JEJE WIRADINATA:”DENGAN SINERGITAS PEMERINTAH DAN MASYARAKAT, TUGAS PEMERINTAH SEMAKIN RINGAN”

PARIGI-Progres pada 4 skala perioritas program kerja Pemkab Pangandaran, hingga tahun 2019 hanya tersisa beberapa persen saja.

Menurut Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata yang didampingi Wakil Bupati, H. Adang Hadari, di bidang kesehatan, selain menggratiskan biaya kesehatan pemkab juga sudah membangun 11 Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) bertarap hotel bintang tiga dari rencana 15 puskesmas.

Di bidang pendidikan, lanjut Jeje, program pendidikan gratis sudah berjalan sesuai harapan, karena sekarang masyarakat sudah tidak lagi dibebani dengan urusan biaya untuk menyekolahkan putra-putrinya sejak Sekolah Dasar (SD) hingga SLTA (SMA/SMK).

“Disamping itu kami juga terus memperbaiki baik sarana mau pun SDM tenaga pendidik untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan anak, “ungkap Jeje.(18/7)

Di depan sejumlah wartawan di aula kantor bupati, Jeje juga mengatakan, sementara progres perbaikan infrastruktur, dari 504 kilo meter hingga tahun 2018 lalu capaiannya sudah 422 kilo meter (83,73 %) jalan yang ada Kabupaten Pangandaran sudah berhotmiks.

“Insaalloh pada tahun ini diharapkan seluruh jalan di Pangandaran sudah bagus, “imbuhnya.

Jeje menambahkan, sama dengan ketiga program di atas, bidang pariwisata pun terus dalam proses penataan sehingga target kunjungan 5 juta pengunjung per tahun pun akan terealisasi.

“Dan ini semua berkat sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, karena kami sadar betul dengan partisipasi masyarakat baik secara langsung atau pun tidak, tugas pemerintah semakin ringan, “tandasnya. (PNews)

ENDANG AHMAD HIDAYAT: “BPR BKPD DPAT MEMBANTU PEREKONOMIAN MASYARAKAT”

H. ENDANG AHMAD HIDAYAT

Pasca ditandatanganinya berita acara penyerahan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) BKPD dan Perusahaan Daerah Air Mimum (PDAM) beberapa waktu lalu, sejumlah harapan positif banyak dilontarkan masyarakat. Optimisme dan harapan masyarakat tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya kedua asset yang terlambat (hampir 7 tahun) diserahkan dari Kabupaten Ciamis ke Panganaran selain bisa menjadi sumber Penghasilan Asli Daerah (PAD) juga diharapkan bisa membantu masyarakat Kabupaten Pangandaran baik di bidang ekonomi mau pun pemenuhan kebutuhan air bersih rumah tangga.

Seperti diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran, H. Endang Ahmad Hidayat, menurutnya, kedua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini nantinya diharapkan bisa sepenuhnya mendorong masyarakat untuk lebih sejahtera.

“Tentunya baik secara pribadi atau kelembagaan DPRD, kami sangat bangga karena saat ini kita mempunyai BUMD yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan publik, “ungkapnya.(18/7)

Menurut Endang saat dihubungi lewat telepon celullernya, untuk BPR BKPD, nantinya selain menjadi salah-satu sumber PAD juga dapat membantu usaha masyarakat, khusunya perusahaan kecil dan mikro yang masih membutuhkan bantuan moda usahanya.

Endang yang ikut menyaksikan proses penandatanganan berita penyerahan kedua asset daerah tersebut, juga mengatakan, ia optimis keberadaan PD BPR BKPD nantinya juga dapat menjadi proses akselerasi perekomian masyarakat Pangandaran, seperti pedagang di pasar-pasar tradisional, usaha wisata dan jenis-jenis usaha rakyat lainnya.

“Karena kebetulan urusan ini ada di komisi saya, secara kelembagaan saya juga mendorong agar pemerintah daerah segera memberi perhatian, sehingga masyarakat pun nantinya segera bisa manfaat keberadaan BPR BKPD tersebut. “imbuhnya. (PNews)

UNTUK PEMBUATAN IPAL BARU PT PECU SAAT INI MASIH TERKENDALA KEPEMILIKAN LAHAN

Kondisi sungai Citonjong di Dusun Ciokong Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, yang menimbulkan aroma bau tak sedap dari dulu sebelum ada pencemaran limbah yang dihasilkan dari Perusahaan PT Pecu memang sudah terjadi begitu. Dan kondisi itu terjadi biasanya terjadi saat musim kemarau panjang karena saat itu kondisi air sungai menjadi dangkal.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, Atikah, melalui akun WhatsApp yang dikirimkan ke PNews.(18/7)
“Kecenderungan itu lebih disebabkan karena ada pembusukan batang pohon dahon yang tumbuh di tepi sungai, “ungkapnya.

Dari keterangan kepala dusun Ciokong, menurut Atikah, limbah dari rumahtangga pun bisa saja menimbulkan bau karena aliran air di Sungai Citonjong saat musim kemarau tidak mengalir langsung ke laut. Dan saat itu walau pun air sungai berubah warna menjadi hitam, tapi ikan-ikan atau hewan air lainnya yang ada disana tidak mati.

“Dan saat itu warga memang sudah jarang menggunakan air dari sumur yang mereka punya untuk dikonsumsi karena lebih cenderung mengkonsumsi air mineral, sementara air dari dari sumur hanya digunakan untuk mandi dan mencuci, “kata Atikah lagi.

Atikah juga menyampaikan, menurut salah seorang warga, Ny. Jahidin, warga tidak ada yang merasa dirugikan dengan keberadaan pabrik PT Pecu.

Menurut warga, lanjut Atikah, warga pun tidak ada yang gatal-gatal karena akibat dari air sumur yang digunakan untuk mandi. Memang kadangkala ada bintik merah di kulit, tapi itu tidak selamanya.

“Saat ada beberpa hari lalu ada keluhan masyarakat, saya langung sampaikan pada pihak perusahaan serta menyarankan agar segera dibangun ipal baru karena yang sudah ada kondisinya sudah penuh, “jelas Atikah.

Sementara keterangan yang diperoleh dari humas PT Pecu, masih kata Atikah, pihak perusahaan siap bertanggungjawab serta siap untuk membuat ipal baru. Hanya, kata Atikah, perusahaan saat ini masih terkendala dengan lahan yang akan dijadikan lokasi ipal.

“PT Pecu saat ini berharap ada bantuan pemerintah daerah untuk memfasilitasi proses pembelian tanah tersebut, “terang Atikah.

Sementara saat ditemui beberapa awak media di aula kantor bupati, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, mengatakan, urusan jual beli tanah tersebut pemda menyerahkan sepenuhnya pada PT Pecu dan perusahaan pemilik sertipikat HGB tanah tersebut, karena urusan itu lebih tepat jika dikomunikasikan kedua perusahaan itu sendiri.

“Silahkan PT  Pecu datang dan komunikasi sendiri dengan pemilik HGB lahan itu, karena pemda sendiri tidak bisa masuk dan intervensi untuk urusan ini. “kata bupati. (ANTON AS – PNews)

LIMBAH PT PECU CEMARI SUNGAI CITONJONG, PEMKAB PANGANDARAN CUCI TANGAN ?

SIDAMULIH-Akibat tercemar limbah yang dihasilka dari PT Pecu, sungai Citonjong di Dusun Ciokong Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran telah mengakibatkan hilangnya kehidupan biota air, bahkan sumur-sumu milik masarakat di sekitar pabrik airnya bau dan tidak lagi bisa dikonsumsi. Akibatnya, ada sekitar 50 orang nelayan sungai pemilik jodang (alat tangkap ikan) dan ratusan pemancing ikan belanak kini tidk bisa lagi menangkap ikan disana.

Seperti dikatakan beberap warga, Jahya dan Jeng, menurut mereka, air sungai Citonjong sekarang berwarna hitam dengan bau busuk yang menyengat. Tapi walau pun kondisi seperti itu, PT Pecu terkesan sama sekali tak mau mendengar keluhan warga yang hidup disekitar sungai ini.

Berkali-kali, kata Jahya, warga dan Dinas Lingkungan Hidup meminta pihak perusahaan agar segera melakukan langkah apapun yang penting air sungai bisa menjadi bersih kembali dan kehidupan biota air pun kembali normal.

“Tapi  respon dari PT Pecu selama ini hanya bicara saja tanpa tindak nyata yang kongkrit, “ungkap Jahya.(16/7)

Jahya menambahkan, kibat tercemarnya sungai Citonjong, sudah belasan tahun para pemancing dan nelayan jodang pun merasa dirugikan, persis sejak PT Pecu mengabaikan pengolahan limbahnya. 

Dulu sebelum ada PT pecu, tutur Jahya, ada sekitar 50 orang nelayan jodang dapat penghasilan dari hasil tangkapan ikan sekitar Rp 75 ribu per hari, atau sekitar Rp 2,250 juta per bulan. Tapi sayang setelahnya sungai Citonjong tercemar hingga sekarang mata pencarian masyarakat tersebut hilang.

Diakui Jahya, memang selama ini pihak perusahaan pun sudah membuka lapangan pekerjaan, tapi
Itu pun hanya sebatas untuk buruh pencukil  kelapa saja karena untuk tenaga staf, administrasi dan management perusahaan bukan warga Kabupaten Pangandaran.

Jahya dan warga lainnya berharap seharusnya pihak pemerintah daerah mampu menyelesaikan masalah ini, apalagi jika bisa mengembalikan hak usaha warga nelayan jodang.

“Tapi sayang nampaknya Pemkab Pangandaran pun terkesan cuci tangan." tegasnya. (ANTON AS)

IWAN M RIDWAN: “SUDAH 3 TAHUN PAD KABUPATEN PANGANDARAN TIDAK MENCAPAI TARGET”

PANGANDARAN – Usai memimpin rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran tentang  pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 yang digelar di gedung DPRD (24/6) lalu, Ketua DPRD, H. Iwan M Ridwan, S,Pd, M.Pd, kepada awak media menyampaikan, ada enam fraksi sudah menyampaikan pandangannya dan semuanya setuju untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

"Secara prinsip saya tidak melihat satu fraksi pun yang detail membahas terutama menyangkut pada angka,  padahal ada beberapa target yang tidak tercapai terutama Pendapatan Asli Daerah,"kata Iwan.

Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri, kata Iwan, ada tiga jenis, diantaranya, pajak daerah,  retribusi daerah  dan ada pendapatan asli daerah yang sah.

“Dan itu semua tidak mencapai target, “tegasnya.

Iwan pun berencanan pada tahapan rapat berikutnya, DPRD akan mempertanyakan tentang hal itu terutama yang menyangkut dengan retribusi karena itu sangat jauh capaiannya dari target yang sudah ditentukan.

Iwan juga mempertanyakan, apa karena kurangnya pengawasan baik intensifikasi ataupun ekstentifikasi atau mungkin target pendapatannya yang terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi 
DPRD juga ikut bertanggungjawab bukan hanya pemerintah daerah saja.

Karena APBD dibuat berdasarkan peraturan daeah (perda) yang dibahas bersama-sama, maka kesalahan pun ada di legislatif dan eksekutif.

"Inilah nantinya yang akan menjadi bahan evaluasi bersama dikarenakan sudah tiga tahun PAD kabupaten Pangandaran selalu tidak tercapai targetnya,  tahun 2016, 2017, dan 2018", tandasnya.  (AGE)

DEDE TARLANA: “LULUSAN SMK HARUS PUNYA KOMPETENSI DAN BERDAYA SAING TINGGI”

PANGANDARAN-Menurut Kepala SMK 1 Pangandaran, Drs. Dede Tarlana, selaras dengan nawacita yang dicanangkan pemerintahan Presiden Jokowidodo, merevitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menjadi sekolah kejuruan yang sebenarnya, seperti, kemaritiman, pertanian, parawisata dan industri kreatif. SMK harus memiliki kompetensi sehingga punya daya saing yang tinggi, karena lulusan SMK itu akan mudah untuk dapat pekerjaan.

“Lulusan SMK harus siap saat terjun ke masyarakat, “ungkap Dede.(15/7)

Dede juga mengatakan, SMKN 1 ini berdiri 1 Juli 2002 dengan raihan berbagai prestasi, diantaranya,  di tingkat kabupaten tahun 2017 juara di bidang kebersihan juga juara sekolah berlingkungan hijau.

“Juga pernah jadi juara 3 tingkat nasional SHS bergengsi, yaitu dari kopetensi Nautika kapal penangkap ikan, " Katanya.

Untuk penyaluran lulusan SMK 1 ini, kata Dede, pihaknya sudah membangun kerja sama dengan ikatan dunia usaha dan perusahaan kapal penangkap  ikan.

“Hingga tahun 2018 kemarin lulusan SMKN1, 70 % sudah terserap lapangan pekerjaan, “imbuhnya.

Disoal bantuan RPS bangunan kapal, menurut Dede, pihaknya tidak mengajukannya kepada pemerintah, tapi ini murni penunjukan dari direktorat. Kata Dede, ia hanya memasukan data ke website secara online, setelah ditunjuk baru pihak sekolah dengan konsultan membuat proposal.

“Bantuan RPS  bangunan kapal ini di SPK tertera pagunya sebesar Rp.788.6 juta yang  dibangun dengan dua lantai dan pelaksanaannya dikerjakan team pembangunan  sekolah dengan cara swakelola. “terang Dede. (ANTON AS)

PEMKAB PANGANDARAN BERHARAP DESA TERUS BERINOVASI DALAM PEMBERDAYAAN WARGANYA

PANGANDARAN-Setiap desa diharuskan terus mengembangkan inovasi dalam pemberdayaan warganya, karena ini menjadi penting agar potensi yang yang ada di tiap-tiap desa bisa terus eksis dan berkembang.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Kusdianan, dalamsambutannya pada rapat koordinasi tim inovasi kabupaten program inovasi desa tahun 2019 Kabupaten Pangandaran, sekaligus penyematan terhadap peserta Tim Pelaksana Inovasi Desa, di aula Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran.(15/7)

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (bappeda) Kabupaten Pangandaran, H. Muhamad Agus Satriadi, S.Pt., MP, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, H. Dani Hamdani, S.Sos, MM serta para Camat, Kusdiana juga mengatakan, inovasi ini sangat penting untuk pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah yang digagas melalui rapat koordinasi untuk memberikan informasi baik target maupun program kegiatan yang dilaksanakan di tiap desa yang harus sesuai dan terfokus pada pemberdayaan masyarakat.

"Berdasarkan aturan pemberdayaan ini ada tiga fokus, kewirausahaan, infrastruktur dan sumber daya manusia, dan ketiga fokus ini harus dijabarkan oleh pemerintah desa dalam program kegiatan APBDes nya,"kata Kusdiana.

Pemerintah desa yang dibimbing pendamping desa, kata Kusdiana, nantinya bisa memberikan informasi program dan kegiatan apa saja yang memberdayakan masyarakatnya. Seperti apabila di desa tersebut belum ada listrik, maka bisa membuat mikro hidro yang kecil atau juga pada saat musim kemarau bisa dibuatkan sumur-sumur untuk mengairi lahan pertanian.

"Dan tim inovasi desa ini harus selalu terjun langsung ke masyarakat agar bisa menggali informasi apa saja yang dibutuhkan warga,"imbuhnya.

Disoal keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Kusdiana, mengakui, belum semua bumdes yang ada di Kabupaten Pangandaran berjalan sesuai yang diharapkan. Adahal jika ada sakah satu bumdes yang collaps, itu bisa dikerjasamakan dengan bumdes desa lainnya serta dikelola bersama.

“Diharapkan tim inovasi desa bisa ikut memfasilitasi, agar bumdes bisa hidup," ujarnya.

Sementara menurut salah seorang pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Trisnadi, dari93 desa yang ada di Kabupaten Pangandaran, baru 80 dewa yang sudah memiliki bumdes.

Beberapa bumdes, menurutnya, ada yang sudah bagus bahkan menjadi juara di tingkat provinsi, seperti Bumdes Gua Bau bodyrafting di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang.

“Bundes Putrapinggan yang bergerak di usaha perdagangan lumayan menjanjikan, “katnya lagi. (PNews)

HARI INI, BUMD PD BPR BKPD DAN PDAM RESMI MENJADI MILIK PEMKAB PANGANDARAN

PANGANDARAN-Walau dalam waktu cukup lama, selama 7 tahun, sebagai tindak lanjut amanat undang-undang nomer 21 tahun 2012 tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) KabuPaten Pangandaran, Pemkab Ciamis hari ini (15/7) baru berkesempatan menyerahkan dua aset, Perusahaan Daeran Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) BKPD dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Demikian disampaikan Bupati Ciamis, H. Herdiat Sunarya, usai penandatanganan berita serah terima aset PD BPR BKPD dan PDAM yang dilaksanakan di Hotel Menara Laut Pangandaran.

Yang pertama, lanjut Herdiat, tentunya ini sebagai tindak lanjut apa yang telah diamanatkan dalam undang-undang nomer 21 tahun 2012. Dan yang kedua, mudah-mudahan ini akan lebih memberi manfaat, lebih baik dan lebih maju lagi kedua BUMD ini dikelola Pemkab Pangandaran.

“Karena sesuai domisli, kedua BUMD ini berkedudukan di Kabupaten Pangandaran, “kata Herdiat.

Pada acara penandatanganan serah terima kedua BUMD yang disaksikan para pejabat dan pimpinan DPRD kedua pemerintahan ini, Herdiat juga mengatakan, setelah peyerahan ini, ke depan tidak ada lagi perdebatan dan kedua belah pihak bisa tenang karena tidak ada lagi perdebatan terkait aset.

“Ciamis benar-benar dengan ikhlas menyerahkan kedua aset ini, dan diharapkan setelah ini tali persaudaraan kita semakin terjalin erat, karena sebenarnya kita ini sodara, seperi kakak dan adik, :kata Herdiat lagi.

Hal senada dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradiata, setelah 7 tahun proses peralihan aset, hari ini dengan resmi kepemilikan kedua BUMD ini resmi menjadi milik Pemkab Pangandaran.

“Hari ini kami bersukur karena yang kemarin menjadi perdebatan kini proses penyerahan BUMD ini bisa berjalan lancar penuh rasa persodaraan, “Ucap Jeje. (PNews)

DIDI SUKARDI: “PENGUNJUNG FESTIVAL LAYANG-LAYANG PANGANDARAN MASIH DIDOMINASI MASYARAKAT SEKITAR”

PANGANDARAN-Selama dua hari festival layang-layang (kite festival) 2019 Pangandaran yang diikuti beberapa negara tetangga serta para pencinta layang-layang yang ada di seluruh provinsi di Indonesia berlangsung meriah.

Even yang digelar di kawasan Lapang Doyong Pantai Timur Pangandaran (13-14/07) cukup membuat pengunjung merasa terhibur, apalagi dengan penampilan berbagai akstraksi di panggung hiburan menambah semarak even yang selalu digelar di bulan juli ini.

Menurut salah seorang tamu undangan kehormatan, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Didi Sukardi, SE, dari sisi penyelenggaraan even ini terbilang sukses dengan hadirnya beberapa peserta dari luar negeri dan ribuan peserta lainnya. Tapi jika Kite Festival ini diharapa bisa menjadi ajang promosi wisata Pangandaran, menurut Didi, masih belum kena sasaran.

“Saya melihat pengunjung yang datang masih didominasi warga sekitar Pangandaran, “ungkapnya.(13/7)

Artinya, kata Didi, ternyata promosi ini tidak sampai ke calon wisatawan yang diharapkan bisa berkunjung ke obyek wisata Pangandaran. Artinya lagi, masih kata Didi, ternyata promosi kite festival tidak dilakukan optimal. Sehingga lebih separo pengunjung hanya dipenuhi penonton lokal yang tidak akan berpengaruh pada promosi pariwisata.

“Saya salah seorang pengguna medsos, tapi saya tidak menemukan promosi festival layang-layang ini baik media sosial atau pun di media mainstream, “kata Didi.

Didi menyayangkan, karena even besar ini seharusnya bisa jadi promosi kepariwisataan yang dengan sendirinya diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisata. Jadi bukan pada sisi penyelenggaraannya saja yang sukses, tapi sudah tepat sasarankah jika even tahunan ini dijadikan ajang promosi. (PNews)

GUBERNUR JAWA BARAT BUKA KITE FESTIVAL 2019 DI PANTAI PANGANDARAN

PANGANDARAN-Acara wisata kelender tahunan Festival Layang-layang (Kite Festival) yang rutin diselenggarakan pada bulan juli di obyek wisata Kabupaten Pangandaran, kemarin resmi dibuka Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Gubernur yang didampingi isteri, Atalia Praratya, Wakil Gubernur, Uu Ruzhanul Ulum, Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata-H. Adang Hadari, bersama para pejabat teras pemprov dan pemkab Pangandaran bersama-sama memainkan perkusi gondang serta menerbangkan layangan, menandai dibukanya festival Layang-layang 2019 di Lapang Doyong Pantai Timur Pangandaran.(13/7)

 Menurut Kang Emil, sapaan akrab gubernur, mengaku senang tahun ini bisa secara langsung menyaksikan kegiatan yang sudah 30 tahun dilaksanakan di Pangandaran.

“Tentunya dengan kegiatan ini citra pariwisata Pangandaran akan semakin terkenal sebagai detinasi wisata unggulan di Jawa Barat, “ungkapnya.

Dengan anggaran sekitar Rp 83 miliar dari pemprov, kata Emil, wisata Pangandaran bisa naik kelas menjadi wisata berkelas. Apalagi kalau Pangandaran masuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), tentunya fasilitas, seperti Bandara Nusawiru dan sarana lainnya aka menjadi penunjang dunia pariwisata, sehingga target 5 juta kunjungan wisatawan setiao tahun pun akan terealisasi.

"Dukungan pemprov lahir batin ke Pangandaran, dan saat ini sedang memasuki proses lelang untuk penataan pantai timur dan barat. “ujarnya.

Sementara Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, menyampaikan,  festival layang-layang tahun  ini lebih besar baik dari jumlah peserta atau pun kemeriahannya, dan ini salah satu mendesain pemerintah daerah untuk Pangandaran menjadi wisata berkelas internasional.

Jeje juga mengatakan, Kite Festival tahun ini diikuit 17 negara, diantaranya, Perancis, Jepang, Polandia, Malaysia, India dan Makau dan negara lainnya serta puluhan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia.

Masih di tempat yang sama, Kepala Bidang Pemasaran Area 1 Jawa Kementerian Pariwisata, Wawan Gunawan menuturkan, kemajuan pariwisata itu sangat tergantung kesiapan dari pemerintah daerahnya sendiri.

Dan event yang sekarang digelar ini, kata Wawan, merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Menteri Pariwisata Arif Yahya bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ke Pangandaran beberapa bulan yang lalu.

"Yang paling penting, komitmen dari pemerintah daerah, kami dari pusat bersinergi," ucap Wawan.

Wawan menambahkan, kalau daerah menetapkan pariwisata menjadi core bisnis untuk membangun daerahnya, tentunya bisa melibatkan masyarakat dalam meningkatkan nilai ekonomi. Karena out come dari semua ini, bagaimana dengan banyaknya event di Pangandaran bisa mendongkrak  jumlah kunjungan baik dari nusantara maupun mancanera meningkat.

“Saya  sangat mengapresiasi upaya-upaya daerah yang serius dalam mengemas semua event menjadi sebuah atraksi pariwisata, serta tidak menjadikannya hanya seremonial semata karena pihak kementerian pun bisa melakukan pendampingan dalam mengemas event ini" ujarnya.  (PNews)

KARENA RUANG KELAS ROBOH, SD 2 KALIJATI BERENCANA GUNAKAN MESJID UNTUK KBM SEMENTARA

SIDAMULIH-Sebuah bangunan sekolah tempat belajar siswa SD 2 Kalijati Kecamata Sidamulih Kabupaten Pangandaran, sekitar jam 4 sore kemarin (rabu, 10/7) roboh. Kejadian tersebut, menurut keterangan beberapa warga, diakibatkan karena kondisi bangunan tersebut sudah lapuk.

Menurut kepala SD 2 Kalijati, Sahdi, S.Pd, M.Pd, saat ditemui di lokasi, mengatakan, sebenarnya bangunan tersebut bukan milik sekolah, melainkan aset milik pemerinatahan Desa Kalijati.

Dulunya, kata Sahdi, bangunan ini digunakan PAUD. Tapi beberapa tahun kemudian proses belajar PAUD pindah ke tempat lain. Setelah tidak digunakan, pihak sekolah berinisiatif serta meminta ke pemerintahan desa bangunan ini agar diperbolehkan untuk dipergunakan menjadi ruang belajar siswa.

“Kebetulan hingga saat ini kami hanya mempunyai 5 ruang kelas, “kata Sahdi.

Karena bangunan ini milik desa, Sahdi berencana akan segera melaporkan kejadin ini ke pemerinatahan desa serta pemkab melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pangandaran, karena sekolah harus mencari alternatif lain untuk mengganti ruang kelas baru pengganti yang roboh.
Sukur-sukur SD 2 bisa mendapat Ruang Kelas Baru (RKB) seceptnya atau kalau memungkinkan akan mengusulkan ke Pemerinatah Desa Kalijati untuk segera direnovasi, sebelum libur sekolah berahir senin depan.

“Untuk sementara, proses belajar siswa kami bersama komite akan mencari solusi, apakah menggunakan mesjid atau lainnya. “imbuh Sahdi.

Sementara saat dihubungi lewat telepon celullernya, Camat Sidamulih, Dedi Surachman, S.Sos, M.Si, membenarkan, bangunan yang selama ini dipakai proses kegiatan belajar mengajar (KBM) sebagian siswa SD 2 Kalijati ini memang merupakan aset milik Pemerintahan Desa Kalijati, dari program PNPM tahun 2019 lalu.

“Dulunya memang bangunan itu digunakan tempat belajar PAUD, tapi karena PAUD saat itu pindah ke tempat lain, pada tahun 2012 lalu pihak SD2 Kalijati memohon ke desa agar bangunan itu bisa digunakan ruang belajar siswa. “kata Dedi. (ANTON AS)

BKMM DMI PANGANDARAN GELAR HALAL BIL HALAL DALAM PENGAJIAN RUTIN TRIWULAN

PANGANDARAN-Pembangunan peningkatan dunia pendidikan yang dilaksanakan di setiap daerah selalu diawali para kaum ibu, karena sejatinya pendidikan anak harus dimulai dari unit terkecil, lingkungan keluarga.

Seperti dikatakan Kasubag Bina Mental dan Keagamaan Bagian Kesra Setda Pangandaran, Yayan Hendayana S. Ag, saat menghadiri acara halal bil halal Badan Koordinasi Majlis taklim Mesjid, Dewan Mesjid Indonesia (BKMM DMI) Pangandaran di gedung Islamic Center Pangandaran.(11/7)

Di hadapat ibu-ibu yang hadir, Yayan menyampaikan, Pemkab Pangandaran telah mengalokasi dana hibah kegamaan sebesar Rp. 8 milyar untuk pembangunan mesjid dan pondok pesantren.

“Hibah tersebut merupakan usaha pemerintah darah dalam membantu di bidang keagamaan."paparnya.

Sementara ketua BKMM MDI Pangandaran Hj. Hasyaroh, menjelaskan, acara halal bil halal yang diselenggarakan sekaligus dengan pengajian rutin tri wulan ini merupakan ajang silaturahmi keluarga besar BKMM MDI, karena dengan dengan sering bertemu ini organisasi semakin kokoh dan tali persodaraan pun semakin erat.

"Dengan menjadi manusia yang mampu  meneladani Rasulullah saw, seperti puasa romadhan, membiasakan membaca Alquran, menjaga lisan dan membiasakan bersedekah, sesungguhnya  keempat hal inilah yang dirindukan surga."terang Hasyaroh. (HARIS F)

DISIKPORA PANGANDARAN GELAR PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

CIMERAK-Bertempat di Aula Koperasi Tunas Cimerak, Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, menggealr kegiatan pembinaan Pendidik dan Tenaga kependidikan. Kegiatan tersebut langsung dipimpin Kepala Disdikporan, H. Surman dan dihadiri Kasubag Umum dan Kepegawaian, Soleh Supriyadi, Kasi Kurikulum Wawan Waryono, pjs Korwil Cimerak, Taryo, para pengawas serta, kepala sekolah dan para guru PNS dan non PNS di lingkup Kecamatan Cimerak.

Dalam sambutan pada hari ke tujuh dalam rangkaian kegiatan ini yang dilaksanakan di tiap-tiap kecamatan, Kadisdikpora, H. Surman, menyoroti terkait banyak hal yang berkaitan dengan sipat dan prilaku guru yang positif dalam proses belajar mengajar yang baik dan cara mendidik siswa yang dapat mengembangkan bakat dan minat anal didik.

“Ada 11 poin yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, dan para guru harus tahu dan dapat menjabarkan kesebelas poin tersebut bisa lebih propesional”,ungkap Surman. (9/7)

Surman mengingatkan serta melarang keras pada siapa pun di dunia pendidikan melakukan pungutan-pungutan baik uang atau pun barang, karena siapa saja yang berani mencoba melakukannya, maka akan berhadapan langsung dengannya.

Menurutnya, semua harus sepenuhnya melaksanakan program pendidikan gratis, termasuk dari para pelaku pendidikan sendiri.

“Sekarang tidak ada lagi pungutan, seperti jika akan naik pangkat, pensiun dan lainnya, “tegasnya.
Sementara Kasubag Umum dan Kepegawaian, Soleh, dalam pembinaannya lebih menyoroti hal-hal yang wajib dilaksanakan dan yang tidak boleh dilakukan guru.

Selain menjelaskan PP 53 Tentang Disiplin PNS,  Soleh juga sempat menceritakan, ada seorang guru yang baru saja diangkat jadi PNS sudah berani  “bermain-main” dengan utang di bank dengan menjaminkan SKnya,  akibatnya guru tersebut hidupnya terkatung-katung karena tiap bulannya gajinya tidak tersisa. Ini merupakan kehati-hatian, penghematan serta tentang gaya hidup guru yang tidak teratur.

“Saya berharap, hilangkan kebiasaan sepertiitu agar kehidupan kita bisa lebih sejahtera, “ungkapnya.

Hal senada dikasampaikan Kasi Kurikulum SD, Wawan Waryono, ia menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan agenda pendidikan selama 1 tahun ajarann serta trkait lomba-lomba baik yang dilakukan siswa mau pun gurunya di lingkungan sekolah, salah-satunya sekolah percontohan yang dimenangkan SDN 1 Cimanggu Kecamatan Cigugur.

“Contoh lain, siswa SDN Karangbenda dan SDN 5 Wonoharjo yang sudah busa mengukir prstasi di tingkat provinsi, itu sesuatuyang laur bisa yang bisa mengharumkan nama Pangandaran. “ungkapnya. (RASIMUN)

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN TIDAK GRATIS JIKA TAK PATUHI ATURAN DAN KETENTUAN

Aa Sukmayadi

PANGANDARAN – Penyerapan anggaran untuk biaya kesehatan gratis hingga bulan april 2019 yang sudah dibayarkan sebesar RP 1,3 milyar (26 %) dari total anggaran sebesar Rp. 5 milyar, sehingga untuk 8 bulan ke depan masih tersisa sekitar Rp. 3,3 milyar.

Menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, Aa Sukmayadi, sementara anggaran yang sama pada tahun 2018 lalu sebesar Rp. 4,4 milyar dengan penyerapan Rp. 4,1 milyar, sehingga tersisa dan masuk silva, Rp. 274 juta dan masuk ke DPA tahun 2019.

Disoal ada biaya anggaran kesehatan gratis yang “membengkak”, Aa saat ditemui di ruang kerjanya, mengatakan, informasi tersebut tidak benar, karena jika melihat penyerapan di tahun 2019 pada periode yang sama di tahun 2018, itu sebenarnya ada penurunan (penghematan APBD).

Lebih jauh Aa mengatakan, dalam menerapkan kebijakan pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN ) dan Pelayanan kesehatan gratis (PKG), regulasinya terpisah. Dan tentu ini harus dipahami masyarakat, pelayanan gratis itu ada ketentuan dan syarat tersendiri, begitu juga JKN yang dikelola BPJS itu ada syarat dan ketentuannya sendiri.

“Dan semua itu harus dipatuhi, jadi saat masyarakat melakukannya tidak sesuai dengan ketentuan BPJS sebagai pengelola JKN, maka pasien itu diperlakukan secara umum, “terangnya.(18/7)

Akan tetapi khusus di Kabupaten Pangandaran, lanjut Aa, pemkab menyediakan anggaran pelayanan kesehatan gratis (PKG) tersebut jika, pertama masyarkat belum tercover JKN yang dikelola BPJS, dan yang kedua ada jenis pelayanan kesehatan yang tidak bisa diklaim dan tidak bisa dibiayai  JKN, maka itu bisa diklaim PKG.

“Jadi intinya tidak ada pelayanan gratis jika tanpa ada ketentuan-ketentuan tersebut, "jelasnya.

Aa juga menagatakan, apabila ada pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan atau rumahsakit yang tidak bekerjasama dengan BPJS, maka ketentuannya BPJS tidak menerima klaiman dari puskesmas itu, artinya si pasien akan diperlakukan secara umum.

“Tetapi karena di Pangandaran sendiri mempunyai pelayanan kesehatan gratis, maka sebenarnya itu bisa diklaim pada PKG."jelasnya lagi. (ANTON AS)