WARGA PANGANDARAN DISARANKAN LAKSANAKAN SHALAT IDUL FITRI DIGELAR DI LAPANGAN TERBUKA

PANGANDARANNWS.COM – Hasil rapat bersama Pemkab Pangandaran, MUI, Kemenag dan unsur lainnya, untuk pelaksanaan salat sunat Idul Fitri 1441 H, tetap dilaksanakan dan pelaksanaannya diperbolehka secara berjamaan namun disarankan di lapangan terbuka.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, H. Cece Hidayat, usai mengikuti rapat kordinasi.(18/5)

“Masyarakay bisa melaksanakan salat sunat idul fitri di tempat terbukan, namun dihimbau jemaah  untuk mengenakan masker dan tetap menjalankan protokol pencegahan penyebaran COVID-19, “terang Cece.

Dikatakan Cece, dan jika pada aat pelaksanaan shalat idul fitri cuaca hujan, maka bisa dilaksanakan di aula atau gedung olahraga (GOR), tapi tetap melalui protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Seperti,  sebelum digunakan GOR harus disemprot disinfektan terlebih dahulu, jemaah harus pakai masker dan shapnya pun diatur dengan jarak yang sudah ditentukan.

“Dan seandainya di daerah tersebut tidak ada GOR, salat sunat Idul Fitri bisa dilaksanakan di mesjid, tapi dengan ketentuan yang sama yakni mengikuti protokol pencegahan covid, “imbuhnya.

Tapi Cece juga menyarakan agar, agar warga yang sakit atau pemudik yang datang dari zona merah untuk tidak mengikuti salat sunat Idul Fitri berjamaah.

Ia menambahkan, sementara itu pelaksanaan takbiran pada malam hari hanya diperbolehkan dilakukan di mesjid, dan warga tidak diperbolehkan melakukan takbir keliling dengan mengarak bedug menggunakan kendaraan bak terbuka atau yang menimbulkan kerumunan masa.

“Pelaksanaan takbiran cukup dilakukan di dalam mesjid atau di rumah saja,”tegasnya. (PNews)

YAYASAN DHARMA MUDA BHAKTI PANCATENGAH GELAR RAPAT KERJA DAN PEMBENTUKAN LKP DI KECAMATAN PANCATENGAH

TASIKNEWS- Yayasan Dharma Muda Bhakti Pancatengah baru-baru ini menggelar rapat agenda kerja yayasan, yang dipimpin langsung oleh  Ketua yayasan, Irfan Cibong dan di dampingi Bpk Yoga Budi Permana selaku pendiri sekaligus pembina Yayasan.

Dengan agenda kerja yayasan, membangunan pemberdayaan masyarakat di wilayah Pancatengah khususnya di bidang  ekonomi melalui pembentukan Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP )

Sesuai dengan perannya, LKP merupakan salah satu bentuk satuan Pendidikan non formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti yang tercantum dalam , pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Adapun Lembaga Kursus yang di dirikan Yayasan Dharma Muda Bhakti Pancatengah , diantaranya, pertama, LKP Maria bergerak pada pelatihan Tata Rias Pengantin, yang didirikan di Desa tonjong, dipimpin Maria Augustin. Kedua, LKP Mustika untuk pelatihan menjahit, pelatihan elektro dan pelatihan mengemudi, berlokasi di Desa Cibongas, yang dipimpin oleh Asep abdul Aziz. Ketiga, LKP Raden, untuk pelatihan menjahit, yang didirikan di Desa Cibuniasih, dipimpin oleh Dedi Ruhenda. Dan keempat, LKP Mandiri, untuk pelatihan keterampilan menjahit, yang didirikan di Desa Cibongas dan  dipimpin oleh Aj Ma'ruf.

Yayasan Dharma Muda Bhakti Pancatengah membuat gagasan pembentukan lembaga kursus dan pelatihan atas dasar kepedulian terhadap masyarakat di wilayah kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, serta pengukuhan ini diharap mampu membawa kemajuan organisasi, sehingga ke depannya bisa lebih dikenal serta kiprahnya pun semakin dirasakan baik anggotanya maupun masyarakat luas.

Dalam agenda rapat pembentukan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut, pendiri Yayasan Yoga Budi Permana, menyampaikan kepada seluruh jajaran dari mulai Ketua Yayasan beserta Lembaga Kursus dan Pelatihan yang berada di bawah naungan yayasan agar mampu membawa nama baik yayasan serta Lembaga Kursus dan Pelatihan yang telah di bentuk serta konsisten dalam menjalankan roda organisasi sesuai perannya supaya yayasan atau pun LKP ini menjadi sebuah wadah yang bermanfaat bagi masyarakat .

Hal senada dikatakan pngawas yayan, Dedi Yanto RS, ia berpesan pada seluruh jajaran pengurus dan anggota agar dapat menjaga kekompakan dan kebersamaan serta tidak terjebak dalam perdebatan seiring situasi pada tahun politik seperti sekarang ini.

“Boleh beda aspirasi karena Itu merupakan konsekwensi logis demokrasi, akan tetapi kita tetap perlu menjaga kebersamaan dan kekompakan agar tidak terpecah belah, “tegasnya.(17/5)

Dedi saat dihubungi lewat telepon celullernya, juga mengatakan, Yayasan Dharma Muda Bhakti Pancatengah didirikan oleh Yoga Budi Permana, berdasarkan akta notaris Hj Emma Nurohima, nomer 9 tahun 2020 dengan no SK Kemenkumham No AHU-0007786.AH.01.04 Tahun 2020, yang berkedudukan di wilayah Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.

“Untuk susunan struktur organisasi yayasan, diantaranya Bpk Yoga Budi Permana sebagai pendiri sekaligus pembina, saya dan bapak Maman selaku penasehat yayasan, ketua diduduki bapa Irpan Cibong, sementara untuk sekretaris dijabat bapa Ali Topan dan bendahara oleh bapa Awan Mustika, “pungkas Dedi. (ANWARWALUYO)

PEMKAB TASIK BENTUK RT SIAGA TANGANI PENYEBARAN COVID-19 DAN KEAMANAN WILAYAH

TASIKNEWS-Sekretaris Dinas Perhubungan Tasikmalaya, Endang Arifin atau yang akrab disapa Gojim, datang ke tiga desa, antara lain, Desa Cikupa, ciawi dan Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal, untuk mensosialisasikan terkait percepatan penanganan Pandemi Covid-19 di wilayah Tasik Selatan.

Selain sosialisasi, Endang ditugaskan Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto, sekaligus untuk menyerahkan BOP senilai Rp 500 ribu bagi setiap RT Siaga yang dibentuk di tiap desa.

Menurut Endang, ada beberapa upaya Pemda Tasik dalam memerangi pandemi Covid-19 ini, diantaranya, melakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), pembentukan Satuan Gugus Tugas Covid-19 mulai dari pusat hingga di di tingkat Kecamatan bahkan pembentukan RT Siaga di setiap wilayah yang bertugas untuk memberi pemahaman terkait covid-19 terhadap masyarakat, mencata dan melaporkan situasi Pandemi Covid-19 di wilayah masing-masing.

“Apalagi saat menjelang hari raya Idul Fitri ini dikhawatirkan adanya lonjakan pemudik, sehingga dengan dibentuknya RT siaga hal tersebut akan segera terkoordinasikan dengan baik,”kata Endang.(16/5)

Ia juga menegaskan agar seluruh RT siaga yang sudah terbentuk bertanggungjawab, selain berfungsi dalam penanganan Covod-19 RT siaga pun dapat dipungsikan menjadi petugas keamanan lingkungan dengan menghidupkan kembali ronda malam di tiap setiap dusun.

“Hal ini sangat penting karena saat ini eskalasi kejahatan meningkat efek dari kesulitan ekonomi di tengah situasi pandemi covid-19 ini, “pungkasnya. (ANWARWALUYO)

AKIBAT UP DATE DATA COVID-19 KELIRU, BUPATI PANGANDARAN TEGUR KEPALA DINAS KESEHATAN

PANGANDARANNEWS.COM – Akibat diduga adanya kekeliruan terkait up date data Covid-19 yang dikeluarkan  Dinas Kesehatan, Bupati  Pangandaran, H. Jeje Wiradinata pun langsung menegur  Kepala Dinas Kesehatan, saat saat digelar virtual evaluasi PSBB yang dilaksanakan Gubernur Jawa Barat dengan 27 kepala daerah, bertempat di Command Center Sekretariat Daerah Pangandaran.(16/5)

Pada tanyangan saat virtual evaluasi PSBB berlangsung, tertulis indeks reproduksi dan level kewaspadaan tertinggi di Pangandaran dinyatakan dengan kategori tertinggi di Jawa Barat, dengan angka 4,9. Sehingga saat paparan berlangsung, Pangandaran pun menempati  daerah dengan level kewaspadaan 4 atau zona merah.

Akibat paparan yang keliru itu, bupati pun protes dan mempertanyakan mekanisme pengolahan data yang dilakukan gugus tugas Provinsi Jawa Barat.

"Pasien positif di Pangandaran sampai saat ini hanya ada satu orang dan itu pun sudah sembuh, mengapa Pangandaran bisa jadi zona merah dan indeks reproduksinya tertinggi,"tegas Jeje.

Jeje pun nampak kecewa dan marah dengan hasil evaluasi tersebut dan langsung berdiskusi dengan Kepala Dinas Kesehatan serta jajaran gugus tugas.

"Pak Kadis, saya harap jangan anggap sepele masalah data covid ini, dan kalau saya telepon angkat dong, “tegas Jeje.

Dan ucapan tersebut sempat  diulang-ulangi oleh Jeje, karena kecewa pada Kepala Dinas Kesehatan yang  kurang respons saat dihubungi melalui telepon celullernya.
Pada saat sesi tanya jawab, Jeje pun mempertanyakan hal itu kepada Gubernur Jawa Barat, yang langsung ditanggapi, saat ini pihaknya akan memeriksa kembali data tersebut.

"Mungkin karena harinya panjang sementara kasus hariannya tidak ada, oke kami akan telit lagi datanya ,"ungkap Ridwan Kamil, via telekonfrence.

Menurut Kang Emil, sapaan akrab gubenrur jabar, pihaknya juga menyarankan agar Dinas Kesehatan Pangandaran segera berdiskusi dengan tim dari pemprov untuk meluruskan data yang keliru ini.

"Saya juga tidak percaya dan mungkin data itu keliru, karena yang saya tahu kasus positif corona di

Pangandaran hanya satu dan itu pun sudah sembuh,"kata Kang Emil.
Menanggapi apa yang disampaikan gubernur, Jeje pun sependapat diduga ada yang salah dalam perhitungan atau pengolahan data,  dan bisa saja kesalahan ini ada di Dinas Kesehatan Pangandaran.

Jeje juga menegaskan, hasil rekap data dan perhitungan indeks reproduksi Covid-19 ini akan jadi acuan untuk memutuskan langkah apa yang akan diambil kedepannya. Dan kalau Pangandaran benar ada pada level kewaspadaan, level merah, berarti kebijakan PSBB akan dilanjutkan.

“Saya sangat hait-hati dan khawatir kalau-kalau saya melakukan langkah yang salah,"ucapnya.  (PNews)

INFO HARI INI, TIGA WARGA PANGANDARAN TERINDIKASI REAKTIF HASIL RAPID TEST COVID-19

PANGANDARANNEWS.COM –Dari hasil rapid tes covid-19, tiga orang warga Pangandaran dinyatakan positif virus corona.  Ketiga orang tersebut diantaranya, dua orang pasangan suami istri asal Desa Cimindi Kecamatan Cigugur dan satu orang wanita warga Desa Kertaharja Kecamatan Cimerak.

Kepada wartawan, Bupati Kabupaten Pangandaran, H. Jeje Wiradinata mengatakan, tiga orang yang terindikasi reaktif hasil rapid tes Covid-19 saat ini diharuskan menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing.

"Dan sayapun langsung mengintruksikan pada petugas untuk segera dilakukan swab test ke3 pada warga tersebut," kata Jeje. (16/5)

Menurut bupati, terungkapnya ktiga orang tersebut setelah petugas melaksanakan rapid test dadakan pada 516 warga, dan ini juga bukti keseriusan Pemkab Pangandaran dalam menjalankan langkah pencegahan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 secara maksimal, diantaranya dengan spontan terus melakukan rapid test pada masyarakat.

Jika nanti hasil swab test ke 3 sudah dilakukan pada ketiga orangwarga tersebut menunjukan hasil positif Covid-19, , kata Jeje, pihaknya akan melakukan tindakan sesuai protokol Covid-19.

“Dengan adanya temuan reaktif hasil rapid test Covid-19 ini, maka di lingkungan ketiga warga tersebut akan dilakukan rapid test secara massal, “terang Jeje.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, drg.Yani Ahmad Marzuki membenarkan, status reaktif hasil rapid test pada ketiga warga tersebut menunjukan ada kecenderungan gejala Covid-19.

"Jadi ketiga warga itu belum positif Covid-19 tetapi menunjukan gejala yang mendekati ciri-ciri terpapar Covid-19,"jelasnya..

Seperti diketahui, imbuh Yani, untuk perkembangan up date covid-19, berdasarkan data yang ada di Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pangandaran, saat ini satu pasien positif Covid-19 sudah sembuh, 8 PDP tersisa tiga PDP dan dari 530 ODP tinggal delapan ODP.  (PNews)

BUPATI TASIKMALAYA HARI INI LAUNCHING PENDISTRIBUSIAN DTKS DAMPAK COVID-19 PEMPROV JABAR

TASIKNEWS-Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto, hari ini (16/5) bertempat di Kantor Pos Cabang Singaparna melaksanakan lounching pendistribusian bantuan tunai dan non tunai dampak Covid 19 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Bulog Priangan Timur, Kepala Kantor Pos Tasikmalaya, Kepala Kantor Pos Cabang Singaparna, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Drs. Roni A. Sahroni, MM, Kepala Satpol PP Iwan Ridwan, S.IP, Camat dan Muspika Singaparna serta Mitra Gojek.

Kepala Kantor Pos Tasikmalaya, Akbar Anugrah Asdipasa, dalam sambutannya memastkan penyaluran bantuan ini dilakukan secara profesional, tepat jumlah dan tepat sasaran.

Menurut Akbar, penyaluran bantuan  tahap kedua ini merupakan bantuan untuk Non DTKS yang jumlahnya lebih banyak dari DTKS, sehingga dibutuhkan usaha yang luar biasa dari semua pihak.

“Kami berharap mitra gojek sebagai penyalur langsung bantuan bisa tetap menjaga profesionalitas, tepat sasaran dan tepat jumlah dalam proses penyaluran bantuan ini,”ucapnya.

Sementara itu, Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto dalam sambutannya menjelaskan, Pemkab Tasikmalaya akan menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak Covid 19 bagi warga yang belum menerima bantuan dari pusat, provinsi, dan Dana Desa (DD).

Jumlah masyarakat yang terdampak Covid 19 di Kabupaten Tasikmalaya sangat banyak, tapi kata bupati bantuan yang berasal dari berbagai sumber walau besarannya berbeda-beda, diantaranya  bantuan dari pusat, dari Kemensos, Pemprov, dan BLT Dana Desa, jumlah semua bantuan tersebut belum mencukupi semua masyarakat, sehingga untuk masyaraka yang belum menerima  akan menjadi beban pemda.

“ Sekarang Pemkab Tasik sedang dikaji, agar setelah selesai bantuan dari provinsi bisa diteruskan dengan bantuan dari Pemerintah Daerah, ”kata bupati.

Bupati juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat, Pos Indonesia, mitra gojeg dan semua pihak yang telah membantu penyaluran bantuan ini. (ANWARWALUYO)

UPDATE KASUS CORONA DI KABUPATEN PANGANDARAN PER 15 MEI 2020 PUKUL 16.00 WIB

PANGANDARANNEWS.COM – Ini up date grafik data terakit covid-19 di Kabupaten Pangandaran, hingga hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 pukul 16.00 WIB, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.

KASUS TERKONFIRMASI  COVID-19

Total    : 1 orang
Sembuh : 1 orang
WNI      : 1 orang
Laki2    :   orang
Perem : 1 orang
Usia
20 - 29 :  orang
30 - 39 :  orang
50 - 59 :  orang
60 - 69 :  1 orang

DALAM PENGAWASAN:

1. Total : 8 orang
2. Selesai : 4 orang
  - meninggal : 3 orang
3. Masih pengawasan: 1 orang
4  Laki-Laki : 3 orang
5. Perempuan :  5 orang
6. WNI :  8 orang
7. WNA : 0 orang
8. Usia :
< 5 th :
6-19    : 1 orang
20-29 : 1 orang
30-39 :
40-49 :
50-59 : 1 orang
60-69 : 3 orang
70-79 : 2  orang
>80    : 

DALAM PEMANTAUAN:

1. Total : 530 orang
2. Selesai : 523 orang
3. Msh pemantauan : 7 orang
4. Laki-Laki : 328 orang
5. Perempuan : 202 orang
6. WNI :  525 orang
7. WNA : 5 orang
8. Usia :
< 5 th :  10 orang
6-19    :    73 orang
20-29 :  221 orang
30-39 :   76  orang
40-49 :   69  orang
50-59 :   44 orang
60-69 :   27 orang
70-79 :    8 orang
>80      :    2 orang

ORANG TANPA GEJALA (OTG)

TOTAL : 61 orang
SELESAI : 61 orang

MASIH PEMANTAUAN :0

HASIL LAB. SWAB

Positif    : 1 orang
Negatif          : 31orang

Untuk masyarakat yang memerlukan informasi terkait Covid-19 di Kabupaten Pangandaran, bisa menghubungi covid19.pangandarankab.go.id atau di Hotline Call Center : 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran : 085320643695.

Dan ini selengkapnya Up Date Kasus Corona di Kabupaten Pangandaran per 15 Mei 2020 :
                   

AKIBAT PEMBAGIAN KURANG TEPAT SASARAN, SEORANG NENEK TUA LUPUT MENERIMA BANTUAN SOSIAL

TASIKNEWS-Seorang ibu yang sudah tua renta, Ema Markoh, warga Dusun Wangun tepatnya di Pamugaran Desa Cibongas Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, yang tinggal di sebuah rumah yang keadaannya (maaf) seperti gubug reyot, hingga saat ini luput dari perhatian pemerintah. Karena hingga saat ini Ema Markoh tidak pernah mendapat bantuan program jaring pengaman sosial pemerintah, bahkan untuk bantuan Covid 19 pun belum ada sama sekali padahal beliau sangat membutuhkan.

Sungguh miris karena selama bertahun-tahun hidup sendiri Ema Markoh tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah baik PKH,BLT,BPNT atau bantuan lainnya seperti  program bedah rumah.

“Ema ini sudah tua dan tinggal sendiri di rumah tapi Ema tetap bersyukur pada Allah SWT karena masih diberi umur dan kenikmatan hidup” tuturnya pada PNews.

Mungkin akibat tidak meratanya atau sistem pendataan masyarakat miskin yang kurang sempurna membuat warga seperti Ema Markoh luput dari program pemerintah untuk masyarakat kurang mampu.

Sebaiknya pemerintah daerah melalui Dinas Sosial pun harus segera mendata ulang warga penerima bantuan baik itu PKH, BPNT atau bantuan di masa covid-19 sekarang ini, dengan menurunkan petugas langsung ke lapangan sehingga tidak terjadi  seperti sekarang turunnya bantuan terkesan  tidak tepat sasaran. (ANWARWALUYO)

DI MASA PANDEMI COVID-19 SISWA BELAJAR DI RUMAH, EFEKTIFKAH ?

PANGANDARANNEWS.COM-Sejak wabah covid-19 melanda di Indonesia, seluruh pelajar di tanah air tidak bersekolah dan harus belajar dari rumah. Sejumlah negara termasuk Indonesia, telah melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran virus Corona (Covid-19). Salah satu langkah yang dinilai cukup efektif ialah dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Aturan tersebut, diantaranya membatasi sejumlah aktivitas di luar rumah. Tentu hal ini juga berlaku untuk kegiatan belajar mengajar yang akhirnya menutup sekolah untuk sementara waktu, sehingga siswa pun diwajibkan untuk mengikuti program Belajar dari Rumah (BDR) dengan metode pembelajaran jarak jauh berbasis online.

Untuk mereka yang berlatar belakang dari keluarga mampu secara finansial kebijakan ini tentu bukanlah masalah, tapi sebaliknya bagi siswa miskin keadaan ini ini sangat miris karena mereka tak bisa belajar dari rumah karena tak mempunyai handphone.

Di sisi lain, tidak sedikit juga yang mempertanyakan efektifitas BDR ini, karena menurut beberapa orangtua siswa, dengan metode berbasis on line dan siswa hanya menerima lembaran tugas-tugas pelajaran tentu akan berbeda jauh dengan cara tatap muka langsung.

Saat diminta komentarnya, salah seorang Kepala SD di Kecamatan Pangandaran, Amah Suryamah Ansyori, mengatakan, ada manfaat yang bisa dipetik dari kebijakan ini. Anak bisa lebih dekat dengan putra-putirnya.

“Si anak lebih banyak waktu bersama keluarga sehingga orangtua pun akan lebih mengenal karakter anak-anaknya, “ungkapnya, saat dihubungi melalui telepon celullernya. (14/5)

Amah mengatakan, bagi guru ini merupakan pengalaman pertama yang sangat berharga, mengajar dengan istem daring ternyata mengasikan juga dan menyita waktu. Karena setiap saat guru harus bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan para orangtua siswa tentang tugas-tugas yang haru dikerjakan putra-putrinya, walau sebenarnya tugas-tugas tersebut sudah sangat jelas.

Ini juga ternyata, kata Amah, menjadi pembelajaran terhadap guru-guru yang tadinya males untuk melek IT, karena sekarang harus paham dan bisa menggunakan android.

Disoal kendala bagi siswa yang tidak mempunyai handpone, Amah menuturkan, ini merupakan tugas guru datang ke rumah siswa tersebut untuk menjelaskan secara langsung kepada siswa terkait tugas-tugas yang harus dikerjakan.

“Jadi orang tua pun tidak merasa terbebani karena tidak harus membeli handpone dulu, “ucapnya.

Sementara beberapa orang guru yang ditemui PNews mengaku, hampir 3 bulan pelaksanaan program BDR, kini ada perasaan rindu suasana ruang kelas dan ingin bertemu siswa. Setiap hari bersama pada tempat yang sama tentu tidak mudah merubah kebiasaan tersebut.

“Untuk anak-anakku tetap konsentrasi dan belajar di rumah, mudah-mudahan kalian tetap semakin giat belajar dan jangan lupa berdoa, Insya Allah masalah ini akan segera berlalu dan kita akan bersama-sama lagi,”ungkapnya. (PNews)

SUDAH 20 TAHUN JALAN PENGHUBUNG KUJANG-CIDADAP KONDISINYA RUSAK PARAH

TASIKNEWS-Sejumlah masyarakat di Desa Kujang dan Desa Cidadap Kecamatan Karngnunggal mengeluhkan buruknya kondisi jalan yang menghubungkan kedua desa tersebut. Menurut warga, Pemkab Taikmalaya pun terkesan tutup mata walau pun kondisi jalan ini sering menjadi headline di media-media bahkan menjadi gunjingan nitizen di media sosial (medsos).

Menurut warga, yang tidak mau ditulis identitasnya, mengaku ia sangat kecewa terhadap Pemkab Tasik karena sudah hampir 20 tahun kondisi jalan di wilayahnya belum tersentuh perbaikan.
Menurutnya, saat kampanye gubernur beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Uu Ruzhanul Ulum, SE, dalam kampanyenya pernah menjanjikan jika ia terpilih ia akan memperbaiki jalan tersebut. Tapi sayang, hingga sekarang janji itu belum terealisasi.

“Hingga sekarang jalan ini masih becek dan licin saat diguyur hujan, sehingga tidak jarang banyakpengguna jalan yang terpeleset, “ungkapnya.(14/5)

Hal senada dikatakan salah seorang pengendara motor, Muzammil, kondisi jalan rusak ini sudah berlangsung lama dan hingga sekarang semakin parah karena hampir tiap hari diguyur hujan.

“Jika melewati jalan itu harus ekstra hati-hati karena hampir seluruh jalan rusak parah dan berlubang, sehingga banyak pengendara saling menghindari jalan yang seperti kubangan kerbau ini,”kata Muzammil.

Ia pun berharap Pemkab Tasik segera memperbaikinya karena jalan tersebut selain merupakan akses yang menghubungkan dua desa juga menjadi jalur perekonomian warga. (ANWARWALUYO)

5 WARGA SINDANGJAYA SELESAI JALANI ISOLASI KHUSUS SEGERA LAKUKAN RAPID TEST SEBELUM PULANG

PANGANDARANNEWS.COM-5 warga Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran yang sudah selesai menjalani masa isolasi, hari ini (13/5) akan pulang ke rumahnya masing-masing setelah sebelumnya mengikuti melakukan pemeriksaan rapid test. Dan sesuai janji Pemkab Pang ngandarankelima warga tersebut akan mendapat dana konfensasi sebesar Rp 280 ribu, dari akumulasi biaya hidup Rp 20 ribu per harinya.

Seperti disampaikan Kepala Desa Sindangjaya, Asep Roni, ini merupakan bentuk perhatian dan kasih sayang pemerintah daerah kepada warganya.

Roni juga menyampaikan permohonan maafnya apabila selama warga mengikuti masa isolasi, pelayanan serna sarana yang ada di tempat isolasi kurang memuaskan warga.

“Saya atas nama pemerintah sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan ini, “tutur Roni.(12/5)

Roni menyebutkan, isolasi khusus ini merupaka program pemerintah di masa pandemi covid-19 yang mewajibkan kepada seluruh para pemudik, terutama yang datang dari zona merah untuk menjalani isolasi sebagai upaya pemutusan penyebaran virus corona yang sedang mewabah ini.

“Saya juga atas nama pemerintahan Desa Sindangjaya mengucapkan terimakasih atas kerjasama dan kesadaran seluruh warga dalam membantu program pemerintah ini, “imbuh Roni.

Sementara saat ditanya, salah seorang keluarga warga yang sudah selesai melaksanakan isolasi, menyampaikan,ia merasa lega karena selama proses isolasi tidak ada gejala demam atau gejala lainnya.

“Sebelumnya kami merasa khawatir tapi setelah menjalani proses isolasi kami baru paham manfaat isolasi dan kini kami pun merasa lega, “ katanya. (Tn)

DPRD PANGANDARAN GELAR RAPAT PRIPURNA BAHAS LKPJ BUPATI AKHIR TA 2019

PANGANDARANNEWS.COM – Bertempat di ruang paripurna, DPRD Kabupaten Pangandaran beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 4 Mei 2020 menggelar rapat paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Akhir Tahun Anggaran 2019.

Ketua Panitia Khusus 1 yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pangandaran tahun 2019, Ucup Supriatna, di hadapan para peserta rapat menyampaikan, secara umum DPRD Kabupaten Pangandaran mengapresiasi terhadap capaian kinerja pemerintah kabupaten pangandaran dan atas capaian fiscal yang semakin baik.

Dikatakan Ucup, seluruh pencapaian tujuan pembangunan daerah dituangkan dalam pencapaian indikator makro pembangunan daerah yang meliputi Iindeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), rosentase penduduk miskin, prosentase pengangguran, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari 67,44 poin pada tahun 2018 menjadi 68,21 poin.

”Kondisi ini tentunya menjadi indikasi adanya peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Pangandaran,” ungkapnya.

Masih kata Ucup, persentase penduduk miskin pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun 2018, yaitu terjadi penurunan sebanyak 1.460 jiwa atau sebesar 4,53% dari jumlah penduduk miskin di akhir tahun anggaran 2018 sebanyak 32.190 orang, dimana jumlah penduduk miskin pada tahun anggaran 2019 sebanyak 30.730 orang.

Selanjutnya, Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat kabupaten pangandaran tahun 2019 sebesar 71,12 tahun atau meningkat sebesar 0,28 tahun dari 70,84 tahun pada tahun 2018 atau sudah mencapai 83,67 persen dari angka maksimal (standardUNDP/United Nation Development Programme 85 tahun).

Menurut Ucup, pihaknya mengapresiasi atas pencapaian terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angka Harapan Hidup (AHH) serta penurunan jumlah penduduk miskin di kabupaten pangandaran.

Untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2019, kata Ucucp, mengalami peningkatan sebesar 5,96% dibandingkan tahun 2018 sebesar 5,41% dengan daya beli masyarakat sebesar Rp9.423 ribu pada tahun 2019.

”Selain dari indikator makro pencapaian kinerja PDRB pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan, pada tahun 2019 PDRB atas dasar harga berlaku bertambah sebesar Rp 956,782 miliar pada tahun 2018 nilainya sebesar Rp10,366 triliun menjadi Rp11,323 triliun pada tahun 2019, ”terangnya.

Ucup juga menyampaikan, sebagaimana tercantum dalam LKPJBupati Pangandaran akhir ,tahun anggaran 2019, pendapatan daerah mencapai sebesar Rp1.474.724.169.544 atau sekitar 94,31% dari target pendapatan sebesar Rp1.563.716.813.518, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target sebesar Pp144.448.832.624 dan terealisasi sebesar  Rp114.813.035.209 atau 79,48%, dengan perincian, dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp918.746.783.597, terealisasi sebesar Rp864.020.472.345 atau 94,04% yang bersumber dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan target sebesar Rp500.521.197.297, realisasi sebesar Rp 495.890.661.990 atau sekitar 99,07% yang bersumber dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, alokasi dana desa dari APBN, BOS dan dana intensif daerah. Penyerapan pada belanja modal yaitu sebesar Rp499.054.520.067 atau 87,87% dari target sebesar Rp567.309.555.555,55. Penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp58.451.791.206, terealisasi sebesar Rp3.811.288.680,05 atau 6,52% yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya. Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp 6 milyar dan terealisasi sebesar Rp999.998.500.

Lebih jauh Ucup mengatakan, hasil pembahasan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang disajikan dalam dokumen LKPJ Bupati Pangandaran akhir tahun anggaran 2019, panitia khusus 1 telah menemukan dan mencatat beberapa hal, pertama, capaian nilai indeks pendidikan tahun 2019 sebesar 59,07 poin, meningkat sekitar 0,36 poin dari tahun 2018 yaitu sebesar 58,71 poin.

”Walau kenaikan tersebut masih tergolong rendah, kami apresiasi capaian ini,”tuturnya.

Kedua, lanjut Ucup, capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2019 sebesar 12,06 tahun, meningkat sekitar 0,2 tahun dari tahun 2018, yaitu sebesar 12,04 tahun.

Selanjutnya, kata Ucucp, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2019 mencapai 7,67 tahun, dengan kata lain, rata-rata penduduk Kabupaten Pangandaran yang berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan atau telah menempuh pendidikan formal selama 7,67 tahun. capaian tahun 2019 meningkat 0,09 tahun dari capaian RLS tahun 2018, yaitu sebesar 7,58 tahun. Hal ini menunjukan bahwa pendidikan masyarakat Kabupaten Pangandaran terus meningkat, walau pertumbuhanya masih sangat kecil.

Keempat, terkait urusan kepemudaan dan olahraga, Ucup menilai, program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, program peningkatan peran serta kepemudaan, program peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dipandang kurang optimal.

Kelima, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya (DAK SD), dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.72 milyar dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.72 milyar. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah 10 ruang kelas baru yang dibangun.

”Namun disini ada catatan, di dalam dokumen LKPJ tidak dilengkapi dengan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL-red),” ujarnya.

Keenam, pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya (DAK SD), dengan jumlah anggaran sebesar Rp761.200 juta dengan realisasi anggaran sebesar Rp761.2 juta dengan hasil yang dicapai dari kegiatan ini, 8 ruang toilet jamban yang dibangun. Ini jyga sama, di dalam dokumen LKPJ tidak dilengkapi dengan CPCL.

Ketujuh, rasio ketersediaan gedung sekolah berbanding jumlah guru di Kabupaten Pangandaran belum seimbang ini dikarenakan kurangnya jumlah guru PNS yang disebabkan masa pensiun.
Kedelapan, pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang perencanaannya kurang optimal, sehingga pencapaian target juga kurang maksimal, selain itukualitas konsultan dan pengawas konstruksi dinilai masih kurang memenuhi kualifikasi.
Selanjutnya, capaian nilai indeks kesehatan pada tahun 2019 sebesar 78,65 poin,meningkat sekitar 0,37 poin dari tahun 2018 yaitu sebesar 78,22 poin, namun kenaikan ini dinilai masih tergolong rendah.

Sebelas, capaian angka harapan hidup masyarakat Pangandaran tahun 2019 sebesar 71,12 tahun atau meningkat sebesar 0,28 tahun dari 70,84 tahun pada tahun 2018, atau sudah mencapai 83,67 persen dari angka maksimal (standard UNDP/United Nation Development Programme, 85 tahun), namun demikian kenaikan bidang ini pun masih tergolong rendah.

Duabelas, retribusi PKB mengalami penurunan karena sejak tahun 2019 retribusi PKB menjadi kewenangan Kabupaten Ciamis, hal ini disebabkan tidak adanya alat penguji di Kabupaten Pangandaran.

Ucup menambahkan, adapun penyelenggaraan urusan Pemda di Kabupaten Pangandaran pada urusan pilihan adalah sektor pertanian merupakan penyumbang tertinggi pada perekonomian, karena tahun 2019 kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)  sebesar 27,07% lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor pertanian Kabupaten Pangandaran memiliki beberapa potensi yang meliputi komoditas tanaman pangan dan holtikultura, komoditas palawija, komoditas biofarmaka, komoditas sayuran, komoditas buah-buahan dan juga peternakan. Namun optimalisasi dari keseluruhan potensi yang ada masih belum begitu terasa dan belum terlihat adanya perubahan yang signifikan, peningkatan produksi pertanian masih terkendala faktor irigasi dan sumber daya manusia karena selama ini masih kurangnya komunikasi antara DPRD dengan SKPD sebagai mitra kerja terkait pelaksanaan program dan kegiatan.

“Program bantuan benih ikan perlu ditingkatkan dan penyebarannya harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah,  sementara retribusi tempat pariwisata hanya terealisasi sebesar 67,17%, hal ini dipicu oleh isu gempa dan tsunami sehingga menyebabkan wisatawan mengurungkan untuk berkunjung ke Pangandaran,” jelasnya.

Menurutnya, terkait penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat, jumlah tugas pembantuan yang diterima Kabupaten Pangandaran sebanyak 7 program yang disebar di  2 dinas/instansi. Seluruh program pembantuan telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaanya terdapat dinas yang mengalami permasalahan.

Dan yang menjadi catatan dalam pembahasan panitia khusus 1, kata Ucup, minimnya informasi, sehingga kurang pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang sumber dananya dari tugas pembantuan. Tapi walau demikian, pansus 1 menilai pelaksanaan pada penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima, secara umum telah berjalan dengan baik

Selanjutnya, ujar Ucucp, terkait  penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi kerjasama antar daerah, dengan pihak ketiga, dalam daerah, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah,  pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah, Pemkab Pangandaran sudah dapat melaksanakan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dengan baik walaupun masih ditemukan sejumlah permasalahan atau kendala dalam pelaksanaannya.

Ucup menuturkan, pansus 1 merumuskan rekomendasi DPRD atas  LKPJ Bupati Pangandaran akhir tahun anggaran 2019, diantaranya, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pangandaran terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun demikian pencapaian IPM harus tetap ditingkatkan.

Dan kata Ucup, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran untuk capaian rata-rata lama sekolah, dan  pemda juga harus mendorong peningkatan PAD yang bersumber dari pajak daerah dan restribusi daerah berdasarkan data potensi pajak daerah dan restribusi daerah yang akurat. SKPD penghasil PAD perlu memperhitungkan asumsi target pendapatan yang terukur berdasarkan analisa data potensi yang akurat, serta lebih meningkatkan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga ketidaktercapaian target PAD sebaiknya bisa dikaji secara cermat dan perlu diambil langkah-langkah strategis.

SKPD juga diharapkan memiliki data potensi pajak, dalam menerapakan dan menegakan ketentuan hukum bagi wajib pajak/restribusi yang tidak memenuhi kewajiban supaya tegas dan lebih ditingkatkan pengawasan terhadap petugas pemungut pajak. Dalam bingkai kebijakan nasional, Kabupaten Pangandaran memiliki poin strategis, antara lain sebagai kawasan strategis pariwisata nasional sebagaimana tercantum dalam rencana tata ruang wilayah nasional dan RIPPARNAS.

Demikian juga kedudukannya dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat, poin strategis ini perlu menjadi fokus sinergitas, sinkronisasi dan koordinasi dalam mewujudkan pangandaran sebagai tujuan wisata berkelas dunia. Oleh karena itu, perlu adanya agenda terstruktur dan perencanaan yang baik yang dikomunikasikan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan menyusun rincian program dan membentuk tim percepatan pengembangan pariwisata.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, menurutnya, SKPD harus melakukan perencanaan dengan cermat dan terukur, baik dari sisi sumber daya manusia, penganggaran maupun ketepatan waktu pelaksanaan dan pelaporan, perlu optimalisasi terhadap sektor pertanian yang merupakan penyumbang terbesar perekonomian di Kabupaten Pangandaran. Selain itu perlu juga ada peningkatan komunikasi antara SKPD dengan komisi-komisi DPRD sebagai mitra kerja.

Urusan pendidikan dan kepemudaan, imbuh Ucup, agar dipisah, sehingga urusan kepemudaan di dapat berjalan secara optimal.

Sementara  untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui koperasi atau BUMDes perlu dilakukan pendampingan dan pembinaan dalam pembentukan peraturan-peraturan desa menuju desa mandiri dan berdaya secara ekonomi, perlu adanya upaya peningkatan investasi sektor primer yang dipadukan dengan pengembangan pasca produk/nilai sehingga mampu menarik para investor, dan sektor ini juga perlu dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dari lingkup satuan polisi pamong praja agar fungsi menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat secara optimal serta penegakan perda dan ketertiban masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal karena hal ini berkaitan langsung dengan kondusifitas pariwisata di kabupaten pangandaran.

“kami senantiasa mendorong pemerintah daerah untuk mendirikan mall pelayanan publik untuk percepatan pelayanan, akurasi pelayanan dan fleksibilitas kerja, sehingga pelayanan pada  masyarakat pun bisa dilaksanakan secara purna,”pungkasnya. (PNews)

TERJADI DATA GANDA PENERIMA, PENYALURAN BTNT COVID-19 JABAR DI KAB TASIK MENUAI KRITIK

TASIKNEWS-Pembagaian Bantuan Tunai dan Non Tunai (BTNT) dari Pemprov Jawa Barat senilai Rp 500 ribu dengan rincian untuk sembako Rp 350 ribu dan uang tunai Rp 150 ribu, untuk 14 di Kecamatan Karangnunggal, secara simbolis mulai didistribusikan PT.POS Indonesia, yang disaksikan langsung muspika, diantaranya, Camat Karangnungga, Asep. M. Dahliana, STP. MM, Danramil 1215 Mayor, Inf. Kurniadi, Serta Kapolsek H. Asep Ishak, S.IP. (09/5)

Namun penyaluran bansos untuk masyarakat terdampak covid-19 ini ternyata ditanggapi dengan banyaknya komentar terutama dari para kepala desa dan tokoh masyarakat menilai salah sasaran. Karena bantuan ini sesuai aturan diperuntukan bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan lain dari pemerintah, seperti Pemerima PKH, BPNT DL dan Bantuan lainnya, tapi fakta di lapangan banyak bantuan tersebut ternyata masih banyak yang menerima BTNT ini.

Dari hasil pantauan di lapangan saat ikut menyaksikan pendistribusian yang melibatkan jasa pengiriman  ajeg on line (Ojol) dalam pendistribusianya, ternyata masih banyak penerima dengan data ganda yang tercatat sebagai penerima bantuan PKH dan BPNT.

Kepala Desa Sarimanggu, Indra Nuriyana, mengakui hal ini memang masih dalam pengkajian ulang untuk selanjutnya menunggu Intruksi. Karena memang dari 19 data yang terdaftar di Desa Sarimanggu, 17 diantaranya tercatat menjadi penerima Bantuan Rutin PKH dan BPNT.

“Sehingga penyaluran BTNT ini terpaksa kami tangguhkan dulu, ini kami lakukan untuk adanya rasa keadilan bagi  warga, “ungkap Indra.

Sementara seperti diketahui, rincian penerima bansos di wilayah Tasikmalaya Selatan (Tasela), diantaranya, Kecamatan Culamega 428 orang, Bantarkalong 258, Bojongasih 345, Karangnunggal 494, Cipatujah 1.098, Cikalong 743, Cikatomas 470, Pancatengah 551, Jatiwaras 571, Cibalong 135, Parung Ponteng 550, Sodonghilir 930, Taraju 319, Bojonggambir 433, Sukaraja 147 dan Kecamatan Salopa sebanyak 555 orang.

Seluruh data yang ada di tiap kecamatan ini, ternyata masih banyak terjadi dan ditemukan sejumlah data ganda warga penerima.

Seperti disampaikan salah seorang tokoh masyarakat, ia merasa heran dengan pernyataan baik dari pemerintah psat, pemprov hingga pemkab, dalam penyaluran bantuan sosial ini harus tepat sasaran dan tidak ada data ganda penerima bantuan.

Tapi kenyataan dilapangan yang mendapatkan BTNT ini, menurutnya, ternyata warga yang sudah rutin menerima bantuan pemerintah tiap bulan.

“Entah dari mana muncul data ini, yang jelas korban dari semerawutnya sistem data ini adalah pemerintahan tingkat bawah, seperti RT, RW dan desa, “tegasnya. (ANWARWALUYO)

KORBAN KEBAKARAN DI BATUKARAS DAPAT BANTUAN PEMKAB PANGANDARAN

PANGANDARANNEWS.COM-Korban musibah kebakaran, keluarga Kusmayadi, warga RT 32 RW 14 Dusun Nagrog Desa Batukaras Kecamatan Cijulang, tadi siang (11/5) mendapat bantuan sembako dari Pemkab Pangandaran yang diserahkan langsung oleh Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata.

Kepada keluarga korban bupati meyampaikan ikut berbelasungkawa serta berjanji akan memberikan sumbangan sebesar Rp 20 juta, dalam bentuk material bangunan.

“Mudah-mudahan keluarga korban diberi kesabaran, “kata bupati.

Seperti diketahui, rumah keluarga Kusmayadi (55), ludes akibat kebakaran yang terjadi sekitar jam 8.00 WIB pada hari tanggal 10 mei kemarin.

Rumah berukuran 4 x 5 meter yang ditempati berdua dengan isterinya ini, dilalap si jago merah saat rumah dalam keadaan tidak berpenghuni  karena ia dan istrinya sedang pergi ke sawah.

“Sekarang saya hanya bisa pasrah, karena semuanya barang habis terbakar, termasuk perhiasan emas seberat 10 gram milik istri saya,”ungkapnya.  (Tn)