POLRES CIAMIS DIBANTU TNI CEK KEAMANAN DAN KESIAPAN LOGISTIK PILKADA PANGANDARAN

PANGANDARANNEWS.COM –Kapolres dan jajaran didampingi KPU Pangandaran hari kemarin melakukan pengecekan objek vital logistik Pilkada Pangandaran sekaligus untuk untuk mengetahui kesiapan logistik Pemilu yang akan dipakai pada saat Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pangadaran yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember nanti. (17/11)

Bertempat di gudang KPU Pangandaran, Kapolres Ciamis AKBP Dony Eka Putra didampingi Kabag Ops AKP Yopy Mulyawan, Kapolsek Pangandaran Kompol Suyadi dan Kapolsek Sidamulih Iptu Asep Setiawan Prayatna, melihat langsung untuk memastikan tidak ada kendala di lapangan terkait kesiapan logisitik pilkada.

“Kami ingin memastikan langsung semuanya berjalan lancar sehingga kami pun jauh-jauh hari menempatkan beberapa anggota kami dari Polres dan Polda Jabar di Pos Pengamanan di gudang Logistik KPU, jelas Dony. (17/11)

Kata Donny, pihaknya tidak sendirian tapi dibantu juga TNI dari Kodim 0613/Ciamis, Pos AL Pangandaran, Lanud Wiriadinata dan instansi terkait dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yang bertugas elain melakukan pengamanan sebelum pelaksanaan pemilihan, juga pengamanan saat pelaksanaan Pilkada,

“Kitajuga harus ingat, pandemi Covid-19 belum berakhir sehingga baik peserta Pemilu atau  masyarakat Pangandaran agar tetap mematuhi protokol kesehatan baik dalam proses tahapan hingga pelaksanaan pemilihan nanti, ”jelasnya lagi.

Menurutnya, penerapan protokol kesehatan bisa dilakukan cara yang sederhana yaitu dengan tetap menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

“Kami mengajak pada seluruh masyarakat bisa terlibat menyukseskan Pilkada Kabupaten Pangandaran sehinggabisa berjalan dengan damai, lancar, kondusif dan sehat,”tegasnya. (PNews) 

AKIBAT HUJAN YANG MENGGUYUR AKIBATKAN ALIARN SUNGAI DERAS HANYUTKAN BANGUNAN JEMBATAN

PANGANDARANNEWS.COM – Hujan yang menguyur beberapa hari ini telah mengakibatkan genangan air di beberapa daerah serta membuat aliran sungai meluap. Salah satunya terjadi di blok Burujul yang menghubungkan Desa Campaka, pagerbumi dan Harummandala Kecamatan Cigugur kabupaten Pangandaran,  akibat meluapnya dan derasnya aliran sungai mengakibatkan kerusakan pada bangunan jembatan Bantar Kidang yang kebetulan jembatan tersebut sedang proses pembangunan lanjutan.

Seperti dituturkan salah seorang warga dalam sebuah grup whatsapp, ngunannya jembatan yang membentang di Sungai Cigugur tersebut terjadi beberapa hari lalu (16/11), saat itu di wilayah tersebut sejak pukul 15.00 WIB hingga malam hari hujan turun dengan intensitas tinggi membuat air sungai meluap dengan arus yang cukup deras menerjang pembangunan jembatan, sehingga jembatan yang sedang dalam proses pembangunan pun terbawa arus.

“Tapi aktifitas masyarakat tidak terganggu karena masih ada jembatan gantung yang terbuat dari kayu dan bambu, “tulisnya.

Setelah mengetahui kejadian tersebut, petugas dari TNI, BPBD dibantu relawan dan warga pun saat itu masih menunggu air sungai surut untuk mempermudah pengangkatan material pembangunan jembatan. 

Sementara sehari pasca kejadian, Pjs Bupati Pangandaran, Dani Ramdhani yang didampingi Kepala Dinas PUPR, Kepala bidang Bina Marga Dinas PUPR, Camat Cigugur, Danramil Cigugur serta Perangkat Desa Campaka sama-sama meninjau ke lokasi, membenarkan akibat hujan dengan intensitas tinggi dan luapan air sungai Cigugur telah merobohkan jembatan yang sedang dalam proses pengerjaan.

“Arus sungai yang membawa material sampah kayu dan bambu menghantam tiang penyangga jembatan yang masih dalam proses pengerjaan hingga mengakibatkan jembatan itu ambruk,” jelas Dani. (17/11)

Dani mengatakan, target pembangunan jembatan tersebut selesai tahun 2020 dengan proses pengerjaannya 45 hari kalender, namun karena adanya musibah ini kemungkinan waktunya pengerjaan akan ditambah, dan salah satu alternatif yang ditawarkan Kadis PUPR ini untuk adendum.

Dani juga mengatakan, ia sudah komunikasi dengan pihak kontraktor dan ia menyanggupi untuk memperbaiki tanpa ada tambahan biaya dari Pemda. 

“Hanya waktu pengerjaan yang harus diperpanjang karena ini tidak mungkin lagi selesai sesuai rencana awal, apalagi ini menjelang akhir tahun, ”imbuh Dani.

Sementara disoal kebijakan pemda untuk mengeluarkan kebijakan status bencana, Dani mengatakn, hal ini tentu harus ada dikaji dulu dengan BPBD. (PNews)

AKIBAT TERUS-MENERUS DIGUYUR HUJAN LEBAT SEBAGIAN ATAP SMPN KARANGJAYA AMBRUK

pangandarannews.com/tasiknews-Akibat diguyur hujan terus menerus serta akibat usia bangunan yang sudah tua serta kayu-kayunya yang sudah lapuk sehingga tak mampu lagi menahan beban atap gentingnya, sekitar pukul 18.00 WIB sebagian atap bangunan SMP Negeri Karangjaya Desa Karangjaya Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya ambruk. (17/11)

Akibat kejadian tersebut, menurut laporan dari sekolah, Kerugian material diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp. 75 juta, yang rusak terdiri dari genting, to pintu dan sejumlah jendela. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu

Sementara setelah mendapat laporan kejadian tersebut dari Babinsa Kopda Heri R, Danramil 1210/Cineam Kapten Inf Kardaya, langsung memerintahkan kepada petugas piket untuk melaksanakan pengecekan dan pendataan ke lokasi kejadian.

“Kami pun segera melakukan kordinasi dengan pihak sekolah untuk pencatatan data kejadian, “terang Kardaya. (ANWARWALUYO)

SEJUMLAH PTPS DI 5 DESA KECAMATAN MANGUNJAYA HARI INI DILANTIK DAN IKUTI BIMTEK

PANGANDARANNEWS.COM-Panwaslu Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran hari ini melantik sekaligus memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada sejumlah 62 Petugas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di 5 desa, diantaranya Desa Jangraga, Mangunjaya, Kertajaya, Sindangjaya dan Desa Sukamaju.(16/11)

Acara yang dilaksanakan di kantor Desa Mangunjaya juga turut dihadiri Danramil Padaherang, Kapolsek Padaherang, komisioner PPK dan perwakilan dari Muspika Mangunjaya, 

Dalam sambutannya, Ketua Panwascam Mangunaya, Toni Taufik, mengatakan, PTPS mempunyai peran yang sangat penting dalam pengawasan karena berhubungan langsung dengan para pemilih di TPS.

“PTPS harus memahami tugas poko dan pungsi sebagai pengawas TPS, sehingga pasca dilantik seluruh PTPS langsung mengikuti bimtek untuk mendapatkan bekal wawasan ketika nanti turun dan.melakukan pengawasan di lapangan, “ujar Toni.

Sementara kordinator divisi SDM, Aan Johar Ma'mun dalam wawancara dengan awak media, mengatakan, bintekini menjadi penting karena masa jabatan pengawas TPS itu hanya 30 hari yaitu di bentuk 23 hari sebelum hari H dan berakhir 7 hari setelah prosea pemungutan suara.

Dalam kurun waktu yang sangat sempit ini , kata Aan, PTPS dituntut memahami tugas poko dan fungsinya sebagai pengawas TPS.

“Dengan mengikuti bimtek ini diharapakan seluruh PTPS  siap mengawal hajat demokrasi di Kabupaten Pangandaran ini pada pilkada yang akan di gelar tanggal 9 desember 2020 mendatang, “jelasnya. (Tn)

AKSI TERPUJI, DISAAT ADA WARGA DINYATAKAN POSITIF COVID IWAN LAKUKAN PENYEMPROTAN DISINSPEKTAN

Iwan Suandana

Pangandarannews.com/tasiknews-Di tengah kepanikan masayarakat karena ada salah satu warga Kampung Cibangkong RT 14 Desa Karangmekar Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya dari hasil pemeriksaan Swab dinyatakan positif Covid -19, namun bagi salah seorang warga, Iwan Suandana yang lebih terkenalnya Iwan Tatto malah melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan kampung tersebut.

Menurut Iwan, walau panik tapi harus berusaha tidak terpengaruh dengan keadaan dan tidak hanya bisa tinggal diam tanpa ada usaha dan upaya untuk pencegahan dan memutus mata rantai penularan covid.

Dengan berbagai cara Iwan juga berkoordinasikan agar kepanikan warga bisa teratasi dengan adanya tindakan dari pihak-pihak terkait seperti Satgas Covid -19 yang ada di desa, muspika dan pihak Kesehatan. Karena peran serta tindakan dari pihak terkaitlah diharapkan akan menjadi penawar kepanikan masyarakat. 

“Saat di tengah himbauan pemerintah melalui Gugus tugas agar masyarakat selalu waspada dan menjalankan protokol kesehatan, tapi saat ada kejadian satu warga dinyatakan positif Covid -19 malah semua diam tanpa ada tindakan apapun, “ungkapnya. 

Dengan Keterbatasan APD dan lainnya, Iwan tetap  berusaha memberanikan diri  melakukan penyemprotan di wilayah yang pernah terlewati oleh pasieun Positif tersebut, hal ini agar dapat memutus penularan.

Karena, menurutnya, mungkin saja arah atau tempat yang pernah dilewati atau disinggahi pasien menyimpan virus yang dibawanya, baik itu dari pegangan, tempat duduk dan lainnya, karena virus bisa berjangkit bukan hanya dari kontak langsung, tapi bisa menyebar lewat apapun.

Iwan juga merasa kecewa karena saat tidak ada tindakan apapun dari pihak terkait dalam usaha  pencegahan, selebihnya hanya arahan dan anjuran saja  yang terus disosialisasikan tanpa tindakan ril di lapangan. 

“Saya bersukur ada dokter Dewi Ligiarti dan Pa Haji Eka dari Klinik Ummi Medical, yang telah peduli dengan memberikan bantuan APD dan alat penyemprotan, “imbuh Iwan.

Iwan berharap ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak, jangan hanya himbauan dan arahan tapi harus dengan adanya tindakan agar masyarakat tidak panik.  (ANWARWALUYO)

URUNG TERIMA BANTUAN, WARGA 2 DESA DI KECAMATAN KARANGNUNGGAL SWADAYA PERBAIKI JALAN

Pangandarannews.com/tasiknews-Sejumlah masyarakat Desa Kujang dan Cidadap Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya mengaku kecewa terkait gagalnya dalam proses lelang pembangunan jalan Sindangreret - Cidadap dari Dana Banprov yang sudah terpampang di LPSE. Dan untuk mengobati rasakekecewaan tersebut masyarakat pun beramai-ramai gotong-royong secara sukarela dengan memperbaiki jalan di jalur tanjakan Cibungur, dengan melakukan pengecoran sepanjang 2 kilo meter secara swadaya masyarakat dan donatur yang ada di Kecamatan Karangnunggal.

Kegagalan dalam lelang di LPSE ini tentu saja menjadi isu hangat baik di media sosial atau di tengah masyarakat sehingga kesan tidak percaya pada pemerintah daerah pun kian menjadi. Tak ayal opini negatif menjadi sarapan warga karena kesalnya akibat gagal realisasi bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 23 Kilometer, dengan proses lelang sebear Rp. 28, 611 juta.

Menurut keterangan Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Golkar Dapil V, Asep Saepuloh, ST, saat ini pihaknya sedang melakukan konsolidasi ke provinsi melalui H. Yod Mintaraga dan H. Oleh Soleh, keduanya anggota DPRD Provinsi.

“Hal ini juga kami sampaikan ke sekda provinsi jabar dan Insya Alloh sabtu depan Pak H. Oleh Soleh akan menemui warga untuk memberi klarifikasi bertempat di aula kantor Desa Kujang, “terang Asep.(14/11)

Asep mengatakan, pada hari seninnya diagendakan akan melayangkan surat ke Ketua DPRD dan bupati Kabupaten Tasikmalaya untuk minta audensi dan penjelasan serta minta jaminan supaya program tersebut tetap teralokasikan ke titik tersebut.

Disoal alasan gagalnya bantuan tersebut, Asep menjelaskan, dintaranya terkait teknis dan pelaksanaan waktu tidak cukup, hanya 30 hari tersisa dan akhirna gagal untuk lelang pertama karena pemenang tender di anulir dan adanya masalah administratif.

“Itu keterangan yang saya terima dari Dinas PU, selebihnya kita bisa pertanyakan bersama nanti saat audensi, “ucapnya.

Sementara, menurut keterangan warga yang enggan di sebut namanya, sudah lebih dari 20 Tahun jalan ini belum pernah tersentuh perbaikan, walau dulu sudah pernah dijanjikan pemerintah, namun gagal. Dan sekarang saat sudah di depan mata kembali gagal, sehingga masyakat pun merasa ada kejanggalan dengan rencana perbaikan jalan ini,

“Apakah ada nuansa politik sehingga rakyat yang jadi korban, Indonesia sudah merdeka tapi kami warga Desa Sarimukti dan Kujang merasa belum merdeka, “tegasnya.

Ia juga mengatakan, sekarang masyarakat mungkin sudah tidak percaya pada pemerintah,  apakah pemerintah tidak malu jalan perbaiki oleh masyrakat padahal ini tugas pemerintah. Lalu kemana hasil pajak yang sudah dibayar rakyat.

“Kami benar-benar kecewa dengan kebijakan Pemkab Tasikmalaya, “tegasnya lagi. (ANWARWALUYO-UDIRUSTANDI)

KPU TETAPKAN DEBAT CALON BUPATI-WAKIL PANGANDARAN TANGGAL 18 NOPEMBER DI HOTEL HORISON

PANGANDARANNEWS.COM - terkait persiapan Debat Kandidat Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran 2020, beberapa hari lalu KPU Pangandaran menggelar Rapat Koordinasi dengan stakeholder, bertempat di Ruang Rapat KPU Pangandaran. (14/11)

Dalam rakor yang dihadiri Ketua KPU, Bawaslu, Polri, TNI, perwakilan dari kedua Paslon, Dinas Kesehatan dan stakeholder lainnya, ketua KPU Pangandaran, Muhtadin, menyampaikan, acara Debat Kandidat calon Bupati-Wakil bupati akan di selenggarakan pada tanggal 18 Nopember 2020 jam 14 sampai 15.30 WIB bertempat di Hotel Horizon Pantai Barat Pangandaran, dan acara tersebut akan di siarkan langsung melalui media televisi TVRI dan iNews Jawa Barat.

Sedangkan Tim Perumus, kanjut Muhtadin, akan diambil dari para profesional akademisi dan tokoh masyarakat, diantaranya Prof. Fauzan (Guru besar ilmu Politik dari Bandung), Prof. Dr Muradi (Guru besar ilmu Politik dari Bandung), Dekan fisif Unigal dan Kepala BNN dari Ciamis.

“Dan untuk moderator kami ambil dari independen, “jelasnya.

Sedangkan materi yang akan menjadi isu dalam debat kandidat tersebut, diantaranya tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyetarakan pembangunan daerah, Pusat dan Provinsi, memperkokoh NKRI dan kebijakan strategis tentang penanggulangan Covid-19.

Karena penyelenggaraan debat ini di masa pandemi, imbuhnya, maka peserta pun dibatasi dan yang di perbolehkan masuk dalam ruangan debat, diantaranya kedua paslon,  masing-masing 4 orang Timses, 5 orang Tim KPU dan 2 orang Bawaslu.

“Jadi yang bisa masu ke ruangan dibatasi hanya berjumlah 19 orang saja, “tgasnya. (AGE)

BANGGAR DPRD DAN TPAD PEMKAB PANGANDARAN BAHAS RAPEDA DAN RAPERBUP APBD TAHUN 2021

 

PANGANDARANNEWS.COM-Bertempat di ruang rapat paripurna, beberapa hari lalu Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pangandaran menggelar rapat kerja banggar dengan TAPD terkait pembahasan  penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021. (4/11)

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin H.M.M, juga dihadiri pimpinan dan anggota banggar, diantaranya Joane Irwan Suwarsa, S.IP,.M.SI, Hamdan, A,md, Deni Kusnani, Hj. Hesty Mulyati,S.Pd, H. Idi Supriadi, S.Pd, Ddyah Retu Badraeni, S.Sn, Ade Ruminah,S.H dan Adang Sudirman, S.IP, juga dihadiri TPAD, Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Drs. H. Kusdiana, MM, Drs. Suheryana, MM (Asda III), Drs. H. Apip Winayadi(Insfektur), H. Muhamad Agus Satriadi,S.Pt., Mp (Kepala Bappeda) Drs. Hendar Suhendar S.,MM (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) dan sejumlah pejabat lainnya.  

Di depan peserta rapat, Ketua DPRD, Asep Noordin H.M.M, menyampaikan, agenda hari ini merupakan pembahasan penyempurnaan hasil evaluasi Raperda tentang APBD tahun anggaran 2021 dan Raperbup tentang penjabaran apbd tahun anggaran 2021. 

“Ada beberapa hal lainnya yang perlu disesuaikan dengan hasil evalusi gubernur sehingga kami persilahkan kepada bapak sekda untuk menyampaikan hasil tanggapannya, “kata Asep.

Dalam tanggapnnya, Sekda Pangandaran, Drs. H. Kusdiana, MM, menyampaikan terimakasihnya atas  evaluasi gubernur TPAD pun harus melakukan pembahasan secara cepat mengingat dengan sedikitnya waktu yang ada apabila tidak selesai tepat waktu akan berpengaruh pada realisasi.

Secara kebijakan umum, kata Kusdiana, Pemkab Pangandaran dalam menyusun Raperda APBD tahun anggaran 2021 harus konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Raperda tentang APBD, sesuai ketentuan pasal 310 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kata Kusdianan, Pemkab Pangandaran telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 prioritas pembangunan nasional dan 10 prioritas pembangunan provinsi tahun 2021.

“Untuk anggaran pendapatan daerah pada Raperda APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1.438.533 trilyun dan untuk anggaran belanja Rp 1.452.033 trilyun. “terang Kusdiana.

Terhadap target penerimaan pembiayaan daerah yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp20 milyar, kata Kusdiana, harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya silpa yang direncanakan.

Sementara terhadap penyediaan alokasi anggaran untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp 6,5 milyar, dengan rincian seluruhnya dialokasikan untuk penyertaan modal daerah pada BUMD PDAM dan BPR, dan ini, menurut Kusdiana, dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah, dengan berpedoman pada pasal 78 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi pemerintah daerah. 

Terhadap kode rekening penganggaran pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah dalam Raperda Kabupaten Pangandaran tentang APBD dan Raperbup Pangandaran tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021 yang belum sesuai dengan ketentuan, imbuhnya, agar diformulasikan kembali sesuai dengan keputusan menteri dalam negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua banggar, Solihudin, S.IP, mengatakan, hasil penyempurnaan avaluais ini sudah cukup jelas mengenai poin-poin tersebut, namun ada beberapa yang perlu di sikapi mengenai Perpres tentang P3K dan saat ini Pemkab Pangandaran mempunyai 128 P3K yang sudah lolos seleksi.

“Untuk gaji dan tunjangan P3K ini diserahkan ke pemda, apakan anggaran tersebut sudah diakomodir, “ujar Solehudin.

kemudian untuk JKN KTP dengan anggaran Rp 21 milyar, sambung Solehudin, apakah sudah dengan kajian yang tepat dengan biaya anggaran tersebut.

“Kami meminta kejelasan dari pemerintah daerah terkait P3K  untuk tahun tahun 2021 terutama yang sudah lolos seleksi, “kata Solehudin lagi.

Sementara H.Idi Supriadi, S.Pd, menambahkan dengan mempertanyakan kaitan hasil penyempurnaan anggaran DPRD setelah evaluasi, kaitan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), apakah ini sudah melalui pengkajian yang rasional untuk tahun 2021 dan apakah target bisa tercapai, dan apabila tidak tercapai lalu langkah apa yang akan di lakukan pemda juga hal yang berkaitan dengan belanja modal, berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang dikerjakan tahun 2020 yang melebihi anggaran.

Menanggapi pertanyaan anggota Banggar, Sekda Pangandaran, Kusdiana, menyampaikan, kaitan dengan gaji untuk P3K sudah dianggarakan dan sudah berkoordinasi dengan BKPSDM.

“intinya anggarann untuk  itu sudah ada, “jelasnya.

Sementara kaitan dengan PAD, tahun 2021 bertambah menjadi Rp 350 milyar sehingga target bisa tercapai, kemudian terkait beanja modal sudah dianggarkan dan sesuai aturannya dan untuk anggaran DPRD ini berpatokan pada apresal yang sudah yang ada

“Dan untuk KONI sudah sepakat di APBD murni dianggarkan Rp 2,3 milyar sedangkan sisanya di APBD perubahan dan SPM untuk pencairan sampai dengan tanggal 10 desember lewat dari itu kami tidak bisa memproses, “jelas Kusdiana.

Pada sesi akhir rapat, Ketua DPRD, Asep Noordin, tidaklua mengucapkan terimakasih kepada TPAD  atas penjabaran evaluasi yang memang harus diselaraskan serta disesuaikan dengan evaluasi gubernur karena pada prinsipnya penyelenggaraan anggaran di Kabupaten Pangandaran harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Asep juga meminta agar dalam tata cara penulisan supaya diperhatikan supaya tidak ada lagi evaluasi dalam penyusunan tersebut karena dari hasil evaluasi gubernur ini DPRD mengingikan agar  yang menjadi catatan ataupun revisi dari provinsi dapat menjadi acuan sehingga tidak ada persoalan dikemudian hari.

“Dan mengenai pembahasan lebih rinci kita meminta progressnya saja namun harus tetap ditanggapi dengan serius, “ucap Asep.

Terkait anggaran DPRD yang menyoroti bimtek dan kendaraan untuk diperhatikan, dan pada prinsipnya apa yang dulu sudah ditetapkan tentu menjadi sebuah kewajiban pemeritah daerah untuk merealisasikan, karena hasil evaluasi gubernur ini tidak main-main secara tertulis sudah mendapat tanggapan dari pemerintah daerah dan sudah disampaikan kepada DPRD.

“Seperti tadi disampaikan TPAD ini sudah diformulasikan kembali, dan DPRD tinggal menunggu hasil formulasi dan perbaikannya kemudian merealisasikannya, “imbuh Asep. (PNews)

SESUAI KEINGINAN WARGA PEMDES SIMPANG BANGUN JALAN PASAR DARI DD TAHAP 3 TAHUN 2020

Pangandarannews.com/tasiknews-Program Dana Desa (DD) tahap 3  tahun 2020 Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan pasar, dan ini merupakan menjawab keinginan warga.

Seperti dituturkan Kepala Desa Simpang, Budi, setelah jalan pasar ini terealisasi diharapkan dapat memperlancar mobilisasi warga dalam melaksanakan kegiatan yang tentunya akan berdampak positif kepada peningkatan perekonomian.  

Budi mengatakan, kegiatan pembangunan Infrastruktur pada tahap ini, merupakan usulan masyarakat melalui musyawarah desa (museds) bersama BPD, LPM dan tokoh masyarakat  beberapa waktu lalu.

Dengan adanya pembangunan jalan pasar ini,kata Budi,  nantinya akan mempermudah jalur lalulintas serta memperlancar roda perkekonomian sehingga laju perekonomian warga pun terus lebih menggeliat.

“Mudah-mudahan dapat bermanfaat serta bisa membantu masyarakat khususnya warga Desa  Simpang, “ucapnya.(13/11)

Masyarakat pun menyambut baik dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut, karena pihak pemerintah desa sudah memberikan jawaban apa yang selama diinginkan warga serta mereleasikannya.

“Atas nama warga saya merasa senang karena pihak pemdes sangat peduli dan mendengar apa yang diinginkan warganya, “ungkapnya. (ANWARWALUYO)

SEJUMLAH KADER POSYANDU KECAMATAN CIPATUJAH IKUTI PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KADER

Pangandarannews.com/tasiknews- Muspika Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya kembali melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas kader posyandu yang digelar secara bergilir di 15 desa, salah satunya di Desa Tobongjaya dan Bantarkalong yang dilaksanakan di halaman kantor Desa Tobongjaya.(13/11)

Camat Cipatujah  Darya S.Ip dalam sambutannya menyampaikan, pembinaan dalam upaya penguatan kapasitas kader posyandu ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menguatkan pengetahuan dan pemberdayaam kader posyandu sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan sejumlah program terkait kesehatan masyarakat, kesehatan ibu hamil dan anak serta pemberdayaan maayarakat dalam progres pembangunan di daerahnya.

Selain pembinaan secara umum, lanjutnya, dalam kegiatan ini juga dilakukan penguatan kapasitas kader terkait pengelolaan administrasi dan penguatan peran posyandu oleh tim kesra,

“Untuk wilayah Kecamatan Cipatujah ada 485 orang kader posyandu di 97 posyandu yangtersebar di 15 desa, “jelas camat. (ANWARWALUYO)

ISI KEGIATAN JUMAT BERKAH POLSEK PANCATENGAH BAGIKAN SEMBAKO DAN SOSIALISASIKAN PROKES

pangandarannews.com/tasiknews-Berangkat dari keprihatin melihat kondisi perekonomian masyarakat saay pandemi covid, Kapolsek Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, AKP Iwan Sujarwo, berinisiatip berbagi kepada masyarakat yang sangat membutuhkan pertolongan saat ini, berupa pmbagian makanan dan pakaian serta kebutuhan primer yang masyarakat butuhkan untuk bertahan hidup saat ini, yang dikemas dalam kegiatan Juma’t Berkah.(13/11)

Dalam yang diawali dari Desa Cibongas, Tonjong dan  Desa Margaluyu yang paling ujung di wilayah Kecamatan Pancatengah, kapolsek pun tak canggung untuk mnyapa masyaraat serta membagikan langsung bantuan tersebut, serta tidak lupa dengan memberikan pengarahan terkait penerapan protokol kesehatan (Prokes) dan selalu menjaga kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan dan jaga jarak.

“Mudah-mudahan kegiatan ini disamping dapat ikut membantu masyarakat juga dapat memutus mata rangkai penyebaran covid, “ujar Iwan. (UDIRUSTANDI-ANWARWALUYO)

SELAMA DUA HARI PANWASCAM SE-KABUPATEN PANGANDARAN IKUTI TOT

PANGANDARANNEWS.COM-Untuk persiapan kegiatan pengawas di tingkat kecamatan (Panwascam) yang akan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada PTPS pada tanggal 16 November 2020, Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran selama dua hari (14-15/11) menggelar Training Of Trainer (TOT) Bimbingan Teknis Pengawas PTPS yang dihadiri panwascam se-kab Pangandaran dan satu orang staf divisi SDM, bertempat di salah satu hotel di Pangandaran. (14/11)

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan di depan para peserta bimtek bersukur TOT sudah bisa dilaksanakan yang akan diimplementasikan ke PTPS tanggal 16 november 2020. 

“Rekan-rekan yang hadir sekarang pada bimtekini nantinya bertugas untuk mentransfer informasi ini ini pada petugas TPS, dan saya berharap  setelah dilantik dan mengikuti bimtek ini jangan ada PTPS yang mengundurkan diri, "tegas Iwan.

Tugas PTPS itu berat tapi seluruh petugas harus bisa menyampaikan sekalipun itu berat bisa menjadi ringan, tapi, kata Iwan, pihanya pun akan hadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya yang diharpakan diikuti secara seksama.

"Harapan saya, jangan hanya melaksanakan kewajiban saja tapi kita harus punya itikad dan niat bahwa PTPS itu merupakan ujung tombak di lapangan sehingga PTPS harus bisa memahami tugas dan fungsinya, “pungkasnya. (Tn)

SAMBUT HARKESNAS, POLRES DAN DINKES KABUPATEN TASIK SOSIALISASIKAN PENGUATAN PROKES

Pangandarannews.com/tasiknews-Dalam rangka menyambut Hari Kesehatan nasional (Harkesnas)  ke 56 tahun 2020, Polres dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya gelar sejumlah kegiatan penguatan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) pada warga, diantaranya gerakan tepuk tangan selama 56 detik dan membagikan sejumlah masker, bertempat di Alun-alun Singaparna. (12/11)

Jajaran Polres Tasikmalaya, kasat lantas : Iptu E.kosasih S.H,.M.H, KBO Iptu Tono Suherman, Kanit Turjawali Ipda Yudi Risnandar S.H, Kanit Laka Ipda Solihin S.H, dan Anggota Sat Lantas Polres dan  Dinas Kesehatan yang dipimpin Dr. Reti (Kasi Promkes), dengan melibatkan masyarakat, turun ke jalan-jalan dan menyapa langsung masyarakat untuk mensosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan di masa pandemi sekarang.

Seperti disampaikan Kanit Turjawali Ipda Yudi Risnandar, SH, dalam pesan whatsappnya, kegiatan ini  merupakan bertujuan untuk penguatan pada masyarakat agar tetap mematuhi Protokol Keshatan.

“Karena hal tersebut merupakan salah satu upaya ntuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, “ungkapnya. (ANWARWALUYO)

SELAIN DITOLAK PASLON, KESBANGPOL MPUN MENOLAK RENCANA DEBAT CABUP-CAWABUP PANGANDARAN DI BANDUNG

Kepala Kesbangpol Kab Pangandaran, Dedih R

Pangandarannews.com-Selain ditolak salah satu pasangan calon (paslon) Bupati-Wakil Bupati Pangandaran, rencana debat cabup-cawabup, yang akan dilaksanakan di Bandung juga mendapat penolakan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran, Dedi Rakhmat.

Kata Dedi, ia akan menggelar rapat koordinasi serta  dengan mengundang KPU dan Bawaslu, untuk  meminta agar pelaksanaan debat kandidat Cabup-Cawabup dilaksanakan di Pangandaran.

Setelah ramai jadi perbincanga di sosial media, Dedi mengaku, mendapat intruksi langsung dari Plt bupati Pangandaran untuk melakukan kordinasi dengan KPU.

“Selain membahas lokasi debat kandidat, kami juga akan membahas teknis pemilihan untuk hak pilih yang pada hari pencoblosan nanti sedang di rawat di Puskesmas dan rumahsakit, “terangnya.(9/11)

Dedih juga menjelaskan, dalam pelaksanaannya nanti secara regulasi jumlah orang yang ada di lokasi debat sudah diatur dan tetap mengacu pada protokol kesehatan, antara lain dengan menugaskan petugas dari Dinas Kesehatan atau gugus tugas yang akan memantau di lokasi debat tuntuk  mengantisipasi adanya peserta yang pingsan atau mendadak sakit.

 “Dan jujur, secara kelembagaan kami juga tidak setuju kalau debat cabup-cawabup digelar di Bandung, karena terkesan tidak memiliki kecintaan pada daerah sendiri,”pungkasnya. (PNews)