TERJADI DATA GANDA PENERIMA, PENYALURAN BTNT COVID-19 JABAR DI KAB TASIK MENUAI KRITIK

TASIKNEWS-Pembagaian Bantuan Tunai dan Non Tunai (BTNT) dari Pemprov Jawa Barat senilai Rp 500 ribu dengan rincian untuk sembako Rp 350 ribu dan uang tunai Rp 150 ribu, untuk 14 di Kecamatan Karangnunggal, secara simbolis mulai didistribusikan PT.POS Indonesia, yang disaksikan langsung muspika, diantaranya, Camat Karangnungga, Asep. M. Dahliana, STP. MM, Danramil 1215 Mayor, Inf. Kurniadi, Serta Kapolsek H. Asep Ishak, S.IP. (09/5)

Namun penyaluran bansos untuk masyarakat terdampak covid-19 ini ternyata ditanggapi dengan banyaknya komentar terutama dari para kepala desa dan tokoh masyarakat menilai salah sasaran. Karena bantuan ini sesuai aturan diperuntukan bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan lain dari pemerintah, seperti Pemerima PKH, BPNT DL dan Bantuan lainnya, tapi fakta di lapangan banyak bantuan tersebut ternyata masih banyak yang menerima BTNT ini.

Dari hasil pantauan di lapangan saat ikut menyaksikan pendistribusian yang melibatkan jasa pengiriman  ajeg on line (Ojol) dalam pendistribusianya, ternyata masih banyak penerima dengan data ganda yang tercatat sebagai penerima bantuan PKH dan BPNT.

Kepala Desa Sarimanggu, Indra Nuriyana, mengakui hal ini memang masih dalam pengkajian ulang untuk selanjutnya menunggu Intruksi. Karena memang dari 19 data yang terdaftar di Desa Sarimanggu, 17 diantaranya tercatat menjadi penerima Bantuan Rutin PKH dan BPNT.

“Sehingga penyaluran BTNT ini terpaksa kami tangguhkan dulu, ini kami lakukan untuk adanya rasa keadilan bagi  warga, “ungkap Indra.

Sementara seperti diketahui, rincian penerima bansos di wilayah Tasikmalaya Selatan (Tasela), diantaranya, Kecamatan Culamega 428 orang, Bantarkalong 258, Bojongasih 345, Karangnunggal 494, Cipatujah 1.098, Cikalong 743, Cikatomas 470, Pancatengah 551, Jatiwaras 571, Cibalong 135, Parung Ponteng 550, Sodonghilir 930, Taraju 319, Bojonggambir 433, Sukaraja 147 dan Kecamatan Salopa sebanyak 555 orang.

Seluruh data yang ada di tiap kecamatan ini, ternyata masih banyak terjadi dan ditemukan sejumlah data ganda warga penerima.

Seperti disampaikan salah seorang tokoh masyarakat, ia merasa heran dengan pernyataan baik dari pemerintah psat, pemprov hingga pemkab, dalam penyaluran bantuan sosial ini harus tepat sasaran dan tidak ada data ganda penerima bantuan.

Tapi kenyataan dilapangan yang mendapatkan BTNT ini, menurutnya, ternyata warga yang sudah rutin menerima bantuan pemerintah tiap bulan.

“Entah dari mana muncul data ini, yang jelas korban dari semerawutnya sistem data ini adalah pemerintahan tingkat bawah, seperti RT, RW dan desa, “tegasnya. (ANWARWALUYO)