DISAYANGKAN, SATPOL PP TIDAK LAKUKAN SOSIALISASI, WARGA GARUNGGANG RESAH PEMDA PANGANDARAN KELUARKAN SP 1.

CIJULANG -Warga Dusun Garunggang Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran yang berada diwilayah bantaran sungai Cijulang tepatnya disekitar blok sandaan sekarang merasa resah, pasalnya surat dengan Nomor: 321/9/Satpol PP dan linmas/2016 dari Satpol PP dan Linmas Kabupaten Pangandaran yang mengharuskan mereka harus secepatnya membongkar bangunan miliknya.

Dalam surat tersebut para pemilik usaha dan penghuni bangunan diminta untuk segera menutup atau memindahkan bangunan atau kegiatan usaha di daerah sempadan sungai serta ikut menjaga dan memelihara lingkungan di sepanjang sungai.

Dengan dasar Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2015, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup pasal 117 point G yang menyatakan, larangan untuk mendirikan bangunan, melakukan usaha dan atau kegiatan yang telah ditetapkan sebagai hutan kota, taman kota, serapan air dan daerah sempadan sungai atau sempadan pantai.

Surat peringatan ke-I tersebut tertanggal 15 Desember 2016 ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamongpraja dan Perlindungan Masyarakat ( Satpol PP Linmas) Kabupaten Pangandaran, Dadang Abdulrochman, S.IP.

Salah seorang pemilik bangunan warga Dusun Garunggang Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang, Maman Firmansyah, menyayangkan pihak Satpol PP Kabupaten Pangandaran yang telah mengeluarkan surat peringatan tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu.

“Pemkab Pangandaran sangat tidak bijaksana terhadap warganya dengan keputusan tersebut, selain tidak melakukan sosialisasi juga tidak memberikan solusi,” ujarnya.(19/12).

Seharusnya, lanjut Maman, dalam menerapkan aturan pemerintah juga harus bisa menyiapkan juga solusinya, karena status tanah yang digunakan warga bukan milik Pemda tetapi milik PT KAI Persero.

“Kita juga tidak gratis bikin bamgunan disana, tiap tahun bayar sewa lahan kepada PT KAI Persero Daop II Bandung,” jelas Maman.

Namun seandainya memang tetap harus dibongkar, kami minta tidak pandang bulu, pemda pun juga harus ditertibkan semua bangunan yang ada di sempadan sungai di seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran.

“Tolonglah, pemda harus bisa bertindak bijaksana dalam menerapkan aturannya pun harus manusiawi walau hanya masyarakat bawah", imbuh Maman.

Ditempat terpisah, tokoh masyarakat Batukaras, Kang Ida (51) menyayangkan tindakan Satpol PP yang tidak mnelakukan sosialisasi dulu sebelum menerbitkan SP 1.

“Ini kan menyangkut persoalan urgent masyarakat, seharusnya Pemkab Pangandaran lebih bijak dalam menegakkan Peraturan Daerah. Tidak terkesan otoriter, terus lagi kenapa juga untuk wilayah Batukaras sendiri belum ada surat peringatan tersebut ?", kata Kang Ida. (AGE).

PENGUSAHA GULA MERAH CIMERAK ABAIKAN PERDES, AKIBATKAN RUAS JALAN MEKARSARI RUSAK BERAT

CIMERAK - Masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran mengeluhkan infrastruktur jalan di wilayahnya yang rusak parah. Ini dikarenakan akibat curah hujan tinggi yang berakibat amblasnya kontruksi tanah diarea jalan tersebut, ditambah banyak truk pengangkut gula yang tonasenya diperkirakan melebihi kapasitas kekuatan jalan hingga menimbulkan kubangan air pada beberapa bagian tanah yang amblas.

Demikian dikatakan Sekertaris Desa Mekarsari, Maman Sudiaman. Menurutnya, truk yang ditenggerai dengan beban melebihi tonase kekuatan jalan hampir setiap hari melintas.

"Infrastruktur jalan di wilayah kami sekarang mengalami rusak berat, padahal jalan tersebut biasa dipergunakan sebagai akses vital perekonomian warga. “ jelasnya.

Maman juga menambahkan,  hampir 80% warganya kesehariannya bergantung dari  hasil sadapan nira kelapa yang bahan pokok gula merah, satu bulan bisa mencapai 60 ton dan diambil oleh pengepul satu minggu sekali sekitar 15 ton.

Anehnya, menurut Maman, sampai saat ini para pengepul gula merah tidak perduli dengan keadaan jalan yang rusak parah, padahal tahun 2009 yang lalu desa sudah sepakat dengan membuat Peraturan Desa (perdes) tentang kewajiban para pengepul untuk memberi retribusi ke desa dengan menyisihkan 50 rupiah/1 kg untuk perbaikan jalan desa yang biasa dilalui truk-truk pengangkut gula tersebut.

“Tapi sayang, para pengepul kurang kooperatif dan tidak mengindahkan perdes. “imbuh Maman. (15/12).

Hal senada dikatakan salah seorang anggota BPD Mekarsari, Saleh Aji, yang jelas para pengepul gula merah di Desa Mekarsarti sampai saat belum sadar akan perdes yang dibuat desa dan BBD yang merupakan refresentase warga.

“Malah para pengusaha gula merah yang berada di wilayah Kecamatan Cimerak terkesan acuh tak acuh pada hal ini", ungkapnya.

Maman dan Saleh pun menghimbau, seluruh pengusaha gula merah yang ada di desanya bisa mematuhi aturan yang dikeluarkan Desa Mekarsari untuk kepentingan seluruh masyarakat  yang sama-sama ingin mempunyai fasilitas jalan desa yang bagus.

Atas nama Desa Mekarsari, Saleh dan Maman pun menghimbau kepada semua pengusaha gula merah untuk bisa peduli pada permasalahan jalan ini dan bisa melaksanakan perdes yang sudah dikeluarkan Pemerintahan Desa.

“Semoga pemkab Pangandaran juga bisa secepatnya memperbaiki jalan di desa kami yang sudah hancur,  terutama jalan Citelu - Cikondang", pungkasnya. (AGE).

SPP KRITISI PROGRAM PENGHIJAUAN DKPK PANGANDARAN, ARIF BUDIMAN: “PENGHIJAUN TERSEBUT ASAL-ASALAN DAN KONYOL..”

PARIGI – Serikat Petani Pasundan (SPP) mengkritisi program penanaman pohon yang dilaksanakan Dinas Kelautan Pertanian Kehutanan (DKPK) Kabupaten Pangandaran.

Menurut koordinator SPP Kabupaten Pangandaran, Arif Budiman, program penanaman pohon yang dilaksanakan DKPK dinilai tidak tepat sasaran dan terkesan asal-asalan.

“Penanaman pohon tersebut sarat dengan kepentingan produksi hasil kayu untuk prioritas bisnis dan sama sekali tidak berbasis pada penghijauan atau penyelamatan hutan alam,” kata Arif.(9/12).

Menurut Arif, seharusnya kegiatan penanaman pohon diprioritaskan untuk tujuan penghijauan, pasalnya saat ini di Pangandaran banyak hutan yang kondisinya kritis sehingga dapat meminimalisasi terjadinya bencana alam longsor dan banjir.

“Dari data yang diperoleh, saat ini terdapat 3.549 hektar lahan hutan kritis karena penebangan pohon.” tambah Arif.

Padahal, lanjut Arif, jika penanaman pohon tersebut berjenis tanaman berbuah, maka dipastikan setelah tumbuh besar pohon tersebut tidak akan cepat ditebang dan itu akan menjadi penyangga tanah dan resapan air saat musim hujan.

“Penanaman pohon yang dilakukan DKPK kami sebut penghijauan konyol, karena dalam kurun waktu 5 tahun ke depan pohon yang sekarang ditanam akan kembali ditebang habis, sebab jenis pohon yang ditanam diantaranya albasiah, jati dan mahoni,” ungkap Arif lagi.

Arif menjelaskan, penanaman pohon tersebut dirasa tidak efektif, karena seharusnya DKPK dalam program tersebut menanam pohon yang akan menghasilkan, seperti jenis buah-buahan. Antara lain  durian, rambutan, dukuh dan lain-lain.

“Jika yang ditanam jenis tanaman tersebut, saya yakin akan tumbuh puluhan tahun karena hanya akan diambil buahnya tanpa harus menebang pohonnya,” jelas Arif.

Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Dinas Kelautan Pertanian Kehutanan (DKPK) Kabupaten Pangandaran. Ir. Adi Nugraha, M.Pd mengatakan, penanaman yang dilakukan pihaknya merupakan dalam momentum Hari Menanam Pohon dan penanaman tersebut bisa dilaksanakan dimana saja.

“Dinas kami sentral konsentrasinya ke hutan rakyat, bahkan saat ini kami telah menganjurkan satu orang untuk menanam pohon sebanyak 25 pohon seumur hidup,” kata Adi.

Adi menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan penanaman pohon jenis bambu sebanyak 5000 pohon, mahoni uganda sebanyak 2000 pohon, albasiah sebanyak 50.000 pohon, duren sebanyak 5000,  aprika sebanyak 1.300 pohon, pala sebanyak 10.000 pohon dan jati sebanyak 6000 pohon.

“Pelaksanaan penanaman sendiri dilaksanakan di 12 desa yang tersebar di beberapa kecamatan diantaranya di Kecamatan Parigi, Cimerak, Cigugur, Kecamatan, Cijulang, Langkaplancar, Sidamulih dan Kecamatan Kalipucang dengan total areal 193 hektar per 5 kilo meter,” terangnya.

Sementara menyikapi tuduhan SPP yang mkengatakan program tersebut terkesan dipaksakan, Adi menganggap sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan program penanaman dikemudian hari.

“Selain itu perlu diketahui, mulai tahun depan bidang kehutanan sudah bukan menjadi tanggung jawab dinas nya karena diambil alih oleh Pemrintah Provinsi. “pungkasnya. ( AGE).

44 WARGA PANGANDARAN DAPAT BANTUAN BENCANA

PARIGI - Sebanyak 44 orang korban bencana alam di Pangandaran, hari kamis lalu  (8/12) mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Bantuan tersebut diserahkan langsung Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata di Aula Setda Pangandaran dalam bentuk tabungan dengan nilainya bervariatif.

Kepada awak media, Kepala BPBD Kabupaten Pangandaranm, DR, Drs, H. Nana Ruhena, MM mengatakan, ada 9 kecamatan berpotensi bencana banjir atau loongsor, apalagi hingga saat ini potensi hujan masih terus terjadi. Dan menurut prediksi BMKG musim hujan ini hingga bulan januari 2017.

“Dan ini  itu masih berpeluang.adanya pergerakan tanah, maka dengan demikian kami sarankan kepada masyarakat tetap waspada terutama yang berada di daerah dekat tebing/pegunungan" terangnya.(8/12).

Disoal bantuan pemkab Pangandaran, Nana menambahkan, warga yang mendapat bantuan sebanyak 44 orang dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 414 juta.

Bervariasi jumlah bantuan yang diterima, menurut Nana,  disesuaikan dengan kerusakan rumah yang tertimpa bencanan. Seperti untuk katagori rusak berat sebesar Rp.11– Rp.15 juta, rusak sedang Rp.6 – Rp.10 juta dan ringan Rp.1-Rp.5 juta.

“Untuk 34 warga sisanya akan diberikan tahun 2017. ", ungkapnya.

Sementara itu Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata minta maaf atas keterlambatannya dalam  pemberian bantuan, hal ini disebabkan banyaknya pertimbangan terkait nilai bantuan.

“Kepada korban bencana alam lainnya yang belum mendapat bantuan, karena keterbatasan anggaran, akan kita berikan tahun depan,” kata Jeje.

Jeje menambahkan, saat ini perbaikan 424 rumah korban puting beliung di Kecamatan Parigi merupakan sumbangan pihak ke tiga bukan dari APBD, telah selesai.

Jeje juga menyampaikan kepada semua korban bencana yang sudah mendapatkan bantuan, agar bisa memanfaatkan bantuan ini sebaik mungkin.

Salah seorang penerima bantuan Watinah (60) warga Dusun Karanggedang RT. 1 RW.  5 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran, menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran atas sumbangan yang diberikan.

“Bantuan ini akan saya digunakan sebaik-sebaiknya untuk memperbaki rumah saya yang habis terbakar, saya ingin segera membangun rumah baru karena seklama ini saya tinggal ditenda. “kata Watinah. (AGE).

LEGENDA ASAL MULA NAMA CIBANTEN

CIJULANG - Cerita yang beredar di tengah masyarakat tentang legenda terbentuknya asal mula nama Cibanten, salah satu nama desa di wilayah Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran sampai terus digali oleh penggiat kebudayaan setempat. Namun disayangkan, para penyampai pesan cerita itu tidak bisa menunjukkan bukti fisik yang mendukung kekuatan cerita tersebut, baik dalam bentuk artepak-artepak, prasasti, pekakas kuno, tugu batu, maupun bangunan-bangunan kuno yang bisa menguatkan tentang legenda Cibanten tersebut.

Salah satu bukti, keberadaan mata air Cisiuk yang terletak di Dusun Cibanten Desa Cibanten diyakini masyarakat setempat sebagai mata air yang memiliki sejarah yang berhubungan langsung dengan cikal bakal berdirinya sebuah daerah baru hingga tempat tersebut akhirnya diberi nama Cibanten.

Seperti yang dikatakan salah seorang warga, Jumain (67), jika diperhatikann ada hal unik dengan nama-nama tempat di sekitar Cibanten yang semuanya menggunakan awalan “Ci” (air). Seperti Ciakar diambil dari kata cai dan akar, maksud akar sudah dapat dipahami yaitu bagian dari pohon yang menancap ke dalam tanah. Cijulang dari kata cai dan julang, kata julang diambil dari nama salah satu jenis pohon, kijulang. Hingga saat ini pohon ini masih sangat terkenal dan pohon tersebut biasa digunakan khsusus untuk sarangka (sarung) golok.

"Sementara nama Cibanten sendiri diambil dari kata cai dan banten, mungkin saja ada  hubungan khusus antara masyarakat disini dengan masyarakat banten. “Ungkap Jumain.(14/12).

Seperti diketahui, menurut Jumain, masyarakat sunda mungkin sudah akrab dengan nama-nama daerahnya yang berawalan ci (cai). Seperti yang diakhiri nama pohon, Cijambe, Cijulang, Citamiang, Cihaur, Cikalapa, Cimuncang, Cukaret dan lain-lain.

Yang diakhiri nama alam, Cicurug, Ciguha, Cigalupit, Cikarakal, Cigugur dan banyak lagi. Ada juga yang diakhiri nama warna, seperti, Cibodas, Cikoneng, Cibiru, Cibeureum, Cibungur, Cihideung. Sementara ada juga kombinasi antara letak geografis pegunungan atau lembah dengan nama pohon, misalnya : Pasirkaliki, Pasirwaru, Pasirceuri, Pasirkiara, Legokputat, Legokjengkol, Legokwaru, Legokseuruh, Legokbungur, Legokjawa.

“Sedangkan nama Cibanten, uniknya karena diambil dari nama daerah lain, banten, sebuah daerah yang terkenal dengan ilmu kanuragan dan kesaktiannya" ungkap Jumain lagi.

Kembali ke asal mula nama Cibanten, masih cerita Jumain, konon dulu ada seorang kokolot yang biasa dipanggil Embah atau Sembah bernama Nagabali yang datang dari daerah Banten dengan membawa air sasiuk (segayung), lalu air tersebut disimpan di suatu tempat yang kemudian menjelma menjadi mata air. Hingga sekarang daerah tersebut disebut Cisiuk dan di tempat ini juga masih terdapat mata air dengan ukuran tidak terlalu besar tetapi tidak pernah kering.

“Karena asal mula air tersebut dibawa dari daerah banten maka dinama Cibanten", imbuhnya.

Jumain dan masyarakat sekitar meyakini, di sekitar mata air itu merupakan sebuah patilasan, tempat singgah Embah Nagabali untuk melakukan ritual pertapaan atau tirakat dalam rangka mensucikan diri.

"Jadi jika kita menelusuri nama Nagabali yang akar katanya diambil dari nama-nama binatang, dimungkinkan orang ini termasuk keluarga ningrat, atau orang penting di sebuah kerajaan", kata Jumain.

Karena, lanjut Jumain, jika dihubungkan dengan nama raja-raja yang pernah berkuasa di Nusantara yang banyak mengambil dari nama-nama binatang, seperti, Hayam Wuruk, Gajah Mada, Ciung Wanara, Siliwangi (harimau), Munding Laya Dikusumah.

“Dan Nagabali  pun sama, diambil dari nama hewan Naga", pungkasnya. (AGE).

KAKEK 70 TAHUN ASAL BANJAR MENINGGAL SETELAH MASUK SUMUR DI CAGARALAM PANGANDARAN

PANGANDARAN-Seorang kakek diperkirakan usia 70 tahun meninggal di Puskesmas Pangandaran, setelah sebelumnya kakek tersebut ditemukan petugas BKSDA tenggelam di sumur Ciborok di dalam kawasan Cagar Alam Pangandaran.

Menurut petugas BKSDA, Hadiat Kelsaba, sekitar jam 7.30 (12/12) awalnya ia menerima laporan dari salah seorang pengunjung yang melihat ada orang di dalam sumur, Hadiat bersama rekannya pun langsung menuju lokasi dan mengevakuasi korban hingga tubuh korban bisa diangkat dari dalam sumur dengan kedalam air 1,5 meter tersebut.

“Setelah sekitar 1 jam evakuasi, kamipun langsung membawa korban ke puskesmas Pangndaran. “terang Hadiat.(12/12).

Masih kata Hadiat, sebenarnya setelah dilakukan pertolongan di Puskusmas, korban sempat sadar hingga Hadiat pun bisa menanyakan darimana korban berasal. Dan menurut keterangan kakek tersebut, ia berasal dari Kota Banjar.

“Cuma saat ditanya dengan siapa ia pergi ke pangandaran, awalnya ia menjawab dengan rombongan lalu jawabannya berubah bahwa ia sendirian. “terang Hadiat lagi.

Belakangan diketahui, kakek tersebut bernama Ade tinggal di Rt.02 Rw.06 Parunglesang Kota Banjar, keluarga H. Didin.

Setelah Hadiat berusaha menghubungi alamat tersebut melalui kerabatnya di Banjar, akhirnya diperoleh keterangan dari anak korban, Dedi (45) yang dihubungi lewat telpon celullernya, pihak keluarga sudah melaporkan kehilangan korban pada polisi hari minggu kemarin.(11/12).

“Menurut anaknya, korban sudah melapor ke polisi karena seharian tidak pulang ke rumah. “kata Hadiat.

Tapi sekitar jam 13.00 siang, Hadiat mendapat laporan dari Puskesmas Pangandaran ternyata korban meninggal dunia, hingga sekitar jam 17.00 wib korban pun dijemput kelurganya untuk di bawa pukang ke Banjar. (hiek)

PERINGATAN HARI AIDS SEDUNIA 1 DESEMBER, AHF – MATAHATI GELAR SOSIALISASI, MENGAPA DETEKSI DINI TES HIV PENTING ?

PANGANDARAN-Masih dalam rangka Hari Peringatan AIDS sedunia yang jatuh tanggal 1 desember, Matahati foundation Jawa Barat dan Healthcare Foundation (AHF) menggelar sosialisasi pentingnya deteksi dini virus HIV AIDS.(7/12).

Acara yang didelar di bunderan Mesjid Agung Pangandaran dan dilanjutkan di sebuah mini market di pantai barat pangandaran, juga dihadiri Kabid P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, Yadi Sukmayadi, S.Kep, Kepala UPTD Kesehatan Kecamatan Pangandaran, dr. Karang Ariadi, Dosen Fakultas Keperawatan UNPAD, peserta sosialisasi dan sejumlah awak media.

Dalam sambutannnya Kabid P2PL, Yadi Sukmayadi menyampaikan, betapa pentinya gerakan untuk mensosialisasikan deteksi dini HIV kepada masyarakat. Karena dengan semakin gencarnya gerakan seperti ini dilakukan oleh semua elemen, maka masyarakat pun akan tahu bahaya dan cara cepat penanggulangan penyakit yang disebabkan virus HIV ini.

“Dengan gerakan seperti ini, diharapkan nantinya ada kesadaran sendiri untuk segera memeriksakan diri jika memang terindikasi HIV. “ungkap yadi.(7/12).

Ditambahjan Yadi, sementara ini Pemkab Pangandaran sekarang sudah tersedia 4 Puskesmnas yang sudah mengikuti pelatihan cara-cara penanggulangan HIV, seperti Puskesmas Pangandaran, Parigi, Cigugur dan Puskesmas Cimerak. Dan labkesda pangandaran pun sekarang  sudah mempunyai alat baru untuk tes HIV sebelum nantinya diteruskan pemerikasaan selanjutnya.

“Sudah ada 3 orang yang meninggal dan 3 balita terditeksi HIV di Kabupaten Pangandaran. “Terangnya.

Sementara dosen Keperawatan UNPAD, Usman, lebih menekankan agar masyarakat terbiasa dengan pola hidup sehat dimulai dari rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggal.

“Menurut sebuah penelitian, ibu menyusui yang terjangkit HIV tidak akan menularkan HIV ke bayinya. “jelas Usman.

Sementara Ketua Yayasan Matahati mengatakan, sekarang sangat sulit mendeteksi HIV. Karena penyakit tersebut baru akan diketahui saat orang tersebut dengan kesadaran sendiri melakukan tes HIV.

Ia menambahkan, sekarang virus HIV tidak lagi didominasi kehidupan kota atau pun tempat-tempat keramaian lainnya, tapi virus HIV sekarang sudah merambah ke pedesaan.

“Jadi, kita jangan bosan untuk menyampaikan betapa pentingnya diteksi dini penularan HIV. “tegasnya. (hiek)

PEMKAB PANGANDARAN GULIRKAN PROGRAM “AYO MENGAJI”, GURU NGAJI TERIMA Rp.1,2 JUTA PER TAHUN

PADAHERANG-Dalam rangka merealisasikan Program "Ayo mengaji Kabupaten Pangandaran", Forum Komunikasi Diniyah dan Takmiliyah (FKDT), Badan Kordinasi forum Remaja Mesjid Indonesia (BKFRMI) bekerja sama dengan Majlis Ulama Indonesia(MUI) Kecamatan Padaherang terus menata diri, baik secara administrasi atau ketersediaan Sumber Daya manusia (SDM)nya.

Demikian dikatakan Ketua FKDT, Ustadz Cecep Nurhidayat S.PdI saat ditemui di kediamannya.

“Kami terus melakukan kordinasi dengan seluruh kordinator-kordinator yang ada di setiap desa yang kami bentuk sebelumnya. “ungkap Cecep.(2/12).

Ditambahkan Cecep, menjelang pencairan dana dari Pemkab Pangandaran, secara persiuaopan adiministrasi sudah tidak ada masalah, karena Kordinator Desa (kordes) yang sudah dibentuk tahun lalu sudah berkordinasi dengan MUI dan penyuluh PAI Kecamatan  Padaherang untuk menyiapkan segala yang dibutuhkan dalam program “Ayo Mengahji”.

Sementara Ketua BKFRMI Kecamatan Padaherang, Nunung Nurhadi S.P,dI menyampaikan, jumlah keseluruhan penerima bantuan sebanyak 749 yang tersebar di tiap desa, terdiri dari Guru ngaji, Majlis ta’lim dan Guru Pondok Pesantren se-Kecamatan yang masing-masing rencananya akan menerima bantuan Rp.1,2 juta per tahun.

“Saya tegaskan lagi, jumlah 1,2 juta tersebut itu bukan per bulan tapi per tahun. “terangnya.

Sementara salah seorang penyuluh PAI, Eko, S.P.dI mengatakan, untuk tahun 2017, di Kecamatan Padaherang akan dibenahi lagi, baik guru-gurunya, DKM, Majlis Ta’lim dan pesantren/yayasan penerima bantuan.
Menurut Eko, penerima bantuan harus mempunyai legalitas formal, terdaptar dan mempunyai nomer statistik di Kemenag Kabupaten Pangandaran.

“Di tahun 2017 kami akan validasi ulang agar tidak ada yang terlewat. “terang Eko.

Dalam data tahun 2016, lanjut Eko, masih ada beberapa yayasan yang masih belum terdaptar, sehingga harus dilakukan validasiulang.

“Contohnya, Yayasan Latifatul  Qolbi pada data tahun 2016 belum tercatat, ini bisa dimaklumi karena semua pengurus masih baru menanganiu ini, mudah-mudahan untuk ke depan kami bisa terus berbenah demi kemaslahatan umat. “pungkas Eko. (Na2 Haeruman).

AKIBAT PIHAK BANK TELEDOR ? DANA BSM SMK KABUPATEN PANGANDARAN RAIB

Program Bantuan Siswa Miskin(BSM ) merupakan program nasional pada dunia pendidikan, bertujuan untuk membantu siswa miskin dalam menuntut ilmu agar tetap bisa  untuk bersekolah. Dengan BSM, khususnya siswa miskin bisa tetap memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran dan mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (WAJAR DIKDAS).

Sayang disayangkan, program mulia tersebut  di beberapa SMK ( Sekolah Menengah Kejuruan ) di Kabupaten Pangandaran, yang semestinya bulan Oktober 2016 lalu siswa/siswi sudah harus menerima BSM tersebut, terpaksa harus gigit jari. Pasalnya, uang yang seharusnya diterima, raib digondol salah seorang pegawai SMK berinisial DD.

Dengan memalsukan sejumlah dokumen termasuk surat kuasa dari tiap-tiap SMK sebagai sarat pencairan program tersebut, DD berhasil mengelabui petugas salah satu bank untuk menarik uang tunai di bank milik BUMN tersebut.

 Menurut salah satu Kepala SMK yang tidak mau ditulis identitasnya, diperkirakan DD berhasil membawa uang BSM hingga nilai ratusan juta. Dan diperkirakan setelah berhasil membawa uang tersebut, saat ini keberadaan DD tidak diketahui.

"Saat saya mau mencairkan BSM di salah satu bank yang ditunjuk tempat pencaiuran BSM tersebut, saya kaget dan merasa terpukul karena ternyata uang tersebut sudah dicairkan lebih dulu oleh oknum pegawai SMK berinisial DD. “terangnya. (5/12).

Setelah ditelusuri lebih jauh, lanjutnya, ternyata SMK lain pun bernasib sama, BSM dengan nilainya Rp.500 ribu hingga Rp.1 jt per siswa, sudah diambil DD.

“Yang membuat saya heran kok pihak bank bisa semudah itu, padahal dokumen itu jelas kelihatan sekali dipalsukan baik dari tanda tangan kepala sekolah maupun dari photo copy KTPnya", ucapnya.

Menurutnya, tidak berlebihan jika ia mempunyai perasaan curiga, apakah ini memang ada kerjasama dengan bank sehingga bisa semudah itu melakukan pencairan uang negara yang diperuntukan siswa ini atau hanya kurang hati-hati dan keteledoran petugasnya.

"Pokoknya kalau sampai akhir desember ini tidak ada penggantian dari pihak Bank, kami akan membawa persoalan ini ke ranah hukum dengan melaporkan semua kejadian yang menimpa SMK ke pihak berwajib, karena ini pelanggaran Undang-Undang nomer 31 tahun 1999 pasala 3. “tergasnya lagi.

Dikatakannya lagi, pada UU tersebut pasal 3 ditegaskan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kalau seandainya pihak Bank dan D bersekongkol. (AGE).

132 PESERTA IKUTI SELEKSI PAI NON PNS KEMENAG PANGANDARAN PERIODE 2017

CIJULANG-Untuk memenuhi kebutuhan penyuluh agama di lapangan,baru-baru ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan seleksi perekrutan Penyuluh Agama Islam (PAI) non PNS untuk kebutuhan di tahun 2017.

Dalam pelaksanaan seleksi tersebut sebanyak 132 peserta calon penyuluh diwajibkan mengisi tes tertulis yang dilaksanakan tanggal 20 nopember lalu di di Gudung Da’wah Kecamatan Cijulang.

Saat diwawancarai PNews, Kasi Bimas Kemenag Pangandaran, Nana Supriatna menyampaikan, kegiatan seleksi PAI ini terselenggara berkat dukungan para penyuluh PNS yang berada di setiap kecamatan se-Kabupaten Pangandaran.
“Untuk penyelenggaraan tes lisan, pelaksanaannya tanggal 25 nopember bertempat di Gedung Yayasan Al-Mansyur Cijulang. “ terang Nana. (20/11).

Ditambahkan Nana,hasil kelulusan seleksi PAI ini akan dibuka tanggal 7 desember 016.

“Dari 132 peserta seleksi, kami akan menerima 80 penyuluh saja, mudah-mudahn semuanya berjalan kancar. “imbuh Nana. (Na2 Haeruman.)

SETELAH 5 HARI PERBAIKAN, JEMBATAN CIPUTRAPINGGAN KINI NORMAL KEMBALI

PANGANDARAN-Setelah dilakukan perbaikan sekitar 5 hari, akhirnya jembatan bailey Ciputrapinggan di Kabupaten Pangandaran sekarang sudah bisa dilalui kembali. Jembatan yang selama dalam perbaikan ditutup untuk sementara karena batu penahannya jebol tergerus arus sungai, kini normal kembali dengan kemampuan menahan beban maksimal 20 ton. Untuk menambah kekuatan, pengembang yang mengerjakan jembatan tersebut menambah enam tiang pancang.
Dalam uji coba, mobil dinas Bupati Pangandaran berkesempatan mencobanya yang diikuti kendaraan umum lainnya yang akan melintas.

Menurut salah seorang warga Kecamatan Sidamulih saat kemarin(2/12) menyaksikan pembukaan jembatan tersebut, menuturkan, ia merasa lega setelah mengetahuilangsung sekarang jembatan Ciputrapinggan dua-duanya sudah bisa dilalui kembali.
"Saya bangga, Pemda Pangandaran yang sigap dalam penanganan jembatan Ciputrapinggan ini, karena saat jembatan tersebut belum dioerbaiki dampkanya sangat terasa sekali. “ungkapnya.(2/12).

Seperti diketahui, selama dilakukan perbaikan, hanya satu  jembatan  bailey saja yang bisa dilalui sehingga kendaraan pun harus antri karena tidak bisa dilalui dari dua arah sekaligus.

Menurut pihak pemborong, Erwin Primayasa, sebelumnya ia menargetkan perbaikan jembatan tersebut akan memakan waktu 10 hari. Namun, menurut Erwin, karena Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata meminta agar pihaknya bisa mengebut pekerjaannnya, hingga perbaikan jembatan pun bisa selesai dalam 5 hari saja.

"Alhamdulillah, kami bekerja siang dan malam karena memang jembatan ini sangat vital, apalagi menghadapi libur akhir pekan banyak wisatawan yang akan berkunjung ke pangandaran, hingga pekerjaan pun bisa kami rampungkan dalam 5 hari. ” Kata Erwin. (hiek).

BP3APK2BPMPD PANGANDARAN GELAR PELATIHAN TPD

PANGANDARAN -Acara kegiatan Tenaga Peningkatan Kapasitas Desa/ Tenaga Penggerak Desa (TPD) yang dilaksanakan BP3APK2BPMPD Kabupaten Pangandaran berlangsung di Cagar Alam Pangandaran yang diikuti para kader BKBPP Kota Banjar dan Pangandaran,(Kamis, 01/12/16).

Hadir dalam acara tersebut, Kepala BP3APK2BPMPD Pangandaran, Drs.Saepuloh dan kepala BKBPP Kota Banjar, Ir.Rachmawati, MP.

"TPD merupakan tenaga kontrak  di setiap UPTD yang bergerak di bidang kependudukan dan keluarga Berencana. “demikian disampaikan Saepuloh dalamsambutan acara pembukaanpelatihan.(01/12).

Kekurangan tenaga Penggerak Program Kependudukan dan KB di tingkat desa menjadi dasar pembentukan TPD ini, sehingga pada tahun 2011, TPD resmi dibentuk untuk membantu petugas yang ada di tiap-tiap desa.

Pada dasarnya TPD, lanjut Saepuloh, mempunyai tugas yang sama dengan PLKB, antara lain, harus menguasai potensi wilayah kerja sejak pengumpulan data keluarga dan Pasangan Usia Subur, dapat menganalisa penentuan masalah prioritas, dan tipa bulan harus menyusun rencana kerja.

“Melaksanakan mekanisme operasional Program Kependudukan dan KB di tingkat desa serta melaksanakan penyuluhan KB – KS dan program pembangunan lainnya dalam upaya Pembangunan Keluarga Sejahtera. ”terang Saepuloh.

TPD juga, menurut Saepuloh, membantu dalam kegiatan pelaporan KB dan KS di tingkat desa dan klinik KB serta melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan bulanan sesuai dengan system yang berlaku.

Ditambahkannya lagi, TPD dituntut untuk bisa menjadi lebih kreatif, aktif dan inovatif dalam melakukan penggerakan dan pengembangan program KB di lapangan, sehingga keberhasilan program KB dapat tercapai.

Dalam kegiatan di area kawasan Cagar Alam dan pantai Pangandaran, juga dilakukan acara tanya jawab interaktif antara para peserta TPD dan Kepala Badan BP3APK2BPMPD terkait semua tupoksi yang harus dilaksanakan oleh para kader.

Saepuloh pun berharap, dengan diselenggarakannya acara kegiatan Tenaga Peningkatan Kapasitas Desa ini, nantinya seluruh kader bisa memberikan contoh kepada masyarakat terutama penggunaan alat kontrasepsi dalam mensukseskan program KB.

"Diusahakan para kader bisa memcoba semua alat kontrasepsi, juga melakukan MOW atau MOP, jadi bisa menerangkan ke masyarakat akan manfaat dari alat kontrasepsi tersebut", pungkasnya. (AGE)

4 TAHUN PANGANDARAN DALAM REFLEKSI DINAMIKA DEMOKRASI TAMANSARI

Kebersamaan merupakan modal utama untuk menentukan keberhasilan proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang baru berusia 4 tahun. Kebersamaan sebuah keniscayaan dan semangat kebersamaan bekal pertama untuk menjaga suasana yang kondusif sebagai syarat utama agar proses pembangunan dapat berjalan berjalan dengan baik dan sukses.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya dihadapan sidang paripurna Hari Jadi Kabupaten Pangandaran ke 4 yang dihadiri seluruh pimpinan dan anggota DPRD Pangandaran, Bupati dan ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Depok, Brebes, Cirebon, Tasikmalaya, Sumedang, Sukabumi, Banyumas, Kota Tasikmalaya dan Banjar.

“Dengan tema nyambungkeun tali silaturahmi piken ngarumat pangandaran, kita bersatu padu seluruh komponen masyarakat untuk bahu membahu membangun pangandaran tercinta. “ungkap Jeje.(25/10).

Menurut Jeje, dinamika yang dibangunnya adalah dinamika demokrasi tamansari, biarlah semua warna-warni bunga tumbuh mengiasi tamansari. Karena dengan aneka warna bunga yang menghiasi, tamansari akan semakin indah.

“Keindahan tamansari itu karena warna-warni bunga yang tumbuh di sana. “lanjutnya.

Usia pemerintahan yang belum genap 9 bulan dibawah kepemimpinannya Jeje Wiradinata-Adang Hadari, menurutnya, kini saatnya menjawab harapan masyarakat Pangandaran. Bukan hanya mengumbar janji pemanis dan retorika politik, pemerintah harus bisa hadir di tengah harapan rakyat.

“Kami konsolidasi dulu di internal pemerintahan, DPRD dan komponen masyarakat untuk menyamakan visi dan langkah yang akan ditempuh. “imbuh Jeje.

Lebih jauh Jeje, menyampaikan, Kebijakan makro, konsolidasi fiskal baik secara horizontal atau vertikal, merupakan agenda selama kurun waktu 8 bulan pemerintahan berjalan. Aparatur pemerintahan harus kerja keras, hilangkan ego sektoral dan bekerja penuh tanggungjawab.  Membangun soliditas antara pemerintah dan masyarakat untuk menata kebijakan yang ujungnya mengkerucut pada tujuan utama, kesejahteraan rakyat.

Komitmen yang dibangun dengan legislatif harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Langkah strategis sistematis dan pembahasan arah kebijakan makro lima tahun kedepan, lanjut Jeje, sudah teruang pada RPJMD 2016-2017 dan RPJP Daerah 1 tahun kedepan serta sudah dibuat program studi penjabaran 1 tahun dalam bentuk RKPD 2017.

Diakui Jeje, DOB Kabupaten Pangandaran dalam usianya ke 4, tentunya masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan 26 kabupaten/kota lain di Jawa Barat.

“Kami tetap bersyukur, pangandaran dengan anugerah Tuhan diberi kekayaan serta potensi alam yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. “lanjut Jeje

Pada kesempatan lain, Jeje pun mengucapkan terimaksih kepada seluruh pejuang pemekaran Kabupaten Pangandaran, pada pejabat Bupati H. Endjang Naffandi dan H. Daud Achmad yang sudah mengawali meletakan fondasi pemerintahan.

“Mudahan-mudahan Alloh senantiasa memberikan kesehatan, amien. “ungkapnya lagi. (hiek)

PEMBANGUNAN FASILITAS WISATA, HARUSKAH EKSPLOTASI HUTAN ?

CIMERAK - Area wisata pantai Madasari yang berada di Desa Masawah Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran yang menawarkan pemandangannya yang indah dengan perbukitan yang rindang, asri dan hijau, kini sudah mulai rusak oleh para pemilik modal usaha dari kota. Dengan mengexploitasi bukit hijau tersebut menjadi bangunan vila dan hotel menggunakan alat berat demi keuntungan pribadi tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Ironisnya, pengerukan bukit tersebut belum mempunyai ijin dari desa setempat dan rekomendasi dari BPLH (Badan Pengendalian Lingkungan Hidup) Kabupaten Pangandaran.

Menurut Kabid BKSDA BPLH Pangandaran , DR. Erik Krisnayuda, jika mengacu pada UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2), upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, itu semua harus ditempuh.

"Jadi itu jelas sudah melanggar Undang-undang lingkungan hidup, alam harus dilestarikan keberadaannya agar  ekosistem alam bisa tetap terjaga", tambahnya. (28/11).

Saat ditemui PNews, Kepala Desa Masawah, Ukan Suganda menjelaskan,  perihal eksploitasi bukit yang ada disekitar pantai wisata Madasari pihaknya tidak tahu menahu karena sampai saat ini ia belum pernah kedatangan pengusaha pemilik bukit tersebut.

"Saya belum pernah mengeluarkan atau memberi ijin terkait eksploitasi bukit tersebut, dan desa pun belum pernah kedatangan pemilik bukit tersebut, malah baru tahu sekarang ada pembangunan villa di wilayah kami", ucapnya. (28/11).

Salah seorang pegawai dilokasi eksploitasi tersebut, mengatakan, bukit ini milik pengusaha orang Jakarta dan yang satunya lagi milik warga Tasikmalaya.

“Memang di sini rencananya akan dibangun villa dan penginapan. “terangnya singkat. (AGE).