PARIPURNA DPRD KABUPATEN PANGANDARAN, SELURUH FRAKSI TERIMA LKPJ BUPATI TAHUN 2016 UNTUK DIBAHAS

PARIGI-Dalam Penyampaian Laporan Keteangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2016 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran (27/3), Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinta menyampaikan, pada hakekatnya rapat paripurna LKPJ ini merupakan progress report dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada laporan keuangannya, Jeje menyampaikan, realisasi penyerapan anggaran tahun 2015 sebesar 84,02 %.

Dan pada tahunh 2016 ini, lanjut jeje, ia melakukan monitoring dan pembinaan ke SKPD agar dalam pengelolaan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan, tapi dalam pelaksanaannya ternyata menemui beberapa kendala sehingga capaian target penyerapan anggaran pun hanya 81,29 %.

“Salah satu contoh, di Dinas Kesehatan, pembangunan RSUD sebesar Rp 35 milyar tidak terealisasi karena penyusunan DEDnya baru selesasi  pada ahir tahun. “ungkap Jeje.

Pada laporan Indek Pembangunan Manusia (IPM), Jeje memaparkan, pencapaian IPM pada tahun 2016 tercatat 65,90 %, naik 0,28 % dari tahun 2015. Ini karena semakin baiknya indek pendidikan yang merupakan pendorong pada peningkatan IPM. Sedangkan untuk indek pendidikan sendiri tahun 2016 57,56 naik 0,68 %, dari tahun 2015, 56,84 %.

Kenaikan tersebut, menurut Jeje, dipengaruhi dua indikator, Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) di tahun 2016 meningkat mnenjadi 12,20 tahun  (0,21 %) dari sebelumnya 2015, 11,99 tahun. Indakor kedua, angka rata-rata Lama sekolah (RLS) sedikit ada kenaikan (0,03%) dari tahun 2105, 7,06 tahun menjadi 7,09 tahun.

“Rendahnya indek RLS disebabkan penghitungan RLS meliputi jumlah penduduikan keseluruhan, dimana usia tidak sekolah dan usia tidak produktip tidak dapat diinterfensi dengan program-program pendidikan, dan angka tersebut lebih besar jika dibanding angka usia wajib belajar. “kata Jeje lagi.

Untuk indeks kesehatan mengalami kenaikan 77,34 %  (0,05%) dari tahaun 2015, 77,29 %. Angka Harapan Hidup (AHH) dan kematian bayi memberika kobntribusi pada kenaikan ini. AHH tahun 2016 diproyeksikan menjadi 70,27 poin dari sebelumnya 2015, 70,24 % (naik 0,03%).

“Dan indikator AHH ini merupakan gambaran dari peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara makro. Demikian juga angka kematian bayi di tahun 2016, 54 per seribu kelahiran. Ad a penurunan 10 % dari 2015, 60 per seribu kelahiran. “imbuh Jeje. 

Sementara mengenai pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, masih kata Jeje, seperti yang tertuang dalam Perda nomer 16 tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021 dan Perbup nomer 31 tahun 2015 serta kegiatan selama tahun anggaran 2016, realisasi pendapatan daerah setelah APBD perubahan 2016 mencapai Rp. 927.98 milyar dari target pendapatan Rp.1,08 trilyun (85,42%) yang terdiri dari PAD 7,15 %, Dana perimbangan 75,5 % dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar 17,60 %, dengan rincian masing-masing pos menerimaan, PAD sebesar Rp. 66,32 milyar dari target Rp.75,92 milyar (87,36 %).

“Rinciannya, pajak daerah Rp 29,21 milya dari target 32,85 milyar atau mencapai 88,92 %, retribusi daerah sebesar Rp 10,01 milyar dari target Rp16.96 milyar atau 59,04 % dan pos lain-lain sebesar Rp. 27,10 milyar dari target 26,11milyar atau 103,80 %. “terangnya.

Untuk dana perimbangan pada APBD 2016 setelah perubahan sebesar Rp 698.28 milyar, hanya 86,54 % dari target yang ditetapkan Rp806,85 milyar.

Dari bagi hasil pajak/bukan pajak capaiannya 94,39 % atau Rp.54,64milyar dari target Rp 55.18 milyar. Dari Dana Alokasi Umum (DAU), mencapai 100% sebesar Rp 546.73 milyar. Dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK), 47,29 % atau Rp 96,90 milyar dari target Rp 204,94 milyar.

Penerimaan lain-lain, dari target Rp 203,61 milyar, tercapai Rp 163,36 milyar (80,24 %), dana bagi hasil pajak dari propinsi sebesar Rp 36,81 milyar dari target yang dutetapkan Rp 37,98  milyar (96,92%). Bantuan keuangan dari propinsi sebesar Rp 64,87 milyar dari target Rp 103,94 milyar (62,41%). Dan alokasi Dana Desa ADD tercapai 100 %, Rp 61.677 milyar.

Sementara untuk belanja daerah dari Rp 1,20 trilyun yang dianggarkan pada APBD 2016 setelah perubahan, terealisasi Rp  979,95 milyar  atau 81,34 %, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 563,39 milyar dan belanja langsung Rp 538,23 milyar. Dengan perincian, untuk belanja pegawai Rp 400,27 milyar, belanja subsidi Rp 8,09 milyar, hibah Rp 12,08 milyar, bantuan sosial Rp 1,3 milyar, belanja bagi hasil pajak daerah ke desa Rp 5,65 milyar, bagi hasil retribusi ke desa Rp 1,27 milyar, belanja bantuan keuangan ke desa Rp 134,44 milyar, bantuan ke partai politik Rp 251,35 juta dan belanja tidak terduga yang dianggarkan sebesar Rp 1 milyar, tahun 2016 dana tersebut tidak direalisasikan.

“Jumlah penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 51,96 milyar bersumber dari sisa lebih perhitungan APBD (silpa) tahun 2015. “terangnya lagi.

Atas laporan LKPJ Bupati tahun 2016, semua fraksi yang ada di DPRD Pangandaran menerima laporan pertanggungjawaban bupati tersebut dengan beberapa catatan dari masing-masing fraksi, antara lain, Fraksi PKB yang dibacakan Ngisom, S.Pd.I yang menyoroti lambatnya kinerja SKPD sehingga berdampak pada terlambatnya btransfer bantuan dari pusat dan propinsi, adanya perubahan DPA anggaran di sebgian SKPD, gagalnya beberpa program pembangunan akibat terlambatnya perencanaan, minimnya data  khususnya data PAD.

“Dan kami juga melihat adanya openempatan pejabat yang tidak didasari keahlian yang dimilki. “kata Ngisom.
PAN Plus Muhrodin Susilawan

Perlu adanya evaluasi dan kajian terkait pelayanan kesehatan gratis yang berdampak menurunnya pembayaran premi BPJS padahal bitu sangat dibutuhkan saat masyarakat berobat lanjut.

Demikian dikatan Muhrodin Susilawan dalam penyampaian pandangan dari fraksi PAN Plus.

“Perlu adanya pemutakhiran data statistik jumlah masyarakat tidak mampu, karena hasil survey kami di lapangan tidak sesuai. “kata Muhrodin.

Pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dibacakan H. Endang Ahmad Hidayat, mempertanyakan kendala apa yang menjadi menurunnya target pendapatan daerah,  pemerintah hendaknya membuat sistem baru yang handal dalam pengelolaan PAD.

Sementara pandangan fraksi PDIP menalui Asep Noordin HMM, menyampaikan, dalam pencapaian program perioritas  pemerintah, pendidikan gratis, pangandaran hebat, pendidikan berkarakter, pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas, penataan dan pembangunan kawasan pariwisata serta pembagiabn raskin gratis, dalam regulasinya harus dipertajam lagi sehingga tujuan yang hendak dicapai kebijakan khusus bupati lebih tepat sasaran, perlu dioptimalkan  pendapatan daerah. Seperti masih rendahnya kesadaran wajib pajak sehingga pemerintah perlu  sosialisasi lagi.

“Mengenai penyerapan anggaran, pemda harus melakukan pembinaan ke tiap-tiap SKPD agar dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan yang diharapkan serta perlu ditingkatkan lagi pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. “tegas Asep.

Pengukuran kinerja, salah satu pandangan dari frkasi PPP Plus yang dibacakan Asikin, S,Ag, menueurtnya, perlu dilakukan secara berkala yang dipimpin Sekretaris Daerah dan pemerintah harus menyampaikan hasil evaluasi capaian kenierja berupa besaran target urusan yang tercapai tahun 2016 sesuai pasal 32 PP/6/2008.
Evaluasi ini, menurut Asikin, penting, karena secara otomatis akan menggambarkan capaian indikator kinerja SKPD sehingga dapat menggambarkan ranking SKPD berdasarkan prestasi dalam pencapaian kinerja urusan.

“Apakah target kinerja program pada setiap bidang sudah tercapai sesuai plafon anggaran yang ditetapkan, apakah output dari setiao program bisa dicapai secara efesien ? “ungkapnya.

Pandangan fraksi Golkar yang dibacakan /H. Toto s  Heryana, S.Pd M.Pd lebih menyoroti pada potensi wisata sebagai visi Kabuoaten Pangandaran, menuju Wisata yang mendunia.

Menurut frkasi Golkar, ternyata potensi wisata belum bisa mendongkrak perekonomian masyarakat juga pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan PADnya pun harus lebih dioptimalkan. (hiek)

KELUARGA ALM. SRI SUSILAWATI SIAP KEMBALIKAN DANA KOMITE SMPN 2 CIMERAK

CIJULANG–Berita tentang terkumpulnya Rp. 64 juta dana untuk pembuatan mushola di SMPN 2 Cimerak Kabupaten Pangandaran yang sampai hari ini tidak terwujud, menuai kekecewaan  dari beberapa orang tua siswa karena pembangunannya belum terealisasikan. Keterlambatan itu, menurut kepala sekolah dan ketua komite, karena uang sebagian hasil gotong royong tersebut  dipinjam salah seorang pegawai sukwan yang menjadi bendahara SMPN 2 Cimerak saat itu, Sri Susilawati yang sekarang sudah meninggal.

Berbekal keterangan tersebut, P-News pun mencoba menelusuri kebenarannya dengan mengunjungi orang tua alm. Sri Susilawati di rumahnya di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang.

Ibu kandung alm. Sri Susilawati, Ocoh (66) saat dikomfirmasi membenarkan, anaknya  meminjam uang sekolah saat itu untuk keperluan berobat.

“Jumlahnya sekitar Rp.40 jutaan lebih, ”ungkap Ocoh.(31/3).

Masih kata Ocoh, namun taqdir berkata lain, setelah beberapa kali melakukan pengobatan,  pada bulan maret 2016 lalu anaknya dipanggil yang Maha Kuasa.

“Seminggu sebelum meninggal, anak saya pernah mengatakan pada saya dan keluarga agar bisa melunasi hutang piutangnya pada SMPN 2 Cimerak tempatnya bekerja", terang Ocoh.

Dan menurutnya, pihak keluarga pun siap untuk membayar hutang anaknya tapi dengan cara dicicil mulai bulan april 2017.

“Sesuai kemampuan, kami hanya bisa mencicil 1 sampai 2 juta per tahun. “sambung Ocoh.

Kepada PNews, atas nama keluarga, Ocoh pun meminta maaf yang sebesar besarnya pada seluruh orang tua siswa SMPN 2 Cimerak, karena anaknya sudah menghambat pembangunan mushola sekolah.

"Kami pihak keluarga meminta maaf yang sebesar-besarnya pada semua orang tua wali murid, komite juga kepada pihak sekolah,  mungkin keterlambatan pembangunan mushola sekolah tersebut akibat dari kelalaian anak saya". Pungkasnya.  (AGE)

17 TAHUN, IRMA TERGOLEK LEMAS AKIBAT LUMPUH TOTAL

PARIGI – Sungguh malang, seorang gadis warga Dusun Mekarsari Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, Irma Sukmawatii (17), sejak usia 7 bulan tergolek lemah tak berdaya karena mengalami kelumpuhan total. Konon hal ini diakibatkan sejak Irma diimunisasi di posyandu 16 tahun lalu.

Menurut Sumiati (46), ibunda Irma, waktu itu setelah Irma diimunisasi menderita kejang kejang dan suhu badannya dingin, selama dua hari Irma pun dirawat di RSU Banjar.

“Tapi waktu itu tidak ada perubahan sama sekali, hingga akhirnya anak saya seperti ini sampai sekarang", terangnya. (29/3).

Dengan keadaan seperti ini, Sumiati saat ini merasa berat dengan kebutuhannya yang semakin  berat, karena disamping harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia pun 2 minggu sekali harus membeli obat dan mengganti selang alat minum Irma.

“Untuk biaya pengobatan saja setiap kalinya saya harus menyediakan uang sekitar Rp 300 ribu. “kata Sumiati.

Sumiyati pun berharap adanya bantuan untuk biaya berobat anaknya, karena saat ini ekonomi keluarganya semakin terpuruk, dengan beban setiap kali membeli obat anaknya Rp.300 ribu per dua  minggu, jelas kelurganya harus banting tulang hingga tidak jarang ia pun haruas mencari pinjaman kesana-kemari.

Selama belasan tahun, lanjut Sumiyati, anaknya tidak dapat beraktivitas sebagai layaknya gadis lain, segala kebutuhannya selama ini hanya mengandalkan kasih sayangnya dan untuk memenuhi keperluannya ia pun hanya bisa mengandalkan dari  hasil bekerja serabutan.

"Kadang-kadang berjam-jam saya terpaksa hanya di rumah karena harus menyuapi makan Irma, saya ikhlas, karena dia merupakan amanah dari Alloh yang harus saya urus", imbuhnya.

Dengan membawa anaknya, hari kamis (30/3), berbekal surat dari Puskesmas Kecamatan Cigugur, Sumiyatai pun mendatangi Dinas Sosial PMD Kabupaten Pangandaran. Kedatangannya ke Dinas Sosial berharap bisa mendapat bantuan kursi roda serta solusi terbaik dengan kondisi yang dialaminya.

“Saya mohon bantuan kursi roda agar anak saya tidak tergolek terus. ” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran, melalui Kepala Dinas Sosial dan PMD, H. Dani Hamdani pun medatangi  rumah Sumiyati dan melihat langsung kondisi Irma dan keluarganya.

"Untuk kursi roda, kami Insyaalloh siap membantu", kata Dani.
Selepas kunjungan Kepala Dinas Sosial PMD, Sumiati pun mengucapkan terima kasih pada Pemda Pangandaran yang sudah peduli melalui Dinas Sosial karena sudah bisa meringankan bebannya.

"Saya sangat berterima kasih pada Pemda Pangandaran melalui Pa Dani yang sudah  memperhatikan anak saya dengan semua bantuan, diantaranya,  pempers, susu, uang untuk biaya berobat dan rencana pemberian kursi roda.", ungkapnya. (AGE)

DANA PEMBANGUNAN MUSHOLA SMP NEGERI 2 CIMERAK HILANG, KEPALA SEKOLAH DAN KOMITE PUN SALING LEMPAR TANGGUNGJAWAB

CIMERAK-Peran Komite Sekolah berdasarkan prinsip berfungsi sebagai desentralisasi pendidikan serta mendapat kewenangan untuk menyusun program yang akan diterapkan di sekolah.

Disamping itu, komite sekolah pun memperoleh kewenangan untuk mengelola segala sarana dan prasarana yang tersedia, melakukan perubahan-perubahan di sekolah terutama di dalam peningkatan pembelajaran, guru dan kesejahterannya, fasilitas sekolah yang lebih baik dan perbaikan di lingkungan sekolah. Komite sekolah juga mendukung perawatan dan pengembangan sekolah dengan dana bersumber dari orang tua siswa karena komite pun mempunyai fungsi mendorong masyarakat untuk membantu langsung dengan bahan dan tenaga, bahkan pengumpulan dana untuk suatu kegiatan. Sehingga komite dapat bekerja secara efektif bersama-sama dengan sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan proses belajar mengajar.

Tapi sayang, tidak demikian halnya dengan peran komite dan Kepala Sekolah di SMPN 2 Cimerak Kabupaten Pangandaran, banyak hal yang tidak seharusnya dilakukan ketua komite dalam penggunaan dan pengelolaan dana sekitar Rp. 64 juta yang terkumpul dari para orang tua murid selama satu tahun (2015-2016) yang rencananya waktu itu akan dipergunakan untuk pembangunan mushola sebelum program Pangandaran Hebat digulirkan.

Menurut salah seorang tua siswa yang tidak mau disebutkan namanya, ia merasa prihatin, kenapa hingga sekarang mushala sekolah belum juga dibangun.

"Padahal uangnya untuk pembangunan mushala tersebut sudah lama disetor ke pihak sekolah", ungkapnya.

Berbekal keterangan beberapa orang tua siswa, P-News pun mencoba mengkonfirmasi hal tersebut pada pihak sekolah dan ketua komite. Menurut kepala Sekolah SMPN 2 Cimerak, H. Jojo, uang yang masuk untuk pembangunan mushala yang ada di sekolahnya bukan Rp. 64 juta melainkan hanya Rp 30 jutaan.

“Ini mungkin saja bisa terjadi, karena bendahara sekolah yang waktu itu mengelola uang tersebut sudah meninggal, dan uang tersebut juga banyak dipinjam olehnya", jelasnya.

Disoal kwitansi pinjaman, Jojo pun tidak bisa memperlihatkan tanda bukti pinjaman yang dilakukan bendahara  sekolahnya.

“Kwitansi tidak ada. “jawabnya singkat.

Sementara Ketua komite, Pendi (54), saat dikonfirmasi beberapa minggu lalu menjelaskan, uang yang terkumpul di komite seharusnya seluruhnya Rp.64 jutaan,  namun menurutnya, pihaknya sekarang hanya menerima sekitar Rp.20 juta dari pihak sekolah.

“Jadi, sisanya yang Rp.44 juta lagi tidak tahu dimana, “ jelasnya.

Anehnya, sampai saat ini ternyata antara pihak sekolah dan komite tidak ada kecocokan berapa  jumlah uang yang saat itu terkumpul dari sumbangan para wali murid, padahal uang tersebut amanah para orangtua siswa yang harus dipergunakan untuk pembangunan mushola sekolah untuk anak-anaknya yang sedang menuntut ilmu di SMPN 2 Cimerak(AGE).

BBI PANGANDARAN DITUNTUT LEBIH BERPERAN DALAM BUDI DAYA IKAN AIR TAWAR

CIMERAK - Balai Benih Ikan (BBI) salah satu institusi yang berpeeran untuk melayani masyarakat dalam pengembangan biakan ikan di Kabupaten Pangandatan, BBI juga merupakan sebagai tempat pembinaan pembudidayaan ikan air tawar serta penyedia benih ikan untuk para petani, tentunya keberadaan balai ini dituntut perannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat petani pembudidaya. Untuk itu diperlukan optimalisasi program dengan didukung adanya sarana, prasarana yang memadai serta tenaga yang menguasai bidang perikanan untuk mendukung tercapainya tujuan kemajuan di sektor perikanan air tawar di Pangandaran.

Menurut Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, Tata,  Spd, Msi saat ditemui di kantor BBI mengatakan, BBI mempunyai tujuan pokok untuk melaksanakan penerapan teknik pembenihan dan pembudidayaan ikan air tawar serta pelestarian sumber daya induk, benih ikan dan lingkungan.

“Kami juga juga melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan manajemen kepada pembenih dan pembudidaya ikan serta membantu dalam pemasarannya. “ kata Tata.(29/03).

Saat ini, lanjut Tata, BBI Pangandaran mulai melakukan pembudidayaan dengan cara membeli beberapa ekor bibit calon indukan dan beberapa induk ikan yang siap untuk di budidayakan dari Balai benih Provinsi di Singaparna Tasikmalaya.

“Semua calon induk ikan tersebut sudah bersertifikat,  dan alhamdulillah saat ini mulai dilakukan penetasan benih ikan gurameh dan mujaer", tambahnya.

Ditambahkan Tata, pihaknya meminta kepada semua pembudidaya ikan di Kabupaten Pangandaran untuk bersabar, karena dalam proses pembudidayaan dibutuhkan adaptasi dulu terhadap indukan yang akan dikawin kan. Untuk sekarang petani harus menunggu hingga dua minggu, dan setelah penetasan benih pun masih harus menunggu selama tiga bulan lagi untuk siap dijual ke masyarakat.

“Ini tidak bisa instan, perlu proses panjang dalam pembenihan. “terang Tata.

Tata juga mengatakan, mudah-mudahan tahun 2017 BBI Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan Pangandaran dengan menempati lahan sekitar 1 hektar di Desa Batumalang Kecamatan Cimerak mempunyai kelengkapan sarana agar pelayanan pada petani ikan tawar bisa lebih optimal. (AGE)

PANGANDARAN HEBAT UNTUK MASYARAKAT PANGANDARAN

Dede Koharudin

PANGANDARAN-Salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk dunia pendidikan, Pangandaran Hebat merupakan bantuan untuk seluruh siswa peserta didik dari mulai jenjang Sekolah Dasar (SD), SLTP hingga SLTA.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata saat ditemui PNews di Puskesmas Kecamatan Pangandaran untuk kunjungan rutinnya beberapa hari lalu.

“Bantuan tersebut sipatnya ke personal, jadi peruntukannya pun hanya bagi peserta didik warga Pangandaran saja. “ungkap Jeje.

Dikatakan Jeje, selain warga pangandaran yang kebetulan sekolah di sekolah yang ada di Kabupaten Pangandaran, tidak dapat menerima bantuan tersebut. Karena program Pangandaran Hebat ini digulirkan Pemkab Pangandaran untuk membebaskan segala biaya yang selama ini ditanggung orang tua siswa.

“Dengan program Pangandaran Hebat ini kami ingin membebaskan masyarakat dari biaya pendidikan, sehingga tidak ada lagi alasan masyarakat untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya. “tegas Jeje.

Sementara menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kalipucang, Dede Koharudin, S,Pd. M.Pd, dari jumlah 740 siswanya, sekitar 264 siswa berasal dari Kabupaten Cilacap Jawa Tengah memang tidak mendapatkan bantuan pendidikan yang berasal dari program Pangandaran Hebat.

“Memang awalnya terkesan pilih kasih, tapi sesuai perbupnya program ini kan diperuntukan hanya untuk warga pangandaran saja. “kata Dede.(27/3).

Ditambahkan Dede, seluruh biaya kegiatan siswa yang ditanggung Pangandaran Hebat, seperti perpisahan, untuk photo dan lainnya, siswa asal Jateng tetap harus membayar.

“Jadi bendahara membuat SPJnya pun dua, dari Pangandaran Hebat dan Komite. “terang  lagi.

Sedangkan untuk biaya fisik/bangunan, menurut Dede, sekolah langsung menganggarkan pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Misalnya, untuk membangunan pagar sekolah atau pembelian komputer langsung akan muncul RABnya pada RKAS.

“Dan itu sudah pasti bisa dinikmati seluruh siswa baik yang berasal dari pangandaran atau pun  dari luar. “terangnya lagi.  (hiek)

INI CURAHAN HATI SEORANG GURU HONORER

CIJULANG - ".. engkau patriot pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa..."

Masih ingat lirik lagu “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” di atas? Lagu yang melambangkan betapa mulianya seorang guru (termasuk para guru honorer ?) hingga diibaratkan pehlawan bangsa walau tidak pernah menerima tanda jasa kepahlawanannya.

Banyak sudah cerita yang mengisahkan pengabdian seorang guru honorer di negeri ini patut diteladani walau sampai saat ini belum ada kepastian status profesi yang disandangnya. Tidak jarang mereka harus menempuh perjalanan jauh, kadang terseok-seok menyusuri jalan berliku dan berkerikil membuat badan letih hingga pikiran tak lagi jernih.

Disisi lain, terkadang terlintas pikiran pada usia yang sudah tidak muda lagi dan begitu rentan terhadap penyakit. Tidak jarang juga perasaan resah karena belum ada titik terang saerta kepastian sebagai guru honorer. Belum lagi jika bicara kebutuhan hidup yang terus menuntut karena penghasilan sebagai guru honorer  belum mencukupi, tapi tetap saja waktu berjalan tak pernah mengubah nasib.

Dede Deni Siswandi, salah seorang dari ratusan yang menyandang predikat guru honorer, sudah sepuluh tahun mengajar di salah satu Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Dalam kegundahannya mengungkapkan, ia berusaha sama dengan yang lain, guru-guru yang sudah PNS, pergi pagi meninggalkan rumah, anak dan istri untuk setia dan ikhlas mengabdi pada profesinya. Dalam hatinya bicara, barangkali suatu hari nanti bisa mewujudkan impiannya dan keluarganya menjadi PNS agar bisa merubah nasib menghidupi serta mensejahterakan keluarga.

“Saya yang hanya masih berstatus guru honorer dituntut dengan berbagai kebutuhan hidup sehari-hari yang terus melonjak naik, hingga tak jarang saya pun harus kerja sampingan untuk menambah penghasilkan."ungkapnya. (27/03).

Dede selalu berharap, pemkab Pangandaran bisa memberikan solusi terbaik buatnya dan rekan-rakan seluruh guru honorer yang senasib dengannya agar keadaan ekonomi yang selama ini menghimpitnya bisa sedikit lega. (AGE)

PEMDA UJI COBA E-TICKETING TOLL GATE WISATA PANGANDARAN

PANGANDARAN-Pemda Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Pariwisata, sejakbeberapa hari yang lalu,  hari minggu kemarin (26/3) mulai uji coba penerapan e-ticketing pada pintu masuk ke obyek wisata.

Hasil pemantauan PNews di lokasi toll gate, masih banyak masyarakat Pangandaran yang belum tahu pengalihan  jika ingin masuk ke kawasan wisata harus melalui pintu masuk Puskesmas. Akibatnya, banyak warga harus berputar arah karena tidak tahu saat masuk lewat pintu utama. Makah tidak sedikit warga menggerutu karena hal itu tidak diketahui sebelumnya.

“Harusnya pemerintah sosialisasi yang gencar dulu. “umpat pemotor yang harus balik kanan merubah arah motornya.

Kecilnya palang pintu atau mungkin  karena tidak adanya rambu forboden pada palang pintu tersebut mengakibatkan beberapa kendaraan yang tidak tahu sudah diberlakukan e-ticketing Atau karena minimnya petugas di depan toll gate yang mengatur serta memberi tahu, selain wisatawan kendaraan harus memutar arah ke toll gate Puskesmas, sehingga terjadi beberapa kali insiden kendaraan nerobos dan menabrak palang pintu.

“Lebih dari tiga kali palangnya tertabrak kendaraan yang langsung menerobos. “kata salah seorang petugas sambil menunjukan palang yang rusak.

Sepeti diketahui, ketentuan penggunaan pintu masuk dalam sosialisasi yang dilaksanakan Pemkab Pangandaran di gedung Islamic Center beberapa hari lalu, untuk jalur masuk wisatwan melalui toll gate utama, toll gate puskesmas, toll gate Cikembulan. Dan arah keluarnya melalui toll gate Puskesmas dan toll gate Cikembulan.
Sementara jalur untuk warga pribumi dan yang memiliki disoensasikhusus melalui toll gate Puskesmas. Sedangkan untuk keluarnya melalui toll gate utama, toll gate Puskesmas dan toll gate Cikembulan.

Sementara, dispensasi masuk tanpa harus membeli tiket masuk diberikan pada, pribumi yang bertempat tinggal di kawasan wisata, pekerja dalam kawasan, pemilik hotel, kemdaraan penyuplai barang, tamu khusus Pemda Pangandaran dsan tamu warga pribumi karena mempunyai kepentingan khusus non wisata. (hiek)

REHAB BELUM TIBA, PLAFOUND SD BANGUNJAYA 6 KEBURU AMBRUK.

LANGKAPLANCAR-Gempa yang terjadi minggu lalu Rabu (15/3) sekitar jam 10.00 WIB telah merobohkan atap plafond tiga lokal bangunan SD Bangunjaya 6 Kecamatan Langkaplancar. Beruntung  tiga lokal yang plafoundnya ambruk tersebut merupakan ruangan kelas  yang siswanya sedang VI yang diliburkan karena siswa kelas VI sedang try out (TO) sehingga musibah tersebut pun tidak mengakibatkan korban. Sedangkan ruangan kelas VI sendiri tidak ada kerusakaan.

Menurut Kepala Sekolah SD Bangunjaya VI, Ento Heryanto, S,.Pd, tiga lokal bangunan yang plaponya roboh tersebut sekarang masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar karena tidak ada lagi ruangan lain yang bisa digunakan.

“Kejadian ini sudah kami laporkan ke UPTD Disbudpora Kecamatan Langkaplancar  dan ditembuskan secara langsung melalui SMS ke Disdikpora. “terang Ento.(25/3).

Sebenarnya, masih kata Ento,  beberapa bulan sebelum kejadian bangunan yang ambruk ini sudah masuk data base sebagai bangunan yang  akan mendapatkan rehab. Bahkan, lanjut Ento, ruangan kelas tersebut  sudah dikontrol dalam uji kelayakan yang dilakukan petugas dari kecamatan dan kabupaten. Sayang, masih lanjut Ento, belum trealisasi dan plafound bangunan sudah terlanjur roboh.

“Kami berharap agar rehab bangunan SD 6 Bangunjaya segera direalisasikan agar bisa terlaksana program belajar mengajar di sekolah kami. “ujarnya. (ODS)

WARGA DUSUN CIKADU-BANGUNJAYA PRAKARSAI BANGUN JALAN TEMBUS 2 DESA

LANGKAPLANCAR-Kecamatan Langkaplancar secara geografis merupakan  daerah pegunungan dengan masyarakatnya mayoritas beraktifitas sebagai petani kebun. Sepertti di Desa Bangunjaya, hampir seluruh warga setiao harinya poergi ke ladang, sawah atau kebun untuk bercocok tanam.

Salah seoirang Lembaga Masyarakan Desa Hutan (LMDH), dalam rangka untuk mendongkrak pendapatan petani di desanya, ia berinisiatif dalam pembuatan jalan rute Tonjong – Nangerang – Pasirangas, yang merupakan jalan baru untuk bisa menembus hutan perkebunan milik masyarakat  di Dusun Cikadu Desa Bangunjaya yang bermanfaat untuk memudahkan transportasi, terutama di saat petani panen dan akan menjual hasil kebunya.

“Dengan jalan baru ini para petani bisa memangkas ongkos angkutan dan tidak kesulitan lagi menjual hasil pertaniannya.  “ungkap Sumarna. (26/3).

Pembangunan jalan nangerang sepanjang 1500 meter x lebar 5 meter ini, menurut Sumarna, ia bangun melintas diatas tanah milik masyarakat dan tanah Desa Bangunjaya, dan dikerjakan dengan pola swadaya murni seluruh anggita LMDH.

“Pembangunan jalan tembus ini seluruhnya menghabiskan biaya sekitar Rp. 48, 6 juta sudah termsuk . “terang Sumarna.

Sumarna yang juga seorang guru bersama tokoh setempat, Muslihin Leheng, menggagas pembangunan jalan tersebut dibantu sepenuhnya oleh masyarakat di lingkungan Dusun Cikadu.

"Kami berharap, ke depannya untuk pembangunan seklanjutnya bisa dianggarkan dalam APBDes Bangunjaya di tahun anggaran 2018. “imbuh Sumarna.

 Jika perlu, lanjut Sumarna, jalan tersebut ditingkatkan statusnya menjadi jalan kabupaten agar dalam pembangunan selanjutnya buisa dianggarkan dari Pemda Oangandaran.

Dikatakan Sumarna, Jalan ini benar-benar murni diprakarsai masyarakat karena memang jalan ini nantinya akan sangat berguna sebagai jalan alternatif yang akan menyambungkan antara Desa Bangunjaya dan Desa Bojongkondang.

“Jalan ini juga sebagai alternative dan untuk langkah antisifasi jika ditanjakan cibencoy terjadi longsor  seperti sering terjadi selama ini. “jeloas Sumarna.

Disamping sebagai jalan alternatif menghubungkan dua Desa tadi, masih kata Sumarna,  jalan ini juga berpotensi menjadi jalan Trabas Trail Adventure untuk mereka yang memilki hobi bersepeda motor.

"Selain itu, bisa juga sebagai jalan wisata karena trek jalan tersebut melewati  Curug Cioray wahana wisata curug yang ada di Desa Bangunjaya. "pungkasnya.(ODS)

TAHUN INI DISDUKCAPIL PANGANDARAN USULKAN 300 RIBU BLANKO E-KTP

PANGANDARAN - Dalam rangka memberikan pelayanan prima pembuatan KTP kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran usulkan 300 ribu blanko KTP ke Kementrian Dalam Negeri.

Menurut Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pangandaran, Drs. H.Tantan Roesnandar saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, selain memberikan pelayanan pembuatan KTP secara maksimal di Kabupaten Pangandaran, pihaknya juga melaksanakan target dari Kementrian Dalam Negeri.

“Kemendagri menargetkan perekaman e-KTP akhir tahun 2017 harus rampung, makanya ini salah satu peluang untuk mendapatkan blanko KTP lebih banyak,” ungkapnya.( 23/03)

Tantan juga mengatakan, pihaknya terus lakukan koordinasi dengan Kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil agar jumlah yang diusulkan bisa direalisasikan apalagi Kabupaten Pangandaran salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB). 

“Jadi mudah-mudahan bisa terpenuhi usulan kami.” tuturnya.

Tantan menambahkan, menurut informasi untuk pengadaan Blanko KTP sudah ada pemenangnya tendernya, berarti pembuatan blanko akan segera dilaksanakan. Diharapkan tidak lanma lagi bisa segera terpenuhi agar warga Pangandaran bisa memiliki KTP.

Sementara salah seorang wargam Mintarsih mengatakan,  ia mengaku sampai saat ini masih menggunakan KTP sementara. 

”Sekarang KTP sementara saya masih selembar kertas HVS,” ungkapnya.

Menurut Lsimin, ia sangat mendambakan punya e-KTP dan berharap tidak berbentuk seklembar kertas HVS.

“Mudah-mudahan saja bisa secepatnya e-KTP asli bisa saya dapatkan, jadi tidak harus bawa-bawa kertas HVS lagi,”tandasnya.  (AGE)

LAHAN EKS PT. PIRBUN NUSANTARA VIII DI KECAMATAN CIMERAK STATUS QUO ?

CIMERAK - Polemik Tanah Negara (TN) yang eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. Pirbun Nusantara VIII seluas 1000 hektar lebih sejak tahun 1986 - 2016 ( 30 tahun ) yang tersebar di empat desa di Kecamatan Cimerak  Kabupaten Pangandaran saat ini status HGU nya masih ngambang sejak berakhirnya tanggal 31 Desember 2016 lalu.

Menurut Camat Cimerak, Agus Emha, tanah tersebut saat ini statusnya masih ngambang karena sampai saat ini baru pengajuan perpanjangan kontrak saja dari PT. Pirbun Nusantara VIII, yang katanya dalam pengajuan kontrak nya sampai tahun 2036 ( 20 tahun).

“Saya pada bulan maret lalu sudah memanggil pihak-pihak terkait dalam urusan tanah status HGU ini, diantaranya pihak PT. Pirbun Nusantara VIII, BPN ( Badan Pertanahan Nasional-red ) serta empat kepala desa yang masuk pada tanah kawasan PT. Pirbun Nusantara VIII, desa Limus Gede,  desa Kertaharja,  desa Mekarsari dan desa Sindangsari. “jelas Agus.(24/3).

Dikatakan Agus, pada pertemuan tersebut dibahas masalah status tanah inti,  tanah plasma juga status HGU. Dan ternyata tidak ada permasalahan pada status tanah inti dan tanah plasma,  dikarenakan disetiap desa yang masuk kawasan tanah PT. Pirbun Nusantara VIII sudah terdata, cuma tinggal status HGU nya saja yang masih ngambang.

"Pada saat pertemuan itu digelar pihak, PT Pirbun Nusantara VIII mengatakan, perpanjangan kontrak status HGU sudah diajukan sejak dua tahun yang lalu sebelum kontrak habis, hanya saja tidak dilibatkan panitia B untuk mensosialisasikan perpanjangan kontrak tersebut, baik ke pihak desa maupun ke pihak kecamatan. “tambah Agus.

Namun apabila pengajuan kontrak status HGU nya sudah disetujui, lanjut Agus, menurut PT. Pirbun Nusantara VIII pihaknya akan membentuk panitia B untuk melakukan sosialisasi kepada para kepala desa terkait dan masyarakatnya.

“Saya berharap persoaloan ini bisa secepatnya bisa terealisasi agar tidak jadi polemik yang berkepanjangan yang mengakibatkan timbulnya keresahan di masyarakat penggarap tanah. “ujar Agus.  (AGE).

APEL SIAGA TANDAI DIMULAINYA TAHAPAN KAMPANYE PILKADES SERENTAK 2017

CIMERAK - Apel siaga saat dimulainya tahapan kampanye Pilkades di desa Ciparanti Kecamatan Cimerak  Kabupaten Pangandaran berlangsung hidmat, dipimpin Kapolsek Cigugur, AKP. H. Kosasih dan diikuti satuan linmas dan anggota dua kepolisian sektor Cimerak serta Cigugur.

Dalam tahapan pilkades, sudah duitenyukan, waktu kampanye selama tiga hari terhitung mulai hari Jum'at tanggal 24 sampai dengan hari Minggu 26 maret 2017.

Dalam sambutannya AKP. H. Kosasihm menyampaikan kesiapannya dalam pengamanan jelang pilkades serentak yang akan dilaksanakn tanggal 2 april mendatang.

"Mari kita sukseskan pilkades saat pilkades  bulan april mendatang,  kita jaga bersama prosees pilkades serentak ini baik saat kampanye, pelaksanaan pencoblosan hingga penghitungan suara. “ ungkapnya.(24/3)

Ditambahkan Kosasih, saat kampanye berlangsung diharapkan para linmas dan anggota kepolisian bisa mengikuti jalannya kampanye para calon  demi terciptanya rasa aman,  baik para calon saat berorasi juga masyarakat yang mengikuti jalannya acara kampanye.

“Mari kita jaga bersama keamanan selama proses pilkades serentak tahun 2017 ini. “imbuhnya.

Hasil pantauan di lapangan, salah satu calon di pilkades Desa Ciparanti Kecamatan Cimerak, Dadang Suherman, saat ditemui p-news di kediamannya, sangat mengapresiasi kesigapan para petugas kepolisian juga linmas dalam hal pengamanan demi suksesnya penyelenggaraan pilkades di desanya.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kepolisian dan linmas yang begitu sigap dalam upaya pengamanan jelang pilkades,  saat mulai dilaksanakannya kampanye para calon kades dari mulai hari ini hingga Minggu tanggal 26 maret mendatang", paparnya.  (AGE)

DARI 13.950 HEKTAR SAWAH DI PANGANDARAN, 220 HEKTAR BISA PANEN 3 KALI DALAM SETAHUN

Kadis Pertanian, Agus Satriadi

CIJULANG - Dua kecamatan di Kabupaten Pangandaran, Mangunjaya dan Padaherang masih tetap menjadi lumbung padi utama. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, Agus Satriadi, Kecamatan Mangunjaya dari area sawah 1.761 hektar milik petani, seluas 1.545 hektar sawah bisa menghasilkan panen dua kali dalam setahun, sedangkan dari 216 hektar lagi mampu tiga kali panen per tahunnya.

Sementara untuk wilayah Kecamatan Padaherang, lanjut Agus, dengan luas  3.063 hektar yang ada di 14 desa, sebanyak 607 hektar sawah hanya bisa panen satu kali dalam setahun. Sementara untuk sisanya dengan jumlah 3.063 hektar mampu menghasilkan panen dari pelaksanaan tanam sebanyak 2 kali dalam setahun.

Untuk yang satu kali panen, masih kata Agus, berada di sawah wilayah Blok Lipsos Desa Ciganjeng dan Desa Paledah. Hal tersebut tentunya sudah diketahui, dalam satu tahun pasti terendam banjir luapan sungai Ciseel.

“Jika saja kondisinya normal, maka hasil padi pun akan lebih banyak, “ Kata Agus saat ditemui di ruang kerjanya. ( 23/03).

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Tina Maryana, mengatakan, Kabupaten Pangandaran memiliki luas areal pesawahan milik petani sebanyak 16.462 hektar. Dari jumlah tersebut, seluas 2.485 hektar merupakan sawah tadah hujan yang artinya sistim pengairannya hanya mengandalkan air hujan.

Sementara itu sisanya, imbuh Tina, tergantung dari kondisi infrastruktur di masing-masing daerah seperti saluran kondisi irigasi yang masuk ke areal pesawahan.

“Dari data yang kami miliki, tidak semua bisa tanam atau panen 3 kali dalam setahun hanya 216 hektar saja. Untuk total yang bisa tanam dan panen dua kali itu jumlahnya 13.725 hektar saja,” tandasnya.  (AGE)