yang padam ini terjadi di sejumlah titik, seperti di  jalan arah Kawalu-Urug dan Gunung putri.

Masih kata warga, saat ini Dinas perhubungan kota Tasikmalaya terkesan tutup mata  tutup telinga dengan padam atau rusaknya PJU di sejumlah lokasi ini. 

"Sudah bertahun -tahun Dinas Perhubungan seolah tidak tanggap untuk memperbaikinya padahal di lokasi tersebut padat kendaraan lewat," ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan siapa yang bertanggungjawab jika di jalan tersebut terjadi kecelakaan atau terjadi tindakan kejahatan, apakah ini menjadi kewenangan Pemkot atau Pemprov Jawa Barat.

Sayang saat hal ini dikonfirmasi ke Disub Kota Tasik, Kepala Dinas Perhubbungan Kota Tasik sedang tidak ada di tempat 

Di peroleh informasi dari Kepala Bidang (Kabid) Lalin Gumilar, ternya kendalanya ada pada masalah anggaran yang terbatas.

"Anggaran untuk perbaikan PJU ini hanya Rp 800 juta per tahun," terangnya pasa PNews, saat ditemui di ruang kerjanya.

Jika anngarannya memang ada dan optimlal, kata Gumilar, tentu pihaknya pun bisa berkali-kali melakukan perbaikan pada PJU yang padam.

"Dan khusus PJU yang ada di jalur Urug dan Gunungputri, kewenangannya ada di pemerintah provinsi Jawa Barat," ucapnya.(anwarwaluyo)

Dandim 0625/Pangandaran Sebut, Latihan Menembak Jadi Acuan Untuk Tingkatkan Kemampuan Prajurit

PANGANDARANNEWS.COM -Komandan Kodim 0625/Pangandaran, Letkol Inf Indra Mardianto Subroto, M.IP, secara langsung meninjau pelaksanaan latihan menembak triwulan IV Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan di Lapangan Tembak Kota Baru Parigi Okta Property.(30/11) 

Dalam peninjauan tersebut dandim Letkol Inf Indra pun memberikan perhatian khusus pada kemampuan dan keterampilan tembak yang dimiliki para anggotanya ini, ia juga menekankan terkait pentingnya latihan menembak ini sebagai bagian integral dalam peningkatan profesionalisme dan kesiapan operasional praiurit.

"Latihan ini merupakan salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan dalam meningkatkan kemampuan tempur prajurit," ucapnya.

Keahlian menembak yang baik ini juga, kata dandim, menjadi modal dasar dalam menjalankan tugas pokok TNI Angkatan Darat.

Ia menambahkan, latihan menembak triwulan ini melibatkan berbagai senjata ringan dengan skenario latihan yang dirancang untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan reaksi prajurit di lapangan.

"Saya berharap hasil latihan ini dapat menjadi acuan untuk terus memperbaiki dan mengembangkan kemampuan menembak prajurit Kodim 0625/ Pangandaran untuk menjaga kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi berbagai tugas," tegasnya.***

Pemkot Banjar Gandeng KAmisama Kelola Sampah Jadi Barang Produksi

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS -Seiring dengan bertambahnya penduduk tentu pula akan diikuti pula dengan pertambahan volume sampah, dan ini bukan hal baru jika sampah masih menjadi masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini.

Seperti halnya yang terjadi di Kota Banjar, Jawa Barat,  sebelumnya sampah yang di hasil kan  hanya mencapai volume 20 ton per hari, namun saat ini pertambahan sampah di Kota Banjar sudah mencapai 50 ton per hari yang di buang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cibeureum. Dengan adanya peningkatan yang cukup signifikan maka tentu diperlu pengelolaan yang maksimal, dan untuk mwngatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Banjar saat ini pun menggandeng pihak swasta untuk bersama-sama mengelola sampah yang setiap harinya terus meningkat.

Seperti disampaikan Wakil Wali Kota Banjar, H Nana Suryana, ia menginginkan agar mengelola sampah menjadi berkah, dengan meminimasi sampah mandiri atau Kamisama yang berlokasi di TPS ini menjadi percontohan dalam mengelola sampah yang baik. 

Nana mengatakan, sampah merupakan sesuatu yang kurang disenangi semua orang  sehinggga sampah bisa mejadi sebuah citra buruk, namun melalui kawasan minimasi sampah mandiri atau Kamisama ini diharapkan sampah bisa dikelola dengan baik. 

"Sehingga pengelolaan sampah di Kota Banjar yang saat ini sudah mencapai 50 ton per hari bisa ditekan atau diminimalisir menjadi lebih kecil," Nana, dalam sambutannya di kegiatan Peresmi an  KAwasan Minimasi Sampah Mandiri (Kamisama) 

Yang di laksanakan di TPS Lingkungan Parungsari Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja.(29/11)

Jika saja produksi sampah Kota Banjar terus tidak ada perubahan, apalagi naik berarti ada sesuatu mekanisme di dalamnya yang salah, maka, kata Nana, itu perlu penanganan serius, salah satunya melalui proses panjang dan sudah dikaji cukup lama sehingga baru terealisasi tahun ini.

Lanjut Nana, sampah yang masih ada di TPS pun diharapkan dalam pengelolaannya bisa berkurang bahkan sampai zero, sesuai harapan bersama. 

"Saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk sama sama  mengelola sampah dengan baik, sehingga sampah menjadi berkah," ungkapnya. 

Sementara menurutnya Dirut KAmisama, Beta Kurniawan,  Kamisama merupakan inisiator persampahan mandiri yang di gandeng Pemkot Banjar.

Menurut Beta, pengolahan sampah sedetil mungkin apapun tanpa menggunakan teknologi, hal ini tak akan bisa terwujud tanpa adanya peran masyarakat terutama dalam kontek pemilahan. 

Dalam program ini, kata Beta, KAmisama akan memberi kemudahan kepada masyarakat, dengan cara diambil dari sumber sampah hingga ke tempat akhir sampah yang akan dikelola dengan teknologi canggih.

"Sehingga nantinya sampah pun akan menjadi sebuah hasil produksi yang produktif," jelasnya. (titosantiko)

Tolak Utang Pemkab Pangandaran Sebesar Rp350 Milyar, Sejumlah Masa Gerudug Gedung DPRD

PANGANDARANNEWS.COM - Masa aksi gabungan siang tadi mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran untuk  menanyakan soal pinjaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran sebesar Rp 350 miliar, yang selama ini menjadi sorotan sejumlah tokoh .

Sekitat pukul 11.00 masa pun berkumpul di depan gedung DPRD, dan mereka pun melakukan orasi serta memaksa untuk masuk ke dalam komplek gedung DPRD,
namun massa aksi belum diizinkan masuk sehingga mereka pun ingin anggota DPRD agar mendatangi mereka hingga negosiasi pun berlangsung alot.

Masa aksi pun terus merangsak masuk sehingga sempat terjadi bentrok dengan barikade polisi dan petugas keamanan lainya, dan mengakibatjab gerbang depan gedung DPRD roboh. Karena situasi mulai ricuh, pihak kepolisian terpaksa menembakan gas air mata ke arah masa aksi.

Di tengah tengah aksi demo, salah seorang perwakilan masa aksi, Ikin mengatakan,  pihaknya kurang puas dengan penerimaan dewan."

"Harusnya sebelum melakukan putusan APBD 2024 tunggu kita dulu, ternyata kita telah dibohongi diluar," ungkapnya kepada sejumlah Wartawan. (29/11).

Ia mengaku diberitahu akan didatangi anggota DPRD, namun ternyata tidak ada.

"Dan Pak bupati pernah menyampaikan bahwa ia akan menerangkan kenapa defisit dan lain-lain, namun saya tidak perlu semua itu kami hanya ingin bagaimana Pemkab Pangandaran bisa menyelesaikan defisit dalam beberapa bulan, sesuai janji bupati," tegasnya.

Hal senada dikatakan perwakilan massa lainya Habibudin, menurutnya pinjaman Rp 350 miliar itu justru akan membuat kedzaliman yang lebih besar, seperti  pegawai yang belum bisa dibayar, lalu berapa orang yang akan menjadi korban," ucapnya.

Pinjaman pemkab ke bank, kata Habibudin, bukan sebuah solusi untuk mensejahterakan rakyat karena hal ini hanya kebodohan dan kamuflase Pemkab Pangandaran saja yang akan membuat borok sendiri dan diobati sendiri.

Jadi, imbuhnya, jangan hanya melihat karena APBD 2024 sudah disetujui DPRD saja namun harus juga dilihat izin dari Kemendagri, karena pada aturan menteri tersebut ada batas jabatan bupati boleh meminjam.

"Kan kita semua tahu, bupati ini akan habis di 2024," katanya.

Menanggapi aksi masa pendemo, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, terkait penolakan pinjaman itu
Pemkab Pangandaran akan mengundang dan berbicara kepada tokoh masyarakat dan presidium untuk menjelaskan masalah ini hari selasa depan (04/12-red).

"Soal masa aksi yang melakukan penolakan, itu adalah hak masyarakat dan tidak ada masalah, pro dan kontra merupakan hal biasa," ucap bupati.(hiek)

Akibat Bangunan Rusak, Siswa SDN Kahuripan Bantarkalong Belajar Dalam Tenda

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Akibat belum adanya perbaikan sejak dibangun tahun 2011 lalu, jini kondisi bangunan SDN Kahuripan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya kondisinya sangat memprihatinkan bahkan hampir ambruk.

Menurut Kepala SD Kahuripan Asep Ali.S.pd, ada tiga ruang kelas yang hampir ambruk karena kondisi bangunan sudah tua dan lapukdimakan usia.

"Hingga sekarang sejak dibangun tahun 2011 sekolah ini belum mengalami perbaikan atau rehab hingga sekarang kondisinya hampir ambruk dan tidak bisa dipakai," jelas Asep.(28/11)

Asep menuturkan, dengan kondisi ruang kelas seperti ini tentu sangat memprihatinkan karena sarana belajar siswa menjadi kurang nyaman untuk belajar, bahkan bisa saja sewaktu-waktu bangunan ini ambruk apa lagi sekarang musim hujan.

Asep mengaku pihaknya sudah beberapa melaporkan kondisi sekolahnya dan membuat pengajuan rebah ke Dinas Pendidikan, namun hingga saat ini belum mendapat tanggapan serta kepastian kapan SDN Kahuripan akan mendapat bantuan rehab.

Pihaknya juga berharap Pemkab Tasikmalaya melalui Dinas Pendidikan bisa segera memberikan bantuan rehab, kerena dengan kondisi bangun sekarang ini baik para guru pengajar atau pun para siswa tidak bisa tenang saat kegiatan belajar-mengajar.

"Saat ini dari 117 siswa, untuk sementara terpaksa sebagian siswa harus belajar dalam tenda pemberian dari BPBD," ungkapnya.(anwarwaluyo)

Ketua Bawaslu Kota Banjar Tekankan Tugas Panwaslu Harus Netral Dan Tegas

 penulis:tito santiko

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS - Bertempat di halaman kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjar menggelar Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 untuk persiapan dan memastikan kesiapan jajaran Pengawas Pemilu (Panwas)  se-Kota Banjar dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pada tahapan kampanye. (28/11).

Di depan para peserta apel dalam sambutannya ketua Bawaslu Kota Banjar Rudi Ilham Ghanjar menyampaikan, terhitung hari ini merupakan awal dimulainya masa kampanye pemilu 2024. Untuk itu ia meminta kepada seluruh  jajaran panwas di Kota Banjar agar bersiap dan siaga melakukan pengawasan selama 75 hari ke depan, pasalnya 

saat ini keberadaan panwas sangat penting untuk memastikan seluruh tahapan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

"Dan tentu hal ini menjadi tujuan kita bersama saat ini," tegasnya.

Rudi menyebut hari ini sudah ada peserta pemilu yang melakukan kampanye di beberapa desa, sehingga panwas harus sudah siap siaga  melakukan pengawasan.

"Saya berharap agar seluruh pengawas baik yang ada di kecamatan maupun di kelurahan-desa harus siap melakukan tahapan pengawasan saat kampanye berlangsung," ucapnya.

Rudi juga menekankan kepada jajaran pengawas untuk mempertahankan integritas dan netralitas sebagai penyelenggara pemilu, jangan sampai jajaran pengawas melakukan tindakan yang tidak netral karena hal ini didasari tugas sebagai pengawas ini  dinilai sangat mulia untuk lancarnya proses pemilu nanti.

"Saya ingatkan kepada seluruh pengawas, integritas dan netralitas adalah kunci keberhasilan kita dalam melakukan pengawasan pemilu," pungkasnya.***

PMD Kabupaten Tasikmalaya Sebut, Ada Lima Kompetensi Yang Harus Dikuasai Seorang Aparat Desa

PANGANDARANNEWS/TASIKNEWS--Ada Lima Sarat Yang Harus Dikuasai saat seseorang ingin menjadi aparat desa,Kelima hal itu diantaranya terkait perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan dan pertanggung jawaban.

Demikian disampaikan Kepala Seksi(Kasi)Pemberdayaan Masarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tasikmalaya Agus Hidayat pada Pangandaran News Saat ditemui di rungan kerjanya.(27/11/2023).

Pengelolaan keuangan Desa itu, menurut Agus, bukan hanya sebatas perencanaan saja namun harus menguasai kelima unsur tersebut karena kelima unsur ini saling keterkaitan dan ini harus dikuasai oleh aparatur desa.

Tugas aparat desa itu, kata Agus, harus mengacu pada peraturan kemendagri No 20 Tahun 2019,Tentang pengelolaan keuangan desa,Dan harus mampuh diterapkan mulai dari perencanaan dan pelaporan. Oleh karena itu pelaksana kegiatan di desa, harus mampuh membaca dan membuat,Rencana Anggaran Biyaya (RAB).

Dan untuk menjamin terselengaranya pemerintah desa yang efektif dan berkesinambungan, maka, menurutnya, aparatur pemerintah di tingkat kecamatan harus mampuh menjalankan fungsi sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa(PTPD) yang akan bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelanggaran yang terjadi di desa.

Agus juga memgamu saat ini ia, sudah masuk Tim PTPD dan sering menjadi narasumber di acara pembinaan disetiap dinas-dinas terkait.(andihermawan)

Terkait Utang Pemda Rp:350 Miliar, Bupati Pangandaran Ajak Tokoh Masyarakat Untuk Dialog

penulis: hiek

PANGANDARANNEWS.COM - Menyikapi pro-kontra dari para tokoh terkait pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebesar Rp 350 miliar, Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata berencana akan mengundang para tokoh tersebut serta tokoh-tokoh jajaran Presidium pemekaran Pangandaran untuk berdialog, sehingga informasi tentang kondisi keuangan daerah saat ini bisa dipahami.

Bupati mengatakan, apa yang terjadi saat ini dalam dialog tersebut dan langkah-langkah kebijakan seperti apa yang akan di ambil, tentu akan disampaikan dalam dialog nanti.

"IngsyaAlloh hari senin atau selasa minggu depan kita undang para tokoh masyarakat dan presidium untuk berdialod tentang dinamika yang ada saat ini,” kata bupati, saat konferensi pers di sebuah rumah makan di pantai Bojongsalawe Parigi.( 27/11)

Untuk menyikapi komentar para tokoh presidium dan sikap anggota DPRD tentang dinamika yang ada saat ini, bupati menyebut itu hal biasa dalam sebuah pemerintahan. Namun sikap DPRD ini juga harus mempunyai konsep pemikiran sebagai wakil rakyat, yang harus diaktualisasikan pada mekanisme yang diatur pada ketentuan perundang undangan.

"Saya juga mengalami ketika saya dulu menjadi anggota DPRD, perbedaan pendapat ini biasa tapi perbedaan ini disalurkan melalui mikanisme dengan ketentuan per undang undangan sebagai anggota DPRD," ungkap bupati.

Namun bupati menyayangkan, seharusnya DPRD dalam menyampaikan pendapat apapun atau gagasan mengenai berbagai aspek itu harusnya pada forum saat rapat paripurna dan bukan menyampaikannya pendapat tersebut di luar ruangan rapat.

Bupati juga menjelaskan, terkait pinjaman Rp 350 miliar, dalam penyelesaiannya tentu ada berbagai cara, diantaranya cara portopolio, cara sesuai dengan ketentuan BPK DCR, kemampuan keuangan daerah misalkan 65 milyar atau dengan pola pola lain sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku.

Kalau untuk portopolio itu tidak gampang karena menurut bupati, selain harus dengan persetujuan DPRD tentu secara politis juga hal ini terlebih dulu harus disampaikan ke tiga kementrian, antata lain Kementrian Keuuangan, Kemendagri dan ke Bappenas.

Jika satu kementerian tidak setuju maka hal ini akan gagal, selain itu harus dihitung juga berapa kemampuan keuangan daerah dan persoalan dimana.

Di alam demokrasi, menurut bupati, berdebat dalam sebuah diskusi tentu hal yang baik. Dan dengan kafasitas bupati sebagai kepala daerah harus mampu mengaktualisasikan diri untuk menyelesaikan masalah di dalam dan hal-hal lainnya.

"Intinya dalam dialog nanti kita akan diskusikan berbagai hal, dan tentu ini untuk kemajuan Kabupaten Pangandaran.***

Buntut Diduga Lecehkan Wartawan, SWI Tasik Raya Laporkan Oknum Guru MI Ke Polres Ciamis

PANGANDARANNEWS.COM/CIAMISNEWS - Menindaklanjuti perkara yang kini ramai di publik   terkait dugaan adanya pelecehan dan pengancaman terhadap Profesi Wartawan, Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Tasik Raya pun ahirnya melaporkan oknum guru inisial YDS ke Polres Ciamis.(27/11)

Seperti disampaikan Ketua SWI Tasik Raya, Deden Deni, dugaan adanya pelecehan dan pengancaman terhadap wartawan ini diduga dilakukan oleh seorang oknum guru honorer melalui status pada akun Facebook pribadinya.

Deden mengatakan, menurut informasi oknum guru honorer berinisial YDS tersebut merupakan tenaga pengajar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sindangwangi, Sindanggalih, Citerep, Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

Deden yang didampingi beberapa orang jajaran pengurus SWI Tasik Raya pun secara resmi melaporkan perkara ini, karena ujaran YDS pada status media sosialnya disinyalir mengarah pada ujaran kebencian dan pelanggaran serius yang bisa merusak citra jurnalistik.

"Kami menempuh jalur hukum dengan melaporkan hal ini ke Polres Ciamis," ungkapnya. 

Ia menyebut akan mengawal terus perkara yang tadi sudah dilaporkan secara resmi di Mapolres Ciamis hingga tuntas, sehingga diharapkan pihak kepolisian pun bisa secepatnya menangani perkara ini agar tidak terjadi polemik berkepanjangan. 

Menanggapi aduan yang dikayangkan sejumlah awak media ini, KBO Reskrim Polres Ciamis membenarkan perkara tersebut dilaporkan oleh 2 lembaga di Ciamis, dan perkara ini pun sudah menerima surat aduan tersebut untuk penyelidikan perkaranya.

"Sebenarnya hal ini sudah dilaporkan oleh 2 lembaga wartawan yang ada di Ciamis, dan kebetulan surat penyelidikannya sudah keluar dari unit 2," jelasnya.(anwarwaluyo)