INI SUDAH URGEN, PEMKOT BANJAR HARUS SEGERA BENTUK DEWAN PENDIDIKAN

BANJAR NEWS-Walu surat himbauan dari gubernur jabar, terkait Revitalisasi Dewan Pendidikan tingkat kota pada November 2019 telah di kirim ke Pemerintah kota Banjar, tapi sampai saat ini kepengurusan Dewan Pendidikan Pemkot Banjar hingga saat ini belum terbentuk.

Padahal menurut Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat, H.Dudu Nurzaman. S.Pd. M.Pd. saat dihubungi PNews lewat telepon celullernya, revitalisasi harus segera dilaksanakan oleh Pemkot Banjar.

Dikatakan Dudu, dewan pendidikan merupakan amanat Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pendidikan juga Peraturan Gubernur (pergub) pemprov Jabar pun sudah mengatur mekanismenya.

“Dan tentu ada resikonya apabila tidak mengindahkan aturan ini, ada konsekwensinya dan  surat peringatan dari gubernur jawa barat," Ujar Dudu.(18/1)

Oleh karena itu, kata Dudu, Pemkot Banjar harus segera melakukan rekrutmen dan membentuk struktur dewan pendidikan tingkat kota, tentunya dengan memberikan Surat Keputusan (SK) wali kota kepada sekretaris daerah .

"Dan saat ini Dewan Pendidikan Jawa Barat rerus  membangun komunikasi dengan dewan pendidikan kabupaten-kota untuk implementasi serta  pengawalan pergub terkkait pembentukan dewan pendidikan di daerah, "tandasnya.

Dikatakan Dudu, dalam surat edarannya gubernur sekaligus mensosialisasikan Pergub nomor 65 tahun 2019 tentang dewan pendidikan Provinsi, kota dan kabupaten yang masa jabatannya akan  habis harus,  secepatnya dilakukan rekruitmen melelaui seleksi murni calon anggota dewan pendidikan sesuai dengan regulasi yang baru melalui panitia seleksi.

 "Hingga saat ini daerah yang sudah melakukan revitalisasi baru Kabupaten Garut dan Bekasi, "Ujar nya lagi.

Sementara menurut pemerhati pendidikan Kota Banjar, Erwin, pembentukan Dewan Pendidikan tingkat kota harus segera dibentuk karena kepentingannya sudah urgen.

Tujuan dibentuknya Dewan Pendidikan ini, menurut Erwin, antara lain untuk dinamisasi dan fungsi kontrol terkait dengan dunia pendidikan di Kota Banjar.

“Apalagi gubernur kan sudah mengirimkan himbauan, nunggu apalagi? segera bentuk, “tegasnya. (TITO)

KENAIKAN HARGA CABE RAWIT DI PASAR BANJAR CAPAI RP.80 RIBU PER KILO GRAM

BANJAR NEWS-Menjelang akhir tahun beberapa waktu lalu hingga sekarang, harga cabai di pasar Banjar terus merangkak hingga menembus harga Rp 80 ribu per kilogram.

Hal tersebut dibenarkan seorang pedagang di pasar Banjar, Haryati, harga cabai melonjak karena minimnya pasokan dari pedagang besar dan petani, sehingga stok di pasar pun sedikit padahal kebutuhan banyak.

Haryati meyebutkan, kenaikan harga cabai ini terjadi pada semua jenis cabai, tetapi kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit hingga mencapai Rp 80ribu.

Kepada PNews ia juga mengungkapkan, kenaikan ini mulai terasa sejak akhir 2019, saat itu harganya  Rp 30 ribu, lalu merangkak naik di kisaran harga Rp 40 ribu sampai Rp 50 ribu.

“Dan hingga saat ini ini harga mencapai kisaran Rp 80 ribu, “jelasnya.

Ditemui secara terpisah, Kepala UPT Pengelola Pasar Banjar, Bahris. SE membenarkan, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, terutama komoditas cabai memang mengalami kenaikan yang cukup sifnifikan dan ia menilai kenaikan harga ini karena faktor cuaca yang tidak menentu membuat pasokan cabai dan komoditas sayuran lainnya jadi tersendat.

“Tapi kami tetap berusaha walau pun harganya terus naik, diharpkan tidak mengalami kelangkaan di pasar. “katanya.

Sementara menurut pedagang pecel dan goreng-gorengan, Atun, kanaikan harga cabai ini tentu mebuat menguras dompet.

"Hahargaan terus bae naek, tapi harga pecel hese rek naekeunna (harga naik terus tapi mau naikan harga pecel susah-red). “ ujarnya. (TITO)

KKG GUGUS 2 CIMERAK GELAR PERTEMUAN BAHAS DISIPLIN GURU

PANGANDARAN NEWS-Kelompok Kerja Guru (KKG) Korwil Kecamatan Cimerak, baru-baru ini melaksanakan kegiatan rapat kerja (raker), yang diikuti 90 guru PNS dan Non PNS dari 12 SD, diantaranya SD 1, 2, 3, 4 dan SD 5 Desa Sindangsari, SD 1, 2, 3 dan 4 Mekarsari, SD 1, 2 dan 3 Sukajaya bertempat di SDN I Sindangsari.(16/1)

Hadir dalam raker tersebut, Pengawas TK/SD  Korwil Cimerak, Joko Ngadiono, SPd. MPd sekaligus sebagai nara sumber.

Menurut Ketua Penyelenggara, H.Solihin, menjelaskan terkait keorganisasian KKG serta memaparkan  keuangan KKG yang bersumber dari iuran rutin tiap sekolah.

”Dengan kegiatan ini diharapkan masalah apapun yang berkaitan dengan proses pembelajaran dapat dipecahkan di sini, “ungkap Solihin.

Sementara Joko Ngadiono, SPd. MPd, di hadapan peserta raker, menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan guru terutama RPP  terbaru dengan istilah RPP Versi Nadim Makarim Mentri Pnedidikan Nasional sekarang.

Dengan RPP satu lembar, kata Joko, sekarang akan lebih praktis mengenai poin-poin yang ada dalam RPP.

Joko juga memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan PP 53, tentang Disiplin PNS, hususnya guru. Dari mulai disiplin waktu kerja, proses pembelajaran di sekolah, pendidikan berkarakter hingga jadwal pulang guru.

Diakatakn Joko, alangkah sangat terpujinya bila guru masuk dan pulang tepat waktu serta selalu menyambut kedatangan siswa di pintu gerbang.

“Dengan disiplin seperti itu tentunya akan tercipta disiplin positif bagi anak didik, “imbuhnya. (RASIMUN)

TENAGA HONORER BAKAL DIANGKAT JADI PNS TANPA TES ?

Masyarakat hendaknya berhati-hati jika menerima informasi yang terkait dengan pengangkatan tenaga honor menjadi PNS, karena bisa dipastikan berita tersebut bohong (hoaks).

Seperti di sampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang dilansir dari liputan6.com, menurut pihak PANRB, kedua informasi berupa pengumuman surat pemberitahuan terkait penerimaan CPNS 2019 tanpa tes dan tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu tidak benar sehingga berpotensi membingungkan masyarakat

Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Andi Rahadian, informasi palsu terkait penerimaan CPNS di lingkungan pemerintah pusat dan daerah tersebut bernomor BL:B/017/M.SM.01/2020, yang seolah-olah ditandatangani oleh Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo.Dan pengumuman palsu tersebut ditujukan kepada seluruh tenaga honorer guru, administrasi, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh, yag menyatakan tenaga honrer tersebut akan diangkat menjadi PNS tanpa mengikuti tes.

Dan untuk memastikan berita tersebut, kata Andi, sebaiknya masyarakat konfirmasi langsung ke Direktur Pengadaan dan Kepangkatan PNS BKN Pusat Jakarta, Drs Muh Iqbal dengan nomor Whatsapp 081953388478.

"Pengumuman yang beredar tersebut bukan dari Kementerian PANRB dan sudah dipastikan palsu karena untuk pengangkatan CPNS tetap harus melalui tahapan seleksi CPNS," tegasnya di Jakarta.(17/1)

Sedangkan untuk surat palsu lainnya ditujukan untuk para peserta seleksi PPPK, surat tersebut ditandatangani oleh SUB Verifikasi Data Reformasi Birokrasi Aparatur dan Pengawas, Muhammad Yusuf Ateh.

Dalam surat palsu tersebut berisikan penjelasan kebutuhan ASN untuk pemerintah pusat dan daerah dengan alokasi CPNS 50 persen dan PPPK 50 persen, dan juga tertulis dalam surat itu, instansi dapat mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional yang dapat diisi PPPK dengan memberi kesempatan kepada pegawai non PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus.

Andi dengan tegas menghimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap informasi yang beredar serta meminta masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima informasi dan melakukan konfirmasi kebenaran surat/informasi kepada Kementerian PANRB.

Sementara menurut Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo, ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 telah diserahkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), adapun tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2019 akan digelar pada akhir januari hingga pebruari mendatang melalui ujian berbasis komputer (Computer Assisted Test/CAT).

"Soalnya sudah diserahkan ke BKN, sesuai jadwal pokoknya," ujar Tjahjo, kepada awak media saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta.(13/1).

Tjahjo menambahkan, hingga kini pihaknya telah selesai melakukan seleksi administrasi perekrutan CPNS 2019 sebanyak 3,7 juta dari jumlah pendaftar sekitar 4,6 juta dinyatakan lolos seleksi administrasi.

“Dan penerimaan PNS untuk tahun 2020 akan dilakukan usai penerimaan PNS 2019 rampung dilakukan. “tandasnya. (PNews-net)

45 APARATUR DESA SE-KECAMATAN CIPATUJAH IKUTI BIMTEK SISKEUDES

TASIKNEWS-Beberapa hari lalu sebanyak 45 perangkat desa, diantaranya, sekretaris desa, kaur keuangan, staf pelaksana dari 15 pemerintah desa Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, mengikuti bimbingan teknik (Bimtek) terkait penyelenggaraan Sistem Keuangan Desa (Sikeudes) berbasis aplikasi teknologi informatika, di sebuah hotel di Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran.(17/1)

Dalam bimtek juga digelar review Siskeudes 2019 sekaligus launching Siskeudes 2020 untuk perencanaan administrasi tahun depan serta pemberian materi terkait pengelolaan admininistrasi keuangan desa yang diberikan sejumlah narasumber yang  berkompeten di bidang penyelanggaraan keuangan desa, seperti satuan tugas Siskeudes Pemkab Tasikmalaya, Camat Cipatujah, Kasi PMD dan Kasi pemerintahan Kecamatan Cipatujah.

Menurut Ketua Penyelanggara, Dedi Rohmatandi dalam laporannya menyampaikan, bimtek ini merupakan implementasi dari Peraturan Bupati nomer 02 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Sistem Keuangan Desa, yang bertujuan dan target penyelenggaraannya untuk meningkatkan kualitas perangkat desa dalam melaksanakan administrasi keuangan desa terutama dalam bidang sistem aplikasi berbasis IT.

"Peserta bimtek merupakan perangkat yang sehari-harinya berhubungan langsung dengan sistem pengelolaan administrasi keuangan desa, seperti sekdes, kaur keuangan dan staf pelaksana, “jelas Dedi.

Sementara Camat Cipatujah, Darya S.Ip, di hadapan seluruh peserta bimtek, menyampaikan, pengelolaan administrasi keuangan berbasis IT sengaja dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kapasitas dan kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan dan sistim pelaporan administrasi keuangan desa.

Darya berharap, hasil dari kegiatan ini dapat diimplementasikan oleh perangkat desa yang memiliki tanggung jawab mengelola keuangan di desa.

"Kami juga berharap seluruh peserta dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini untuk bekal kerja di desanya masing-masing. "kata Darya. (ANWARWALUYO)

PELANTIKAN PENGURUS NU DI MESJID AL FURQON AWALI KEGIATAN KEAGAMAAN DESA KEDUNGWULUH

PANGANDARAN NEWS-Ada yang tidak biasa saat shalat jum’at dan pengajian rutin bulanan di mesjid Jamie Al Furqon Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang, karena selepas pelaksanaan shalat ada pelantikan kepengurusan Ranting Nahdhotul Ulama (NU) Kecamatan Padaherang.(17/1)

Pelantikan yang dipimpin langsung Ketua PC NU Kabupaten Pangandaran, KH. Fauzan serta didampingi kepengurusan MWC NU kecamatan Padaherang ini merupakan sejarah karena pelaksanaannya dilakukan di mesjid.

Menurut Ketua NU Desa Kedungwuluh, Ade Kuswana, kegiatan ini juga merupakan awal kegiatan keagamaan di Desa Kedungwuluh yang bekerjasama dengan Penyuluh Agama (PA) Desa Kedungwuluh, Nana Hoeruman.

Kedungwuluh mengaji ini juga, kataAde, merupakan program gubernur jabar dan program Pangandaran mengaji yang digulirkan Pemkab Pangandaran.

“Adapun teknis kegiatannya dilaksanakan secara bergulir tiap-tiap DKM yang ada di desa kedungwuluh untuk tiap bulanannya, “imbuh Ade. (NANA-H)

RENCANA PEMBANGUNAN PERKANTORAN PEMDA PANGANDARAN AKAN DILENGKAPI ALUN-ALUN MEGAH

PANGANDARAN NEWS-Proses pembangunan kantor pemerintahanan Kabupaten Pangandaran di Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi, antara lain kompleks kantor pemerintahan dan alun-alun yang representatif, dn dipastikan pelaksanaanya akan dimulai tahun ini, yang diawali dengan pembangunan Kantor Sekertaris Daerah dan kantor-kantor SKPD serta fasilitas penunjang lainnya, seperti  alun-alun megah. Pembangunan Alun-Alun Kabupaten Pangandaran merupakan bagian dari Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sedang ‘ngabret’ melakukan percepatan pembangunan di wilayah Jabar.

Kepada awak media, Bupati Pangandaran. H. Jeje Wiradinata, saat usai mengikuti rapat paripurna dengan DPRD, mengatakan, selaras dengan visi “Kabupaten Pangandaran sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia”, diharapkan pembangunan alun-alun akan menjadi ruang publik baik untuk masyarakat umum atau  institusi pemerintah.

“Pembangunannya juga tetap akan mengacu pada kultur, pilosofi, potensi serta karakter kawasan sekitar, “ungkap bupati.(25/11-19)

Masih kata bupati, nantinya di alun-alun ada beberapa penunjang, seperti pintu masuk (entrance) utama, pelataran upacara, taman kecil, taman bermain, area hijau, pelataran pandang, sarana olahraga, area parkir mobil berkafasitas 80 kendaraan (di bawah lapangan olahraga), Food court, UMKM dan amphitheater.

Bupati Jeje memaparkan, area parkir disediakan di semi basement yang diletakkan di bawah pelataran upacara. Penempatannya memanfaatkan perbedaan ketinggian tapak.

Lebih jauh bupati mengatakan, seluruh area ini juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan formal pemerintahan ataupun untuk kegiatan publik lainnya.

“Dan jika suatu saat dibutuhkan, ruangan ini bisa lebih luas dengan menggunakan area di sisi utara dan selatan, “terang bupati.

Bupati menambahkan, ada beberapa kursi raflesia yang akan tersebar di sisi utara dan selatan alun-alun, dan ini merupakan bagian dari area utama alun-alun dengan skala ruang yang lebih kecil. Kursi ini seperti dibuat khas seperti bunga Raflesia Padma, yang sudah menjadi ikon  khas Pangandaran.

Selain itu, kata bupati, tersedia area pandang dan shelter dengan corak honje atau kecombrang (etlingera elatior), salah satu tanaman sejenis tumbuhan rempah berbentuk terna yang bunga dan berbuah serta bijinya dimanfaatkan sebagai bahan sayuran, dan tanaman ini banyak tumbuh di Pangandaran.

“Ada juga taman baca dan ruang display, yang berfungsi menjadi ruang baca yang berada di bawah pelataran pandang dan pelataran UMKM maupun dari basement, “imbuh bupati.

Selain sarana tersebut, seperti diketahui, di alu-alun juga nantinya akan dilengkapi juga dengan deck pandan, area antara lapangan upacara yang formal dan area amphitheatre yang lebih dinamis dan santai.

Ada juga area UMKM yang diperuntukan mewadahi dan mengelola para usaha kecil dan menengah yang akan berjualan makanan dan cenderamata. Di area ini masyarakat dapat mencicipi makanan atau membeli cendera mata produk lokal.

Sementara area playground disediakan untuk arena bermain anak yang dilengkapi dengan permainan-permainan menarik dan modern dengan sistim keamanan yang terjaga.

“Satu lagi, amphitheater yang berbentuk punggung penyu ini akan menjadi area untuk pentas kesenian dan acara budaya dengan konsep tempat duduk yang dinamis memungkinkan pengunjung dan wisatawan untuk menonton sambil menikmati sensasi panoramarumput hijau yang menghadap ke arah panggung, “pungkasnya. (PNews)

TELAN ANGGARAN Rp 137 MILYAR, JEMBATAN CIKIDANG DAN MUARA PAMUGARAN DIBANGUN TAHUN INI

PANGANDARAN NEWS-Untuk menunjang sarana transfortasi wisata, tahun ini Pemerintah Kabupaten Pangandaran dipastikan akan membangun dua buah jembatan dan ruas jalan penghubung di kawasan sekitar pesisir pantai.

Kedua jembatan tersebut, diantaranya, jembatan Sungai Cikidang, yang akan menghubungkan jalan di patai timur dengan pelabuhan Cikidang di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran dan jembatan di muara Pamugaran  yang akan menghubungkan jalan di pantai barat ke Pantai Karangtirta di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih hingga ke kawasan wisata Batuhiu di Desa Ciliang Kecamatan Parigi.

“Semuanya akan menelan anggaran sekitar Rp 137 milyar, “kata Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, saat ditemui di lokasi muara sungai Cikidang.(18/1)

Dikatakan Jeje, pembangunan jembatan dan jalan ini selain janjinya saat kampanye dalam pencalonan beberapa tahun lalu, juga karena kedua jembatan dan ruas jalan itu memang sangat diperlukan baik untuk alur transfortasi wisata juga untuk kepentingan masyarakat.

“Seperti jembatan Cikidang, ini sangat penting untuk kegiatan nelayan dari dan ke pelabuhan Cikidang tempat perahu-perahu ditambatkan, “imbuhnya.

Sementara untuk jembatan Sodongkopo yang menghubungkan Pantai Batukaras dan Bandara Nusawiru, rencananya tahun ini akan dibangun jembatan bally untuk alternatif sementara. Tapi, kata Jeje, ia kurang setuju karena kurang optimal, sehingga mendingan dibangun permanen saja nanti.

“Sementara untuk jalur dari Pantai Batukaras ke pantai Madasari di Desa Masawah Kecamatan Cimerak sudah selesai tahun 2019. “terangnya. (PNews)

ADA BEBERAPA YANG PERLU PERBAIKAN, LAUNCHING RSUD PANDEGA PANGANDARAN KEMUNGKINAN DIUNDUR.

PANGANDARAN NEWS-Dalam pertemuan persiapan launching Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandega Pangandaran hari jumat (17/1), yang dipimpin langsung Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dan dihadiri Wakil Bupati, H. Adang Hadari, Sekda, Kusdiana, Asisten Daerah, Kepala SKPD dan jajaran, Ketua dan Anggota DPRD Pangandaran, Manajenen RSUD Pangandaran dan pihak terkait lainnya, dibahas beberapa persiapan dengan pihak managemen RSUD, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan DPRD, yang intinya ada fisik bangunan yang harus disesuaikan dengan alat kesehatan.

“Saya akan membuat tim kecil, yang terdiri dari Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PU dan Anggota DPRD, “ungkapnya kepada awak media, usai pertemuan tersebut.

Bupati mengatakan, pihak Hutama Karya (HK) sebagai pelaksana pembangunan, meminta waktu sampai 20 Pebruari 2020, dan dapat dimengerti. Apalagi sebagian alat kesehatan belum tersedia karena sekarang sistemnya menggunakan e-katalog dan di LKPP belum tayang sehingga belum bisa belanja.

Masih di tempat yang sama, Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, meminta pemkab untuk tidak terburu-buru melakukan launching jika semuanya memang belum siap.

Menurut Asep, RSUD ini bukan gudang, tapi gedug tempat pelayanan kesehatan, maka semuanya harus bersertifikasi layak fungsi.

“Apalagi RSUD ini kan sudah menjadi kebanggan masyarakat, maka saat dibuka harus sesuai dengan yang dibayangkan, ”ujar Asep. (PNews)

DUA PENERIMA RUTILAHU DI SUKAMUKTI KINI SUDAH NIKMATI RUMAH BARU

Kades Sukamukti, Budi Haryono

BANJAR NEWS-Kepala Desa Sukamukti Kota Banjar, Budi Haryono, terus memperjuangkan rumah warganya yang sudah  tidak layak huni untuk mendapatkan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tahun 2019 lalu.

Menurut Budi, dua rumah warganya, Yeyet warga Rt 07/02 Dusun Sukamulya dan Aep Saepudin warga Rt 02/09 Dusun Tembung Kerta, sekarang sudah selesai direnovasi melalui program Rutilahu dari Anggaran APBD Kota Banjar.

“Dari 9 rumah yang sudah kami ajukan, Alhamdulillah kini mereka sudah bisa menikmati rumah hasil renovasi program rotilahu, “terang Budi, di sela-sela rapat bumdes.(17/1)

Budi juga berharap, dengan program Rutilahu ini diharapkan bisa merasa benar-benar terbantu, karena desa pun akan terus memperjuangkan untuk membantu masyarakat yang memang layak menerima program ini.

Sementara Sekertaris Desa, Nana Juhana, kepada Pangandaran News menyampaikan, program Rutilahu dari anggaran tahun 2019 baru dua rumah yang sudah bisa direalisasi, semula yang rumahnya kurang resik kini terlihat rapi, nyaman dan layak huni.

Nana menambahkan, bantuan yang bersumber dari APBD Kota Banjar sebanyak Rp 15 juta, dengan waktu renovasi sekitar dua minggu.

"Sebenarnya banyak yang kita ajukan di tahun 2019 tapi hanya dua warga saja yang bisa menerima, Insya Allah di tahun ini kami menargetkan lebih banyak dari tahun 2019, “ujarnya.(TITO S)

LAHAN EKS PEMBALAKAN LIAR KEMBALI DIHIJAUKAN Bupati Pangandaran :”Mudah-mudahan ini bukan gerakan simbolik saja”

PANGANDARAN NEWS-Bupati Pangandaran, H.  Jeje Wiradinata, memberikan apresiasi pada jajaran Kodim 0613 Ciamis, Polres Ciamis, Perhutani dan masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan penamanan pohon untuk mendukung penghijauan di Pangandaran.

Dalam kegiatan penanaman pohon yang juga dihadiri Wakil Bupati, H. Adang Hadari, Ketua DPRD Pangandaran, Adm Perhutani Ciamis, para Kepala SKPD dan staf, relawan, pelaku wisata hingga masyarakat setempat,  sebanyak 1.088 pohon, seperti pohon durian, ketik, mangga, jengkol dan petai ditanam di lahan seluas 13,6 Ha (136.000 m2).

Hal ini dimaksudkan untuk menggantikan tanaman yang rusak akibat pembalakan liar di blok Kitambaga petak 7A RPH Cisaladah BKPH Pangandaran, di Dusun Banjarsari Desa Selasari, Kecamatan Parigi.

Di sela-sela penanaman pohon, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, menyampaikan, ada sekitar 4.500 bibit pohon, seperti Kiara, Salam dan Kosambi dan Trembesi, juga ditanam.

Semua bibit yang ditanam ini, seperti Jeruk, Mangga, Pete dan Durian, kata Jeje, merupakan jenis tanaman yang akan meberikan manfaat untuk masyarakat.

“Saya berharap semua pihak menjaga dan merawatnya agar dapat tumbuh dengan baik, sehingga program penghijauan ini pun berhasil, “ucapnya. (16/1)

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk menghentikan kegiatan pembalakan liar serta
bisa menjaga hutan, karena seperti apa yang sudah ditanam hari ini tentunya kelak akan bisa menikmati hasilnya.

Bupati yakin, bencana kekeringan, banjir dan longsor, itu lebih banyak karena akibat perbuatan manusia yang hanya mencari keuntungan sesaat dengan melakukan pembalakan liar tanpa memikirkan kerusakan ekositem yang bisa mengaibatkan bencana alam.

“Dan sebagai salah satu bentuk upaya untuk menjaga hutan kita, kami akan membentuk Satgas Jaga Leuweung, yang anggotanya dari warga desa, “kata bupati.

Dikatakan bupati, jumlah anggota satgas ini sebanyak 150 orang, yang nantinya akan dilatih serta diberi pengetahuan agar bisa lebih memahami hutan, manfaat hutan, bagaimana akibatnya jika hutan rusak dan pengetahuan lainnya, sehingga satgas pun nantinya dapat mensosialisasikan ilmu yang didapatnya tersebut kepada warga lainnya.

“Jika ada masyarakat yang ingin memanfaatkan lahan, saya himbau agar melakukan koordinasi terlebih dahulu, karena memang masih ada lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, “kata bupati lagi.

bupati juga mengatakan, mudah-mudahan kegiatan hari ini menjadi sebuah momentum untuk menjaga keletestarian hutan sebagaimana fungsinya dan bukan merupakan kegiatan simbolik saja, karena seperti diketahui, lahan yang menjadi lokasi kegiatan penanaman bibit pohon ini merupakan 
hulu sungai yang mengalir ke Citumang, Green Canyon dan sungai-sungai lainnya.

“Tentunya aliran sungai ini juga bermanfaat bagi petani di wilayah Parigi, Cijulang, Cimerak dan wilayah lainnya. “pungkasnya. (PNews)

PEMDES BERHARAP PKK SARIMANGGU TETAP KOMPAK DAN OPTIMALKAN KINERJA KADER

TASIKNEWS-Peran PKK tentunya diharapkan bisa ikut mendorong pembangunan yang ada di desa, sehingga sinergitas para kaum perempuan ini pun bisa ikut mewarnai peningkatan kualitas kerja pemerintahan desa.

Demikian disampaikan Kepala Desa Sarimanggu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, Indra Nuryana, S.I.P, saat mengikuti kegiatan rutin PKK tingkat desa yang dihadiri Ketua PKK DesaSarimanggu, Rita Farida, S.P dan seluruh kader PKK.

Indra yang didampingi sekretaris desa, Saepul Khairi, mengatakan, pertemuannya dengan Tim Penggerak PKK Desa Sarimanggu ini merupakan yang pertama di tahun 2020, setelah ia dilantik menjadi kepala desa.

Indra berharap, bisa terus terjalin kerjasama yang baik antara pemdes dan PKK, sehingga bisa berkontribusi untuk meningkatkan desa yang berkualitas.

“Dengan semangat tahun baru, mudah-mudahan PKK juga bisa berperan pada setiap sektor pembangunan yang ada di DesaSarimanggu, “ungkapnya.(14/1)

Sementara Sekdes Sarimanggu, Saepul Khair, dalam arahannya menyampaikan beberapa tugas yang harus dikerjakan masing-masing  Pokja I sampai IV,  sehingga seluruh kader PKK Sarimanggu pun bisa lebih baik dan semakin kompak.

“Kita harus senantiasa menjaga soliditas agar PKK Sarimanggu bisa ikut berkiprah dalam roda pemerintahan desa, “kata Saepul. (ANWARWALUYO-ENDAH)

PADA PILKADA TAHUN 2020 KPUD PANGANDARAN ANGGARKAN UNTUK TIGA PASANGAN CALON

PANGANDARANNEWS- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran, menandatangani adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pembiayaan Pilkada Pangandaran tahun 2020, di Aula Setda Kabupaten Pangandaran, Rabu (15/01)

Pada NPHD, disebutkan, KPU kabupaten  Pangandaran merima hibah anggaran sebesar Rp 30 Milyar dari pemkab untuk persiapan Pilkada serentak 2020, yang diserahkan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dan diterima langsung Ketua KPU, Muhtadin, dengan disaksikan Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari, Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin beserta anggota DPRD, Dandim 0613 Ciamis beserta anggotanya, Kapolres Ciamis dan Anggota kepolisian Kejari kabupaten Ciamis, para SKPD, para Camat, Panwas, Para kepala Desa, APDESI dan tokoh masyarakat di lingkup Kabupaten Pangandaran.

Dalam sambutannya, Bupati Pangandaran. H Jeje Wiradinata, menyampaikan, kebutuhan KPU dalam menjalankan kegiatan Pilkada yang akan dilaksanakan tahun ini  membutuhkan anggaran sekitar Rp 60 milyar,dan  hal ini pun sudah disetujui Menteri Keuangan. Dan kebutuhan tersebut, diantaranya untuk kegiatan KPUtermasuk untuk biaya pengamanan.

“Diharapkan dengan hubah ini bisa dimanfaatkan sesuai dengan system dan prosedur sehingga  tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, “kata bupati.

Dikatakan bupati, semua pihak tentunya berharap agar pilkada di Kabupaten Pangandaran menjadi yang terbaik, sehingga bisa menghasilkan pimpinan yang terbaik juga nantinya.

Artinya, lanjut bupati, ini sesuai dengan keinginan masyarakat Pangandaran untuk bisa  mendapatkam kepala daerah yang bisa memajukan Kabupaten Pangandaran agar lebih hebat.
Sementara dikatakan Ketua KPU Pangandaran, Muhtadin, dengan ditandatanganinya adendum NPHD ini pihaknya mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar, sehingga total anggaran yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebesar Rp 30,3 miliar

Muhtadin juga menjelaskan, anggaran sebesar itu akan digunakan untuk semua keperluan dengan berbagai kegiatan proses pilkada tahun 2020, termasuk untuk honor badan Ad Hoc KPU serta untuk pembentukan KPPS di setiap TPS.

Muhtadin menambahkan, dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, KPU menganggarkan untuk tiga pasangan calon saja, tapi jika pada waktunya lebih dari tiga pasangan calon, itu lain lagi ceritanya.

“ Yang pasti dengan anggaran yang sekarang ada, KPU hanya menganggarkan untuk tiga pasangan calon saja,” jelas Muhtadin. (AGE)

IRONIS, SAAT WARGA DATANG UNTUK AUDENS, KEPALA DESA NEGLASARI INSTRUKSIKAN APARATNYA LIBUR

TASIKNEWS-Untuk yang kedua kalinya masyarakat  yang mengatas namakan Forum Masyarakat Neglasari (FMN) dengan membawa sejumlah spanduk dan pamplet, kembali mendatangi kantor halaman kantor Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, untuk menyampaikan tuntutannya terkait transparansi anggaran desa.

“Ini kedatangan kami yang kedua kalinya setelah kami melakukan halyang sama pada tanggal 6 januari lalu, “ungkap salah searang warga.(15/1)

Namun sayang saat warga menyampaikan aspirasinya, Kepala Desa Neglasari, Wowon Gunawan, tidak ada di tempat tanpa alasan yang jelas. Ironisnya, saat warga datang untuk menyampaikan aspirasinya, kepala desa tersebut mengintruksikan agar kantor desa diliburkan.

Seperti diungkapkan Krodinator Lapnagan (korlap) aksi, Sani Junen, aksi damai dengan tema "Cintaku dan Dana Desa Kandas", warga hanya ingin duduk bersama untuk membahas beberapa  permasalahan yang ada di Desa Neglasari, sepeti membedah realisasi program serta penerapannya di lapangan.

“Kami ingin adanya  keterbukaan mengenai realisasi sejumlah program desa, karena  selama 4 Tahun kebelakang warga menemukan beberapa keganjilan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, “ungkap Sani.

Sani mengatakan, beberapa kejanggalan, seperti papan proyek kegiatan muncul sesudah pembangunan selesai, banyak material yang tercantum pada Rencana Anggaran Belanja (RAB) tapi tidak sesuai realisasi  di lapangan dan perbedaan jumlah anggaran saat sosialisasi dan yang tercantum dalam papan proyek.

“Sudah dua kali kami melayangkan surat permohonan audiens untuk meminta kejelasan hal tersebut tapi tidak pernah mendapat tanggapan dari pihak pemdes, “imbuh Sani.

Karena selama ini tidak ada keterangan dari pemdes, menurut Sani, warga pun meminta agar Pemkab Tasikmalaya melalui insfektorat segera memeriksa baik secara administrasi atau langsung  ke lapangan untuk memeriksa hasil pembangunan dengan mengikutsertakan masyarakat, sehingga persoalan yang ada di Desa Neglasari pun bisa clear, karena hal itu merupakan inti dari keinginan masyarakat.

Sani menambahkan, harapan dari awal sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan secara musyawarah, namun hingga kedatangan warga untuk yang kedua kalinya ini  pun tidak mendapat tanggapan pihak desa, malah kepala desa menginstruksikan aparat desa lainnya untuk libur.

“Setelah ini kami berencana untuk segera melayang surat ke pemda agar inspektorat segera memeriksa Desa Neglasari, dan kita akan tunggu temuan-temuan insfektorat untuk kita serahkan ke pihak berwajib",tandasnya.  (RUSDIANTO)