AKIBAT PIHAK BANK TELEDOR ? DANA BSM SMK KABUPATEN PANGANDARAN RAIB

Program Bantuan Siswa Miskin(BSM ) merupakan program nasional pada dunia pendidikan, bertujuan untuk membantu siswa miskin dalam menuntut ilmu agar tetap bisa  untuk bersekolah. Dengan BSM, khususnya siswa miskin bisa tetap memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran dan mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (WAJAR DIKDAS).

Sayang disayangkan, program mulia tersebut  di beberapa SMK ( Sekolah Menengah Kejuruan ) di Kabupaten Pangandaran, yang semestinya bulan Oktober 2016 lalu siswa/siswi sudah harus menerima BSM tersebut, terpaksa harus gigit jari. Pasalnya, uang yang seharusnya diterima, raib digondol salah seorang pegawai SMK berinisial DD.

Dengan memalsukan sejumlah dokumen termasuk surat kuasa dari tiap-tiap SMK sebagai sarat pencairan program tersebut, DD berhasil mengelabui petugas salah satu bank untuk menarik uang tunai di bank milik BUMN tersebut.

 Menurut salah satu Kepala SMK yang tidak mau ditulis identitasnya, diperkirakan DD berhasil membawa uang BSM hingga nilai ratusan juta. Dan diperkirakan setelah berhasil membawa uang tersebut, saat ini keberadaan DD tidak diketahui.

"Saat saya mau mencairkan BSM di salah satu bank yang ditunjuk tempat pencaiuran BSM tersebut, saya kaget dan merasa terpukul karena ternyata uang tersebut sudah dicairkan lebih dulu oleh oknum pegawai SMK berinisial DD. “terangnya. (5/12).

Setelah ditelusuri lebih jauh, lanjutnya, ternyata SMK lain pun bernasib sama, BSM dengan nilainya Rp.500 ribu hingga Rp.1 jt per siswa, sudah diambil DD.

“Yang membuat saya heran kok pihak bank bisa semudah itu, padahal dokumen itu jelas kelihatan sekali dipalsukan baik dari tanda tangan kepala sekolah maupun dari photo copy KTPnya", ucapnya.

Menurutnya, tidak berlebihan jika ia mempunyai perasaan curiga, apakah ini memang ada kerjasama dengan bank sehingga bisa semudah itu melakukan pencairan uang negara yang diperuntukan siswa ini atau hanya kurang hati-hati dan keteledoran petugasnya.

"Pokoknya kalau sampai akhir desember ini tidak ada penggantian dari pihak Bank, kami akan membawa persoalan ini ke ranah hukum dengan melaporkan semua kejadian yang menimpa SMK ke pihak berwajib, karena ini pelanggaran Undang-Undang nomer 31 tahun 1999 pasala 3. “tergasnya lagi.

Dikatakannya lagi, pada UU tersebut pasal 3 ditegaskan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kalau seandainya pihak Bank dan D bersekongkol. (AGE).

132 PESERTA IKUTI SELEKSI PAI NON PNS KEMENAG PANGANDARAN PERIODE 2017

CIJULANG-Untuk memenuhi kebutuhan penyuluh agama di lapangan,baru-baru ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan seleksi perekrutan Penyuluh Agama Islam (PAI) non PNS untuk kebutuhan di tahun 2017.

Dalam pelaksanaan seleksi tersebut sebanyak 132 peserta calon penyuluh diwajibkan mengisi tes tertulis yang dilaksanakan tanggal 20 nopember lalu di di Gudung Da’wah Kecamatan Cijulang.

Saat diwawancarai PNews, Kasi Bimas Kemenag Pangandaran, Nana Supriatna menyampaikan, kegiatan seleksi PAI ini terselenggara berkat dukungan para penyuluh PNS yang berada di setiap kecamatan se-Kabupaten Pangandaran.
“Untuk penyelenggaraan tes lisan, pelaksanaannya tanggal 25 nopember bertempat di Gedung Yayasan Al-Mansyur Cijulang. “ terang Nana. (20/11).

Ditambahkan Nana,hasil kelulusan seleksi PAI ini akan dibuka tanggal 7 desember 016.

“Dari 132 peserta seleksi, kami akan menerima 80 penyuluh saja, mudah-mudahn semuanya berjalan kancar. “imbuh Nana. (Na2 Haeruman.)

SETELAH 5 HARI PERBAIKAN, JEMBATAN CIPUTRAPINGGAN KINI NORMAL KEMBALI

PANGANDARAN-Setelah dilakukan perbaikan sekitar 5 hari, akhirnya jembatan bailey Ciputrapinggan di Kabupaten Pangandaran sekarang sudah bisa dilalui kembali. Jembatan yang selama dalam perbaikan ditutup untuk sementara karena batu penahannya jebol tergerus arus sungai, kini normal kembali dengan kemampuan menahan beban maksimal 20 ton. Untuk menambah kekuatan, pengembang yang mengerjakan jembatan tersebut menambah enam tiang pancang.
Dalam uji coba, mobil dinas Bupati Pangandaran berkesempatan mencobanya yang diikuti kendaraan umum lainnya yang akan melintas.

Menurut salah seorang warga Kecamatan Sidamulih saat kemarin(2/12) menyaksikan pembukaan jembatan tersebut, menuturkan, ia merasa lega setelah mengetahuilangsung sekarang jembatan Ciputrapinggan dua-duanya sudah bisa dilalui kembali.
"Saya bangga, Pemda Pangandaran yang sigap dalam penanganan jembatan Ciputrapinggan ini, karena saat jembatan tersebut belum dioerbaiki dampkanya sangat terasa sekali. “ungkapnya.(2/12).

Seperti diketahui, selama dilakukan perbaikan, hanya satu  jembatan  bailey saja yang bisa dilalui sehingga kendaraan pun harus antri karena tidak bisa dilalui dari dua arah sekaligus.

Menurut pihak pemborong, Erwin Primayasa, sebelumnya ia menargetkan perbaikan jembatan tersebut akan memakan waktu 10 hari. Namun, menurut Erwin, karena Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata meminta agar pihaknya bisa mengebut pekerjaannnya, hingga perbaikan jembatan pun bisa selesai dalam 5 hari saja.

"Alhamdulillah, kami bekerja siang dan malam karena memang jembatan ini sangat vital, apalagi menghadapi libur akhir pekan banyak wisatawan yang akan berkunjung ke pangandaran, hingga pekerjaan pun bisa kami rampungkan dalam 5 hari. ” Kata Erwin. (hiek).

BP3APK2BPMPD PANGANDARAN GELAR PELATIHAN TPD

PANGANDARAN -Acara kegiatan Tenaga Peningkatan Kapasitas Desa/ Tenaga Penggerak Desa (TPD) yang dilaksanakan BP3APK2BPMPD Kabupaten Pangandaran berlangsung di Cagar Alam Pangandaran yang diikuti para kader BKBPP Kota Banjar dan Pangandaran,(Kamis, 01/12/16).

Hadir dalam acara tersebut, Kepala BP3APK2BPMPD Pangandaran, Drs.Saepuloh dan kepala BKBPP Kota Banjar, Ir.Rachmawati, MP.

"TPD merupakan tenaga kontrak  di setiap UPTD yang bergerak di bidang kependudukan dan keluarga Berencana. “demikian disampaikan Saepuloh dalamsambutan acara pembukaanpelatihan.(01/12).

Kekurangan tenaga Penggerak Program Kependudukan dan KB di tingkat desa menjadi dasar pembentukan TPD ini, sehingga pada tahun 2011, TPD resmi dibentuk untuk membantu petugas yang ada di tiap-tiap desa.

Pada dasarnya TPD, lanjut Saepuloh, mempunyai tugas yang sama dengan PLKB, antara lain, harus menguasai potensi wilayah kerja sejak pengumpulan data keluarga dan Pasangan Usia Subur, dapat menganalisa penentuan masalah prioritas, dan tipa bulan harus menyusun rencana kerja.

“Melaksanakan mekanisme operasional Program Kependudukan dan KB di tingkat desa serta melaksanakan penyuluhan KB – KS dan program pembangunan lainnya dalam upaya Pembangunan Keluarga Sejahtera. ”terang Saepuloh.

TPD juga, menurut Saepuloh, membantu dalam kegiatan pelaporan KB dan KS di tingkat desa dan klinik KB serta melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan bulanan sesuai dengan system yang berlaku.

Ditambahkannya lagi, TPD dituntut untuk bisa menjadi lebih kreatif, aktif dan inovatif dalam melakukan penggerakan dan pengembangan program KB di lapangan, sehingga keberhasilan program KB dapat tercapai.

Dalam kegiatan di area kawasan Cagar Alam dan pantai Pangandaran, juga dilakukan acara tanya jawab interaktif antara para peserta TPD dan Kepala Badan BP3APK2BPMPD terkait semua tupoksi yang harus dilaksanakan oleh para kader.

Saepuloh pun berharap, dengan diselenggarakannya acara kegiatan Tenaga Peningkatan Kapasitas Desa ini, nantinya seluruh kader bisa memberikan contoh kepada masyarakat terutama penggunaan alat kontrasepsi dalam mensukseskan program KB.

"Diusahakan para kader bisa memcoba semua alat kontrasepsi, juga melakukan MOW atau MOP, jadi bisa menerangkan ke masyarakat akan manfaat dari alat kontrasepsi tersebut", pungkasnya. (AGE)

4 TAHUN PANGANDARAN DALAM REFLEKSI DINAMIKA DEMOKRASI TAMANSARI

Kebersamaan merupakan modal utama untuk menentukan keberhasilan proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang baru berusia 4 tahun. Kebersamaan sebuah keniscayaan dan semangat kebersamaan bekal pertama untuk menjaga suasana yang kondusif sebagai syarat utama agar proses pembangunan dapat berjalan berjalan dengan baik dan sukses.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya dihadapan sidang paripurna Hari Jadi Kabupaten Pangandaran ke 4 yang dihadiri seluruh pimpinan dan anggota DPRD Pangandaran, Bupati dan ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Depok, Brebes, Cirebon, Tasikmalaya, Sumedang, Sukabumi, Banyumas, Kota Tasikmalaya dan Banjar.

“Dengan tema nyambungkeun tali silaturahmi piken ngarumat pangandaran, kita bersatu padu seluruh komponen masyarakat untuk bahu membahu membangun pangandaran tercinta. “ungkap Jeje.(25/10).

Menurut Jeje, dinamika yang dibangunnya adalah dinamika demokrasi tamansari, biarlah semua warna-warni bunga tumbuh mengiasi tamansari. Karena dengan aneka warna bunga yang menghiasi, tamansari akan semakin indah.

“Keindahan tamansari itu karena warna-warni bunga yang tumbuh di sana. “lanjutnya.

Usia pemerintahan yang belum genap 9 bulan dibawah kepemimpinannya Jeje Wiradinata-Adang Hadari, menurutnya, kini saatnya menjawab harapan masyarakat Pangandaran. Bukan hanya mengumbar janji pemanis dan retorika politik, pemerintah harus bisa hadir di tengah harapan rakyat.

“Kami konsolidasi dulu di internal pemerintahan, DPRD dan komponen masyarakat untuk menyamakan visi dan langkah yang akan ditempuh. “imbuh Jeje.

Lebih jauh Jeje, menyampaikan, Kebijakan makro, konsolidasi fiskal baik secara horizontal atau vertikal, merupakan agenda selama kurun waktu 8 bulan pemerintahan berjalan. Aparatur pemerintahan harus kerja keras, hilangkan ego sektoral dan bekerja penuh tanggungjawab.  Membangun soliditas antara pemerintah dan masyarakat untuk menata kebijakan yang ujungnya mengkerucut pada tujuan utama, kesejahteraan rakyat.

Komitmen yang dibangun dengan legislatif harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Langkah strategis sistematis dan pembahasan arah kebijakan makro lima tahun kedepan, lanjut Jeje, sudah teruang pada RPJMD 2016-2017 dan RPJP Daerah 1 tahun kedepan serta sudah dibuat program studi penjabaran 1 tahun dalam bentuk RKPD 2017.

Diakui Jeje, DOB Kabupaten Pangandaran dalam usianya ke 4, tentunya masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan 26 kabupaten/kota lain di Jawa Barat.

“Kami tetap bersyukur, pangandaran dengan anugerah Tuhan diberi kekayaan serta potensi alam yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. “lanjut Jeje

Pada kesempatan lain, Jeje pun mengucapkan terimaksih kepada seluruh pejuang pemekaran Kabupaten Pangandaran, pada pejabat Bupati H. Endjang Naffandi dan H. Daud Achmad yang sudah mengawali meletakan fondasi pemerintahan.

“Mudahan-mudahan Alloh senantiasa memberikan kesehatan, amien. “ungkapnya lagi. (hiek)

PEMBANGUNAN FASILITAS WISATA, HARUSKAH EKSPLOTASI HUTAN ?

CIMERAK - Area wisata pantai Madasari yang berada di Desa Masawah Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran yang menawarkan pemandangannya yang indah dengan perbukitan yang rindang, asri dan hijau, kini sudah mulai rusak oleh para pemilik modal usaha dari kota. Dengan mengexploitasi bukit hijau tersebut menjadi bangunan vila dan hotel menggunakan alat berat demi keuntungan pribadi tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Ironisnya, pengerukan bukit tersebut belum mempunyai ijin dari desa setempat dan rekomendasi dari BPLH (Badan Pengendalian Lingkungan Hidup) Kabupaten Pangandaran.

Menurut Kabid BKSDA BPLH Pangandaran , DR. Erik Krisnayuda, jika mengacu pada UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2), upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, itu semua harus ditempuh.

"Jadi itu jelas sudah melanggar Undang-undang lingkungan hidup, alam harus dilestarikan keberadaannya agar  ekosistem alam bisa tetap terjaga", tambahnya. (28/11).

Saat ditemui PNews, Kepala Desa Masawah, Ukan Suganda menjelaskan,  perihal eksploitasi bukit yang ada disekitar pantai wisata Madasari pihaknya tidak tahu menahu karena sampai saat ini ia belum pernah kedatangan pengusaha pemilik bukit tersebut.

"Saya belum pernah mengeluarkan atau memberi ijin terkait eksploitasi bukit tersebut, dan desa pun belum pernah kedatangan pemilik bukit tersebut, malah baru tahu sekarang ada pembangunan villa di wilayah kami", ucapnya. (28/11).

Salah seorang pegawai dilokasi eksploitasi tersebut, mengatakan, bukit ini milik pengusaha orang Jakarta dan yang satunya lagi milik warga Tasikmalaya.

“Memang di sini rencananya akan dibangun villa dan penginapan. “terangnya singkat. (AGE).

SPBU DEKAT SEKOLAH DAN RSUD, LAYAKKAH ?

PANGANDARAN-Pembangunan SPBU di Jalan Merdeka depan SMA Muhammdiyah Pangandaran dinilai tidak layak. Pasalnya, selain tempat tersebut dekat dengan rencanapembangunan Rumah Sakit umum Daerah juga dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah. Hal tersebut bisa membahayakan apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran.

Demikian dikatakan anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Fraksi Nasdem, Ruspandi. Menurutnya seharusnya pembangunan SPBU terserbut jaraknya 1km atau lebih dari pemukiman warga dan fasilitas umum.

“Polusi yang ditimbulkan dari bahan bakar tersebut tentunya tidak baik untuk kesehatan, apalagi nantinya dekat SPBU tersebut akan dibangun  RSUD. “kata Ruspnadi.(1/11).

Menurut Ruspandi, Pemkab Pangandaran seharusnya lebih mementingkan kepentingan umum karena jika memang rencana pembangunan RSUD jadi disana, menurut Ruspandi, itu akan menimbulkan efek tidak baik untuk pasien yang sedang dirawat.

Ditambahkan Ruspandi, untuk rekayasa arus lalu-lintas pun menurut Ruspendi, di jalan tersebut akan terjadi kemacetan dengan kendaraan yang akan keluar masuk SPBU.

“Itu kan jalan utama, pasti pada saat-saat tertentu  akan terjadi macet. “imbuh Ruspendi.

Ruspandi juga mengatakan, jika persoalan perijinan melalui BKPRD (Badan Kordinasi Penataan Ruang Daerah) sudah ditempuh, hendaknya pemda juga bisa melihat dari sisi estetika kota dan kepatutan, walau itu bukan peraturan.

“Saya termasuk yang merasa heran, jika Dinas Kesehatan dan BPLH di BKPRD ikut  merekomendasi ijin SPBU ini. “kata Ruspandi. (hiek).

MAPOLRES CIAMIS DAN PUSLABFOR MABES POLRI GEREBEK GUDANG PEMBUATAN SABU DI PANGANDARAN

PANGANDARAN - Satnarkoba Polres Ciamis bersama puslabfor Mabes Polri berhasil menggerebek sebuah tempat kos- kosan yang dijadikan gudang pembuatan sabu di Kabupaten pangandaran  jawa barat. Ironisnya, lokasi kosan tersebut jaraknya hanya sekitar 100 meter dari Mapolsek Pangandaran. selain mengamankan tersangka yang merupakan pasangan suami istri, petugas juga menyita beberapa jenis bahan sabu lengkap dengan peralatan untuk meracik barang haram tersebut.

Penggerebegantersebut dilakukan setelah sebelumnya melakukan pengintaian, dan setelah diyakini tempat kosan di DusunKarangsari Desa Pananjung Kecamatan Oangandaran tersebut memang dihuni tersangka pembutan narkoba, Polri pun langsung menggerebek penghuni kosan serta barang buktinya.

Dalam penyergapan tersebut, dua tersangka yang merupakan pasangan suami istri, Indra meldi asal Karang putih Lubuk Kilangan- Padang dan Anggun Wahyunita warga Karanganyar Sawah Besar Jakarta langsung digelandang untuk diperiksa lebih jauh.

Menurut keterangan polisi,saat penggerebegan tersebut keduanya sedang meracik bahan baku  sabu. Polisi pun langusng menggeledah seluruh sudut ruangan kamar kosan yang diketahui baru tiga bulan disewa oleh kedua tersangka.

Puslabfor Mabes Polri memastikan, jika bahan bahan tersebut, positif merupakan bahan baku berupa cairan untuk membuat sabu.

Kini kedua tersangka berikut sejumlah barang bukti yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah langsung diamankan ke Mapolres Ciamis.

Saat ini Satnarkoba Polres Ciamis masih terus mengembangkan kasus tersebut, untuk membongkar jaringan narkoba yang lebih besar.

Sementara pemilik kosan, Endin Haerudin mengatakan, kedua tersangka baru tiga bulan menghuni kamar kosan tersebut, keduanya dikenal sebagai penghuni kosan yang pendiam dan jarang berkomunikasi dengan warga lainnya, sehingga ia pun kaget ketika satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis bersama Puslabfor Mabes Polri menggerebek tempat kosan miliknya. (AGE).

JELANG LIBURAN NATAL DAN TAHUN, JEMBATAN MADASARI SIAP HUBUNGKAN PANTAI BATUKARAS DAN MANDASARI

CIMERAK - Jembatan Madasari di Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, salah satu fasilitas  yang mengghubungkan obyek wisata Batukaras dan Madasari sebentar lagi akan segera bisa dinikmati sebagai jalur pariwisata. Pembangunan jembatan tersebut sampai saat ini sudah mencapai 80% dengan menghabiskan anggaran  sekitar Rp.2 milyar dari Dana AlokasiKhusus (DAK) lanjutan tahun 2016.

Salah seorang warga Dusun Madasari, Uhan (58) menyambut positif dengan dibangunnya jembatan Madasari sebagai akses wisata di daerahnya.

"Kami atas nama warga Madasari sangat gembira dengan dibangun nya jembatan ini, sekarang sudah masuk pada tahap penyelesaian", ungkapnya.

Uhen (46), sebagai pelaksana proyek menjelaskan, pembangunan ini ia kerjakan dengan sangat hati hati, karena, menurutnya, ia harus tahu pasang surut air laut terutama pada saat pembuatan pondasi jembatan.

“Karena kami pernah mengalami kerugian saat pertama mulai pengerjaan, saat itu kami begitu tergesa gesa saat pengerukan pasir sungai dengan menggunakan alat berat hingga menghabiskan buaya Rp. 15 juta, tapi keesokan harinya pasir yang sudah dikeruk rata lagi seperti semula" katanya.

Uhen menambahkan, pengerjaan proyek ini mudah-mudahan bisa selesai sebelum kelender kerja  habis.

“Kamiberusaha untuk professional dan maksimal karena jembatan ini harus bisa terpakai libur natal dan tahun baru 2017. “ tandasnya. (AGE).

KONVOI DUMP TRUCK AKIBATKAN JALUR PANGLESERAN-GUNUNGKELIR RUSAK PARAH

PARIGI-Jalur jalan Pangleseran – Gunungkelir merupakan Jalan Kabupaten Pangandaran yang menghubungkan Kecamatan Parigi dan Langkaplancar kini kondisinya telah rusak kembali. Apalagi dibeberapa ruas jalan, seperti di blok Cikadu Desa Cintaratu, Guha Lalay, Gemyang, Jumleng dan Mulyasari Desa Jadimulya kondisinya rusak berat, dengan kondisi jalan bergelombang, aspalnya pun hancur berganti dengan tanah kapur yang becek berkubang air saat hujan turun.

Seperti dikatakan penduduk setempat, Hendar (36), kerusakan jalan ini karena  beban kendaraan yang melintas dijalan terebut melebihi kekuatan kontruksi jalan yang dipijaknya termasuk juga mungkin drainasedi pinggir jalan yang tidak memadai.

“Kerusakan jalan ini di samping kualitas pengerjaan kontruksinya yang memang buruk,  juga disebabkan iring-iringan belasan angkutan dump truk pengankut matrial batu, split, pasir dan material lainya. “ungkap Hendara.(26/11).

Hendar menambahkan, tidak jarang truk-truk tersebut melintas dengan muatan alat berat milik perusahaan yang sedang melaksanakan pekerjaan di daerah Cimanggu, Karangkamiri dan sekitarnya.

“Bulan oktober hingga nopember, hampir setiap siang dan malam truk tersebut berlalulalang dan  diperparah lagi pada saat itu kondisi cuaca sedang terus menerus diguyur hujan yang cukup deras. “ungkapnya lagi.

Hal  senada dikatakan seorang ibu rumah tangga (57) warga Cintakarya-Cintaratu Kecamatan Parigi, kalau pada bulan oktober hingga pertengahan bulan nopember kemarin memang sepanjang siang dan malam banyak konvoi  kendaraan proyek yang melintas dijalan depan rumahnya.

“Dump Truk double yang mengangkut kayu dengan muatan penuh ditumpuk satu meter melebihi kalasori yang  sehingga tidak heran jika jalan ini cepat rusak. “terangnya.  (ODS)

KURANGNYA INFORMASI JEMBATAN CIPUTRAPINGGAN, MASIH BANYAK WISATAWAN PANGANDARAN GUNAKAN JALUR CIKATOMAS

PANGANDARAN-Walau tidak sepadat hari-hari biasanya di akhir pekan, pangunjung yang datang untuk berwisata ke Pangandaran kini mulai berdatangan.

Wisatawan yang lebih banyak menggunakan mobil kecil dan speda motor, menjelang malam mulai memasuki toll gate Pantai Pangandaran.

“Sejak dari Tasikmalaya, sepanjang jalan hujan terus mengguyur hingga memasuki gerbang Pangandaran. “ujar salah seorang pengunjung asal Sumedang yang datang dengan rombongannya menggunakan speda motor.(26/11).

Sementara wisatawan asal Cianjur, Toni (45) mengatakan, ia yang datang dengan 10 mobil masuk ke Pangandaran lewat Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.

“Kami baca di media sosial, katanya jembatan Ciputrapinggan Pangandaran ambruk lagi jadi kami pun lewat rute Salopa Cikatomas“terang Toni.

Menurut salah seorang petugas pariwisata, memang masih banyak pengunjung yang menggunakan jalur Cikatomas karena mendengar berita jembatan amblas lagi.

“Biasanya tanggal tua juga memang berpengaruh pada arus kunjungan, atau mungkin sekalian saja pikniknya nangti saja menunggu libur sekolah tanggal 10 desember. “ujarnya. 

Sementara seperti diketahui, walau jembatan sementara Ciputrapuinggan kemarin (24/11) ambruk lagi, tapi untuk kendaraan kecil masih bisa dan aman untuk melewati jembatan tersebut. Sementara, untuk kendaraan sejenis bus bisa lewat jembatan yang satunya lagi walau harus antri karena rekayasa lalulintas memberlakukan buka tutup.(hiek)

IWAN M RIDWAN : “PERENCANAAN JEMBATAN BAILEY CIPUTRAPINGGAN GAGAL. “

PANGANDARAN-Masyakat pangandaran sangat gembira ketika mendengar jembatan Ciputrapinggan dinyatakan selesai dikerjakan dan sudah bisa dilalui. Harapan pulihnya ekonomi mayarakat  yang beberapa bulan ini terpuruk karena sangat bergantung kepada kunjungan wisatawan pun tumbuh kembali.

Namun belum genap 24 jam sejak  diresmikan, salah satu pilar bronjong penyangga jembatan bailey Ciputrapinggan ambruk lagi diterjang air bah arus sungai Ciputrapinggan. Dan saat ini terpaksa arus lalulintas untuk sementara ditutup dan dialihkan ke jembatan bailey satu lagi dengan sistem buka tutup.

Menanggapi kejadian tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd tidak mampu menyembunyikan kekesalannya. Hal tersebut diungkapkan Iwan dalam acara pembinaan Karang Taruna se-Kabupaten Pangandaran di Hotel Pantai Indah Pantai Timur Pangandaran sebagai Ketua Majlis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT). (24/11).

“Saya sungguh kecewa. “ungkapnya.

Menurut Iwan, secara pribadi dirinya menerima hal ini sebagai takdir dari yang maha kuasa, namun dirinya mengaku  kecewa dengan gagalnya perencanaan dan pengerjaan jembatan sementara tersebut.

“Dalam hal ini mungkin kontraktor tidak bersalah karena telah bekerja seuai dengan perencanaan. “kata Iwan lagi. (ODS)

JALALUDIN, S.AG. : FRAKSI PKB APRESIASI SIKAP POLITIK PAN

PARIGI-Perihal penolakan Fraksi PAN DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap Nota Keuangan / RAPBD  tahun anggaran 2017 (13/11), Ketua Fraksi PKB, Jalaludin S.Ag menolak untuk memberikan pernyataan. Menurutnya, hal itu tidak elok dikomentari karena berkaitan dengan rumah tanga partai lain. Namun Jalaludin mengafresiasi sikap  yang dilakukan fraksi PAN.

“Ini bisa jadi momen sebagai babak baru pendewasaan politik di Kabupaten Pangandaran. “ Kata Jalaludin. (15/11).  

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewajibanya sebagai wakil rakyat, menurut jalulidin,   semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat,  jangan sampai keberadaan DPRD dianggap hanyalah sebagai institusi “mandul”atau lembaga pelengkap pemerintahan saja.

“DPRD harus berfungsi sebagai alat kontrol untuk kemaslahatan dan kepentingan  masyarakat. “imbuhnya.

Menurut Jalaludin yang ditemui PNew di sekretariat DPC PKB Kabupaten Pangandaran, sikap F-PKB sangat jelas, sejak dari pembahasan draf KUA PPAS yang disampaikan eksekutif bulan juli lalu, kemudian karena ditetapkannya perda tentang organisasi perangkat daerah (OPD) kemudian diadakan revisi penyesuaian. Tapi saat itu eksekutif tidak memberikan informasi yang jelas tentang RKU anggaran sampai menjelang paripurna nota kesepakatan.

“Waktu itu pemda tidak memberikan hasil refisi KUA PPAS, oleh karenanya tidak mungkin kami harus menyepakati KUA PPAS yang secara detil belum kami analisa. “terang Jalaudin.

Adapun penolakan terhadap RAPBD 2017, menurutnya, karena ternyata postur APBD tidak melakukan skala prioritas di beberapa kegiatan lanjutan yang di anggaran perubahan 2016 oleh evaluasi Gubernur Jawa Barat dipertanyakan tetapi masih tetap dipaksakan akan dilaksanakan pada tahun 2017 tanpa melakukan kajian ulang sebagaimana yang disarankan gubernur.

“Dan yang juga  tidak kalah pentingnya, RAPBD tahun 2017 belum mengakomodir usulan-usulan masyarakat yang diantaranya usulan yang disampaikan DPRD yang diserap dari reses. “imbuhnya.

Jalaludin menambahkan, pihaknya tidak menolak program tetapi ia berharap segala sesuatunya harus berjalan seuai dengan mekanisme yang berlaku memenuhi aturan  termasuk ketentuan yuridis demi kemanan semua fihak. (ODS).

APPOI SIAP PENUHI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK DI KABUPATEN PANGANDARAN.

CIMERAK - Pupuk merupakan kebutuhan para petani untuk meningkatkan hasil dan kualitas  pertanian. Saat ini  banyak petani yang menggunakan pupuk kimia, padahal hal tersebut bisa berdampak terhadap  rusaknya lahan.

Guna memelihara lahan pertanian sehingga terus produktif dan tidak rusak, petani sebaiknya beralih dengan mengunakan pupuk organik. Selain biaya murah juga dapat memelihara unsur hara tanah.

Demikian disampaikan Ketua Asosiasi Pengrajin Pupuk Organik Indonesia (APPOI) Kabupaten Pangandaran dibawah naungan KTNA kabupaten Pangandaran, Dadang Suherman.

Disampaikan Dadang, setiap tahunnya produksi pupuk organik yang bisa dihasilkan APPOI mencapai 200 ton. Menurutnya, ia memiliki harapan besar untuk bisa memproduksi 1000 ton pertahunnya.

"Jika produksi kami bisa mencapai 1000 ton pertahun, maka kami bisa memenuhi permintaan pasar khususnya di Kabupaten Pangandaran.”terangnya.

Ditambahkan Dadang, pembuatan pupuk organik diproduksinya yang memanfaatkan sampah organik, bahan - bahan tersebut diolah dengan cara  fermentasi bakteri. Ini juga sekaligus ikut mensukseskan program pemerintah khususnya dalam memerangi sampah.

"Hasil demplot, dari 1 hektar sawah bisa menghasilkan 9,5 ton padi, dengan  perbandingan jika memakai pupuk kimia hanya menghasilkan 4,5 ton padi/hektarnya" terang Dadang.

Dadang, yang merupakan salah seorang warga Desa Ciparanti Kecamatan Cimerak kabupaten Pangandaran merasa heran, kenbapa selama ini kebutuhan pupuk di kabupaten Pangandaran
harus dari daerah lain.

“Saya berharap kedepannya, kebutuhan petani pada pupuk organik, bisa menggunakan produk kami, produk daerah sendiri. “ kata Dadang. (AGE).