JALALUDIN, S.AG. : FRAKSI PKB APRESIASI SIKAP POLITIK PAN

PARIGI-Perihal penolakan Fraksi PAN DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap Nota Keuangan / RAPBD  tahun anggaran 2017 (13/11), Ketua Fraksi PKB, Jalaludin S.Ag menolak untuk memberikan pernyataan. Menurutnya, hal itu tidak elok dikomentari karena berkaitan dengan rumah tanga partai lain. Namun Jalaludin mengafresiasi sikap  yang dilakukan fraksi PAN.

“Ini bisa jadi momen sebagai babak baru pendewasaan politik di Kabupaten Pangandaran. “ Kata Jalaludin. (15/11).  

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewajibanya sebagai wakil rakyat, menurut jalulidin,   semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat,  jangan sampai keberadaan DPRD dianggap hanyalah sebagai institusi “mandul”atau lembaga pelengkap pemerintahan saja.

“DPRD harus berfungsi sebagai alat kontrol untuk kemaslahatan dan kepentingan  masyarakat. “imbuhnya.

Menurut Jalaludin yang ditemui PNew di sekretariat DPC PKB Kabupaten Pangandaran, sikap F-PKB sangat jelas, sejak dari pembahasan draf KUA PPAS yang disampaikan eksekutif bulan juli lalu, kemudian karena ditetapkannya perda tentang organisasi perangkat daerah (OPD) kemudian diadakan revisi penyesuaian. Tapi saat itu eksekutif tidak memberikan informasi yang jelas tentang RKU anggaran sampai menjelang paripurna nota kesepakatan.

“Waktu itu pemda tidak memberikan hasil refisi KUA PPAS, oleh karenanya tidak mungkin kami harus menyepakati KUA PPAS yang secara detil belum kami analisa. “terang Jalaudin.

Adapun penolakan terhadap RAPBD 2017, menurutnya, karena ternyata postur APBD tidak melakukan skala prioritas di beberapa kegiatan lanjutan yang di anggaran perubahan 2016 oleh evaluasi Gubernur Jawa Barat dipertanyakan tetapi masih tetap dipaksakan akan dilaksanakan pada tahun 2017 tanpa melakukan kajian ulang sebagaimana yang disarankan gubernur.

“Dan yang juga  tidak kalah pentingnya, RAPBD tahun 2017 belum mengakomodir usulan-usulan masyarakat yang diantaranya usulan yang disampaikan DPRD yang diserap dari reses. “imbuhnya.

Jalaludin menambahkan, pihaknya tidak menolak program tetapi ia berharap segala sesuatunya harus berjalan seuai dengan mekanisme yang berlaku memenuhi aturan  termasuk ketentuan yuridis demi kemanan semua fihak. (ODS).

Related

Jendela Parlemen 5438600174361071843

Posting Komentar

emo-but-icon

item