AGUS BUDIMAN: “TIDAK BENAR KAMI ABAIKAN SDN IV KERTAMUKTI..”

CIJULANG-Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) SDN 4 Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran terus berlanjut walau fasilitas tiga ruang kelas disekolah tersebut mengalami kerusakan akibat rangka atap baja ringannya mengalami keropos/berkarat hingga akhirnya ruangan kelas tersebut tidak dipakai lagi, dikhawatirkan bisa mencelakai siswa di dalam kelas karena sebagian atap gentingnya banyak yang jatuh.

“Keadaan tersebut sudah berlangsung sejak dua bulan lalu. “Kata salah seorang guru, Wardi.(26/10).

Awalnya, menurut Wardi, ada beberapa genting yang jatuh di ruangan kelas tersebut tapi saat itu juga bisa diatasi. Namun semakin kesini keadaan atap tersebut semakin parah.

“Melihat hal tersebut dan untuk menjaga keselamatan siswa, kami pun berinisiatif menurunkan semua genting.di tiga ruangan kelas tersebut."ungkapnya.

Dikatakan wardi lagi, ruang kelas yang dibangun tahun 2009, (saat itu masih Pemkab Ciamis) dibangun dengan rangka atap baja ringan.

“Mungjkin karena sudah 7 tahun , ditambah  lokasi sekolah kami berada di pinggir laut, maka atap rangka baja tersebut cepat berkarat dan keroipos. “terang Wardi.

Ditemui di ruang kerjanya, Kasi Sarana Pendidikan Dasar (dikdas) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga kabupaten Pangandaran, H. Agus Budiman menjelaskan, sejak tiga bulan lalu pihaknya sudah mengajukan usulan ke Kemeterian Pendidikan Nasional (kemendiknas) dengan mengajukan Ruang Kelas Baru (RKB), namun samapai saat ini, menurut Agus, belum bisa ada realisasi.

“Tidak benar jika di media dikatakan, pihak Dinas Pendidikan Pangandaran tidak memperhatikan SDN 4 Kertamukti. “terang Agus.(26/10).

Bahkan, menurutnya, didampingi Ketua K3S Cimerak, Wawan Kustaman, ia sudah dua kali meninjau langsung ke lapangan.

“Jadi tidak benar jika kami tidak merespon apa yang terjadi di sekolah-sekolah yang ada di daerah, karena ini memang tanggungjawab kami dalam menyediakan sarana untuk terselenggaranya kegiatan belajar siswa. “tegas Agus.

Untuk sementara ini, menurut Agus, agar tidak menggangu proses belajar, kegiatan belajar mengajar dipindahkan di ruang perpustakaan dan lorong bangunan kelas.

“Mudah-mudahan pada anggaran 2017 Kemendiknas, tepatnya bulan april realisasi anggaran untuk RKB SDN Kertamukti 4 bisa direalisasikan. “Kata Agus.

 Terkait masalah fasilitas pendidikan, sebenarnya kata Agus, dari Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran Bidang Dikdas, sangat memprioritaskan semua kebutuhan yang langsung menyangkut kebutuhan KBM, termasuk rehab untuk sekolah yang sudah tidak layak.

“Karena anggaran untuk RKB SDN 4 Kertamukti menggunakan anggaran dari pusat, maka prosesnya pun beda dengan anggaran dari APBD kabupaten. “terang Agus lagi. (AGE).

TATANG SUHERMAN: ”SEJAK APRIL 2016, PEMKAB PANGANDARAN TIDAK MENGELUARKAN IJIN TOKO MODERN”

CIJULANG/PARIGI-Menanggapi masih maraknya pembangunan toko modern, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata merasa perlu angkat bicara. Menurutnya, sejak ia mengeluarkan kebijakan moratorium pendirian toko modern bulan april 2016, karena masalah toko modern masih memerlukan pengkajian Pemkab Pangandaran. 

Menurut Jeje, moratorium tersebut bersipat sementara sambil menunggu hasil kajian pemda, karena ditenggerai keberadaan toko modern bisa mengganggu keberadaan pasar tradisional yang sudah lebih dulu ada dan dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Kalau tidak ada yang berani, saya sendiri yang akan menutup toko modern tidak berijin tersebut. “Tegas Jeje kepada sejumlah awak media saat ditemui di jembatan Ciputrapinggan beberapa hari lalu.

Langkah bupati mengelurkan moratorium tersebut langsung di tindak lanjuti BPPT PM Kabupaten Pangandaran dengan tidak satu pun ijin pendirian toko modern dikeluarkan.

“Sejak bulan april 2016, saat bupati mengeluarkan kebijakan moratorium pendirian toko modern, kami sudah tidak mengeluarkan ijin untuk pendirian toko modern di pangandaran. “Ungkap kepala BPPT PM, H. Tatang Suherman, SH, M.Si, ditemui usai mengikuti upacara peringatan Harti Jadi Kabupaten Pangandaran di lapang parigi.(24/10).

Hal senada dikatakan Camat Pangandaran dan parigi, Drs. H. Yayat Kiswayat, M.Si dan Haryono, S.Sos. menurut kedua camat tersebut, pihaknya tidak mengetahui apalagi mengeluarkan ijin pendirian toko modern di wilayahnya.

“Kami tidak akan gegabah mengeluarkan ijin, apalagi jelas-jelas untuk pendirian toko modern bupati Pangandaran sudah mengeluarkan moratorium. “ungkap mereka.(24/10).

Sementara, saat ditemui PNews pada rapat paripurna Hari Jadi Kabupaten Pangandaran di gedung Da’wah Cijulang, Kepala Satuan Polisi Pamong Parja Linmas (Satpol PP Linmas) Kabupaten Pangandaran, Dadang Abdul Rochman, S.Ip mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan Surat Perintah (SP) 1 dan 2 pada pengusaha toko modern yang membangun tanpa ijin tersebut. Diantaranya, di Desa Pangandaran dan Desa Babakan (Kecamatan Pangandaran), Desa Ciliang dan Desa Parigi (Kecamatan Parigi).

Dalam SP tersebut, lanjut Dadang, pihaknya meminta pengusaha untuk menghentikan kegiatan apapun, pembangunan gedung, pentaan barang, apalagi operasional.

Dadang juga mengatakan, jarak antara SP 1, SP 2 dan SP 3 selama tujuh hari kerja. Dan jika hingga waktu SP 3 habis, maka dianggap tidak mematuhi ketentuan.

“Apa bila mereka tidak mengindahkan SP3, terpaksa kami melakukan penutupan secara paksa,” tegas Dadang.

Sementara di salah satu media on line, perwakilan toko modern, Yana Diana menjelaskan, ia mempertanyakan kebijakan moratorium bupati yang tidak disosialisasikan ke publik.

“Itu tugas BPPT PM untuk mensosialisasikan moratorium itu. “ujarnya. (hiek)

PSSI KIRIM PANGANDARAN FC IKUTI PIALA SURATIN U-16-17

BEKASI-PSSI Kabupaten Pangandaran melalui Tim Pangandaran FC beberapa hari lalu  mengirimkan squad U 16-17  untuk mengikuti Piala Suratin tahun 2016 yang digelar di Stadion Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi.

Tim sepakbola Pangandaran FC berada di grup G bersama Persikasi Bekasi Kota, Persipasi Kabupoaten Cirebon dan Binaputra FC Cirebon.

Hasil pertandingan, tim Pangandaran mengalami  kekalahan 1-2 saat menghadapi tim Perkasi Kota Bekasi. Sementara pada pertandingan melawan Cirebon Pangandaran FC mengalami kekalahan telak 1-11 saat bertanding dengan 8 pemain saja karena pemain banyak yang cedera.

Menurut salah seorang pengurus Pangandaran FC, Yedi, dipastikan timnya tidak akan lolos di grup G dan sudah pasti tidak bisa melaju ke babak selanjutnya.

“Hari ini tinggal menyisakan 1 pertandingan melawan Persipasi Kabupaten Cirebon jam 14.00 sore. “Terang Yedi saat dihubungi lewat telephon celullernya.(26/10).

Ditambahkan Yedi, even  ini kita jadikan ajang ini sebuah pembelajaran dunia sepakbola Kabupaten Pangandaran untuk bisa lebih eksis dengan segala persiapan baik skil dan teknik pemain, pelatih dan seluruh elemen pencinta sepakbola.

“Jelas kita masih tertinggal jauh dengan tim-tim dari daerah lain, usia kita kan baru 4 tahun…”ungkap Yedi.

Menurut Yedi, pihaknya tetap bersyukur bisa tampil di Piala Suratin ini walau tidak disertai raihan prestasi.

“Kita masih harus terus membenahi dunia persepakbolaan Kabupaten Pangandaran. “pungkasnya. (Isis Koswara).

4 TAHUN PANGANDARAN DALAM BINGKAI DINAMIKA DEMOKRASI TAMANSARI

CIJULANG-Kebersamaan merupakan modal utama untuk menentukan keberhasilan proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang baru berusia 4 tahun. Kebersamaan sebuah keniscayaan dan semangat kebersamaan bekal pertama untuk menjaga suasana yang kondusif sebagai persyaratan utama agar proses pembangunan dapat berjalan berjalan dengan baik dan sukses.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya dihadapan sidang paripurna Hari Jadi Kabupaten Pangandaran ke 4 yang dihadiri seluruh pimpinan dan anggota DPRD Pangandaran, Bupati dan ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Depok, Brebes, Cirebon, Tasikmalaya, Sumedang, Sukabumi, Banyumas, Kota Tasikmalaya dan Banjar.

“Dengan tema nyambungkeun tali silaturahmi piken ngarumat pangandaran, kita bersatu padu seluruh komponen masyarakat untuk bahu membahu membangun pangandaran tercinta. “ungkap Jeje.(25/10).

Menurut Jeje, dinamika yang dibangunnya adalah dinamika demokrasi tamansari, biarlah semua warna-warni bunga tumbuh mengiasi tamansari. Karena dengan aneka warna bunga yang menghiasi, tamansari itu semakin indah.

“Keindahan tamansari itu karena indahnya warna-warni bunga yang tumbuh disana. “lanjutnya.

Usia pemerintahan belum genap 9 bulan dibawah kepemimpinan Jeje Wiradinata-Adang Hadari, menurut Jeje, saatnya menjawab harapan masyarakat Pangandaran. Bukan hanya mengumbar janji pemanis dan retorika politik, pemerintah harus bisa hadir di tengah harapan rakyat.

“Kami konsolidasi dulu di internal pemerintahan, DPRD dan komponen masyarakat untuk menyamakan visi dan langkah yang akan ditempuh. “imbuh Jeje.

Lebih jauh Jeje, menyampaikan, Kebijakan makro, konsolidasi fiskal baik secara horizontal atau vertikal, merupakan agenda selama kurun waktu 8 bulan pemerintahan berjalan. Aparatur pemerintahan harus kerja keras, hilangkan ego sektoral dan bekerja penuh tanggungjawab.  Mmembangun soliditas antara pemerintah dan masyarakat untuk menata kebijakan yang ujungnya mengkerucut pada tujuan utama, untuk kesejahteraan rakyat.

Komitmen yang dibangun dengan legislatif harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Langkah strategis sistematis dan pembahasan arah kebijakan makro lima tahun kedepan, lanjut Jeje, sudah teruang pada RPJMD 2016-2017 dan RPJP Daerah 1 tahun kedepan serta sudah dibuat program studi penjabaran 1 tahun dalam bentuk RKPD 2017.

Diakui Jeje, DOB Kabupaten Pangandaran dalam usianya ke 4, tentunya masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan 26 kabupaten/kota lain di Jawa Barat.

“Kami tetap bersyukur, pangandaran dengan anugerah Tuhan diberi kekayaan serta potensi alam yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. “lanjut Jeje

Pada kesempatan lain, Jeje pun mengucapkan terimaksih kepada seluruh pejuang pemekaran Kabupaten Pangandaran, pada pejabat Bupati H. Endjang Naffandi dan H. Daud Achmad yang sudah mengawali meletakan fondasi pemerintahan.

“Mudahan-mudahan Alloh senantiasa memberikan kesehatan, amien. “ungkapnya lagi. (hiek)

27 SMK IKUTI EPITECH 2016 JAWA BARAT DI PANGANDARAN

PANGANDARAN-Pameran Pendidikan Kejuruan Epitech-XI Jawa Barat tahun 2016 SMK dan bursa kerja yang diselenggarakan di kabupaten Pangandaran, resmi dibuka, selasa (25/10). Kegiatan yang diikuti perwakilan SMK 27 kabupeten/kota di Jawa Barat serta jaringan perusahaan nasional dan multinasional ini akan berlangsung hingga 27 Oktober di Lapangan Boulevard, Pangandaran.

Pembukaan Epitech XI yang dihadiri Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah 4 Jawa Barat, Deddy Gurnadi, kepala Dinas Pendidikan jabar, Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari dan seluruh peserta, walau dalam guyuran hujan, tapi acara tetap berjalan meriah.

Dalam sambutannya atas nama gubernur, Kepala BKPPB, Deddy Gurnadi mewakili Gubernur, menyampaikan, pemprop jabar punya perhatian dan sangat memperioritaskan pengembangan sekolah kejuruan (SMK), karena seluruh lulusannya diharapkan bisa membantu mengembangkan dan  punya daya saing tinggi  bidang perekonomian.

“Ini sangat penting, apalagi sejak diberlakukan MEA, persainganusaha usaha semakin ketat. “ungkap Deddy.

Ditambahkan Deddy, lulusan SMK sekarang sangat dibutuhkan dunia industri, hingga tak heran, minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMK setiap tahun terus meningkat.

Sementara, usai melihat stan peserta pameran, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, kepada wartawan, mengaku merasa senang karena acara Epitech tahun 2016 diselenggarakan di pangandaran. Menurut Jeje, Ini kesempatan pangandaran untuk mengejar ketertinggalan yang ada di SMK kabupaten/kota lain.

“Momen ini bisa dijadikan ajang belajar untuk seluruh SMK yang ada di pangandaran. “Kata Jeje.

Pangandaran, lanjut Jeje, punya potensi ekonomi tinggi tentu nantinya akan membutuhkan tenaga kerja lulusan SMK. Jadi lulusan SMK Pangandaran tidak usah mencari pekerjaan ke luar daerah, sebab banyak hal yang bisa dikembangkan dan menjadi peluang usaha di kampung sendiri.

“Sebagai daerah tujuan wisata, itu merupakan salah satu potensi yang kita miliki dan bisa menjadi peluang. Sementara untuk sektor industri, kita belum berpikir kea rah sana. “imbuh Jeje.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Pangandaran, DR. H. Sobirin, S.Pd, M.Pd mengatakan, Pameran Pendidikan Kejuruan Epitech-XI Jawa Barat tahun 2016 SMK  ini selain menjadi ajang  visualisasi hasil pendidikan SMK se-Jawa Barat, juga menjadi job fair (bursa kerja) karena kegiatan ini juga dihadiri 25 perusahaan yang menawarkan kerja bagi luilusan SMK unggulan di seluruh kabupaten/kota.

“Untuk pangandaran sendiri, pada acara ini mengikut sertakan 14 SMK. “Terang Sobirin. (hiek)

IING SYAM ARIFIN: "MASALAH BPR BKPD SUDAH ADA KESEPAKATAN BERSAMA.”

CIJULANG-Peralihan asset BUMD Kabupaten Ciamis, PDAM dan BPR BKPD Pangandaran dan Cijulang
ke Pemkab Pangandaran, hingga sekarang masih dalam proses pengalihan.

Demikian dikatakan Bupati Ciamis, H. Iing Syam Arifin kepada sejumlah media usai menghadiri rapat paripurna Hari Jadi Kabupaten Pangandarn ke 4 di gedung Da’wah Cijulang.

“Kita tunngu saja, tapi PDAM tadi sudah kami tawarkan ke pangandaran, besok juga kalau mau diambil, silahkan.”Kata Iing.(25/10).

Tapi menurut Iing, Pemkab Pangandaran belum siap karena menejmennya memang belum siap, jika dipaksakan, dikhawatirkan nanti akan rugi karena beban biaya besar tapi jumlah konsumennya sedikit.

“Makanya kami terus melakukan sharing.  “terang Iing.

Dan masalah BPR BKPD Pangandaran dan Cijulang, lanjut Iing, setelah ada kesepakatan dan MOU tertulis dengan Pemkab Pangandaran akan dikerjasakmakan.

“Antara Pemkab Ciamis dan Pangandaran, waktu lalu sudah dibuat surat kesepakatan bersama yang ditandatangani kedua pemkab. “terangnya lagi.

Sementara untuk masalah perhutani, masih kata Iing, harus dikonsultasikan dulu ke pusat, sebab banyak konsep-konsep yang diraskan merugikan ciamis. (AGE)

MAHMUD, SH, MH: “INI KETERLALUAN DAN HARUS DIBERI PERINGATAN…”

PARIGI-Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Mahmud, SH, MH merasa kecewa dan marah, saat melihat beberapa poto PNS dengan seragam korpri sedang berteduh di bawah pohon dan malah ada yang duduk di warung pinggir lapang disaat upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Pangandaran ke 4 masih berlangsung.

“Ini keterlaluan, nanti saya akan beri peringatan. “Tegas Mahmud.(24/10).

Bukan hanya sekda sebagai jendralnya para PNS di lingkup Pemmkab Pangandaran, sejumlah masyarakat yang datang untuk menyaksikan upacara hari jadi tersebut dan kebetulan melihat pun merasa heran, ada abdi negara memilih tempat yang teduh saat upacara kenegaraan masih berjalan.

“Apa mereka tidak malu dengan seragam yang mereka pakai ..?”Tanya salah seorang warga.

Dan komentar masyarakat pun beragam, saat melihat poto-poto PNS tersebut terpangpang di media sosial. (hiek)

AGUN GUNANDJAR SUDARSA : “CIAMIS HARUS SEGERA SERAHKAN BPR BKPD..”

PARIGI-Dalam Undang-undang nomnor 21 tahun 2012, pasal 14 (3), penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Pangandaran. Artinya, seluruh asset Kabupaten Ciamis yang ada di wilayah 10 kecamatan yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Pangandaran harus sudah jadi milik Pemkab Pangandaran.

Demikian dikatakan anggota DPR RI, H. Agun Gunandjar Sudarsa saat ditemui dalam acara penyerahan anugerah Anubhawa Dharma Ekapada pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Pangandaran ke 4 di aula Kantor Bupati Pangandaran minggu malam.(23/10).

“Pemkab Pangandaran harus segera mendesak serta melakukan komunikasi dengan Kabupaten Ciamis. “Kata Agun.

Kalau tidak, lanjut Agun, Pemkab Pangandaran harus segera kordinasi dengan pemerintah di atasnya, Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

“Dan pemprop jabar segera mengambil tindakan mengambil langkah-langkah penyelesaiaanya. “Sambung Agun.
Disoal sudah 4 tahun Pemekaran Kabupaten Pangandaran, tapi belum juga diserahkan BUMD BPR BKPD ke Pangandaran, menurut Agun, jelas, itu melanggar aturan yang diamanatkan Undang-undang nomer 21 tahun 2012.

“Jika ada pelanggaran, otomatis ada sanksinya. “imbuhnya.

Seperti diketahui, Agun Gunanjar Sudarsa, saat UU nomer 21 tahun 2012 dibuat, ia menjadi  Ketua komisi II DPR RI yang salah satu tugasnya membidangi pemekaran.

“Saya tahu persis UU 21 tersebut, karena waktu itu saya yang menandatangani UU itu saat menjadi ketua komisi II DPR RI. “tegas Agun. (hiek)

H. YOS ROSBI BACAKAN SEJARAH DOB PANGANDARAN

PARIGI-Upacara memperingati hari jadi Kabupaten Pangandaran ke 4 yang dilaksanakan di lapangan parigi, begitu semarak karena dihadiri para pahlawan pemekaran, seperti Agun Gunanjar Sudarsa,anggota DPR RI, Eka Santosa dan Presidium  Pemekaran Kabupaten Pangandaran.
Sementara dari lingkup Pemkab Pangandaran, hadir seluruh SKPD, Camat 10 kecamatan, 93 Desa, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar di Kecamatan Parigi dan masyarakat tumpah ruah di lapang Parigi.

Dalam pemaparan sejarah pemekaran Kabupaten Pangandaran yang dibacakan H. Yos Rosbi, atas nama presidium, memaparkan, pada 24 pebruari 2007, dibentuk panitia kecil dengan susunan personalia H. Supratman, (ketua), Drs. Tudi Hermanto (sekretaris), Alm. Moch. Sonny Agustiana s. (wakil sekretaris), H. Yos Rosbi (bendahara), dan H. Adang Hadari (wakil bendahara).

Saat itu, tugas utama panitia kecil adalah membuat rancangan pembentukan Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang harus dilakukan secara prosedural dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Panitia kecil saat itu, masih paparan H. Iyos, melakukan komunikasi politik dengan pemerintah dan DPRD Kabupaten Ciamis, serta melakukan konsultasi kepada LPPM Universitas Padjadjaran.

“Langkah tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Jeje Wiradinata yang mengatakan bahwa secara konstitusional pembentukan Kabupaten Pangandaran terbuka untuk dilakukan, tetapi harus dilakukan secara prosedural. sebagai bentuk dukungan,waktu DPRD Ciamis memasukkan rencana melakukan kajian akademik pada tahun anggaran 2008, “papar H. Yos.(24/10).

Selanjutnya, pada tanggal 10 juli 2007 Presidium pemekaran Kabupaten Pangandaran terbentuk.   Saat itu, ketua Presidium, H. Supratman, dihadapan ribuan masyarakat dari 10 kecamatan di wislayah Ciamis Selatan Pangandaran mebacakan deklarasi pembentukan DOB Pangandaran.

Berkas usulan pembentukan Kabupaten Pangandaran kemudian disampaikan kepada H. Engkon Komara, saat itu buoati Ciamis. Dan etelah dilakukan kajian akademik tentang kelayakan pembentukan Kabupaten Pangandaran, kemudian diteruskan oleh Bupati Ciamis ke DPRD Kabupaten Ciamis untuk dibahas dan mendapat persetujuan.

DPRD Ciamis yang dimotori oleh ketuanya, Jeje Wiradinata, ikut memperjuangkan pembentukan DOB Pangandaran dengan melakukan lobi-lobi politik agar aspirasi tersebut diterima oleh anggota DPRD lainnya. Dan tanpa melalui voting, pada tanggal 6 februari 2010, DPRD Kabupaten Ciamis pun menyetujui usulan  pembentukan Kabupaten Pangandaran yang meliputi sepuluh kecamatan, yakni Kecamatan Padaherang, Mangunjaya, Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cigugur, Cijulang, Cimerak, dan Kdecamatan langkaplancar.
Kabuoaten ada di Kecamatan Parigi.
“Saat itu juga disetujui, untuk ibuk ota dengan rencana ibu kota di Kecamatan Parigi. “tutur H. Yos.

Setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Ciamis, kemudian diajukan oleh pemda  Ciamis ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat itu, gubernur jabar, Ahmad heryawan mernyampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Barat untuk dibahas dan mendapat persetujuan.

“Tepat tanggal 28 agustus 2010, DPRD Provinsi Jawa Barat yang diketuai Ir. Irfan Suryanegara,  dengan suara bulat menyetujui rencana pembentukan pangandaran sebagai Daerah Otonom Baru. “ lanjut H. Yos.

Persetujuan tersebut lalu  diteruskan ke pemerintah pusat. Dan di tingkat pusat, proses politik yang terjadi di DPR RI kembali berjalan alot karena berbagai kepentingan, sehingga DPR RI periode 2004-2009 harus menunda pembahasan rencana pembentukan Kabupaten Pangandaran.

Pada awal tahun 2011, rencana pembentukan Kabupaten Pangandaran masuk ke dalam rencana kerja komisi II DPR RI. akan tetapi, realisasinya terhambat dengan adanya kebijakan moratorium DOB yang dikeluarkan oleh presiden.

Hingga pada tahun 2012, wacana pembentukan Kabupaten Pangandaran kembali meramaikan situasi politik di indonesia.

Agun Gunandjar Sudarsa saat itu menjadi Ketua komsisi II, komisi yang membidangi pemekaran, menegaskan, DPR RI memastikan pada tahun 2012 pangandaran akan menjadi DOB karena komisi II DPR RI harus menjalankan amanat konsitusi sehubungan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah belum dicabut.

Dan akhirnya, setelah melalui proses yang cukup panjang, pada tanggal 25 oktober 2012, dalam rapat paripurna DPR RI yang diketuai DR. H. Marzuki Ali dengan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat menjadi Undang-Undang (UU).

Pada tanggal 16 november 2012 presiden H. Susilo Nambang Yudhoyono mengesahkan UU nomor 21 tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran yang diundangkan pada tanggal 17 november 2012, “imbuh H. Yos.

Sementara, masih dalam upacara peringatan Hari jadi Kabupaten Pangandaran ke 4, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata menyampaikan, para pahlawan pemekaran pangandaran akan diperlakukan khusus dan diikutkan dalam setiap kegiatan Pemkab Pangandaran, mendapat  fasilitas BPJS, juga apabila meninggal dunia akan dilakukan upacara kehormatan sesuai dengan peraturan perundangan.

“Semuanya akan kami tuangkan dalam perbup." tandasnya. (AGE).

RIBUAN MASYARAKAT SAKSIKAN KARNAVAL BUDAYA PANGANDARAN

PANGANDARAN-Acara karnaval budaya yang digelar masih dalam memperingati hari jadi Pangandaran Ke-4 dipusatkan di Lapangan Bulaklaut Pantai Barat Pangandaran, (23/10) berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat Pangandaran.

Karnaval yang menyuguhkan berbagai penampilan menarik serta kreasi seni dan budaya khas sunda semarak dan sangat meriah disaksikan ribuan pasang mata yang sengaja datang memadati pinggir jakan sepanjang jalur karnaval.

Peserta karnaval dari utusan SKPD di linggkuop pemkab Pangandaran, sekolah, puluhan komunitas, budayawan dan seniman serta kelompok seni yang ada di Kabupaten Pangandaran ikut memeriahkan karnaval sebagai salah satu benbtuk pesta budaya daerah.

Para wisatawan asing pun tidak mau ketinggalan untuk turut serta menyaksikan barisan kendaraan yang sudah dirias dengan kreasi budaya dan pakaian adat dan terlihat puas dengan suguhan pemandangan sepqanjang jaklan yang dilalui peserta karnaval.

Masyarakat mengaku senang bisa menyaksikan gelaran kegiatan ini karena selain menampilkan suguhan menarik juga sangat menghibur dengan mengabadikan moment tersebut menggunakan kamera handpone.

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata sangat mengapresiasi kegiatan ini untuk ikut memeriahkan milangkala ke 4 hari Jadi  Kabupaten Pangandaran.

“Ini sangat sinergis, meningkatkan rasa kecintaan masyarakat terhadap seni dan budaya daerah, serta menunjang kepariwisataan Pangandaran,”ungkap Jeje
.
Jeje pun berharap, kegiatan ini bisa menambah wawasan pada seni budaya terutama kalangan generasi muda, sehingga budaya dan seni para leluhur bisa tetap lestari.  (AGE)

SEPTIAN, KORBAN TENGGELAM CIRAPUAN PAGI INI BERHASIL DITEMUKAN

MANGUNJAYA-Korban tenggelam di Sungai Cirapuan, Septian (5) putra Lukman (50)  warga Rt 39 Rw 09 Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran tadi pagi sekitar jam 8.00 (minggu, 23/10) berhasil ditemukan.

Korban yang ditemukan 500 meter dari lokasi kejadian dan berhasil diangkat dengan menggunakan jaring oleh tim SAR dan warga yang terus bergotong-royong melakukan pencarian sejak korban terpeleset dan tenggelam sedkitar jam 1.00 siang kemarin.

“Setelah semalaman kami melakukan pencarian, Alhamdulillah tadi jam 8 pagi korban berhasil dievakuasi. “Kata Ketua  Tim SAR Kabuoaten Ciamis, Rafiq.(23/10).

Korban pun langsung dibawa ke rumah orangtuanya, dan menurut informasi, korban akan dikebumikan hari ini. (TONI T).

20 HARI LAGI JEMBATAN DARURAT CIPUTRAPINGGAN BISA DIGUNAKAN

PANGANDARAN-Pengerjaan jembatan darurat Ciputrapinggan terus dikebut, pasalnya, jembatan tersebut sangat vital sebagai jalur sosial dan ekonomi warga Kabupaten pangandaran.

Seperti diketahui, pasca amblasnya jembatan Ciputrapinggan beberpa minggu lalu, sangat berdampak pada perekonomian daerah. Selain komoditas mengalami keterlambatan dan naiknya ongkos kirim, harga-harga kebutuhan pokok pun terus merambat naik.

Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata pun terus  pemantauan pengerjaan jembatan tersebut untuk memastikan pengerjaan dua jembatan darurat tersebut bisa tepat waktu.

“Saya tongkrongin terus tiap hari, kadang sampai malam disini. “ungkap Jeje, saat ditemui di lokasi jembatan. (22/10).

Hasil laporan di lapangan, menurut Jeje, pengerjaan dua jembatan darurat tersebut sudah mencapai 30 %, yakni, pembuatan kontruksi abutmen dan bantalan hingga proses pengerjaan pilar.

“Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu dan tidak ada halangan apa pun. “Kata Jeje.

Sementara Kasi Jalan, Dinas Puhubkominfo Kabupaten Pangandaran, Nanang Heryanto, ST, mengatakan, dua jembatan dengan lebar  masing-masing 3,75 meter dan bentang 50 meter progress pengerjaannya sampai hari ini (22/10) pada tahap pembuatan pilar.

“Jembatan yang dari zipur dibangun 2 pilar, sementara yang dari kementerian PU 1 pilar. “Terang Nanang.

Ditambahkan Nanang, pemasangan kontruksi jembatan, hingga jembatan darurat yang bisa menahan beban  10-15 ton  ini bisa digunakan, diperkirakan waktu seluruh pengerjaanya sekitar 40 hari.

“Mudah-mudahan, setelah pemasangan bronjong batu dan pilar, 20 hari dari sekarang dua jembatan darurat ciputrapinggan ini bisa digunakan. “jelas Nanang. (hiek)

SIMPATIKA, APLIKASI DATA SERTIPIKASI GURU KEMENAG

CIJULANG-Keterlambatan pencairan sertifikasi guru baik sukwan maupun PNS dilingkungan kementerian agama ternyata disebabkan adanya beberapa faktor.

Seperti disampaikan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Pangandaran, Ahmad Buhaiqi, sistem input data masih dilakukan secara manual, perencanaan anggaran yang kurang memperhitungkan kenaikan jumlah guru yang akan mempunyai sertifikasi dan beberapa faktor lain merupakan penyebab keterlambatan ini,

“Kendala inilah yang menyebabkan selama ini terlambtanya pencairan sertipikasi. “Kata Ahmad.(21/10).

Namun menurut Ahmad, kini Kementerian Agama sudah mempunyai aplikasi terbaru yang bisa menuntaskan persoalan keterlambatan tersebut. Dengan SIMPATIKA ( Sistem Informasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kementrian Agama) kendala yang selama ini menjadi permasalahan sudah bisa diatasi.

 “Dengan SIMPATIKA, ke depan Insaalloh tidak terjadi ada lagi keterlambatan. “ungkap Ahmad.

Ahmad menambahkan, aplikasi SIMPATIKA ini mempunyai beberapa keunggulan yang akan membantu pemerintah dalam hal ini kementrian agama dalam proses pembayaran uang sertifikasi. Sehingga guru sebagai  penerima sertifikasi pun benar-benar akan lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya.

“Sistem input datanya online, sehingga nanti bisa diketahui guru pemegang sertifikasi mana saja yang telah serius menjalankan kewajibanya dan berhak mendapatkan sertifikasi tersebut,” jelas Ahmad.

Dan ntuk masalah sertifikasi terhutang kepada para guru honorer di lingkup Kemenag kabupaten Pangandaran yang berjumlah 506 guru honorer,  menurut Ahmad, mudah-mudahan bisa diselesaikan pada tahun 2018  setelah Kemenag Pangandaran resmi terpisah dari Kemenag  Ciamis.

"Dan Alhamdulillah uang sertifikasi untuk bulan juli, agustus dan september sudah dibagikan tanggal 20 Oktober kemarin, “terang Ahmad.

 Sepertti diketahui, jumlah guru di lingkungan kemenag di Kabupaten Pangandaran ini tercatat ada 506 guru honorer dan 103 guru yang sudah PNS.

Lebih lanjut Ahmad menjelaskan, tidak semua guru pemegang sertifikasi berhak mendapatkan uang sertifikasi, karena pembayaran uang tersebut  bisa dicairkan apabila memenuhi beberapa kriteria yang harus dilaksanakan para guru tersebut.

“Mata pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut harus linear dengan sertifikasinya dan harus memenuhi 24 jam  JTM (jam tatap muka – red) perminggu, sehingga apabila ada guru yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka mereka tidak bisa menuntut uang sertifikasi dan negara tidak berkewajiban untuk membayarnya” tandasnya. (AGE)

CIJULANG DAN PARIGI IKUTI LOMBA PASAR RAKYAT TINGKAT PROVINSI

CIJULANG-Pasar Desa Cijulang dan Pasar Parigi Pemda Kabupaten Pangandaran mengikuti lomba Pasar Rakyat Tingkat Provinsi yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, jumat (21/10) mendapat kunjugan tim juri dari provinsi untuk melakukan penilaian langsung pada kedua pasar tersebut.

Salah seorang tim juri provinsi yang juga Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Provinsi Jawa Barat, Nandang, mengatakan, dengan  diadakanya lomba pasar rakyat ini bertujuan untuk memacu pembangunan pasar tradisional secara menyeluruh.

“Pasar tradisional harus bisa bersaing dengan pasar modern yang akhir-akhir ini semakin menjamur,” katanya.( 21/10).

Dikatakan Nandang, pasar tradisional harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi kemajuan jaman sehingga keberadaanya bisa tetap eksis sebagai pusat perekonomian
Peran serta pemerintah daerah, menurut Nandang,  diharapkan lebih maksimal dalam membangun infrastruktur, permodalan dan tata kelola pasar tradisional yang profesional.

“Program ini akan berhasil apabila ada kesinambungan kebijakan antara provinsi dan pemerintah kabupaten,”Jelas Nandang.

Kriteria penilaian tim juri diantaranya mengenai adminsitrasi tanah pasar, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Penataan lokasi pedagang, kebersihan, ketersediaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) serta penataan lokasi parkir kendaraan.

“Penilaian lebih ditekankan terhadap manajerial pasar dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan pasar tradisional serta infrastruktur pendukung yang tersedia,”imbuh Nandang.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Pangandaran, Asep Dudu Sa’duddin mengatakan, pihaknya mendukung penuh kegiatan Lomba Pasar Rakyat yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

“Mudah mudahan melalui kegiatan ini dapat menumbuhkembangkan potensi pasar rakyat sebagai pusat perekonomian masyarakat,”kata Asep.

Namun Asep merasa prihatin dengan menjamurnya toko modern di Pangandaran yang seolah tak terkendali dan secara tidak langsung menghambat  pengembangan pasar tradisonal.

“Bupati kan sudah mengeluarkan moratorium, ko masih ada saja toko modern yang dibangun,”pungkas Asep. (AGE)